PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut
Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
1. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya
disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
1. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat PPh adalah
Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang PPh.

---

1. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN
adalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang PPN.
1. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya
disingkat PPnBM adalah Pajak Penjualan atas Barang Mewah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN.
1. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB
adalah Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan.
1. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender
kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak
sama dengan tahun kalender.
1. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi
Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan
pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu
sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang KUP.
1. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP
adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai
sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan
sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
1. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya
disingkat NTPN adalah nomor tanda bukti pembayaran atau
penyetoran ke kas negara yang diterbitkan melalui modul
penerimaan negara atau oleh sistem penerimaan negara yang
dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
1. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI
adalah orang bangsa Indonesia asli atau orang bangsa lain
yang telah disahkan sebagai warga negara Indonesia

---

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.
1. Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah
setiap orang yang bukan WNI.
1. Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek
Pajak Luar Negeri adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak
yang menerangkan bahwa WNI memenuhi persyaratan
menjadi subjek pajak luar negeri.
1. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang selanjutnya
disingkat P3B adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia
dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra dalam
rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan
pengelakan pajak.
1. Pemberi Kerja adalah badan hukum atau badan-badan lainnya
yang mempekerjakan WNA dengan membayar upah atau
imbalan dalam bentuk lain.
1. Dividen adalah bagian laba yang diterima atau diperoleh
pemegang saham.
1. Laba Setelah Pajak adalah laba setelah pajak komprehensif.
1. Laba Ditahan adalah akumulasi Laba Setelah Pajak yang tidak
dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk Dividen
yang digunakan untuk membiayai berbagai kepentingan
perusahaan.
21 . Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat
BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan
haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur tentang pengelolaan keuangan haji.
1. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat
BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga
negara yang akan menunaikan ibadah haji.
1. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya
disebut BPIH Khusus adalah sejumlah dana yang harus
dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji
khusus.

---

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang
meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya,
serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan
landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang
yang mengatur mengenai kepabeanan.
1. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual,
penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang
dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
1. Barang Kena Pajak yang selanjutnya disingkat BKP adalah
barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.
1. Jasa Kena Pajak yang selanjutnya disingkat JKP adalah jasa
yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.
1. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa
pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya
menghasilkan barang, meng1mpor barang, mengekspor
barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan
barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan
usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan
jasa dari luar Daerah Pabean.
1. Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disingkat PKP adalah
Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau
penyerahan JKP yang dikenai pajak berdasarkan Undang-
Undang PPN.
1. PKP Belum Melakukan Penyerahan adalah PKP belum
melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP,
dan/atau ekspor JKP.
1. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah
kantor pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
tempat Wajib Pajak terdaftar, tempat PKP dikukuhkan,
dan/ atau tern pat objek pajak PBB diadministrasikan.
1. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya
disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara
Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa
Bendahara Umum Negara.

---

1. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh
PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP.
1. Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar
oleh PKP karena perolehan BKP dan/ atau perolehan JKP
dan/ atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah
Pabean dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean
dan/atau impor BKP.
1. Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh
PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP,
ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan/ atau
ekspor JKP.
1. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran
pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir
atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
1. lnformasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data
elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,
gambar, peta, rancangan, foto, electronic data
interchange (EDI), surat elektronik (electronic maiij, telegram,
teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode
akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki
arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu
memahaminya.
1. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas
Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait
dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai
alat verifikasi dan autentikasi.
1. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah perdagangan
yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat
dan prosedur elektronik.
1. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk
sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang
tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan.

j

---

1. Surat Keputusan Pemberian lmbalan Bunga yang selanjutnya
disingkat SKPIB adalah surat keputusan yang menentukan
besarnya imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak.
1. Surat Keputusan Perhitungan Pemberian Imbalan Bunga yang
selanjutnya disingkat SKPPIB adalah surat keputusan yang
digunakan sebagai dasar untuk memperhitungkan imbalan
bunga dalam SKPIB dengan Utang Pajak dan/ atau pajak yang
akan terutang.
1. Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga yang selanjutnya
disingkat SPMIB adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala KPP
atas nama Menteri Keuangan untuk membayar imbalan bunga
kepada Wajib Pajak.
1. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
yang selanjutnya disingkat SKPKPP adalah surat keputusan
yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat
Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
1. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat
SP2D adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala KPPN selaku
Kuasa Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan
pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara berdasarkan SPMIB.
1. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah pembahasan
antara Wajib Pajak dan pemeriksa pajak atas temuan
pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara
pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang ditandatangani
oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi pokok pajak terutang
baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dan
perhitungan sanksi administrasi.
4 7. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah
arsip data dalam bentuk softcopy yang disimpan dalam media
penyimpanan digital.

---

(1) Orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negen

merupakan orang pribadi WNI maupun WNAyang:
- bertempat tinggal di Indonesia;
- berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh
tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; atau
- dalam suatu Tahun Pajak berada di Indonesia dan
mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

(2) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang
pribadi yang:
- bermukim di suatu tempat di Indonesia yang:
1. dikuasai atau dapat digunakan setiap saat;
1. dimiliki, disewa, atau tersedia untuk digunakan; dan
1. bukan sebagai tempat persinggahan oleh orang
pribadi tersebut;
- memiliki pusat kegiatan utama di Indonesia yang
digunakan oleh orang pribadi sebagai pusat kegiatan atau
urusan pribadi, sosial, ekonomi, dan/ atau keuangan di
Indonesia; atau
- menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di
Indonesia, antara lain aktivitas yang menjadi kegemaran
atau hobi.

(3) Jangka waktu 183 (seratus delapan puluh tiga) hari

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan
dengan menghitung lamanya subjek pajak orang pribadi
berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan,
baik secara terus menerus atau terputus-putus dengan bagian
dari hari dihitung penuh sebagai 1 (satu) hari.

J

---

(4) Subjek pajak orang pribadi dianggap mempunyai niat untuk

bertempat tinggal di Indonesia sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) huruf c dapat dibuktikan dengan dokumen berupa:
- Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP);
- Visa Tinggal Terbatas (VITAS) dengan masa berlaku lebih
dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari;
- Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dengan masa berlaku lebih
dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari;
- kontrak atau perjanjian untuk melakukan pekerjaan,
usaha, atau kegiatan yang dilakukan di Indonesia selama
lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari; atau
- dokumen lain yang dapat menunjukkan niat untuk
bertempat tinggal di Indonesia, seperti kontrak sewa
tempat tinggal lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga)
hari atau dokumen yang menunjukkan pemindahan
anggota keluarga.

(1) Orang pribadi yang menjadi subjek pajak luar negen

merupakan:
- orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia;
- WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari
183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalamjangka waktu
12 (dua belas) bulan; atau
- WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 (seratus
delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua
belas) bulan serta memenuhi persyaratan:
1. bertempat tinggal secara permanen di suatu tempat
di luar Indonesia yang bukan merupakan tempat
persinggahan;
1. memiliki pusat kegiatan utama yang menunjukkan
keterikatan pribadi, ekonomi, dan/ atau sosial di luar
Indonesia, yang dapat dibuktikan dengan:
- suam1 atau isteri, anak-anak, dan/ atau
keluarga terdekat bertempat tinggal di luar
Indonesia;

j

---

- sumber penghasilan berasal dari luar Indonesia;
dan/atau
- menjadi anggota orgamsas1 keagamaan,
pendidikan, sosial, dan/ atau kemasyarakatan
yang diakui oleh pemerintah negara setempat;
1. memiliki tempat menjalankan kebiasaan atau
kegiatan sehari-hari di luar Indonesia;
1. menjadi subjek pajak dalam negen negara atau
yurisdiksi lain; dan/ atau
1. persyaratan tertentu lainnya.

(2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c angka 1, angka 2, dan angka 3 dipenuhi secara
berjenjang dengan ketentuan:
- pemenuhan persyaratan bertempat tinggal di luar
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
angka 1 merupakan persyaratan yang harus dipenuhi;
- dalam hal WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari
183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalamjangka waktu
12 (dua belas) bulan telah memenuhi persyaratan
se bagaimana dimaksud pada huruf a, pemenuhan
persyaratan pusat kegiatan utama dan tempat
menjalankan kebiasaan di luar Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 3 tidak
harus dipenuhi sepanjang WNI yang bersangkutan tidak
lagi memenuhi persyaratan bertempat tinggal atau
bermukim di Indonesia se bagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2) huruf a;

- dalam hal yang bersangkutan memenuhi persyaratan
bertempat tinggal di luar Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 maupun
bertempat tinggal atau bermukim di Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a,
ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak
berlaku dan pemenuhan persyaratan dilanjutkan
berdasarkan persyaratan pusat kegiatan utama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2;

---

- dalam hal pemenuhan persyaratan dilanjutkan
sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan WNI yang
bersangkutan hanya memiliki pusat kegiatan utama di
luar Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c angka 2, pemenuhan persyaratan tempat
menjalankan kebiasaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c angka 3 tidak harus dipenuhi; dan
- dalam hal yang bersangkutan memenuhi persyaratan
bertempat tinggal dan pusat kegiatan utama di luar
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
angka 1 dan angka 2 sekaligus memenuhi persyaratan
bertempat tinggal dan pusat kegiatan utama di Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a
dan huruf b, ketentuan se bagaimana dimaksud pada
huruf d tidak berlaku dan pemenuhan persyaratan
dilanjutkan berdasarkan persyaratan tern pat
menjalankan kebiasaan di luar Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

angka 4 dan angka 5 merupakan persyaratan yang harus
dipenuhi.

(4) Persyaratan status subjek pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c angka 4 terpenuhi dalam hal WNI menjadi
subjek pajak dalam negeri negara atau yurisdiksi lain yang
dapat dibuktikan dengan surat keterangan domisili atau
dokumen lain yang menunjukkan status subjek pajak dari
otoritas pajak negara atau yurisdiksi lain tersebut dengan
ketentuan:
a . menggunakan bahasa Inggris;
- paling sedikit mencantumkan informasi mengenai:
1. nama WNI terse but;
1. tanggal penerbitan;
1. periode berlakunya; dan
1. nama dan ditandatangani atau diberi tanda setara
dengan tanda tangan oleh pejabat yang berwenang

---

sesuai dengan kelaziman di negara atau yurisdiksi
yang bersangkutan; dan
- periode sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3
berakhir paling lama 6 (enam) bulan se belum permohonan
penetapan status subjek pajak kepada Direktur Jenderal
Pajak.

(5) Persyaratan tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c angka 5 yaitu:
- telah menyelesaikan kewajiban perpajakan atas seluruh
penghasilan yang diterima atau diperoleh selama WNI
tersebut menjadi subjek pajak dalam negeri; dan
- telah memperoleh Surat Keterangan WNI Memenuhi
Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri yang
diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

( 1) Untuk memperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b, WNI sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c harus:
- menyampaikan permohonan penetapan status subjek
pajak yang menyatakan bahwa WNI tersebut memenuhi
persyaratan sebagai subjek pajak luar negeri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3),
ayat (4), dan ayat (5) huruf a; dan
- melampirkan dokumen yang dapat membuktikan
pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan

ayat (5) huruf a.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan mengajukan permohonan secara elektronik melalui
saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(3) Dalam hal saluran tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) belum tersedia, permohonan dapat dilakukan secara
tertulis dengan menyampaikan:
- secara langsung; atau

---

- melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa
kurir dengan bukti pengiriman surat,
ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

(4) Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak, berdasarkan

hasil penelitian menerbitkan:
- Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi
Subjek Pajak Luar Negeri dalam hal WNI telah memenuhi
ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3),
ayat (4), dan ayat (5); atau
- surat penolakan atas permohonan dalam hal WNI tidak
memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c,
ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5),
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima
lengkap.

(5) Dalam hal batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) telah terlewati dan Kepala KPP atas
nama Direktur Jenderal Pajak belum memberikan keputusan,
permohonan WNI dianggap diterima.

(6) Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan

Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek
Pajak Luar Negeri dalamjangka waktu paling lama 5 (lima) hari
setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
terlewati.

(7) Ketentuan mengenai bentuk dokumen berupa:

- permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a;
- Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi
Subjek Pajak Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf a; dan
- surat penolakan atas permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b,
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(8) Dalam hal di kemudian hari ditemukan data dan/ atau

informasi bahwa kewajiban perpajakan belum atau belum

---

sepenuhnya terpenuhi oleh WNI yang memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, ayat (2),
ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Direktur Jenderal Pajak dapat
menerbitkan ketetapan pajak berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(1) WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c

diperlakukan sebagai orang pribadi yang meninggalkan
Indonesia untuk selama-lamanya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2A Undang-Undang PPh dan menjadi subjek pajak
luar negeri sejak meninggalkan Indonesia.

(2) WNI yang pada saat akan meninggalkan Indonesia dapat

menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki niat untuk
menjadi subjek pajak luar negeri berdasarkan ketentuan
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan
ayat (5), dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan
sebagai Wajib Pajak nonefektif pada saat akan meninggalkan
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara
perpajakan.

(3) Permohonan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak nonefektif

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Wajib
Pajak melalui:
- KPP tempat Wajib Pajak terdaftar;
- Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
yang berada di dalam wilayah kerja KPP tempat Wajib
Pajak terdaftar; atau
- saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal
Pajak.

(4) Permohonan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak nonefektif

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan
melampirkan dokumen pendukung yang dapat membuktikan
niat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kewajiban
perpajakannya telah terpenuhi.

J

---

(5) WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap harus

melengkapi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan
ayat (5) dalam hal telah secara nyata berada di luar Indonesia
lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka
waktu 12 (dua belas) bulan dengan mengajukan permohonan
se bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1).

Pasal6

(1) WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan

Pasal 5 ayat (2) yang tidak menerima atau memperoleh

penghasilan yang bersumber dari Indonesia tidak dikenai PPh
di Indonesia.

(2) Dalam hal WNI sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) menerima atau memperoleh penghasilan yang
bersumber dari Indonesia, penghasilan tersebut dikenai PPh
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan yang berlaku bagi subjek pajak luar negeri.

(3) Dalam hal WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)

di kemudian hari diketahui secara nyata tidak memenuhi
persyaratan sebagai subjek pajak luar negeri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3),
ayat (4), dan ayat (5) atau tidak melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), terhadap WNI
dimaksud:
- penetapan sebagai Wajib Pajak nonefektif menjadi batal;
- tetap merupakan subjek pajak dalam negeri; dan
- dikenai pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku
bagi subjek pajak dalam negeri.

(4) Dalam hal terhadap WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

terdapat pemotongan PPh Pasal 26 Undang-Undang PPh sejak
penetapan sebagai Wajib Pajak nonefektif hingga pembatalan
sebagai Wajib Pajak nonefektif, PPh Pasal 26 dimaksud dapat
dikreditkan dalam menghitung pajak terutang untuk Tahun
Pajak yang bersangkutan.

J

---

Bagian Kedua
Kriteria Keahlian Tertentu serta Tata Cara Pengenaan
Pajak Penghasilan bagi Warga Negara Asing

(1) Atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1)

Undang-Undang PPh, baik yang berasal dari Indonesia
maupun dari luar Indonesia, dikenai PPh sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), WNA yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai PPh hanya atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia
dengan ketentuan:
- memiliki keahlian tertentu; dan
- berlaku selama 4 (em pat) Tahun Pajak yang dihitung sejak
menjadi subjek pajak dalam negeri.

(3) Termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau

diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh WNA
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan di
Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang
dibayarkan di luar Indonesia.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku

terhadap WNA yang memanfaatkan P3B antara Pemerintah
Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra
P3B tempat WNA memperoleh penghasilan dari luar Indonesia.

(1) WNA dengan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi tenaga kerja asing yang

menduduki pos jabatan tertentu dan peneliti asing.

(2) WNA dengan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) yang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja, wajib memenuhi
persyaratan mengenai:

---

- penggunaan tenaga kerja asmg yang dapat menduduki
pos jabatan tertentu yang ditetapkan oleh menteri yang
membidangi urusan pemerintah di bidang
ketenagakerjaan; atau
- peneliti asmg yang ditetapkan oleh menteri yang
membidangi urusan pemerintah di bidang riset.

(3) Kriteria keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:
- berkewarganegaraan asing;
- memiliki keahlian di bidang ilmu pengetahuan, teknologi,
dan/ atau matematika, yang dibuktikan dengan:
1. sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh lembaga
yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia atau
pemerintah negara asal tenaga kerja asing;
1. ijazah pendidikan; dan/ atau
1. pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima)
tahun,
di bidang ilmu atau bidang kerja yang sesuai dengan
bidang keahlian tersebut; dan
- memiliki kewajiban untuk melakukan alih pengetahuan.

(4) Ketentuan mengenai pos jabatan tertentu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

lnl.

(1) Jangka waktu 4 (empat) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dihitung sejak WNA pertama kali
menjadi subjek pajak dalam negeri.

(2) Dalam hal pada jangka waktu 4 (empat) Tahun Pajak

se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) WNA meninggalkan
Indonesia, batas akhir jangka waktu tersebut tetap dihitung
sejak WNA pertama kali menjadi subjek pajak dalam negeri.

J www.jdih.kemenkeu.go.id

---

WNA dapat memilih untuk dikenai PPh hanya atas penghasilan
yang diterima atau diperoleh di Indonesia atau memanfaatkan P3B
antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau
yurisdiksi mitra tempat WNA memperoleh penghasilan dari luar
Indonesia.

(1) WNA yang memilih untuk dikenai PPh hanya atas penghasilan

yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) harus mengajukan
permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menggunakan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan mengajukan permohonan secara elektronik melalui
saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(4) Dalam hal saluran tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) belum tersedia, permohonan dapat dilakukan secara
tertulis dengan menyampaikan:
- secara langsung; atau
- melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa
kurir dengan bukti pengiriman surat,
ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

(5) Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak, berdasarkan

hasil penelitian menerbitkan:
- surat persetujuan atas permohonan pengenaan PPh
hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari
Indonesia, apabila persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 terpenuhi; atau
- surat penolakan atas permohonan pengenaan PPh hanya
atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari
Indonesia, apabila persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 tidak terpenuhi,

I www.jdih.kemenkeu.go.id

---

dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima
lengkap.

(6) Ketentuan mengenai bentuk dokumen berupa:

- surat persetujuan atas permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf a; dan
- surat penolakan atas permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf b,
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) WNA melaporkan penghasilan melalui Surat Pemberitahuan

Tahunan atas:
- penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia,
jika diterbitkan surat persetujuan atas permohonan
pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima
atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a; atau
- penghasilan yang diterima atau diperolehnya dari
Indonesia dan dari luar Indonesia, jika diterbitkan surat
penolakan atas permohonan pengenaan PPh hanya atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b.

(2) Sebelum melaporkan penghasilan sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1), WNA melakukan penghitungan penghasilan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan mengenai penghi tungan pengenaan PPh

hanya atas penghasilan yang di terima atau diperoleh dari
Indonesia tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

(1) WNA dengan keahlian tertentu yang telah menjadi subjek pajak

dalam negeri sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dapat

J www.jdih.kemenkeu.go.id

---

dikenai PPh hanya atas penghasilan yang diterima
atau diperoleh dari Indonesia sepanJang memenuhi
persyaratan:
- jangka waktu 4 (empat) Tahun Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b belum
terlampaui; dan
- mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (1).

(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b disetujui, pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang
diterima atau diperoleh dari Indonesia dihitung sejak
berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja · sampai dengan berakhirnya jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b.

Bagian Ketiga
Kriteria, Tata Cara, dan Jangka Waktu Tertentu untuk lnvestasi,
Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Dividen
atau Penghasilan Lain yang Dikecualikan dari Objek Pajak, serta
Perubahan Batasan Dividen yang Diinvestasikan

Paragraf 1
Dividen yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

(1) Dividen yang dikecualikan dari objek PPh merupakan Dividen

yang berasal dari:
- dalam negeri; atau
- luar negeri,
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.

(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

Wajib Pajak dalam negeri.

( 1) Dividen yang berasal dari dalam negeri se bagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a yang diterima atau diperoleh

---

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek
PPh dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

(2) Dividen yang berasal dari dalam negeri sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a yang diterima atau diperoleh
Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek PPh.

( 1) Dalam hal Dividen se bagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (1) huruf a diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia kurang dari jumlah Dividen yang diterima
atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, Dividen
yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh.

(2) Selisih dari Dividen yang diterima atau diperoleh dikurangi

dengan Dividen yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenai PPh sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(1) Dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b yang diterima atau diperoleh
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
dikecualikan dari objek PPh.

(2) Dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus
diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan
usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dalam jangka waktu tertentu.

(3) Dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan:
- Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar
negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak; atau
- Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar
negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek
sesuai dengan proporsi kepemilikan saham.

J

---

Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negen
yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dikecualikan dari
objek PPh sebesar Dividen yang diinvestasikan di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu
tertentu.

Dalam hal Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar
negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 diinvestasikan di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia kurang dari Dividen yang diterima
atau diperoleh Wajib Pajak, Dividen yang diinvestasikan
dikecualikan dari pengenaan PPh.

Selisih dari Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
dikurangi dengan Dividen yang diinvestasikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 dikenai PPh sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 7 ayat (2), Dividen yang dibagikan berasal dari
badan usaha di luar negen yang sahamnya tidak
diperdagangkan di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 ayat (3) huruf b, harus diinvestasikan di wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu
tertentu, paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari
Laba Setelah Pajak.

(2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

diinvestasikan sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan
surat ketetapan pajak atas Dividen tersebut sehubungan
dengan penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang PPh.

---

(3) Dividen se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

yang diinvestasikan setelah Direktur Jenderal
Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas Dividen
terse but sehubungan dengan penerapan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-
Undang PPh, Dividen dimaksud tidak dikecualikan dari
pengenaan PPh.

(4) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

Dividen yang berasal dari Laba Setelah Pajak mulai Tahun
Pajak 2020, yang diterima atau diperoleh sejak tanggal 2
November 2020.

(1) Dalam hal Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

ayat (1) diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah
Laba Setelah Pajak, Dividen yang diinvestasikan dikecualikan
dari pengenaan PPh.

(2) Atas selisih dari 30% (tiga puluh persen) Laba Setelah Pajak

dikurangi dengan Dividen yang diinvestasikan di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenai PPh berdasarkan Pasal 17 Undang-
Undang PPh.

(3) Atas sisa Laba Setelah Pajak dikurangi dengan Dividen

yang diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah
dikurangi dengan selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
tidak dikenai PPh.

( 1) Dalam hal Dividen se bagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (1) diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Laba
Setelah Pajak, Dividen yang diinvestasikan dikecualikan dari
pengenaan PPh.

---

(2) Sisa Laba Setelah Pajak dikurangi dengan Dividen

yang diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dikenai PPh.

(1) Dividen yang dikecualikan dari objek PPh sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 ayat ( 1) merupakan Dividen
yang dibagikan berdasarkan:
- rapat umum pemegang saham; atau
- Dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Rapat umum pemegang saham atau Dividen interim

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk rapat sejenis
dan mekanisme pembagian Dividen sejenis.

Paragraf 2
Penghasilan Lain yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

(1) Penghasilan lain yang dikecualikan dari objek PPh merupakan

penghasilan lain yang berasal dari luar negeri yang diterima
atau diperoleh Wajib Pajak.

(2) Penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan:
- penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap
di luar negeri; atau
- penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha
tetap.

(3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

Wajib Pajak dalam negeri.

(1) Penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di

luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2)
huruf a yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dikecualikan

---

dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan atau
digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka
waktu tertentu.

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha
tetap di luar negeri harus diinvestasikan atau digunakan
untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu,
paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Laba
Setelah Pajak.

Pasal27

(1) Dalam hal penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk

usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 ayat (2) diinvestasikan di wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia kurang dari 30% (tiga
puluh persen) dari jumlah Laba Setelah Pajak,
penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap
di luar negen yang diinvestasikan dikecualikan dari
pengenaan PPh.

(2) Selisih dari 30% (tiga puluh persen) Laba Setelah Pajak

dikurangi dengan penghasilan setelah pajak dari suatu
bentuk usaha tetap di luar negeri yang diinvestasikan
di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai PPh berdasarkan

Pasal 17 Undang-Undang PPh.

(3) Sisa Laba Setelah Pajak dikurangi dengan penghasilan

setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri
yang diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan atas selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
dikenai PPh.

---

(1) Dalam hal penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk

usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 ayat (2) diinvestasikan di wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia lebih dari 30% (tiga
puluh persen) dari jumlah Laba Setelah Pajak,
penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap
di luar negeri yang diinvestasikan dikecualikan dari
pengenaan PPh.

(2) Sisa Laba Setelah Pajak dikurangi dengan penghasilan

setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri
yang diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dikenai PPh.

(1) Penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha

tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dikecualikan dari
objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka
waktu tertentu.

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk
usaha tetap harus memenuhi syarat:
- penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri; dan
- bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar
negen.

(3) Penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha

tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
penghasilan yang berasal dari luar negeri yang bersumber dari
kegiatan usaha di luar negeri.

(1) Dalam hal penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk

usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)

---

diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
kurang dari jumlah penghasilan lain yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak, penghasilan dari luar negeri tidak
melalui bentuk usaha tetap yang diinvestasikan dikecualikan
dari pengenaan PPh.

(2) Selisih dari penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk

usaha tetap yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
dikurangi dengan penghasilan dari luar negeri tidak melalui
bentuk usaha tetap yang diinvestasikan di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenai PPh berdasarkan Pasal 17 Undang-
Undang PPh.

Paragraf 3
Kredit Pajak Luar Negeri

(1) Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di

luar negeri atas Dividen yang berasal dari luar negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau penghasilan
lain yang berasal dari luar negen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 yang dikecualikan dari objek PPh,
berlaku ketentuan:
- tidak dapat diperhitungkan dengan PPh yang terutang;
- tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang
penghasilan; dan/ atau
- tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak.

(2) Dalam hal Dividen yang berasal dari luar negeri atau

penghasilan lain yang berasal dari luar negeri yang diterima
atau diperoleh Wajib Pajak tidak seluruhnya diinvestasikan di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, penghitungan
kredit pajak atas pemotongan pajak di luar negeri dilakukan
secara proporsional.

---

Ketentuan mengenai penghitungan atas pengecualian dari objek
PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 19, Pasal 22,

Pasal 27, dan Pasal 30 tercantum dalam Lampiran VI yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 4
Kriteria, Tata Cara, dan Jangka Waktu Tertentu
untuk Investasi

Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 17,

Pasal 26, dan/ atau Pasal 29 harus memenuhi kriteria, tata cara,

dan jangka waktu tertentu.

Pasal34
Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 17,

Pasal 26, dan/ atau Pasal 29 dilakukan sesuai dengan kriteria

bentuk investasi:
- surat berharga Negara Republik Indonesia dan surat berharga
syariah Negara Republik Indonesia;
- obligasi atau sukuk Badan Usaha Milik Negara yang
perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- obligasi atau sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh
pemerintah yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa
Keuangan;
- investasi keuangan pada bank perseps1 termasuk bank
syariah;
- obligasi atau sukuk perusahaan swasta yang perdagangannya
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan
badan usaha;
- investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh
pemerintah;
- penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan
berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham;

j

---

1. penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan
berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham;
J. kerja sama dengan lembaga pengelola investasi;
- penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam
bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/ atau
1. bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(1) Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a

sampai dengan huruf e dan huruf 1, ditempatkan pada
instrumen investasi di pasar keuangan:
- efek bersifat utang, termasuk medium term notes;
- sukuk;
- saham;
- unit penyertaan reksa dana;
- efek beragun aset;
- unit penyertaan dana investasi real estat;
- deposito;
- tabungan;
1. giro;
J. kon trak berj angka yang di perdagangkan di bursa
berjangka di Indonesia; dan/ atau
- instrumen investasi pasar keuangan lainnya termasuk
produk asurans1 yang dikaitkan dengan investasi,
perusahaan pembiayaan, dana pensiun, atau modal
ventura, yang mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa
Keuangan.

(2) Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f

sampai dengan huruf k, ditempatkan pada instrumen investasi
di luar pasar keuangan:
- investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah
dengan badan usaha;

I

---

- investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan
oleh pemerintah;
- investasi pada properti dalam bentuk tanah dan/ atau
bangunan yang didirikan di atasnya;
- investasi langsung pada perusahaan di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
- investasi pada logam mulia berbentuk emas batangan
atau lantakan;
- kerja sama dengan lembaga pengelola investasi;
- penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya
dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan
kecil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah;
dan/atau
- bentuk investasi lainnya di luar pasar keuangan yang sah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan

huruf d dilakukan melalui mekanisme penyertaan modal ke
dalam perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas.

(4) Sektor yang menjadi prioritas pemerintah dalam investasi

sektor riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
meliputi sektor yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional.

(5) Properti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak

termasuk properti yang mendapatkan subsidi dari pemerintah.

(6) Logam mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf e merupakan emas batangan atau lantakan dengan
kadar kemurnian 99,99% (sembilan puluh sembilan koma
sembilan puluh sembilan persen).

(7) Emas batangan atau lantakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) merupakan emas yang diproduksi di Indonesia, dan
mendapatkan akreditasi dan sertifikat dari Standar Nasional
Indonesia (SNI) dan/ atau London Bullion Market Association
(LBMA).

I

---

Pasal36

(1) Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan

paling lambat:
a . akhir bulan ketiga, untuk Wajib Pajak orang pribadi; atau
- akhir bulan keempat, untuk Wajib Pajak badan,
setelah Tahun Pajak berakhir, untuk Tahun Pajak diterima
atau diperolehnya Dividen atau penghasilan lain.

(2) Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan

paling singkat selama 3 (tiga) Tahun Pajak terhitung sejak
Tahun Pajak Dividen atau penghasilan lain diterima atau diperoleh.

(3) Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak dapat

dialihkan, kecuali ke dalam bentu,k investasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35.

Paragraf 5
Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Dividen
atau Penghasilan Lain

(1) Pengecualian dari objek PPh atas Dividen yang berasal dari

dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
huruf a yang diterima atau diperoleh:
- Wajib Pajak orang pribadi dalam negen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1); atau
- Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (2),
dilaksanakan dengan melaporkan Dividen yang berasal dari
dalam negeri dalam Surat Pemberitahuan Tahunan sebagai
penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

(2) Dividen yang berasal dari dalam negeri yang dikecualikan dari

objek PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dilakukan pemotongan PPh oleh pemotong pajak tanpa Surat
Keterangan Bebas.

(3) Pengecualian dari objek PPh atas Dividen yang berasal dari luar

negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b
dilaksanakan dengan melaporkan Dividen yang berasal dari

---

luar negeri dalam Surat Pemberitahuan Tahunan sebagai
penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

Pengecualian dari objek PPh atas penghasilan lain yang berasal dari
luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan
dengan melaporkan penghasilan lain yang berasal dari luar negeri
dalam Surat Pemberitahuan Tahunan sebagai penghasilan yang
tidak termasuk objek pajak.

Pasal39
Dividen atau penghasilan lain yang tidak memenuhi kriteria bentuk
investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, tata cara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, danjangka waktu investasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, terutang PPh saat Dividen
atau penghasilan lain diterima atau diperoleh.

( 1) PPh yang terutang atas Dividen yang berasal dari dalam negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan/ atau

Pasal 39, wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi

dalam negeri dengan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor paling lama

tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak
Dividen diterima atau diperoleh.

(3) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pembayaran PPh

yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah
mendapat validasi dengan NTPN dianggap telah
menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh sesuai dengan
tanggal validasi.

(1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1),

Pasal 17 ayat (1), dan/atau Pasal 25 ayat (1) harus

menyampaikan laporan realisasi investasi.

I

---

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan secara
elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh
Direktur Jenderal Pajak.

(3) Dalam hal saluran tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) belum tersedia, penyampaian laporan dapat dilakukan
secara tertulis dengan menyampaikan:
- secara langsung; atau
- melalui pos atau perusahaan Jasa ekspedisi atau jasa
kurir dengan bukti pengiriman surat,
ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

(4) Wajib Pajak harus menyampaikan laporan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1):
- secara berkala paling lambat pada akhir bulan ketiga
untuk Wajib Pajak orang pribadi atau akhir bulan
keempat untuk Wajib Pajak badan setelah Tahun Pajak
berakhir; dan
- disampaikan sampai dengan tahun ketiga sejak Tahun
Pajak diterima atau diperolehnya Dividen atau
penghasilan lain.

(5) Ketentuan mengenai bentuk dokumen berupa laporan realisasi

investasi tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(6) Ketentuan mengenai penyampaian laporan tercantum dalam

Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Paragraf 6
Perubahan Batasan Dividen yang Diinvestasikan

Pasal42
Dalam hal terdapat kebutuhan perubahan batasan Dividen yang
diinvestasikan, batasan Dividen yang diinvestasikan dapat diubah.

I

---

Pasal43
Ketentuan mengena1 perubahan batasan Dividen yang
diinvestasikan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat ( 1)
diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Bagian Keempat
Dana Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan/ atau Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Penghasilan dari
Pengembangan Keuangan Haji dalam Bidang atau Instrumen
Keuangan Tertentu yang Dikecualikan dari
Objek Pajak Penghasilan

Pasal44
Penerimaan BPKH meliputi:
- setoran BPIH dan/ atau BPIH Khusus;
- nilai manfaat keuangan haji berupa penghasilan dari
pengembangan keuangan haji;
- dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji;
- dana abadi umat; dan/atau
- sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(1) Dana setoran BPIH dan/atau BPIH khusus sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dan penghasilan dari
pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen
keuangan terten tu se bagaimana dimaksud dalam Pasal 44
huruf b, yang diterima BPKH, dikecualikan dari objek PPh.

(2) Penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang

atau instrumen keuangan tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa:
- imbal hasil dari giro, deposito, sertifikat deposito, dan
tabungan, pada bank di Indonesia yang melaksanakan
kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, serta surat
berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
- imbal hasil dari obligasi syariah (sukuk), Surat Berharga
Syariah Negara, dan Surat Perbendaharaan Negara

---

Syariah, yang diperdagangkan dan/ atau dilaporkan
perdagangannya pad a bursa efek di Indonesia;
- Dividen yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri
atau penghasilan lain berupa penghasilan setelah pajak
atau penghasilan yang pajaknya dikecualikan atau
dikenakan pajak 0% (nol persen) dari suatu bentuk usaha
tetap maupun tidak melalui bentuk usaha tetap
di luar negeri;
- bagian laba yang diterima atau diperoleh dari pemegang
unit penyertaan kontrak investasi kolektif yang dapat
berupa imbal hasil dari reksadana syariah, kontrak
investasi kolektif efek beragun aset, kontrak investasi
kolektif dana investasi real estat, kontrak investasi kolektif
dana investasi infrastruktur, dan/ atau kontrak investasi
kolektif berdasarkan prinsip syariah sejenis; dan/ atau
- penjualan investasi dalam bentuk emas batangan atau
rekening emas yang dikelola lembaga keuangan syariah,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

huruf b, huruf c, dan huruf d, serta pembelian emas batangan
atau rekening emas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf e dikecualikan dari pemotongan dan/ atau
pemungutan PPh.

(4) Pengecualian dari pemotongan dan/ atau pemungutan PPh

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan
surat keterangan tidak dilakukan pemotongan dan/ atau
pemungutan PPh.

(5) Untuk memperoleh surat keterangan tidak dilakukan

pemotongan dan/atau pemungutan PPh sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), BPKH harus menyampaikan
permohonan kepada Kepala KPP tempat BPKH terdaftar.

(6) Ketentuan mengenai bentuk permohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

lnl.

---

(7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan

dengan menyampaikan:
- secara langsung; atau
- melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa
kurir dengan bukti pengiriman surat,
ke KPP tempat BPKH terdaftar.

(8) Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan

surat keterangan tidak dilakukan pemotongan dan/ atau
pemungutan PPh dalamjangka waktu paling lama 5 (lima) hari
kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
diterima lengkap.

(9) Ketentuan mengena1 bentuk dokumen berupa surat

keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum
dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

(10) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

menjadi dasar bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi
dengan BPKH untuk tidak melakukan pemotongan dan/ atau
pemungutan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(11) Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek PPh sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk penghasilan dari
pengembangan dana abadi umat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 huruf d.
( 12) Dalam hal penghasilan dari pengembangan dana abadi umat
sebagaimana dimaksud pada ayat (11) yang dikenai PPh
bersifat final tidak dilakukan pemotongan dan/ atau
pemungutan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPKH
menyetor sendiri PPh yang terutang.

(13) Penyetoran sendiri PPh yang terutang sebagaimana dimaksud

pada ayat (12) dilakukan paling lama tanggal 15 (lima belas)
bulan berikutnya setelah Masa Pajak diterima atau
diperolehnya penghasilan.

(14) Dalam hal PPh yang terutang sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 13) telah disetorkan dan divalidasi dengan NTPN, BPKH
dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh
sesuai dengan tanggal validasi.

---

(15) Penghasilan yang diterima atau diperoleh BPKH selain:

- dana setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1);
- penghasilan dari pengembangan keuangan haji
sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
- penghasilan dari pengembangan dana abadi umat yang
PPh-nya disetor sendiri oleh BPKH sebagaimana
dimaksud pada ayat (12),
dikenai PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan.

Pasal46

(1) BPKH harus menyelenggarakan pembukuan secara terpisah

dalam hal:
- memiliki usaha yang penghasilannya dikenai PPh yang
bersifat final dan tidak final; atau
- menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan
objek pajak dan bukan objek pajak.

(2) Biaya terkait dengan penghasilan yang:

- dikecualikan dari obj ek PPh se bagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 ayat (1); dan/atau
- telah dikenai PPh yang bersifat final,
tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

(3) Biaya bersama terkait dengan penghasilan yang dikecualikan

dari objek PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1),
penghasilan dari pengembangan dana abadi umat yang PPh-
nya disetor sendiri oleh BPKH sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 45 ayat (12), dan penghasilan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 45 ayat ( 15), yang tidak dapat dipisahkan dalam
rangka penghitungan besarnya Penghasilan Kena Pajak,
pembebanannya dialokasikan secara proporsional.

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1)

berlaku sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

I,

---

(2) Atas penghasilan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 45 ayat (1) yang telah dikenai pemotongan dan/atau

pemungutan PPh yang bersifat final sejak tanggal
diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja, BPKH dapat mengajukan permohonan
pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang.

(3) Tata cara permohonan pengembalian pajak yang seharusnya

tidak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran
pajak yang seharusnya tidak terutang.

Bagian Kelima
Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga
Sosial dan/ atau Keagamaan yang Dikecualikan dari
Objek Pajak Penghasilan

Pasal48

(1) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga

sosial dan/ atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang
membidanginya, dikecualikan dari objek PPh dengan syarat
sebesar jumlah sisa lebih digunakan untuk pembangunan
dan/ atau pengadaan sarana dan prasarana sosial dan/ atau
keagamaan paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen)
dari jumlah sisa lebih.

(2) Dalam hal terdapat sisa atas penggunaan s1sa lebih untuk

pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana
sosial dan/atau keagamaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), sisa lebih ditempatkan sebagai dana abadi.

(3) Pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana

serta pengalokasian dalam bentuk dana abadi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama
dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak sisa lebih diterima
atau diperoleh.

(4) Ketentuan mengenai penggunaan jumlah s1sa lebih

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam

/.

---

Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

(5) Badan atau lembaga sosial sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan badan atau lembaga kesejahteraan sosial
yang berbadan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan di bidang kesejahteraan sosial yang
tidak mencan keuntungan dengan kegiatan utamanya
menyelenggarakan:
- pemeliharaan kesehatan yang tidak dipungut biaya;
- pemeliharaan orang lanjut usia atau pan ti jompo;
- pemeliharaan anak yatim dan/ atau piatu, anak atau
orang telantar, dan anak atau orang cacat;
- santunan dan/ atau pertolongan kepada korban bencana
alam, kecelakaan, kemiskinan, keterpencilan, ketunaan
sosial dan penyimpangan perilaku, tindak kekerasan, dan
seJen1snya;
- pemberian beasiswa; dan/ atau
- pelestarian lingkungan hidup.

(6) Badan atau lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan badan yang tidak mencari keuntungan
dengan kegiatan utamanya mengurus tempat-tempat ibadah
dan/ atau menyelenggarakan kegiatan di bidang keagamaan.

(7) Instansi yang membidangi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan:
- instansi pemerintah di tingkat pusat, tingkat provms1,
atau tingkat kabupaten/kota yang membidangi urusan
sosial untuk badan atau lembaga sosial; dan
- instansi pemerintah di tingkat pusat, tingkat provms1,
atau tingkat kabupaten/kota yang membidangi urusan
agama untuk badan atau lembaga keagamaan.

(8) Sisa lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

selisih lebih dari penghitungan seluruh penghasilan yang
diterima atau diperoleh selain penghasilan yang dikenai PPh
yang bersifat final dan/ atau bukan objek PPh, dikurangi biaya
untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
terse but.

---

(9) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara

penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), termasuk:
- bantuan, sumbangan, atau harta hibahan;
- biaya operasional penyelenggaraan kegiatan sosial
dan/ atau keagamaan; dan/ atau
- biaya pengadaan barang dan/atau jasa yang digunakan
untuk mendukung kegiatan sosial dan/atau keagamaan.

(10) Bantuan, sumbangan, atau harta hibahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (9) huruf a dapat dikurangkan dari
penghasilan bruto sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan, sepanjang tidak
ada hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang PPh.

(11) Tidak termasuk hubungan istimewa berupa hubungan

kepemilikan dan penguasaan se bagaimana dimaksud pada
ayat (10) apabila pemberi dan penerima bantuan, sumbangan,
atau harta hibahan merupakan badan atau lembaga sosial
dan/ atau keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dan ayat (6).

Pasal49
( 1) Saran a dan prasarana sosial dan / a tau keagamaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) meliputi:
- pengadaan sarana sosial dan/ atau keagamaan;
- pembangunan dan pengadaan prasarana sosial dan/atau
keagamaan, termasuk gedung, tanah, kantor, rumah
ibadah; dan/ atau
- pengadaan sarana dan prasarana untuk fasilitas umum,
yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

(2) Penggunaan sisa lebih dapat dialokasikan dalam bentuk dana

abadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dengan
syarat:
- telah terdapat pengaturan terkait dana abadi di badan
a tau lembaga sosial dan/ a tau keagamaan dalam bentuk

---

Peraturan Presiden dan/ atau Peraturan Menteri yang
membidangi urusan sosial atau keagamaan; dan
- disetujui oleh:
1. p1mpman badan atau lembaga sosial dan/atau
keagamaan; dan
1. pejabat instansi pemerintah di tingkat pusat, tingkat
provinsi, atau kabupaten/kota yang membidangi
urusan sosial atau keagamaan.

(3) Penggunaan sisa lebih dalam bentuk pembangunan dan/ atau

pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat diberikan kepada
badan atau lembaga sosial dan/ atau keagamaan lain yang
terdaftar pada instansi yang membidanginya sepanjang sarana
dan prasarana dimaksud berada di dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

(4) Penggunaan sisa lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c dan ayat (3) tidak dapat menjadi pengurang
penghasilan bruto bagi badan atau lembaga sosial dan/ atau
keagamaan yang memberikan.

(5) Sarana dan prasarana sosial dan/ atau keagamaan

se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dan huruf b yang
mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun
dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
PPh.

(1) Badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan harus

membuat laporan jumlah sisa lebih yang digunakan untuk
pembangunan dan/ atau pengadaan sarana dan prasarana
dan/ atau yang dialokasikan dalam bentuk dana abadi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2).

(2) Laporan jumlah sisa lebih sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan setiap tahun kepada Kepala KPP tempat
badan atau lembaga sosial dan/ atau keagamaan terdaftar
sebagai lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan.

---

(3) Ketentuan mengenai pelaporan jumlah sisa lebih sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

lnl.

(4) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan

atau lembaga sosial dan/ atau keagamaan harus membuat
catatan mengenai rincian penggunaan sisa lebih yang
dilengkapi dengan bukti pendukung.

(1) Jumlah sisa lebih yang tidak digunakan untuk pembangunan

dan/ atau pengadaan sarana dan prasarana atau dana abadi
dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 48 ayat (3) diakui sebagai objek PPh pada akhir
Tahun Pajak setelah jangka waktu 4 (empat) tahun tersebut
berakhir.

(2) Jumlah sisa lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

dilaporkan sebagai tambahan objek PPh dalam Surat
Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak diakuinya sisa lebih
tersebut sebagai koreksi fiskal.

(3) Ketentuan mengenai penghitungan jumlah s1sa lebih yang

tidak digunakan untuk pembangunan dan/atau pengadaan
sarana dan prasarana atau dana abadi dalam jangka waktu
4 (empat) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dana abadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2)

dapat dikembangkan berdasarkan praktik bisnis yang sehat
dan risiko yang terkelola, dengan memperhatikan prinsip-
prinsip tata kelola yang baik dan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pengembangan dana abadi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1):

---

- dikenai pajak sesua1 dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
- dapat digunakan untuk kegiatan operasional terutama
untuk pengadaan sarana dan prasarana sosial dan/ atau
keagamaan.

(3) Dalam hal penggunaan dana abadi yang berasal dari sisa lebih

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) tidak sesuai
dengan ketentuan ayat (1), dana abadi tersebut menjadi objek
PPh pada Tahun Pajak ditemukan dan diperlakukan sebagai
koreksi fiskal.

Dalam hal kegiatan utama badan atau lembaga sosial dan/ atau
keagamaan bergerak dalam bidang pendidikan dan/ atau bidang
penelitian dan pengembangan, perlakuan sisa lebih atas badan atau
lembaga sosial dan/ atau keagamaan dimaksud dilaksanakan
sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai perlakuan
PPh atas beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu dan sisa
lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang
bergerak dalam bidang pendidikan dan/ atau bidang penelitian dan
pengembangan.

(1) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) menjadi tidak dapat
dikreditkan, apabila dalam jangka waktu tertentu:
- PKP Belum Melakukan Penyerahan; atau
- PKP Belum Melakukan Penyerahan dan melakukan
pembubaran (pengakhiran) usaha atau dilakukan
pencabutan pengukuhan PKP berdasarkan permohonan
atau secara jabatan.

(2) Kriteria belum melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan suatu keadaan PKP dengan kegiatan
usaha utama pada sektor:
- perdagangan, apabila dalam jangka waktu tertentu tidak
melakukan kegiatan:
1. penyerahan BKP; dan/ atau
1. ekspor BKP;
- Jasa, apabila dalam jangka waktu tertentu tidak
melakukan kegiatan:
1. penyerahan JKP; dan/ atau
1. ekspor JKP;
atau
- yang menghasilkan BKP, apabila dalam jangka waktu
tertentu tidak melakukan kegiatan:
1. penyerahan BKP yang dihasilkan sendiri; dan/ atau
1. ekspor BKP yang dihasilkan sendiri.

---

(3) Termasuk dalam kriteria belum melakukan penyerahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu apabila dalam
jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
PKP semata-mata melakukan kegiatan:
- pemakaian sendiri dan/ atau pemberian cuma-cuma BKP
dan/ atau JKP;
- penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya
dan/ atau penyerahan antarcabang;
- penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan
semula tidak untuk diperjualbelikan; dan/ atau
- penyerahan BKP dan/ atau JKP yang tidak mempunyai
hubungan langsung dengan kegiatan usaha utama PKP.

(1) Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55

ayat (1) merupakanjangka waktu sampai dengan 3 (tiga) tahun
sejak Masa Pajak pengkreditan pertama kali Pajak Masukan.

(2) Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bagi sektor usaha tertentu dapat ditetapkan lebih dari 3 (tiga)
tahun.

(3) Penetapan jangka waktu tertentu bagi sektor usaha tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi terhadap:
- sektor usaha yang menghasilkan BKP se bagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c, ditetapkan
sampai dengan 5 (lima) tahun sejak Masa Pajak
pengkreditan pertama kali Pajak Masukan; atau
- sektor usaha yang termasuk dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai percepatan pelaksanaan
proyek strategis nasional yang mendapatkan penugasan
pemerintah, ditetapkan sampai dengan 6 (enam) tahun
sejak Masa Pajak pengkreditan pertama kali Pajak
Masukan.

( 1) Dalam hal PKP Bel um Melakukan Penyerahan melakukan
perubahan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu

---

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) atau ayat (3)
huruf a dan Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/ atau JKP,
impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/ atau
pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean yang telah dikreditkan mempunyai hubungan
langsung dengan kegiatan usaha yang baru, Pajak Masukan
yang telah dikreditkan dan belum diajukan permohonan
pengembalian dapat dikreditkan.

(2) Dalam hal PKP Belum Melakukan Penyerahan melakukan

perubahan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) atau ayat (3)
huruf a dan Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/ atau JKP,
impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/ atau
pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean yang telah dikreditkan tidak mempunyai hubungan
langsung dengan kegiatan usaha yang baru, Pajak Masukan
yang telah dikreditkan dan belum diajukan permohonan
pengembalian menjadi tidak dapat dikreditkan.

(3) PKP Belum Melakukan Penyerahan yang melakukan

perubahan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) atau ayat (3)
huruf a wajib membayar kembali Pajak Masukan atas
perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan
BKP tidak berwujud dan/ atau pemanfaatan JKP dari luar
Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dalam hal:
- Pajak Masukan tidak mempunyai hubungan langsung
dengan kegiatan usaha yang baru; dan
- PKP telah menerima pengembalian kelebihan pembayaran
pajak atas Pajak Masukan dan/ atau telah mengkreditkan
Pajak Masukan dimaksud dengan Pajak Keluaran yang
terutang dalam suatu Masa Pajak.

(4) PKP harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa

PPN dalam hal Pajak Masukan menjadi tidak dapat dikreditkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

---

(1) Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), setelah jangka waktu
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) atau
ayat (3) berakhir:
- wajib dibayar kembali ke kas negara oleh PKP; dan/ atau
- tidak dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya
dan tidak dapat diajukan permohonan pengembalian.

(2) Kewajiban pembayaran kembali Pajak Masukan yang tidak

dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan dalam hal PKP telah menenma
pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas Pajak
Masukan dimaksud dan/ atau telah mengkreditkan Pajak
Masukan dimaksud dengan Pajak Keluaran yang terutang
dalam suatu Masa Pajak.

(3) Pajak Masukan tidak dapat dikompensasikan ke Masa Pajak

berikutnya dan tidak dapat diajukan permohonan
pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dalam hal atas kelebihan pembayaran pajak dimaksud telah
dikompensasikan dan belum dimintakan pengembalian.

(4) Pajak Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi

Pajak Keluaran atas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 55 ayat (3).

Pasal59

(1) Pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 58 ayat (2) sebesar Pajak Masukan yang telah
diberikan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
dan/ atau telah dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang
terutang dalam suatu Masa Pajak.

(2) Pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terutang pada saat:
- jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 56 ayat ( 1) a tau ayat (3) berakhir;

---

- tanggal pembubaran (pengakhiran) usaha atau
pencabutan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
ayat ( 1) huruf b; atau
- Masa Pajak dilakukannya perubahan kegiatan usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3).

(3) Pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilakukan paling lambat:
- akhir bulan berikutnya setelah tanggal berakhirnya
jangka waktu tertentu se bagaimana dimaksud dalam

Pasal 56 ayat ( 1);

- akhir bulan berikutnya setelah tanggal berakhirnya
jangka waktu tertentu bagi sektor usaha tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3); atau
- akhir bulan berikutnya setelah tanggal pembubaran
(pengakhiran) usaha atau pencabutan PKP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b.

(4) Dalam hal PKP melakukan perubahan kegiatan usaha

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3), pembayaran
kembali Pajak Masukan dilakukan paling lama akhir bulan
berikutnya setelah Masa Pajak dilakukannya perubahan
kegiatan usaha.

(5) Pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1) dilakukan menggunakan Surat Setoran Pajak
atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat
Setoran Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dengan mencantumkan keterangan "Pembayaran
kembali Pajak Masukan" pada kolom uraian.

(6) Pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) menggunakan kode akun pajak 411219 untuk
jenis pajak PPN lainnya dan kode jenis setoran 100 untuk
pembayaran PPN lainnya yang terutang.

(7) Pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud

pada ayat (5), tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan.

(8) Pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud

pada ayat (5), dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa
PPN pada Masa Pajak dilakukan pembayaran oleh PKP.

---

(9) Ketentuan mengenai pembayaran kembali Pajak Masukan

se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan pelaporan dalam
Surat Pemberitahuan Masa PPN sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal60

(1) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan

terhadap PKP Belum Melakukan Penyerahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(2) PKP yang tidak atau kurang melakukan pembayaran kembali

Pajak Masukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 59 ayat (3) atau ayat (4), diterbitkan Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diterbitkan atas jumlah pembayaran kembali
Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1)
ditambah sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (2a) Undang-Undang KUP.

(4) PKP yang melakukan pembayaran kembali Pajak Masukan

setelah tanggal jatuh tempo pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) atau ayat (4), dikenai sanksi
administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang KUP.

(5) Pembayaran kembali Pajak Masukan yang tercantum dalam

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), tidak termasuk dalam Pajak Masukan yang
dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (9c) Undang-Undang PPN.

(6) Direktur Jenderal Pajak melakukan pencabutan pengukuhan

PKP secara jabatan terhadap PKP Belum Melakukan
Penyerahan setelah melewati jangka waktu tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) atau ayat (3).

---

Dalam hal PKP Belum Melakukan Penyerahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a disebabkan oleh bencana
(keadaan kahar atau force majeure) dengan status bencana nasional
yang harus dinyatakan oleh pejabat/ instansi yang berwenang, PKP
tidak wajib membayar kembali Pajak Masukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 ayat ( 1).

Bagian Kedua
Tata Cara Pengkreditan Pajak Masukan

(1) Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan

Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama.

(2) Bagi PKP yang telah melakukan penyerahan BKP, penyerahan

JKP, ekspor BKP, dan/atau ekspor JKP namun dalam suatu
Masa Pajak tidak terdapat penyerahan dan/ atau ekspor
dimaksud, Pajak Masukan dalam Masa Pajak dimaksud dapat
dikreditkan oleh PKP sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.

(3) PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak yang memenuhi

ketentuan Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang PPN
merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP
dalam suatu Masa Pajak sejak Pengusaha dikukuhkan sebagai
PKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang perpajakan.

(4) PPN yang tercantum dalam dokumen tertentu yang

kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang
memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (6) dan ayat (9) Undang-
Undang PPN merupakan Pajak Masukan yang dapat
dikreditkan oleh PKP dalam suatu Masa Pajak sejak Pengusaha
dikukuhkan sebagai PKP sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.

---

Pasal63

(1) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), tetapi belum dikreditkan
dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat
dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga)
Masa Pajak setelah berakhirnya Masa Pajak saat Faktur Pajak
dibuat.

(2) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus merupakan Pajak Masukan yang
belum dibebankan sebagai biaya atau belum ditambahkan
(dikapitalisasi) dalam harga perolehan BKP atau JKP, dan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan.

(3) Pengkreditan Pajak Masukan pada Masa Pajak berikutnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PKP
melalui penyampaian atau pembetulan Surat Pemberitahuan
Masa PPN.

(4) Ketentuan mengenai pengkreditan Pajak Masukan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

(1) Faktur Pajak yang dibuat dengan mencantumkan identitas

pembeli BKP atau penerima JKP berupa nama, alamat, dan
nomor induk kependudukan bagi subjek pajak dalam negeri
orang pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan merupakan Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan

Pasal 13 ayat (5) huruf b angka 1 Undang-Undang PPN.

(2) PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan Pajak Masukan yang dapat
dikreditkan oleh PKP pembeli BKP atau penerima JKP sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan.

(3) Ketentuan mengenai pengkreditan Pajak Masukan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam

j

---

Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

(1) Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP,

serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/ atau pemanfaatan
JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebelum
Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, dapat dikreditkan
oleh PKP.

(2) Ketentuan pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Masa Pajak sebelum
Pengusaha dikukuhkan sebagai PKPyaitu Masa Pajak sebelum
tanggal pengukuhan Pengusaha sebagai PKP sebagaimana
tercantum dalam surat pengukuhan PKP.

(3) Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut
oleh PKP atas penyerahan BKP dan/ atau JKP terhitung sejak
Pengusaha seharusnya dikukuhkan sebagai PKP sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan sampai dengan sebelum Pengusaha dimaksud
dikukuhkan se bagai PKP.

(4) Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung

dengan menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan
sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Pajak Keluaran yang
seharusnya dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Pedoman pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) diberlakukan untuk Masa Pajak
sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, yang dilakukan
melalui:
- penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN; dan/ atau
- penetapan kewajiban PPN melalui pemeriksaan.

(6) PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak dan dokumen

tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur
Pajak untuk suatu Masa Pajak sebelum Pengusaha
dikukuhkan sebagai PKP, merupakan Pajak Masukan yang
tidak dapat dikreditkan.

---

(7) Untuk menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PKP tidak dapat
menggunakan:
- nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8A Undang-Undang PPN untuk
menghitung Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut
atas penyerahan BKP dan/ atau JKP; dan
- pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan bagi
PKP yang peredaran usahanya dalam 1 (satu) tahun tidak
melebihi jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (7) Undang-Undang PPN atau yang

melakukan kegiatan usaha tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7a) Undang-Undang PPN
untuk menghitung besarnya Pajak Masukan yang dapat
dikreditkan.

(8) Surat Pemberitahuan Masa PPN sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) huruf a, yaitu:
a . Surat Pemberitahuan Masa PPN, untuk PKP yang tidak
menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan
Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (7) dan ayat (7a) Undang-Undang PPN; atau
- Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi PKP yang
menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan
Pajak Masukan, untuk PKP yang menggunakan pedoman
penghitungan pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dan ayat (7a) Undang-
Undang PPN.

(9) Surat Pemberitahuan Masa PPN sebagaimana dimaksud pada

ayat (8) disampaikan oleh PKP sejak Pengusaha seharusnya
dikukuhkan se bagai PKP pada:
- Masa Pajak terakhir dalam tahun buku sebelum tahun
buku saat Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, yang
meliputi Pajak Keluaran atas penyerahan BKP dan/ atau
JKP untuk periode tahun buku yang bersangkutan;
dan/atau

---

- Masa Pajak terakhir sebelum Pengusaha dikukuhkan
sebagai PKP dalam tahun buku saat Pengusaha
dikukuhkan sebagai PKP, yang meliputi Pajak Keluaran
atas penyerahan BKP dan/ atau JKP sebelum Pengusaha
dikukuhkan sebagai PKP untuk periode tahun buku yang
bersangkutan.

(10) Ketentuan mengena1 pengkreditan Pajak Masukan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penyampaian Surat
Pemberitahuan Masa PPN sebagaimana dimaksud pada
ayat (9) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pengusaha yang tidak membuat Faktur Pajak atas penyerahan

BKP dan/ atau JKP sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai
PKP tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam

Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang KUP dan tidak

dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam

Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP.

(2) PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3), dikenai

sanksi administrasi berupa:
- denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
Undang-Undang KUP;
- bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a)
Undang-Undang KUP atau Pasal 13 ayat (2) Undang-
Undang KUP; dan/atau
- kenaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
Undang-Undang KUP.

(3) Penghitungan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b yaitu:
- un tuk bunga se bagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (2a) Undang-Undang KUP, dihitung dari tanggaljatuh
tempo pembayaran untuk Masa Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 65 ayat (9) sampai dengan tanggal
pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh

---

empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh
1 (satu) bulan; atau
- untuk bunga se bagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (2) Undang-Undang KUP, dihitung sejak berakhirnya
Masa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65
ayat (9) sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar, dan dikenakan paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung
penuh 1 (satu) bulan.

(4) Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (6)

tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau ditambahkan
(dikapitalisasi) dalam harga perolehan BKP atau JKP oleh PKP
yang mengkreditkan Pajak Masukan dengan menggunakan
pedoman pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana