PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SECARA NON TUNAI

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang,

atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau

masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan

terhadap risiko sosial.

1. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat

menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang

ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok,

dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis

ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana

yang jika tidak diberikan Bantuan Sosial akan semakin

terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

1. Pemberi Bantuan Sosial adalah Satuan Kerja pada

Kementerian/Lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau

Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah

yang tugas dan fungsinya melaksanakan program

penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan

sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi

sosial, dan pelayanan dasar.

1. Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga,

kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu,

dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

1. Bank Penyalur adalah bank sebagai mitra kerja tempat

dibukanya rekening atas nama Pemberi Bantuan Sosial

untuk menampung dana belanja Bantuan Sosial yang

akan disalurkan kepada Penerima Bantuan Sosial.

1. Kartu Kombo adalah instrumen pembayaran yang

memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat

digunakan sebagai media penyaluran berbagai Bantuan

Sosial, termasuk Kartu Keluarga Sejahtera.

1. Elektronik warung gotong royong yang selanjutnya

disebut e-warong adalah agen bank, pedagang dan/atau

pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank

www.peraturan.go.id

---

2017, No.156

Penyalur dan ditentukan sebagai tempat

penarikan/pembelian Bantuan Sosial oleh Penerima

Bantuan Sosial bersama Bank Penyalur.

(1) Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai

dilaksanakan terhadap Bantuan Sosial yang diberikan

dalam bentuk uang berdasarkan penetapan Pemberi

Bantuan Sosial.

(2) Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

Bantuan Sosial yang diberikan dalam rangka program

penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan

sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi

sosial, dan pelayanan dasar.

(1) Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Sosial melalui Bank

Penyalur ke rekening atas nama Penerima Bantuan

Sosial.

(2) Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah Bank Umum Milik Negara.

(3) Rekening atas nama Penerima Bantuan Sosial

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh

program Bantuan Sosial yang diterima oleh Penerima

Bantuan Sosial dan dapat dibedakan penggunaannya

untuk masing-masing program Bantuan Sosial.

(4) Rekening atas nama Penerima Bantuan Sosial

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses

melalui Kartu Kombo.

www.peraturan.go.id

---

2017, No.156 -4-

(1) Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

dilaksanakan kepada Penerima Bantuan Sosial yang

ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Sosial.

(2) Besar manfaat, jumlah penerima, dan lokasi Bantuan

Sosial dari setiap penyaluran Bantuan Sosial

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

Pemberi Bantuan Sosial berkoordinasi dengan

kementerian/lembaga.

(3) Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan

bagi:

• penyandang disabilitas berat;

• lanjut usia terlantar non potensial;

• eks penderita penyakit kronis non potensial;

• Komunitas Adat Terpencil (KAT); dan/atau

• daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk

mendukung penyaluran Bantuan Sosial secara non

tunai.

(1) Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai

meliputi:

• proses registrasi dan/atau pembukaan rekening;

• pelaksanaan edukasi dan sosialisasi;

• proses penyaluran; dan

• penarikan uang dan/atau pembelian barang/ jasa

menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan

Sosial.

(2) Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial bagi Penerima

Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (3) dilakukan dengan mekanisme lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

---

2017, No.156

(3) Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) didahului oleh pemberitahuan

dari Pemberi Bantuan Sosial kepada pemerintah daerah

dan/atau instansi vertikal untuk mempersiapkan

pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial secara non

tunai di daerahnya.

(4) Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Presiden ini.

(1) Proses registrasi dan/atau pembukaan rekening

Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bank Penyalur

berdasarkan data yang telah ditetapkan oleh Pemberi

Bantuan Sosial berdasarkan Data Terpadu Program

Penanganan Fakir Miskin.

(2) Data Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan data yang terintegrasi dari

berbagai program Bantuan Sosial, yang proses

pengintegrasiannya dilakukan oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

sosial.

(3) Pemberi Bantuan Sosial mengirimkan pemberitahuan

kepada Penerima Bantuan Sosial untuk melakukan

registrasi dan menghadiri sosialisasi pada waktu dan

tempat yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Sosial dan

Bank Penyalur.

(4) Bank Penyalur dan Pemberi Bantuan Sosial

berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan/atau

instansi vertikal terkait untuk memastikan keberadaan

Penerima Bantuan Sosial.

(5) Dalam hal Penerima Bantuan Sosial telah memiliki

rekening untuk salah satu program Bantuan Sosial,

maka rekening tersebut harus digunakan untuk

menerima program Bantuan Sosial lainnya.

www.peraturan.go.id

---

2017, No.156 -6-

(1) Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan oleh

Bank Penyalur bersama dengan Pemberi Bantuan Sosial.

(2) Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

• produk dan tata cara penggunaan/penarikan

rekening Bantuan Sosial;

• manfaat menabung dan perencanaan keuangan

keluarga;

• tata cara penyampaian pengaduan yang ditetapkan

oleh Pemberi Bantuan Sosial; dan

• penggunaan manfaat Bantuan Sosial.

(3) Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi yang mencakup

program dan manfaat Program Bantuan Sosial dilakukan

oleh Pemberi Bantuan Sosial, kementerian/lembaga

terkait dan Pemerintah Daerah.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4)

dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan edukasi

dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2).

(1) Proses penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c

dilaksanakan oleh Bank Penyalur dan diberikan tanpa

pengenaan biaya.

(2) Proses penyaluran dilakukan dengan

memindahbukukan/pemindahbukuan dana dari

rekening Pemberi Bantuan Sosial di Bank Penyalur

kepada rekening Penerima Bantuan Sosial.

(3) Pemindahbukuan dana dari rekening Pemberi Bantuan

Sosial pada Bank Penyalur kepada rekening Penerima

Bantuan Sosial dilakukan paling lama 30 (tiga puluh)

hari kalender sejak dana ditransfer dari Kas Negara/Kas

Daerah ke rekening Pemberi Bantuan Sosial di Bank

Penyalur.

www.peraturan.go.id

---

2017, No.156

(1) Penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa

menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan

Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

huruf d dilaksanakan untuk pertama kali setelah

Penerima Bantuan Sosial mendapatkan pemberitahuan

dari Bank Penyalur.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sekurang-kurangnya meliputi informasi tentang:

• Pembukaan rekening Penerima Bantuan Sosial;

• Personal Identification Number (PIN) untuk

penggunaan rekening;

• Jumlah dana Bantuan Sosial;

• Tata cara penarikan uang dan/atau pembelian

barang/jasa menggunakan dana dari rekening

Penerima Bantuan Sosial; dan

• Informasi mengenai tabungan dan penarikan dana

Bantuan Sosial dalam rekening Penerima Bantuan

Sosial.

(3) Penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa

menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan

Sosial dapat dilakukan di pihak yang dapat menerima

transaksi penarikan tunai atau pembelian barang dengan

Kartu Kombo.

(4) Penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa

menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan

Sosial dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan

Penerima Bantuan Sosial.

Pemilik usaha mikro, kecil, dan koperasi yang ingin

berpartisipasi dalam penyaluran Bantuan Sosial dapat

mendaftarkan diri ke Bank Penyalur sebagai e-warong.

www.peraturan.go.id

---

2017, No.156 -8-

Untuk mendukung penyaluran Bantuan Sosial secara non

tunai agar saling terinterkoneksi dan terinteroperabilitas,

maka digunakan layanan prinsipal pembayaran yang dimiliki

dan/atau dikelola oleh bank umum milik negara.

Bank Penyalur harus memberikan laporan penyaluran dan

penarikan Bantuan Sosial yang berasal dari rekening

Penerima Bantuan Sosial kepada Pemberi Bantuan Sosial

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran Bantuan

Sosial secara non tunai diatur dengan peraturan menteri

yang memiliki program Bantuan Sosial.

(2) Penyusunan rancangan peraturan menteri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan

kementerian/lembaga pemerintah non kementerian

terkait.

(1) Dalam rangka memastikan efektivitas penyaluran

Bantuan Sosial secara non tunai, dilakukan

pengendalian yang mencakup koordinasi, pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan.

(2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pengendali

Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non

Tunai yang selanjutnya disebut Tim Pengendali.

(3) Tim Pengendali terdiri dari:

Ketua : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan

www.peraturan.go.id

---

2017, No.156

Wakil : Menteri Perencanaan Pembangunan
Ketua Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional

: Sekretaris Eksekutif Tim Nasional
Sekretaris
Percepatan Penanggulangan Kemis- merangkap
anggota kinan

Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;

1. Menteri Sosial;

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

1. Menteri Agama;

1. Menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral;

1. Menteri Keuangan;

1. Menteri Perdagangan;

1. Menteri Pertanian;

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

1. Menteri Komunikasi dan Informatika;

1. Menteri Badan Usaha Milik Negara;

1. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan

Tinggi;

1. Menteri Sekretaris Negara;

1. Sekretaris Kabinet;

1. Kepala Badan Pusat Statistik;

1. Kepala Staf Kepresidenan;

1. Gubernur Bank Indonesia; dan

1. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa

Keuangan.

(4) Kedudukan Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan

Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dalam Tim

Pengendali tidak mengurangi wewenang dan

independensi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-

masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

www.peraturan.go.id

---

2017, No.156 -10-

(1) Tim Pengendali bertugas:

• melakukan koordinasi dalam merumuskan strategi

dan langkah-langkah yang tepat, cepat, dan

terintegrasi dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan

Sosial secara non tunai, termasuk ketersediaan dan

keterjangkauan bahan pangan;

• melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial secara non

tunai;

• mengevaluasi penyelesaian tindak lanjut pengaduan

oleh Pemberi Bantuan Sosial yang disampaikan oleh

masyarakat sehubungan dengan pelaksanaan

penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai; dan

• merekomendasikan hasil pemantauan dan evaluasi

sebagai umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan

pelaksanaan program secara terus menerus.

(2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Tim Pengendali dapat memperluas keikutsertaan

Bank Umum berbadan hukum Indonesia sebagai Bank

Penyalur selain Bank Penyalur sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (2).

Ketua Tim Pengendali melaporkan pelaksanaan penyaluran

Bantuan Sosial secara non tunai kepada Presiden paling

sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu

apabila diperlukan.

Gubernur, bupati, dan walikota mempunyai tugas:

• melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan pemberian

Bantuan Sosial;

www.peraturan.go.id

---

2017, No.156

• menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat

dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial; dan

• menyediakan pendamping dan/atau aparat setempat

untuk membantu kelancaran proses sosialisasi, verifikasi

Penerima Bantuan Sosial dan pelaksanaan penyaluran

Bantuan Sosial.

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyaluran

Bantuan Sosial secara non tunai bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

www.peraturan.go.id

---

2017, No.156 -12-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Juli 2017

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 Juli 2017

,

ttd

www.peraturan.go.id

---

2017, No.156

www.peraturan.go.id

---

2017, No.156 -14-

www.peraturan.go.id

---

2017, No.156

www.peraturan.go.id

---

2017, No.156 -16-

www.peraturan.go.id

---

2017, No.156

www.peraturan.go.id

---

2017, No.156 -18-

www.peraturan.go.id

---

2017, No.156

www.peraturan.go.id

---

2017, No.156 -20-

www.peraturan.go.id

---

2017, No.156

www.peraturan.go.id

---

2017, No.156 -22-

www.peraturan.go.id