PEMBERIAN DUKUNGAN FISKAL MELALUI KERANGKA PENDANAAN DAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Kerangka Pendanaan dan Pembiayaan Dalam Rangka
Percepatan Transisi Energi di sektor ketenagalistrikan
yang selanjutnya disebut Platform Transisi Energi adalah
salah satu dukungan fiskal pemerintah yang dibentuk oleh
Menteri Keuangan dalam rangka mendukung percepatan
pengakhiran waktu operasi pembangkit listrik tenaga uap
batu hara, percepatan pengakhiran waktu kontrak
perjanjian jual beli tenaga listrik pembangkit listrik tenaga
uap batu bara, dan/ atau pengembangan pembangkit
energi terbarukan sebagai pengganti dari percepatan
pengakhiran waktu operasi pembangkit listrik tenaga uap
batu bara dan/atau percepatan pengakhiran waktu
kontrak perjanjian jual beli tenaga listrik pembangkit
listrik tenaga uap batu bara.

jdih.kemenkeu.go.id

---

1. Kerja Sama Pendanaan adalah kerja sama dalam rangka
penyediaan sumber dana di luar anggaran pendapatan
dan belanja negara untuk membiayai penyediaan dan
pelaksanaan transisi energi yang akan dikelola oleh
manajer platform.
1. Perjanjian Kerja Sama Pendanaan adalah perjanjian yang
dibuat dalam rangka pelaksanaan Kerja Sama Pendanaan
antara manajer platform dan pihak ketiga yang
memberikan pendanaan.
1. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut
penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha
penunjang tenaga listrik.
1. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang selanjutnya
disingkat PJBL adalah perjanjian jual beli tenaga listrik
antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau
pemegang izin operasi dengan pemegang izin usaha
penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang
memiliki wilayah usaha ketenagalistrikan.
1. Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batu Bara yang
selanjutnya disingkat PLTU adalah pembangkit listrik
tenaga uap yang memanfaatkan sumber energi bahan
bakar batu bara.
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.
1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan negara.
1. Komite Pengarah adalah komite yang menjalankan fungsi
pengarahan dan fungsi teknis serta sebagai pemberi
keputusan tertentu terkait dengan penyediaan dukungan
fiskal untuk pengelolaan Platform Transisi Energi.
1. Manajer Platform adalah pihak yang mendapatkan
penugasan dari Menteri untuk melaksanakan pengelolaan
Platform Transisi Energi.
1. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari
pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian
kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran
pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
1. Kementerian Keuangan adalah kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan negara.
1. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat
BUMN adalah badan usaha sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang mengenai Badan Usaha Milik Negara.
1. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan
hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap,
terus-menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, serta bekerja dan berkedudukan
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat
berupa BUMN, badan usaha milik daerah, koperasi, dan
badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.

jdih.kemenkeu.go.id

---

1. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik
Negara yang selanjutnya disingkat PT PLN (Persero) adalah
BUMN yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk
Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi
Perusahaan Perseroan (Persero).
1. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi
Infrastruktur yang selanjutnya disingkat PT SMI (Persero)
adalah BUMN yang didirikan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan
Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian
Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan
Infrastruktur sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan
Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian
Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan
Infrastruktur.

( 1) Dalam rangka percepatan transisi energi di sektor
Ketenagalistrikan, pemerintah memberikan dukungan
fiskal melalui kerangka pendanaan dan pembiayaan.

(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan

penyelenggaraan ke bij akan transisi energi yang
berkeadilan dan terjangkau oleh pemerintah, dengan:
- pengaturan mekanisme pendanaan dan pembiayaan
termasuk blended finance, melalui Platform Transisi
Energi;
- pemberian dukungan fiskal melalui Platform Transisi
Energi; dan
- pengaturan mekanisme yang terkoordinasi dan
terintegrasi yang diperlukan untuk pengelolaan
Platform Transisi Energi.

Bagian Kesatu
Sumber Pendanaan Platform Transisi Energi

(1) Sumber pendanaan Platform Transisi Energi dapat berasal

dari:
- APBN; dan/atau
- sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Sumber pendanaan yang berasal dari APBN sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan dukungan
fiskal dalam fasilitas Platform Transisi Energi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

jdih.kemenkeu.go.id

---

(3) Dukungan fiskal yang diberikan dalam fasilitas Platform

Transisi Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memperhatikan kemampuan keuangan negara.

(4) Sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1) huruf b merupakan dana yang diperoleh Manajer
Platform berdasarkan:
- Kerja Sama Pendanaan dengan:
1. lembaga keuangan internasional; dan/ a tau
1. lembaga/badan lainnya,
untuk transisi energi dengan memperhatikan
ketentuan mengenai pemenuhan kriteria untuk dapat
memanfaatkan fasilitas Platform Transisi Energi
dan/ atau kegiatan lain yang terkait berdasarkan
Perjanjian Kerja Sama Pendanaan; dan/ atau
- kerja sama lainnya selain dari Kerja Sama
Pendanaan.

Bagian Kedua
Kriteria Pemanfaatan Platform Transisi Energi

(1) Fasilitas Platform Transisi Energi dimanfaatkan untuk

keperluan:
- proyek PLTU yang jangka waktu operasinya diakhiri
le bih cepat;
- proyek PLTU yang jangka waktu kontrak PJBL
diakhiri lebih cepat; dan/ atau
- proyek pengembangan pembangkit energi terbarukan
sebagai pengganti dari:
1. proyek PLTU yang jangka waktu operasinya
diakhiri lebih cepat sebagaimana dimaksud pada
huruf a; dan/ atau
1. proyek PLTU yang jangka waktu kontrak PJBL
diakhiri lebih cepat sebagaimana dimaksud pada
huruf b.

(2) Proyek pengembangan pembangkit energi terbarukan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat
mencakup:
- proyek pengembangan pembangkit energi terbarukan
yang dikembangkan secara bersamaan sebagai
bagian dari proyek PLTU yang jangka waktu
operasinya diakhiri lebih cepat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau proyek
PLTU yangjangka waktu kontrak PJBL diakhiri lebih
cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
- proyek pengembangan pembangkit energi terbarukan
yang dikembangkan terpisah dengan proyek PLTU
yang jangka waktu operasinya diakhiri lebih cepat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan/atau proyek PLTU yang jangka waktu kontrak
PJBL diakhiri lebih cepat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b; dan/atau
- proyek pengembangan jaringan tenaga listrik sebagai
bagian dari proyek pembangkit energi terbarukan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/ atau huruf b.

jdih.kemenkeu.go.id

---

(3) Proyek pengembangan pembangkit energi terbarukan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b
mempertimbangkan kondisi penyediaan (supply) dan
permintaan (demand) listrik.

Pemanfaatan Platform Transisi Energi untuk proyek PLTU
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a
dan/ atau huruf b harus memenuhi kriteria:
- PLTU dimiliki oleh PT PLN (Persero), anak perusahaan
PT PLN (Persero), atau Badan Usaha swasta;
- sesuai dengan peta jalan percepatan pengakhiran masa
operasional PLTU yang disusun oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi
dan sumber daya mineral; dan
- lainnya yang memperhatikan kebijakan dari Menteri.

Pemanfaatan Platform Transisi Energi untuk proyek
pengembangan energi terbarukan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan/ atau huruf b harus
memenuhi kriteria:
- termasuk dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik,
baik yang berlokasi di dalam maupun di luar wilayah
usaha PT PLN (Persero);
- memiliki ketersediaan dukungan teknologi yang telah
berjalan dan teruji dalam negeri dan luar negeri untuk
pengembangan pembangkit energi terbarukan;
- termasuk ke dalam proyek yang dapat dikategorikan
sebagai proyek hijau atau proyek kuning berdasarkan
dokumen taksonomi hijau Indonesia (Indonesia Green
Taxonomy) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- berkomitmen menerapkan prinsip Environmental, Social,
and Corporate Governance (ESG) dalam melaksanakan
kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik; dan/ atau
- lainnya yang memperhatikan kebijakan dari Menteri dan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang energi dan sumber daya mineral.

Manajer Platform harus menghitung kebutuhan dukungan
fiskal yang diperlukan untuk proyek sebagaimana dimaksud
dalam Pas al 4, termasuk analisis risiko fiskal.

Pemanfaatan atas unit karbon yang dihasilkan dari proyek
se bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
penyelenggaraan nilai ekonomi karbon.

jdih.kemenkeu.go.id

---

Bagian Ketiga
Pengelolaan Platform Transisi Energi

( 1) Pengelolaan Platform Transisi Energi bertujuan untuk:
- memperoleh dan menyalurkan pembiayaan dari
lembaga keuangan internasional dan/ atau
lembaga/badan lainnya untuk transisi energi;
- memperoleh dan menyalurkan dukungan fiskal
pemerintah untuk transisi energi; dan
- menjaga dan mengoptimalkan kinerja Platform
Transisi Energi dalam rangka mendukung transisi
energi.

(2) Pengelolaan Platform Transisi Energi se bagaimana

dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan berdasarkan
prinsip:
- akuntabilitas, yaitu seluruh kegiatan dalam rangka
pengelolaan Platform Transisi Energi dapat
dipertanggungjawabkan oleh Manajer Platform dan
seluruh pihak yang terkait langsung dengan
pengelolaan Platform Transisi Energi;
- transparansi, yaitu keterbukaan informasi yang
berkaitan dengan kegiatan pengelolaan Platform
Transisi Energi, termasuk pelaksanaan transisi
energi dan kegiatan terkait yang dapat diakses oleh
publik; dan/ a tau
- terencana, yaitu pengelolaan Platform Transisi Energi
direncanakan secara sistematis dengan berlandaskan
pada kaidah pengelolaan risiko.

Untuk mendukung dan memperlancar pelaksanaan tugas
pengelolaan Platform Transisi Energi dalam rangka percepatan
transisi energi, Menteri:
- membentuk Komite Pengarah; dan
- memberikan penugasan kepada PT SMI (Persero) sebagai
Manajer Platform.

(1) Struktur Komite Pengarah terdiri atas:

• ketua;
• wakil ketua merangkap anggota; dan
• anggota.

(2) Ketua Komite Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a merupakan pimpinan tinggi madya di

lingkungan Kementerian Keuangan yang melaksanakan
tugas di bidang kebijakan fiskal, termasuk kebijakan
pendanaan dan pembiayaan transisi energi.

(3) Wakil Ketua Komite Pengarah merangkap anggota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan
pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian
Keuangan yang melaksanakan tugas di bidang
pengelolaan pembiayaan dan risiko.

jdih.kemenkeu.go.id

---

(4) Anggota Komite Pengarah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c merupakan pejabat paling rendah
setingkat pimpinan tinggi madya yang berasal dari unsur:
- kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan negara;
- kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya
mineral;
- kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang BUMN;
- kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan
kehutanan;
- kemen terian yang menyelenggarakan koordinasi,
sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian
dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang
kemaritiman dan investasi; dan
- kementerian yang menyelenggarakan koordinasi,
sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian
dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang
perekonomian.

( 1) Komite Pengarah memiliki tugas:
- menentukan proyek yang akan diajukan untuk
memperoleh fasilitas Platform Transisi Energi,
termasuk memutuskan prioritas pemanfaatan
Platform Transisi Energi;
- mengusulkan rekomendasi skema fasilitas Platform
Transisi Energi;
- mengevaluasi kebijakan dan pengelolaan Platform
Transisi Energi serta memberikan arahan dari hasil
evaluasi tersebut;
- mengoordinasikan penyelesaian permasalahan
pengelolaan Platform Transisi Energi; dan
- mengembangkan kerja sama lintas kementerian
terkait transisi energi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1), Komite Pengarah memiliki wewenang:
- memberikan arahan terkait pengelolaan Platform
Transisi Energi untuk memastikan pelaksanaannya
dilakukan sesuai dengan tujuan dan prinsip
pengelolaan Platform Transisi Energi sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- memberikan masukan terkait opsi penyediaan
dukungan fiskal melalui Platform Transisi Energi
untuk memastikan pelaksanaannya dilakukan
sesuai dengan kebijakan pemerintah dan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
- memberikan arahan terkait pelaksanaan koordinasi
dengan para pemangku kepentingan dalam
pengelolaan Platform Transisi Energi; dan
- memberikan pertimbangan, masukan, dan/ atau
persetujuan yang diperlukan oleh Manajer Platform
dalam rangka pengelolaan Platform Transisi Energi.

jdih.kemenkeu.go.id

---

(1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang

Komite Pengarah, dibentuk:
- tim teknis; dan
- sekretariat Komite Pengarah.

(2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri atas:
- ketua; dan
- anggota.

(3) Ketua tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a merupakan Staf Ahli Menteri yang melaksanakan
tugas di bidang ekonomi makro dan keuangan
in ternasional.

(4) Anggota tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b merupakan pejabat setingkat pimpinan tinggi
pratama dari unsur keanggotaan Komite Pengarah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).

(5) Keanggotaan sekretariat Komite Pengarah sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1) huruf b berasal dari unsur pegawai
pada unit kerja terkait di lingkungan yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan negara.

(6) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

memiliki tugas menyelenggarakan dukungan aspek teknis
dan substantif kepada Komite Pengarah.

(7) Sekretariat Komite Pengarah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b memiliki tugas menyelenggarakan
dukungan aspek operasional dan administratif kepada
Komite Pengarah.

( 1) Pendanaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dari
Komite Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
serta tim teknis dan sekretariat Komite Pengarah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bersumber dari:
- APBN; dan/atau
- sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Pengalokasian anggaran yang bersumber dari APBN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
sesuai dengan mekanisme APBN.

Komite Pengarah mengambil keputusan dalam suatu rapat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan tata kerja Komite
Pengarah, tim teknis, dan sekretariat Komite Pengarah
ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

jdih.kemenkeu.go.id

---

( 1) Manajer Platform memiliki tugas:
- melakukan koordinasi dengan para pemangku
kepentingan dalam rangka pengelolaan Platform
Transisi Energi;
- melakukan asesmen atas permohonan penyediaan
fasilitas Platform Transisi Energi;
- memberikan rekomendasi kepada Komite Pengarah
berdasarkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud
pada huruf b;
- mencari sumber pendanaan selain APBN yang
diperuntukkan bagi Platform Transisi Energi;
- menyediakan fasilitas Platform Transisi Energi
kepada proyek yang memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5,
dan/ atau Pasal 6 sesuai dengan keputusan
penugasan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
- melakukan evaluasi atas kerja sama dengan pihak
ketiga dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada
Komite Pengarah; dan
- memberikan masukan dan/ atau pertimbangan
kepada Komite Pengarah, dalam hal dibutuhkan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1), Manajer Platform memiliki wewenang:
- menerima permohonan penyediaan fasilitas Platform
Transisi Energi;
- melakukan perjanjian dengan penerima fasilitas
Platform Transisi Energi;
- meminta laporan dari penerima fasilitas Platform
Transisi Energi;
- mengadakan, menunjuk, dan/ a tau melakukan kerja
sama dengan pihak ketiga; dan
- melakukan pengawasan dan pengendalian atas
pelaksanaan penyediaan fasilitas Platform Transisi
Energi.

( 1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang pengelolaan
Platform Transisi Energi, Manajer Platform menjalankan
fungsi kesekretariatan Manajer Platform.

(2) Fungsi kesekretariatan Manajer Platform sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1) memiliki tugas menyelenggarakan
dukungan aspek operasional dan administratif kepada
Manajer Platform.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi kesekretariatan

Manajer Platform diatur oleh Manajer Platform.

Manajer Platform bertanggung jawab melaksanakan
pengelolaan Platform Transisi Energi dengan itikad baik dan
penuh kehati-hatian, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

jdih.kemenkeu.go.id

---

BABV

( 1) Manajer Platform dapat melakukan Kerja Sama
Pendanaan dengan:
- lembaga keuangan internasional; dan/ atau
- lembaga/badan lainnya.

(2) Kerja Sama Pendanaan dengan lembaga keuangan

internasional dan/ atau lembaga/badan lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
- menciptakan mekanisme blended finance yang
terkoordinasi dan terintegrasi dengan memanfaatkan
instrumen yang tersedia pada lembaga keuangan
internasional atau lembaga/badan lainnya tersebut
dalam rangka pengelolaan Platform Transisi Energi;
dan/atau
- meningkatkan kapasitas Platform Transisi Energi
melalui sumber lain yang sah untuk mendukung
percepatan transisi energi sektor Ketenagalistrikan
yang berkeadilan (just) dan terjangkau (affordable).

(1) Lembaga keuangan internasional sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a meliputi:
- lembaga yang dibentuk berdasarkan perjanjian
internasional, baik multilateral, regional maupun
bilateral;
- lembaga yang didirikan oleh satu negara yang
memiliki hubungan diplomatik dan/ atau
perdagangan dengan pemerintah untuk mendukung
pembangunan ekonomi secara internasional melalui
penyelenggaraan kegiatan pembiayaan pembangunan,
termasuk pembiayaan infrastruktur; dan / a tau
- forum atau program kerja sama multilateral, regional,
atau bilateral yang diselenggarakan untuk tujuan
yang sejalan dengan tujuan pembentukan Platform
Transisi Energi, diantaranya forum kerja sama di
bidang pembiayaan perubahan iklim dan/ atau
pembangunan yang berkelanjutan.

(2) Lembaga/badan lainnya sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 20 ayat (1) huruf b meliputi:

- badan layanan umum, baik yang dibentuk oleh
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang
melaksanakan tugas dan fungsi untuk melakukan
pengelolaan suatu dana khusus yang peruntukannya
mencakup kegiatan penyediaan instrumen
pembiayaan;
- lembaga atau badan yang didirikan berdasarkan
hukum Indonesia dalam rangka mendukung
perekonomian. dan/atau pembangunan
berkelanjutan yang lingkup kegiatannya mencakup
penyediaan dan/ atau instrumen pembiayaan;

jdih.kemenkeu.go.id

---

- lembaga atau badan yang didirikan di negara yang
memiliki hubungan diplomatik dan/ atau
perdagangan dengan Indonesia, baik yang bersifat
komersial maupun non-komersial, yang mendukung
pembiayaan perubahan iklim dan/atau pembiayaan
pembangunan yang berkelanjutan;
- lembaga filantropi; dan/ atau
- funds/dana untuk menyelenggarakan kegiatan di
bidang pembiayaan pembangunan, pembiayaan
infrastruktur, maupun di bidang perubahan iklim
(climate change).

(1) Kerja Sama Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 20 ayat (1) dilakukan melalui Perjanjian Kerja Sama

Pendanaan, serta pembuatan dan penandatanganan
perjanjian turunannya atau dokumen turunannya:
- yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari
perjanjian atau kerja sama pembiayaan yang
dilakukan Menteri dengan lembaga keuangan
in ternasional/ lembaga/ badan lainnya terse but;
dan/atau
- yang dilakukan berdasarkan mekanisme yang
berlaku pada Manajer Platform dengan
memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri ini.

(2) Perjanjian Kerja Sama Pendanaan dapat pula memuat

ketentuan mengenai:
- bantuan teknis (technical assistance); dan/atau
- bantuan dalam bentuk in-kind lainnya.

(3) Penyediaan bantuan teknis (technical assistance) atau

penyediaan bantuan dalam bentuk in-kind lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk:
- mendukung atau membantu penyiapan transaksi
dalam rangka pengelolaan Platform Transisi Energi
berdasarkan Peraturan Menteri 1n1, termasuk
perancangan struktur transaksi pembiayaan
kreatif/inovatif dalam rangka mengoptimalkan
pengelolaan Platform Transisi Energi;
- menyediakan sumber daya manusia, termasuk
konsultan dan/ atau tenaga ahli, untuk mendukung
atau membantu dalam:
1. penelaahan dan/atau penyiapan terhadap
proposal, permohonan, dan/atau dokumen, baik
teknik, keuangan maupun hukum;
1. penyusunan pedoman dan kualifikasi yang perlu
dibuat berdasarkan Peraturan Menteri ini;
1. penyusunan standar yang memenuhi ekspektasi
internasional mengenai aspek investasi
dan/ atau pembiayaan proyek penyediaan
infrastruktur sektor Ketenagalistrikan atau
energi baru terbarukan lainnya, termasuk
pemenuhan persyaratan di bidang lingkungan
hidup, social dan tata kelola yang baik
(environmental, social and governance) dan/atau

jdih.kemenkeu.go.id

---

pemenuhan kriteria dan/ atau persyaratan
sebagai proyek infrastruktur hijau; dan/ atau
1. mendukung atau membantu pelaksanaan tugas
Komite Pengarah; dan/ atau
- menyediakan bentuk dukungan lainnya dalam
rangka pengelolaan Platform Transisi Energi.

Kerja Sama Pendanaan dituangkan dalam Perjanjian Kerja
Sama Pendanaan yang ditandatangani oleh:
- Manajer Platform; dan
- pihak yang memiliki kewenangan pada lembaga keuangan
internasional dan/ atau lembaga/badan lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

(1) Jenis fasilitas Platform Transisi Energi yang dapat

disediakan oleh Manajer Platform berupa:
- fasilitas pinjaman atau bentuk pembiayaan lainnya;
dan/atau
- fasilitas melalui skema kerja sama pemerintah
dengan Badan U saha.

(2) Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dapat diberikan dukungan pemerintah berupa:
- pelaksanaan investasi pemerintah sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan di
bidang investasi pemerintah;
- penjaminan pemerintah sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan mengenai jaminan
pemerintah pusat atas pembiayaan infrastruktur
melalui pinjaman langsung dari lembaga keuangan
internasional kepada BUMN; dan/atau
- dukungan lainnya sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan di bidang fiskal.

(3) Imbal hasil untuk pemerintah atas dana dukungan yang

disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
maksimal sebesar imbal hasil Surat Utang Negara Seri
Benchmark dengan tenor setara jangka waktu investasi
atau yang terdekat pada tahun berkenaan.

(4) Penetapan imbal hasil sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang investasi pemerintah.

(5) Terhadap penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b, dapat diberikan dukungan
pemerintah dan/ a tau jaminan pemerintah sesuai
ketentuan perundang-undangan mengenai kerja sama
pemerintah dengan Badan U saha dalam penyediaan
infrastruktur.

jdih.kemenkeu.go.id

---

( 1) Pihak yang dapat mengajukan permohonan fasilitas
Platform Transisi Energi sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 24 ayat (1) adalah:

- PT PLN (Persero);
- anak perusahaan PT PLN (Persero);
- Badan Usaha pemegang perizinan berusaha kegiatan
usaha penyediaan tenaga listrik;
- pemegang saham Badan U saha pemegang perizinan
berusaha kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik;
- penyandang dana (sponsor) Badan Usaha pemegang
perizinan berusaha kegiatan usaha penyediaan
tenaga listrik;
- investor; dan/ a tau
- calon penerima fasilitas Platform Transisi Energi
terkait lainnya.

(2) Manajer Platform melakukan penelitian atas permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk verifikasi
pihak pemohon.

(3) Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), permohonan dinyatakan layak untuk
ditindaklanjuti, Manajer Platform melakukan asesmen
atas permohonan penyediaan fasilitas Platform Transisi
Energi yang diajukan oleh pihak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(4) Manajer Platform menyampaikan hasil asesmen

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan rekomendasi
dari hasil asesmen tersebut kepada Komite Pengarah.

(5) Komite Pengarah melakukan penelaahan dan pembahasan

atas hasil asesmen dan rekomendasi yang disampaikan
oleh Manajer Platform sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Dalam rangka penelahaan dan pembahasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5), Komite Pengarah dapat
mengundang Manajer Platform, PT PLN (Persero),
dan/ atau pihak lain yang terkait.

( 1) Komite Pengarah menyampaikan rekomendasi putusan
atas proyek yang akan mendapatkan fasilitas, termasuk
dukungan yang akan diberikan melalui Platform Transisi
Energi kepada Kepala Badan Kebijakan Fiskal.

(2) Kepala Badan Kebijakan Fiskal menyampaikan

rekomendasi dari Komite Pengarah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

(3) Menteri melalui Kepala Badan Kebijakan Fiskal

menyampaikan putusan atas rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada Manajer Platform.

(1) Manajer Platform memanfaatkan dana yang diperoleh dari

Kerja Sama Pendanaan untuk kegiatan operasional dan
kesekretariatan Manajer Platform dan Komite Pengarah.

jdih.kemenkeu.go.id

---

(2) Dalam hal pemanfaatan pendanaan dari Kerja Sama

Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
mencukupi, Menteri dapat memberikan dukungan kepada
Manajer Platform melalui pendanaan kegiatan operasional
dan kesekretariatan Manajer Platform dan Komite
Pengarah.

(3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

berupa penggantian biaya dan/ atau margin yang wajar
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan
memperhatikan kemampuan keuangan negara.

(4) Dalam pembayaran dana penggantian biaya dan/ atau

margin yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Menteri selaku Pengguna Anggaran menetapkan pejabat
pimpinan tinggi pratama definitif dan berstatus pegawai
negeri sipil di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal yang
melaksanakan tugas dan fungsi kebijakan pembiayaan
perubahan iklim dan multilateral sebagai KPA.

(5) Dalam hal KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

berhalangan, Menteri menetapkan 1 (satu) pejabat
pimpinan tinggi pratama definitif dan berstatus pegawai
negeri sipil di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal sebagai
pelaksana tugas KPA.

(6) Keadaan berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) merupakan suatu keadaan yang menyebabkan pejabat

definitif yang ditetapkan sebagai KPA sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) atau pejabat yang ditetapkan
se bagai pelaksana tugas KPA se bagaimana dimaksud pada
ayat (5):
- tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan;
- masih terisi namun pejabat definitif yang ditetapkan
sebagai KPA tidak dapat melaksanakan tugas
melebihi 45 (empat puluh lima) hari kerja; dan/atau
- masih terisi namun pejabat definif berstatus non
pegawai negeri sipil.

(7) Penetapan pejabat pimpinan tinggi pratama sebagai

pelaksana tugas KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
berakhir dalam hal KPA sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) telah terisi kembali oleh pejabat definitifyang berstatus

sebagai pegawai negeri sipil.

(8) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengajukan

usulan alokasi atas penggantian biaya dan/ atau margin
yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai
mekanisme anggaran berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(9) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan

pembayaran penggantian biaya dan/ atau margin yang
wajar setelah mendapatkan usulan dari Manajer Platform.

(10) Dalam hal diperlukan, KPA sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dapat menyesuaikan perhitungan penggantian
biaya dan/ atau margin yang wajar dengan
mempertimbangkan kinerja Manajer Platform.
( 11) Pembayaran dana penggantian biaya dan/ atau margin
yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
dilaksanakan sesua1 dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

jdih.kemenkeu.go.id

---

Pembayaran dana penggantian biaya dan/ atau margin yang
wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (9)
dilaksanakan berdasarkan hasil reviu dari Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan.

PELAPORAN

(1) Manajer Platform menyusun laporan pengelolaan Platform

Transisi Energi setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu
dalam hal diperlukan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- rincian jumlah dan penerima fasilitas yang
disalurkan melalui Platform Transisi Energi;
- bentuk fasilitas yang telah diberikan oleh Manajer
Platform;
- kegiatan yang dilakukan untuk mendukung
pengelolaan Platform Transisi Energi dan efektivitas
pelaksanaan transisi energi;
- pelaksanaan Kerja Sama Pendanaan, termasuk hasil
evaluasi atas kerja sama dengan pihak ketiga; dan
- hal lain yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama
Pendanaan.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

disampaikan kepada Menteri c.q. Kepala Badan Kebijakan
Fiskal dengan tembusan kepada Direktur Jenderal
Perbendaharaan, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dan
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Menteri melalui Komite Pengarah melakukan evaluasi
kebijakan dan pengelolaan Platform Transisi Energi terhadap
pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

(1) Komite Pengarah dan Manajer Platform menyusun laporan

kegiatan operasional masing-masing sehubungan dengan
pelaksanaan tugas dan wewenangnya 1 (satu) kali dalam
1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- kegiatan yang dilaksanakan menggunakan APBN
dan/atau sumber lain yang sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat ( 1);
- rincian penggunaan pendanaan yang bersumber dari
APBN dan/ atau sumber lain yang sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat ( 1); dan
- hal lain yang perlu untuk dilaporkan.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Menteri c.q. Kepala Badan Kebijakan
Fiskal.

jdih.kemenkeu.go.id

---

Menteri melalui Kepala Badan Kebijakan Fiskal melakukan
evaluasi operasional Platform Transisi Energi terhadap
pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, segala
perikatan/perjanjian/kesepakatan bersama yang telah dibuat
oleh PT SMI (Persero) dalam kaitannya dengan penugasan
kepada PT SMI (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 275/KMK.010/2022 tentang Penugasan
kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi
Infrastruktur dalam rangka Pemberian Dukungan Fiskal
melalui Kerangka Pendanaan dan Pembiayaan untuk
Percepatan Transisi Energi di sektor Ketenagalistrikan sebelum
berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku
sampai dengan berakhirnya jangka waktu
perikatan/perjanjian/kesepakatan bersama tersebut.

BABX

Peraturan Menteri 1m mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

jdih.kemenkeu.go.id

---

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2023

ttd.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2023

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

Ditandatangani secara elektronik

jdih.kemenkeu.go.id