KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG

(1) Kementerian Agraria dan Tata Ruang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(2) Kementerian Agraria dan Tata Ruang dipimpin oleh

Menteri.

(1) Dalam memimpin Kementerian Agraria dan Tata

Ruang, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri sesuai

dengan penunjukan Presiden.

(2) Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh

Presiden.

(3) Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Menteri.

(4) Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri

dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian

Agraria dan Tata Ruang.

(5) Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:

---

2020, No. 83 -3-

• membantu Menteri dalam perumusan dan/atau

pelaksanaan kebijakan Kementerian Agraria dan

Tata Ruang; dan

• membantu Menteri dalam mengoordinasikan

pencapaian kebijakan strategis lintas unit

organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau

Eselon I di lingkungan Kementerian Agraria dan

Tata Ruang.

Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan

unsur pemimpin kementerian.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu

Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 4, Kementerian Agraria dan Tata Ruang

menyelenggarakan fungsi:

• perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di

bidang tata ruang, survei dan pemetaan pertanahan

dan ruang, penetapan hak dan pendaftaran tanah,

penataan agraria, pengadaan tanah dan

pengembangan pertanahan, pengendalian dan

penertiban tanah dan ruang, serta penanganan

sengketa dan konflik pertanahan;

• koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan

pemberian dukungan administrasi kepada seluruh

unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria

dan Tata Ruang;

• pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang

menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan

Tata Ruang;

---

2020, No. 83 -4-

• pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang;

• pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas

pelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata

Ruang di daerah; dan

• pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif

kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Kementerian Agraria dan Tata Ruang terdiri atas:

• Sekretariat Jenderal;

• Direktorat Jenderal Tata Ruang;

• Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan

dan Ruang;

• Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran

Tanah;

• Direktorat Jenderal Penataan Agraria;

• Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan

Pengembangan Pertanahan;

• Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban

Tanah dan Ruang;

• Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik

Pertanahan;

• Inspektorat Jenderal;

• Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat;

• Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi;

• Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan

Pemerintah Daerah;

• Staf Ahli Bidang Pengembangan Kawasan; dan

• Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi.

---

2020, No. 83 -5-

Bagian Kedua

Sekretariat Jenderal

(1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris

Jenderal.

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan

koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian

dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi

di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan

fungsi:

• koordinasi kegiatan Kementerian Agraria dan Tata

Ruang;

• koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan

anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang;

• pembinaan dan pemberian dukungan administrasi

yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian,

keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan

masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian

Agraria dan Tata Ruang;

• pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

• koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-

undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

• penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan

negara dan layanan pengadaan barang/ jasa; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

---

2020, No. 83 -6-

Bagian Ketiga

Direktorat Jenderal Tata Ruang

(1) Direktorat Jenderal Tata Ruang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Tata Ruang dipimpin oleh

Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Tata Ruang mempunyai tugas

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 11, Direktorat Jenderal Tata Ruang

menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang perencanaan tata

ruang nasional, pembinaan perencanaan tata ruang

daerah, dan sinkronisasi pemanfaatan ruang;

• pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata

ruang nasional, pembinaan perencanaan tata ruang

daerah, dan sinkronisasi pemanfaatan ruang;

• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

bidang perencanaan tata ruang nasional, pembinaan

perencanaan tata ruang daerah, dan sinkronisasi

pemanfaatan ruang;

• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang;

• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang

perencanaan tata ruang nasional, pembinaan

perencanaan tata ruang daerah, dan sinkronisasi

pemanfaatan ruang;

• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Tata

Ruang; dan

---

2020, No. 83 -7-

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Keempat

Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan

Ruang

(1) Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan

dan Ruang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan

dan Ruang dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan

Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuran dan

pemetaan kadastral, pengukuran dan pemetaan dasar

pertanahan, serta survei dan pemetaan tematik sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 14, Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan

Pertanahan dan Ruang menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang pengukuran dan

pemetaan kadastral, pengukuran dan pemetaan dasar
pertanahan, serta survei dan pemetaan tematik;

• pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuran dan

pemetaan kadastral, pengukuran dan pemetaan dasar

pertanahan, serta survei dan pemetaan tematik;

• pelaksanaan kebijakan pembinaan surveyor dan

pemanfaatan peralatan survei dan pemetaan;

• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

bidang pengukuran dan pemetaan kadastral,

pengukuran dan pemetaan dasar pertanahan, serta

survei dan pemetaan tematik;

---

2020, No. 83 -8-

• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

pengukuran dan pemetaan kadastral, pengukuran

dan pemetaan dasar pertanahan, serta survei dan

pemetaan tematik;

• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang

pengukuran dan pemetaan kadastral, pengukuran

dan pemetaan dasar pertanahan, serta survei dan

pemetaan tematik;

• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Survei

dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kelima

Direktorat Jenderal Penetapan Hak

dan Pendaftaran Tanah

(1) Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran

Tanah berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran

Tanah dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran

Tanah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan

penetapan hak tanah dan ruang, pengaturan pendaftaran

tanah dan ruang, pengaturan hak komunal, serta

pengaturan dan penetapan tanah instansi pemerintah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 17, Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan

Pendaftaran Tanah menyelenggarakan fungsi:

---

2020, No. 83 -9-

• perumusan kebijakan di bidang pengaturan

penetapan hak tanah dan ruang, pengaturan

pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan hak

komunal, pengaturan dan penetapan tanah instansi

pemerintah, serta pembinaan Pejabat Pembuat Akta

Tanah;

• pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan

penetapan hak tanah dan ruang, pengaturan

pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan hak

komunal dan hubungan kelembagaan, pengaturan

dan penetapan tanah instansi pemerintah, serta

pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

bidang pengaturan penetapan hak tanah dan ruang,

pengaturan pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan

hak komunal, pengaturan dan penetapan tanah

instansi pemerintah, serta pembinaan Pejabat

Pembuat Akta Tanah;

• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

pengaturan penetapan hak tanah dan ruang,

pengaturan pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan

hak komunal, pengaturan dan penetapan tanah

instansi pemerintah, serta pembinaan Pejabat

Pembuat Akta Tanah;

• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang

pengaturan penetapan hak tanah dan ruang,

pengaturan pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan

hak komunal dan hubungan kelembagaan,

pengaturan dan penetapan tanah instansi

pemerintah, serta pembinaan Pejabat Pembuat Akta

Tanah;

• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal

Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

---

2020, No. 83 -10-

Bagian Keenam

Direktorat Jenderal Penataan Agraria

(1) Direktorat Jenderal Penataan Agraria berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Penataan Agraria dipimpin oleh

Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Penataan Agraria mempunyai tugas

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

di bidang redistribusi tanah, pemberdayaan tanah

masyarakat, penatagunaan tanah dan penataan wilayah

pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 20, Direktorat Jenderal Penataan Agraria

menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang redistribusi tanah,

pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan

tanah dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau

kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;

• pelaksanaan kebijakan di bidang redistribusi tanah,

pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan

tanah dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau

kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;

• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

bidang redistribusi tanah, pemberdayaan tanah

masyarakat, penatagunaan tanah dan penataan

wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan

wilayah tertentu;

• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat,

---

2020, No. 83 -11-

penatagunaan tanah dan penataan wilayah pesisir,

pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;

• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang

redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat,

penatagunaan tanah dan penataan wilayah pesisir,

pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;

• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal

Penataan Agraria; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Ketujuh

Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah

dan Pengembangan Pertanahan

(1) Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan

Pengembangan Pertanahan berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan

Pengembangan Pertanahan dipimpin oleh Direktur

Jenderal.

Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan

Pertanahan mempunyai tugas menyelenggarakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

pembinaan pengadaan tanah dan pencadangan tanah,

konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan,

penilaian tanah dan ekonomi pertanahan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 23, Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan

Pengembangan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang pembinaan

pengadaan tanah dan pencadangan tanah yang

---

2020, No. 83 -12-

berasal dari tanah terlantar, bekas hak dan tanah

lainnya, konsolidasi tanah dan pengembangan

pertanahan, penilaian tanah dan ekonomi

pertanahan;

• pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan

pengadaan tanah dan pencadangan tanah yang

berasal dari tanah terlantar, bekas hak dan tanah

lainnya, konsolidasi tanah dan pengembangan

pertanahan, penilaian tanah dan ekonomi

pertanahan;

• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

bidang pembinaan pengadaan tanah dan

pencadangan tanah yang berasal dari tanah terlantar,

bekas hak dan tanah lainnya, konsolidasi tanah dan

pengembangan pertanahan, penilaian tanah dan

ekonomi pertanahan;

• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

pembinaan pengadaan tanah dan pencadangan tanah

yang berasal dari tanah terlantar, bekas hak dan

tanah lainnya, konsolidasi tanah dan pengembangan

pertanahan, penilaian tanah dan ekonomi

pertanahan;

• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang

pembinaan pengadaan tanah dan pencadangan tanah

yang berasal dari tanah terlantar, bekas hak dan

tanah lainnya, konsolidasi tanah dan pengembangan

pertanahan, penilaian tanah dan ekonomi

pertanahan;

• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal

Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan;

dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

---

2020, No. 83 -13-

Bagian Kedelapan

Direktorat Jenderal Pengendalian

dan Penertiban Tanah dan Ruang

(1) Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban

Tanah dan Ruang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban

Tanah dan Ruang dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah

dan Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

pengendalian pemanfaatan ruang, pengendalian alih fungsi

lahan, pengendalian wilayah pesisir, pulau-pulau kecil,

perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban pemanfaatan

ruang, dan penertiban penguasaan, pemilikan,

penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 26, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban

Tanah dan Ruang menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang pengendalian

pemanfaatan ruang, pengendalian alih fungsi lahan,

pengendalian wilayah pesisir, pulau-pulau kecil,

perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban

pemanfaatan ruang, dan penertiban penguasaan,

pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;

• pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian

pemanfaatan ruang, pengendalian alih fungsi lahan,

pengendalian wilayah pesisir, pulau-pulau kecil,

perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban

---

2020, No. 83 -14-

pemanfaatan ruang, dan penertiban penguasaan,

pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;

• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

bidang pengendalian pemanfaatan ruang,

pengendalian alih fungsi lahan, pengendalian wilayah

pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah

tertentu, penertiban pemanfaatan ruang, dan

penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan

pemanfaatan tanah;

• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

pengendalian pemanfaatan ruang, pengendalian alih

fungsi lahan, pengendalian wilayah pesisir, pulau-

pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu,

penertiban pemanfaatan ruang, dan penertiban

penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan

pemanfaatan tanah;

• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang

pengendalian pemanfaatan ruang, pengendalian alih

fungsi lahan, pengendalian wilayah pesisir, pulau-

pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu,

penertiban pemanfaatan ruang, dan penertiban

penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan

pemanfaatan tanah;

• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal

Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kesembilan

Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa

dan Konflik Pertanahan

(1) Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik

Pertanahan berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik

Pertanahan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

---

2020, No. 83 -15-

Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik

Pertanahan mempunyai tugas menyelenggarakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik

pertanahan serta penanganan perkara pertanahan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 29, Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan

Konflik Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang penanganan dan

pencegahan sengketa dan konflik pertanahan serta

penanganan perkara pertanahan;

• pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan dan

pencegahan sengketa dan konflik pertanahan,

penanganan perkara pertanahan serta hubungan

kelembagaan penanganan konflik pertanahan;

• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

bidang penanganan dan pencegahan sengketa dan

konflik pertanahan serta penanganan perkara

pertanahan;

• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

penanganan sengketa dan konflik pertanahan serta

penanganan perkara pertanahan;

• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang

penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik

pertanahan, penanganan perkara pertanahan serta

hubungan kelembagaan penanganan konflik

pertanahan;

• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal

Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

---

2020, No. 83 -16-

Bagian Kesepuluh

Inspektorat Jenderal

(1) Inspektorat Jenderal berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur

Jenderal.

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan

pengawasan intern di lingkungan Kementerian Agraria dan

Tata Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 32, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

• penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di

lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;

• pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang terhadap kinerja

dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi,

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

• pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas

penugasan Menteri;

• penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang;

• pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

---

2020, No. 83 -17-

Bagian Kesebelas

Staf Ahli

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Menteri dan secara administratif dikoordinasikan oleh

Sekretaris Jenderal.

(1) Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat

mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap

isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan

bidang hukum agraria dan masyarakat adat.

(2) Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi mempunyai

tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu

strategis kepada Menteri terkait dengan bidang

reformasi birokrasi.

(3) Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan

Pemerintah Daerah mempunyai tugas memberikan

rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada

Menteri terkait dengan bidang partisipasi masyarakat

dan pemerintah daerah.

(4) Staf Ahli Bidang Pengembangan Kawasan mempunyai

tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu

strategis kepada Menteri terkait dengan bidang

pengembangan kawasan.

(5) Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi mempunyai

tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu

strategis kepada Menteri terkait dengan bidang

teknologi informasi.

---

2020, No. 83 -18-

Bagian Keduabelas

Pusat

(1) Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang dapat

dibentuk Pusat yang disesuaikan dengan kebutuhan

dan beban kerja.

(2) Pusat berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

(3) Pusat dipimpin oleh seorang Kepala.

Bagian Ketigabelas

Unit Pelaksana Teknis

(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau

tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian

Agraria dan Tata Ruang dapat dibentuk Unit

Pelaksana Teknis.

(2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala.

Unit Pelaksana Teknis Kementerian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri

setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

aparatur negara.

Bagian Keempatbelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dapat

ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan

yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

---

2020, No. 83 -19-

TATA KERJA

Menteri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus

menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah.

(1) Kementerian Agraria dan Tata Ruang harus

menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata

hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit

organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan

Tata Ruang.

(2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Menteri.

Menteri menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai

hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang agraria

dan tata ruang secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai

kebutuhan.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang harus menyusun

analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan

uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Setiap unsur di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata

Ruang dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan

prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam

lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, maupun

---

2020, No. 83 -20-

dalam hubungan antar kementerian atau dengan lembaga

lain terkait.

Semua unsur di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata

Ruang harus menerapkan sistem pengendalian intern di

lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab

memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan

memberikan pengarahan serta petunjuk bagi

pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang

telah ditetapkan.

(2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan

secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara

berkala sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit

organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan

terhadap unit organisasi di bawahnya.

PENDANAAN

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan

tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara.

---

2020, No. 83 -21-

Wakil Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) juga merupakan Wakil Kepala Badan Pertanahan

Nasional.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan

organisasi, dan tata kerja Kementerian Agraria dan Tata

Ruang ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat

persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan

pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun

2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

18), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan

dan belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan

baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh

jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan

di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, tetap

melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan

dibentuk jabatan baru dan diangkat pejabat baru

berdasarkan Peraturan Presiden ini.

---

2020, No. 83 -22-

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan

Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian

Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

---

2020, No. 83 -23-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Maret 2020

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 26 Maret 2020

,

ttd