Ditetapkan: 2014-01-01
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan
Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan,
yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penyuluh
Kehutanan adalah tunjangan jabatan fungsional yang
diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan
ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional
Penyuluh Kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,
Pasal2 .., :i \.~......\
---
"
PRESIDEN
### REPUBLIK INDONESIA
Kepada Pegawai NegeriSipilyang diangkat dan ditugaskan
secara penuh dalam Jabatan Fungsionai Penyuluh
Kehutanan, diberikan Tunjangan Penyuluh Kehutanan
setiap bulan.
Pasal3
Besarnya Tunjangan Penyuluh Kehutanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
Pasal4
Pernberian Tunjangan Penyuluh Kehutanan bagi Pegawai
Negeri Sipil yang bekerja pada pemerintah pusat
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada
pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan 8elanja Daerah.
### Pasal 5...
',.
---
'.
PRESIDEN
Pemberian Tunjangan Penyuluh Kehutanan dihentikan
apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam
### Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan
fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan
pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran
Tunjangan Penyuluh Kehutanan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan
Presiden Nomor 19 Tahun 2013 tentang Tunjangan
Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Presiden In! mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar...
---
PRESIDEN
### REPUBLIK INDONESIA
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2014
INDONESIA,
ttd.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2014
,
ttd.
Salinan sesuai dengan aslinya
