TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PAJAK

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan
Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak yang

---

2022, No. 123 -3-

selanjutnya disebut Tunjangan Penyuluh Pajak adalah

tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri
Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam

Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara
penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak

diberikan Tunjangan Penyuluh Pajak setiap bulan.

Besaran Tunjangan Penyuluh Pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Presiden ini.

Pemberian Tunjangan Penyuluh Pajak bagi Pegawai Negeri
Sipil yang bekerja pada instansi pusat bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pemberian Tunjangan Penyuluh Pajak dihentikan apabila

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
diangkat dalam jabatan struktural, jabatan fungsional lain,

atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian

tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran

Tunjangan Penyuluh Pajak dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

2022, No. 123 -4-

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Mei 2022

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 9 Mei 2022

,

ttd.

---

2022, No. 123 -5-