PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa

resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1. Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan secara

turun-temurun oleh warga negara Indonesia di

daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

1. Bahasa Asing adalah bahasa selain Bahasa Indonesia

dan Bahasa Daerah.
1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden

dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.
1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

www.peraturan.go.id

---

2019, No.180 -3-

Bagian Kesatu

Umum

(1) Penggunaan Bahasa Indonesia harus memenuhi

kriteria Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

(2) Bahasa Indonesia yang baik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan Bahasa Indonesia yang

digunakan sesuai dengan konteks berbahasa dan

selaras dengan nilai sosial masyarakat.

(3) Bahasa Indonesia yang benar sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan Bahasa Indonesia yang

digunakan sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia.

(4) Kaidah Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) meliputi kaidah tata bahasa, kaidah

ejaan, dan kaidah pembentukan istilah.

(5) Ketentuan mengenai kaidah Bahasa Indonesia

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan

Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Peraturan Perundang-undangan

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan

perundang-undangan.

(2) Penggunaan Bahasa Indonesia dalam peraturan

perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mencakup:

• pembentukan kata;
• penyusunan kalimat;

• teknik penulisan; dan

• pengejaan.

www.peraturan.go.id

---

2019, No.180 -4-

(3) Bahasa Indonesia dalam peraturan perundang-

undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) mempunyai corak tersendiri yang bercirikan

kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan,

kebakuan, keserasian, dan ketaatasasan sesuai

dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan

maupun cara penulisan.

(4) Tata cara penggunaan Bahasa Indonesia dalam

peraturan perundang-undangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Dokumen Resmi Negara

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen

resmi negara.

(2) Dokumen resmi negara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling sedikit meliputi surat keputusan, surat

berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri,

akta jual beli, surat perjanjian, dan putusan
pengadilan.

(3) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

bukan merupakan perjanjian internasional.

(4) Dokumen resmi negara sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) yang berlaku secara internasional dapat

disertai Bahasa Asing sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(5) Bahasa Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

digunakan tanpa mengurangi keautentikan dokumen
resmi negara.

(6) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap

dokumen yang disertai Bahasa Asing sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), dokumen yang berbahasa

Indonesia menjadi rujukan utama.

www.peraturan.go.id

---

2019, No.180 -5-

Bagian Keempat

Pidato Resmi Presiden, Wakil Presiden, dan Pejabat Negara yang Lain

Paragraf 1

Umum

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi
Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain

yang disampaikan di dalam atau di luar negeri.

Pejabat negara yang lain sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 5 meliputi:

• ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis

Permusyawaratan Rakyat;
- ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan

Rakyat;

- ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan
Daerah;

• ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung

pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan
hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad

hoc;

- ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah
Konstitusi;

• ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa

Keuangan;

• ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;

• ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi

Pemberantasan Korupsi;
- menteri dan jabatan setingkat menteri;

• kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri

yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan

berkuasa penuh;

• gubernur dan wakil gubernur;
• bupati/walikota dan wakil bupati/walikota; dan

www.peraturan.go.id

---

2019, No.180 -6-

• pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-

undang.

Paragraf 2

Pidato Resmi di Dalam Negeri

Penyampaian pidato resmi Presiden atau Wakil Presiden
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada forum nasional

dan forum internasional yang diselenggarakan di dalam

negeri dilakukan dengan menggunakan Bahasa Indonesia.

Forum internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
merupakan forum yang diselenggarakan oleh:

• Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
• Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia

bekerja sama dengan pemerintah negara lain,

Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi
internasional yang lain.

Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia

memberikan perlakuan yang sama dalam penggunaan

bahasa terhadap kepala negara atau kepala pemerintahan,
wakil kepala negara atau wakil kepala pemerintahan,

sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan/atau

pimpinan tertinggi organisasi internasional yang

melakukan kunjungan resmi ke Indonesia berdasarkan

asas kedaulatan negara, asas resiprositas, dan kebiasaan

internasional.

(1) Presiden dan/atau Wakil Presiden menerima pidato

resmi pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

yang melakukan kunjungan resmi ke Indonesia sesuai

www.peraturan.go.id

---

2019, No.180 -7-

dengan tata cara protokol penerimaan resmi pejabat

negara yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

(2) Acara penerimaan pidato resmi pejabat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada waktu dan

tempat pelaksanaan acara penerimaan resmi dalam

jamuan kenegaraan.

(3) Presiden dan/atau Wakil Presiden membalas pidato

resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan
pidato resmi dalam Bahasa Indonesia.

(1) Pidato Presiden dan/atau Wakil Presiden selain

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) tidak

termasuk pidato resmi Presiden dan/atau Wakil
Presiden.

(2) Pidato Presiden dan/atau Wakil Presiden yang tidak

termasuk sebagai pidato resmi Presiden dan/atau

Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi pidato Presiden dan/atau Wakil Presiden
dalam kegiatan pendampingan kepala negara atau

kepala pemerintahan, wakil kepala negara atau wakil

kepala pemerintahan, dan/atau sekretaris jenderal
Perserikatan Bangsa-Bangsa atau pimpinan tertinggi

organisasi internasional pada forum ilmiah, sosial,

budaya, ekonomi, dan forum lain sejenis yang
diselenggarakan lembaga akademi, lembaga ilmu

pengetahuan dan teknologi, lembaga swadaya

masyarakat, serta kelompok atau perseorangan yang

termasuk dalam kategori masyarakat sipil.

Penyampaian pidato resmi Presiden dan/atau Wakil

Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal
10 ayat (3) dapat disertai dengan atau didampingi oleh

penerjemah.

www.peraturan.go.id

---

2019, No.180 -8-

Ketentuan mengenai pidato resmi Presiden dan/atau Wakil
Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai

dengan Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap

pidato resmi pejabat negara yang lain sesuai dengan

derajat jabatan dan/atau tata cara protokol yang berlaku

bagi pejabat yang bersangkutan.

Presiden dan/atau Wakil Presiden dan pejabat negara yang

lain menyampaikan pidato resmi dalam Bahasa Indonesia

pada forum nasional paling sedikit meliputi:

• upacara kenegaraan;

- upacara perayaan 17 Agustus dan hari besar nasional
yang lain;

• upacara resmi dalam sidang lembaga tinggi negara;

• penyampaian rencana anggaran pendapatan dan

belanja negara atau rencana anggaran pendapatan

dan belanja daerah;
- rapat kerja pemerintah atau lembaga tinggi negara;

dan

- forum nasional lain yang menunjang pada tujuan
penggunaan Bahasa Indonesia.

Dalam hal diperlukan untuk memperjelas pemahaman

tentang makna pidato, pidato resmi Presiden dan/atau

Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang

disampaikan dalam Bahasa Indonesia dapat memuat

Bahasa Asing.

Paragraf 3

Pidato Resmi di Luar Negeri

Penyampaian pidato resmi Presiden dan/atau Wakil
Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada forum

www.peraturan.go.id

---

2019, No.180 -9-

yang diselenggarakan di luar negeri dilakukan dengan

menggunakan Bahasa Indonesia.

(1) Pidato resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

disampaikan dalam forum resmi yang diselenggarakan

oleh:

• Perserikatan Bangsa-Bangsa;
• organisasi internasional; atau

• negara penerima.

(2) Penyampaian pidato resmi Presiden dan/atau Wakil

Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan pada waktu dan tempat yang ditetapkan

sesuai dengan tata cara protokol Perserikatan Bangsa-
Bangsa, organisasi internasional, atau negara

penerima.

(3) Tata cara protokol sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) sesuai dengan kebiasaan internasional dilakukan

pada saat kepala negara atau kepala pemerintahan,
wakil kepala negara atau wakil kepala pemerintahan,

sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa,

dan/atau pimpinan tertinggi organisasi internasional
penerima menyelenggarakan acara penerimaan resmi

tamu kenegaraan yang disertai jamuan kenegaraan.

Penyampaian pidato resmi Presiden dan/atau Wakil

Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat

disertai dengan atau didampingi oleh penerjemah.

Dalam hal diperlukan untuk memperjelas dan

mempertegas yang ingin disampaikan, Presiden dan/atau
Wakil Presiden dapat menyampaikan isi pidato

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 secara lisan dalam

Bahasa Asing dan diikuti dengan transkrip pidato dalam
Bahasa Indonesia.

www.peraturan.go.id

---

2019, No.180 -10-

(1) Pidato Presiden dan/atau Wakil Presiden yang

disampaikan di luar forum dan tata cara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 tidak termasuk pidato resmi

Presiden dan/atau Wakil Presiden.

(2) Pidato Presiden dan/atau Wakil Presiden yang tidak

termasuk sebagai pidato resmi Presiden dan/atau

Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi pidato yang disampaikan dalam forum ilmiah,

sosial, budaya, ekonomi, dan forum sejenis lainnya

yang diselenggarakan oleh lembaga akademi, lembaga

ilmu pengetahuan dan teknologi, lembaga swadaya

masyarakat, serta kelompok atau perseorangan yang

termasuk dalam kategori masyarakat sipil.

(1) Dalam hal diperlukan, Presiden dan/atau Wakil

Presiden dapat menyampaikan pidato resmi dalam

bahasa tertentu selain Bahasa Indonesia pada forum
internasional.

(2) Bahasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa
yang terdiri atas bahasa Inggris, Prancis, Cina, Rusia,

Spanyol, dan Arab, serta bahasa lain sesuai dengan

hukum dan kebiasaan internasional.

Ketentuan mengenai pidato resmi Presiden dan/atau Wakil

Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai

dengan Pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis terhadap

pidato resmi pejabat negara yang lain sesuai dengan
derajat jabatan dan/atau tata cara protokol yang berlaku

bagi pejabat yang bersangkutan.

www.peraturan.go.id

---

2019, No.180 -11-

Bagian Kelima

Bahasa Pengantar dalam Pendidikan Nasional

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa

pengantar dalam pendidikan nasional.

(2) Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam

pendidikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) digunakan dalam seluruh jenjang pendidikan.

(3) Selain Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bahasa Daerah dapat digunakan sebagai

bahasa pengantar di sekolah dasar, madrasah

ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat pada tahun

pertama dan kedua untuk mendukung pembelajaran.

(4) Selain Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bahasa Asing dapat digunakan sebagai
bahasa pengantar untuk mendukung kemampuan

berbahasa asing peserta didik.

(1) Bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai bahasa

pengantar pada lembaga pendidikan asing atau satuan
pendidikan khusus yang mendidik warga negara asing

di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa

pengantar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia,

pendidikan agama, dan mata pelajaran terkait dengan

pendidikan kewarganegaraan pada lembaga

pendidikan asing atau satuan pendidikan khusus.

Bagian Keenam
Pelayanan Administrasi Publik di Instansi Pemerintahan

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan

administrasi publik di instansi pemerintahan.

(2) Bahasa Indonesia dalam pelayanan administrasi

www.peraturan.go.id

---

2019, No.180 -12-

publik di instansi pemerintahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan
dalam:

• komunikasi antara penyelenggara dan penerima

layanan publik;

• standar pelayanan publik;

• maklumat pelayanan; dan

• sistem infomasi pelayanan.

(3) Dalam hal diperlukan untuk mempermudah

pemahaman masyarakat penerima layanan publik,

pelayanan administrasi publik di instansi

pemerintahan dapat menggunakan Bahasa Daerah

dan/atau Bahasa Asing sebagai padanan atau

terjemahan Bahasa Indonesia.

(4) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap

padanan atau terjemahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), penggunaan Bahasa Indonesia menjadi

rujukan utama.

Bagian Ketujuh

Nota Kesepahaman atau Perjanjian

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota

kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan
lembaga negara, instansi pemerintah Republik

Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau

perseorangan warga negara Indonesia.

(2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing

ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing
tersebut dan/atau bahasa Inggris.

(3) Bahasa nasional pihak asing dan/atau bahasa Inggris

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan

sebagai padanan atau terjemahan Bahasa Indonesia

untuk menyamakan pemahaman nota kesepahaman
atau perjanjian dengan pihak asing.

www.peraturan.go.id

---

2019, No.180 -13-

(4) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap

padanan atau terjemahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), bahasa yang digunakan ialah bahasa

yang disepakati dalam nota kesepahaman atau

perjanjian.

Bagian Kedelapan

Forum yang Bersifat Nasional atau Forum yang Bersifat
Internasional di Indonesia

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang

bersifat nasional atau forum yang bersifat

internasional di Indonesia.

(2) Forum yang bersifat nasional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan forum yang berskala
antardaerah dan berdampak nasional.

(3) Forum yang bersifat internasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan forum yang
berskala antarbangsa, berdampak internasional, dan

diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan/atau

masyarakat, baik dengan dukungan maupun tanpa
dukungan pihak asing.

(4) Dalam forum yang bersifat internasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), warga negara asing dapat
menggunakan Bahasa Asing dan penyelenggara wajib

menyediakan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.

(5) Dalam forum yang bersifat internasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), penyelenggara wajib

menyediakan terjemahan Bahasa Indonesia ke dalam

Bahasa Asing.

Bagian Kesembilan
Komunikasi Resmi di Lingkungan Kerja Pemerintah dan Swasta

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi

www.peraturan.go.id

---

2019, No.180 -14-

resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta.

(2) Komunikasi resmi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan komunikasi antarpegawai,

antarlembaga, serta antara lembaga dan masyarakat

yang terkait dengan tugas dan fungsi lembaga

pemerintah dan swasta.

(3) Komunikasi resmi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan secara lisan dan/atau tertulis.

(4) Komunikasi resmi secara lisan dan/atau tertulis

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

menggunakan media elektronik.

(5) Komunikasi resmi di lingkungan kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) berupa:

• disposisi;
• instruksi;

• verifikasi;
• konsultasi;

• advokasi;

• pengarahan;
• perundingan;

• wawancara;

• korespondensi;
• pengumuman;

• berita;

• rapat;
• diskusi;

• pendataan;

• koordinasi;

• pengawasan;

• pembinaan pegawai;

• layanan publik; dan/atau
• komunikasi resmi lain.

Komunikasi resmi dengan lembaga internasional atau

lembaga negara asing di lingkungan kerja pemerintah
dan swasta dapat menggunakan penerjemah untuk

www.peraturan.go.id

---

2019, No.180 -15-

membantu kelancaran komunikasi.

Bagian Kesepuluh

Laporan Setiap Lembaga atau Perseorangan kepada Instansi Pemerintahan

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan

setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi
pemerintahan.

(2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

• laporan pengelolaan kegiatan;

• laporan pelaksanaan tugas kedinasan;
• laporan kegiatan masyarakat;

• laporan pengaduan masyarakat; dan/atau
• laporan lain.

Bagian Kesebelas
Penulisan Karya Ilmiah dan Publikasi Karya Ilmiah di Indonesia

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penulisan

karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia.

(2) Karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa:

• disertasi;

• tesis;

• skripsi;

• laporan tugas akhir;

• laporan penelitian;
• makalah;

• buku teks;
• buku referensi;

• prosiding;

• risalah forum ilmiah;
• jurnal ilmiah; dan/atau

www.peraturan.go.id

---

2019, No.180 -16-

• karya ilmiah lain.

(3) Publikasi karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan penyebarluasan terbitan ilmiah

dalam bentuk cetak dan/atau elektronik.

(4) Dalam hal diperlukan untuk tujuan khusus atau

bidang kajian khusus yang mendukung peningkatan

kemampuan berbahasa pada lembaga dan/atau

satuan pendidikan, penulisan karya ilmiah dan
publikasi karya ilmiah dapat menggunakan Bahasa

Daerah atau Bahasa Asing dengan menyertakan

publikasi dalam Bahasa Indonesia sebagai bagian yang

tidak terpisahkan, baik bahasanya maupun

aksaranya.

Bagian Kedua Belas

Penamaan Geografi, Bangunan atau Gedung, Jalan, Apartemen atau
Permukiman, Perkantoran, Kompleks Perdagangan, Merek Dagang,

Lembaga Usaha, Lembaga Pendidikan, Organisasi yang Didirikan atau

Dimiliki Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama

geografi di Indonesia.

(2) Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) digunakan dalam penamaan geografi baru

dan/atau penggantian nama geografi lama.

(3) Nama geografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hanya memiliki 1 (satu) nama resmi.

(4) Geografi yang menggunakan nama dalam Bahasa

Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi:
- wilayah;

• provinsi;
• kabupaten;

• kota;

• distrik;
• kecamatan;

www.peraturan.go.id

---

2019, No.180 -17-

• kelurahan;

• desa;
• kampung;

• dusun;

• gunung;

• bukit;

• ngarai;

• lembah;
• tanjung;

• pulau;

• samudera;

• laut;

• teluk;

• selat;
• sungai;

• danau;
• rawa;

• muara; dan/atau

• jenis geografi lain.

(5) Penggunaan Bahasa Indonesia dalam penamaan

geografi dilakukan dengan memperhatikan:

• norma kesusilaan dan kepatutan;
• karakteristik geografi; dan

• unsur sejarah atau tokoh.

(6) Dalam hal geografi memenuhi nilai sejarah, budaya,

adat-istiadat, dan/atau keagamaan, nama geografi

dapat menggunakan Bahasa Daerah atau Bahasa

Asing.

(7) Penggunaan Bahasa Daerah atau Bahasa Asing

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditulis dengan

menggunakan aksara latin.

(8) Penggunaan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (7) dapat disertai dengan aksara daerah.

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama

bangunan atau gedung, apartemen atau permukiman,

www.peraturan.go.id

---

2019, No.180 -18-

perkantoran, dan kompleks perdagangan yang

didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia
atau badan hukum Indonesia.

(2) Bangunan atau gedung, apartemen atau permukiman,

perkantoran, dan kompleks perdagangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• perhotelan;

• penginapan;
• bandar udara;

• pelabuhan;

• terminal;

• stasiun;

• pabrik;

• menara;
• monumen;

• waduk;
• bendungan;

• bendung;

• terowongan;
• tempat usaha;

• tempat pertemuan umum;

• tempat hiburan;
• tempat pertunjukan;

• kompleks olahraga;

• stadion olahraga;
• rumah sakit;

• perumahan;

• rumah susun;

• kompleks permakaman; dan/atau

• bangunan atau gedung lain.

(3) Dalam hal bangunan atau gedung, apartemen atau

permukiman, perkantoran, dan kompleks

perdagangan memiliki nilai sejarah, budaya, adat-
istiadat, dan/atau keagamaan maka nama geografi

dapat menggunakan Bahasa Daerah atau Bahasa

Asing.

(4) Penggunaan Bahasa Daerah atau Bahasa Asing

www.peraturan.go.id

---

2019, No.180 -19-

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis dengan

menggunakan aksara latin.

(5) Penggunaan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) dapat disertai dengan aksara daerah.

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama jalan.

(2) Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• jalan nasional;

• jalan provinsi;

• jalan kabupaten;

• jalan kota;

• jalan desa;

• jalan tol;
• jalan bebas hambatan; dan

• jalan khusus.

(3) Dalam hal jalan memiliki nilai sejarah, budaya, adat-

istiadat, dan/atau keagamaan, nama jalan dapat

menggunakan Bahasa Daerah atau Bahasa Asing.

(4) Penggunaan Bahasa Daerah atau Bahasa Asing

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis dengan

menggunakan aksara latin.

(5) Penggunaan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) dapat disertai dengan aksara daerah.

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama merek

dagang yang berupa kata atau gabungan kata yang

dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan

hukum Indonesia.

(2) Penggunaan Bahasa Indonesia pada nama merek

dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikecualikan untuk merek dagang yang merupakan
lisensi asing

(3) Dalam hal merek dagang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) memiliki nilai sejarah, budaya, adat-istiadat,
dan/atau keagamaan, nama merek dagang dapat

www.peraturan.go.id

---

2019, No.180 -20-

menggunakan Bahasa Daerah atau Bahasa Asing.

(4) Penggunaan Bahasa Daerah atau Bahasa Asing

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis dengan

menggunakan aksara latin.

(5) Pencantuman Bahasa Indonesia pada merek dagang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama

lembaga usaha yang didirikan atau dimiliki oleh warga

negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

(2) Dalam hal badan hukum Indonesia sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berbentuk perseroan terbatas,

kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia hanya
berlaku bagi perseroan terbatas yang seluruh

sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau

badan hukum Indonesia.

(3) Dalam hal lembaga usaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) memiliki nilai sejarah, budaya, adat-

istiadat, dan/atau keagamaan, nama lembaga usaha
dapat menggunakan Bahasa Daerah atau Bahasa

Asing.

(4) Penggunaan Bahasa Daerah atau Bahasa Asing

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis dengan

menggunakan aksara latin.

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama

lembaga pendidikan yang didirikan atau dimiliki oleh
warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

(2) Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

• satuan pendidikan formal;

• satuan pendidikan nonformal; dan
• satuan pendidikan informal.

www.peraturan.go.id

---

2019, No.180 -21-

(3) Lembaga pendidikan yang didirikan atas dasar kerja

sama antara lembaga pendidikan di Indonesia dan
lembaga pendidikan asing dapat menggunakan nama

lembaga pendidikan asing.

(4) Dalam hal lembaga pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) memiliki nilai sejarah, budaya,

adat-istiadat, dan/atau keagamaan, nama lembaga

pendidikan dapat menggunakan Bahasa Daerah atau
Bahasa Asing.

(5) Penggunaan Bahasa Daerah atau Bahasa Asing

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditulis dengan

menggunakan aksara latin.

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama

organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga
negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

(2) Dalam hal organisasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) memiliki nilai sejarah, budaya, adat-istiadat,
dan/atau keagamaan, nama organisasi dapat

menggunakan Bahasa Daerah atau Bahasa Asing.

(3) Penggunaan Bahasa Daerah atau Bahasa Asing

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis dengan

menggunakan aksara latin.

Bagian Ketiga Belas

Informasi tentang Produk Barang atau Jasa

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi

tentang produk barang atau jasa dalam negeri atau
luar negeri yang beredar di Indonesia.

(2) Kewajiban pencantuman informasi tentang produk

barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh pelaku usaha yang memproduksi

atau mengimpor barang untuk diperdagangkan.

(3) Informasi tentang produk barang sebagaimana

www.peraturan.go.id

---

2019, No.180 -22-

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

• nama barang;
• spesifikasi;

• bahan dan komposisi;

• cara pemakaian;

• cara pemasangan;

• manfaat atau kegunaan;

• efek samping;
• ukuran;

• berat atau berat bersih;

• tanggal pembuatan;

• masa berlaku/kedaluwarsa;

• pengaruh produk; dan

• nama dan alamat pelaku usaha.

(4) Informasi tentang produk barang sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) ditulis dengan menggunakan
aksara latin.

(5) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilengkapi dengan Bahasa Daerah atau Bahasa Asing
sesuai dengan keperluan.

Bagian Keempat Belas
Rambu Umum, Penunjuk Jalan, Fasilitas Umum, Spanduk, dan Alat

Informasi Lain

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu

umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan

alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum.

(2) Informasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa tulisan atau gambar yang ditampilkan
dan/atau suara yang diperdengarkan di tempat

umum.

(3) Tulisan, gambar, dan/atau suara sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat disertai dengan Bahasa

Daerah dan/atau Bahasa Asing sebagai padanan.

www.peraturan.go.id

---

2019, No.180 -23-

(4) Dalam hal diperlukan untuk kegiatan keagamaan,

adat-istiadat, atau kesenian, Bahasa Daerah atau
Bahasa Asing dapat digunakan untuk informasi

pelayanan umum dengan menyertakan Bahasa

Indonesia sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kelima Belas

Informasi melalui Media Massa

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi

melalui media massa.

(2) Media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:
- media massa cetak; dan

• media massa elektronik.

(3) Dalam hal diperlukan untuk menyampaikan informasi

yang mempunyai tujuan khusus atau sasaran khusus

mengenai kekhasan tradisi daerah, media massa dapat
menyampaikan infomasi dalam Bahasa Daerah.

(4) Dalam hal diperlukan untuk menyampaikan informasi

yang mempunyai tujuan khusus atau sasaran khusus
untuk pelayanan publik internasional, media massa

dapat menyampaikan infomasi dalam Bahasa Asing.

PENGAWASAN

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai

dengan kewenangannya melakukan pengawasan
terhadap penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana

diatur dalam Peraturan Presiden ini.

(2) Pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia oleh

Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan oleh Menteri.

www.peraturan.go.id

---

2019, No.180 -24-

(3) Pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia oleh

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan oleh gubernur dan/atau

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(4) Untuk pelaksanaan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Menteri

menetapkan pedoman pengawasan penggunaan

Bahasa Indonesia.

(5) Dalam rangka pengawasan penggunaan Bahasa

Indonesia di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), Pemerintah Daerah menetapkan peraturan daerah

dengan mengacu pada pedoman pengawasan

penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud

pada ayat (4).

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan

Presiden Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan

Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau
Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya, dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

www.peraturan.go.id

---

2019, No.180 -25-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 September 2019

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2019

,

ttd

www.peraturan.go.id