Ditetapkan: 2018-01-01
1. Pegawai di lingkungan Kementerian Komunikasi
dan Informatika, selain diberikan penghasilan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap
bulan.
1. Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan setelah mempertimbangkan
penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja
organisasi, dan capaian kinerja individu.
1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d dihapus, sehingga
### Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam
### Pasal 2, tidak diberikan kepada:
www.peraturan.go.id
---
2018, No.177 -4-
Komunikasi dan Informatika yang tidak
mempunyai jabatan tertentu;
Komunikasi dan Informatika yang
diberhentikan untuk sementara atau
dinonaktifkan;
- Pegawai di lingkungan Kementerian
Komunikasi dan Informatika yang
diberhentikan dari jabatan organiknya
dengan diberikan uang tunggu (belum
diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil);
- Pegawai di lingkungan Kementerian
Komunikasi dan Informatika yang diberikan
cuti di luar tanggungan negara atau dalam
bebas tugas untuk menjalani masa
persiapan pensiun; dan
- Pegawai pada badan layanan umum yang
telah mendapatkan remunerasi sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai di
lingkungan Kementerian Komunikasi dan
Informatika yang tidak diberikan Tunjangan
Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika.
www.peraturan.go.id
---
2018, No.177 -5-
1. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Menteri Komunikasi dan Informatika yang
mengepalai dan memimpin Kementerian
Komunikasi dan Informatika diberikan tunjangan
kinerja sebesar 150% (seratus lima puluh persen)
dari tunjangan kinerja tertinggi di lingkungan
Kementerian Komunikasi dan Informatika.
(2) Tunjangan kinerja bagi Menteri Komunikasi dan
Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan terhitung mulai bulan Januari 2017.
(3) Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pasal II
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
www.peraturan.go.id
---
2018, No.177 -6-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2018
INDONESIA,
ttd.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2018
,
ttd.
www.peraturan.go.id
