Ditetapkan: 2018-01-01
1. Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik
Indonesia, selain diberikan penghasilan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap
bulan.
1. Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan setelah mempertimbangkan
penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja
organisasi, dan capaian kinerja individu.
1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d dihapus, sehingga
### Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam
### Pasal 2, tidak diberikan kepada:
Indonesia yang tidak mempunyai jabatan
tertentu;
www.peraturan.go.id
---
2018, No.175 -4-
Indonesia yang diberhentikan untuk
sementara atau dinonaktifkan;
Indonesia yang diberhentikan dari jabatan
organiknya dengan diberikan uang tunggu
(belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri
Sipil);
- dihapus;
Indonesia yang diberikan cuti di luar
tanggungan negara atau dalam bebas tugas
untuk menjalani masa persiapan pensiun;
dan
- Pegawai pada badan layanan umum yang
telah mendapatkan remunerasi sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai di
Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang
tidak diberikan Tunjangan Kinerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Jaksa Agung.
1. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Jaksa Agung yang mengepalai dan memimpin
Kejaksaan Agung diberikan tunjangan kinerja
sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari
www.peraturan.go.id
---
2018, No.175 -5-
tunjangan kinerja tertinggi di lingkungan
Kejaksaan Agung.
(2) Tunjangan kinerja bagi Jaksa Agung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai
bulan Januari 2017.
(3) Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
1. Ketentuan Pasal 8 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat
(3) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
(1) Bagi Pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik
Indonesia yang diangkat sebagai pejabat
fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi
maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar
selisih antara tunjangan kinerja pada kelas
jabatannya dengan tunjangan profesi pada
jenjangnya.
(2) Apabila tunjangan profesi yang diterima
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar
daripada tunjangan kinerja pada kelas
jabatannya maka yang dibayarkan adalah
tunjangan profesi pada jenjangnya.
(3) Bagi Pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik
Indonesia yang diangkat sebagai pejabat
fungsional jaksa dan diangkat dalam jabatan
struktural maka tunjangan kinerja yang
dibayarkan yaitu tunjangan kinerja yang
menguntungkan
Pasal II
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
www.peraturan.go.id
---
2018, No.175 -6-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2018
INDONESIA,
ttd.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2018
,
ttd.
www.peraturan.go.id
