Ditetapkan: 2018-01-01
1. Pegawai di lingkungan Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, selain
diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, diberikan
tunjangan kinerja setiap bulan.
1. Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan setelah mempertimbangkan
penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja
organisasi, dan capaian kinerja individu.
1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d dihapus, sehingga
### Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam
### Pasal 2, tidak diberikan kepada:
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
- Pegawai di lingkungan Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
yang diberhentikan untuk sementara atau
dinonaktifkan;
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
yang diberhentikan dari jabatan organiknya
www.peraturan.go.id
---
2018, No.178 -4-
dengan diberikan uang tunggu (belum
diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil);
- dihapus;
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
yang diberikan cuti di luar tanggungan
negara atau dalam bebas tugas untuk
menjalani masa persiapan pensiun; dan
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai di
lingkungan Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang tidak
diberikan Tunjangan Kinerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional.
1. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional yang mengepalai dan
memimpin Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional diberikan
tunjangan kinerja sebesar 150% (seratus lima
puluh persen) dari tunjangan kinerja tertinggi di
lingkungan Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
(2) Tunjangan kinerja bagi Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
terhitung mulai bulan Januari 2017.
(3) Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
www.peraturan.go.id
---
2018, No.178 -5-
Pasal II
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2018
INDONESIA,
ttd.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2018
,
ttd.
www.peraturan.go.id
