TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan pedanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 1. Pegawai di Lingkungan Badan Keamanan Laut adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Keamanan Laut.

**(1) Pegawai di Lingkungan Badan Keamanan Laut, selain** diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan. **(2) Pemberian tunjangan kinerja bagi Pegawai di** Lingkungan Badan Keamanan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan capaian kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tunjangan kinerja setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan terhitung sejak Peraturan Presiden ini berlaku.

Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ### Pasal 6 . SK No 211525 A --- PRESIDEN ### REPUBLIK INDONESIA

T\rnjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada: - Pegawai di Lingkungan Badan Keamanan Laut yang tidak mempunyai jabatan tertentu; - Pegawai di Lingkungan Badan Keamanan Laut yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; - Pegawai di Lingkungan Badan Keamanan Laut yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai; dan - Pegawai di Lingkungan Badan Keamanan Laut yang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk persiapan masa pensiun.

**(1) Kelas jabatan pada setiap jabatan di lingkungan Badan** Keamanan Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, ditetapkan oleh Kepala Badan Keamanan Laut. **(2) Perubahan kelas jabatan pada setiap jabatan di** lingkungan Badan Keamanan Laut ditetapkan oleh Kepala Badan Keamanan Laut setelah: - mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, jika tidak mengakibatkan perubahan alokasi anggaran tunjangan kinerja; atau - mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, jika mengakibatkan perubahan alokasi anggaran tunjangan kinerja.

**(1) Dalam hal Pegawai di Lingkungan Badan Keamanan** Laut diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya. **(2) Jika...** SK No 211526 A --- PTTESIDEN ### REPUBLIK INDONESIA **(2) Jika tunjangan profesi yang diterima sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari tunjangan kinerja pada kelas jabatannya maka yang dibayarkan yaitu tunjangan profesi pada jenjangnya.

Pegawai di Lingkungan Badan Keamanan Laut yang menerima tunjangan kinerja wajib mempertahankan dan terus meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh Kepala Badan Keamanan Laut dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional. ### Pasal 1 1 Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Keamanan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Badan Keamanan Laut.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2013 tentang T\rnjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20L3 Nomor 2l4l dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 20L3 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l3 Nomor 214lt, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar. . . SK No 211527 A --- PRESIDEN ### REPUBLIK INDONESIA Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2024 ### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ### JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2024 ### MENTERI SEKRETARIS NEGARA ### REPUBLIK INDONESIA, ttd PRATIKNO ### LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 190 Salinan sesuai dengan aslinya ### KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA ### BLIK INDONESIA Perundang-undangan Hukum, Djaman SK No 211750 A --- PRESIDEN ### REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN ### PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ### NOMOR 97 TAHUN 2024 TENTANG ### TUNJANGAN KINER.IA PEGAWAI DI LINGKUNGAN ### BADAN KEAMANAN LAUT ### TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN ### BADAN KEAMANAN LAUT ### NO KELAS JABATAN TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN 1 t7 Rp24.930.000,00 2 L6 Rp17.413.000,00 3 15 Rp12.518.000,00 4 t4 Rp9.600.000,00 5 13 Rp7.293.000,00 6 T2 Rp6.045.000,OO 7 11 Rp4.519.000,OO 8 10 Rp3.952.O00,O0 9 9 Rp3.348.O00,00 1. 8 Rp2.927.OOO,O0 1. 7 Rp2.616.000,00 t2. 6 Rp2.399.000,OO 1. 5 Rp2.199.O00,O0 1. 4 Rp2.O82.000,00 1. 3 RpL.972.000,0O 1. 2 Rp1.867.000,00 1. 1 Rp1.766.000,00 ### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ### JOKO WIDODO Salinan sesuai dengan aslinya ### KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA INDONESIA Perundang-undangan Hukum, Djaman SK No 211752 A