Ditetapkan: 2018-01-01
(1) Di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dapat diangkat Staf Khusus yang
jumlahnya dikecualikan dari ketentuan mengenai
jumlah Staf Khusus Menteri.
(2) Jumlah Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang.
(3) Staf Khusus bertanggung jawab kepada Menteri.
Staf Khusus mempunyai tugas memberikan saran dan
pertimbangan kepada Menteri Koordinator sesuai
penugasan Menteri Koordinator dan bukan
www.peraturan.go.id
---
2018, No.96 -3-
merupakan bidang tugas unsur-unsur organisasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
(1) Staf Khusus dalam melaksanakan tugasnya wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan
sinkronisasi yang baik dengan satuan organisasi
di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman.
(2) Tata Kerja Staf Khusus diatur oleh Sekretaris
Kementerian Koordinator.
(1) Staf Khusus dapat berasal dari Pegawai Negeri
Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil.
(2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberhentikan dari jabatannya tanpa
kehilangan status sebagai Pegawai Negeri Sipil
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Masa bakti Staf Khusus paling lama sama dengan
masa jabatan Menteri Koordinator.
(4) Pengangkatan Staf Khusus ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Koordinator.
(1) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25D ayat (1) yang berhenti atau telah
berakhir masa baktinya sebagai Staf Khusus,
diaktifkan kembali dalam jabatan organik sesuai
formasi yang tersedia berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25D ayat (1) yang telah mencapai
batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat
dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai
www.peraturan.go.id
---
2018, No.96 -4-
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(1) Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Staf
Khusus diberikan paling tinggi setara dengan
Jabatan Struktural Eselon I.b.
(2) Staf Khusus mendapat dukungan administrasi
dari Sekretariat Kementerian Koordinator.
(3) Dalam hal Staf Khusus berhenti atau telah
berakhir masa baktinya tidak memperoleh uang
pensiun dan uang pesangon.
(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Staf
Khusus tetap menerima gaji sebagai Pegawai
Negeri Sipil.
(2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Staf
Khusus Menteri dinaikkan pangkatnya setiap kali
setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang
pangkat, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
1. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu)
Pasal, yakni Pasal 36A sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Ketentuan jumlah Staf Khusus di lingkungan
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A dikecualikan
dari ketentuan jumlah Staf Khusus Menteri
sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor
7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara.
www.peraturan.go.id
---
2018, No.96 -5-
Pasal II
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2018
INDONESIA,
ttd.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2018
,
ttd.
www.peraturan.go.id
