Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2008 tentang PENGESAHAN AGREEMENT ON DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATON OF SOUTHEAST ASIA NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA (PERSETUJUAN MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTAR PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA

Definisi Untuk maksud-maksud Persetujuan ini, kecuali konteksnya mensyaratkan sebaliknya;
ASEAN adalah Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara yang terdiri dari Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik INDONESIA, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand dan Republik Sosialis Vietnam;
Negara-negara Anggota ASEAN adalah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik INDONESIA, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Uni Myanmar. Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand dan Republik Sosialis Vietnam secara bersama;
Negara anggota ASEAN adalah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik INDONESIA, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand dan Republik Sosialis Vietnam secara individual;

ketua adalah anggota dari suatu majelis arbitrase yang bertindak sebagai ketua majelis arbitrase;
pihak pemohon adalah setiap Pihak yang mengajukan permohonan konsultasi berdasarkan ayat 1 pasal 3;
Perjanjian-perjanjian terkait adalah :
(a) persetujuan Kerangka Kerja;
(b) persetujuan Perdagangan Barang dalam persetujuan Kerangka Kerja;
(c) persetujuan ini;
(d) setiap perjanjian lain yang ditandatangani antar para Pihak dalam Persetujuan Kerangka Kerja kecuali dinyatakan lain dalam persetujuan ini;
hari-hari adalah hari kalender, termasuk akhir pekan dan hari-hari libur;
Persetujuan Kerangka Kerja adalah persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea;
Korea adalah Republik Korea;
Para Pihak adalah Negara-negara Anggota ASEAN dan Korea secara bersama;
para pihak dalam suatu sengketa, atau para pihak yang sedang bersengketa adalah pihak pemohon dan pihak termohon;
Pihak adalah suatu Negara Anggota ASEAN atau Korea;
pihak termohon adalah setiap Pihak yang kepadanya permohonan konsultasi diajukan berdasarkan ayat 1 Pasal 3;
pihak ketiga adalah suatu Pihak, di luar para pihak dalam suatu sengketa, yang menyampaikan suatu pemberitahuan tertulis sesuai dengan Pasal 7; dan WTO adalah Organisasi Perdagangan Dunia.

Cakupan dan Penerapan
1. persetujuan ini wajib berlaku berkenaan dengan penghindaran atau penyelesaian semua sengketa yang timbul antara para Pihak berdasarkan perjanjian-perjanjian terkait.
Kecuali diatur sebaliknya dalam persetujuan ini atau setiap perjanjian terkait lainnya, persetujuan ini wajib berlaku bagi semua sengketa antara para Pihak.
2. Aturan-aturan dan prosedur-prosedur dari Persetujuan ini wajib berlaku dengan memperhatikan aturan-aturan dan prosedur-prosedur khusus atau tambahan mengenai penyelesaian

sengketa, apabila ada, yang terdapat dalam perjanjian-perjanjian terkait lainnya. Dalam hal terdapat pertentangan antara aturan-aturan dan prosedur-prosedur dalam Persetujuan ini dengan aturan-aturan dan prosedur-prosedur khusus atau tambahan mengenai penyelesaian sengketa yang terdapat dalam perjanjian terkait, aturan-aturan dan prosedur-prosedur khusus atau tambahan tersebut wajib berlaku.
Dalam sengketa-sengketa yang melibatkan aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang mencakup lebih dari satu perjanjian terkait, jika ada pertentangan antara aturan-aturan dan prosedur-prosedur khusus atau tambahan dari perjanjian-perjanjian terkait tersebut, ketua majelis arbitrage, berkonsultasi dengan para pihak yang bersengketa, wajib menentukan aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang digunakan dalam sengketa tersebut dalam waktu sepuluh (10) hari setelah suatu permohonan oleh setiap pihak yang bersengketa.
3. Aturan-aturan Persetujuan ini dapat dimohonkan berkenaan dengan tindakan-tindakan yang mempengaruhi pelaksanaan setiap perjanjian terkait yang dilakukan dalam wilayah suatu pihak oleh :
(a) pemerintah dan pihak berwenang di tingkat pusat, provinsi atau daerah; atau (b) badan-badan non-pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan-kekuasaan yang didelegasikan oleh pemerintah dan pihak berwenang di tingkat pusat, provinsi, atau daerah.
4. Berdasarkan ayat 5, tidak satupun dalam Persetujuan ini wajib mengurangi setiap hak dari para Pihak untuk mempunyai alternatif prosedur penyelesaian sengketa yang tersedia berdasarkan setiap perjanjian lain, dimana mereka menjadi Pihak.
5. Pada saat proses penyelesaian sengketa telah dimulai berdasarkan Persetujuan ini atau berdasarkan setiap perjanjian lain dimana para pihak dalam suatu sengketa merupakan pihak berkenaan dengan suatu hak atau kewajiban tertentu dari pihak tersebut yang timbul berdasarkan perjanjian-perjanjian terkait atau perjanjian lain dimaksud, forum yang dipilih oleh pihak pemohon wajib mengabaikan forum penyelesaian lain untuk sengketa dimaksud.
6. Untuk maksud-maksud ayat 4 dan 5, pihak pemohon wajib dianggap telah memilih suatu forum saat permohonan tersebut diajukan atau dirujuk dalam suatu sengketa, suatu majelis penyelesaian sengketa sesuai dengan persetujuan ini atau setiap perjanjian lain dimana para pihak dalam suatu sengketa merupakan pihak.

Konsultasi
1. Pihak termohon wajib memberikan pertimbangan dan kesempatan yang cukup untuk berkonsultasi berkenaan dengan permohonan konsultasi yang diajukan oleh pihak pemohon berkaitan dengan setiap hal yang mempengaruhi penafsiran, pelaksanaan atau

penerapan setiap perjanjian terkait, apabila Pihak termohon mempertimbangkan bahwa :
(a) suatu tindakan pihak termohon yang tidak konsisten terhadap kewajibannya berdasarkan perjanjian terkait dimaksud; atau (b) pihak termohon yang sebaliknya telah gagal melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian terkait dimaksud.
yang mengakibatkan penghilangan atau penghapusan setiap manfaat yang timbul bagi pihak termohon berdasarkan perjanjian-perjanjian terkait dimaksud atau menghalangi pencapaian setiap tujuan dari perjanjian-perjanjian terkait dimaksud.
Sengketa yang bukan pelanggaran tidak termasuk didalam persetujuan ini.
2. Setiap permohonan konsultasi wajib disampaikan secara tertulis, dan termasuk tindakan-tindakan spesifik mengenai permasalahan, dan fakta serta dasar hukum (termasuk ketentuan setiap perjanjian terkait yang diduga telah melanggar dan setiap ketentuan relevan lainnya) mengenai permohonan dimaksud. Pihak pemohon wajib mengirimkan permohonan kepada pihak termohon dan para Pihak lainnya. Sejak diterima, pihak termohon wajib segera memberitahukan penerimaan mengenai permohonan tersebut kepada pihak termohon dan kepada pihak lainnya pada waktu yang sama.
3. Apabila permohonan untuk konsultasi dilakukan, pihak termohon wajib menjawab permohonan tersebut dalam jangka waktu tujuh
(7) hari setelah tanggal penerimaannya dan wajib memberlakukan konsultasi dengan itikad baik dalam jangka waktu tidak lebih tiga puluh (30) hari setelah tanggal penerimaan permohonan tersebut, dengan pertimbangan untuk mencapai solusi yang saling memuaskan. Apabila pihak termohon tidak menjawab dalam jangka waktu (7) hari dimaksud, atau tidak melakukan konsultasi dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari tersebut, maka pihak pemohon dapat memproses secara langsung untuk mengajukan permohonan pembentukan suatu majelis arbitrase berdasarkan Pasal 5.
4. Para Pihak dalam suatu sengketa wajib melakukan setiap usaha untuk mencapai resolusi yang saling memuaskan terhadap setiap hal melalui konsultasi berdasarkan pasal ini. Untuk tujuan ini, para pihak yang sedang bersengketa wajib :
(a) memberikan informasi yang cukup untuk memungkinkan suatu penjelasan yang lengkap tentang mengenai tindakan tersebut dapat mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian terkait dimaksud; dan (b) memperlakukan secara rahasia setiap informasi yang dipertukarkan dalam rangka konsultasi dimana pihak yang bersengketa tersebut telah MENETAPKAN sebagai informasi rahasia.
5. Konsultasi wajib bersifat rahasia dan tanpa mengurangi hak dari setiap Pihak dalam setiap proses lebih lanjut berdasarkan persetujuan ini atau proses lain sebelum suatu forum dipilih oleh para Pihak. Para Pihak yang sedang bersengketa wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya

mengenai hasil konsultasi dimaksud.
6. Dalam kasus-kasus mendesak, termasuk untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan barang-barang yang mudah rusak, para pihak yang sedang bersengketa wajib melakukan konsultasi dalam jangka waktu yang tidak lebih dari sepuluh (10) hari setelah tanggal penerimaan permohonan oleh pihak termohon. Apabila konsultasi tersebut telah gagal menyelesaikan sengketa dalam jangka waktu duapuluh (20) hari setelah tanggal permohonan oleh pihak termohon, pihak pemohon dapat memproses secara langsung untuk meminta pembentukan suatu majelis arbitrase berdasarkan Pasal 5.
7. Dalam kasus-kasus mendesak, termasuk kasus-kasus yang berkaitan dengan barang-barang yang mudah rusak, para pihak yang sedang befsengketa dan majelis arbitrase wajib melakukan setiap usaha untuk mempercepat proses semaksimal mungkin.

Jasa Baik, Konsiliasi dan Mediasi
1. Jasa Baik, konsiliasi dan mediasi merupakan prosedur-prosedur yang dilakukan secara sukarela apabila para pihak yang sedang bersengketa telah menyetujui.
2. Jasa Baik, konsiliasi atau mediasi dapat dimohonkan setiap saja oleh setiap pihak dalam suatu sengketa. Mereka dapat memulai setiap saat dan diakhiri oleh setiap pihak dalam suatu sengketa setiap saat.
3. Apabila para pihak dalam suatu sengketa menyetujui, proses jasa baik, konsiliasi atau mediasi dapat dilanjutkan sebelum setiap orang atau badan yang disepakati oleh para pihak yang sedang bersengketa saat proses penyelesaian sengketa berlangsung untuk resolusi sebelum suatu majelis arbitrase dibentuk berdasarkan Pasal 5.
4. Proses-proses yang melibatkan jasa baik, konsiliasi dan mediasi, dalam hal tertentu, posisi yang diambil oleh para pihak yang bersengketa dalam proses ini, wajib bersifat rahasia, dan tanpa mengurangi hak setiap pihak dalam setiap proses lebih lanjut berdasarkan persetujuan ini atau proses-proses lainnya sebelum suatu forum dipilih oleh para Pihak.

Pembentukan Majelis Arbitrase
1. Apabila konsultasi berdasarkan Pasal 3 gagal menyelesaikan suatu sengketa dalam waktu enam puluh (60) hari setelah tanggal penerimaan permohonan konsultasi atau dalam jangka waktu setelah dua puluh (20) hari setelah tanggal tersebut dalam kasus-kasus mendesak termasuk untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan barang-barang yang mudah rusak, pihak pemohon dapat membuat suatu permohonan tertulis kepada pihak termohon untuk membentuk suatu majelis arbitrase. Salinan dari permohonan ini juga wajib dikomunikasikan kepada para Pihak lainnya. Suatu permohonan pembentukan suatu majelis arbitrase wajib disertai dengan alasan-alasan permohonan,

termasuk identifikasi mengenai :
(a) tindakan-tindakan spesifik mengenai permasalahan; dan (b) fakta-fakta dan dasar hukum (termasuk ketentuan setiap perjanjian terkait yang diduga telah dilanggar dan setiap ketentuan relevan lainnya) bagi permohonan yang mencukupi untuk memaparkan permasalahan secara jelas.
3. Berdasarkan penerimaan permohonan tersebut, suatu majelis arbitrase wajib dibentuk.
4. Kecuali disepakati sebaliknya oleh para pihak yang sedang bersengketa, suatu majelis arbitrase wajib dibentuk dan melaksanakan fungsi-fungsinya sesuai dengan aturan-aturan persetujuan ini, dan Lampiran mengenai Aturan dan Prosedur mengenai Proses Majelis Arbitrase.
5. Apabila lebih baik satu pihak pemohon meminta pembentukan suatu majelis arbitrase terkait dengan masalah yang sama, suatu majelis arbitrase tunggal, apabila memungkinkan, dapat dibentuk oleh para pihak yang sedang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dengan mempertimbangkan hak mereka masing-masing.
6. Apabila suatu majelis arbitrase tunggal dibentuk berdasarkan ayat 5, majelis arbitrase tersebut wajib mengatur pelaksanaannya dan memaparkan temuan-temuannya kepada semua pihak yang bersengketa dengan cara yang sedemikian rupa sehingga hak-hak dimana para pihak yang bersengketa tersebut akan menikmati telah dilaksanakannya majelis arbitrase yang terpisah mengenai hal yang sama tersebut tanpa cacat. Apabila salah satu pihak yang sedang bersengketa tersebut meminta, majelis arbitrase tersebut dapat menyampaikan laporan secara terpisah mengenai sengketa dimaksud apabila jika jangka waktu untuk penulisan laporan tersebut masih memungkinkan.
Penyampaian secara tertulis oleh suatu pihak yang sedang bersengketa wajib tersedia untuk pihak yang sedang bersengketa lainnya, dan masing-masing pihak yang sedang bersengketa wajib memiliki hak untuk memaparkan apabila setiap pihak yang sedang bersengketa lainnya memaparkan pandangannya kepada majelis arbitrase.
7. Apabila lebih dari satu majelis arbitrase dibentuk untuk menyelesaikan masalah yang sama, semaksimal mungkin, orang-orang yang sama wajib ditunjuk oleh para pihak yang sedang bersengketa untuk menjalankan masing-masing arbitrase secara terpisah dan jadwal proses-proses dari masing-masing majelis arbitrase secara terpisah wajib diselaraskan.

Susunan Majelis Arbitrase
1. Kecuali dinyatakan lain dalam Persetujuan ini atau disetujui oleh para pihak yang sedang bersengketa, suatu majelis arbitrase wajib terdiri dari tiga (3) anggota.
2. Masing-masing pihak yang sedang bersengketa wajib menunjuk satu anggota dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari setelah tanggal penerimaan permohonan berdasarkan Pasal 5. Apabila setiap pihak yang sedang bersengketa gagal menunjuk anggota majelis dalam jangka waktu tersebut, maka anggota majelis

arbitrase yang ditunjuk oleh pihak yang sedang bersengketa lainnya tersebut wajib bertindak sebagai anggota tunggal majelis arbitrase, dengan memperhatikan ayat 1.
3. Para Pihak yang sedang bersengketa wajib berusaha untuk menyepakati anggota ketiga yang bertugas sebagai ketua majelis arbitrase dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari sejak penunjukan anggota kedua. Apabila para pihak yang sedang bersengketa tidak dapat menyepakati penunjukan ketua dalam jangka waktu ini, ketua wajib ditunjuk secara bersama, oleh para anggota majelis arbitrase yang telah ditunjuk berdasarkan ayat 2, dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari berikutnya. Apabila para anggota majelis arbitrase gagal menunjuk ketua dalam jangka waktu tersebut, ketua wajib ditunjuk atas permohonan anggota majelis arbitrase oleh Direktur Jenderal WTO dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggal penerimaan permohonan. Dalam hal Direktur Jenderal merupakan salah satu warga negara pihak yang sedang bersengketa, Wakil Direktur Jenderal atau pejabat senior berikutnya yang bukan warganegara dari salah satu pihak yang sedang bersengketa wajib diminta untuk menunjuk ketua dimaksud.
Dalam menunjuk seorang ketua, Direktur Jenderal WTO atau pejabat senior berikutnya dalam hal berhalangan, wajib berusaha untuk menunjuk seseorang yang bukan warga negara atau tidak memilik.
4. Tanggal pembentukan majelis arbitrase wajib merupakan tanggal dimana ketua dipilih berdasarkan ayat 3 atau, hari ketiga puluh setelah tanggal penerimaan permohonan berdasarkan Pasal 5 dimana hanya ada satu anggota majelis arbitrase.
5. Apabila seorang anggota yang ditunjuk berdasarkan Pasal ini mengundurkan diri atau menjadi tidak cakap untuk bertindak, seorang anggota pengganti wajib ditunjuk dengan cara yang sama seperti pada penunjukan anggota sebelumnya dan anggota pengganti wajib memiliki semua tugas dan kewenangan yang sama dengan anggota sebelumnya. Pekerjaan majelis arbitrase wajib ditunda sampai dengan anggota pengganti terpilih.
6. Setiap orang yang ditunjuk sebagai seorang anggota majelis arbitrase wajib memiliki pengalaman di bidang hukum, perdagangan internasional, atau hal-hal lain yang tercakup oleh perjanjian-perjanjian terkait atau resolusi sengketa yang timbul berdasarkan perjanjian-perjanjian perdagangan internasional. Seorang anggota wajib dipilih secara tegas berdasarkan objektivitas, kecakapan, kebebasan berpendapat dan menempatkan dirinya sendiri dengan prinsip-prinsip yang sama dalam melakukan proses majelis arbitrase tersebut.
Apabila suatu pihak yang sedang bersengketa meyakini bahwa seorang anggota melanggar prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas, para Pihak yang sedang bersengketa wajib berkonsultasi dan apabila mereka menyepakati, anggota tersebut wajib diganti dan seorang anggota yang baru wajib ditunjuk sesuai Pasal ini. Sebagai tambahan, ketua wajib bukan merupakan seorang warga negara dari setiap pihak yang sedang bersengketa dan wajib tidak memiliki tempat tinggal di

wilayah pihak yang bersengketa atau tidak juga sedang dipekerjakan oleh setiap pihak yang sedang bersengketa, atau tidak pernah menangani hal yang dimaksud dalam kapasitas apapun.
7. Apabila majelis sebelumnya tersebut disyaratkan untuk suatu hal yang telah diatur dalam persetujuan ini tetapi tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan alasan apapun, suatu majelis baru wajib dibentuk sesuai Pasal ini. Jangka waktu yang sama yang akan diterapkan, apabila majelis arbitrase yang sebelumnya dapat menyelesaikan masalah wajib berlaku juga pada majelis arbitrase baru yang berbentuk tersebut.

Pihak Ketiga
1. Setiap Pihak yang memiliki kepentingan yang substansial dalam suatu sengketa di muka majelis arbitrase dan telah memberitahukan kepentingannya secara tertulis kepada para pihak dalam suatu sengketa tersebut dan para Pihak lainnya, wajib memiliki kesempatan untuk menyampaikan secara tertulis kepada majelis arbitrase.
Penyampaian ini wajib juga disampaikan kepada para Pihak yang bersengketa dan dapat diuraikan dalam laporan majelis arbitrase tersebut.
2. Pihak ketiga wajib menerima penyampaian dari para Pihak yang sedang bersengketa tersebut pada sidang pertama majelis arbitrase.
3. Apabila pihak ketiga Menimbang bahwa suatu tindakan yang telah ditujukan pada proses majelis arbitrase menghilangkan atau mengurangi manfaat yang timbul baginya berdasarkan perjanjian-perjanjian terkait, Pihak tersebut dapat memilih prosedur penyelesaian sengketa biasa berdasarkan Persetujuan ini.

Penangguhan dan Pengakhiran Proses
1. Apabila para pihak yang sedang bersengketa menyepakati, majelis arbitrase dapat menangguhkan tugasnya setiap saat pada suatu jangka waktu yang tidak lebih dari dua belas (12) bulan setelah tanggal kesepakatan dimaksud. Atas permohonan salah satu pihak yang sedang bersengketa, maka proses majelis arbitrase wajib dilanjutkan setelah penangguhan tersebut.
Apabila tugas majelis arbitrase telah ditangguhkan lebih dari dua belas (12) bulan, kewenangan majelis arbitrase wajib berakhir kecuali para Pihak yang sedang bersengketa menyepakati sebaliknya.
2. Para pihak yang sedang bersengketa dapat menyepakati untuk mengakhiri proses suatu majelis arbitrase setiap saat sebelum pemaparan laporan akhir kepada mereka, dalam hal bahwa solusi saling memuaskan terhadap sengketa tersebut telah tercapai.
3. Sebelum majelis arbitrase membuat keputusannya, majelis arbitrase, pada setiap tahapan proses arbitrase, dapat mengusulkan kepada para Pihak yang sedang bersengketa bahwa

sengketa tersebut dapat diselesaikan secara damai.

Fungsi Majelis Arbitrase Suatu majelis arbitrase wajib membuat suatu penilaian yang obyektif mengenai suatu masalah yang diajukan kepadanya, termasuk penilaian fakta-fakta mengenai kasus dan penerapan serta kesesuaian dengan perjanjian-perjanjian terkait yang relevan.
Apabila majelis arbitrase menyimpulkan bahwa suatu tindakan yang tidak konsisten dengan salah satu dari perjanjian terkait, majelis arbitrase wajib merekomendasikan bagi pihak termohon untuk melakukan suatu tindakan yang sesuai dengan ketentuan tersebut.
Sebagai tambahan dalam rekomendasinya, majelis arbitrase dapat menyarankan cara-cara termohon agar dapat melaksanakan rekomendasi-rekomendasi tersebut.
Majelis arbitrase wajib berkonsultasi secara rutin dengan para pihak yang sedang bersengketa dan memberikan kesempatan-kesempatan yang cukup untuk pengembangan suatu resolusi yang saling memuaskan. Majelis arbitrase wajib menafsirkan aturan-aturan yang relevan dari perjanjian-perjanjian terkait sesuai pengertian penafsiran-penafsiran hukum internasional publik.
Dalam temuan-temuan dan rekomendasinya, majelis arbitrase tidak dapat menambahkan atau mengurangi hak-hak dan kewajiban sebagaimana diberikan dalam perjanjian-perjanjian terkait.

Proses Majelis Arbitrase
1. Aturan-aturan dan prosedur yang sesuai dengan proses-proses majelis arbitrase sebagaimana diatur dalam Lampiran mengenai Aturan-aturan dan Prosedur mengenai Majelis Arbitrase wajib berlaku kecuali para Pihak yang sedang bersengketa menyepakati sebaliknya.
Majelis arbitrase, setelah berkonsultasi dengan para pihak yang bersengketa, dapat menerima aturan-aturan dan prosedur tambahan yang tidak sesuai dengan Lampiran mengenai Aturan-aturan dan Prosedur Majelis Arbitrase.
2. Dalam setiap proses majelis arbitrase wajib sesuai dengan prinsip-prinsip berikut ini :
(a) hak untuk mengemukakan pendapat setidaknya satu kali di muka majelis arbitrase;
(b) kesempatan untuk masing-masing pihak yang sedang bersengketa dalam penyampaian tuntutan dan sanggahan;
(c) kesempatan yang wajar bagi masing-masing pihak yang sedang bersengketa mengenai pendapatnya dalam laporan awal berdasarkan Pasal 11; dan (d) perlindungan terhadap informasi rahasia.
3. Suatu majelis arbitrase wajib bersidang secara tertutup. Para pihak yang sedang bersengketa tersebut wajib dihadirkan di dalam sidang hanya apabila diundang oleh majelis arbitrase untuk memaparkan di muka sidang.

Laporan Awal
1. Kecuali para pihak yang sedang bersengketa menyepakati sebaliknya, majelis arbitrase wajib mendasarkan laporannya dengan aturan-aturan yang relevan pada perjanjian-perjanjian relevan terkait, mengenai sanggahan dan argumentasi pada pihak yang sedang bersengketa, dan setiap informasi di muka majelis, berdasarkan Pasal 13.
2. Kecuali para pihak yang sedang bersengketa menyepakati sebaliknya, majelis arbitrase wajib, dalam jangka waktu sembilan puluh (90) hari dari tanggal pembentukannya, memaparkan kepada para Pihak yang sedang bersengketa laporan awal yang berisi :
(a) temuan-temuan hukum dan/atau fakta-fakta disertai dengan alasan-alasannya;
(b) Penetapan mengenai penafsiran, pelaksanaan atau penerapan perjanjian terkait yang relevan atau apabila tindakan mengenai masalah tersebut tidak konsisten dengan kewajiban-kewajiban pihak termohon berdasarkan perjanjian-perjanjian terkait yang relevan tersebut atau apabila tindakan terhadap permasalahan tersebut mengakibatkan penghilangan atau pengurangan setiap manfaat yang timbul bagi pihak termohon sesuai dengan perjanjian-perjanjian terkait yang relevan atau setiap penetapan lain yang dimohonkan sesuai dengan kerangka acuan; dan (c) Apabila majelis MENETAPKAN bahwa tindakan mengenai isu tersebut tidak konsisten dengan kewajiban-kewajiban berdasarkan perjanjian-perjanjian terkait yang relevan, rekomendasi majelis diberikan terhadap tindakan-tindakan untuk disesuaikan dengan perjanjian terkait tersebut dan saran-sarannya, apabila ada, cara-cara yang oleh pihak termohon dapat melaksanakan rekomendasi-rekomendasi tersebut.
3. Apabila majelis arbitrase Menimbang bahwa majelis tidak dapat menyampaikan laporan awalnya dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat 2, majelis wajib memberitahukan kepada para pihak yang bersengketa secara tertulis mengenai alasan-alasan penundaan disertai dengan perkiraan jangka waktu disampaikan laporan awal tersebut.
4. Para pihak yang sedang bersengketa dapat menyampaikan tanggapan tertulis mengenai laporan awal dalam jangka waktu empat belas (14) hari setelah pemaparannya.
5. Dalam hal tanggapan tertulis para pihak yang bersengketa diterima sebagaimana dimaksud pada ayat 4, majelis Arbitrase, atas inisiatifnya sendiri atau atas permohonan salah satu pihak yang sedang bersengketa, dapat mempertimbangkan kembali laporannya dan melakukan setiap pemeriksaan lebih lanjut apabila dianggap perlu.

Laporan Akhir
1. Majelis arbitrase wajib memaparkan laporan akhir kepada para

pihak yang sedang bersengketa, dalam jangka waktu tiga puluh
(30) hari setelah dikeluarkannya laporan awal.
2. Majelis arbitrase wajib memaparkan kepada para pihak yang sedang bersengketa dalam jangka waktu seratus dua puluh (120) hari sejak tanggal pembentukannya. Dalam kasus-kasus yang mendesak, termasuk kasus-kasus yang berkaitan dengan barang-barang yang mudah rusak, majelis arbitrase wajib mempercepat memaparkan laporan akhirnya kepada para Pihak yang sedang bersengketa dalam jangka waktu sembilan puluh
(90) hari sejak tanggal pembentukannya. Apabila majelis arbitrase Menimbang bahwa majelis tidak dapat memaparkan laporan akhir dalam waktu 120 hari, atau dalam waktu sembilan puluh (90) hari dalam kasus-kasus mendesak, majelis akan memberitahukan kepada para pihak yang bersengketa secara tertulis akan memaparkan laporannya. Namun demikian apabila tidak terjadi demikian, sebaiknya dalam jangka waktu antara pembentukan majelis arbitrase dengan pemaparan laporan akhir kepada para pihak yang sedang bersengketa tidak melebihi 180 hari atau 120 hari dalam kasus yang mendesak, kecuali para pihak yang sedang bersengketa menyepakati sebaliknya.
3. Laporan akhir majelis arbitrase diumumkan kepada publik dalam jangka waktu sepuluh (10) hari kepada pihak yang sedang bersengketa.

Informasi dan Saran Teknis
1. Atas permohonan pihak yang sedang bersengketa, atau atas inisiatifnya sendiri, majelis arbitrase dapat mencari informasi dan saran teknis dari seorang dari setiap orang atau lembaga yang dianggap layak. Setiap informasi dan saran teknis yang diperoleh wajib diberikan kepada para pihak yang sedang bersengketa.
2. Sehubungan dengan isu-isu faktual mengenai ilmu pengetahuan atau hal teknis lainnya yang disampaikan oleh pihak yang sedang bersengketa, majelis arbitrase dapat meminta laporan pendapat secara tertulis dari seorang ahli atau para ahli.
Majelis arbitrase atas permintaan salah satu pihak yang sedang bersengketa atau berdasarkan inisiatifnya sendiri dapat memilih, setelah berkonsultasi dengan para pihak yang sedang bersengketa, ilmuwan atau tenaga ahli yang akan membantu majelis arbitrase dalam prosesnya, tetapi yang tidak mempunyai hak suara berkaitan dengan semua keputusan yang dibuat oleh majelis arbitrase.

Pelaksanaan Laporan Akhir
1. Laporan akhir majelis arbitrase wajib mengikat para pihak yang sedang bersengketa dan tidak dapat diajukan banding.
2. Apabila dalam laporan akhir, majelis arbitrase MEMUTUSKAN bahwa Pihak termohon belum memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian terkait yang relevan, atau bahwa tindakan para Pihak telah menyebabkan penghilangan atau

pengurangan, cara-cara untuk melaksanakan rekomendasi-rekomendasi tersebutwajib menghapuskan ketidaksesuaian, atau penghilangan atau pengurangan tersebut.
3. Para pihak yang sedang sengketa, dalam jangka waktu dua puluh
(20) hari sejak pemaparan laporan akhir dari suatu majelis arbitrase, wajib menyepakati :
(a) Cara-cara untuk melaksanakan rekomendasi-rekomendasi majelis arbitrase; dan (b) jangka waktu yang wajar yang diperlukan untuk melaksanakan rekomendasi-rekomendasi majelis arbitrase.
4. Apabila para Pihak yang sedang bersengketa gagal menyepakati, salah satu pihak yang sedang bersengketa dapat merujuk pada cara-cara majelis arbitrase sebelumnya. Pihak termohon, dalam jangka waktu lima belas (15) hari setelah tanggal perujukan cara-cara tersebut kepada majelis arbitrase, wajib mengusulkan cara-cara untuk melaksanakan rekomendasi-rekomendasi majelis arbitrase sebelumnya. Majelis arbitrase wajib menentukan konsistensi cara-cara yang diusulkan oleh pihak termohon dengan rekomendasi dan/atau jangka waktu yang wajar. Majelis arbitrase wajib memaparkan laporannya kepada para pihak yang sedang bersengketa dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari setelah tanggal perujukan cara-cara dimaksud kepadanya. Tidak ada satu tindakanpun dapat dilakukan berdasarkan Pasal 15 tanpa penetapan oleh Majelis Arbitrase berdasarkan ayat ini.
5. Apabila terdapat ketidaksepakatan terhadap keberadaan atau konsistensi dari tindakan yang diambil dengan rekomendasi majelis arbitrase dalam jangka waktu yang wajar, sengketa dimaksud wajib dirujuk kepada majelis arbitrase sebelumnya.
Majelis arbitrase wajib memaparkan laporannya dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari setelah tanggal perujukan cara-cara dimaksud kepadanya.

Kompensasi dan Penangguhan Konsesi atau Manfaat
1. Kompensasi dan penangguhan konsesi atau manfaat-manfaat merupakan tindakan sementara yang ada dalam hal bahwa rekomendasi-rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang wajar. Namun demikian, tidak ada kompensasi atau penangguhan konsesi atau manfaat diutamakan untuk pelaksanaan penuh dari rekomendasi-rekomendasi tersebut untuk melakukan suatu tindakan yang sesuai dengan perjanjian-perjanjian terkait. Kompensasi bersifat sukarela dan, apabila diberikan, wajib konsisten dengan perjanjian-perjanjian terkait.
2. Apabila pihak termohon gagal melakukan tindakan yang terbukti tidak konsisten dengan perjanjian terkait yang relevan untuk memenuhi rekomendasi dari majelis arbitrase dalam jangka waktu yang wajar berdasarkan ayat 3 Pasal 14, pihak termohon apabila diminta, wajib berunding dengan pihak pemohon dengan maksud untuk mencapai kesepakatan yang saling memuaskan mengenai penyesuaian yang merupakan kompensasi yang diperlukan.

3. Apabila kesepakatan saling memuaskan mengenai kompensasi belum tercapai dalam jangka waktu dua puluh (20) hari setelah tanggal penerimaan dari permintaan pihak pemohon yang sedang berunding mengenai penyesuaian yang merupakan kompensasi, pihak pemohon setiap saat dapat memberikan suatu pemberitahuan tertulis kepada pihak termohon dan pihak-pihak lainnya bahwa pihak tersebut bermaksud untuk menangguhkan penerapan kepada pihak termohon mengenai konsesi atau manfaat yang efeknya setara dan dapat mulai menangguhkan konsesi atau manfaat tiga puluh (30) hari setelah tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut. Pemberitahuan tersebut wajib merinci tingkatan konsesi atau manfaat yang diusulkan untuk ditangguhkan dan perjanjian yang terkait yang relevan dan sektor-sektor dimana konsesi atau manfaat tersebut berkaitan.
Dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan, pihak termohon dapat meminta kepada majelis arbitrase sebelumnya untuk MENETAPKAN apakah manfaat yang diusulkan oleh pihak pemohon setara dengan tindakan yang terbukti tidak konsisten dengan perjanjian terkait yang relevan, dan apakah permohonan penangguhan yang di ajukan sesuai dengan ayat 4 dan 5. Penetapan majelis arbitrase wajib memberikan dalam jangka waktu empat puluh lima (45) hari sejak tanggal penerimaan permohonan tersebut. Konsesi atau manfaat tidak boleh ditangguhkan sampai dengan majelis arbitrase telah mengeluarkan penetapannya.
4. Penangguhan konsesi atau manfaat wajib dibatasi bagi konsesi-konsesi atau manfaat-manfaat yang diberikan kepada pihak termohon berdasarkan perjanjian terkait yang relevan, sesuai dengan ayat 5. Pihak termohon dan para Pihak lainnya wajib diberitahukan mengenai pemberlakuan dan rincian dari setiap perincian dimaksud.
5. Dalam mempertimbangkan konsesi atau manfaat yang ditangguhkan berdasarkan ayat 3 :
(a) pihak pemohon seharusnya pertama-tama berusaha menangguhkan konsesi atau manfaat di sektor-sektor yang sama atau sektor-sektor yang terpengaruh oleh tindakan atau hal lain yang oleh majelis arbitrase ditemukan tidak konsisten dengan perjanjian terkait yang relevan atau telah menyebabkan pembatalan atau pengurangan; dan (b) pihak pemohon dapat menangguhkan konsesi-konsesi atau manfaat-manfaat di sektor-sektor lain apabila pihak tersebut menganggap bahwa penangguhan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau tidak efetif untuk menangguhkan konsesi-konsesi atau manfaat-manfaat pada sektor yang sama.
6. Penangguhan konsesi-konsesi atau manfaat-manfaat wajib bersifat sementara dan hanya dapat diterapkan sampai saat tindakan tersebut tidak konsisten dengan perjanjian terkait yang relevan, telah dihapus, atau pihak termohon yang harus melaksanakan rekomendasi majelis arbitrase telah melakukannya, atau suatu solusi yang saling memuaskan telah tercapai.
7. Apabila pihak termohon menganggap bahwa :
(a) tingkat konsesi atau manfaat yang ditangguhkan oleh

fihak pemohon dilaksanakan secara berlebihan; atau (b) pihak termohon telah menghapuskan ketidaksesuaian, atau penghilangan atau pengurangan sebagaimana yang telah dibuktikan oleh majelis arbitrase;
Pihak termohon dapat meminta kepada majelis arbitrase sebelumnya untuk menentukan cara-cara dimaksud. Majelis arbitrase wajib memaparkan penetapannya kepada para pihak yang sedang bersengketa dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari setelah majelis arbitrase berkumpul kembali.

Bahasa Resmi
1. Seluruh proses yang sesuai dengan persetujuan ini wajib dilaksanakan dalam bahasa Inggris.
2. Setiap dokumen yang disampaikan untuk digunakan dalam setiap proses sesuai dengan Persetujuan ini wajib dalam bahasa Inggris. Apabila dokumen asli tidak dalam bahasa Inggris, pihak yang menyampaikan dokumen tersebut untuk digunakan dalam proses menurut Persetujuan ini menyediakan terjemahan dokumen tersebut ke dalam bahasa Inggris.

Biaya-biaya
1. Setiap pihak dalam suatu sengketa wajib menanggung biaya-biaya anggota majelis arbitrase, yang ditunjuk oleh pihak yang sedang bersengketa, dan biaya-biayanya sendiri serta biaya berperkara.
2. Kecuali para pihak yang sedang bersengketa menyepakati sebaliknya, biaya-biaya ketua majelis arbitrasi dan biaya-biaya lain yang yang berhubungan dengan proses berperkara wajib ditanggung seimbang oleh para pihak dalam suatu sengketa tersebut.