Ditetapkan: 2021-01-01
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan
Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut
dan Pesisir, yang selanjutnya disebut Tunjangan Pengelola
Ekosistem Laut dan Pesisir adalah tunjangan jabatan yang
diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan
ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional
Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara
penuh dalam Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut
dan Pesisir, diberikan Tunjangan Pengelola Ekosistem Laut
dan Pesisir setiap bulan.
Besaran Tunjangan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Presiden ini.
Pemberian Tunjangan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir
bagi:
- Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Instansi Pusat
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara; dan
Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.
Pemberian Tunjangan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir
dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan
struktural, jabatan fungsional lain, atau karena hal lain
www.peraturan.go.id
---
2021, No.241 -4-
yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran
Tunjangan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2021
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2021
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY
www.peraturan.go.id
---
2021, No.241 -5-
LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 96 TAHUN 2021
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR
BESARAN
NO JABATAN FUNGSIONAL
TUNJANGAN
Jenjang Jabatan Fungsional Keahlian
1. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Utama Rp2.025.000,00
1. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Madya Rp1.380.000,00
1. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda Rp1.100.000,00
1. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama Rp540.000,00
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
www.peraturan.go.id
