PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL DI BIDANG PENGADAAN

(1) Dalam rangka mewujudkan kemandirian dan

pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peningkatan
penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha
Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, serta mempercepat
penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/Anggararr Pendapatan dan Belanja Daerah untuk
mendorong pemerataan perekonomian nasional,
Pemerintah melakukan percepatan transformasi digital di
bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
(21 Percepatarr transformasi digrtal di bidang Pengadaan
Barang/Jasa. Pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
masing-masing.

(1) Dalam rangka pelaksanaan percepatan transformasi

digital di bidang Pengadaan Barang/Jasa Penrerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal i ayat (2), Pemerintah
menugaskan Perusahaan Perseroan (Persero) PT
Telekornunikasi Indonesia Tbk untuk menyelenggarakan
Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan sistem
pendukungnya.

(2) Penugasan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT

Telekomunikasi Indonesra Tbk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi pendanaan, perencanaan,
pembangunan, pengembangan, pengintegrasian,
pengoperasian, serta pemeliharaan Sistem Pengadaan
Secara Elektronik dan sistem pendukungnya.

(3) Penugasan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT

Telekomu.nikasi Indonesia Tbk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dalam kerangka penerapan
Satu Data Indonesia dan interoperabilitas antar sistem
dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik.

(4) Sistem

SK No 169662 A

---

FRESIDEN

(4) Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan sistem

pendukungnya didaftarkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangarr.

(5) Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Perusahaan Perseroan (Persero) PT
Telekomunikasi Indonesia Tbk dapat bekerja sama dengan
badan usaha lain sesuai dengan kaidah bisnis dan tata
kelola. perusahaan yang baik.

(1) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1), Perusahaan Perseroan (Persero) PT
Telekomuuikasi Indcnesia Tbk menJrusun rencana
percepatan transformasi digital di bidang Pengadaan
Barangl Jasa Pemerintah, yang meliputi:
- dokumen rencana teknis; dan
- dokumen rencana usaha.

(2) Rencana percepatan transformasi digitai di bidang

Pengadaan Barang/'.Jasa Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah paling
lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Presiden ini
diundangkan.

(1) Pendanaan untuk melaksanakan penugasan sebagai.rnana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersumber dari
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi
Indonesia Tbk sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) PemerintaLr melaksanakan pengembalian atas pendanaan

yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan Perseroan
(Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melalui pemberian imbal jasa.

(3) Pendanaan

SK No 169663 A

---

FRESIDEN

(3) Pendanaan yang telatr dikeluarkan oleh Perusahaan

Perseroan (Persero) lT Telekomunikasi Indonesia Tbk
dalam rangka persiapan penyelenggaraan Sistem
Pengadaan Secara Elektrorrik dan sistcm pendukungnya
untuk melaksanakan penugasan merupakan satu
kesatuan dalam pendanaan penugasan sebagaimana
dimaksrrd pada ayat (1).

Perusahaarr Perseroan (Persero) PI' Telekonrunikasi Indonesia
Tbk dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) ditunjuk sebagai Mitra Instansi Pengelola
Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengatr ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara
bukan pajak.

(1) Pemberian imbal jasa sebagaimana climaksud dalam Pasal

4 ayat (21 berupa pembagian pendapatan sebagaimana
diatur dalam peraturan perutrdang-undangan.
(21 Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal
dari layanan penyelenggaraan Sistem Pengadaan Secara
Elektronik dan sistem pendukungnya.

(3) Pembagiarr pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaa.n

Barang/Jasa Pemerintah setelah mendapatkan
persetujuan dari Menteri Keuangarr.

(4) Bagian pendapatan untuk Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah merupakan Penerimaan Negara
Bukarr Pajak yang disetorkan ke kas negara.

Pasal7...

SK No 169664A

---

FRESIDEN

(1) Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 2 ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama

penyelenggaraan Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan
sistem pendukrrngnya antara Perusahaan Perseroan
(Persero) PT Telekonrunikasi Indonesia Tbk dengan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
(21 Perjanjian kerja sama penyelenggaraan Sistem Pengadaan
Secara Elektronik dan sistem pendukungnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
- ruang lingkup perjanjian;
- bentuk dukungan pemerintah;
- hak dan kewajiban para pihak;
- pengembalian perrdanaan Perusahaan Perseroan
(Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk;
- jangka waktu perjanjian;
- sifat kerahasiaan pelaksanaan perjanjian;
- pengakhiran perjanjian; dan
- penyelesaiansengketa.

(1) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

merupakan pemegang hak kekayaan intelektual Sistem
Pengadaan Secara Ele:k*"ronik dan sistem pendukungnya,
(21 Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan sistem
pendukungnya rnerupakan barang milik llegara pada
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
berdasarkan hak kekayaan intelektual atas Sistem
Pengadaan Secara Elektronik dan sisr-em pendukungnya
sebagaimana dinraksud pada ayat (1).

(3) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi

Indones.ia Tbk nrenyelenggarakan Sistem Pengadaan
Secara Elektronik dan sistem pendukungnya selama masa
penugasan.
(a) Hak...

SK No 169665 A

---

PRESIDEN

(4) Hak kekavaan intelektuai yang timbul dalam masa

penugasan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama
penyelenggaraan Sistem Peigadaan Secara Elektronik dan
sistem pendukungnya antara Perusahaan Perseroan
(Persero) PT Telekomunikasi Indcnesia Tbk dengan
Lembaga Kebij akan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Dalam rangka pelaksanaan percepatan transformasi digital di
bidang Pengadaan Bai'ang/Jasa Pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaa n Ba.ang/ Jasa Peme:intah :
- menetapkan kebijakan untuk meniukung pelaksanaan
percepatao transformasi digital di bidang Pengadaan
Barangl Jasa Pemerintah;
- menetapkan standar kinerja penyelenggaraan Sistem
Pengadaan Secara Elektronik dan sistem pendukungnya;
- melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan penugasan penyelerrggaraan Sisterrr
Pengadaan Secara Elektronik dan sistem pendukungnya
oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi
Indonesia Tbk;
- mengoordinasikan kementerian/lembagaf penterintah
daerah untuk percepatan dirn keberlanjutan transformasi
digital di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak atas
penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan
sistene pendukungnya; dan
- memberikan hak penyelenggaraan dan pemungutan tarif
kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT
Telekomunikasi Indonesia Tbk atas penggunaan Sistem
Pengadaan Secara Elektronik dan sistem pendukungnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang-undangan
di bidang penerimaan negara bukan pajak.

SK No 169666A

---

PRESIDEN

Pasal lC
Dalam rangka pelaksanaarr percepatan transformasi digital di
bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), Menteri Badan Usaha Milik
Negara:
- melakukan pembinaan tlan pengawasan korporasi
terhadap pelaksanaan penugasan oleh Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk; dan
- mengoordinasikan badan usaha tnilik negara lainnya
untuk mendukung pelaksanaan penugasan oleh
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi
Indonesia Tbk.

### Pasal 1 1

Dalam rangka pelaksanaan percepatan transformasi digital di
bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), L{enteri Keuangan:
- memberikan fasilitas dan dukungan pengelolaan barang
milik negara; dan
- memberikan dukungan terkait kebijakan pengelolaan jenis
dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berlaku pada l,enrbaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan percepatan transformasi digital di
bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), Menteri Komunikasi dan
Informatika:
- memberikan dukungan sesuai dengan kewenangannya
berdasarkan ketentua.n peraturan perundang-undangan;
dan

• melakukan

SK No 169667 A

---

PRESIDEN

b mela.kukan pembinaan dan pengawasan terkait dengan
Satu Data Indonesia, Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik, dan Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup
Publik sesuai detrgan kewenangannya terhadap
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi
Indonesia Tbk clalam pelaksanaan penugasan.

Dalam rangka pelaksanaan percepatan transfbrmasi digital di
bidang Pengadaan Barang/Jasa Penrerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal L ayat (2), Brrdan Pengawasan Keuangan
dan Pernbangunan melakukan pengawasan akuntabilitas
keuangan dan pembangunan terhadap pelaksanaan
percepatan transformasi digital di bidang Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah.

Perrrsahaan F-erseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia
Tbk merrlarrlpaikan laporan pelaksanaan penugasan kepada
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintati, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri
Keuangan, dan Menteri Komunikasi dan Informatika 6 (enam)
bulan sejak penugasan diberikan, secara berkala setiap 6
(enam) bulan, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah melaporkan pelaksanaan percepatan transformasi
digital di t.idang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada
Presiden 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-
waktu apabila diperlukan.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar

SK No 169668 A

---

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2O Februari 2023

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2O Febrran 2023

,

trd.

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Perundang-undangan
Hukgm,

Djaman

SK No 169862A