UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala
perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai
Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan perbuatan
kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-
Undang mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

1. Anak. . .
SK No 205145 A

---

FRESIDEN

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam
kandungan.
1. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik,
mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang
diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
1. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan
guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan
tentang suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual
yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri,
termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan
yang berhubungan dengan suatu perkara Tindak Pidana
Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak
ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang
keterangan orang itu berhubungan dengan Tindak Pidana
Kekerasan Seksual.
1. Keluarga adalah ora.ng yang mempunyai hubungan darah
dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis
menyamping sampai derajat ketiga, orang yang
mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang
menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.
1. Pendamping adalah orang yang dipercaya dan memiliki
kompetensi mendampingi Korban dalam mengakses hak
atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan.
1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang
mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental,
dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam
berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami
hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara
penuh dan efektif dengan warga negara lainnya
berdasarkan kesamaan hak.
1. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk
memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan,
rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum,
pemulangan, dan reintegrasi sosial.
1. Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan
pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada
Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
10.Pemulihan...
SK No 205146A

---

PRESIDEN

1. Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan
kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial Korban.
1. Pelayanan Terpadu adalah penyelenggaraan layanan yang
terintegrasi, multiaspek, lintas fungsi dan sektor bagi
Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi Tindak Pidana
Kekerasan Seksual.
1. Bantuan Kedinasan adalah kerja sama antara badan
dan/atau pejabat pemerintahan guna kelancaran
pelayanan administrasi pemerintahan di suatu instansi
pemerintahan yang membutuhkan.
1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan
tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.
L4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan
dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah
unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang
berfungsi sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu bagi
perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan,
diskriminasi, dan masalah lainnya.

(1) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota

menyelenggarakan Pelayanan Terpadu melalui satuan
kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pemberdaya€rn perempuan dan perlindungan anak.
(21 Pemerintah Daerah provinsi dalam menyelenggarakan
Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib membentuk UPTD PPA provinsi sebagai pelaksana
teknis operasional pada satuan kerja yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di
provinsi.

(3) Pemerintah.

SK No 205147 A

---

PRESIDEN

(3) Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam

menyelenggarakan Pelayanan Terpadu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib membentuk UPTD PPA
kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis operasional
pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak di kabupaten/ kota.

Bagian Kesatu
Pembentukan

(1) Pembentukan UPTD PPA provinsi ditetapkan dengan

peraturan gubernur setelah mendapatkan pertimbangan
teknis dari Menteri dan dikonsultasikan secara tertulis
kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri.
(21 Pembentukan UPTD PPA kabupaten/kota ditetapkan
dengan peraturan bupati/wali kota setelah mendapatkan
pertimbangan teknis dari Menteri dan dikonsultasikan
secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat.

(3) Konsultasi pembentukan UPTD PPA provinsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan pembentukan UPTD PPA
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (21
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Tugas

UPTD PPA berkedudukan pada satuan kerja yang
menyelenggarakan urLlsan pemerintahan di bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi
dan kabupaten/kota.

. Pasal 5. .
SK No 205148 A

---

PRESIDEN

(1) UPTD PPA provinsi dan UPTD PPA kabupaten/kota

menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan, dan
Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi.
(21 Dalam menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan, dan
Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
UPTD PPA provinsi dan UPTD PPA kabupaten/kota
bertugas:
- menerima laporan atau penjangkauan Korban;
- memberikan informasi tentang hak Korban;
- memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
- memfasilitasi pemberian layanan penguatan
psikologis;
- memfasilitasi pemberian layanan psikososial,
rehabilitasi sosial, pemberdayaarl sosial, dan
reintegrasi sosial;
- menyediakan layanan hukum;
- mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
- mengidentifikasi kebutuhan penampungan
sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang
perlu dipenuhi segera;
- memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang
Disabilitas;
- mengoordinasikan dan bekerja stuna atas
pemenuhan hak Korban dengan lembaga lainnya; dan
- memantau pemenuhan hak Korban oleh aparatur
penegak hukum selama proses acara peradilan.

(3) Penyelenggaraan Penanganan, Pelindungan, dan

Pemulihan untuk Keluarga Korban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
kondisi dan kebutuhan Korban.
(41 Penyelenggaraan Penanganan, Pelindungan, dan
Pemulihan untuk Saksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

UPTD PPA provinsi dan UPTD PPA kabupaten/kota dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
menyelenggarakan fungsi :
- penyediaan sarana, tempat, danf atau ruang pelayanan;
- penataan pola pelayanan;
- penjaminan kualitas pelayanan;
- penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian
aduan masyarakat; dan
- pemantauan dan evaluasi.

(1) Dalam melaksanakan tugas menerima laporan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a,
UPTD PPA provinsi dan UPTD PPA kabupaten/kota
menerima laporan secara langsung dan/atau tidak
langsung melalui media elektronik atau nonelektronik.
(21 Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berasal dari Korban, Keluarga Korban, Pendamping, wali
Korban, dan orang yang mengetahui, melihat, dan/atau
menyaksikan peristiwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

(3) Dalam hal Korban menyampaikan laporan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), UPTD PPA provinsi atau UPTD
PPA kabupatenlkota wajib menyelenggarakan layanan
penguatan psikologis.

(4) Selain menerima laporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 UPTD PPA provinsi atau UPTD PPA
kabupaten/kota juga bisa mendapatkan informasi tentang
adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan
Seksual dari tenaga medis atau tenaga kesehatan.

(1) Setelah menerima laporan dan/atau informasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4)
UPTD PPA provinsi dan UPTD PPA kabupaten/kota
melakukan identifikasi kasus.
(21 Identifikasi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk:

a.mengetahui...

SK No 205150 A

---

FRESIDEN

- mengetahui riwayat penanganan yang telah diterima
Korban;
- menilai keselamatan serta kondisi fisik dan psikologis
Korban; dan
- menentukan kebutuhan Korban.

(1) Dalam hal Korban belum hadir pada saat penyampaian

laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (21,
UPTD PPA provinsi dan UPTD PPA kabupaten/kota
melaksanakan penjangkauan di lokasi Korban berada.
(21 Penjangkauan Korban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilaksanakan oleh UPTD PPA provinsi dan
UPTD PPA kabupaten/kota bersama dengan unit
pelaksana teknis daerah, organisasi perangkat daerah,
unit pelaksana teknis, dan/atau kementerian/lembaga
terkait sesuai dengan kondisi Korban.

(3) Penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan terhadap Korban yang:
- berada dalam keadaan bahaya;
- terancam jiwanya;
- memiliki keterbatasan akses; dan/atau
- diduga akan mengalami pengulangan Tindak Pidana
Kekerasan Seksual.

(1) UPTD PPA provinsi dan UPTD PPA kabupaten/kota

melakukan asesmen kepada Korban berdasarkan hasil
identifikasi kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(21 Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan paling sedikit melalui:
- pemeriksaan fisik;
- pemeriksaan psikologis;
- pemeriksaan kondisi sosial;
- pemeriksaan kondisi ekonomi;
- pemeriksaan kondisi pendidikan; dan
- observasi kondisi Korban.

(3) Berdasarkan...

SK No 205151 A

---

FRESIDEN

(3) Berdasarkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada

ayat (2l., UPTD PPA provinsi dan UPTD PPA
kabupaten/kota melakukan layanan dan fasilitasi layanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Korban.
(41 Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (21dapat
disampaikan kepada lembaga penyedia layanan sesuai
dengan kebutuhan Korban.

(5) UPTD PPA provinsi dan UPTD PPA kabupaten/kota

melakukan pendampingan kepada Korban selama proses
pelayanan yang dibutuhkan Korban.

### Pasal 1 1

(1) Dalam melaksanakan tugas memberikan informasi

tentang hak Korban sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 5 ayat (2) huruf b, UPTD PPA provinsi dan UPTD PPA

kabupaten/kota memberikan informasi yang meliputi:
- informasi atas seluruh proses Penanganan,
Pelindungan, dan Pemulihan bagi Korban; dan
- informasi terkait dengan tata cara pelaksanaan
proses hukum.
(21 lnformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan saat sebelum, selama, dan setelah proses
peradilan.

(1) Dalam melaksanakan tugas memfasilitasi pemberian

layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (21 huruf c, UPTD PPA provinsi dan UPTD PPA
kabupaten/kota melakukan fasilitasi Korban kepada
fasilitas pelayanan kesehatan.
(21 Pelaksanaan fasilitasi pemberian layanan kesehatan
dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat
dari Korban sesuai dengan kebutuhan Korban.

Pasal13...

SK No 205152A

---

(1) Dalam melaksanakan tugas memfasilitasi pemberian

layanan penguatan psikologis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, UPTD PPA provinsi dan
UPTD PPA kabupaten/kota melakukan fasilitasi kepada
Korban sesuai dengan kebutuhan Korban.
(21 Dalam hal berdasarkan kebutuhan Korban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan penguatan
psikologis, UPTD PPA provinsi dan UPTD PPA
kabupaten/kota memfasilitasi Korban kepada fasilitas
pelayanan kesehatan, unit pelaksana teknis yang
menyelenggarakan urusan di bidang sosial, Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi
dan Korban, organisasi perangkat daerah, dan/atau
kementerian / lembaga terkait.

Dalam melaksanakan tugas memfasilitasi pemberian layanan
psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan
reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(21
huruf e, UPTD PPA provinsi dan UPTD PPA kabupaten/kota
memfasilitasi Korban kepada unit pelaksana teknis yang
menyelenggarakan urusan di bidang sosial dan/atau organisasi
perangkat daerah di bidang sosial.

(1) Dalam melaksanakan tugas menyediakan layanan hukum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f,
UPTD PPA provinsi dan UPTD PPA kabupaten/kota
menyediakan bantuan hukum, konsultasi hukum, dan
pendampingan hukum kepada Korban.
(21 Dalam hal Korban membutuhkan bantuan hukum dan
pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), UPTD PPA provinsi dan UPTD PPA
kabupaten/kota dapat menyediakan advokat.

(3) Selain pendampingan oleh advokat sebagaimana

dimaksud pada ayat(21, UPTD PPA provinsi dan UPTD PPA
kabupatenlkota. juga dapat menyediakan paralegal atau
ahli hukum untuk memberikan bantuan hukum dan
konsultasi hukum.

### Pasal 16. . .

SK No 205153 A

---

PRESTDEN

(1) Dalam melaksanakan tugas mengidentilikasi kebutuhan

pemberdaya€rn ekonomi sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 5 ayat (2) huruf g, UPTD PPA provinsi dan UPTD PPA

kabupaten/kota melakukan identifikasi kebutuhan
pemberdayaan ekonomi terhadap Korban sesuai dengan
kebutuhan Korban.
(21 Identifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan:
- tingkat pendidikan;
- usia;
- keahlian;
- minat dan bakat;
- pengalaman dalam mengikuti pelatihan; dan/atau
- riwayat pekerjaan.

(3) Hasil identifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 menjadi
rekomendasi dalam pemberdayaan ekonomi yang
disampaikan kepada organisasi perangkat daerah
dan/ atau kementerian/ lembaga terkait.

(1) Dalam melaksanakan tugas mengidentifikasi kebutuhan

penampungan sementara sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 5 ayat (2) huruf h, UPTD PPA provinsi dan UPTD PPA

kabupaten/kota melakukan pendataan dan penggalian
informasi kebutuhan penampungan sementara terhadap
Korban.
(21 Pendataan dan penggalian informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan:
- tingkat ancaman terhadap Korban yang
membahayakan jiwa;
- keamanan dan keselamatan Korban;
- percepatan Penanganan dan Pemulihan Korban;
- kemudahan akses dalam pendampingan Korban; dan
- penyiapan pemulangan Korban sebelum kembali ke
daerah asal.

(3) Hasil ...

SK No 205154A

---

PRESIDEN

(3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

menjadi rekomendasi UPTD PPA provinsi dan UPTD PPA
kabupaten/kota dalam fasilitasi penampungan sementara
yang disampaikan kepada organisasi perangkat daerah
dan/ atau kementerian/ lembaga terkait.

(1) Dalam melaksanakan tugas memfasilitasi kebutuhan

Korban Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i, UPTD PPA provinsi dan
UPTD PPA kabupaten/kota memfasilitasi kebutuhan
Korban Penyandang Disabilitas kepada organisasi
perangkat daerah dan/atau kementerian/ lembaga terkait.
(21 Fasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas mengoordinasikan dan bekerja
sama atas pemenuhan hak Korban dengan lembaga lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j, UPTD
PPA provinsi dan UPTD PPA kabupaten/kota:
- mengoordinasikan penanganan kasus bersama; dan
- melakukan kerja sarna penyelenggaraan Penanganan,
Pelindungan, dan Pemulihan Korban,
dengan unit pelaksana teknis daerah, organisasi perangkat
daerah, unit pelaksana teknis, kementerian/lembaga, lembaga
penyedia layanan berbasis masyarakat, dan/atau institusi
lainnya.

(1) Dalam melaksanakan tugas memantau pemenuhan hak

Korban oleh aparatur penegak hukum selama proses
acara peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2) huruf k, UPTD PPA provinsi dan UPTD PPA
kabupate n I kota melakukan pemantauan pemenuhan hak
Korban dalam setiap tahapan Penanganan perkara Tindak
Pidana Kekerasan Seksual.

(2) Pemantauan...

SK No 205155 A

---

PRESIDEN

-t2-
(21 Pemantauan pemenuhan hak Korban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi
bersama aparat penegak hukum pada setiap tahapan
Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

(3) UPTD PPA provinsi dan UPTD PPA kabupatenlkota,

membuat laporan pemantauan pemenuhan hak Korban
dan diberikan kepada Korban, Keluarga Korban, dan/atau
Pendamping.

### Pasal 2 1

Pemberian layanan oleh UPTD PPA provinsi dan UPTD PPA
kabupaten/kota harus memenuhi aksesibilitas dan memenuhi
akomodasi yang layak guna pemenuhan hak bagi Penyandang
Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pemberian layanan oleh UPTD PPA provinsi dan UPTD PPA
kabupaten/kota dapat dilakukan melalui sistem informasi yang
terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi
UPTD PPA provinsi dan UPTD PPA kabupaten/kota diatur
dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kesatu
Umum

Tata kerja UPTD PPA provinsi dan UPTD PPA kabupaten/kota
dalam menyelenggarakan Pelayanan Terpadu meliputi:
- kerja sama layanan;
- bantuan kedinasan; dan
- rujukan.
BagianKedua...

SK No 205156 A

---

FRESIDEN

Bagian Kedua
Kerja Sama Layanan

(1) UPTD PPA dalam menyelenggarakan Pelayanan Terpadu

dapat bekerja sama dengan:
- pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan
fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
- unit pelaksana teknis yang membidangi urusan di
bidang sosial;
- rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan balai
pemasyarakatan;
- Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Kejaksaan Republik Indonesia;
- pengadilan;
- unit pelaksana teknis Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia;
- kantor wilayah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang agElma;
- kantor wilayah dan unit pelaksana teknis
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi
manusia;
- perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
di daerah;
- lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
1. lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat; dan
- institusi lainnya.
(21 Kerja sama dengan institusi lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf m dapat dilaksanakan
dengan:
- kementerian/lembaga terkait;
- organisasiPenyandangDisabilitas;
- lembaga adat; dan
- organisasi keagamaan,
sesuai dengan kebutuhan.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilaksanakan dalam bentuk penyediaan:
- sarana dan prasarana;
- sumber daya manusia; atau
- data dan informasi,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Pelaksanaan...

SK No 205157 A

---

-t4-

(4) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada

ayat (3)juga dapat melingkupi bantuan pendanaan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 25 ayat (1) yang dilakukan dalam satu lingkup

Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh kepala satuan kerja
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
provinsi atau kabupaten/ kota.
(21 Pelaksanaan kerja sama yang dilakukan antarpemerintah
daerah atau dengan instansi atau lembaga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan institusi lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) di luar dari
lingkup Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh kepala
daerah.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Bantuan Kedinasan

(1) UPTD PPA provinsi atau UPTD PPA kabupaten/kota dapat

meminta Bantuan Kedinasan kepada
kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan kebutuhan Korban.
(21 Permintaan Bantuan Kedinasan kepada
kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
kepala daerah melalui kepala satuan kerja yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
provinsi atau kabupaten/ kota.

(3) Bantuan Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BagianKeempat...

SK No 205158 A

---

PRESIDEN

Bagian Keempat
Rujukan

(1) UPTD PPA kabupaten/kota mengajukan rujukan kepada

UPTD PPA provinsi terhadap kasus yang memerlukan
koordinasi lintas kabupaten/ kota.
(21 Selain rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
UPTD PPA kabupaten/kota dapat mengajukan rujukan
kepada UPTD PPA provinsi terhadap penyediaan layanan
yang tidak dapat diselesaikan oleh UPTD PPA
kabupaten/kota.

UPTD PPA kabupaten/kota mengajukan rujukan kepada
Pelayanan Terpadu di pusat terhadap kasus yang memerlukan
koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional
melalui UPTD PPA provinsi.

(1) UPTD PPA provinsi mengajukan rujukan kepada

Pelayanan Terpadu di pusat terhadap kasus yang
memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi,
dan internasional.
(21 Selain rujukan sebagaimana dimaksud pada (1), UPTD
PPA provinsi dapat mengajukan rujukan akhir kepada
Pelayanan Terpadu di pusat terhadap penyediaan layanan
yang tidak dapat diselesaikan oleh UPTD PPA provinsi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan rujukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan

### Pasal 30 diatur dalam Peraturan Menteri.

## BAB IV. . .

SK No 205159 A

---

PRESIDEN

(1) UPTD PPA provinsi dan UPTD PPA kabupaten/kota

melaksanakan Pelayanan Terpadu sesuai dengan standar
Pelayanan Terpadu.
(21 Standar Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit meliputi aspek:
- pelaksanaan dan fasilitasi layanan;
- sarana dan prasarana; dan
- sumber daya manusia.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar Pelayanan

Terpadu oleh UPTD PPA provinsi dan UPTD PPA
kabupaten I kota diatur dengan Peraturan Menteri.

Selain memberikan dan memfasilitasi layanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5, UPTD PPA juga menyelenggarakan
Pelayanan Terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami
kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar

SK No 205160 A

---

-t7-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Apnl2024

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2024

,

ttd

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

INDONESIA
Pemndang-undangan dan
Hukum,

Djaman

SK No 205161 A