PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk

angkutan barang adalah pelaksanaan angkutan barang

dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan

perbatasan sesuai dengan trayek yang telah ditetapkan,

dengan tetap memperhatikan dan menjaga keselamatan

serta keamanan transportasi.

1. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut

kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.

1. Sentra Logistik adalah badan usaha yang

menyelenggarakan secara terintegrasi tempat

penyimpanan, pemasaran dan pendistribusian barang

yang diangkut melalui moda angkutan sebagaimana

dimaksud dalam peraturan presiden ini.

1. Jembatan Udara adalah pelaksanaan angkutan udara

kargo dari bandar udara ke bandar udara lainnya

dan/atau dari bandar udara ke bandar udara di daerah

tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.

1. Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat

udara termasuk hewan dan tumbuhan selain pos, barang

kebutuhan pesawat selama penerbangan, barang

bawaan, atau barang yang tidak bertuan.

1. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang

dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan

kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

1. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang

berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan

www.peraturan.go.id

---

2017, No.165 -4-

jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang

dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang

dan kendaraan beserta muatannya.

1. Shipping Instruction adalah surat yang dibuat oleh

shipper atau pemilik barang atau perusahaan jasa

pengurusan transportasi yang ditujukan kepada carrier

atau kapal (pelayaran) untuk menerima dan memuat

muatan yang tertera dalam surat tersebut.

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang transportasi.

Bagian Kesatu

Umum

(1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pelayanan publik

untuk angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal,

terpencil, terluar, dan perbatasan.

(2) Penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan angkutan

laut, angkutan darat, dan angkutan udara.

(3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• barang kebutuhan pokok dan barang penting, sesuai

dengan peraturan perundang-undangan; dan

• jenis barang lain sesuai kebutuhan masyarakat

daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.

(4) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk

ternak dan ikan serta muatan balik yang berasal dari

daerah yang disinggahi oleh angkutan barang di laut,

darat, dan udara.

(5) Menteri Perdagangan berkoordinasi dengan pemerintah

daerah untuk melakukan pendataan, pemantauan dan

evaluasi jenis, jumlah dan harga barang dari dan ke di

masing-masing daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan

www.peraturan.go.id

---

2017, No.165

perbatasan yang masuk dalam program pelayanan publik

untuk angkutan barang di laut, darat, dan udara dan

program pendukungnya.

(6) Ketentuan mengenai jenis barang sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf b, ditetapkan oleh Menteri

Perdagangan dengan memperhatikan masukan dari

Menteri dan Pemerintah Daerah.

(1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan kewajiban

pelayanan publik untuk angkutan barang di laut, darat,

dan udara dapat dibentuk Sentra Logistik.

(2) Sentra Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselenggarakan oleh Pemerintah.

(3) Penyelenggaraan Sentra Logistik sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui penugasan

kepada Badan Usaha Milik Negara.

Bagian Kedua

Angkutan Barang di Laut

(1) Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk

angkutan barang di laut wajib memenuhi prinsip-prinsip

sebagai berikut:

• melaksanakan pelayaran angkutan barang

berdasarkan tarif dan jaringan trayek yang

ditetapkan oleh Menteri;

• memberikan perlakuan dan pelayanan bagi semua

pengguna jasa sesuai standar pelayanan yang

ditetapkan oleh Menteri;

• menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran serta

angkutan barang; dan

• memenuhi sarana dan prasarana pelabuhan yang

ditetapkan oleh Menteri.

(2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi jaringan trayek utama maupun jaringan

www.peraturan.go.id

---

2017, No.165 -6-

trayek pendukung sebagai feeder ke pelabuhan kecil

lainnya.

(3) Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk

angkutan barang di laut sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berupa subsidi angkutan barang di laut.

(1) Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk

angkutan barang di laut diselenggarakan oleh Pemerintah

yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Badan Usaha

Milik Negara di bidang angkutan laut.

(2) Pemerintah memberikan penugasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) kepada PT Pelayaran Nasional

Indonesia (Persero).

(3) Selain penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat

menugaskan kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya

di bidang angkutan laut.

(4) Dalam hal terdapat keterbatasan armada,

penyelenggaraan pelayanan publik untuk angkutan

barang di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dapat dilakukan pemilihan penyedia jasa lainnya sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan

penyelenggaraan angkutan barang di laut sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Setiap barang yang diangkut melalui penyelenggaraan

kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di

laut wajib dilengkapi dengan shipping instruction.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai shipping instruction

diatur dengan Peraturan Menteri.

www.peraturan.go.id

---

2017, No.165

Bagian Ketiga

Angkutan Barang di Darat

Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan

barang di darat wajib memenuhi prinsip-prinsip sebagai

berikut:

• melaksanakan angkutan barang berdasarkan tarif dan

jaringan trayek jalan serta jaringan lintas penyeberangan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

• memberikan perlakuan dan pelayanan bagi semua

pengguna jasa sesuai standar pelayanan yang ditetapkan

oleh Menteri;

• menjaga keselamatan dan keamanan angkutan barang;

dan

• memenuhi sarana dan prasarana yang ditetapkan oleh

Menteri.

(1) Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk

angkutan barang di darat termasuk angkutan jalan

dan/atau penyeberangan diselenggarakan oleh

Pemerintah.

(2) Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk

angkutan barang di darat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

• Penugasan kepada Perum DAMRI untuk angkutan

jalan; dan/atau

• Penugasan kepada PT. ASDP Indonesia Ferry

(Persero) untuk angkutan penyeberangan.

(3) Dalam hal terdapat keterbatasan armada,

penyelenggaraan pelayanan publik untuk angkutan

barang di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dapat dilakukan pemilihan penyedia jasa lainnya sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

pengadaan barang/jasa Pemerintah.

www.peraturan.go.id

---

2017, No.165 -8-

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan

penyelenggaraan angkutan jalan dan/atau penyeberangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dalam Peraturan

Menteri.

Bagian Keempat

Angkutan Barang di Udara

(1) Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk

angkutan udara barang/kargo dilaksanakan melalui

program Jembatan Udara.

(2) Program Jembatan Udara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

• melaksanakan angkutan udara barang/kargo

berdasarkan rute yang ditetapkan oleh Menteri

dengan diberikan subsidi operasi angkutan udara;

• memberikan pelayanan bagi semua pengguna jasa

penerbangan sesuai dengan standar pelayanan yang

ditetapkan oleh Menteri;

• melaksanakan angkutan udara barang/kargo sesuai

dengan ketentuan keselamatan dan keamanan

penerbangan; dan

• memenuhi standar fasilitas bandar udara yang

ditetapkan oleh Menteri.

(3) Program Jembatan Udara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berupa angkutan udara perintis kargo dan

subsidi angkutan udara kargo.

Penyelenggaraan program Jembatan Udara dilaksanakan oleh

Pemerintah melalui:

• penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara yang

bergerak di bidang angkutan udara untuk subsidi

angkutan udara kargo; dan/atau

www.peraturan.go.id

---

2017, No.165

• pemilihan penyedia jasa lainnya kepada Badan Usaha

Angkutan Udara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Jembatan Udara dapat merupakan kelanjutan

penyelenggaraan angkutan barang di laut diteruskan melalui

angkutan jalan dan/atau angkutan penyeberangan ke bandar

udara terdekat menuju bandar udara yang ditetapkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program

Jembatan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan

### Pasal 13 diatur dalam Peraturan Menteri.

Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 9 ayat (2) huruf

a dan huruf b, dan Pasal 12 huruf a, Badan Usaha Milik

Negara dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah

Daerah dan/atau swasta sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan

kewajiban pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 2 ayat (2), dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN) pada Anggaran Kementerian

Perhubungan.

(1) Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan kewajiban

pelayanan publik untuk angkutan barang yang sudah

ditetapkan dalam APBN digunakan sebagai dasar untuk

www.peraturan.go.id

---

2017, No.165 -10-

membuat kontrak dengan Badan Usaha Milik Negara

dan/atau Badan Usaha lainnya yang akan melaksanakan

kewajiban pelayanan publik.

(2) Kontrak dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau

Badan Usaha lainnya di bidang angkutan ditandatangani

segera setelah diterbitkannya Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran.

(3) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat

paling sedikit:

• para pihak yang melakukan perjanjian;

• pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian

yang jelas;

• hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam

perjanjian;

• nilai atau kontrak perjanjian, serta syarat-syarat

pembayaran;

• persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan

terinci;

• ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam

hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;

• penyelesaian perselisihan; dan

• ketentuan mengenai keadaan memaksa.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk

Angkutan Barang Di Laut (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2015 Nomor 221), dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

1. Semua peraturan pelaksanaan dalam rangka

penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk

angkutan barang di laut, dinyatakan tetap berlaku

www.peraturan.go.id

---

2017, No.165

sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti

berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden ini.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Juli 2017

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 21 Juli 2017

,

ttd

www.peraturan.go.id