Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2011 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL KEMENTERIAN AGAMA

Instansi Vertikal adalah pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Agama di Daerah.

Instansi Vertikal Kementerian Agama terdiri dari :
a. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Pembentukan dan pengembangan struktur organisasi Instansi Vertikal Kementerian Agama dilakukan dengan memperhatikan hasil www.djpp.kemenkumham.go.id

analisis organisasi dan beban kerja berdasarkan kriteria sebagai berikut :
a. prinsip-prinsip organisasi;
b. karakteristik hubungan dan/atau pelayanan pemerintah ter-hadap suatu agama;
c. jumlah penduduk dan pemeluk agama;
d. luas wilayah dan kondisi geografis;
e. peraturan perundang-undangan yang mendukung;
f. jumlah lembaga keagamaan yang dibina; dan
g. keberadaan dan jumlah jabatan fungsional.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi adalah Instansi Vertikal Kementerian Agama yang berkedudukan di Provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wila-yah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan per-aturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Provinsi;
www.djpp.kemenkumham.go.id

b. pembinaan, pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama;
c. pembinaan, pelayanan, dan bimbingan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf;
d. pembinaan, pelayanan, dan bimbingan pendidikan agama dan keagamaan;
e. pembinaan kerukunan umat beragama;
f. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
g. pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pengawasan;
h. pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian di Provinsi.

Pada setiap Provinsi dibentuk Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi terdiri dari :
a. 1 (satu) Bagian Tata Usaha dan membawahkan sebanyak- banyaknya 5 (lima) Subbagian;
b. sebanyak-banyaknya 6 (enam) Bidang dan setiap Bidang mem- bawahkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Seksi;
c. sebanyak-banyaknya 5 (lima) Pembimbing.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota adalah Instansi Vertikal Kementerian Agama yang berkedudukan di Kabupaten/ Kota, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wila-yah Kabupaten/Kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wila-yah Kementerian Agama Provinsi dan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menyelenggara- kan fungsi :
a. perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kabupaten/Kota;
b. pembinaan, pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama;
c. pembinaan, pelayanan, dan bimbingan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf;
d. pembinaan, pelayanan, dan bimbingan pendidikan agama dan keagamaan;
e. pembinaan kerukunan umat beragama;
f. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan admi- nistrasi dan informasi;
g. pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pengawasan; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

h. pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian di Kabupaten/Kota.

Pada setiap Kabupaten/Kota dibentuk Kantor Kementerian Agama.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota terdiri dari :
a. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha;
b. sebanyak-banyaknya 6 (enam) Seksi;
c. sebanyak-banyaknya 5 (lima) Penyelenggara.

(1) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi adalah jabatan struktural Eselon IIa.
(2) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kepala Bagian, dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural Eselon IIIa.
(3) Pembimbing adalah jabatan setingkat Eselon IIIb.
(4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural Eselon IVa.
(5) Penyelenggara adalah jabatan setingkat Eselon IVb.

Semua unsur di lingkungan Instansi Vertikal Kementerian Agama dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koor- dinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Instansi www.djpp.kemenkumham.go.id

Vertikal Kementerian Agama sendiri maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberi- kan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pada Instansi Vertikal Kementerian Agama dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu.

Pengaturan lebih lanjut mengenai satuan organisasi, tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama ditetapkan oleh Menteri Agama setelah mendapat persetujuan www.djpp.kemenkumham.go.id

tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendaya- gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Penyesuaian terhadap Peraturan

ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetap- kannya Peraturan PRESIDEN ini.

Dengan berlakunya Peraturan PRESIDEN ini, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan PRESIDEN Nomor 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah berdasarkan Peraturan PRESIDEN ini.

Dengan berlakunya Peraturan PRESIDEN ini, Peraturan PRESIDEN Nomor 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 September 2010 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

www.djpp.kemenkumham.go.id

www.djpp.kemenkumham.go.id