PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN

Mabes Polri terdiri atas:
- Unsur Pimpinan:
1. Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia; dan
2l Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
- Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan:
1. Inspektorat Pengawasan Umum;
1. Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi;
1. Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan
Umum dan Anggaran;
4l Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya
Manusia;
1. Asisten Kapolri Bidang Logistik;
1. Divisi Profesi dan Pengamanan;
1. Divisi Hukum;
1. Divisi Hubungan Masyarakat;
1. Divisi Hubungan Internasional;

1O) Divisi

SK No 211757 A

---

PRESIDEN

1. Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
dan
1 1) Staf Ahli Kapolri.
c Unsur Pelaksana Tugas Pokok:
1. Badan Intelijen Keamanan;
1. Badan Pemelihara Keamanan;
1. Badan Reserse Kriminal;
1. Korps Lalu Lintas;
1. Korps Brigade Mobil; dan
1. Detasemen Khusus 88 Anti Teror.
d Unsur Pendukung:
1. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan;
1. Pusat Penelitian dan Pengembangan;
1. Pusat Keuangan;
1. Pusat Kedokteran dan Kesehatan; dan
1. Pusat Sejarah.

1. Ketentuan Pasal8 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi disingkat

Astamaops Kapolri merupakan unsur pembantu
pimpinan dalam bidang manajemen operasi
kepolisian yang berada di bawah Kapolri.

(2) Astamaops Kapolri sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bertugas membantu Kapolri dalam
bidang perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, dan pengendalian operasi
kepolisian, termasuk pelaksanaan kerja sama
kementerian/lembaga serta menindaklanjuti
pengawasan dan pengendalian terhadap
pelaksanaan program khusus Pemerintah yang
berkaitan dengan Polri.

(3) Astamaops

SK No 211758 A

---

PRESIDEN

(3) Astamaops Kapolri dipimpin oleh Asisten Utama

Kapolri Bidang Operasi disingkat Astamaops
Kapolri yang bertanggung jawab kepada Kapolri.

(4) Astamaops Kapolri dibantu oleh seorang Wakil

Astamaops Kapolri disingkat Waastamaops
Kapolri.

(5) Astamaops Kapolri terdiri dari paling banyak 5

(lima) biro.

1. Ketentuan Pasal9 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan

Umum dan Anggaran disingkat Astamarena
Kapolri merupakan unsur pembantu pimpinan
dalam bidang perencanaan umum dan anggaran
yang berada di bawah Kapolri.

(2) Astamarena Kapolri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) bertugas membantu Kapolri dalam
penyelenggaraan fungsi perencanaan umum dan
anggaran, penyiapan perencanaan kebijakan
teknis dan strategi Polri, pembinaan sistem
organisasi dan manajemen, serta tata laksana di
lingkungan Polri, serta menyelenggarakan
program reformasi birokrasi Polri.

(3) Astamarena Kapolri dipimpin oleh Asisten

Utama Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan
Anggaran disingkat Astamarena Kapolri yang
bertanggung jawab kepada Kapolri.

(4) Astamarena Kapolri dibantu oleh seorang Wakil

Astamarena Kapolri disingkat Waastamarena
Kapolri.

(5) Astamarena Kapolri terdiri dari paling banyak 6

(enam) biro.

1. Ketentuan. .

SK No 211759 A

---

PRESIDEN

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (21 Pasal 54 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Wakapolri, Irwasum, Kabaintelkam,

Kabaharkam, Kabareskrim, Kalemdiklat,
Dankorbrimob, Astamaops, Astamarena, As
SDM, dan Aslog merupakan jabatan eselon I.a.

(2) Wairwasum, Wakabaintelkam, Wakabareskrim,

Kadivpropoffi, Kadivkum, Kadivhumas,
Kadivhubinter, Kadiv TIK, Kakorlantas,
Kadensus 88 AT, Kakorpolairud, Kakorsabhara,
Kakorbinmas, Wakalemdiklat, Kasespim, Ketua
STIK, Gub Akpol, Kapusdokkes,
Wadankorbrimob, Waastamaops, dan
Waastamarena merupakan jabatan eselon I.b.

(3) Sahli Kapolri merupakan jabatan eselon I.b.

(3a)Dalam hal Sahli Kapolri jabatan eselon I.b
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diisi oleh
mantan pejabat eselon I.a maka pangkat dan
eselon mengikuti jabatan eselon I.a.

(4) Kapolda merupakan jabatan eselon II.a paling

tinggi eselon I.b.
(4a)Danpas Gegana, Danpas Pelopor, Danpas
Brimob I, Danpas Brimob II, Danpas Brimob III,
Wakadensus 88 AT, Kasespimti, Kasespimmen,
Kasespimma, Waket STIK, Wagub Akpol,
Kasetukpa, Kadiklatsus Jatrans, Kadiklat
Reserse, Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat,
Inspektur Wilayah, Ses NCB-tnterpol Indonesia,
Sespusdokkes, dan Karumkit Bhayangkara Tk. I
merupakan jabatan eselon II.a.

(ab) Wakapolda...

SK No 211760 A

---

PRESIDEN

(4b)Wakapolda Tipe A Khusus/Tipe A merupakan
jabatan eselon II.a.

(5) Nama jabatan, kepangkatan, dan eselon dalam

organisasi Polri sebagaimana tercantum dalam