Ditetapkan: 2022-01-01
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan
Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Kanselerai yang
---
2022, No. 81 -3-
selanjutnya disebut Tunjangan Penata Kanselerai adalah
tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri
Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam
Jabatan Fungsional Penata Kanselerai sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara
penuh dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselerai
diberikan Tunjangan Penata Kanselerai setiap bulan.
Besaran Tunjangan Penata Kanselerai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Presiden ini.
Pemberian Tunjangan Penata Kanselerai bagi Pegawai
Negeri Sipil yang bekerja pada instansi pusat dan
perwakilan Republik Indonesia bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
Pemberian Tunjangan Penata Kanselerai dihentikan apabila
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
diangkat dalam jabatan struktural, jabatan fungsional lain,
atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian
Tunjangan Penata Kanselerai dihentikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran
Tunjangan Penata Kanselerai dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
---
2022, No. 81 -4-
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2022
INDONESIA,
ttd
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2022
,
ttd
---
2022, No. 81 -5-
