TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan
Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Hukum, yang

---

2022, No. 131 -3-

selanjutnya disebut Tunjangan Analis Hukum adalah

tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri
Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam

Jabatan Fungsional Analis Hukum sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara
penuh dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum diberikan

Tunjangan Analis Hukum setiap bulan.

Besaran Tunjangan Analis Hukum sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pemberian Tunjangan Analis Hukum bagi:

- Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi pusat
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara; dan

- Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi daerah
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.

Pemberian Tunjangan Analis Hukum dihentikan apabila

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

diangkat dalam jabatan struktural, jabatan fungsional lain,

atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian

tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran

Tunjangan Analis Hukum dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

2022, No. 131 -4-

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Mei 2022

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Mei 2022

,

ttd.

---

2022, No. 131 -5-