Ditetapkan: 2017-01-01
(1) Untuk melaksanakan pengembangan Kawasan Pariwisata
Borobudur, dengan Peraturan Presiden ini dibentuk
Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur,
yang selanjutnya disebut Badan Otorita Borobudur.
(2) Badan Otorita Borobudur sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Presiden.
(1) Cakupan Kawasan Pariwisata Borobudur meliputi:
Yogyakarta dan sekitarnya, Destinasi Pariwisata
Nasional Solo - Sangiran dan sekitarnya, Destinasi
Pariwisata Nasional Semarang - Karimun Jawa dan
sekitarnya sebagaimana tercantum dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana
Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional
Tahun 2010-2025 yang digambarkan pada peta
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Presiden ini;
Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang
Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan
Sekitarnya; dan
www.peraturan.go.id
---
2017, No.84 -4-
di luar kawasan sebagaimana dimaksud dalam
huruf b, merupakan kawasan hutan yang terletak di
Kabupaten Purworejo dikelola oleh Perum Perhutani
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang kehutanan yang digambarkan
pada peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran
II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Presiden ini.
(2) Cakupan kawasan seluas paling sedikit 300 (tiga ratus)
hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
paling banyak seluas 50 (lima puluh) hektar diberikan
hak pengelolaan kepada Badan Otorita Borobudur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Batasan dan luas cakupan kawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Badan Otorita
Borobudur kepada Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk
mendapatkan penetapan hak pengelolaan.
(4) Perubahan cakupan Kawasan Pariwisata Borobudur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Presiden
berdasarkan pengajuan Dewan Pengarah.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan
cakupan Kawasan Pariwisata Borobudur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Dewan
Pengarah.
Bagian Pertama
Umum
Susunan Organisasi Badan Otorita Borobudur terdiri atas:
www.peraturan.go.id
---
2017, No.84
Bagian Kedua
Dewan Pengarah
Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
a, mempunyai tugas:
melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap
pelaksanaan kebijakan pengelolaan, pengembangan, dan
pembangunan Kawasan Pariwisata Borobudur;
Pemerintah Daerah mengenai pengelolaan,
pengembangan, dan pembangunan Kawasan Pariwisata
Borobudur;
Pelaksana mengenai pengelolaan, pengembangan, dan
pembangunan Kawasan Pariwisata Borobudur sesuai
dengan kebijakan umum Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah; dan
pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan
Pariwisata Borobudur yang dilakukan oleh Badan
Pelaksana.
(1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a, terdiri atas:
anggota Kemaritiman;
Harian merangkap
Anggota
1. Menteri Pendidikan dan
www.peraturan.go.id
---
2017, No.84 -6-
Kebudayaan;
1. Menteri Badan Usaha
Milik Negara;
1. Menteri Agama;
1. Menteri Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Kepala
Bappenas;
1. Menteri Keuangan;
1. Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan;
1. Menteri Agraria dan
Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan
Nasional;
1. Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Rakyat;
1. Menteri Perhubungan;
1. Menteri
Ketenagakerjaan;
1. Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi;
1. Kepala Badan
Koordinasi Penanaman
Modal;
1. Sekretaris Kabinet;
1. Gubernur Jawa Tengah;
dan
1. Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata kerja
Dewan Pengarah diatur dengan Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Dewan
Pengarah.
www.peraturan.go.id
---
2017, No.84
(1) Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan
Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk
Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris.
(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat
oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman.
(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara
ex-officio dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman.
Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua
Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) huruf a dapat dibantu oleh Kelompok Ahli.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi,
dan tata kerja Sekretariat serta tugas, keanggotaan, dan tata
kerja Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
dan Pasal 7 diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator
Bidang Kemaritiman selaku Ketua Dewan Pengarah.
Bagian Ketiga
Badan Pelaksana
(1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b merupakan satuan kerja di bawah Kementerian
Pariwisata.
(2) Menteri Pariwisata membentuk susunan organisasi dan
tata kerja Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan
Presiden ini diundangkan.
(3) Susunan organisasi Badan Pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
www.peraturan.go.id
---
2017, No.84 -8-
oleh Menteri Pariwisata atas persetujuan Dewan
Pengarah.
(4) Kepala, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis Badan
Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat
dan diberhentikan oleh Menteri Pariwisata atas
persetujuan Dewan Pengarah.
(5) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b berkedudukan di Kawasan Pariwisata
Borobudur.
(2) Dalam hal diperlukan, Badan Pelaksana dapat membuka
perwakilan di Jakarta atau di tempat lain.
(1) Kepala Badan Pelaksana, pejabat, dan pegawai di
lingkungan Badan Pelaksana, dapat berasal dari unsur
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau tenaga profesional
non PNS sesuai kebutuhan Badan Pelaksana.
(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan
dari jabatan organik di instansi induknya tanpa
kehilangan status sebagai PNS.
(3) Proses kepangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh instansi induk yang bersangkutan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhenti
atau telah berakhir masa baktinya, kembali kepada
instansi induknya apabila belum mencapai masa
pensiun.
www.peraturan.go.id
---
2017, No.84
(5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan
dengan hormat sebagai PNS apabila telah mencapai batas
usia pensiun dan diberi hak-hak kepegawaian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Kepala Badan Pelaksana diangkat untuk masa jabatan 5
(lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling
lama 1 (satu) kali masa jabatan.
(2) Kepala Badan Pelaksana dapat diberhentikan dari
jabatannya sebelum masa jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila:
menjalankan tugas dengan baik;
(3) Masa jabatan pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam
### Pasal 9 ayat (3) huruf b dan huruf c, ditetapkan oleh
Menteri Pariwisata berdasarkan persetujuan Dewan
Pengarah.
Setelah penetapan sebagai Badan Layanan Umum, ketentuan
mengenai kepegawaian, remunerasi, hak keuangan dan
fasilitas lainnya, penganggaran, pengelolaan Barang Milik
Negara, serta pengadaan barang dan jasa oleh Badan
Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang Badan Layanan Umum.
Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
b, mempunyai tugas:
perencanaan, pengembangan, pembangunan, dan
pengendalian di Kawasan Pariwisata Borobudur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan
www.peraturan.go.id
---
2017, No.84 -10-
pengelolaan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata
Borobudur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2).
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
### Pasal 14, Badan Pelaksana menyelenggarakan fungsi:
Borobudur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1);
Pembangunan di Kawasan Pariwisata Borobudur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
perencanaan, pengembangan, pembangunan, dan
pengendalian di Kawasan Pariwisata Borobudur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian di
Kawasan Pariwisata Borobudur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2);
Pariwisata Borobudur;
pusat dan daerah di Kawasan Pariwisata Borobudur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
dalam pelaksanaan perencanaan, pengembangan,
pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian Kawasan
Pariwisata Borobudur; dan
Pariwisata Borobudur yang ditetapkan oleh Dewan
Pengarah.
www.peraturan.go.id
---
2017, No.84
Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pelaksana
ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana setelah terlebih
dahulu dikonsultasikan dengan Dewan Pengarah melalui
Menteri Pariwisata.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, Badan Pelaksana
memperhatikan aspirasi, budaya, dan masukan dari
masyarakat yang ada di Kawasan Pariwisata Borobudur.
(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, Badan Pelaksana
dapat bekerja sama dengan badan usaha dan
lembaga/pihak terkait sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memiliki nilai strategis tertentu, kerja sama dimaksud
wajib mendapatkan persetujuan Dewan Pengarah melalui
Menteri Pariwisata.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
persetujuan kerja sama dan ketentuan mengenai nilai
strategis tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman selaku Ketua Dewan Pengarah.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Pelaksana
berpedoman pada Rencana Induk sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana
www.peraturan.go.id
---
2017, No.84 -12-
Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-
2025 dan Rencana Tata Ruang sebagaimana diatur dalam
Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana
Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya.
(1) Badan Pelaksana wajib menyusun:
Kawasan Pariwisata Borobudur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk jangka waktu
25 (dua puluh lima) tahun untuk periode tahun 2017-
2042; dan
(lima) tahunan Kawasan Pariwisata Borobudur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
(2) Rencana Induk dan Rencana Detail Pengembangan dan
Pembangunan Kawasan Pariwisata Borobudur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh
Badan Pelaksana melalui Menteri Pariwisata untuk
ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
selaku Ketua Dewan Pengarah paling lambat 3 (tiga)
bulan sejak Badan Pelaksana terbentuk.
(3) Untuk pertama kali Rencana Detail Pengembangan dan
Pembangunan Kawasan Pariwisata Borobudur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun
untuk periode tahun 2017-2019 dengan target kinerja
ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
selaku Ketua Dewan Pengarah.
Dalam penyusunan Rencana Induk dan Rencana Detail
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Badan Pelaksana
melibatkan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah yang
berada di Kawasan Pariwisata Borobudur, dan lembaga/pihak
terkait.
www.peraturan.go.id
---
2017, No.84
Dalam melakukan perencanaan, pengembangan,
pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian Kawasan
Pariwisata Borobudur, Kementerian/Lembaga, Pemerintah
Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang
berada di Kawasan Pariwisata Borobudur mengacu pada
Rencana Induk dan Rencana Detail sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20.
(1) Peruntukan dan penggunaan tanah dalam Kawasan
Pariwisata Borobudur untuk keperluan bangunan,
usaha, dan fasilitas lainnya yang bersangkutan dengan
pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan
Pariwisata Borobudur mengacu pada Peraturan Presiden
Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang
Kawasan Borobudur dan Sekitarnya, Peraturan Daerah
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan
Kabupaten yang berada di Kawasan Pariwisata
Borobudur.
(2) Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan,
pengelolaan sarana dan prasarana, dan/atau
pengusahaan kegiatan usaha dan/atau operasional
lainnya pada Kawasan Pariwisata Borobudur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), kepada
Badan Pelaksana diberikan hak pengelolaan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
memberi kewenangan kepada Badan Pelaksana untuk:
untuk keperluan pengelolaan, pengembangan, dan
pembangunan Kawasan Pariwisata Borobudur; dan
www.peraturan.go.id
---
2017, No.84 -14-
penggunaan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah
dengan pihak ketiga serta menerima uang
pembayaran sewa dan/atau uang keuntungan hasil
usaha kerja sama.
(4) Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(1) Dalam hal Kawasan Pariwisata Borobudur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b,
merupakan aset dari Kementerian/Lembaga dan/atau
Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha Milik
Negara/Daerah, dilakukan:
perundang-undangan; dan/atau
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) Pemanfaatan kawasan di luar cakupan kawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Badan
Otorita Borobudur melakukan kerja sama pemanfaatan
dengan Perum Perhutani sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka perubahan peruntukan kawasan hutan
menjadi bukan kawasan hutan dan proses perolehan hak
pengelolaan pada Kawasan Pariwisata Borobudur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2):
Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten Purworejo mempercepat proses perubahan
peruntukan dan fungsi kawasan hutan menjadi bukan
kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
www.peraturan.go.id
---
2017, No.84
Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten Purworejo mempercepat proses perolehan hak
pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan
Kawasan Pariwisata Borobudur melalui kerja sama
dengan Badan Otorita Borobudur.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa penyertaan modal, penyewaan, atau pinjam pakai
dalam bentuk tanah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(1) Kemudahan diberikan kepada perusahaan yang akan
melakukan pengusahaan pada Kawasan Pariwisata
Borobudur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2).
(2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi pelayanan perizinan dan nonperizinan pusat dan
daerah.
(3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan
Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan
informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
www.peraturan.go.id
---
2017, No.84 -16-
(5) Pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
(1) Badan Pelaksana menyelenggarakan pelayanan perizinan
dan nonperizinan pusat dan daerah di Kawasan
Pariwisata Borobudur sebagaimana dimaksud dalam
### Pasal 2 ayat (2).
(2) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang:
(3) Perubahan bidang perizinan dan nonperizinan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Kepala Badan Pelaksana.
(4) Pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan
menempatkan pejabat yang melakukan fungsi Pelayanan
Terpadu Satu Pintu pusat dan daerah pada kantor Badan
Pelaksana.
(5) Pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan dengan
menggunakan sistem pelayanan secara elektronik.
(6) Pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) juga dapat diselenggarakan
dengan menempatkan pejabat Satuan Kerja Perangkat
Daerah Provinsi yang melakukan fungsi Pelayanan
www.peraturan.go.id
---
2017, No.84
Terpadu Satu Pintu yang menerima pelimpahan atau
pendelegasian kewenangan Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
PENDANAAN
Pendanaan penyelenggaraan Badan Otorita Borobudur
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain
yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(1) Kepala Badan Pelaksana merupakan Kuasa Pengguna
Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pelaksana
dituangkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Pariwisata.
PELAPORAN
Dewan Pengarah melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 kepada Presiden setiap 6 (enam)
bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(1) Badan Pelaksana menyusun laporan pertanggung-
jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pelaksana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.
www.peraturan.go.id
---
2017, No.84 -18-
(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan kegiatan,
realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan
atas laporan keuangan serta laporan kinerja.
(3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan kepada Ketua Dewan
Pengarah melalui Menteri Pariwisata dalam bentuk
laporan semesteran, tahunan, dan/atau laporan lain
yang sewaktu-waktu diperlukan.
(4) Penyusunan laporan keuangan didasarkan pada standar
akuntansi.
(5) Badan Pelaksana diaudit oleh unsur pengawas
Pemerintah, dan juga dapat diaudit oleh auditor
independen.
(6) Masyarakat dapat memperoleh akses terhadap laporan
kegiatan, laporan keuangan, laporan kinerja, dan laporan
audit mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Badan
Pelaksana.
(1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, lembaga
dan/atau badan usaha yang telah dibentuk berdasarkan
peraturan perundang-undangan untuk melakukan
pengelolaan Kawasan Pariwisata Borobudur, termasuk
kawasan Candi Borobudur, Candi Prambanan dan Candi
Ratu Boko, tetap melakukan kegiatannya.
(2) Lembaga dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1):
Kawasan Pariwisata Borobudur, termasuk kawasan
Candi Borobudur, Candi Prambanan dan Candi Ratu
Boko mengacu pada kebijakan umum dan rencana
induk serta rencana detail pengembangan dan
www.peraturan.go.id
---
2017, No.84
pembangunan Kawasan Pariwisata Borobudur, yang
ditetapkan Badan Otorita Borobudur; dan
Pariwisata Borobudur, termasuk kawasan Candi
Borobudur, Candi Prambanan dan Candi Ratu Boko
berkoordinasi dengan Badan Otorita Borobudur.
Badan Otorita Borobudur melaksanakan tugas selama 25
(dua puluh lima) tahun dan berakhir pada tanggal 31
Desember 2042 dan dapat diperpanjang.
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
www.peraturan.go.id
---
2017, No.84 -20-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2017
INDONESIA,
ttd
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2017
,
ttd
www.peraturan.go.id
---
2017, No.84
www.peraturan.go.id
