Ditetapkan: 2020-01-01
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya
disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan
pengelolaan keuangan haji.
1. Badan Pelaksana adalah organ BPKH yang
melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, serta
pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan haji.
1. Dewan Pengawas adalah organ BPKH yang mengawasi
perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban
dan pelaporan terhadap pengelolaan keuangan haji.
(1) Anggota Badan Pelaksana dan anggota Dewan
Pengawas memperoleh penghasilan sesuai dengan
tanggung jawab serta tuntutan profesionalisme yang
diperlukan dalam menjalankan tugas di dalam BPKH.
(2) Penetapan penghasilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan tingkat
---
2020, No.85 -3-
kewajaran yang berlaku dengan mempertimbangkan
faktor pengelolaan dana, aset, kondisi dan kemampuan
keuangan BPKH, tingkat inflasi, dan faktor lain yang
relevan.
(3) Faktor lain yang relevan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) merupakan faktor yang berlaku umum untuk
menentukan tingkat penghasilan pada lembaga sejenis
atau lembaga yang mengelola dana atau memikul
tanggung jawab dan beban kerja setara dengan tugas
dan fungsi BPKH.
Penghasilan anggota Badan Pelaksana dan anggota Dewan
Pengawas terdiri atas:
Gaji atau Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a diberikan kepada:
(sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
(delapan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu
rupiah);
(tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu
rupiah); dan
(enam puluh enam juta lima ratus dua puluh delapan
ribu rupiah).
Hak keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
### Pasal 3 huruf b terdiri atas:
---
2020, No.85 -4-
(1) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam
### Pasal 5 huruf a diberikan kepada:
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
(lima belas juta rupiah); dan
Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
(2) Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf b diberikan kepada:
Rp18.480.000,00 (delapan belas juta empat ratus
delapan puluh ribu rupiah);
Rp16.632.000,00 (enam belas juta enam ratus
tiga puluh dua ribu rupiah);
(empat belas juta enam ratus tiga puluh enam
ribu rupiah); dan
Rp13.305.000,00 (tiga belas juta tiga ratus lima
ribu rupiah).
(3) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam
### Pasal 5 huruf c diberikan kepada:
---
2020, No.85 -5-
Rp92.400.000,00 (sembilan puluh dua juta empat
ratus ribu rupiah);
Rp83.160.000,00 (delapan puluh tiga juta seratus
enam puluh ribu rupiah);
(tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu
rupiah); dan
Rp66.528.000,00 (enam puluh enam juta lima
ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
(4) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun,
paling banyak sebesar 1 (satu) bulan gaji.
(5) Tunjangan cuti tahunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada:
Rp92.400.000,00 (sembilan puluh dua juta empat
ratus ribu rupiah);
Rp83.160.000,00 (delapan puluh tiga juta seratus
enam puluh ribu rupiah);
(tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu
rupiah); dan
Rp66.528.000,00 (enam puluh enam juta lima
ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
(6) Tunjangan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun,
paling banyak sebesar 1 (satu) bulan gaji.
(7) Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf e diberikan kepada:
Rp13.860.000,00 (tiga belas juta delapan ratus
enam puluh ribu rupiah);
---
2020, No.85 -6-
Rp12.474.000,00 (dua belas juta empat ratus
tujuh puluh empat ribu rupiah);
(sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh
ribu rupiah); dan
Rp9.979.000,00 (sembilan juta sembilan ratus
tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
(8) Asuransi jiwa dan kecelakaan kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf f yang ditanggung oleh
BPKH berupa premi sebesar 25% (dua puluh lima
persen) kali gaji setahun.
(9) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
### Pasal 5 huruf g yang ditanggung oleh BPKH berupa
premi sebesar 3% (tiga persen) kali gaji setahun.
(10) Tunjangan asuransi purna jabatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf h yang ditanggung
oleh BPKH berupa premi sebesar 25% (dua puluh lima
persen) kali gaji setahun.
(11) Biaya pendampingan hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf i diberikan at cost sesuai
kewajaran dan kemampuan keuangan BPKH.
(12) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam
### Pasal 5 huruf j diberikan at cost.
Gaji atau Upah, tunjangan perumahan, transportasi, dan
representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal
6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (7) diberikan tiap bulan.
Gaji atau Upah dan hak keuangan lainnya diberikan
kepada Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas terhitung
sejak pengangkatan.
---
2020, No.85 -7-
Pajak atas Gaji atau Upah dan hak keuangan lainnya
dikenakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan, serta ditanggung dan menjadi beban BPKH.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran
gaji atau upah dan hak keuangan lainnya diatur dengan
Peraturan BPKH.
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
---
2020, No.85 -8-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2020
INDONESIA,
ttd
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2020
,
ttd
