PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1.
Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah
Daerah Kota Sukabumi.
2.
Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3.
Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.
4.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota
dan
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

jdih.sukabumikota.go.id
5.
Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam
berbagai
bentuk
dan
media
sesuai
dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang
dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan
daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi
politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan
dalam
pelaksanaan
kehidupan
bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
6.
Arsip Statis adalah Arsip yang dihasilkan oleh Pencipta
Arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah
habis
masa
retensinya,
dan
berketerangan
dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara
langsung maupun tidak langsung oleh lembaga
kearsipan Daerah.
7.
Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara
langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan
selama jangka waktu tertentu.
8.
Arsip Aktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya
tinggi dan/atau terus-menerus.
9.
Arsip
Inaktif
adalah
Arsip
yang
frekuensi
penggunaannya telah menurun.
10. Arsip
Vital
adalah
Arsip
yang
keberadaannya
merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan
operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui,
dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
11. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan Arsip secara
berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas
instansi menjadi beberapa kategori unit informasi
kearsipan.
12. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda
pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk
membantu menyusun tata letak identitas Arsip.

jdih.sukabumikota.go.id
13. Fungsi adalah bentuk penyebaran urusan tertentu
kepada unit kerja dan/atau satuan kerja dan menjadi
pedoman
untuk
melakukan
kegiatan
sebagai
tanggung jawabnya baik fungsi substantif maupun
fungsi fasilitatif.
14. Kegiatan adalah jenis-jenis aktivitas yang dilakukan
untuk melaksanakan salah satu fungsi organisasi/
instansi.
15. Transaksi adalah kesepakatan para pihak dalam
komunikasi
kedinasan
atas sesuatu obyek yang
bersifat spesifik.
16. Pencipta
Arsip
adalah
pihak
yang
mempunyai
kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi,
tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip
Dinamis.
17. Unit Pengolah adalah bagian dari Pencipta Arsip yang
mempunyai tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab
mengolah seluruh Arsip yang berkaitan dengan
kegiatan penciptaan Arsip dilingkungannya.
18. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip
yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam
penyelenggaraan kearsipan.
19. Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian
Arsip Dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis
meliputi penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan,
serta penyusutan Arsip.
20. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah
arsip dengan cara pemindahan Arsip Inaktif dari Unit
Pengolah ke Unit Kearsipan, pemusnahan Arsip yang
tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan Arsip Statis
kepada lembaga kearsipan.

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi
unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dalam
melakukan Pengelolaan Arsip Dinamis.

jdih.sukabumikota.go.id

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
a.
menciptakan
keseragaman
penggunaan
Kode
Klasifikasi Arsip dalam Pengelolaan Arsip Dinamis;
b.
mewujudkan tertib Arsip sesuai dengan tugas dan
fungsi kegiatan di Pemerintah Daerah;
c.
menunjang
kelancaran
penataan
berkas
dalam
penemuan kembali Arsip; dan
d.
menciptakan sinkronisasi informasi kearsipan dalam
implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:
a.
Klasifikasi Arsip;
b.
Kode Klasifikasi Arsip; dan
c.
penggunaan Kode Klasifikasi Arsip.

(1) Arsip yang diciptakan di lingkungan Pemerintah Daerah
dikelompokkan ke dalam Klasifikasi Arsip.

(2) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun berdasarkan tugas dan fungsi Pencipta Arsip
yang meliputi:
a. Fungsi fasilitatif; dan
b. Fungsi substantif.

(3) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a merupakan kegiatan yang menghasilkan
produk administratif atau penunjang dari tugas yang
dilakukan di unit kerja di lingkungan Pemerintah
Daerah.

(4) Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b merupakan kegiatan pelaksanaan tugas dan
fungsi kegiatan pokok Pencipta Arsip yang membedakan
antara Pencipta Arsip yang satu dengan yang lain.

jdih.sukabumikota.go.id

(1) Klasifikasi Arsip menggunakan Kode Klasifikasi Arsip
berupa angka.

(2) Kode angka sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk Fungsi dan/atau urusan, Kegiatan,
dan Transaksi pada masing-masing urusan.

(1) Kode angka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2),
digunakan
untuk
Fungsi/subfungsi
atau
primer/subprimer ditulis pada bagian depan dengan 3
(tiga) atau 4 (empat) digit kode angka yang diambil dari
nama Fungsi/subfungsi atau nama primer/subprimer.

(2) Kegiatan/sekunder ditulis dengan 1 (satu) atau 2 (dua)
digit
kode
angka
diletakkan
setelah
kode
Fungsi/subfungsi atau primer/subprimer.

(3) Apabila diperlukan, Transaksi/tersier ditulis dengan 1
(satu) atau 2 (dua) digit kode angka dan diletakan di
belakang kode angka Kegiatan/sekunder.

Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(1) Setiap Arsip yang tercipta wajib diklasifikasikan dengan
menggunakan kode klasifikasi berdasarkan Fungsi,
Kegiatan, dan Transaksinya.

jdih.sukabumikota.go.id
(2)
Penggunaan kode klasifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan pada registrasi naskah dinas,
pemberkasan, pembuatan daftar Arsip Aktif, daftar
Arsip
Inaktif,
pembuatan
daftar
Arsip
yang
dipindahkan, daftar Arsip usul serah, daftar Arsip usul
musnah, daftar Arsip Statis, dan sarana penemuan
kembali Arsip.

(1)
Registrasi naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (2) dilakukan dengan mencantumkan kode
klasifikasi sesuai urusan dan Kegiatan yang menjadi
pokok bahasan dalam naskah dinas.
(2)
Urusan dan Kegiatan pada kode klasifikasi yang tidak
ada dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini, dapat
dilakukan
registrasi
dengan
menggunakan
kode
klasifikasi terdekat sesuai dengan kelompok urusan
atau Kegiatan dalam kode klasifikasi.
(3)
Registrasi naskah dinas dilakukan terhadap naskah
dinas media konvensional (kertas) dan media elektronik
sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan
Wali Kota Nomor 89 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Arsip di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi (Berita
Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 89), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

jdih.sukabumikota.go.id
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
Peraturan
Wali
Kota
ini
dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.
Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 28 Mei 2025
WALI KOTA SUKABUMI,
cap.ttd.
AYEP ZAKI
Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 28 Mei 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,
cap.ttd.
ASEP SUHENDRAWAN
BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2025 NOMOR 17
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,
YUDI PEBRIANSYAH
NIP. 19830207 200604 1 010

LAMPIRAN I : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI
NOMOR
: 17 TAHUN 2025
TENTANG : KODE
KLASIFIKASI
ARSIP
DI
LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH
URUSAN DAN SUSUNAN KODE KLASIFIKASI
1.
Perincian Pertama/Primer:
Umum
Pemerintahan
Politik
Keamanan dan Ketertiban
Kesejahteraan Rakyat
Perekonomian
Pekerjaan Umum dan Ketenagaan
Pengawasan
Kepegawaian
Keuangan
2. Perincian Kedua/SubPrimer:
UMUM
000.1
Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan
000.2
Perlengkapan
000.3
Pengadaan
000.4
Perpustakaan
000.5
Kearsipan
000.6
Persandian
000.7
Perencanaan Pembangunan
000.8
Organisasi dan Tata Laksana
000.9
Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan
PEMERINTAHAN
100.1
Otonomi Daerah
100.2
Pemerintahan Umum
100.3
Hukum
POLITIK
200.1
Kesatuan Bangsa dan Politik
200.2
Pemilu
KEAMANAN DAN KETERTIBAN
300.1
Satuan Polisi Pamong Praja
300.2
Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan
KESEJAHTERAAN RAKYAT
400.1
Pembangunan Daerah Tertinggal
400.2
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
400.3
Pendidikan
400.4
Keolahragaan
400.5
Kepemudaan
400.6
Kebudayaan
400.7
Kesehatan
400.8
Agama dan Kepercayaan
400.9
Sosial
400.10
Pemberdayaan Masyarakat Desa
400.11
Pertamanan dan Pemakaman
400.12
Kependudukan dan Catatan Sipil
400.13
Keluarga Berencana
400.14
Hubungan Masyarakat

PEREKONOMIAN
500.1
Ketahanan Pangan
500.2
Perdagangan
500.3
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
500.4
Kehutanan
500.5
Kelautan dan Perikanan
500.6
Pertanian
500.7
Peternakan
500.8
Perkebunan
500.9
Perindustrian
500.10
Energi dan Sumber Daya Mineral
500.11
Perhubungan
500.12
Komunikasi dan Informatika
500.13
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
500.14
Statistik
500.15
Ketenagakerjaan
500.16
Penanaman Modal
500.17
Pertanahan
500.18
Transmigrasi
PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN
600.1
Pekerjaan Umum
600.2
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
600.3
Tata Ruang (Tata Kota)
600.4
Lingkungan Hidup
PENGAWASAN
700.1
Pengawasan Internal
KEPEGAWAIAN
800.1
Sumber Daya Manusia
800.2
Pendidikan dan Pelatihan
KEUANGAN
900.1
Keuangan Daerah
WALI KOTA SUKABUMI,
AYEP ZAKI
cap.ttd.

LAMPIRAN II : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI
NOMOR
: 17 TAHUN 2025
TENTANG : KODE
KLASIFIKASI
ARSIP
DI
LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH
KODE KLASIFIKASI ARSIP PEMERINTAH DAERAH
KOTA SUKABUMI
000 UMUM
000.1
KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN
000.1.1
Telekomunikasi
000.1.2
Perjalanan Dinas Dalam Negeri
000.1.2.1
Perjalanan Dinas Kepala Daerah
000.1.2.2
Perjalanan Dinas DPRD
000.1.2.3
Perjalanan Dinas Pegawai
000.1.3
Perjalanan Dinas Luar Negeri
000.1.3.1
Perjalanan Dinas Kepala Daerah
000.1.3.2
Perjalanan Dinas DPRD
000.1.3.3
Perjalanan Dinas Pegawai
000.1.4
Penggunaan Fasilitas Kantor (antara lain: permintaan
dan penggunaan ruang, gedung, kendaraan, wisma,
rumah dinas dan fasilitas kantor lainnya)
000.1.5
Rapat Pimpinan (antara lain: notula/risalah rapat)
000.1.6
Penyediaan Konsumsi
000.1.7
Pengurusan Kendaraan Dinas
000.1.7.1
Pengurusan
Surat-Surat
Kendaraan
Dinas
000.1.7.2
Pemeliharaan dan Perbaikan
000.1.7.3
Pengurusan Kehilangan dan Masalah
Kendaraan
000.1.8
Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor
000.1.8.1
Pertamanan/Landscape
000.1.8.2
Penghijauan
000.1.8.3
Perbaikan Gedung
000.1.8.4
Perbaikan Peralatan Kantor
000.1.8.5
Perbaikan Rumah Dinas/Wisma
000.1.8.6
Kebersihan Gedung dan Taman
000.1.9
Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan
Komputer
000.1.9.1
Perbaikan/Pemeliharaan
000.1.9.2
Pemasangan
000.1.10
Ketertiban dan Keamanan
000.1.10.1
Pengamanan,
Penjagaan,
dan
Pengawalan terhadap Pejabat, Kantor
dan Rumah Dinas
000.1.10.2
Laporan Ketertiban dan Keamanan
000.1.11
Administrasi Pengelolaan Parkir
000.1.12
Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas
Kebersihan dan Pegawai lainnya

000.2
PERLENGKAPAN
000.2.1
Inventarisasi dan Penyimpanan
000.2.1.1
Data
Hasil
Inventarisasi
dan
Penyimpanan
000.2.1.2
Laporan dan Evaluasi Inventarisasi dan
Penyimpanan
000.2.2
Pemeliharaan Peralatan Kantor
000.2.2.1
Data Hasil Pemeliharaan Kantor
000.2.2.2
Laporan dan Evaluasi Pemeliharaan
Kantor
000.2.3
Distribusi
000.2.3.1
Barang Habis Pakai
000.2.3.2
Barang Milik Daerah
000.2.4
Penghapusan Barang Milik Daerah (antara lain:
keputusan
pembentukan
tim,
berita
acara
penghapusan barang milik daerah, daftar barang yang
dihapuskan, laporan hasil pelaksanaan penghapusan
barang milik daerah termasuk di dalamnya proses
lelang penghapusan)
000.2.5
Pengelolaan Database Barang Milik Daerah
000.3
PENGADAAN
000.3.1
Rencana Pengadaan Barang dan Jasa (antara lain:
identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa,
penyusunan dan penetapan rencana penganggaran
pengadaan, penetapan kebijakan umum, penyusunan
Kerangka Acuan Kerja (KAK), pengumuman rencana
umum pengadaan)
000.3.2
Pengadaan
Langsung
(antara
lain:
persiapan
pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia,
penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)
000.3.3
Pengadaan Tidak Langsung/Lelang (antara lain:
persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan
penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan
kontrak)
000.3.4
Swakelola (antara lain: perencanaan, pelaksanaan dan
evaluasi)
000.3.5
Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan (antara lain :
database pengguna sistem informasi pengadaan
barang/jasa, database kontrak, database pengadaan
barang/jasa)
000.3.6
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan
Pelaksanaan Pengadaan (antara lain: laporan hasil
monitoring, laporan hasil evaluasi)
000.4
PERPUSTAKAAN
000.4.1
Kebijakan di Bidang Perpustakaan yang Dilakukan
oleh Pemerintah Daerah
000.4.2
Deposit Bahan Pustaka
000.4.2.1
Serah Simpan Karya Cetak dan Karya
Rekam
000.4.2.2
Pangkalan
Data
Penerbit
dan
Pengusaha Rekaman
000.4.2.3
Terbitan Internasional dan Regional

000.4.2.4
Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya
Cetak dan Karya Rekam
000.4.2.5
Bibliografi dan Katalog
000.4.3
Koleksi Pustaka
000.4.3.1
Pembelian
000.4.3.2
Hibah
000.4.3.3
Hadiah
000.4.3.4
Tukar Menukar
000.4.3.5
Implementasi Undang-Undang KCKR
000.4.3.6
Terbitan Internal
000.4.3.7
Pendistribusian
Bahan
Pustaka
Surplus
000.4.3.8
Inventarisasi Koleksi (Buku Induk)
000.4.4
Pengolahan Bahan Pustaka
000.4.5
Pangkalan Data Katalog Koleksi
000.4.6
Layanan Perpustakaan
000.4.6.1
Keanggotaan
000.4.6.2
Peminjaman
000.4.6.3
Pengembangan Gemar Baca
000.4.7
Kerja Sama Perpustakaan
000.4.7.1
MoU
000.4.7.2
Perjanjian Kerja Sama
000.4.7.3
Partisipasi Organisasi Profesi dan Kerja
Sama Internasional
000.4.8
Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi
Perpustakaan
000.4.8.1
Pengembangan Situs Web
000.4.8.2
Pengembangan Kemas Ulang Informasi
Multimedia
000.4.8.3
Pengembangan
Program
Aplikasi
Perpustakaan
000.4.8.4
Pengembangan
Pangkalan
Data
Kepustakaan Digital
000.4.9
Pangkalan Data Layanan Perpustakaan
000.4.10
Konservasi
000.4.10.1
Perawatan Bahan Perpustakaan
000.4.10.2
Perbaikan Bahan Perpustakaan
000.4.10.3
Penjilidan Bahan Perpustakaan
000.4.11
Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)
000.4.12
Transformasi Digital
000.4.13
Kurasi Digital
000.4.14
Pengembangan Perpustakaan
000.4.14.1
Perpustakaan Umum
000.4.14.2
Perpustakaan Khusus
000.4.14.3
Perpustakaan Sekolah
000.4.14.4
Perpustakaan Perguruan Tinggi
000.5
KEARSIPAN
000.5.1
Kebijakan di Bidang Kearsipan yang Dilakukan oleh
Pemerintah Daerah
000.5.2
Pembinaan Kearsipan
000.5.2.1
Pengembangan Profesi Arsiparis (antara
lain formasi jabatan arsiparis, analisis
kebutuhan arsiparis)

000.5.2.2
Bimbingan Konsultasi Arsiparis

000.5.2.3
Penilaian Arsiparis

000.5.2.4
Pemilihan Arsiparis Teladan (antara
lain berkas penyelenggaraan pemilihan
arsiparis teladan, berkas penetapan
arsiparis teladan)
000.5.2.5
Database Arsiparis

000.5.2.6
Bimbingan Konsultasi Kearsipan
000.5.2.7
Supervisi dan Evaluasi (antara lain:
perencaan
supervisi
dan
evaluasi,
pelaksanaan supervisi dan evaluasi,
laporan hasil supervisi dan evaluasi)

000.5.2.8
Database Bimbingan dan Konsultasi
dan Supervisi
000.5.2.9
Fasilitasi
Kearsipan
(antara
lain:
fasilitasi
SDM
kearsipan,
fasilitasi
prasarana dan sarana kearsipan)

000.5.2.10
Lembaga/Unit
Kearsipan
Teladan
(antara lain: berkas penyelenggaraan
pemilihan
lembaga/Unit
Kearsipan,
berkas
penetapan
lembaga/Unit
Kearsipan teladan)
000.5.2.11
Jadwal Retensi Arsip (antara lain:
berkas usulan persetujuan JRA, surat
persetujuan JRA dari kepala ANRI)

000.5.3
Pengelolaan Arsip Dinamis

000.5.3.1
Penciptaan (antara lain: buku registrasi
naskah
masuk
dan
keluar,
buku
agenda,
kartu
kendali,
lembar
pengantar/buku ekspedisi)
000.5.3.2
Pemberkasan Arsip Aktif (antara lain:
daftar berkas dan daftar isi berkas)

000.5.3.3
Penataan Arsip Inaktif (antara lain:
daftar Arsip Inaktif, daftar Arsip Inaktif
tematik)

000.5.3.4
Penggunaan (antara lain: daftar Arsip
Dinamis berdasarkan sistem klasifikasi
keamanan dan akses Arsip Dinamis,
bukti peminjaman arsip)
000.5.3.5
Autentikasi Arsip Dinamis (antara lain:
pembuktian
autentisitas,
pendapat
tenaga
ahli,
pengujian,
penetapan
autentisitas Arsip Dinamis)
000.5.4
Program Arsip Vital (antara lain: identifikasi Arsip
Vital, perlindungan dan pengamanan Arsip Vital,
penyelamatan Arsip Vital dan pemulihan Arsip Vital)

000.5.5
Pengelolaan
Arsip
Terjaga
(antara
lain:
daftar
identifikasi arsip terjaga, daftar berkas arsip terjaga,
daftar isi berkas arsip terjaga, surat penetapan
autentifikasi arsip terjaga, surat penyerahan arsip
terjaga, daftar salinan autentik arsip terjaga, berita
acara penyerahan salinan autentik arsip terjaga)
000.5.6
Penyusutan Arsip

000.5.6.1
Pemindahan Arsip (antara lain: berita
acara pemindahan, daftar arsip yang
dipindahkan)

000.5.6.2
Pemusnahan Arsip (antara lain: SK
penetapan
panitia
penilai
arsip,
pertimbangan
panitia
penilai,
permintaan persetujuan kepala ANRI
untuk pemusnahan arsip dengan retensi
sekurang-kurangnya 10 tahun atau
persetujuan
kepala
daerah
selaku
pimpinan
Pencipta
Arsip
untuk
pemusnahan arsip dengan retensi di
bawah 10 tahun, penetapan arsip yang
dimusnahkan, berita acara pemusnahan
arsip, daftar arsip yang dimusnahkan.
000.5.6.3
Penyerahan Arsip Statis (antara lain:
pembentukan panitia penilai, notulen
rapat
panitia,
surat
pertimbangan
panitia penilai, surat persetujuan dari
kepala
lembaga
kearsipan,
surat
pernyataan autentik, terpercaya, utuh,
dan digunakan dari Pencipta Arsip,
keputusan
penetapan
penyerahan,
berita acara penyerahan arsip, daftar
arsip yang diserahkan)

000.5.7
Alih Media Arsip (antara lain: kebijakan alih media,
autentikasi, berita acara, daftar arsip yang alih
mediakan)
000.5.8
Database Pengelolaan Arsip Dinamis

000.5.8.1
Database Pengelolaan Arsip Aktif
000.5.8.2
Database Pengelolaan Arsip Inaktif

000.5.9
Pengelolaan Arsip Statis
000.5.9.1
Akuisisi (antara lain: monitoring fisik dan
daftar, verifikasi terhadap daftar arsip,
menetapkan
status
arsip
statis,
persetujuan untuk penyerahan, penetapan
arsip
yang
diserahkan
berita
acara
penyerahan, daftar arsip yang diserahkan)

000.5.9.2
Penghargaan dan Imbalan
000.5.9.3
Sejarah Lisan (antara lain: administrasi
kegiatan,
berita
acara
wawancara
sejarah lisan, laporan kegiatan, hasil
wawancara
(Kaset/CD/media
lain
sesuai perkembangan TI, dan transkip)
000.5.9.4
Daftar Pencarian Arsip Statis (antara
lain:
pengumuman,
akuisisi
daftar
pencarian arsip statis)

000.5.9.5
Menyusun Sarana Bantu Temu Balik
(antara
lain:
daftar
arsip
statis,
inventaris arsip statis, guide)
000.5.9.6
Preservasi
Preventif
(antara
lain:
penyimpanan,
pengendalian
hama
terpadu, reproduksi (alih media))

000.5.9.7
Preservasi Kuratif

000.5.9.8
Autentikasi Arsip Statis (antara lain:
pembuktian
autentisitas,
pendapat
tenaga
ahli,
pengujian,
penetapan
autentitas arsip statis)
000.5.9.9
Akses Arsip Statis (antara lain: layanan
arsip, penerbitan naskah sumber)

000.5.10
Jasa Kearsipan (antara lain konsultasi kearsipan,
manual kearsipan, penataan arsip, otomasi kearsipan,
penyimpanan arsip, perawatan dan pemeliharaan
arsip)
000.5.11
Pengelolaan SIKN dan JIKN

000.5.12
Pelindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana

000.5.13
Penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang Digabung
dan/atau Dibubarkan
000.5.14
Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat
Tertutup
000.5.15
Pengawasan Kearsipan

000.5.15.1
Pengawasan Kearsipan Internal
000.5.15.2
Pengawasan Kearsipan Eksternal

000.5.15.3
Sanksi

000.6
PERSANDIAN

000.6.1
Kebijakan di Bidang Persandian yang Dilakukan oleh
Pemerintah Daerah
000.6.2
Pengamanan Persandian

000.6.2.1
Pengamanan Sinyal: Teknik Sandi dan
Kripto
000.6.2.2
Analisis Sinyal: Teknik Sandi dan Kripto

000.6.2.3
Materiil Sandi: Sistem dan Peralatan
000.6.3
Pengkajian Persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi,
Komunikasi Sandi
000.6.3.1
Perencanaan Pengkajian

000.6.3.2
Administrasi Pengkajian

000.6.3.3
Pelaksanaan

000.6.3.4
Pelaporan
000.6.4
Pembinaan dan Pengendalian Persandian

000.6.4.1
Sumber Daya Manusia (SDM)
000.6.4.2
Jaring Komunikasi

000.6.5
Layanan Sertifikasi Elektronik

000.6.5.1
Perencanaan dan Administrasi
000.6.5.2
Pelaksanaan Verifikasi

000.6.5.3
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama

000.6.5.4
Penyesuaian Sistem dan Testing
000.6.5.5
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna
000.6.5.6
Pelaksanaan
Penerbitan
Sertifikat
Elektronik
000.6.5.7
Pelaporan

000.7
PERENCANAAN PEMBANGUNAN

000.7.1
Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang
000.7.1.1
Musrenbang Provinsi
000.7.1.2
Musrenbang Nasional

000.7.1.3
Musrenbang Kab/Kota
000.7.1.4
Musrenbang Kecamatan
000.7.1.5
Musrenbang Kelurahan
000.7.1.6
Musrenbang Desa

000.7.2
Perencanaan Pembangunan Daerah
000.7.2.1
Rencana Pembangunan Jangka Panjang
000.7.2.2
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah

000.7.2.3
Rencana Anggaran Daerah

000.7.2.4
Rencana Pembangunan Tahunan

000.7.2.5
Rencana Pembentukan Satuan Kerja
Perangkat Daerah

000.7.2.6
Program Kerja Tahunan
000.7.2.7
Penetapan/Kontrak Kinerja
000.7.2.8
Laporan Berkala
000.7.2.9
Laporan Insidential

000.7.2.10
Evaluasi Program

000.7.3
Koordinasi
dan
Sinkronisasi
Perencanaan
Pembangunan
000.7.4
Konsultasi Perencanaan Pembangunan

000.7.5
Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan
Perencanaan Pembangunan
000.7.6
Aksi Strategis Daerah
000.7.6.1
Rancangan Awal Perencanaan Aksi
Strategi Daerah
000.7.6.2
Rapat Pembahasan Rancangan Awal
dengan Perangkat Daerah

000.7.6.3
Sosialisasi dengan Perangkat Daerah

000.7.6.4
Rancangan Akhir Perencanaan Aksi
Strategi Daerah

000.7.6.5
Penerapan Perencanaan Aksi Strategi
Daerah
000.7.7
Perencanaan Pendanaan Pembangunan
000.7.7.1
Pendanaan Nasional dan Hibah

000.7.7.2
Pendanaan Daerah

000.7.7.3
Kerja Sama Pembangunan Nasional

000.7.7.4
Surat Berharga Syariah Negara
000.7.7.5
Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru

000.8
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

000.8.1
Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintahan
Daerah Kab/Kota
000.8.1.1
Pembentukan

000.8.1.2
Pengubahan

000.8.1.3
Pembubaran
000.8.2
Uraian Jabatan

000.8.2.1
Analisa Jabatan
000.8.2.2
Analisa Beban Kerja
000.8.3
Ketatalaksanaan
000.8.3.1
Proses Bisnis

000.8.3.2
Standar Pelayanan

000.8.3.3
Standar Operasional Prosedur
000.8.3.4
Pelayanan Publik
000.8.4
Standar
Kompetensi
Jabatan
Struktural
dan
Fungsional

000.8.5
Evaluasi Kelembagaan
000.8.6
Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi
000.8.6.1
Budaya Kerja

000.8.6.2
Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
000.8.6.3
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
000.8.7
Evaluasi Jabatan

000.9
PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN

000.9.1
Kebijakan di Bidang Penelitian, Pengkajian, dan
Pengembangan yang Dilakukan oleh Pemerintah
Daerah

000.9.2
Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan meliputi:
Rencana Kerja, Administrasi Penelitian, Pelaksanaan,
Hasil Penelitian/Pengkajian/Rekomendasi
000.9.3
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Penelitian, Hasil
Pengkajian dan Pengembangan

000.9.4
Bimbingan
Teknis
Penelitian,
Pengkajian,
dan
Pengembangan
000.9.5
Forum Komunikasi Penelitian, Pengembangan, dan
Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

000.9.6
Data dan Informasi Hasil Penelitian, Pengembangan,
dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
000.9.6.1
Data
000.9.6.2
Statistik
000.9.6.3
Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian
000.9.7
Master Proceeding/Jurnal Penelitian, Pengembangan,
dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

000.9.8
Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

000.9.9
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
000.9.10
Seminar, Lokakarya, Temukarya, Workshop

100 PEMERINTAH

100.1
OTONOMI DAERAH

100.1.1
Kebijakan di Bidang Otonomi Daerah yang Dilakukan
oleh Pemerintah Daerah
100.1.2
Penyelenggaraan
Pemerintah
Daerah
(fasilitasi,
bimbingan, pengawasan, monitoring dan evaluasi)
100.1.3
Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran,
Otonomi Khusus, Daerah Istimewa dan Dewan
Pertimbangan Otonomi Daerah (fasilitasi, monitoring,
dan evaluasi)

100.1.4
Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan
AntarLembaga (fasilitasi, monitoring, dan evaluasi)
100.1.4.1
Penyelenggaraan
Pemilihan
Umum
Kepala Daerah

100.1.4.2
Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
100.1.4.3
Penyiapan
Perumusan
Kebijakan
Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah
dan DPRD di Bidang Pemerintahan
100.1.4.4
Hubungan
AntarLembaga
Daerah
(Pemerintah Daerah dan DPRD)

100.1.4.5
Assosiasi Daerah
100.1.5
Otonomi Khusus dan Daerah Istimewa

100.1.6
Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah
(fasilitasi, monitoring, dan evaluasi)

100.1.6.1
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
100.1.6.2
Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi
Daerah

100.1.6.3
Pengembangan Kapasitas Daerah

100.1.7
LKPJ/LKPJAMJ dan LPPD (fasilitasi, monitoring dan
evaluasi)

100.2
PEMERINTAHAN UMUM

100.2.1
Kebijakan di Bidang Pemerintahan Umum yang
Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
100.2.2
Dekonsentrasi dan Kerja Sama

100.2.2.1
Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan
Pengawasan,
serta
Monitoring
dan
Evaluasi
Dekonsentrasi
dan
Tugas
Pembantuan
100.2.2.2
Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan
Pengawasan,
serta
Monitoring
dan
Evaluasi
Tugas
Gubernur
Sebagai
Wakil Pemerintah
100.2.2.3
Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan
Pengawasan,
serta
Monitoring
dan
Evaluasi Kerja Sama Daerah
100.2.2.4
Fasilitasi Kecamatan

100.2.2.5
Fasilitasi Pelayanan Umum

100.2.3
Wilayah Administrasi dan Perbatasan
100.2.3.1
Toponimi dan Data Wilayah

100.2.3.2
Pengembangan dan Penataan Batas
AntarNegara
100.2.3.3
Batas AntarDaerah Wilayah

100.2.3.4
Penataan Batas Wilayah AntarKecamatan,
Batas
Wilayah
AntarKelurahan
Satu
Kecamatan dan Batas Wilayah Kelurahan
AntarKecamatan

100.2.3.5
Pemeliharaan Batas Wilayah

100.3
HUKUM
100.3.1
Program Legislasi

100.3.1.1
Bahan/Materi Program Legislasi Daerah

100.3.1.2
Program Legislasi
100.3.2
Rancangan Peraturan Perundang-undangan Rancangan
Peraturan
Daerah,
termasuk
Naskah
Akademik,
Rancangan Awal sampai dengan Rancangan Akhir dan
Telaah Hukum sampai dengan Diundangkan
100.3.3
Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah

100.3.3.1
Keputusan/Ketetapan Gubernur

100.3.3.2
Keputusan/Ketetapan Bupati
100.3.3.3
Keputusan/Ketetapan Wali Kota
100.3.3.4
Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi
100.3.3.5
Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten

100.3.3.6
Keputusan Sekretaris Daerah Kota
100.3.3.7
Keputusan Kepala Perangkat Daerah/
Camat

100.3.3.8
Keputusan DPRD
100.3.3.9
Keputusan Pimpinan DPRD
100.3.3.10
Keputusan Badan Kehormatan DPRD

100.3.4
Instruksi/Surat Edaran
100.3.4.1
Instruksi/Surat Edaran Provinsi
100.3.4.2
Instruksi/Surat Edaran Kabupaten

100.3.4.3
Instruksi/Surat Edaran Kota
100.3.4.4
Instruksi/Surat
Edaran
Setingkat
Eselon II

100.3.5
Surat Perintah

100.3.5.1
Surat Perintah Gubernur

100.3.5.2
Surat Perintah Bupati

100.3.5.3
Surat Perintah Wali Kota
100.3.5.4
Surat Perintah Setingkat Eselon II
100.3.5.5
Surat
Perintah
Kepala
Perangkat
Daerah/Setingkat Eselon III

100.3.6
Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/
Petunjuk Teknis

100.3.7
Nota Kesepakatan/Memorandum of Understanding
(MOU)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama
100.3.7.1
Dalam Negeri

100.3.7.2
Luar Negeri
100.3.8
Dokumentasi Hukum (antara lain: Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan
peraturan-peraturan yang dijadikan referensi)

100.3.9
Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum
100.3.10
Bantuan/Konsultasi
Hukum/Advokasi
Pemberian
Bantuan/Konsultasi Hukum (pidana, perdata, tata
usaha negara, dan agama)

100.3.11
Kasus/Sengketa Hukum
100.3.11.1
Pidana Kasus/Sengketa Pidana, baik
Kejahatan maupun Pelanggaran

100.3.11.2
Perdata Kasus/Sengketa Perdata
100.3.11.3
Tata Usaha Negara
100.3.11.4
Perburuhan

100.3.11.5
Arbitrase

100.3.11.6
Sengketa Adat

100.3.12
Perijinan
100.3.13
Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

100.3.13.1
Hak Cipta
100.3.13.2
Hak Paten

100.3.13.3
Hak Desain Industri

100.3.13.4
Hak Rahasia Dagang
100.3.13.5
Hak Merk

100.3.14
Permohonan HAKI yang ditolak

200 POLITIK

200.1
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
200.1.1
Kebijakan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang
Dilakukan oleh Pemerintah Daerah

200.1.2
Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
200.1.2.1
Ketahanan Ideologi Negara

200.1.2.2
Wawasan Kebangsaan
200.1.2.3
Bela Negara

200.1.2.4
Nilai-Nilai Sejarah Kebangsaan
200.1.2.5
Pembauran dan Kewarganegaraan
200.1.3
Kewaspadaan Nasional

200.1.3.1
Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini
dan Kerja Sama Intelijen Keamanan
200.1.3.2
Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan
Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat
Perbatasan

200.1.3.3
Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan
Konflik Pemerintahan

200.1.3.4
Fasilitasi dan Laporan Penanganan
Konflik Sosial

200.1.3.5
Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan
Lembaga Asing
200.1.4
Ketahanan
Seni,
Budaya,
Adat,
Agama,
dan
Kemasyarakatan
200.1.4.1
Ketahanan Seni

200.1.4.2
Ketahanan Budaya
200.1.4.3
Agama dan Kepercayaan

200.1.4.4
Organisasi Kemasyarakatan
200.1.4.5
Masalah Sosial Kemasyarakatan

200.1.4.6
Fasilitasi
200.1.4.7
Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi
Organisasi Masyarakat
200.1.4.8
Laporan Hasil Kerja Sama Kegiatan
dengan Ormas/LNL
200.1.4.9
Evaluasi
Aktivitas
Ormas:
Sanksi
Administrasi

200.1.4.10
Fasilitas Sengketa Ormas
200.1.4.11
Fasilitas Ormas
200.1.5
Politik Dalam Negeri

200.1.5.1
Implementasi Kebijakan Politik
200.1.5.2
Fasilitasi
Kelembagaan
Politik
Pemerintahan

200.1.5.3
Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik

200.1.5.4
Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik
yang Memperoleh Kursi
200.1.5.5
Partai Politik yang Tidak Memperoleh
Kursi
200.1.5.6
Pemerintah Daerah

200.1.5.7
Database Parpol

200.1.5.8
Pendidikan Budaya Politik

200.1.5.9
Pemilihan Umum
200.1.6
Ketahanan Ekonomi

200.1.6.1
Ketahanan Sumber Daya Alam dan
Kesenjangan Perekonomian

200.1.6.2
Ketahanan
Perdagangan
Investasi,
Fiskal, dan Moneter
200.1.6.3
Perilaku Perekonomian Masyarakat

200.1.6.4
Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi

200.2
PEMILU

200.2.1
Kebijakan di Bidang Pemilu yang Dilakukan oleh
Pemerintah Daerah
200.2.2
Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
200.2.2.1
Daftar Penduduk Potensial Pemilih
(DP4) Pemilu
200.2.2.2
Daftar Pemilih Sementara (DPS)
200.2.2.3
Daftar Pemilih Tambahan

200.2.2.4
Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih
Tetap (DPT)
200.2.2.5
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

200.2.3
Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu

200.2.3.1
Dokumen Pendaftaran Peserta Pemilu
dari Partai Politik
200.2.3.2
Dokumen Hasil Verifikasi Administrasi
dan Faktual Partai Politik

200.2.3.3
Dokumen Pendaftaran Peserta Pemilu
dari Calon Perseorangan
200.2.3.4
Dokumen Hasil Verifikasi Administrasi
dan Faktual

200.2.4
Penetapan Peserta Pemilu

200.2.4.1
Penetapan
Daerah
Pemilihan
dan
Jumlah Kursi Anggota DPR dan DPRD
200.2.4.2
Keputusan KPU tentang Penetapan
Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi
Anggota DPR
200.2.4.3
Keputusan KPU tentang Penetapan
Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi
Anggota DPRD Provinsi

200.2.4.4
Keputusan KPU tentang Penetapan
Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi
Anggota DPRD Kabupaten/Kota
200.2.4.5
Peta Daerah Pemilihan
200.2.5
Pencalonan Pemilu

200.2.5.1
Petunjuk Teknis Pencalonan
200.2.5.2
Surat Pencalonan Pendaftaran

200.2.5.3
Daftar Bakal Calon

200.2.5.4
Dokumen Persyaratan Masing-Masing
Bakal Calon

200.2.5.5
Dokumen Verifikasi Administrasi
200.2.5.6
Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap
200.2.6
Kampanye Pemilu

200.2.6.1
Keputusan KPU tentang Penetapan
Jadwal Kampanye

200.2.6.2
Nama Juru Kampanye/Pelaksana Kampanye
200.2.6.3
Peringatan Tertulis/Penghentian Kegiatan
Kampanye

200.2.7
Dana Kampanye
200.2.7.1
Pedoman Audit Dana Kampanye

200.2.7.2
Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu
200.2.7.3
Laporan Hasil Audit Dana Kampanye
200.2.8
Pemungutan dan Penghitungan Suara
200.2.8.1
Keputusan KPU tentang Desain dan
Spesifikasi Surat Suara

200.2.8.2
Master Surat Suara
200.2.8.3
Surat Suara yang Terpakai

200.2.8.4
Surat Suara Tidak Terpakai (rusak,
salah, dan tidak digunakan)

200.2.8.5
Formulir Pemilu di Pemerintah Daerah
200.2.9
Penetapan Hasil Pemilu
200.2.10
Perselisihan Hasil Pemilu
200.2.10.1
Surat-Surat
Mengenai
Perselisihan
Hasil Pemilu

200.2.10.2
Jawaban dan Kesimpulan Termohon
200.2.10.3
Salinan Putusan Lembaga Peradilan
200.2.11
Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilu

300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN

300.1
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

300.1.1
Kebijakan di Bidang Polisi Pamong Praja yang
Dilakukan di Pemerintah Daerah
300.1.2
Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong
Praja

300.1.2.1
Tata Operasional Polisi Pamong Praja
300.1.2.2
Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja

300.1.3
Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja
300.1.4
Perlindungan Masyarakat
300.1.5
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

300.1.6
Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia

300.2
PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN

300.2.1
Kebijakan di Bidang Penanggulangan Bencana yang
Dilakukan oleh Pemerintah Daerah

300.2.2
Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian,
dan Pertolongan
300.2.2.1
Rencana
dan
Standardisasi
dan
Pengawakan dan Perbekalan

300.2.2.2
Kurikulum dan Silabus, Evaluasi dan
Monitoring
300.2.2.3
Tenaga Pencarian Pertolongan, Penyiapan
Potensi Pencarian dan Pertolongan

300.2.2.4
Permasyarakatan
Pencarian
dan
Pertolongan, Sertifikasi Pencarian dan
Pertolongan

300.2.2.5
Perencanaan
dan
Standardisasi,
Penyelenggaraan Operasi SAR, Siaga
dan Latihan, Tempat Latihan
300.2.2.6
Registrasi BEACON

300.2.3
Pencegahan dan Kesiapsiagaan

300.2.4
Potensi Pencarian dan Pertolongan

300.2.5
Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan
300.2.5.1
Rencana Pendidikan dan Pelatihan

300.2.5.2
Penyiapan
Tenaga
dan
Potensi
Pencarian dan Pertolongan

300.2.5.3
Pemasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian
dan Pertolongan
300.2.5.4
Pemasyarakatan
Pencarian
dan
Pertolongan (sosialisasi dan penyuluhan)
300.2.5.5
Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
300.2.6
Operasi Pencarian dan Pertolongan

300.2.7
Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi
300.2.8
Operasi Komunikasi

300.2.8.1
Operasi Peralatan Komunikasi (Berita
SAR)
300.2.8.2
Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita
SAR)

300.2.8.3
Registrasi BEACON
300.2.9
Inventarisasi dan Pemeliharaan

300.2.10
Pengembangan Sistem Informasi

300.2.11
Penyajian dan Layanan Informasi

300.2.12
Pelaporan dan Evaluasi

300.2.12.1
Laporan Harian

300.2.12.2
Laporan Bulanan

300.2.12.3
Laporan Tahunan
300.2.12.4
Evaluasi

400 KESEJAHTERAAN RAKYAT

400.1
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
400.1.1
Kebijakan di Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal
yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.1.2
Pembangunan Sumber Daya

400.1.2.1
Fasilitasi
Pendidikan
Keterampilan
Pengembangan Sumber Daya
400.1.2.2
Fasilitasi
Kesehatan
Pengembangan
Sumber Daya

400.1.2.3
Fasilitasi Sumber Daya Hayati dan
Pengembangan Sumber Daya
400.1.2.4
Fasilitasi
Mineral,
Energi
dan
Lingkungan Hidup

400.1.2.5
Fasilitasi Teknologi dan inovasi

400.1.2.6
Koordinasi
Pelaksanaan
Kebijakan
Pengembangan Sumber Daya
400.1.2.7
Pemantauan dan Evaluasi

400.1.3
Peningkatan Infrastruktur
400.1.3.1
Fasilitasi
Transportasi
Peningkatan
Infrastruktur

400.1.3.2
Fasilitasi Informasi dan Telekomunikasi
dalam Peningkatan Infrastruktur
400.1.3.3
Fasilitasi Sosial dalam Peningkatan
Infrastruktur
400.1.3.4
Fasilitasi Ekonomi dalam Peningkatan
Infrastruktur

400.1.3.5
Fasilitasi Energi dalam Peningkatan
Infrastruktur
400.1.3.6
Koordinasi
Pelaksanaan
Kebijakan
Peningkatan Infrastruktur

400.1.3.7
Pemantauan dan Evaluasi
400.1.4
Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha
400.1.4.1
Fasilitasi Investasi Pembinaan Ekonomi
dan Dunia Usaha

400.1.4.2
Fasilitasi Kelembagaan Ekonomi dan
Dunia Usaha
400.1.4.3
Fasilitasi
Usaha
Mikro,
Kecil
dan
Menengah

400.1.4.4
Fasilitasi Kemitraan Usaha
400.1.4.5
Fasilitasi
Pengembangan
Komoditas
Unggulan

400.1.4.6
Koordinasi
Pelaksanaan
Kebijakan
Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha
400.1.4.7
Pemantauan dan Evaluasi

400.1.4.8
Identifikasi
dan
Inventarisasi
Pengembangan
Usaha
Ekonomi
Perdesaan Tertinggal
400.1.4.9
Fasilitasi
Pengembangan
Usaha
Ekonomi Perdesaan Tertinggal

400.1.4.10
Monitoring dan Evaluasi Ekonomi Desa
Tertinggal

400.1.4.11
Identifikasi dan Inventarisasi Pengembangan
Masyarakat dan Desa Tertinggal

400.1.4.12
Fasilitasi Pengembangan Masyarakat
dan Desa Tertinggal
400.1.4.13
Monitoring dan Evaluasi Masyarakat
Tertinggal
400.1.4.14
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa

400.1.4.15
Fasilitas Panitia Pengumpulan Uang
dan Barang (PPUB)
400.1.5
Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya
400.1.5.1
Penguatan Kapasitas Lembaga Lokal

400.1.5.2
Penguatan Organisasi Masyarakat
400.1.5.3
Pemberdayaan Masyarakat
400.1.5.4
Kerja Sama AntarLembaga Sosial dan
Budaya

400.1.5.5
Ketenagakerjaan
400.1.5.6
Koordinasi
Pelaksanaan
Kebijakan
Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya

400.1.5.7
Pemantauan dan Evaluasi
400.1.6
Pengembangan Daerah Khusus

400.1.6.1
Fasilitasi
Pengembangan
Daerah
Perbatasan

400.1.6.2
Fasilitasi
Pengembangan
Daerah
Rawan Konflik dan Bencana
400.1.6.3
Fasilitasi Pengembangan Daerah Perdesaan

400.1.6.4
Fasilitasi Pengembangan Daerah Pulau
Terpencil dan Terluar

400.1.6.5
Fasilitasi
Pengembangan
Wilayah
Strategis
400.1.6.6
Koordinasi
Pelaksanaan
Kebijakan
Pengembangan Daerah Khusus

400.1.6.7
Pemantauan dan Evaluasi

400.2
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
400.2.1
Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak yang Dilakukan oleh Pemerintah
Daerah
400.2.2
Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi, Politik,
Sosial, dan Hukum

400.2.2.1
Data Gender
400.2.2.2
Advokasi dan Fasilitasi

400.2.3
Perlindungan Perempuan (kekerasan, masalah sosial,
tenaga kerja, korban perdagangan)
400.2.3.1
Pencegahan
Kekerasan
terhadap
Perempuan
400.2.3.2
Data Perlindungan Perempuan
400.2.3.3
Advokasi dan Fasilitasi

400.2.3.4
Monitoring,
Evaluasi
dan
Analisa
Kebijakan Perlindungan Perempuan

400.2.3.5
Sistem Aplikasi dan Jaringan Informasi
Gender

400.2.3.6
Analisis dan Penyajian Informasi Gender
400.2.3.7
Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan
Ibu

400.2.4
Perlindungan
Anak
(hak
sipil,
masalah
sosial,
kekerasan
terhadap
anak,
anak
berkebutuhan
khusus, anak berhadapan dengan hukum)
400.2.4.1
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak

400.2.4.2
Data Perlindungan Anak
400.2.4.3
Advokasi dan Fasilitasi

400.2.4.4
Monitoring,
Evaluasi
dan
Analisa
Kebijakan Perlindungan Anak
400.2.4.5
Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan
Anak

400.2.5
Tumbuh Kembang Anak (pendidikan, kesehatan,
partisipasi, lingkungan dan penanaman nilai-nilai
luhur, pengembangan kota layak anak)

400.2.5.1
Pemenuhan Hak Anak
400.2.5.2
Data Klaster Hak Anak
400.2.5.3
Data Tumbuh Kembang Anak
400.2.5.4
Advokasi dan Fasilitasi

400.2.5.5
Monitoring,
Evaluasi
dan
Analisa
Kebijakan Tumbuh Kembang Anak

400.2.5.6
Penyelenggaraan
Parenting
Pola
Pengasuhan Anak
400.2.6
Penghargaan Terkait Gender (Anugerah Parahita
Ekapraya/APE)
400.2.7
Penghargaan Kabupaten Layak Anak

400.2.8
Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak

400.3
PENDIDIKAN

400.3.1
Kebijakan di Bidang Pendidikan yang Dilakukan oleh
Pemerintah Daerah
400.3.2
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal,
Informal
400.3.2.1
Bahan Ajar (alat permainan edukatif)

400.3.2.2
Pelatihan Sosial
400.3.2.3
Peringatan Hari Anak

400.3.2.4
Block Grant
400.3.3
Pendidikan Masyarakat

400.3.3.1
Penyelenggaraan Program
400.3.3.2
Penilaian
dan
Pemberian
Bantuan
Sosial

400.3.3.3
Pembinaan Program
400.3.3.4
Lomba/Pemberian Penghargaan

400.3.3.5
Pameran
400.3.3.6
Rakor

400.3.3.7
Sosialisasi
400.3.3.8
Sertifikasi dan Akreditasi

400.3.4
Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik
400.3.5
Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama

400.3.5.1
Kurikulum, Bahan Ajar
400.3.5.2
Block Grant
400.3.5.3
Pelatihan, Bimtek, Sosialisasi,
400.3.5.4
Lomba, Penghargaan, Penganugerahan

400.3.5.5
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
400.3.5.6
Bantuan Siswa Miskin

400.3.6
Pendidikan Khusus/Layanan Khusus

400.3.6.1
Kurikulum, Bahan Ajar, Alat Bantu
Pembelajaran
400.3.6.2
Block Grant

400.3.6.3
Lomba, Festival
400.3.6.4
Sosialisasi, Bimtek
400.3.6.5
Pendataan
400.3.6.6
Kelembagaan

400.3.7
Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik

400.3.7.1
Pendataan dan Pemetaan
400.3.7.2
Uji Kompetensi Guru
400.3.7.3
Sertifikasi Guru

400.3.7.4
Penghargaan
Guru
dan
Tenaga
Kependidikan
400.3.7.5
Peningkatan Kesejahteraan Guru
400.3.7.6
Sosialisasi, Bimtek

400.3.7.7
Block Grant
400.3.7.8
Koordinasi Kegiatan Insentif Tenaga
Pendidik, Marbot, dan Gemar Mengaji

400.3.8
Sekolah Menengah Atas

400.3.8.1
Kurikulum
400.3.8.2
Bahan Ajar
400.3.8.3
Pelatihan

400.3.8.4
Block Grant
400.3.8.5
Bimbingan Teknis/Sosialisasi
400.3.8.6
Lomba, Sayembara, Festival

400.3.8.7
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
400.3.8.8
Bantuan Siswa Miskin

400.3.9
Pendidikan Khusus-Layanan Khusus

400.3.9.1
Bahan Ajar
400.3.9.2
Petunjuk Teknis

400.3.9.3
Block Grant
400.3.9.4
Sosialisasi, Bimtek

400.3.9.5
Lomba, Sayembara, Jambore, Festival
400.3.9.6
Kurikulum/Bahan Pembelajaran

400.3.9.7
Alat Bantu Pembelajaran
400.3.9.8
Pendataan
400.3.9.9
Kelembagaan (unit kesehatan sekolah,
pendidikan jasmani adaptif, pendidikan
inklusi)
400.3.10
Pendidik dan Tenaga Pendidik

400.3.10.1
Pendataan dan Pemetaan
400.3.10.2
Uji Kompetensi Guru

400.3.10.3
Sertifikasi Guru
400.3.10.4
Penilaian Prestasi Kerja Guru dan
Pengawas Sekolah

400.3.10.5
Penghargaan
Guru
dan
Tenaga
Kependidikan
400.3.10.6
Peningkatan Kesejahteraan Guru dan
Tenaga Pendidik

400.3.10.7
Block Grant
400.3.10.8
Bimbingan Teknis/Sosialisasi

400.3.11
Penilaian Pendidikan

400.3.11.1
Penilaian Akademik

400.3.11.2
Penilaian NonAkademik

400.3.11.3
Analisis dan Sistem Informasi Penilaian
400.3.12
Data dan Statistik Pendidikan
400.3.12.1
Data
Peserta Didik, Pendidik
dan
Tenaga Kependidikan

400.3.12.2
Data Satuan Pendidikan dan Proses
Pembelajaran

400.3.13
Prasarana dan Sarana Pendidikan
400.3.13.1
Prasarana Pendidikan
400.3.13.2
Sarana Pendidikan

400.3.13.3
Monitoring dan Evaluasi

400.4
KEOLAHRAGAAN
400.4.1
Kebijakan di Bidang Keolahragaan yang Dilakukan
oleh Pemerintah Daerah
400.4.2
Pengelolaan Olahraga Pendidikan

400.4.2.1
Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah
400.4.2.2
Olahraga Pendidikan Tinggi

400.4.2.3
Olahraga Pendidikan Nonformal dan
Informal

400.4.3
Pengelolaan Olahraga Rekreasi
400.4.3.1
Olahraga Massal

400.4.3.2
Olahraga Tradisional
400.4.3.3
Olahraga Petualangan, Tantangan, dan
Wisata

400.4.4
Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus
Olahraga
400.4.4.1
Olahraga Pendidikan
400.4.4.2
Olahraga Rekreasi

400.4.4.3
Olahraga Prestasi
400.4.4.4
Sekolah Khusus Olahraga

400.4.5
Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan
Khusus
400.4.5.1
Olahraga Tradisional

400.4.5.2
Layanan Khusus
400.4.6
Kemitraan dan Penghargaan Olahraga

400.4.6.1
Kemitraan Keolahragaan
400.4.6.2
Penghargaan Olahraga
400.4.7
Pembibitan dan IPTEK Olahraga
400.4.7.1
Pembibitan Olahraga
400.4.7.2
Kompetisi

400.4.7.3
IPTEK Olahraga
400.4.8
Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan

400.4.8.1
Tenaga Keolahragaan
400.4.8.2
Organisasi Keolahragaan

400.4.9
Industri dan Promosi Olahraga
400.4.9.1
Industri Olahraga
400.4.9.2
Promosi Olahraga

400.4.10
Olahraga Prestasi
400.4.10.1
Daerah
400.4.10.2
Nasional
400.4.10.3
Internasional

400.4.11
Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga

400.4.11.1
Standardisasi Keolahragaan

400.4.11.2
Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan

400.4.11.3
Infrastruktur Olahraga

400.5
KEPEMUDAAN
400.5.1
Kebijakan di Bidang Kepemudaan yang Dilakukan
oleh Pemerintah Daerah

400.5.2
Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda

400.5.2.1
Penelusuran (duta kepemudaan)
400.5.2.2
Pengkajian (rekomendasi kepemudaan
melalui forum kepemudaan)

400.5.2.3
Pengembangan

400.5.3
Peningkatan Wawasan Pemuda
400.5.3.1
Wawasan Kebangsaan
400.5.3.2
Wawasan Lingkungan

400.5.3.3
Wawasan Sosial dan Hukum
400.5.4
Peningkatan Kapasitas Pemuda
400.5.4.1
Kapasitas Iman dan Taqwa

400.5.4.2
Kapasitas IPTEK

400.5.4.3
Pemanfaatan IPTEK
400.5.5
Peningkatan
Kreativitas
Pemuda
(Pemetaan
Kreativitas/Seni Kepemudaan)

400.5.5.1
Pengkajian
400.5.5.2
Pengembangan
400.5.5.3
Pendayagunaan (fasilitasi)

400.5.6
Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
400.5.6.1
Kepemimpinan : Penelusuran,
Pengaderan, Pendayagunaan

400.5.6.2
Kepeloporan Pemuda :
Kesukarelawanan, Pengembangan
Kepedulian, Pendampingan
400.5.7
Kewirausahaan

400.5.7.1
Kelembagaan
400.5.7.2
Pengaderan
400.5.7.3
Perintisan

400.5.8
Organisasi
Kepemudaan
dan
Pengawasan
Kepramukaan
400.5.8.1
Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan
: Kelembagaan dan Sumber Daya

400.5.8.2
Pemberdayaan Organisasi
Kemahasiswaan : Kelembagaan dan
Sumber Daya
400.5.8.3
Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran
: Kelembagaan dan Sumber Daya

400.5.8.4
Pengawasan Kepramukaan :
Kelembagaan, Program, dan Sumber
Daya
400.5.9
Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda

400.5.9.1
Standardisasi
400.5.9.2
Infrastruktur Pemuda

400.5.10
Kemitraan dan Penghargaan Pemuda
400.5.10.1
Kemitraan
400.5.10.2
Penghargaan Pemuda

400.6
KEBUDAYAAN

400.6.1
Kebijakan di Bidang Kebudayaan yang Dilakukan oleh
Pemerintah Daerah
400.6.2
Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

400.6.2.1
Registrasi Nasional
400.6.2.2
Pelindungan
400.6.2.3
Pengembangan dan Pemanfaatan
400.6.2.4
Eksplorasi dan Dokumentasi

400.6.3
Pembinaan Kesenian dan Perfilman

400.6.3.1
Pembinaan Seni Pertunjukan
400.6.3.2
Pembinaan Seni Rupa

400.6.3.3
Pembinaan Seni Literasi dan Apresiasi
Film

400.6.3.4
Dokumentasi dan Publikasi
400.6.4
Sejarah dan Nilai Budaya
400.6.4.1
Sejarah

400.6.4.2
Pemetaan Nilai
400.6.4.3
Verifikasi dan Perumusan Nilai
400.6.4.4
Dokumentasi dan Publikasi

400.6.4.5
Dokumentasi Sejarah dan Nilai Sejarah

400.6.4.6
Publikasi Sejarah dan Nilai Sejarah
400.6.5
Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya

400.6.5.1
Internalisasi Nilai Budaya

400.6.5.2
Kekayaan Budaya
400.6.5.3
Warisan Budaya Nasional dan Dunia

400.6.5.4
Diplomasi Budaya

400.7
KESEHATAN

400.7.1
Kebijakan di Bidang Kesehatan yang Dilakukan oleh
Pemerintah Daerah

400.7.2
Upaya Kesehatan Dasar
400.7.2.1
Pelayanan Kedokteran Keluarga

400.7.2.2
Praktik Klinis Dokter di Pelayanan
Kesehatan Primer

400.7.2.3
Pelaksanaan Kesehatan Primer
400.7.2.4
Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas
400.7.2.5
Kesehatan Gigi dan Mulut di Rumah
Sakit

400.7.2.6
ICD 10, Destistry, dan Stomatology
400.7.2.7
Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah

400.7.2.8
Penyakit Mulut di Tingkat Primer

400.7.2.9
Pembiayaan Darah
400.7.2.10
Penggunaan Darah Rasional
400.7.2.11
Unit Transfusi Darah, Bank Darah
Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan
Darah

400.7.2.12
Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil,
Sangat Terpencil, dan Kepulauan
400.7.2.13
Akreditasi Puskesmas
400.7.2.14
Puskesmas Berprestasi
400.7.3
Upaya Kesehatan Rujukan

400.7.3.1
Pelayanan Kesehatan Rujukan
400.7.3.2
Pelayanan Kedokteran, Organisasi Profesi,
dan Konsorsium Upaya Kesehatan (KUK)

400.7.3.3
Pelayanan Rumah Sakit Privat

400.7.3.4
Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
Khusus
dan
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan Lainnya

400.7.3.5
Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
Pendidikan

400.7.3.6
Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan
400.7.3.7
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Asing
dan Perdagangan Jasa
400.7.3.8
Badan Pengawas Rumah Sakit

400.7.3.9
Perizinan dan Penetapan Kelas Rumah
Sakit Kelas A dan Penanam Modal Asing
(PMA)
400.7.3.10
Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas
Kesehatan Lainnya
400.7.4
Keperawatan dan Keteknisian Medik

400.7.4.1
Pelayanan Keperawatan Dasar

400.7.4.2
Pelayanan Keperawatan Profesional di
Rumah Sakit
400.7.4.3
Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit
Umum

400.7.4.4
Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit
Khusus

400.7.4.5
Bina Pelayanan Kebidanan

400.7.5
Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan

400.7.5.1
Mikrobiologi dan Imunologi
400.7.5.2
Patologi dan Toksilogi

400.7.5.3
Radiologi

400.7.5.4
Perizinan dan Sertifikasi
400.7.5.5
Sarana dan Prasarana Kesehatan
400.7.5.6
Peralatan Medis di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan

400.7.5.7
Aplikasi Sarana dan Prasarana Alat
Kesehatan

400.7.6
Kesehatan Jiwa
400.7.6.1
Kesehatan
Jiwa
di
NonFasilitas
Pelayanan Kesehatan
400.7.6.2
Bina
Kesehatan
Jiwa
di
Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
400.7.6.3
Etikolegal dan Asesmen
400.7.6.4
Pencegahan
dan
Penanggulangan
Narkotika dan Sejenisnya

400.7.6.5
Etikolegal dan Asesmen
400.7.6.6
Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko

400.7.7
Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan
Matra
400.7.7.1
Surveilans dan Respon Kejadian Luar
Biasa

400.7.7.2
Imunisasi
400.7.7.3
Karantina Kesehatan dan Kesehatan di
Pelabuhan
400.7.7.4
Kesehatan Matra

400.7.8
Pengendalian Penyakit Menular Langsung
400.7.8.1
Pengendalian Tuberkolosis

400.7.8.2
Pengendalian AIDS dan Penyakit Menular
Seksual

400.7.8.3
Pengendalian
Infeksi
Saluran
Pernafasan Akut

400.7.8.4
Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran
Pencernaan
400.7.8.5
Pengendalian Kusta dan Frambusia

400.7.9
Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
400.7.9.1
Pengendalian Malaria
400.7.9.2
Pengendalian Arbovirosis

400.7.9.3
Pengendalian Zoonosis
400.7.9.4
Pengendalian Filariasis dan Kecacingan

400.7.10
Pengendalian Penyakit Tidak Menular
400.7.10.1
Pengendalian Penyakit Jantung dan
Pembuluh Darah
400.7.10.2
Pengendalian Penyakit Diabetes Melitus
dan Penyakit Metabolik

400.7.10.3
Penyakit Kanker
400.7.10.4
Penyakit Kronis dan Generatif

400.7.10.5
Gangguan
Akibat
Kecelakaan
dan
Tindak Kekerasan
400.7.11
Penyehatan Lingkungan

400.7.11.1
Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar
400.7.11.2
Pemukiman dan Tempat Umum

400.7.11.3
Kawasan dan Sanitasi Darurat
400.7.11.4
Higien Sanitasi Pangan

400.7.11.5
Pengamanan Limbah, Udara, Radiasi

400.7.12
Pengembangan dan Penapisan Teknologi Pengendalian
Penyakit dan Pengendalian Lingkungan
400.7.13
Gizi

400.7.13.1
Gizi Makro
400.7.13.2
Gizi Mikro

400.7.13.3
Gizi Klinik dan Diatetik

400.7.13.4
Konsumsi Makanan dan Jasa Makanan
400.7.13.5
Kewaspadaan Gizi

400.7.14
Kesehatan ibu

400.7.14.1
Kesehatan Ibu Hamil
400.7.14.2
Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas
400.7.14.3
Kesehatan
Maternal
Dengan
Pencegahan Komplikasi
400.7.14.4
Keluarga Berencana
400.7.14.5
Perlindungan Kesehatan Reproduksi

400.7.15
Kesehatan Anak

400.7.15.1
Kelangsungan Hidup Bayi
400.7.15.2
Kelangsungan Anak Balita dan Pra
Sekolah
400.7.15.3
Kewaspadaan
Penanganan
Balita
Berisiko
400.7.15.4
Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan
Remaja
400.7.15.5
Perlindungan Kesehatan Anak

400.7.16
Kesehatan Tradisional Alternatif dan Komplementer
400.7.16.1
Kesehatan Tradisional Keterampilan
400.7.16.2
Kesehatan Tradisional Ramuan

400.7.16.3
Kesehatan Alternatif dan Komplementer
400.7.16.4
Penapisan dan Kemitraan
400.7.17
Kesehatan Kerja dan Olah raga
400.7.17.1
Pelayanan Kesehatan Kerja
400.7.17.2
Kapasitas Kerja
400.7.17.3
Lingkungan Kerja
400.7.17.4
Kemitraan Kesehatan Kerja
400.7.17.5
Kesehatan Perkotaan
400.7.17.6
Kesehatan Olahraga
400.7.18
Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
400.7.18.1
Harga Obat Publik
400.7.18.2
Pengadaan Obat
400.7.18.3
Perbekalan Kesehatan
400.7.19
Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan
400.7.19.1
Alat Kesehatan
400.7.19.2
Produsen
dan
Distributor
Alat
Kesehatan dan Obat
400.7.19.3
Produk
Diagnostik
In
Vitro
dan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
400.7.20
Kefarmasian
400.7.20.1
Pelayanan kefarmasian
400.7.20.2
Farmasi Klinis
400.7.20.3
Farmasi Komunitas
400.7.20.4
Penggunaan Obat Rasional
400.7.21
Produksi dan Distribusi Kefarmasian
400.7.21.1
Obat Tradisional
400.7.21.2
Kosmetik dan Makanan
400.7.21.3
Narkotika,
Psikotropika,
Prekursor
Farmasi, dan Sediaan Farmasi Khusus
400.7.21.4
Kemandirian Obat dan Bahan Baku
Obat
400.7.22
Surat Keterangan, Sertifikasi, dan Perijinan
400.7.22.1
Surat Keterangan
400.7.22.2
Sertifikasi dan Perijinan
400.7.23
Penanggulangan Krisis Kesehatan
400.7.23.1
Pencegahan,
Mitigasi,
dan
Kesiapsiagaan
400.7.23.2
Tanggap Darurat dan Pemulihan
400.7.23.3
Pemantauan dan Informasi
400.7.23.4
Penanggulangan
Krisis
Kesehatan
dalam Bidang Pengendalian Penyakit
dan Penyehatan
400.7.23.5
Pelayanan
Kesehatan
Reproduksi
Situasi Bencana
400.7.24
Pengembangan dan Jaminan Kesehatan
400.7.24.1
Tersedianya Data NHA Setiap Tahun
400.7.24.2
Tersedianya
Dokumen
Teknis
Penguatan Pelaksanaan JKN
400.7.25
Intelegensia Kesehatan
400.7.25.1
Pemeliharaan
dan
Peningkatan
Kemampuan Inteligensia Kesehatan
400.7.25.2
Penanggulangan Masalah Inteligensia
Kesehatan

400.7.26
Kesehatan Haji

400.7.26.1
Pelayanan dan Pendayagunaan Sumber
Daya Kesehatan Haji
400.7.26.2
Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian
Faktor Risiko Kesehatan Haji

400.7.27
Promosi Kesehatan
400.7.27.1
Sarana Promosi Kesehatan
400.7.27.2
Pembinaan Advokasi dan Kemitraan
Serta Pemberdayaan Peran
400.7.27.3
Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan

400.7.27.4
Hari Kesehatan
400.7.28
Data dan Informasi

400.7.28.1
Statistik Kesehatan
400.7.28.2
Analisis dan Diseminasi Informasi
400.7.28.3
Pengembangan Sistem Informasi dan
Bank Data Kesehatan

400.7.29
Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk
Komplimen
400.7.29.1
Penilaian Obat Tradisional, Suplemen
Makanan, dan Kosmetik

400.7.29.2
Standardisasi
Obat
Tradisional,
Kosmetik, dan Produk Komplimen
400.7.29.3
Inspeksi
dan
Sertifikasi
Obat
Tradisional,
Kosmetik,
dan
Produk
Komplimen

400.7.29.4
Obat Asli Indonesia

400.7.30
Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

400.7.30.1
Penilaian Keamanan Pangan

400.7.30.2
Standardisasi Produk Pangan

400.7.30.3
Inspeksi dan Sertifikasi Produk Pangan
400.7.30.4
Surveilan dan Penyuluhan Keamanan
Pangan

400.7.30.5
Pengawasan
Produk
dan
Bahan
Berbahaya
400.7.31
Rekam Medis

400.8
AGAMA DAN KEPERCAYAAN

400.8.1
Kebijakan di Bidang Agama dan Kepercayaan yang
Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.8.2
Fasilitasi
400.8.2.1
Data Forum Komunikasi Umat Beragama
(FKUB) Provinsi/Kabupaten/Kota

400.8.2.2
Pelaksanaan
Kerukunan
Umat
Beragama dan Kepercayaan
400.8.2.3
Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan
Kepercayaan

400.8.2.4
Kasus Keagamaan

400.8.2.5
Kasus Aliran Keagamaan
400.8.3
Pembinaan Kepercayaan kepada Tuhan YME
400.8.3.1
Kelembagaan dan Kepercayaan
400.8.3.2
Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama
400.8.3.3
Komunitas Kepercayaan

400.8.3.4
Pengetahuan dan Ekspresi Budaya
Tradisional
400.8.3.5
Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial

400.9
SOSIAL

400.9.1
Kebijakan di Bidang Sosial yang Dilakukan oleh
Pemerintah Daerah
400.9.2
Kesejahteraan Sosial Anak

400.9.2.1
Kesejahteraan Sosial Anak Balita
400.9.2.2
Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar

400.9.2.3
Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan
dengan Hukum
400.9.2.4
Kesejahteraan
Sosial
Anak
dengan
Kecatatan
400.9.2.5
Kesejahteraan
Sosial
Anak
yang
Membutuhkan Perlindungan Khusus
400.9.3
Rehabilitasi Sosial
400.9.3.1
Rehabilitasi
Sosial
Orang
dengan
Kecacatan Tubuh dan Bekas Penderita
Penyakit Kronis, Netra dan Rungu
Wicara, Mental

400.9.3.2
Kelembagaan dan Advokasi Sosial
400.9.3.3
Asistensi dan Pemeliharaan Kesejahteraan
Sosial

400.9.4
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
400.9.4.1
Gelandangan, Pengemis, dan Pemulung
400.9.4.2
Tuna Susila dan Korban Trafficking
Perempuan

400.9.4.3
Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan
Meliputi Penyiapan, Reintegrasi

400.9.4.4
Pelayanan
Sosial
Orang
dengan
HIV/AIDS dan Kelompok Minoritas
400.9.5
Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA
400.9.6
Pelayanan Sosial Lanjut Usia

400.9.6.1
Pelayanan Sosial Dalam dan Luar Panti

400.9.6.2
Pengembangan Kelembagaan (meliputi:
pembinaan
lembaga,
kerja
sama
lembaga)
400.9.6.3
Advokasi
dan
Pelayanan
Sosial
Kedaruratan
400.9.7
Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan
Sosial
400.9.8
Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan
Pekerja Migran
400.9.9
Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
400.9.9.1
Ketahanan Sosial Masyarakat (meliputi:
keserasian sosial, penguatan sumber
daya)

400.9.9.2
Tanggap Darurat (meliputi: bantuan
darurat, advokasi sosial)
400.9.9.3
Pemulihan Sosial (meliputi: penguatan
sosial, reintegrasi sosial)

400.9.9.4
Kerja
Sama
(meliputi:
kerja
sama
pemerintah, kerja sama nonpemerintah)
400.9.10
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
400.9.10.1
Kesiapsiagaan dan Mitigasi

400.9.10.2
Tanggap Darurat (meliputi: bantuan
darurat, advokasi sosial)
400.9.10.3
Pemulihan Sosial dan Penguatan Sosial
400.9.10.4
Kerja Sama

400.9.11
Jaminan Sosial

400.9.11.1
Seleksi dan Verifikasi

400.9.11.2
Asuransi
Kesejahteraan
Sosial
(meliputi: kelembagaan, pengelolaan
premi)

400.9.11.3
Bantuan Langsung dan Tunjangan
Berkelanjutan (meliputi: pendampingan
dan penyaluran)
400.9.11.4
Kerja Sama
400.9.12
Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial

400.9.12.1
Ketahanan Keluarga
400.9.12.2
Asistensi Keluarga dan Pemberdayaan
Perempuan
400.9.12.3
Tenaga
Kesejahteraan
Sosial
Masyarakat dan Organisasi Sosial
400.9.12.4
Kemitraan Dunia Usaha
400.9.12.5
Karang Taruna (meliputi: kelembagaan,
pengembangan kapasitas)
400.9.13
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil
400.9.13.1
Persiapan Pemberdayaan

400.9.13.2
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
400.9.13.3
Penggalian dan Pengembangan Potensi

400.9.13.4
Keserasian dan Penguatan Komunitas
Adat Terpencil
400.9.13.5
Kerja Sama Kelembagaan

400.9.14
Penanggulangan
Kemiskinan
Perkotaan
dan
Perdesaan

400.9.14.1
Identifikasi dan Analisis

400.9.14.2
Pengembangan Kapasitas
400.9.14.3
Penataan Sosial Lingkungan Kumuh
400.9.14.4
Advokasi Sosial dan Pengembangan
Aksesibilitas

400.9.14.5
Bantuan Langsung
400.9.14.6
Kerja Sama Kelembagaan

400.9.15
Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan
Sosial

400.9.15.1
Penghargaan
dan
Kesejahteraan
Keluarga Pelawan

400.9.15.2
Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan
dan Keperintisan
400.9.15.3
Pengembangan Kesetiakawanan Sosial

400.9.15.4
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

400.10 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
400.10.1
Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.10.2
Pemerintahan Desa dan Kelurahan
400.10.2.1
Fasilitasi Pengembangan Desa dan
Kelurahan

400.10.2.2
Administrasi Pemerintahan Desa dan
Kelurahan
400.10.2.3
Fasilitasi Permusyawaratan Desa

400.10.2.4
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan
Aset Desa
400.10.2.5
Pengembangan Kapasitas Desa

400.10.3
Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat

400.10.3.1
Lembaga Masyarakat

400.10.3.2
Pembangunan Partisipatif

400.10.3.3
Pendataan Potensi Masyarakat
400.10.3.4
Pengembangan Kawasan Pedesaan
400.10.3.5
Pelatihan Masyarakat

400.10.4
Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat
400.10.4.1
Budaya Nusantara
400.10.4.2
Pemberdayaan Perempuan
400.10.4.3
Pemberdayaan
dan
Kesejahteraan
Keluarga
400.10.4.4
Kesejahteraan Sosial

400.10.4.5
Tenaga Kerja Perdesaan
400.10.5
Usaha Ekonomi Masyarakat
400.10.5.1
Usaha Pertanian dan Pangan

400.10.5.2
Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam
400.10.5.3
Produksi dan Pemasaran

400.10.5.4
Usaha Ekonomi dan Keluarga
400.10.5.5
Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat
Tertinggal

400.10.6
Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
Perdesaan
400.10.6.1
Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi
Lingkungan Perdesaan

400.10.6.2
Fasilitasi
Pemanfaatan
Lahan
dan
Pesisir Perdesaan

400.10.6.3
Fasilitasi
Prasarana
dan
Sarana
Perdesaan
400.10.6.4
Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan
Pengkajian Teknologi Perdesaan
400.10.6.5
Pemasyarakatan
dan
Kerja
Sama
Teknologi Perdesaan
400.10.7
Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

400.11 PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

400.11.1
Kebijakan di bidang Pertamanan dan Pemakaman
yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.11.2
Pertamanan

400.11.2.1
Perencanaan Pertamanan
400.11.2.2
Taman Kota

400.11.2.3
Tata Hias dan Ornamen Kota

400.11.3
Pemakaman
400.11.3.1
Perencanaan Pemakaman
400.11.3.2
Pemakaman
400.11.3.3
Pelayanan Pemakaman

400.11.4
Jalur Hijau
400.11.4.1
Perencanaan Jalur Hijau

400.11.4.2
Jalur Hijau Jalan

400.11.4.3
Jalur Hijau Penyempurnaan dan Tepian
Air
400.11.5
Peran Serta Masyarakat

400.11.6
Pengawasan dan Penindakan
400.11.7
Pengelolaan Data
400.11.8
Evaluasi dan Pelaporan

400.12 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

400.12.1
Kebijakan di Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
400.12.2
Pendaftaran Penduduk

400.12.2.1
Identitas Penduduk
400.12.2.2
Pindah
Datang
Penduduk
Dalam
Wilayah NKRI

400.12.2.3
Pindah Datang Penduduk AntarNegara
400.12.2.4
Pendataan Penduduk Rentan

400.12.2.5
Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
400.12.3
Pencatatan Sipil
400.12.3.1
Kelahiran dan Kematian

400.12.3.2
Perkawinan dan Perceraian
400.12.3.3
Pengangkatan
Pengakuan
dan
Pengesahan Anak serta Perubahan
400.12.3.4
Pencatatan Kewarganegaraan

400.12.3.5
Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
400.12.4
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
400.12.4.1
Sistem
Informasi
Administrasi
Kependudukan
400.12.4.2
Kelembagaan Informasi Administrasi
Kependudukan

400.12.4.3
Pengelolaan
Data
Administrasi
Kependudukan
400.12.4.4
Penyajian
dan
Layanan
Informasi
Administrasi Kependudukan

400.12.4.5
Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi

400.12.5
Pengembangan Kebijakan Kependudukan

400.12.5.1
Kuantitas Penduduk
400.12.5.2
Kualitas Penduduk

400.12.5.3
Mobilitas Penduduk
400.12.5.4
Perlindungan
dan
Pemberdayaan
Penduduk
400.12.5.5
Pengembangan Wawasan Kependudukan,
Monitoring dan Evaluasi

400.12.6
Penyerasian Kependudukan

400.12.6.1
Indikator Kependudukan
400.12.6.2
Proyeksi Penduduk

400.12.6.3
Perencanaan Kependudukan
400.12.6.4
Penyerasian Kebijaksanaan Kependudukan
dengan Lembaga NonPemerintah
400.12.6.5
Pelaksanaan
Penyerasian
Kebijakan
Kependudukan
dengan
Lembaga
Pemerintah

400.13 KELUARGA BERENCANA
400.13.1
Kebijakan di Bidang Keluarga Berencana yang
Dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.13.2
Analisis Pengaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk
400.13.2.1
Pengumpulan dan Pengolahan Data
400.13.2.2
Evaluasi dan Pelaporan

400.13.3
Fasilitas
Pengaduan
Kebijakan
Pengendalian
Penduduk
400.13.3.1
Penyiapan Fasilitas
400.13.3.2
Evaluasi dan Pelaporan

400.13.4
Profil dan Proyeksi Penduduk

400.13.4.1
Data Profil dan Proyeksi Penduduk

400.13.4.2
Evaluasi Data Profil dan Proyeksi
Penduduk

400.13.5
Penetapan Parameter Pengendalian Penduduk
400.13.5.1
Penetapan Sasaran Parameter
400.13.5.2
Evaluasi Sasaran Parameter
400.13.6
Pemanfaatan Perencanaan Pengendalian Penduduk

400.13.6.1
Pemanfaatan Profil dan Proyeksi

400.13.6.2
Pemanfaatan Parameter
400.13.7
Pengembangan Sistem

400.13.7.1
Pengembangan
Sistem
Jalur
Pendidikan Formal
400.13.7.2
Pengembangan
Sistem
Jalur
Pendidikan Nonformal dan Informal
400.13.8
Pengembangan Materi

400.13.8.1
Pengembangan Materi Jalur Pendidikan
Formal
400.13.8.2
Pengembangan Materi Jalur Pendidikan
Nonformal dan Informal

400.13.9
Monitoring dan Evaluasi

400.13.9.1
Monitoring
dan
Evaluasi
Jalur
Pendidikan Formal
400.13.9.2
Monitoring
dan
Evaluasi
Jalur
Pendidikan Nonformal dan Informal
400.13.10 Analisis Sosial

400.13.11 Analisis Ekonomi

400.13.12 Analisis Dampak Politik, Pertahanan, dan Keamanan

400.13.13 Analisis
Daya
Dukung
dan
Daya
Tampung
Lingkungan
400.13.14 Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik
Pemerintah

400.13.15 Jaminan Pelayanan dan Penyediaan Sarana Keluarga
Berencana

400.13.16 Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Pemerintah

400.13.16.1
Standarisasi
Pelayanan
Keluarga
Berencana Pemerintah
400.13.16.2
Monitoring dan Evaluasi Pelayanan
Keluarga Berencana Pemerintah
400.13.17 Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik
Swasta

400.13.18 Jaminan
dan
Ketersediaan
Sarana
Keluarga
Berencana Swasta
400.13.19 Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Swasta

400.13.19.1
Standarisasi
Pelayanan
Keluarga
Berencana Swasta
400.13.19.2
Monitoring dan Evaluasi Pelayanan
Keluarga Berencana Swasta

400.13.20 Akses dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana
Jalur Wilayah Tertinggal, Terpencil, dan Perbatasan

400.13.20.1
Peningkatan Akses Pelayanan Keluarga
Berencana
Wilayah
Tertinggal,
Terpencil, dan Perbatasan
400.13.20.2
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Keluarga Berencana Wilayah Tertinggal,
Terpencil, dan Perbatasan

400.13.21 Akses dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana
Wilayah Miskin Perkotaan

400.13.21.1
Peningkatan Akses Pelayanan Keluarga
Berencana Wilayah Miskin Perkotaan

400.13.21.2
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Keluarga Berencana Wilayah Miskin
Perkotaan
400.13.22 Kesertaan Keluarga Berencana Pria
400.13.22.1
Peningkatan Akses Keluarga Berencana
Pria

400.13.22.2
Peningkatan
Partisipasi
Keluarga
Berencana Pria

400.13.23 Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi, dan Anak
400.13.24 Pencegahan PMS dan HIV/AIDS
400.13.25 Pencegahan
Kanker
Alat
Reproduksi
dan
Penanggulangan Infertilitas

400.13.26 Pelembagaan Bina Keluarga Balita dan Anak
400.13.26.1
Pengembangan
Kelompok
Bina
Keluarga Balita dan Anak

400.13.26.2
Pengembangan
Kemitraan
Bina
Keluarga dan Anak
400.13.27 Monitoring dan Evaluasi Bina Keluarga Balita dan
Anak
400.13.27.1
Monitoring Bina Keluarga Balita dan
Anak

400.13.27.2
Evaluasi dan Pelaporan Bina Keluarga
Balita dan Anak
400.13.28 Pelembagaan Bina Ketahanan Remaja

400.13.28.1
Pelembagaan Bina Ketahanan Remaja
Jalur Pendidikan
400.13.28.2
Pelembagaan Bina Ketahanan Remaja
Jalur Masyarakat

400.13.29 Monitoring dan Evaluasi Bina Ketahanan Remaja
400.13.29.1
Monitoring Bina Ketahanan Remaja

400.13.29.2
Evaluasi
dan
Pelaporan
Bina
Ketahanan Remaja
400.13.30 Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga
Lansia dan Rentan

400.13.30.1
Pengembangan
Program
Bina
Ketahanan Keluarga Lansia
400.13.30.2
Pengembangan
Program
Bina
Ketahanan Keluarga Rentan

400.13.31 Pelembagaan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan
Rentan
400.13.31.1
Pengembangan
Kelompok
Bina
Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan

400.13.31.2
Pengembangan
Kemitraan
Bina
Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan

400.13.32 Monitoring dan Evaluasi Bina Ketahanan Keluarga
Lansia dan Rentan
400.13.32.1
Monitoring Bina Ketahanan Keluarga
Lansia dan Rentan
400.13.32.2
Evaluasi
dan
Pelaporan
Bina
Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan

400.13.33 Pengembangan Program Usaha Ekonomi Keluarga
400.13.34 Peningkatan
Teknologi
dan
Permodalan
Usaha
Ekonomi Keluarga

400.13.35 Peningkatan Manajemen Usaha Ekonomi Keluarga

400.13.35.1
Pengembangan
Administrasi
dan
Keuangan Kelompok Usaha Ekonomi
Keluarga

400.13.35.2
Pengembangan Pemasaran Kelompok
Usaha Ekonomi Keluarga

400.13.36 Monitoring dan Evaluasi Usaha Ekonomi Keluarga
400.13.37 Pengembangan Program Pusat Pelayanan Keluarga
Sejahtera
400.13.38 Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

400.13.38.1
Pengembangan
Pusat
Pelayanan
Keluarga Sejahtera
400.13.38.2
Pengembangan
Kemitraan
Pusat
Pelayanan Keluarga Sejahtera
400.13.39 Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga
Sejahtera

400.13.39.1
Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga
Sejahtera
400.13.39.2
Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga
Sejahtera

400.13.40 Pengembangan Advokasi dan Komunikasi, Informasi,
Edukasi
400.13.40.1
Perencanaan
Advokasi
Komunikasi,
Informasi, Edukasi

400.13.40.2
Evaluasi dan Pelaporan Advokasi dan
Komunikasi, Informasi, Edukasi

400.13.41 Advokasi dan Pencitraan
400.13.42 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi

400.13.42.1
Promosi

400.13.42.2
Sarana Produksi Media Komunikasi
400.13.42.3
Produk Media Komunikasi

400.13.43 Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Pusat dan
Provinsi
400.13.44 Hubungan Dengan Lembaga Pemerintah Kabupaten
dan Kota
400.13.44.1
Pengembangan
Hubungan
dengan
Lembaga Pemerintah Kabupaten dan Kota

400.13.44.2
Penguatan Hubungan dengan Lembaga
Pemerintah Kabupaten dan Kota
400.13.45 Hubungan dengan Lembaga NonPemerintah
400.13.45.1
Pengembangan
Hubungan
dengan
Lembaga NonPemerintah

400.13.45.2
Penguatan Hubungan dengan Lembaga
NonPemerintah
400.13.46 Tenaga Lini Lapangan

400.13.46.1
Pengembangan Tenaga Lini Lapangan
400.13.46.2
Monitoring dan Evaluasi Tenaga Lini
Lapangan

400.13.47 Institusi Masyarakat Pedesaan
400.13.47.1
Pengembangan Institusi Masyarakat
Pedesaan
400.13.47.2
Monitoring
dan
Evaluasi
Institusi
Masyarakat Pedesaan

400.13.48 Mekanisme Operasional Lini Lapangan
400.13.48.1
Pengembangan Mekanisme Operasional
Lini Lapangan

400.13.48.2
Monitoring dan Evaluasi Mekanisme
Operasional Lini Lapangan

400.13.49 Pengembangan Sistem Pencatatan dan Pelaporan
400.13.49.1
Perumusan Pola Sistem Pencatatan dan
Pelaporan

400.13.49.2
Monitoring
dan
Evaluasi
Sistem
Pencatatan dan Pelaporan

400.13.50 Pengumpulan dan Pengolahan Data
400.13.51 Analisis dan Evaluasi
400.13.51.1
Analisis dan Evaluasi Pengendalian
Penduduk

400.13.51.2
Analisis
dan
Evaluasi
Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera

400.13.52 Sistem Aplikasi dan Bank Data
400.13.52.1
Pengembangan Sistem Aplikasi
400.13.52.2
Pengelolaan Bank Data
400.13.53 Infrastruktur Teknologi Informasi

400.13.53.1
Pengembangan Infrastruktur Teknologi
Informasi

400.13.53.2
Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi
Informasi
400.13.54 Dokumentasi dan Penyebarluasan Informasi
400.13.54.1
Dokumentasi dan Perpustakaan

400.13.54.2
Pengelolaan Situs BKKBN dan Media
Konferensi

400.14 HUBUNGAN MASYARAKAT

400.14.1
Keprotokolan
400.14.1.1
Penyelenggaraan
Acara
Kedinasan
(upacara, pelantikan, peresmian, dan
jamuan termasuk acara peringatan
hari-hari besar)

400.14.1.2
Buku Tamu Keprotokolan

400.14.1.3
Agenda Kegiatan Pimpinan Daerah

400.14.1.4
Kunjungan Dinas Dalam dan Luar Negeri
400.14.2
Daftar Nama/Alamat Kantor/Pejabat

400.14.3
Dokumentasi/Liputan
Kegiatan
Dinas
Pimpinan,
Acara Kedinasan dan Peristiwa-Peristiwa Bidang
Masing-Masing,
Dalam
Berbagai
Media:
Kertas,
Foto/Video/Rekaman Suara/Multi Media
400.14.4
Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Informasi
Kelembagaan
400.14.4.1
Kliping Koran
400.14.4.2
Brosur/Leaflet/Poster/Plakat

400.14.4.3
Pengumuman/Pemberitaan
400.14.5
Hubungan AntarLembaga dan Pemerintahan Daerah

400.14.5.1
Hubungan Antar Lembaga Pemerintah
400.14.5.2
Hubungan dengan Organisasi Sosial/LSM
400.14.5.3
Hubungan dengan Perusahaan

400.14.5.4
Hubungan dengan Perguruan Tinggi/
Sekolah (termasuk magang, Pendidikan
Sistem Ganda (PSG)/Praktik Kerja Lapang
(PKL))
400.14.5.5
Forum Kehumasan
400.14.5.6
Hubungan dengan Media Massa

400.14.6
Dengar Pendapat/Hearing DPRD

400.14.7
Bahan/Materi
Pidato/Sidang
Muspida
Provinsi/
Kota/Kabupaten
400.14.8
Penerbitan Majalah, Buletin, Koran, dan Jurnal

400.14.9
Publikasi Melalui Media Cetak Maupun Elektronik
400.14.10 Pameran/Sayembara/Lomba/Festival,
Pembuatan
Spanduk dan Iklan

400.14.11 Penghargaan/Tanda Kenang-Kenangan
400.14.12 Ucapan
Terima
Kasih,
Ucapan
Selamat,
Bela
Sungkawa, Permohonan Maaf

500 PEREKONOMIAN

500.1
KETAHANAN PANGAN
500.1.1
Kebijakan
di
Bidang
Ketahanan
Pangan
yang
Dilakukan Pemerintah Daerah
500.1.2
Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

500.1.2.1
Ketersediaan Pangan

500.1.2.2
Akses Pangan
500.1.2.3
Kerawanan Pangan
500.1.3
Distribusi dan Cadangan Pangan
500.1.3.1
Distribusi Pangan

500.1.3.2
Harga Pangan
500.1.3.3
Cadangan Pangan

500.1.4
Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan
500.1.4.1
Konsumsi Pangan

500.1.4.2
Penganekaragaman Pangan

500.1.4.3
Keamanan Pangan Segar
500.1.5
Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan

500.1.5.1
Dewan Ketahanan Pangan
500.1.5.2
Penghargaan Ketahanan Pangan

500.1.6
Swasembada Pangan (kearifan lokal)
500.1.7
Bimbingan Teknis

500.1.8
Evaluasi

500.2
PERDAGANGAN
500.2.1
Kebijakan di Bidang Perdagangan yang Dilakukan oleh
Pemerintah Daerah
500.2.2
Perdagangan Dalam Negeri

500.2.2.1
Bina
Usaha
Kelembagaan
dan
Penguatan Usaha
500.2.2.2
Bina Usaha Jasa Perdagangan

500.2.2.3
Bina
Usaha
Dagang
Asing
dan
Keagenan
500.2.2.4
Informasi Perusahaan
500.2.2.5
Pelaku Pasar

500.2.2.6
Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis
Usaha Dagang Kecil Menengah
500.2.2.7
Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha
Dagang Kecil Menengah

500.2.2.8
Pengembangan Produk Lokal
500.2.2.9
Pencitraan Produk Dalam Negeri
500.2.2.10
Pengembangan Sarana Distribusi
500.2.2.11
Pengelolaan Sarana Distribusi

500.2.2.12
Kerja
Sama
Pengembangan
Sistem
Logistik

500.2.2.13
Informasi
dan
Bimbingan
Teknis
Penyedia Jasa Logistik
500.2.2.14
Informasi Pasar

500.2.2.15
Informasi Hasil Industri
500.2.2.16
Barang Strategis

500.2.2.17
Bahan Pokok Agro
500.2.3
Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

500.2.3.1
Kelembagaan dan Informasi Standar
500.2.3.2
Kerja Sama Standarisasi
500.2.3.3
Perumusan dan Penerapan Standar

500.2.3.4
Tata Usaha

500.2.3.5
Kerja Sama, Informasi, dan Publikasi
500.2.3.6
Analisa Penyelenggaraan Perlindungan
Konsumen

500.2.3.7
Bimbingan
Konsumen
dan
Pelaku
Usaha

500.2.3.8
Fasilitas Kelembagaan
500.2.3.9
Produk
Pertambangan
dan
Aneka
Industri

500.2.3.10
Produk
Pertanian,
Kimia,
dan
Kehutanan
500.2.3.11
Jasa

500.2.3.12
Kerja Sama
500.2.3.13
Sarana dan Kerja Sama

500.2.3.14
Kelembagaan dan Penilaian

500.2.3.15
UTTP dan Standar Ukuran
500.2.3.16
Pengawasan

500.2.3.17
Balai Pengelolaan Standar Nasional
Satuan Ukuran
500.2.3.18
Balai Pengujian UTTP

500.2.4
Perdagangan Berjangka Komoditi

500.2.4.1
Pengkajian Pasar
500.2.4.2
Pengawasan Transaksi

500.2.4.3
Pengawasan Keuangan dan Audit

500.2.4.4
Pengkajian Pasar
500.2.4.5
Pengembangan Pasar
500.2.4.6
Sistem Informasi
500.2.4.7
Pembinaan Pasar Lelang dan Sistem
Resi Gudang
500.2.4.8
Pengawasan Pasar Lelang

500.2.4.9
Pengawasan Sistem Gudang

500.2.5
Bimbingan Teknis
500.2.6
Evaluasi

500.3
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
500.3.1
Kebijakan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.3.2
Kelembagaan Koperasi dan UKM

500.3.2.1
Organisasi dan Badan Hukum Koperasi
500.3.2.2
Tata Laksana Koperasi dan UKM
500.3.2.3
Keanggotaan Koperasi
500.3.2.4
Pengendalian dan Akuntabilitas

500.3.3
Produksi

500.3.3.1
Pertanian
Tanaman
Pangan
dan
Hortikultura
500.3.3.2
Kehutanan dan Perkebunan

500.3.3.3
Perikanan dan Peternakan
500.3.3.4
Industri Kerajinan dan Pertambangan
500.3.3.5
Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha
500.3.4
Pembiayaan

500.3.4.1
Program Pendanaan

500.3.4.2
Pengembangan
dan
Pengendalian
Simpan Pinjam
500.3.4.3
Urusan Permodalan

500.3.4.4
Asuransi dan Jasa Keuangan

500.3.4.5
Pembiayaan dan Penjaminan Kredit
500.3.4.6
Lembaga
Pengelola
Dana
Bergulir
KUKM (LPDB)

500.3.5
Pemasaran dan Jaringan Usaha
500.3.5.1
Perdagangan Dalam Negeri
500.3.5.2
Ekspor dan Impor

500.3.5.3
Sarana dan Prasarana Pemasaran

500.3.5.4
Kemitraan dan Jaringan Usaha
500.3.5.5
Informasi dan Publikasi Bisnis
500.3.5.6
Lembaga
Layanan
Pemasaran
LLP
Koperasi dan UKM

500.3.6
Pengembangan Sumber Daya Manusia
500.3.6.1
Pengembangan Kewirausahaan

500.3.6.2
Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM

500.3.6.3
Peran Serta Masyarakat

500.3.6.4
Monitoring
dan
Evaluasi
Diklat
Koperasi dan UKM
500.3.6.5
Advokasi

500.3.7
Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
500.3.7.1
Produktivitas dan Mutu
500.3.7.2
Restrukturisasi Usaha

500.3.7.3
Pemberdayaan Lembaga
Pengembangan Bisnis (LPB)
500.3.7.4
Fasilitasi Investasi UKMK

500.3.7.5
Pengembangan Sarana Bisnis
500.3.8
Pengkajian Sumber Daya UKMK
500.3.8.1
Penelitian Koperasi

500.3.8.2
Penelitian UKM
500.3.8.3
Penelitian Sumber Daya
500.3.8.4
Pengembangan Perkaderan UMK

500.3.9
Kerja Sama Hubungan AntarLembaga
500.3.10
Pedagang Kaki Lima (PKL)

500.3.10.1
Peraturan Perundang-undangan
500.3.10.2
Sarana dan Prasarana
500.3.11
Monitoring dan Evaluasi

500.4
KEHUTANAN

500.4.1
Kebijakan di Bidang Kehutanan yang Dilakukan oleh
Pemerintah Daerah

500.4.2
Penyuluhan

500.4.2.1
Program Kerja Penyuluhan

500.4.2.2
Materi Penyuluhan

500.4.2.3
Program Penyuluhan
500.4.2.4
Sarana Penyuluhan
500.4.2.5
Pengembangan Tenaga Penyuluhan

500.4.2.6
Pelaksanaan Penyuluhan
500.4.2.7
Pemberdayaan Masyarakat
500.4.2.8
Diseminasi

500.4.2.9
Evaluasi dan Laporan
500.4.3
Planologi Kehutanan

500.4.3.1
Perencanaan Makro Kawasan Hutan

500.4.3.2
Penataan Ruang Kawasan Hutan
500.4.3.3
Statistik dan Jaringan Komunikasi
Data Kehutanan

500.4.3.4
Pengukuhan dan Penataan Kawasan
Hutan
500.4.3.5
Perubahan Fungsi dan Peruntukan
Kawasan Hutan

500.4.3.6
Informasi dan Dokumentasi Kawasan
Hutan
500.4.3.7
Inventarisasi Sumber Daya Hutan

500.4.3.8
Pemantauan Sumber Daya Hutan
500.4.3.9
Pemetaan Sumber Daya Hutan

500.4.3.10
Jaringan Data Spasial
500.4.3.11
Penggunaan Kawasan Hutan

500.4.3.12
Penerimaan
Negara
Bukan
Pajak
(PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan
500.4.3.13
Informasi Penggunaan Kawasan Hutan

500.4.3.14
Pembentukan
Wilayah
Pengelolaan
Hutan
500.4.3.15
Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan

500.4.3.16
Informasi Wilayah Pengelolaan dan
Pemanfaatan Kawasan Hutan
500.4.4
Bina Usaha Kehutanan

500.4.4.1
Data Areal HPH/HTI/IUPHHK

500.4.4.2
SK HPH/HTI/IUPHHK
500.4.4.3
Kerja Sama
500.4.4.4
Pembatalan/Penolakan
500.4.4.5
Perpanjangan
500.4.4.6
Modal dan Peralatan
500.4.4.7
Investasi Industri

500.4.4.8
Peralatan

500.4.4.9
Tenaga Kerja
500.4.4.10
Pemegang Saham
500.4.4.11
Neraca Perusahaan

500.4.4.12
Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan
Hutan Produksi (KPHP)
500.4.4.13
Rencana Karya Pengusahaan Hutan
(RKPH)

500.4.4.14
Rencana Karya Tahunan Pengusahaan
Hutan (RKT)
500.4.4.15
Rencana
Karya
Lima
Tahun
Pengusahaan Hutan (RKL)

500.4.4.16
Target Produksi RKT dan Beban Kerja

500.4.4.17
Produksi Kayu

500.4.4.18
Produksi NonKayu

500.4.4.19
Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK
500.4.4.20
Industri Kayu Non HPH/HTI/IUPHHK
500.4.4.21
Industri NonKayu

500.4.4.22
Hutan Tanaman Industri Pulp
500.4.4.23
Hutan Tanaman Industri Pertukangan
500.4.4.24
Pelanggaran dan Sanksi

500.4.4.25
Pemblokiran
500.4.4.26
Denda

500.4.4.27
Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK

500.4.4.28
Pola Pemanfaatan Hutan Produksi
500.4.4.29
Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi
500.4.4.30
Informasi Sumber Daya Hutan Produksi

500.4.4.31
Pengembangan Investasi Usaha
500.4.4.32
Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam
500.4.4.33
Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan
Alam/Rencana Kerja Usaha Produksi
Hasil

500.4.4.34
Produksi Hutan Alam

500.4.4.35
Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan
Hutan Alam
500.4.4.36
Pengembangan
Hutan
Tanaman
Industri

500.4.4.37
Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat

500.4.4.38
Pengembangan
Rencana
Kerja
dan
Produksi
Hutan
Tanaman/Rencana
Kerja Usaha Produksi

500.4.4.39
Penilaian Kinerja Pengembangan Usaha
Pemanfaatan Hutan Tanaman
500.4.4.40
Pembiayaan Hutan Tanaman

500.4.4.41
Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil
Hutan
500.4.4.42
Peredaran Hasil Hutan

500.4.4.43
Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan

500.4.4.44
Penertiban Peredaran Hasil Hutan
500.4.4.45
Pengolahan
dan
Pemasaran
Hasil
Hutan
500.4.4.46
Pengendalian Bahan Baku dan Industri
Primer Hasil Hutan
500.4.4.47
Penilaian
Kinerja
Industri
dan
Pemasaran Hasil Hutan

500.4.4.48
Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK
500.4.4.49
Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur

500.4.5
Standardisasi dan Lingkungan
500.4.5.1
Standardisasi

500.4.5.2
Sarana Pengujian Hasil Hutan
500.4.5.3
Pengembangan
500.4.5.4
Pemasaran Hasil Hutan
500.4.5.5
Pengendalian Lingkungan

500.4.5.6
Angkutan Hasil Hutan
500.4.5.7
Tanda
Pengenal
Perusahaan
Tata
Usaha Hasil Hutan

500.4.5.8
Legalitas Tata Usaha Hasil Hutan

500.4.5.9
Palu Tok Kualitas Tata Usaha Hasil
Hutan
500.4.5.10
Pass Angkutan Hasil Hutan

500.4.5.11
Sertifikat Ekspor Hasil Hutan
500.4.6
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
500.4.6.1
Flora dan Fauna yang Dilindungi
500.4.6.2
Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi

500.4.6.3
Lembaga Konservasi/Kebun Binatang

500.4.6.4
Konvensi Keanekaragaman Hayati
500.4.6.5
Kawasan Konservasi
500.4.6.6
Pengamanan Hutan

500.4.6.7
Program dan Evaluasi Penyidikan dan
Perlindungan
500.4.6.8
Penyidikan dan Perlindungan Wilayah
Hutan

500.4.6.9
Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS)
500.4.6.10
Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan
Wisata Alam

500.4.6.11
Bina Cinta Alam
500.4.6.12
Kader Konservasi Sumber Daya Alam

500.4.6.13
Data Organisasi Pencinta Alam dan
Kader Konservasi SDA
500.4.7
Bina
Pengelolaan
Daerah
Aliran
Sungai
dan
Perhutanan Sosial

500.4.7.1
Pengelolaan Benih

500.4.7.2
Kebun Benih

500.4.7.3
Tegakan Benih
500.4.7.4
Pengadaan Benih

500.4.7.5
Pengujian dan Penyimpanan Benih
500.4.7.6
Lalu Lintas Angkutan Benih

500.4.7.7
Pembibitan

500.4.7.8
Lalu Lintas Angkutan Benih
500.4.7.9
Pengembangan Usaha Perbenihan

500.4.7.10
Pengendalian Peredaran Benih

500.4.7.11
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
500.4.7.12
Tanaman Reboisasi
500.4.7.13
Pengelolaan
Daerah
Aliran
Sungai
(DAS)
500.4.7.14
Perhutanan Sosial
500.4.7.15
Pengendalian Perladangan

500.4.8
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
500.4.8.1
Penelitian,
Pengkajian,
dan
Pengembangan Kehutanan

500.4.8.2
Monitoring dan Evaluasi Penelitian
500.4.8.3
Diseminasi

500.4.8.4
Gelar Teknologi

500.4.8.5
Forum
Komunikasi
Penelitian
dan
Pengembangan

500.5
KELAUTAN DAN PERIKANAN
500.5.1
Kebijakan di Bidang Kelautan dan Perikanan yang
Dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.5.2
Perikanan Tangkap

500.5.2.1
Data dan Statistik Perikanan Tangkap

500.5.2.2
Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal
Perikanan

500.5.2.3
Rancang Bangun dan Kelaikan Alat
Tangkap Ikan
500.5.2.4
Pendaftaran Kapal Perikanan
500.5.2.5
Pengawakan
Kapal
dan
Ketenagakerjaan Perikanan
500.5.2.6
Perbantuan
dan
Evaluasi
Kapal
Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

500.5.2.7
Alokasi Usaha Penangkapan Ikan
500.5.2.8
Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan

500.5.2.9
Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan
500.5.2.10
Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan
500.5.2.11
Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan
Usaha Penangkapan Ikan

500.5.2.12
Kelembagaan Usaha Penangkapan
500.5.2.13
Investasi dan Permodalan Usaha

500.5.2.14
Kenelayanan

500.5.2.15
Pembinaan Pengelolaan Usaha

500.5.2.16
Pemantauan
dan
Evaluasi
Usaha
Penangkapan Ikan
500.5.3
Perikanan Budidaya

500.5.3.1
Potensi Lahan dan Air
500.5.3.2
Prasarana dan Sarana Budidaya Air
Tawar

500.5.3.3
Pengelolaan Induk Perbenihan Ikan Air
Tawar
500.5.3.4
Perbenihan Skala Kecil

500.5.3.5
Informasi dan Distribusi Pembenihan
500.5.3.6
Budidaya Air Tawar
500.5.3.7
Budidaya Ikan Hias

500.5.3.8
Sertifikasi Budidaya Perikanan
500.5.3.9
Data dan Statistik Perikanan Budidaya

500.5.3.10
Hama dan Penyakit Ikan

500.5.3.11
Perlindungan Lingkungan Budidaya

500.5.3.12
Investasi
dan
Permodalan
Usaha
Budidaya
500.5.3.13
Kewirausahaan Budidaya

500.5.3.14
Pelayanan Usaha Budidaya

500.5.3.15
Kelembagaan dan Ketenagakerjaan
500.5.3.16
Promosi Usaha dan Budidaya
500.5.4
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
500.5.4.1
Standarisasi Pengolahan Hasil

500.5.4.2
Pengembangan Produk
500.5.4.3
Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah
500.5.4.4
Industri Pengolahan
500.5.4.5
Sarana
dan
Prasarana
Pengolahan
Hasil

500.5.4.6
Standarisasi
Pengembangan
Produk
NonKonsumsi
500.5.4.7
Promosi dan Jaringan Ikan Hias

500.5.4.8
Pengembangan Industri

500.5.4.9
Sarana dan Prasarana Pengembangan
Produk NonKonsumsi
500.5.4.10
Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri

500.5.4.11
Analisis dan Informasi Pasar Dalam
Negeri

500.5.4.12
Jaringan Distribusi dan Kemitraan
Pemasaran Dalam Negeri
500.5.4.13
Promosi dan Kerja Sama Pemasaran
Dalam Negeri

500.5.4.14
Sarana
dan
Prasarana
Pemasaran
Dalam Negeri
500.5.4.15
Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri
500.5.4.16
Analisis dan Informasi Pemasaran Luar
Negeri
500.5.4.17
Pengembangan Ekspor

500.5.4.18
Pengembangan Impor

500.5.4.19
Promosi dan Kerja Sama Pemasaran
Luar Negeri
500.5.4.20
Pelayanan Usaha

500.5.4.21
Kemitraan Usaha
500.5.4.22
Ketenagakerjaan
Pengolahan
dan
Pemasaran

500.5.4.23
Investasi dan Permodalan
500.5.4.24
Informasi dan Promosi
500.5.5
Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil

500.5.5.1
Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan
Perairan Yurisdiksi

500.5.5.2
Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah I
500.5.5.3
Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II

500.5.5.4
Informasi dan Evaluasi Spasial
500.5.5.5
Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi

500.5.5.6
Konservasi Wawasan
500.5.5.7
Konservasi Jenis Ikan

500.5.5.8
Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan

500.5.5.9
Mitigasi Bencana Lingkungan

500.5.5.10
Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan

500.5.5.11
Penanggulangan Pencemaran Sumber
Daya Pesisir dan Laut
500.5.5.12
Rehabilitasi dan Reklamasi

500.5.5.13
Identifikasi Pulau-Pulau Terkecil
500.5.5.14
Pengelolaan
Ekosistem
Pulau-Pulau
Terkecil

500.5.5.15
Investasi dan Promosi Pulau-Pulau
Terkecil

500.5.5.16
Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau
Terkecil
500.5.5.17
Akses Permodalan
500.5.5.18
Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
500.5.5.19
Sosial Budaya Masyarakat
500.5.5.20
Pengembangan Usaha

500.5.6
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

500.5.6.1
Pengawasan
Penangkapan
Wilayah
Barat
500.5.6.2
Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur

500.5.6.3
Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan,
dan Pemasaran

500.5.6.4
Pengawasan Usaha Budidaya
500.5.6.5
Pengawasan Ekosistem Perairan dan
Kawasan Konservasi

500.5.6.6
Pengawasan Pencemaran Perairan

500.5.6.7
Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau
Terkecil
500.5.6.8
Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber
Daya NonHayati
500.5.6.9
Logistik dan Operasional Wilayah Barat

500.5.6.10
Logistik dan Operasional Wilayah Timur
500.5.6.11
Perawatan Kapal Pengawas

500.5.6.12
Pengawakan Kapal Pengawas
500.5.6.13
Sistem Pemantauan
500.5.6.14
Pemantauan
Pemanfaatan
Sumber
Daya Kelautan

500.5.6.15
Pemantauan Sumber Daya Perikanan
500.5.6.16
Pengembangan Infrastruktur Pengawasan

500.5.6.17
Penyidikan

500.5.6.18
Penanganan Barang Bukti dan Awak
Kapal

500.5.6.19
Kerja Sama Penegakan Hukum dan
Fasilitas PPNS Perikanan
500.5.6.20
Pemantauan dan Evaluasi Penanganan
Pelanggaran

500.5.7
Karantina Ikan

500.5.7.1
Pemeriksaan Ikan

500.5.7.2
Penahanan
500.5.7.3
Pengasingan

500.5.7.4
Pengamatan
500.5.7.5
Pengakuan
500.5.7.6
Penolakan

500.5.7.7
Pemusnahan
500.5.7.8
Persyaratan Lalu Lintas Pemasukan

500.5.7.9
Persyaratan Lalu Lintas Pengeluaran

500.5.7.10
Permohonan Sertifikat
500.5.7.11
Pemasukan Formulir

500.5.7.12
Pemasukan Sertifikat
500.5.7.13
Evaluasi dan Monitoring Sertifikat
500.5.7.14
Surat Perintah
500.5.7.15
Rekomendasi

500.5.7.16
Penutupan Suatu Area

500.5.7.17
Pelanggaran Lalu Lintas Ikan
500.5.7.18
Pengawasan Peraturan Perkarantinaan
500.5.7.19
Pengawasan Pelaksanaan Operasional

500.5.7.20
Instalasi Karantina Sementara
500.5.7.21
Lokasi Karantina

500.6
PERTANIAN

500.6.1
Kebijakan di Bidang Pertanian yang Dilakukan oleh
Pemerintah Daerah
500.6.2
Perlindungan Hortikultura
500.6.2.1
Perlindungan Tanaman Buah

500.6.2.2
Perlindungan Tanaman Sayuran dan
Tanaman Obat

500.6.2.3
Perlindungan Tanaman Florikultura
500.6.2.4
Dampak Iklim dan Persyaratan Teknis

500.6.3
Perbenihan Hortikultura
500.6.3.1
Penilaian Varietas
500.6.3.2
Pengawasan Mutu Benih
500.6.3.3
Budidaya dan Pascapanen Florikultura

500.6.4
Perluasan dan Pengelolaan Lahan

500.6.4.1
Basis Data Lahan
500.6.4.2
Pengendalian Lahan

500.6.4.3
Optimasi, Rehabilitasi, dan Konservasi
Lahan

500.6.4.4
Perluasan Kawasan Tanaman Pangan
500.6.4.5
Perluasan
Kawasan
Hortikultura,
Perkebunan, dan Peternakan

500.6.5
Pengelolaan Air Irigasi
500.6.5.1
Pengembangan Sumber Air
500.6.5.2
Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air

500.6.5.3
Iklim, Konservasi Air, dan Lingkungan
Hidup
500.6.5.4
Kelembagaan

500.6.6
Pembiayaan Pertanian
500.6.6.1
Pembiayaan Program

500.6.6.2
Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama
500.6.6.3
Pembiayaan Agribisnis

500.6.6.4
Kelembagaan
dan
Pemberdayaan
Agribisnis
500.6.7
Pupuk Pestisida

500.6.7.1
Pupuk Organik dan Pembenahan Tanah
500.6.7.2
Pupuk Anorganik

500.6.7.3
Pestisida
500.6.7.4
Pengawasan Pupuk dan Pestisida
500.6.8
Alat dan Mesin Pertanian

500.6.8.1
Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian
500.6.8.2
Pengawasan dan Peredaran Alat dan
Mesin Pertanian

500.6.8.3
Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan
Mesin Pertanian
500.6.9
Perbenihan Tanaman Pangan
500.6.9.1
Penilaian Varietas dan Pengawasan
Mutu Benih

500.6.9.2
Produksi Benih Serealia

500.6.9.3
Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi
500.6.9.4
Kelembagaan Benih
500.6.10
Budidaya Serealia

500.6.10.1
Padi Irigasi dan Rawa
500.6.10.2
Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering
500.6.10.3
Jagung
500.6.10.4
Serealia Lain

500.6.11
Budidaya Aneka Kacang dan Umbi
500.6.11.1
Kedelai
500.6.11.2
Ubi Kayu

500.6.11.3
Aneka Kacang

500.6.11.4
Aneka Umbi

500.6.12
Tanaman Pangan

500.6.12.1
Pengelolaan
Data
Organisme
Pengganggu Tumbuhan
500.6.12.2
Dampak Perubahan Iklim

500.6.12.3
Teknologi
Pengendalian
Organisme
Pengganggu Tumbuhan
500.6.12.4
Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu

500.6.13
Pascapanen Tanaman Pangan
500.6.13.1
Padi
500.6.13.2
Jagung dan Serealia lain

500.6.13.3
Kedelai dan Aneka Kacang

500.6.13.4
Aneka Umbi
500.6.14
Pengolahan Hasil Pertanian
500.6.14.1
Tanaman Pangan

500.6.14.2
Hortikultura
500.6.14.3
Perkebunan
500.6.14.4
Peternakan

500.6.15
Mutu dan Standarisasi

500.6.15.1
Standardisasi
500.6.15.2
Penerapan dan Pengawasan Jaminan
Mutu

500.6.15.3
Akreditasi dan Kelembagaan
500.6.15.4
Kerja Sama dan Harmonisasi
500.6.16
Pengembangan Usaha dan Investasi

500.6.16.1
Kemitraan dan Kewirausahaan
500.6.16.2
Investasi

500.6.16.3
Promosi Dalam Negeri

500.6.16.4
Promosi Luar Negeri
500.6.17
Pemasaran Domestik

500.6.17.1
Informasi Pasar
500.6.17.2
Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga

500.6.17.3
Sarana dan Kelembagaan Pasar
500.6.17.4
Jaringan Pemasaran
500.6.18
Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan
(antara lain: rencana kerja, TOR/proposal, pembentukan
tim kerja, dan surat menyurat)
500.6.19
Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan

500.6.19.1
Hasil Penelitian dan Pengembangan

500.6.19.2
Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan
Strategi
500.6.20
Diseminasi
500.6.21
Publikasi Hasil Penelitian/Pengkajian

500.6.21.1
Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis,
Demlot, Seminar
Lokakarya, Temu
Karya, Workshop
500.6.21.2
Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding,
dan Publikasi lainnya

500.6.22
Bimbingan
Teknis
Penelitian,
Pengkajian,
dan
Pengembangan
500.6.23
Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan
500.6.24
Data Penelitian dan Pengembangan
500.6.25
Evaluasi Penelitian/Pengkajian dan Pengembangan

500.6.26
Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

500.6.26.1
Hak Cipta

500.6.26.2
Hak Paten Sederhana

500.6.26.3
Hak Paten Biasa
500.6.26.4
Hak Merek
500.6.26.5
Pendaftaran Varietas Tanaman
500.6.26.6
Permohonan
Hak
PVTT
Tanaman
Semusim dan Tahunan

500.6.26.7
Permohonan HKI yang ditolak

500.6.27
Pelayanan Perijinan Pertanian
500.6.27.1
Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat
dan mesin pertanian)
500.6.27.2
Sarana II (bidang benih tanaman,
bahan penelitian, teknis pangan segar
asal
tumbuhan,
teknis
pengalihan
saham perkebunan)

500.6.27.3
Sarana III (bidang bibit, karkas, daging,
dan jeroan, pakan ternak, obat hewan,
dan teknis sumber daya genetik ternak)

500.6.28
Pelayanan Hukum
500.6.28.1
Sertifikasi

500.6.28.2
Pertimbangan Hukum
500.6.29
Karantina Pertanian

500.6.29.1
Karantina Tumbuhan
500.6.29.2
Karantina Hewan

500.6.30
Bimbingan Teknis

500.6.31
Evaluasi
500.6.32
Kelembagaan Pertanian

500.7
PETERNAKAN

500.7.1
Kebijakan di Bidang Peternakan yang Dilakukan oleh
Pemerintah Daerah
500.7.2
Peternakan dan Kesehatan Hewan

500.7.2.1
Perbibitan Ternak (antara lain: produksi
bibit ternak ruminansia, produksi bibit
ternak nonruminansia, penilaian dan
pelepasan bibit ternak, pengembangan
bibit ternak, surat rekomendasi dan
persetujuan pemasukan/pengeluaran)
500.7.2.2
Pakan Ternak

500.7.2.3
Budidaya Ternak
500.7.2.4
Kesehatan
Hewan
(antara
lain:
pengamatan penyakit hewan, pencegahan
dan pemberantasan penyakit hewan,
perlindungan hewan, kelembagaan dan
sumber
daya
kesehatan
hewan,
pengawasan obat hewan)

500.7.2.5
Kesehatan Masyarakat Veteriner dan
Pascapanen (antara lain: pascapanen,
higien sanitasi, pengawasan sanitary
dan keamanan produk hewan, zoonosis
dan kesejahteraan hewan, pengujian
dan sertifikasi produk hewan, surat
rekomendasi
dan
persetujuan
pemasukan/pengeluaran)

500.7.2.6
Keamanan Pangan Asal Hewan

500.7.2.7
Rekomendasi (antara lain: rekomendasi
nomor kontrol veteriner dan rekomendasi
usaha peternakan)

500.7.3
Bimbingan Teknis
500.7.4
Evaluasi

500.7.5
Kebijakan
di
Bidang
Kesehatan
Hewan
yang
Dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.8
PERKEBUNAN

500.8.1
Kebijakan di Bidang Perkebunan yang Dilakukan oleh
Pemerintah Daerah
500.8.2
Tanaman Semusim
500.8.2.1
Identifikasi
dan
Pendayagunaan
Sumber Daya Tanaman Semusim

500.8.2.2
Perbenihan Tanaman Semusim
500.8.2.3
Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman
Semusim

500.8.2.4
Pemberdayaan Tanaman Semusim

500.8.3
Tanaman Rempah dan Penyegar
500.8.3.1
Identifikasi
dan
Pendayagunaan
Sumber Daya Tanaman Rempah dan
Penyegar

500.8.3.2
Perbenihan
Tanaman
Rempah
dan
Penyegar
500.8.3.3
Budidaya Tanaman Rempah dan Penyegar

500.8.3.4
Pemberdayaan
dan
Kelembagaan
Tanaman Rempah dan Penyegar

500.8.4
Tanaman Tahunan
500.8.4.1
Identifikasi
dan
Pendayagunaan
Sumber Daya, Tanaman Tahunan
500.8.4.2
Perbenihan Tanaman Tahunan

500.8.4.3
Budidaya Tanaman Tahunan

500.8.4.4
Pemberdayaan
dan
Kelembagaan
Tanaman Tahunan
500.8.5
Perlindungan Perkebunan

500.8.5.1
Identifikasi dan Pengendalian Organisme
Pengganggu
Tumbuhan
Tanaman
Semusim, Perlindungan Perkebunan
500.8.5.2
Identifikasi
dan
Pengendalian
Organisme
Pengganggu
Tumbuhan
Tanaman Rempah dan Penyegar

500.8.5.3
Identifikasi
dan
Pengendalian
Organisme
Pengganggu
Tumbuhan
Tanaman Tahunan
500.8.5.4
Dampak
Perubahan
Iklim
dan
Pencegahan Kebakaran
500.8.6
Pascapanen dan Pembinaan Usaha
500.8.6.1
Pascapanen
Tanaman
Semusim,
Rempah dan Penyegar
500.8.6.2
Pascapanen Tanaman Tahunan

500.8.6.3
Bimbingan Usaha dan Perkebunan
Berkelanjutan

500.8.6.4
Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik
500.8.7
Bimbingan Teknis Perkebunan
500.8.8
Evaluasi Perkebunan

500.9
PERINDUSTRIAN

500.9.1
Kebijakan di Bidang Perindustrian yang Dilakukan
oleh Pemerintah Daerah
500.9.2
Iklim Usaha dan Kerja Sama

500.9.2.1
Industri Manufaktur
500.9.2.2
Industri Agro

500.9.2.3
Industri Unggulan Berbasis Teknologi
Tinggi
500.9.2.4
Industri Kecil dan Menengah

500.9.3
Promosi Industri
500.9.3.1
Industri Manufaktur
500.9.3.2
Promosi Industri Agro

500.9.3.3
Industri Unggulan Berbasis Teknologi
Tinggi
500.9.3.4
Industri Kecil dan Menengah
500.9.4
Standarisasi dan Teknologi

500.9.4.1
Industri Manufaktur
500.9.4.2
Industri Agro
500.9.4.3
Industri Unggulan Berbasis Teknologi
Tinggi
500.9.4.4
Industri Kecil dan Menengah
500.9.5
Hak dan Kekayaan Intelektual

500.9.5.1
Industri Manufaktur
500.9.5.2
Industri Agro

500.9.5.3
Industri Unggulan Berbasis Teknologi
Tinggi

500.9.5.4
Industri Kecil dan Menengah

500.9.6
Industri Hijau
500.9.6.1
Industri Manufaktur

500.9.6.2
Industri Agro
500.9.6.3
Industri Unggulan Berbasis Teknologi
Tinggi

500.9.6.4
Industri Kecil dan Menengah
500.9.7
Analisis
Kerja
Sama
Industri
Unggulan
Kabupaten/Kota

500.9.8
Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri
(Provinsi dan Kabupaten/Kota)

500.9.9
Pengembangan
Infrastruktur
Pendukung
Pengembangan Kawasan Industri
500.9.10
Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri

500.9.11
Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional

500.9.12
Standarisasi
500.9.12.1
Standar
500.9.12.2
Penyiapan Penerapan
500.9.12.3
Infrastruktur Standar

500.9.13
Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri
500.9.13.1
Kebijakan Industri

500.9.13.2
Perpajakan dan Tarif
500.9.13.3
Pengembangan Model Industrial
500.9.14
Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup

500.9.14.1
Industri Hijau
500.9.14.2
Lingkungan Hidup
500.9.14.3
Energi

500.9.15
Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual

500.9.15.1
Pengkajian dan Penerapan Kebijakan
Teknologi Industri
500.9.15.2
Pengkajian
dan
Penerapan
Inovasi
Teknologi Industri

500.9.15.3
Pengembangan
Hak
Kekayaan
Intelektual

500.9.16
Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri

500.10 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
500.10.1
Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.10.2
Rekomendasi Kegeologian
500.10.2.1
Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi,
Tsunami, dan Gerakan Tanah
500.10.2.2
Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
500.10.2.3
Pertambangan

500.10.2.4
Panas Bumi
500.10.2.5
Geosains

500.10.2.6
Pengukuran
Time
Domain
Electromagnetic (TDEM)
500.10.2.7
Kelayakan Lingkungan

500.10.3
Penelitian Kegeologian
500.10.3.1
Administrasi Pelaksanaan Penelitian

500.10.3.2
Administrasi Tenaga Penelitian
500.10.3.3
Administrasi
Penggunaan
Peralatan
Penelitian

500.10.3.4
Log-book Peralatan Survei/Peralatan
Uji/Kalibrasi
500.10.3.5
Hasil
Penelitian
dan
Penyelidikan
Kegeologian
500.10.3.6
Sumber Daya Geologi

500.10.3.7
Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan

500.10.3.8
Vulkanologi
dan
Mitigasi
Bencana
Geologi
500.10.3.9
Survei Geologi

500.10.4
Inventarisasi dan Evaluasi Kegeologian
500.10.4.1
Sumber Daya Geologi
500.10.4.2
Vulkanologi
dan
Mitigasi
Bencana
Geologi
500.10.4.3
Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan

500.10.4.4
Survei Geologi
500.10.4.5
Konservasi

500.10.5
Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian
Data dan Informasi
500.10.5.1
Peta Potensi dan Sebaran
500.10.5.2
Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan

500.10.5.3
Mitigasi Bencana Gunung Api, Gerakan
Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami,
Semburan
Lumpur/Gas
serta
Kebakaran Batubara

500.10.5.4
Survei Geologi

500.10.6
Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi
500.10.6.1
Rencana Induk Jaringan Gas Bumi
500.10.6.2
Rencana dan Realisasi Investasi

500.10.6.3
Penetapan Harga Minyak Mentah

500.10.6.4
Penetapan
Bagi
Hasil
Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan
Gas Bumi

500.10.6.5
Pelaksanaan
Pemeriksaan
dan
Pengujian PNBP

500.10.6.6
Verifikasi Tingkat Komponen Dalam
Negeri (TKDN)
500.10.6.7
Rekomendasi
Kemampuan
Produksi
Barang dan Jasa Dalam Negeri

500.10.6.8
Rencana Kebutuhan Impor Barang
(RKIB) dan Rencana Impor Barang (RIB)

500.10.7
Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
500.10.7.1
Penyiapan dan Penawaran Wilayah
Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi
(konvensional dan nonkonvensional)
500.10.7.2
Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara
lain: pemanfaatan data migas untuk
presentasi makalah, publikasi makalah,
pembukaan data, izin pengiriman data ke
luar negeri, izin pengiriman data ke luar
negeri, unitisasi lapangan minyak dan gas
bumi, rekomendasi pengalihan interest,
rekomendasi penyisihan wilayah kerja
minyak dan gas bumi, penyiapan dokumen
pengakhiran kontrak, laporan data survei
seismik, laporan data pemboran sumur
eksplorasi per semester, laporan data
pemboran sumur eksplorasi tahunan)
500.10.7.3
Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi (antara
lain:
rekomendasi
penggunaan
data
eksploitasi (publikasi makalah, analisa
laboratorium,
reprocessing),
penetapan
pengusahaan minyak bumi dari sumur
tua, penetapan pengusahaan lapangan
produksi
yang
dikembalikan
kepada
pemerintah, buku cadangan minyak dan
gas
bumi,
data
cadangan
strategis/penyangga minyak dan gas bumi,
laporan hasil pemantauan data produksi
minyak dan gas bumi, laporan hasil
inventarisasi mutu minyak dan gas bumi)

500.10.7.4
Pengembangan Lapangan Minyak dan
Gas Bumi (POD)
500.10.7.5
Perpanjangan Kontrak KKS

500.10.7.6
Penetapan Alokasi dan Harga Gas

500.10.7.7
Partisipasi Interest
500.10.7.8
Tumpang Tindih Lahan
500.10.8
Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

500.10.8.1
Perumusan Pedoman, Prosedur, Layanan
Serta Pengawasan Usaha Pengolahan,
Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga
Minyak Bumi dan Gas Bumi, Hasil Olahan
dan Bahan Bakar Lain (antara lain:
pedoman dan prosedur, layanan usaha (izin/
rekomendasi/penandasahan), pengawasan)

500.10.8.2
Fasilitasi dan Pertimbangan Pelanggaran

500.10.8.3
Penetapan Harga dan Subsidi Bahan
Bakar
yang
Ditetapkan
dengan
Keputusan Menteri

500.10.9
Teknik dan Lingkungan
500.10.9.1
Perumusan
Pelaksanaan
dan
Pengawasan
Standar
Nasional
Indonesia (SNI)/Standar Kompetensi
Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

500.10.9.2
Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar
(NPT) (antara lain: berkas permohonan,
berita acara hasil evaluasi, salinan
sertifikat NPT, register NPT)
500.10.9.3
Buku
Register
Welding
Procedure
Specification
(WPS)/Procedure
Qualification Record (PQR)
500.10.9.4
Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru
Las
500.10.9.5
Keselamatan Hulu Minyak dan Gas
Bumi (antara lain: pemeriksaan teknis
dan pengujian instalasi dan peralatan,
pemeriksaan
kalibrasi
teknis,
pengawasan keselamatan operasi)

500.10.9.6
Keselamatan Hilir Minyak dan Gas
Bumi (antara lain: pemeriksaan teknis
dan pengujian instalasi dan peralatan,
pemeriksaan
kalibrasi
teknis,
pengawasan keselamatan operasi)
500.10.9.7
Keselamatan
Kerja
dan
Lindungan
Lingkungan
500.10.9.8
Dokumen
Persetujuan
Penunjukan
Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang
Hulu dan Hilir (antara lain: dokumen
permohonan pengajuan persetujuan
penunjukan calon kepala/wakil kepala
teknik tambang minyak dan gas bumi,
surat undangan presentasi, makalah
presentasi,
surat
persetujuan/
pengesahan penunjukan kepala/wakil
kepala teknik tambang minyak dan gas
bumi)
500.10.9.9
Penghargaan Keselamatan Kerja (antara
lain: surat permohonan mendapatkan
penghargaan, surat penugasan dalam
rangka verifikasi, berkas hasil evaluasi
verifikasi, salinan tanda penghargaan,
dokumen pengajuan dan penilaian tanda
penghargaan keselamatan minyak dan
gas bumi)

500.10.9.10
Usaha Penunjang
500.10.10 Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

500.10.10.1
Perencanaan
Program
Kerja
Pembangunan
Infrastruktur
Minyak
dan Gas Bumi
500.10.10.2
Pengadaan Pembangunan Infrastruktur
Minyak dan Gas Bumi

500.10.10.3
Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur
Minyak dan Gas Bumi

500.10.10.4
Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan
Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

500.10.11 Penyiapan Program Energi Terbarukan dan Konservasi
Energi
500.10.11.1
Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi
500.10.11.2
Usul Program Aneka Energi Pemerintah
Daerah dan Lembaga

500.10.11.3
Penyiapan
Program
Pemanfaatan
Energi
500.10.11.4
Proyeksi Kebutuhan Energi dari EBT
500.10.11.5
Perencanaan Pemanfaatan Energi dari
EBT
500.10.11.6
Penyusunan Neraca Energi
500.10.11.7
Road Map di Bidang EBT

500.10.12 Panas Bumi

500.10.12.1
Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar
(SKT)
500.10.12.2
Sertifikasi
Kelayakan
Penggunaan
Instalasi (SKPI)

500.10.12.3
Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan
500.10.12.4
Rekomendasi Bahan Peledak

500.10.12.5
Perizinan Penggunaan Gudang Bahan
Peledak

500.10.12.6
Izin Tangki Bahan Bakar Cair

500.10.12.7
Persetujuan
Sertifikasi
Welding
Prosedure
Specification
(WPS)
dan
Prosedure Qualification Record (PQR)
dan kualifikasi juru las

500.10.12.8
Penerbitan Izin Usaha Panas Bumi (IUP)
500.10.12.9
Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)

500.10.12.10 Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung
(IPL)
500.10.12.11 Penetapan
Kapasitas
Usaha
Panas
Bumi

500.10.12.12 Penetapan
Kapasitas
Pembangkit
Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)

500.10.12.13 Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi
Panas Bumi
500.10.12.14 Pelaksanaan Kerja Sama Panas Bumi

500.10.12.15 Inventarisasi, Verifikasi, dan Evaluasi
Obvitnas Bidang Panas Bumi

500.10.12.16 Monitoring
Pelaksanaan
Program
Pengembangan
dan
Pemberdayaan
Masyarakat
(PPM)
pada
Kegiatan
Pengusahaan Panas Bumi
500.10.12.17 Pembinaan dan Pengawasan Investasi
Panas Bumi
500.10.13 Bioenergi
500.10.13.1
Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan
Bakar Nabati (BNN)
500.10.13.2
Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BBN)

500.10.13.3
Penerbitan Rekomendasi Ekspor-Impor
500.10.13.4
Penetapan Indeks Harga Pasar BBN
(HIP BBN)

500.10.13.5
Evaluasi/Revisi HIP BBN

500.10.13.6
Database Pengusahaan Bioenergi

500.10.13.7
Penetapan
Badan
Usaha
sebagai
Pengelola Energi Biomassa atau Biogas
untuk Pembangkit Listrik

500.10.13.8
Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar
Nabati
500.10.13.9
Usul Program Bioenergi Pemerintah
Daerah dan Lembaga
500.10.14 Aneka Energi

500.10.14.1
Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi

500.10.14.2
Penetapan Kapasitas Usaha
500.10.14.3
Rekomendasi Kompetensi dan Rencana
Penggunaan Tenaga Kerja Asing
500.10.14.4
Rekomendasi Persetujuan Perubahan
Pemegang Saham

500.10.14.5
Persetujuan Rencana Impor Barang
(RIB)
500.10.15 Konservasi Energi

500.10.15.1
Audit
Energi
melalui
program
kemitraan Konservasi Energi
500.10.15.2
Monitoring Implementasi Hasil Audit
Energi
Melalui
Program
Kemitraan
Konservasi Energi

500.10.15.3
Pembinaan
dan
Pengawasan
Pelaksanaan
Manajemen
Energi
di
Pengguna Energi di atas 6.000 TOE

500.10.15.4
Pengawasan
Sertifikasi
Label
dan
Tanda Hemat Energi pada Lampu
Swabalast

500.10.15.5
Penyusunan
Daftar
Peralatan/
Teknologi Efisiensi

500.10.15.6
Penyusunan Emisi Energi Gas Rumah
Kaca
500.10.15.7
Pemberian
Insentif
dan
Disinsentif
Konservasi Energi
500.10.15.8
Profil Investasi Efisiensi Energi

500.10.15.9
Invesment Grade Audit (IGA)
500.10.15.10 Bimbingan Teknis Bidang EBTKE

500.10.16 Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE
500.10.16.1
Usul
Pembangunan
Infrastruktur
Pemerintah Daerah dan Lembaga
500.10.16.2
Perencanaan Pembangunan
Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

500.10.16.3
Pelaksanaan Pembangunan
Infrastruktur Bidang EBTKE

500.10.16.4
Evaluasi Program Kerja
500.10.17 Bina Program Tenaga Listrik

500.10.17.1
Investasi dan Pendanaan Tenaga Listrik
(antara lain: dokumen grant/hibah/loan
agreement luar negeri, monitoring loan
pembangunan infrastruktur penyediaan
tenaga
listrik,
laporan
penanganan
permasalahan infrastruktur penyediaan
tenaga listrik, laporan kegiatan investasi
dan pendanaan tenaga listrik)

500.10.17.2
Pengembangan Listrik Pedesaan (antara
lain: data program listrik perdesaan,
data Rasio Elektrifikasi (RE) dan Rasio
Desa Berlistrik (RD), monitoring dan
evaluasi listrik perdesaan, listrik untuk
masyarakat tidak mampu)
500.10.17.3
Data dan Informasi Ketenagalistrikan

500.10.18 Bina Usaha Ketenagalistrikan
500.10.18.1
Penyiapan
Usaha
Ketenagalistrikan
(antara lain: pelayanan izin usaha
penyediaan tenaga listrik (IO, IUPL-S,
dan
IUPL),
bimbingan
usaha
ketenagalistrikan, data laporan berkala
pemegang izin)
500.10.18.2
Harga dan Subsidi Listrik
500.10.18.3
Hubungan Komersial Tenaga Listrik

500.10.18.4
Perlindungan Konsumen Listrik (antara
lain:
penanganan
pengaduan
konsumen
listrik,
dokumen
pengawasan tingkat mutu pelayanan
tenaga
listrik,
dokumen
evaluasi
realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga
listrik, dokumen evaluasi pemberian
kompensasi
penalti
tingkat
mutu
pelayanan PT PLN (Persero))

500.10.19 Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

500.10.19.1
Kelaikan
Teknik
dan
Keselamatan
Ketenagalistrikan

500.10.19.2
Penyiapan Kompetensi dan Pengawasan
Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
500.10.19.3
Usaha
Penunjang
Ketenagalistrikan
(antara lain: dokumen Izin Usaha Jasa
Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL),
dokumen Izin Pemanfaatan Jaringan
Tenaga
Listrik
untuk
Kepentingan
Telematika (IPJ Telematika), dokumen
Penandasahan Rencana Impor Barang
(RIB))
500.10.19.4
Perlindungan
Lingkungan
Ketenagalistrikan
(antara
lain:
dokumen forum keselamatan instalasi
pemanfaatan tenaga listrik, dokumen
pelaksanaan pengelolaan lingkungan
hidup sektor ketenagalistrikan, laporan
pembinaan
dan
pengawasan
lingkungan,
dokumen
perhitungan
faktor
emisi
Clean
Development
Mechansim (CDM))
500.10.20 Sertifikasi

500.10.20.1
Dokumen Sertifikasi Produk Peralatan
dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
500.10.20.2
Dokumen
Penunjukan
Lembaga
Sertifikasi Kompetensi (LSK)

500.10.20.3
Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik
Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik

500.10.20.4
Dokumen Pembinaan dan Pengawasan
Sertifikat Laik Operasi (SLO) Instalasi
Tenaga Listrik
500.10.20.5
Registrasi Sertifikasi

500.10.21 Akreditasi Ketenagalistrikan
500.10.22 Standarisasi Kompetensi

500.10.23 Standardisasi
Nasional
Indonesia
(SNI)
Bidang
Ketenagalistrikan
500.10.23.1
Perumusan Rancangan SNI bidang
Ketenagalistrikan

500.10.23.2
Forum
Konsensus
Rancangan
SNI
Bidang Ketenagalistrikan
500.10.23.3
Program
Pemberlakuan
SNI
Wajib
Bidang Ketenagalistrikan
500.10.23.4
Dokumen Pengawasan Penerapan SNI
Wajib Bidang Ketenagalistrikan

500.10.24 Standardisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan
500.10.24.1
Klasifikasi
Usaha
Penunjang
Ketenagalistrikan

500.10.24.2
Kualifikasi
Usaha
Penunjang
Ketenagalistrikan
500.10.24.3
Dokumen Penunjukan LIT (Lembaga
Inspeksi Teknis)
500.10.24.4
Laporan Berkala Pemegang Penunjukan
LIT

500.10.24.5
Laporan Hasil Pengawasan Penunjukan

500.10.25 Bina Program Mineral dan Batubara

500.10.25.1
Penyiapan dan Perencanaan Program
Mineral dan Batubara

500.10.25.2
Rencana Induk Mineral dan Batubara
500.10.25.3
Pengembangan Investasi dan Kerja
Sama Bidang Mineral dan Batubara

500.10.25.4
Data
dan
Informasi
Mineral
dan
Batubara

500.10.25.5
Pelaporan
Program
Mineral
dan
Batubara
500.10.25.6
Perencanaan,
Penyiapan
dan
Penawaran Wilayah Kerja (WK) Mineral
dan Batubara Melalui Lelang Reguler

500.10.25.7
Data dan Informasi Wilayah Mineral
dan Batubara
500.10.25.8
Perencanaan Produksi Mineral dan
Batubara
500.10.25.9
Pengembangan
dan
Pemanfaatan
Mineral dan Batubara

500.10.26 Pembinaan Pengusahaan Mineral
500.10.26.1
Ketenagakerjaan

500.10.26.2
Pemberdayaan
Masyarakat
Sekitar
Tambang

500.10.26.3
Penyelesaian
Perselisihan
Usaha
Pertambangan Mineral
500.10.26.4
Rekomendasi
Kegiatan
Usaha
Pertambangan Mineral

500.10.26.5
Laporan/Data
Kegiatan
Eksplorasi
Mineral

500.10.26.6
Pengawasan Produksi dan Pemasaran
Mineral (logam, bukan logam batuan,
radioaktif, dan mineral jarang)
500.10.26.7
Perizinan Usaha Pertambangan Mineral

500.10.26.8
Kontrak Karya (KK)
500.10.26.9
Pengelolaan Barang Kontrak Karya (KK)

500.10.26.10 Persetujuan
Obyek
Vital
Nasional
(Obvitnas)
500.10.26.11 Persetujuan Perubahan Saham Direksi,
Komisaris pada Perusahaan Mineral

500.10.26.12 Teguran kepada Pengusaha Kontrak
Karya (KK)
500.10.26.13 Tanggapan kepada Pemerintah Daerah
Terkait Usaha Pertambangan Mineral
500.10.26.14 Pedoman/Petunjuk
Teknis
Pertambangan
Mineral
Termasuk
Rancangan
Awal
Sampul
dengan
Rancangan Akhir
500.10.26.15 Pelaporan
Usaha
Pertambangan
Mineral

500.10.26.16 Penghargaan
Usaha
Pertambangan
Mineral
500.10.26.17 Penerbitan Sertifikat Clear and Clean
(CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Mineral

500.10.27 Pembinaan Pengusahaan Batubara
500.10.27.1
Ketenagakerjaan

500.10.27.2
Pemberdayaan
Masyarakat
Sekitar
Tambang
500.10.27.3
Penyelesaian
Perselisihan
Usaha
Pertambangan Batubara

500.10.27.4
Rekomendasi
Kegiatan
Usaha
Pertambangan Batubara

500.10.27.5
Laporan/Data
Kegiatan
Eksplorasi
Batubara
500.10.27.6
Pengawasan Produksi dan Pemasaran
Batubara
(bitumen
padat,
batuan
aspal, batubara dan gambut) (antara
lain: laporan Produksi dan Penjualan
Batubara PKP2B, IUP hingga laporan
kontrak
penjualan
pertambangan
batubara)
500.10.27.7
Perizinan
Usaha
Pertambangan
Batubara

500.10.27.8
Perjanjian
Karya
Pengusahaan
Batubara (PKP2B)
500.10.27.9
Pengelolaan Barang Perjanjian Karya
Pengusahaan Batubara (PKP2B) (antara
lain: persetujuan pengadaan barang
modal (masterlist))

500.10.27.10 Persetujuan
Obyek
Vital
Nasional
(Obvitnas)

500.10.27.11 Persetujuan Perubahan Saham Direksi,
Komisaris pada Perusahaan Perjanjian
Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)

500.10.27.12 Teguran
kepada
Pengusahaan
Perjanjian
Karya
Pengusahaan
Batubara (PKP2B)
500.10.27.13 Tanggapan kepada Pemerintah Daerah
Terkait Usaha Pertambangan Batubara
500.10.27.14 Pedoman/Petunjuk
Teknis
Pertambangan
Mineral
Termasuk
Rancangan
Awal
Sampul
dengan
Rancangan Akhir
500.10.27.15 Pelaporan
Usaha
Pertambangan
Batubara
500.10.27.16 Penghargaan
Usaha
Pertambangan
Batubara
500.10.27.17 Penerbitan Sertifikat Clear and Clean
(CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Batubara

500.10.28 Penerimaan Negara
500.10.28.1
Penerimaan Negara Bukan Pajak

500.10.28.2
Penetapan
Bagi
Hasil
Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP)
500.10.28.3
Pelaksanaan
Pemeriksaan
dan
Pengujian PNBP

500.10.29 Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara

500.10.29.1
Perumusan RSNI (Rancangan Standar
Nasional
Indonesia)/RSKKNI
(Rancangan Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia) (antara lain: draft
rancangan,
rancangan
standar
nasional)
500.10.29.2
Pengawasan Standardisasi

500.10.29.3
Persetujuan Penunjukan Kepala/Wakil
Kepala Teknik Tambang
500.10.29.4
Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan
Keselamatan
Pekerja
(antara
lain:
laporan kecelakaan tambang/statistik
hingga
laporan
hasil
pemeriksaan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3))
500.10.29.5
Pemeriksaan
teknis
dan
pengujian
instalasi dan peralatan tambang (antara
lain:
pemeriksaan
dan
pengujian
instalasi dan peralatan)
500.10.29.6
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(Amdal)

500.10.29.7
Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan
Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
500.10.29.8
Rekomendasi Bahan Kimia

500.10.29.9
Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan
dan Pemantauan Lingkungan (antara
lain:
laporan
pelaksanaan
Rencana
Pengelolaan Lingkungan (RKL)/Rencana
Pemantauan Lingkungan (RPL) hingga
surat penetapan jaminan pasca tambang)

500.10.29.10 Laporan berkala teknik dan lingkungan
pertambangan/laporan
tahunan
(antara lain: laporan bulanan terjadinya
pencemaran
(LPL-5)
pelaksanaan
reklamasi)

500.10.29.11 Pemberian Penghargaan (antara lain:
pemberian
penghargaan
lingkungan
pertambangan,
pemberian
penghargaan
keselamatan
kerja,
dokumen pengajuan dan penilaian
tanda
penghargaan
lingkungan
pertambangan,
dokumen
pengajuan
dan
penilaian
tanda
penghargaan
keselamatan)
500.10.29.12 Pengawasan Lingkungan Pertambangan

500.10.29.13 Usaha Jasa Mineral dan Batubara

500.10.29.14 Pembinaan dan Pengawasan Usaha
Jasa Mineral Dan Batubara
500.10.29.15 Rekomendasi
Teknis
(antara
lain:
pengajuan rekomendasi teknis, hasil
evaluasi)
500.10.29.16 Persetujuan Teknis (antara lain: pengajuan
persetujuan teknis, hasil evaluasi)
500.10.29.17 Pengawasan Teknis

500.10.29.18 Pengawasan Konservasi Mineral dan
Batubara

500.10.29.19 Pembinaan Teknik dan Lingkungan
Mineral dan Batubara (antara lain:
sosialisasi
standardisasi,
bimbingan
teknis)

500.10.30 Program Penelitian dan Pengembangan
500.10.30.1
Rencana Penelitian dan Pengembangan

500.10.30.2
Pengembangan dan Inovasi

500.10.30.3
Dokumen
Penerapan/Pemanfaatan/
Pendayagunaan/Replikasi/Prototipe
Hasil
Penelitian/Pengkajian/
Pengembangan/Inovasi

500.10.30.4
Advokasi
dan
Fasilitasi
Penelitian,
Pengembangan dan Inovasi
500.10.30.5
Diseminasi
Hasil
Penelitian,
Pengembangan dan Penerapan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi
500.10.30.6
Pembinaan Penelitian/Pengembangan,
Pengkajian,
dan
Penerapan
Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi
500.10.30.7
Jaringan Sistem Nasional Penelitian,
Pengembangan dan Penerapan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi

500.10.30.8
Data dan Informasi Hasil Penelitian,
Pengembangan dan Penerapan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi
500.10.30.9
Master Proceeding/Jurnal Penelitian,
Pengembangan dan Penerapan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi
500.10.30.10 Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

500.10.30.11 Forum
Komunikasi
Penelitian,
Pengembangan dan Penerapan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi

500.10.30.12 Layanan
Jasa
Penelitian,
Pengembangan, Penerapan IPTEK

500.10.30.13 Sertifikasi
Personil
Peneliti
Bidang
Sumber Daya Mineral

500.10.31 Sarana Litbang

500.10.31.1
Administrasi Penggunaan Peralatan

500.10.31.2
Log-book Peralatan Survei/Peralatan Uji
Kalibrasi

500.10.32 Afiliasi
500.10.32.1
Proyek Percontohan
500.10.32.2
Promosi dan Layanan Jasa Teknologi

500.10.32.3
Pembinaan
Penelitian
dan
Pengembangan

500.10.32.4
Penyajian Informasi
500.10.33 Penelitian dan Pengembangan Kegeologian
500.10.33.1
Pemetaan
dan
Penelitian
Geologi,
Geokimia, dan Geofisika Kelautan
500.10.33.2
Energi
Kelautan
dan
Kewilayahan
Penelitian
Energi
dan
Kewilayahan
Pantai
500.10.33.3
Penelitian Sumber Daya Energi dan
Mineral Kelautan
500.10.33.4
Penelitian Sumber Daya Mineral Kelautan

500.10.34 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan
Gas Bumi

500.10.34.1
Teknologi Eksplorasi
500.10.34.2
Teknologi Eksploitasi
500.10.34.3
Laboratorium

500.10.34.4
Study
500.10.34.5
Teknologi Proses
500.10.34.6
Teknologi Aplikasi Produk

500.10.34.7
Teknologi Gas

500.10.35 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral
Batubara
500.10.35.1
Teknologi Eksploitasi Tambang dan
Pengolahan Sumber Daya
500.10.35.2
Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan
Mineral

500.10.35.3
Teknologi Pemanfaatan Batubara

500.10.36 Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan
Energi Baru Terbarukan
500.10.36.1
Energi Baru Terbarukan

500.10.36.2
Teknologi Ketenagalistrikan
500.10.36.3
Lingkungan dan Konservasi Energi
500.10.36.4
Penelitian
dan
Pengembangan
Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik
Tenaga Sampah) dan Konservasi Energi

500.11 PERHUBUNGAN
500.11.1
Kebijakan di Bidang Perhubungan yang Dilakukan
oleh Pemerintah Daerah

500.11.2
Jaringan Prasarana dan Pelayanan
500.11.2.1
Penentuan Lokasi Terminal Barang Tipe
Pengumpul dan Tipe Penunjang

500.11.2.2
Penentuan Lokasi Terminal Penumpang
Tipe A, Tipe B, dan Tipe C

500.11.2.3
Penetapan Lokasi Terminal Barang Utama

500.11.2.4
Standar Pelayanan Minimal Pengoperasian
Terminal

500.11.2.5
Jaringan
Trayek
Angkutan
AntarKota/Provinsi

500.11.2.6
Jaringan Lintas pada Jaringan Jalan
Primer
500.11.2.7
Penetapan Kelas Jalan Primer

500.11.2.8
Kualifikasi Teknis Petugas Terminal
500.11.2.9
Jaringan Transportasi Jalan Sekunder

500.11.3
Pengembangan Transportasi Jalan
500.11.3.1
Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan

500.11.3.2
Pengembangan Transportasi Jalan
500.11.4
Pengujian Kendaraan Bermotor

500.11.4.1
Pengesahan Hasil Uji Tipe Kendaraan
Bermotor
500.11.4.2
Sertifikasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor
500.11.4.3
Sertifikasi Tenaga Penguji Kendaraan
Bermotor

500.11.4.4
Akreditasi Unit Pengujian Kendaraan
Bermotor
500.11.5
Teknologi Kendaraan Bermotor

500.11.5.1
Sertifikasi
Rancang
Bangun
dan
Rekayasa Kendaraan Bermotor

500.11.5.2
Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan Uji
Kendaraan Bermotor

500.11.5.3
Persyaratan Teknis dan Laik Jalan
Kendaraan Bermotor

500.11.5.4
Harmonisasi
dan
Standardisasi
Regulasi Kendaraan Bermotor
500.11.6
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

500.11.6.1
Analisa Dampak Lalu Lintas Jalan
Nasional di Luar Kawasan Perkotaan
500.11.6.2
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Perkotaan di Jalan Nasional

500.11.6.3
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Perkotaan di Jalan Daerah
500.11.7
Perlengkapan Jalan

500.11.7.1
Pedoman Teknis Perlengkapan Jalan
500.11.7.2
Penimbangan Kendaraan Bermotor di
Jalan
500.11.7.3
Akreditasi
Unit
Penimbangan
Kendaraan Bermotor

500.11.7.4
Kualifikasi
Teknis
Petugas
Penimbangan Kendaraan Bermotor
500.11.7.5
Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan,
dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
di Jalan Nasional
500.11.7.6
Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan,
dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
di Jalan Daerah
500.11.8
Angkutan Penumpang
500.11.8.1
Tarif
Angkutan
Penumpang
Kelas
Ekonomi

500.11.8.2
Izin
Trayek
Angkutan
Penumpang
Untuk Trayek Lintas Batas Negara
500.11.8.3
Izin Trayek Antar Kota AntarProvinsi

500.11.8.4
Izin Operasi Angkutan Pariwisata dan
Angkutan Penumpang Tidak Dalam
Trayek yang Wilayah Pelayanannya
Bersifat
Lintas
Batas
Negara
dan
AntarKota/Provinsi

500.11.8.5
Penilaian Kinerja Perusahaan Angkutan
Umum
500.11.8.6
Pemberian Subsidi Angkutan Umum

500.11.8.7
Angkutan Perintis
500.11.8.8
Penghargaan
Perusahaan
Angkutan
Umum

500.11.9
Angkutan Barang
500.11.9.1
Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan
500.11.9.2
Tarif Angkutan Barang
500.11.9.3
Izin Operasi Angkutan Barang Tertentu
500.11.9.4
Pembinaan Angkutan Barang

500.11.9.5
Izin Dispensasi Angkutan Jalan

500.11.10 Monitoring Operasional
500.11.10.1
Pengendalian Operasional Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan
500.11.10.2
Pengawasan, Penertiban dan Pemberian
Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran
Operasional Kendaraan Angkutan Umum
yang Menjadi Kewenangan

500.11.10.3
Berkas Pelanggaran Perda

500.11.11 Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil

500.11.11.1
Pedoman Teknis

500.11.11.2
Penyidikan Pelanggaran Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS)
500.11.11.3
Bimtek PPNS

500.11.11.4
Pengusulan
Pengangkatan
dan
Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS)

500.11.12 Analisa dan Evaluasi Jaringan Transportasi Sungai,
Danau, dan Penyeberangan
500.11.12.1
Pendataan
Jaringan
Transportasi
Sungai, Danau, dan Penyeberangan
500.11.12.2
Analisis
Serta
Informasi
Jaringan
Transportasi
Sungai,
Danau,
dan
Penyeberangan
500.11.13 Pengembangan Jaringan Transportasi Sungai, Danau,
dan Penyeberangan

500.11.13.1
Pengembangan
dan
Penetapan
Jaringan Transportasi Sungai, Danau,
dan
Penyeberangan
(peta
jaringan,
blueprint jaringan)

500.11.13.2
Pengembangan
Sistem
Informasi
Manajemen (SIM) Lalu Lintas dan Angkutan
Sungai, Danau, dan Penyeberangan
500.11.14 Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau,
dan Penyeberangan

500.11.15 Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai,
Danau, dan Penyeberangan

500.11.15.1
Perawatan dan Pemeliharaan Sarana
Sungai, Danau, dan Penyeberangan

500.11.15.2
Pengawakan dan Registrasi Sarana
Angkutan
Sungai,
Danau,
dan
Penyeberangan

500.11.16 Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau, dan
Penyeberangan
500.11.16.1
Perencanaan
dan
Pembangunan
Pelabuhan
Sungai,
Danau,
dan
Penyeberangan

500.11.16.2
Pemberian
Sertifikasi
Pelabuhan
Penyeberangan
500.11.16.3
Rekomendasi
Penetapan
Lokasi
Pelabuhan Penyeberangan di Lintas
Nasional dan Internasional
500.11.16.4
Penyelenggaraan,
Pemeliharaan,
Perawatan dan Perbaikan Pelabuhan
Sungai, Danau, dan Penyeberangan

500.11.17 Kualifikasi Teknis Petugas Pelabuhan Sungai, Danau,
dan Penyeberangan
500.11.18 Manajemen
Lalu
Lintas
Sungai,
Danau,
dan
Penyeberangan
500.11.18.1
Manajemen Lalu Lintas

500.11.18.2
Tata Cara Berlalu Lintas di Sungai,
Danau, dan Penyeberangan

500.11.18.3
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang
Lalu Lintas dan Angkutan Sungai dan
Danau

500.11.18.4
Sertifikasi Inspektur Sungai dan Danau
dan Pejabat Pemberangkatan Angkutan
Sungai dan Danau
500.11.19 Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau, dan
Penyeberangan

500.11.19.1
Pengerukan Alur Pelayaran Sungai,
Danau,
dan
Kolam
Pelabuhan
Penyeberangan

500.11.19.2
Penetapan Kelas Alur dan Peta Alur
Pelayaran Sungai dan Danau

500.11.19.3
Perambuan
Sungai,
Danau,
dan
Penyeberangan
500.11.20 Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau, dan
Penyeberangan
500.11.20.1
Penyelenggaraan
Angkutan
Sungai,
Danau, dan Penyeberangan

500.11.20.2
Persetujuan
Operasi
Kapal
Penyeberangan di Lintas Nasional dan
Internasional
500.11.21 Tarif dan Keperintisan

500.11.21.1
Perhitungan Tarif, Pemantauan Tarif
Angkutan dan Jasa Pelabuhan Sungai,
Danau, dan Penyeberangan

500.11.21.2
Kriteria dan Pelaksanaan Pelayanan
Keperintisan
500.11.22 Bina Sistem Transportasi Perkotaan

500.11.22.1
Jaringan Transportasi Perkotaan
500.11.22.2
Transportasi Perkotaan yang Berbasis
Jalan, Jalan Rel, dan Perairan Daratan

500.11.22.3
Transportasi Perkotaan untuk Kawasan
Perkotaan yang Melebihi Satu Wilayah
Administrasi Provinsi
500.11.23 Lalu Lintas Perkotaan

500.11.23.1
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Perkotaan
500.11.23.2
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Perkotaan di Jalan Nasional dalam
Kawasan Perkotaan

500.11.23.3
Penanganan Lalu Lintas Perkotaan
Berbasis Teknologi di Wilayah
500.11.24 Angkutan Perkotaan
500.11.24.1
Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan
Dalam Trayek
500.11.24.2
Jaringan Trayek Perkotaan
500.11.24.3
Penentuan dan Pemenuhan Alokasi
Kebutuhan Angkutan Perkotaan Dalam
Trayek yang Wilayah Pelayanannya
Melebihi Satu Wilayah Administrasi
Provinsi

500.11.25 Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan
500.11.25.1
Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan
Tidak Dalam Trayek untuk Angkutan
Penumpang dan/atau Barang

500.11.25.2
Pengaduan
Moda
Transportasi
Perkotaan
yang
Menghubungkan
AntarSimpul
(bandara,
pelabuhan,
stasiun, dan terminal) di Kawasan
Perkotaan yang Melebihi Satu Wilayah
Administrasi Provinsi
500.11.25.3
Penentuan dan Pemenuhan Alokasi
Kebutuhan Angkutan Perkotaan Tidak
Dalam
Trayek
yang
Wilayah
Pelayanannya Melebihi Satu Wilayah
Administrasi Provinsi

500.11.26 Dampak Transportasi Perkotaan
500.11.26.1
Penyelenggaraan
Transportasi
Perkotaan Berwawasan Lingkungan

500.11.26.2
Penanganan Dampak Transportasi di
Kawasan Perkotaan
500.11.26.3
Master Plan Pengembangan Teknologi
Transportasi Ramah Lingkungan
500.11.26.4
Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu
Lintas
di
Jalan
Nasional
Dalam
Kawasan Kota

500.11.26.5
Rekomendasi Hasil Analisis Dampak
Lalu Lintas di Jalan Nasional Dalam
Kawasan Perkotaan
500.11.26.6
Master Plan Transportasi Perkotaan
500.11.27 Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan

500.11.27.1
Monitoring
dan
Evaluasi
Data
Kecelakaan
500.11.27.2
Kualifikasi Unit Pengkajian

500.11.27.3
Pengembangan
Sistem
Informasi
Manajemen Keselamatan Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau,
dan Penyeberangan

500.11.28 Pengembangan Keselamatan

500.11.28.1
Program Keselamatan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan
Penyeberangan

500.11.28.2
Harmonisasi Kebijakan
500.11.29 Promosi dan Kemitraan Keselamatan
500.11.29.1
Promosi
Keselamatan:
Penyuluhan,
Publikasi dan Destinasi Keselamatan
Lalu
Lintas
dan
Angkutan
Jalan,
Sungai, Danau, dan Penyeberangan

500.11.29.2
Kemitraan Keselamatan AntarLembaga
dan Masyarakat di Bidang Keselamatan
Lalu
Lintas
dan
Angkutan
Jalan,
Sungai, Danau, dan Penyeberangan
500.11.30 Bina Keselamatan Angkutan Umum

500.11.30.1
Keselamatan Pengusahaan Angkutan
Umum
500.11.30.2
Keselamatan Awak Angkutan Umum
dan Awak Kapal Sungai dan Danau

500.11.31 Audit Keselamatan
500.11.31.1
Pedoman Audit Keselamatan Sarana,
Prasarana, Sumber Daya Manusia

500.11.31.2
Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan
Jalan dan Pelaku Transportasi Jalan dan
Sungai, Danau, dan Penyeberangan

500.11.31.3
Audit Faktor Keselamatan Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau,
dan Penyeberangan Serta Laik Fungsi
Jalan
500.11.32 Inspeksi Keselamatan

500.11.32.1
Pedoman Keselamatan
500.11.32.2
Inspeksi
Keselamatan
Sarana,
Prasarana, Sumber Daya Manusia, dan
Pelaku Transportasi Jalan dan Sungai,
Danau, dan Penyeberangan
500.11.32.3
Investigasi Kecelakaan Sungai, Danau,
dan Penyeberangan Serta Laik Fungsi
Jalan

500.11.33 Parkir
500.11.33.1
Surat Tugas Juru Parkir

500.11.33.2
Izin Tempat Khusus Parkir swasta
500.11.33.3
Surat Tugas TKP Pemerintah

500.12 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
500.12.1
Kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informatika yang
Dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.12.2
Telekomunikasi
500.12.2.1
Layanan Jaringan Telekomunikasi
500.12.2.2
Layanan Jasa Telekomunikasi

500.12.2.3
Penomoran Telekomunikasi dan Informatika
500.12.2.4
Kelayakan Sistem Telekomunikasi
500.12.3
Penyiaran

500.12.3.1
Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan
Televisi
500.12.3.2
Database Penyelenggaraan Radio dan
Televisi

500.12.4
Telekomunikasi
Khusus,
Penyiaran
Publik,
dan
Kewajiban Universal

500.12.4.1
Telekomunikasi
Khusus
Pemerintah
Daerah

500.12.4.2
Telekomunikasi
Khusus
NonPemerintah Daerah
500.12.4.3
Layanan Khusus Penyiaran

500.12.4.4
Pelayanan Kewajiban Universal
500.12.4.5
Pengembangan Infrastruktur
500.12.5
Pengendalian Informatika
500.12.5.1
Monitoring
dan
Evaluasi
Jaringan
Telekomunikasi

500.12.5.2
Monitoring
dan
Evaluasi
Jasa
Telekomunikasi
500.12.5.3
Monitoring dan Evaluasi Penyiaran
500.12.5.4
Pencegahan dan Penertiban
500.12.6
e-Government

500.12.6.1
Tata Kelola e-Government
500.12.6.2
Teknologi
dan
Infrastruktur
e-
Government

500.12.6.3
Interoperabilitas dan Interkonektivitas
e-Government
500.12.6.4
Aplikasi Layanan Kepemerintahan

500.12.6.5
Aplikasi Layanan Publik
500.12.7
e-Business
500.12.7.1
Tata Kelola e-Business

500.12.7.2
Teknologi dan Infrastruktur e-Business

500.12.7.3
Interoperabilitas dan Interkonektivitas
e-Business
500.12.7.4
Aplikasi Layanan e-Busniness

500.12.8
Pemberdayaan Informatika Masyarakat
500.12.8.1
Pemberdayaan Informatika Masyarakat
Perkotaan

500.12.8.2
Pemberdayaan Informatika Masyarakat
Pedesaan

500.12.9
Pemberdayaan Industri Informatika
500.12.9.1
Industri Infrastruktur dan Layanan
Aplikasi Informatika
500.12.9.2
Industri
Perangkat
Informatika
Pengguna

500.12.9.3
Industri Perangkat Lunak
500.12.9.4
Industri Konten Multimedia

500.12.10 Keamanan Informasi
500.12.10.1
Tata Kelola Keamanan Informasi
500.12.10.2
Teknologi Keamanan Informasi

500.12.10.3
Monitoring, Evaluasi, dan Tanggap
Darurat Keamanan Informasi
500.12.10.4
Penyidikan dan Penindakan
500.12.10.5
Budaya Keamanan Informasi
500.12.11 Komunikasi Publik

500.12.11.1
Tata Kelola Komunikasi Publik
500.12.11.2
Pengelolaan Opini Publik
500.12.11.3
Layanan Komunikasi Publik

500.12.12 Pengolahan dan Penyediaan Informasi

500.12.12.1
Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan

500.12.12.2
Informasi Perekonomian

500.12.12.3
Informasi Kesejahteraan Rakyat
500.12.13 Pengelolaan Media Publik
500.12.13.1
Media Cetak

500.12.13.2
Media Online
500.12.13.3
Media Luar Ruang dan Audio Visual
500.12.14 Kemitraan Komunikasi

500.12.14.1
Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara
500.12.14.2
Kemitraan Media dan Dunia Usaha

500.12.14.3
Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan
dan Profesi
500.12.15 Infrastruktur Informatika
500.12.15.1
Jaringan

500.12.15.2
Piranti Teknologi Informatika
500.12.15.3
Keamanan Informatika

500.12.16 Sistem dan Data
500.12.16.1
Portal dan Konten
500.12.16.2
Pengumpulan dan Pengolahan Data
500.12.16.3
Pengembangan Aplikasi

500.12.17 Pusat Kerja Sama

500.12.17.1
Kerja Sama Daerah

500.12.17.2
Kerja Sama Bilateral
500.12.18 Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat

500.12.18.1
Pelayanan Informasi
500.12.18.2
Hubungan Masyarakat
500.12.18.3
Bimbingan Teknis

500.12.19 Evaluasi

500.13 PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
500.13.1
Kebijakan di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.13.2
Pengembangan Destinasi Wisata

500.13.2.1
Perancangan Destinasi dan Investasi
Pariwisata
500.13.2.2
Pengembangan Daya Tarik Wisata
500.13.2.3
Industri Pariwisata
500.13.2.4
Pemberdayaan Masyarakat Destinasi
Pariwisata

500.13.2.5
Pengembangan Wisata Minat Khusus,
Konvensi, Insentif, dan Event

500.13.3
Pemasaran Pariwisata
500.13.3.1
Pengembangan Pasar dan Informasi
Pariwisata

500.13.3.2
Promosi Pariwisata Luar Negeri
500.13.3.3
Promosi Pariwisata Dalam Negeri
500.13.3.4
Pencitraan Indonesia
500.13.4
Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya
500.13.4.1
Pengembangan industri Perfilman

500.13.4.2
Pengembangan Seni Pertunjukan dan
Industri Musik
500.13.4.3
Pengembangan Seni Rupa

500.13.5
Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK

500.13.5.1
Pengembangan
Ekonomi
Kreatif
Berbasis Media
500.13.5.2
Desain dan Arsitektur

500.13.5.3
Kerja Sama dan Fasilitasi
500.13.6
Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif
500.13.6.1
Penelitian
dan
Pengembangan
Kebijakan Kepariwisataan
500.13.6.2
Penelitian
dan
Pengembangan
Kebijakan Ekonomi Kreatif

500.13.6.3
Pengembangan SDM Kepariwisataan
dan Ekonomi Kreatif
500.13.6.4
Kompetensi
Kepariwisataan
dan
Ekonomi Kreatif

500.14 STATISTIK

500.14.1
Kebijakan di Bidang Statistik yang Dilakukan oleh
Pemerintah Daerah
500.14.2
Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi

500.14.2.1
Perencanaan
500.14.2.2
Persiapan (antara lain: penyusunan
rancangan organisasi kegiatan sensus,
penyusunan kuesioner, penyusunan
konsep
dan
definisi,
penyusunan
metodologi
(cakupan,
organisasi,
lapangan, ukuran statistik, prosedur),
penyusunan
buku
pedoman
(pencacahan,
pengawasan,
pengolahan), penyusunan peta wilayah
kerja
dan
muatan
peta
wilayah,
penyusunan
pedoman
sosialisasi,
sosialisasi kegiatan kepada stakeholder
dan
sumber
data
(leaflet,
poster,
pertemuan), pelaksanaan pertemuan
koordinasi
(intern
dan
ekstern),
pelaksanaan
pelatihan
instruktur
(TOT), pelaksanaan pelatihan petugas,
penyusunan program pengolahan (rule
validasi,
pemeriksaan
data
entri,
tabulasi),
pelatihan
petugas
pengolahan,
perancangan
tabel,
pelaksanaan uji coba)
500.14.2.3
Pelaksanaan Lapangan

500.14.2.4
Pengolahan (antara lain: pengelolaan
dokumen
(penerimaan/pengiriman,
pengelompokan/batching),
pemeriksaan dokumen dan pengkodean
(editing/coding), perekaman data (entri,
scanner), tabulasi data, pemeriksaan
tabulasi, laporan konsistensi tabulasi)
500.14.2.5
Analisis dan Penyajian Hasil Sensus
500.14.2.6
Diseminasi Hasil Sensus

500.14.3
Survei
500.14.3.1
Perencanaan
500.14.3.2
Persiapan

500.14.3.3
Pelaksanaan
Lapangan
(antara
lain:
pelaksanaan
listing,
pemilihan
sampel,
pengumpulan
data,
pemeriksaan,
pengawasan lapangan, monitoring kualitas)

500.14.3.4
Pengolahan (antara lain: pengelolaan
dokumen
(penerimaan/pengiriman,
pengelompokkan/batching),
pemeriksaan dokumen dan pengkodean
(editing/coding), perekaman data (entri,
scanner), tabulasi data, pemeriksaan
tabulasi, laporan konsistensi tabulasi)
500.14.3.5
Analisis dan Penyajian Hasil Survei
(antara lain: pembahasan angka hasil
pengolahan, penyusunan)

500.14.3.6
Diseminasi hasil Survei
500.14.4
Konsolidasi Data Statistik

500.14.4.1
Kompilasi Data
500.14.4.2
Analisis data

500.14.4.3
Penyusunan Publikasi
500.14.5
Evaluasi
dan
Pelaporan
Sensus,
Survei,
dan
Konsolidasi Data Statistik

500.15 KETENAGAKERJAAN

500.15.1
Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan yang Dilakukan
oleh Pemerintah Daerah
500.15.2
Perencanaan Tenaga Kerja

500.15.2.1
Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan
Pemerintah
500.15.2.2
Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan
Swasta

500.15.3
Pengembangan Standarisasi Kompetensi
500.15.3.1
Penerapan Standar Kompetensi

500.15.3.2
Pengembangan
Standarisasi
Kompetensi
500.15.3.3
Pengembangan
Program
Pelatihan
Ketenagakerjaan

500.15.3.4
Pengembangan
Program
Pelatihan
Produktivitas dan Kewirausahaan

500.15.3.5
Pengembangan
Program
Pelatihan
Ketransmigrasian
500.15.4
Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja

500.15.4.1
Akreditasi
dan
Sistem
Informasi
Kelembagaan

500.15.4.2
Pengembangan Sarana dan Fasilitas
Lembaga Pelatihan

500.15.4.3
Pengembangan Standar Mutu (PSM)
Lembaga Pelatihan
500.15.4.4
Sistem Pendanaan dan Kerja Sama
AntarLembaga
500.15.5
Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan
500.15.5.1
Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan
Pemerintah
500.15.5.2
Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta

500.15.5.3
Tenaga Pelatihan
500.15.5.4
Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan
Tenaga Pelatihan

500.15.6
Bina Pemagangan

500.15.6.1
Pemagangan Dalam Negeri

500.15.6.2
Pemagangan Luar Negeri

500.15.6.3
Perizinan dan Advokasi Pemagangan
500.15.6.4
Promosi dan Jenjang Pemagangan
500.15.7
Produktivitas dan Kewirausahaan
500.15.7.1
Pengembangan
Promosi
dan
Kerja
Sama Produktivitas dan Kewirausahaan

500.15.7.2
Pengembangan Sistem dan Peningkatan
Produktivitas
500.15.7.3
Pengembangan Pengukuran dan Kajian
Produktivitas

500.15.7.4
Pengembangan Kewirausahaan
500.15.8
Pengembangan Pasar Kerja
500.15.8.1
Informasi Pasar Kerja
500.15.8.2
Analisis Pasar Kerja

500.15.8.3
Bursa Kerja
500.15.8.4
Analisis Jabatan
500.15.9
Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri

500.15.9.1
Antar Kerja

500.15.9.2
Penempatan Tenaga Kerja Khusus
500.15.9.3
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
500.15.9.4
Pemberdayaan Pengantar Kerja

500.15.10 Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan
Tenaga Kerja Sektor Informal

500.15.10.1
Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral
Informal

500.15.10.2
Pengembangan Padat Karya
500.15.10.3
Terapan Teknologi Tepat Guna

500.15.10.4
Pemberdayaan
Pendampingan
dan
Kerja Sama AntarLembaga
500.15.11 Standardisasi Profesi

500.15.11.1
Sistem Informasi dan Registrasi
500.15.11.2
Pembakuan Akreditasi

500.15.12 Persyaratan
Kerja,
Kesejahteraan,
dan
Analisis
Diskriminasi
500.15.12.1
Peraturan Perusahaan dan Perjanjian
Kerja Sama Bersama

500.15.12.2
Perjanjian Kerja
500.15.12.3
Kesejahteraan Pekerja
500.15.12.4
Analisis Diskriminasi Syarat Kerja
500.15.13 Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial

500.15.13.1
Organisasi Pekerja dan Pengusaha

500.15.13.2
Kelembagaan Hubungan Industrial
500.15.13.3
Pemasyarakatan Hubungan Industrial
500.15.14 Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial

500.15.14.1
Pengupahan

500.15.14.2
Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam
Hubungan Kerja

500.15.15 Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan
Industrial
500.15.15.1
Pencegahan
Perselisihan
Hubungan
Industrial

500.15.15.2
Penyelenggaraan
Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial

500.15.15.3
Pemberdayaan
Kelembagaan
dan
Tenaga
Penyelesaian
Hubungan
Industrial

500.15.16 Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja
500.15.16.1
Pengawasan Norma Kerja
500.15.16.2
Pengawasan Norma Hubungan Kerja
dan Perlindungan Berserikat

500.15.16.3
Pengawasan Norma Penempatan dan
Latihan Tenaga Kerja

500.15.17 Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak
500.15.17.1
Pengawasan Norma Kerja Perempuan
500.15.17.2
Pengawasan Norma Kerja Anak
500.15.17.3
Kerja Sama Lintas Sektoral

500.15.17.4
Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan
Anak
500.15.18 Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja

500.15.18.1
Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat
Uap, dan Bejana Tekan
500.15.18.2
Pengawasan Bangunan, Norma Listrik
Konstruksi,
dan
Penanggulangan
Kebakaran

500.15.18.3
Pengawasan Norma Kesehatan Kerja
500.15.18.4
Pengawasan Norma Lingkungan Kerja
dan Bahan Berbahaya

500.15.18.5
Pengawasan
Norma
Kelembagaan,
Keahlian, dan Sistem Manajemen K3
500.15.19 Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan

500.15.20 Bina Penegakan Hukum
500.15.20.1
Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan

500.15.20.2
Penyidikan Norma Ketenagakerjaan
500.15.20.3
Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri
Sipil

500.15.20.4
Kerja Sama Penegakan Hukum

500.15.21 Pengkajian
dan
Bimbingan
Teknis
Pelayanan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
500.15.21.1
Analisis dan Standardisasi Bidang K3
500.15.21.2
Hasil
Kajian,
Perekayasaan
dan
Penerapan Teknologi dan Alih Teknologi
K3

500.15.21.3
Bimbingan
Teknis
dan
Evaluasi
Pengkajian K3
500.15.21.4
Bimbingan
Teknis
dan
Evaluasi
Pelayanan K3

500.15.22 Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
500.15.22.1
Program, Analisis, dan Standardisasi
Pengembangan SDM dan Kompetensi K3

500.15.22.2
Penyebarluasan Informasi Pengembangan
SDM dan Kompetensi K3
500.15.22.3
Kerja Sama Tingkat Nasional Bidang
Pengembangan SDM dan Kompetensi K3

500.15.22.4
Kerja Sama Tingkat Regional Bidang
Pengembangan SDM dan Kompetensi
K3

500.15.22.5
Kerja
Sama
Tingkat
Internasional
Bidang
Pengembangan
SDM
dan
Kompetensi K3
500.15.22.6
Bimbingan
Teknis
dan
Evaluasi
Pengembangan SDM dan Kompetensi
K3

500.16 PENANAMAN MODAL
500.16.1
Kebijakan
di
Bidang
Penanaman
Modal
yang
Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.16.2
Perencanaan Penanaman Modal

500.16.2.1
Perencanaan Industri Agribisnis dan
Sumber Daya Alam Lainnya

500.16.2.2
Perencanaan Industri Manufaktur
500.16.2.3
Perencanaan Jasa dan Kawasan
500.16.2.4
Perencanaan Infrastruktur
500.16.3
Pengembangan Iklim Penanaman Modal

500.16.3.1
Deregulasi Penanaman Modal
500.16.3.2
Pengembangan Potensi Daerah

500.16.3.3
Pemberdayaan Usaha

500.16.3.4
Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan
Penyuluhan

500.16.3.5
Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha
500.16.3.6
Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha

500.16.4
Promosi Penanaman Modal
500.16.4.1
Pengembangan Promosi

500.16.4.2
Analisis Strategi Promosi

500.16.4.3
Fasilitasi Promosi Luar Negeri
500.16.4.4
Promosi Sektoral

500.16.4.5
Fasilitasi Promosi Daerah
500.16.4.6
Pameran dan Sarana Promosi
500.16.5
Kerja Sama Penanaman Modal

500.16.5.1
Kerja Sama Bilateral dan Multilateral
500.16.5.2
Kerja Sama Regional
500.16.5.3
Kerja Sama Dunia Usaha Internasional

500.16.6
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
500.16.6.1
Pemantauan Penanaman Modal

500.16.6.2
Data Realisasi Penanaman Modal
500.16.6.3
Bimbingan
Sosialisasi
Ketentuan
Penanaman Modal
500.16.6.4
Fasilitasi Penyelesaian Masalah
500.16.6.5
Pengawasan Penanaman Modal

500.16.6.6
Pencabutan/Pembatalan
Perizinan
Penanaman Modal
500.16.7
Pelayanan Penanaman Modal
500.16.7.1
Pelayanan Aplikasi

500.16.7.2
Pelayanan Perijinan
500.16.7.3
Pelayanan Konsultasi Perijinan
500.16.7.4
Pelayanan NonPerijinan
500.16.7.5
Pelayanan Fasilitas

500.17 PERTANAHAN
500.17.1
Kebijakan di Bidang Pertanahan yang Dilakukan oleh
Pemerintah Daerah

500.17.2
Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan

500.17.2.1
Fasilitasi Pengadaan Tanah

500.17.2.2
Pembinaan
dan
Pengendalian
Administrasi Pertanahan

500.17.2.3
Data dan Informasi Pertanahan
500.17.2.4
Advokasi dan Pengendalian
500.17.3
Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah
500.17.3.1
Penatagunaan Tanah

500.17.3.2
Data dan Pemetaan Tematik

500.17.3.3
Penguatan Atas Tanah
500.17.4
Sengketa Tanah
500.17.4.1
Pengkajian dan Penanganan Sengketa

500.17.4.2
Advokasi dan Pengendalian

500.18 TRANSMIGRASI
500.18.1
Kebijakan di Bidang Transmigrasi yang Dilakukan
oleh Pemerintah Daerah

500.18.2
Penyediaan Tanah Transmigrasi
500.18.2.1
Fasilitasi Pengadaan Tanah

500.18.2.2
Pengurusan Legalitas Tanah
500.18.2.3
Dokumentasi Pertanahan
500.18.2.4
Advokasi Pertanahan

500.18.3
Pembangunan
Pemukiman
dan
Infrastruktur
Kawasan Transmigrasi
500.18.3.1
Penyiapan Lahan

500.18.3.2
Penyiapan Sarana

500.18.3.3
Penyiapan Prasarana
500.18.3.4
Evaluasi Kelayakan Pemukiman
500.18.4
Fasilitasi Penempatan Transmigrasi
500.18.4.1
Penyiapan Calon Transmigrasi

500.18.4.2
Penyiapan Perpindahan
500.18.4.3
Pelaksanaan Perpindahan

500.18.4.4
Penataan dan Adaptasi
500.18.5
Partisipasi Masyarakat

500.18.5.1
Promosi dan Motivasi

500.18.5.2
Kerja Sama Kelembagaan
500.18.5.3
Kerja Sama Antar Daerah

500.18.5.4
Pelayanan Investasi
500.18.6
Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan
Transmigrasi
500.18.6.1
Perencanaan
Teknis
Pengembangan
Masyarakat dan Kawasan

500.18.6.2
Bina Sistem Informasi

500.18.6.3
Perencanaan Pengembangan Kawasan
500.18.6.4
Perencanaan Pengembangan Masyarakat
500.18.6.5
Perencanaan
Pengembangan
Pusat
Pertumbuhan

500.18.7
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan
Masyarakat
500.18.7.1
Bantuan Pangan dan Kesehatan

500.18.7.2
Fasilitas Sosial Budaya

500.18.7.3
Pengembangan Kelembagaan
500.18.7.4
Bina
Pendampingan
Masyarakat
Transmigrasi

500.18.8
Pengembangan Usaha

500.18.8.1
Kewirausahaan

500.18.8.2
Produksi

500.18.8.3
Pengolahan Hasil dan Pemasaran
500.18.8.4
Lembaga Ekonomi dan Permodalan
500.18.9
Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan
500.18.9.1
Analisis dan Standarisasi Sarana dan
Prasarana

500.18.9.2
Pengembangan Sarana

500.18.9.3
Pengembangan Prasarana
500.18.9.4
Evaluasi Pengembangan Sarana dan
Prasarana

500.18.10 Penyerasian Lingkungan
500.18.10.1
Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan
500.18.10.2
Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan

500.18.10.3
Evaluasi Perkembangan Pemukiman
Transmigrasi

500.18.10.4
Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan

600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN

600.1
PEKERJAAN UMUM
600.1.1
Kebijakan di Bidang Pekerjaan Umum yang Dilakukan
oleh Pemerintah Daerah

600.1.2
Penatagunaan Sumber Daya Air
600.1.2.1
Perencanaan Wilayah Sungai

600.1.2.2
Kelembagaan

600.1.2.3
Pemanfaatan Sumber Daya Air

600.1.2.4
Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya
Air
600.1.2.5
Pengaturan dan Pemantauan

600.1.3
Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air
600.1.3.1
Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya
Air

600.1.3.2
Manajemen Mutu
600.1.3.3
Informasi dan Data Sumber Daya Air

600.1.3.4
Keterpaduan Pemrograman
600.1.4
Pengelolaan Sumber Daya Air
600.1.4.1
Pengelolaan Sungai dan Pantai
600.1.4.2
Pengelolaan Irigasi dan Rawa

600.1.4.3
Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ,
dan Embung
600.1.4.4
Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku

600.1.5
Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
600.1.5.1
Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan
Pantai

600.1.5.2
Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan
Rawa
600.1.5.3
Operasi dan Pemeliharaan Bendungan,
Danau, Situ, dan Embung

600.1.5.4
Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah
dan Air Baku
600.1.5.5
Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian
Lumpur Sidoarjo

600.1.6
Pengendalian
Lumpur
Sidoarjo
(Bencana
Lokal
Lingkup Nasional)

600.1.6.1
Perencanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo
600.1.6.2
Pemrograman Pengendalian Lumpur Sidoarjo

600.1.6.3
Pelaksanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo
600.1.6.4
Pengendalian Dampak Sosial, Ekonomi,
dan Lingkungan Akibat Lumpur Sidoarjo
600.1.6.5
Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
600.1.7
Pengembangan Jaringan Jalan

600.1.7.1
Keterpaduan Perencanaan
600.1.7.2
Sistem Jaringan Jalan

600.1.7.3
Lingkungan dan Keselamatan Jalan
600.1.8
Pembangunan Jalan
600.1.8.1
Standar dan Pedoman
600.1.8.2
Manajemen Konstruksi

600.1.8.3
Pengelolaan Gedometrik, Perkerasan,
dan Drainase
600.1.8.4
Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen
Lereng

600.1.9
Preservasi Jalan
600.1.9.1
Standar dan Pedoman

600.1.9.2
Perencanaan Teknis
600.1.9.3
Teknik Rekonstruksi

600.1.9.4
Teknik Pemeliharaan Jalan
600.1.10
Pengelolaan Jembatan

600.1.10.1
Standar dan Pedoman

600.1.10.2
Perencanaan Teknis
600.1.10.3
Teknik Jembatan

600.1.10.4
Teknik
Terowongan
dan
Jembatan
Khusus

600.1.11
Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan
Fasilitas Jalan Daerah

600.1.11.1
Bimbingan Teknik Jalan Daerah
600.1.11.2
Pengembangan Jalan Metropolitan dan
Kota Besar

600.1.11.3
Pembinaan Teknik Jalan Bebas Hambatan
600.1.12
Pengaturan Jalan Tol

600.1.12.1
Persiapan Pengusahaan Jalan Tol
600.1.12.2
Pengadaan Investasi Jalan Tol
600.1.12.3
Teknik Pengaturan Jalan Tol
600.1.12.4
Pengambilalihan Hak Pengusahaan Jalan
Tol
600.1.13
Keterpaduan Infrastruktur Permukiman
600.1.13.1
Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan

600.1.13.2
Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan
600.1.14
Pengembangan Kawasan Permukiman

600.1.14.1
Perencanaan Teknis
600.1.14.2
Kawasan Permukiman Perkotaan
600.1.14.3
Kawasan Permukiman Pedesaan

600.1.14.4
Kawasan Permukiman Khusus
600.1.14.5
Kelembagaan

600.1.15
Pembinaan Penataan Bangunan

600.1.15.1
Perencanaan Teknis

600.1.15.2
Penataan Bangunan Gedung

600.1.15.3
Pengelolaan Rumah Negara
600.1.15.4
Penataan Bangunan dan Lingkungan
Khusus
600.1.15.5
Kelembagaan
600.1.16
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

600.1.16.1
Perencanaan Teknis

600.1.16.2
Sistem
Penyediaan
Air
Minum
Perkotaan
600.1.16.3
Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan

600.1.16.4
Sistem Penyediaan Air Minum Khusus

600.1.16.5
Kelembagaan
600.1.16.6
Peningkatan Penyelenggaraan Sistem
Penyediaan Air Minum

600.1.16.7
Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel
Kerja

600.1.17
Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
600.1.17.1
Perencanaan Teknis
600.1.17.2
Pengelolaan Air Limbah
600.1.17.3
Pengelolaan Persampahan

600.1.17.4
Penyehatan Lingkungan Permukiman
Khusus

600.1.17.5
Kelembagaan

600.1.17.6
Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel
Kerja

600.1.18
Pemantauan dan Evaluasi

600.2
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
600.2.1
Kebijakan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pemukiman yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah