PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN RUMAH TAPAK DAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang
selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
1. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN
adalah pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang PPN.
1. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan
penyerahan barang kena pajak dan/ a tau penyerahan jasa
kena pajak yang dikenai pajak sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang PPN. Jr

jdih.kemenkeu.go.id

---

1. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPN.
1. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat
oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan
Barang Kena Pajak atau penyerahan jasa kena pajak.
1. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua
biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual
karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk
PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan
potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
1. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi
wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan
pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta
perubahannya.
1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan negara.

(1) PPN yang terutang atas penyerahan:

- rumah tapak; dan
- satuan rumah susun,
yang memenuhi persyaratan, ditanggung Pemerintah
untuk Tahun Anggaran 2024.

(2) Rumah tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a merupakan bangunan gedung berupa rumah
tinggal atau rumah deret baik bertingkat maupun tidak
bertingkat, termasuk bangunan tempat tinggal yang
sebagian dipergunakan sebagai toko atau kantor.

(3) Satuan rumah susun sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b merupakan satuan rumah susun yang
berfungsi sebagai tempat hunian.

(1) PPN terutang yang ditanggung Pemerintah atas

penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
merupakan PPN atas penyerahan yang terjadi pada saat:
- ditandatanganinya akta jual beli yang dibuat oleh
pejabat pembuat akta tanah; atau
- ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli
lunas di hadapan notaris,
serta dilakukan penyerahan hak secara nyata untuk
menggunakan atau menguasai rumah tapak siap huni
atau satuan rumah susun siap huni yang dibuktikan
dengan berita acara serah terima sejak tanggal 1 Januari
2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

(2) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling sedikit memuat:
- nama dan nomor pokok wajib pajak Pengusaha Kena
Pajak penjual;
- nama dan nomor pokok wajib pajak atau nomor
induk kependudukan pembeli;
- tanggal serah terima;
- kode identitas rumah yang diserahterimakan;

jdih.kemenkeu.go.id

---

- pernyataan bermeterai telah dilakukan serah terima
bangunan;dan
- nomor berita acara serah terima.

(3) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus didaftarkan dalam aplikasi di kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan/atau Badan
Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat paling lama pada
akhir bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya serah
terima.

(1) Rumah tapak atau satuan rumah susun sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:
- Harga Jual paling banyak RpS.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah); dan
- merupakan rumah tapak baru atau satuan rumah
susun baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni.

(2) Rumah tapak baru atau satuan rumah susun baru

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan
rumah tapak atau satuan rumah susun yang:
- telah mendapatkan kode identitas rumah; dan
- pertama kali diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak
penjual yang menyelenggarakan pembangunan rumah
tapak atau satuan rumah susun dan belum pernah
dilakukan pemindahtanganan.

(3) Kode identitas rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a merupakan kode identitas atas rumah tapak
dan satuan rumah susun yang disediakan melalui
aplikasi di kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan
rakyat dan/atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan
Rakyat.

(4) Dalam hal atas rumah tapak atau satuan rumah susun

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan
pembayaran uang muka atau cicilan kepada Pengusaha
Kena Pajak penjual sebelum berlakunya Peraturan Menteri
ini, dapat diberikan insentif PPN ditanggung Pemerintah
dengan ketentuan:
- dimulainya pembayaran uang muka atau cicilan
pertama kali kepada Pengusaha Kena Pajak penjual
paling cepat tanggal 1 September 2023;
- pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 dilakukan sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai

dengan tanggal 31 Desember 2024; dan
- PPN ditanggung Pemerintah diberikan hanya atas PPN
yang terutang atas pembayaran sisa cicilan dan
pelunasan yang dibayarkan selama periode pemberian
PPN ditanggung Pemerintah berdasarkan Peraturan
Menteri ini.

(1) PPN ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 dimanfaatkan untuk setiap 1 (satu) orang pribadi

jdih.kemenkeu.go.id

---

atas perolehan 1 (satu) rumah tapak atau 1 (satu) satuan
rumah susun.

(2) Orang pribadi yang telah memanfaatkan insentif PPN

ditanggung Pemerintah atas penyerahan rumah sebelum
berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120
Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas
Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang
Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023, dapat
memanfaatkan insentif PPN ditanggung Pemerintah sesuai
Peraturan Menteri ini.

(3) Orang pribadi yang telah mendapatkan insentif PPN

ditanggung Pemerintah atas penyerahan rumah tapak
atau satuan rumah susun berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 120 Tahun 2023 tentang Pajak
Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan
Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun
Anggaran 2023 dan masih terdapat sisa pembayaran yang
terutang PPN pada tahun 2024, dapat memanfaatkan
insentif PPN ditanggung Pemerintah berdasarkan
Peraturan Menteri ini atas sisa pembayaran yang terutang
PPN tersebut.

(4) Orang pribadi yang telah memanfaatkan insentif PPN

ditanggung Pemerintah atas penyerahan rumah tapak
atau satuan rumah susun berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 120 Tahun 2023 tentang Pajak
Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan
Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun
Anggaran 2023, tidak dapat memanfaatkan insentif PPN
ditanggung Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri ini
untuk pembelian rumah tapak atau satuan rumah susun
yang lain.

Orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
- warga negara Indonesia yang memiliki nomor pokok wajib
pajak atau nomor identitas kependudukan; dan
- warga negara asing yang memiliki nomor pokok wajib
pajak sepanjang memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai
kepemilikan rumah tapak atau satuan rumah susun bagi
warga negara asmg.

(1) PPN ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 yang memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diberikan untuk:
- penyerahan yang tanggal berita acara serah terima
mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan
tanggal 30 Juni 2024, sebesar 100% (seratus persen)
dari PPN yang terutang dari bagian dasar pengenaan
pajak sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah) dengan Harga Jual paling banyak
RpS.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); atau
- penyerahan yang tanggal berita acara serah terima
mulai tanggal 1 Juli 2024 sampru dengan

jdih.kemenkeu.go.id

---

tanggal 31 Desember 2024, sebesar 50% (lima puluh
persen) dari PPN yang terutang dari bagian dasar
pengenaan pajak sampai dengan Rp2.000.000.000,00
(dua miliar rupiah) dengan Harga Jual paling banyak
RpS.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) PPN ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diberikan untuk Masa Pajak Januari 2024
sampai dengan Masa Pajak Desember 2024.

(3) Masa Pajak Januari 2024 sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) merupakan jangka waktu PPN terutang mulai
tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari
2024.

(1) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan

rumah tapak dan/ atau satuan rumah susun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 wajib membuat:
- Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
- laporan realisasi PPN ditanggung Pemerintah.

(2) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

harus diisi secara benar, lengkap, dan jelas termasuk
identitas pembeli berupa:
- nama pembeli; dan
- nomor pokok wajib pajak atau nomor induk
kependudukan.

(3) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dilengkapi informasi berupa kode identitas rumah pada
pengisian kolom nama barang.

(4) Faktur Pajak atas penyerahan rumah tapak atau rumah

susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
dibuat dengan menerbitkan Faktur Pajak dengan
ketentuan:
- untuk penyerahan dengan berita acara serah terima
sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 dan:
1. Harga Jual sampai dengan Rp2.000.000.000,00
(dua miliar rupiah), membuat 2 (dua) Faktur
Pajak dengan kode transaksi 07 (nol tujuh)
dengan dasar pengenaan paj ak masing-masing
50% (lima puluh persen); atau
1. Harga Jual lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua
miliar rupiah), membuat:
- 2 (dua) Faktur Pajak dengan kode transaksi
07 (nol tujuh) dengan dasar pengenaan
pajak masing-masing 50% (lima puluh
persen) untuk bagian Harga Jual sampai
dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah) yang PPN terutangnya ditanggung
Pemerintah; dan
- Faktur Pajak dengan kode transaksi 01 (nol
satu) untuk bagian Harga Jual lebih dari
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
yang PPN terutangnya tidak ditanggung
Pemerintah;

jdih.kemenkeu.go.id

---

- untuk penyerahan dengan berita acara serah terima
sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan
tanggal 31 Desember 2024 dan:
1. Harga jual sampai dengan Rp2.000.000.000,00
(dua miliar rupiah), membuat 2 (dua) Faktur
Pajak dengan:
- kode transaksi O1 (nol satu) untuk bagian
50% (lima puluh persen) Harga Jual yang
PPN terutangnya tidak mendapatkan
insentif PPN ditanggung Pemerintah; dan
- kode transaksi 07 (nol tujuh) untuk bagian
50% (lima puluh persen) Harga Jual yang
PPN terutangnya mendapatkan insentif PPN
ditanggung Pemerintah;
atau
1. Harga Jual lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua
miliar rupiah) membuat:
- 2 (dua) Faktur Pajak untuk bagian Harga
Jual sampai dengan Rp2.000.000.000,00
(dua miliar rupiah), membuat Faktur Pajak
dengan:
1. kode transaksi 01 (nol satu) untuk
bagian 50% (lima puluh persen) Harga
Jual yang PPN terutangnya tidak
mendapatkan insentif PPN ditanggung
Pemerintah; dan
1. kode transaksi 07 (nol tujuh) untuk
bagian 50% (lima puluh persen) Harga
Jual yang PPN terutangnya
mendapatkan insentif PPN ditanggung
Pemerintah;
dan
- Faktur Pajak dengan kode transaksi 01 (nol
satu) untuk bagian Harga Jual lebih dari
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
yang PPN terutangnya tidak mendapatkan
insentif PPN ditanggung Pemerintah.

(5) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

harus diberikan keterangan "PPN DITANGGUNG

PEMERINTAH EKSEKUSI PMK NO MOR ... TAHUN 2024".

(6) Dalam hal keterangan "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH

EKSEKUSI PMK NOMOR ... TAHUN 2024" sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) belum tersedia dalam aplikasi
pembuatan Faktur Pajak, Pengusaha Kena Pajak dapat
melakukan pembaharuan atas keterangan yang dapat
dicantumkan di Faktur Pajak melalui aplikasi dimaksud.

(7) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan PPN oleh
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan
rumah tapak dan/atau satuan rumah susun, merupakan
laporan realisasi PPN ditanggung Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(8) Pelaporan dan pembetulan surat pemberitahuan PPN Masa

Pajak Januari 2024 sampai dengan Masa Pajak Desember
2024 dapat diperlakukan sebagai laporan realisasi

jdih.kemenkeu.go.id

---

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sepanjang
disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari 2025.

(9) PPN terutang atas penyerahan rumah tapak dan satuan

rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak
ditanggung Pemerintah dalam hal:
- objek yang diserahkan bukan merupakan rumah
tapak atau satuan rumah susun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4;
- telah dilakukan pembayaran uang muka atau cicilan
pertama sebelum tanggal 1 September 2023;
- penyerahannya dilakukan sebelum tanggal 1 Januari
2024 atau setelah tanggal 31 Desember 2024;
- perolehan lebih dari 1 (satu) rumah tapak atau 1 (satu)
satuan rumah susun oleh 1 (satu) orang pribadi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan

Pasal 6;

- rumah tapak atau satuan rumah susun
dipindahtangankan dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun sejak penyerahan;
- penyerahannya tidak menggunakan Faktur Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4)
dan ayat (5);
- Pengusaha Kena Pajak tidak melaporkan laporan
realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b; dan/atau
- Pengusaha Kena Pajak tidak mendaftarkan berita
acara serah terima sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (3).

(10) Atas penyerahan rumah tapak dan/atau satuan rumah

susun sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikenai PPN
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang perpajakan.

(11) Contoh transaksi dan pembuatan Faktur Pajak tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Untuk dapat memanfaatkan insentif PPN ditanggung

Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
Pengusaha Kena Pajak harus telah melakukan
pendaftaran melalui aplikasi di kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemetintahan di bidang
perumahan dan kawasan permukiman dan/atau Badan
Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat paling lambat 1
Juli 2024.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

disertai dengan keterangan yang paling sedikit memuat:
- rincian atas jumlah ketersediaan rumah tapak dan
satuan rumah susun yang sudah jadi 100% (seratus
persen) dan siap diserahterimakan atau pekerjaan
sudah selesai;
- rincian atas jumlah ketersediaan rumah tapak dan
satuan rumah susun yang masih dalam proses
/
jdih.kemenkeu.go.id

---

pembangunan yang siap diserahterimakan atau
pekerjaan sudah selesai dalam periode insentif; dan
- perkiraan Harga Jual rumah tapak dan satuan rumah
susun sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b.

(3) Kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan
permukiman dan/atau Badan Pengelola Tabungan
Perumahan Rakyat menyampaikan data pendaftaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktorat
Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran, dan Badan
Kebijakan Fiskal.

(4) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

disampaikan secara elektronik.

(5) Ketentuan mengenai format penyampaian data

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Kepala kantor pelayanan pajak atas nama Direktur Jenderal
Pajak dapat menagih PPN yang terutang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan, jika diperoleh data dan/atau informasi yang
menunjukkan:
- objek yang diserahkan bukan merupakan rumah tapak
atau satuan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4;

- perolehan lebih dari 1 (satu) unit yang mendapatkan
insentif PPN ditanggung Pemerintah yang dilakukan oleh
1 (satu) orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 dan telah memanfaatkan insentif PPN ditanggung

Pemerintah Tahun Anggaran 2023 dan/ atau Tahun
Anggaran 2024;
- perolehan tidak dilakukan oleh orang pribadi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6;
- Masa Pajak tidak sesuai dengan periode Masa Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
- penyerahan rumah tapak atau rumah susun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4:
1. tidak dibuatkan Faktur Pajak sesuai ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sampai
dengan ayat (5); dan/ atau
1. Faktur Pajak atas penyerahan dimaksud tidak
dilaporkan dalam surat • pemberitahuan PPN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7);
- dilakukan pemindahtanganan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (9) huruf e; dan/ atau
- berita acara serah terima untuk penyerahan rumah tapak
dan/ atau satuan rumah susun yang dilakukan terhitung
sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31
Desember 2024 tidak didaftarkan dalam aplikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

jdih.kemenkeu.go.id

---

Rumah tapak dan/atau satuan rumah susun yang telah
mendapatkan fasilitas pembebasan PPN sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan tidak dapat memanfaatkan
PPN ditanggung Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban subsidi pajak
ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024 atas PPN yang
terutang atas penyerahan rumah tapak dan/atau satuan
rumah susun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan
rakyat dan/atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan
Rakyat menyampaikan data rumah tapak dan satuan
rumah susun, termasuk data berupa berita acara serah
terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan
registrasi kode identitas rumah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (3), ke Direktorat Jenderal Pajak.

(2) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan secara elektronik.

(3) Penyampaian keseluruhan data sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal
28 Februari 2025.

Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

jdih.kemenkeu.go.id

---

• 11 ­

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2024

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 95

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

Ditandatangani secara elektronik

DEWI SURIANI HASLAM

jdih.kemenkeu.go.id

---

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN

RUMAH TAPAK DAN SATUAN RUMAH SUSUN YANG

DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN

2024

FORMAT DATA PENDAFTARAN SERTA CONTOH TRANSAKSI DAN

PEMBUATAN FAKTUR PAJAK ATAS PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK

PERTAMBAHAN NILA! DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN

RUMAH TAPAK DAN SATUAN RUMAH SUSUN TAHUN ANGGARAN 2024

A. FORMAT DATA PENDAFTARAN PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK

PERTAMBAHAN NILA! DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN

RUMAH TAPAK DAN SATUAN RUMAH SUSUN TAHUN ANGGARAN 2024

DATA PENDAFTARAN PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK

PERTAMBAHAN NILA! DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS

PENYERAHAN RUMAH TAPAK DAN SATUAN RUMAH SUSUN

TAHUN ANGGARAN 2024

Total perkiraan Harga Nama Kuantitas Jual No Pengusaha NPWP Kriteria Ketersediaan Rumah Harga Harga IKena Pajalt HargaS2M HargaS2M 2M <Hara:a<5M 2M <Hare:aS5M
IR.umah tapak dan satuan
lrumah susun yang sudah jadi
... (1) ... (2) ... (3) 100% (seratus persen) dan siap ... unit (4) ... unit (4) Rp ... (5) Rp ... (5)
k:liserahterimakan atau
pekerjaan sudah selesai
Rumah tapak dan satuan
rumah susun yang akan
clan/atau masih dalam proses
tpembangunan, yang siap ... (1) ... (2) ... (3) ... unit (4) ... unit (4) Rp ... (5) Rp ... (5) kiiserahterimakan atau
pekerjaan sudah selesai dalam
periode insentif tahun anggaran
~024
rl'otal ... unit (4) ... unit (4) Rp ... (5) Rp ... (5)

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

jdih.kemenkeu.go.id

---

PETUNJUK PENGISIAN DATA PENDAFTARAN PEMANFAATAN INSENTIF

PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN RUMAH TAPAK DAN

SATUAN RUMAH SUSUN TAHUN ANGGARAN 2024:

(1) Diisi dengan nomor urut

(2) Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak.

(3) Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak.

(4) Diisi dengan kuantitas unit rumah tapak dan satuan rumah susun

sesuai kriteria ketersediaan rumah tapak dan satuan rumah susun.

(5) Diisi dengan total perkiraan harga jual atas seluruh kuantitas unit

rumah tapak dan satuan rumah susun sesuai kriteria ketersediaan
rumah tapak dan satuan rumah susun.

B. CONTOH TRANSAKSI DAN PEMBUATAN FAKTUR PAJAK ATAS

PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG

PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN RUMAH TAPAK DAN SATUAN RUMAH

SUSUN TAHUN ANGGARAN 2024

Transaksi 1
Ibu Sitha melakukan pembelian rumah tapak dengan kode identitas rumah
53783OA67567 seharga Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pembayaran dilakukan dengan metode cash bertahap selama 4 (empat) kali,
masing-masing sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluhjuta rupiah)
yang dibayarkan ke developer PT Ariy Propertindo pada bulan September
2023, bulan November 2023, bulan Desember 2023, dan bulan Januari 2024.
Rumah direncanakan selesai dibangun pada bulan Juni 2024, AJB dan serah
terima (BAST) dilakukan pada bulan Juni 2024. Atas pembayaran bulan
September, developer PT Ariy Propertindo telah membuat Faktur Pajak kode
01 (nol satu) sedangkan atas pembayaran bulan November 2023 dan
Desember 2023 telah memanfaatkan insentif PPN ditanggung Pemerintah
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2023 dan
membuat Faktur pajak kode 07 (nol tujuh).
Ketentuan:
1. Pembayaran yang dilakukan Ibu Sitha tidak lebih cepat dari 1 September
1. Pembayaran yang dilakukan di bulan Januari 2024 merupakan
pembayaran lanjutan atas unit rumah tapak yang sama di tahun 2023
dengan kode identitas rumah 53783OA67567 sehingga dapat
memanfaatkan program ini.
1. PPN ditanggung Pemerintah diberikan atas PPN terutang untuk
pembayaran bulan Januari 2024 sebesar 100% (seratus persen) karena
serah terima dilakukan pada bulan Juni 2024.
1. PT Ariy Propertindo melakukan pembuatan Faktur Pajak untuk
pembayaran bulan Januari 2024 dengan ketentuan membuat 2 (dua)
Faktur Pajak:
- kode 07 (nol tujuh) dengan dasar pengenaan pajak sebesar 50%
(lima puluh persen) x Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluhjuta
rupiah) = Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh limajuta rupiah).
PPN terutang sebesar Rpl25.000.000,00 (seratus dua puluh lima
juta rupiah) x 11 % (sebelas persen) = Rp13.750.000,00 (tiga belas
juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditanggung Pemerintah;
dan
- kode 07 (nol tujuh) dengan dasar pengenaan pajak sebesar 50%
(lima puluh persen) x Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluhjuta
rupiah)= Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh limajuta rupiah).

jdih.kemenkeu.go.id

---

PPN terutang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima
juta rupiah) x 11 % (sebelas persen) = Rpl3.750.000,00 (tiga belas
juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditanggu.ng Pemerintah.
1. Faktur Pajak tersebut pada angka 3 mencantumkan kode identitas
rumah pada kolom nama barang, diberikan keterangan "PPN

DITANGGUNG PEMERINTAH EKSEKUSI PMK NOMOR ... TAHUN 2024",

dan dilaporkan pada Surat Pemberitahuan PPN Masa Pajak Januari
2024.
1. PT Ariy Propertindo wajib mendaftarkan berita acara serah terima
tersebut dalam aplikasi di kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat
dan/atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat paling lambat
pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan yaitu tanggal 31
Juli 2024.

Transaksi 2
Bapak Zainal membeli rumah toko pada developer PT Wira Bagus dengan nomor
identitas rumah 14583SP687667 seharga Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah) bulan Desember 2023 dan dibayarkan secara cash bertahap sepuluh kali
dari bulan Desember 2023 sampai dengan bulan September 2024. PPJB lunas
dilakukan bulan September dan serahterima (BAST) ruko siap huni dilakukan
pada bulan Desember 2024. Bapak Zainal telah memanfaatkan insentif PPN
ditanggung Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120
Tahun 2023, PT Wira Bagus telah membuat Faktur Pajak kode 07 (nol tujuh)
untuk pembayaran yang dilakukan di bulan Desember 2023.
Ketentuan:
1. Pembelian rumah toko oleh Bapak Zainal dapat memanfaatkan program ini
karena merupakan kelanjutan pembelian unit ruko dengan nomor identitas
rumah 14583SP687667 yang sama di tahun 2023.
1. PPN ditanggung Pemerintah diberikan sebesar 50% (lima puluh persen)
karena serah terima (BAST) dilakukan di bulan Desember 2024.
1. Atas pembayaran yang dilakukan Bapak Zainal bulan Januari s.d.
September 2024 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) PT Wira
Bagus membuat Faktur Pajak:
- kode O1 (nol satu) untuk 50% (lima puluh persen) bagian pembayaran
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
PPN terutang sebesar Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah) x 11 %
(sebelas persen) = Rpll.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tidak
ditanggu.ng Pemerintah dan wajib dipungut oleh PT Wira Bagus; dan
- kode 07 (nol tujuh) untuk 50% (lima puluh persen) bagian pembayaran
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) = Rpl00.000.000,00
(seratus juta rupiah).
PPN terutang sebesar Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah) x 11 %
(sebelas persen) = Rpl 1.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ditanggu.ng
Pemerintah.
1. Faktur Pajak tersebut pada angka 3 mencantumkan kode identitas rumah
pada kolom nama barang, diberikan keterangan "PPN DITANGGUNG
PEMERINTAH EKSEKUSI PMK NOMOR ... TAHUN 2024", dan dilaporkan
pada SPT PPN masa Januari s.d. September 2024.
1. PT Wira Bagus wajib mendaftarkan berita acara serah terima tersebut
dalam aplikasi di kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan/atau
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat paling lambat tanggal 31
Januari 2025.

jdih.kemenkeu.go.id

---

Transaksi 3
Ibu Olla membeli apartemen atau satuan rumah susun seharga
Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan kode identitas rumah
096789789IK89778 kepada developer PT Twins Development secara kredit
selama 15 tahun. lbu Olla membayar uang muka ke developerbulan Januari
2024 sebesar Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah). Persetujuan dan
pencairan kredit dilakukan oleh Bank sebesar Rp600.000.000,00 (enam
ratus juta rupiah) dan dibayarkan ke PT Twins Development tanggal 1 Maret
2024 sekaligus dibuat dokumen PPJB Lunas. Di bulan Januari s.d. Maret
2024 Ibu Olla sudah mulai melakukan pembayaran cicilan. Apartemen
tersebut selesai dibangun, siap huni dan diserahterimakan (BAST) oleh
Twins Development pada Juni 2024.
Ketentuan:
1. Transaksi pembelian apartemen yang dilakukan oleh Ibu Olla secara
kredit melalui Bank dapat memanfaatkan program ini.
1. Insentif PPN ditanggung Pemerintah diberikan kepada Ibu Olla sebesar
100% (seratus persen) karena serah terima dilaksanakan di bulan Juni
2024.
1. PT Twins Development melakukan pembuatan Faktur Pajak dengan
ketentuan:
- Untuk pembayaran uang muka bulan Januari 2024 membuat
Faktur Pajak:
1. kode 07 (nol tujuh) dengan dasar pengenaan pajak sebesar 50%
(lima puluh persen) x Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah) =
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
PPN terutang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah)
x 11 % (sebelas persen) = Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus
ribu rupiah) ditanggu.ng Pemerintah; dan
1. kode 07 (nol tujuh) dengan dasar pengenaan pajak sebesar 50%
(lima puluh persen) x Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah) =
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
PPN terutang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
x 11 % (sebelas persen) = Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus
ribu rupiah) ditanggu.ng Pemerintah.
- Untuk pembayaran pencairan kredit sebesar Rp600.000.000,00
(enam ratus juta rupiah) oleh Bank kepada developer tanggal 1
Maret 2024 membuat Faktur Pajak:
1. kode 07 (nol tujuh) dengan dasar pengenaan pajak sebesar 50%
(lima puluh persen) x Rp600.000.000,00 (enam ratus juta
rupiah) = Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
PPN terutang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
x 11 % (sebelas persen) = Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta
rupiah) ditanggu.ng Pemerintah; dan
1. kode 07 (nol tujuh) dengan dasar pengenaan pajak sebesar 50%
(lima puluh persen) x Rp600.000.000,00 (enam ratus juta
rupiah)= Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
PPN terutang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
x 11 % (sebelas persen) = Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta
rupiah) ditanggu.ng Pemerintah.
1. Faktur Pajak tersebut pada angka 3 mencantumkan kode identitas
rumah pada kolom nama barang, diberikan keterangan "PPN

DITANGGUNG PEMERINTAH EKSEKUSI PMK NOMOR. ... TAHUN 2024",

dan dilaporkan pada SPT PPN masa Januari dan Maret 2024.

jdih.kemenkeu.go.id

---

1. PT Twins Development wajib mendaftarkan berita acara serah terima
tersebut dalam aplikasi di kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat
dan/ atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat paling lambat
tanggal 31 Juli 2024.
1. Pembayaran cicilan yang dilakukan oleh Ibu Olla kepada Bank merupakan
kewajiban atas kredit yang diajukan Ibu Olla dan tidak terutang PPN.

Transaksi 4
Sdri. Susan Effendy membeli rumah kepada developer PT Bangun Arif Jaya
tanpa uang muka seharga Rpl.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta
rupiah) secara kredit melalui Bank selama 20 tahun dengan kode identitas
rumah 98000HU98677. Persetujuan dan pencairan kredit dilakukan oleh
Bank sebesar Rpl.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dan
dibayarkan kepada developer pada bulan November 2023. Sdri Susan telah
memanfaatkan insentif PPN ditanggung Pemerintah berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2023 dan PT Bangun Arif Jaya telah
membuat Faktur Pajak kode 07 (nol tujuh) atas pembayaran yang dilakukan oleh
bank. Rumah tersebut dibuat AJB dan diserahterimakan pada bulan Desember
1. Sdri. Susan Effendy hendak memanfaatkan insentif PPN ditanggung
Pemerintah tahun 2024 untuk pembelian apartemen dengan kode identitas
rumah 9805676YH677 kepada developer PT Griya Yudha Utama seharga
RpS00.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah).
Ketentuan:
Atas transaksi pembelian apartemen kepada developer PT Griya Yudha Utama
oleh Sdri. Susan Effendy tidak dapat memanfaatkan insentif PPN ditanggung
Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri ini karena telah memanfaatkan
insentif PPN ditanggung Pemerintah untuk pembelian rumah dari developer PT
Bangun Arif Jaya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun
2023.

Transaksi 5
Tn. Bernard telah memanfaatkan insentif PPN ditanggung Pemerintah di tahun
2022 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.01/2022
atas pembelian apartemen di daerah Sawangan Depok. Pada bulan Januari
2024, Tn. Bernard akan membeli rumah tapak ready stock dengan nomor
identitas rumah 879707909UJ8979 seharga Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah) dari developer PT Nikko Property pada bulan Januari 2024. Pembayaran
dilakukan cash di bulan Januari 2024. Rumah tapak dimaksud dibuat AJB dan
siap diserahterimakan siap huni (BAST) pada bulan Maret 2024.
Ketentuan:
1. Atas Pembelian rumah tapak oleh Tn. Bernard dapat memanfaatkan
insentif PPN ditanggung Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri ini
walaupun telah memanfaatkan insentif ditanggung Pemerintah di tahun
2022 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

103/PMK.01/2022.

1. Insentif diberikan sebesar 100% (seratus persen) untuk PPN terutang masa
Januari 2024 hanya atas dasar pengenaan pajak sampai dengan sebesar
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
1. PT Nikko Property melakukan pembuatan Faktur Pajak untuk pembayaran
bulan Januari, dengan ketentuan:
- Untuk bagian 2 Millar yang mendapatkan insentif dibuat 2 (dua)
Faktur Pajak:

jdih.kemenkeu.go.id

---

1. kode 07 (nol tujuh) dengan dasar pengenaan pajak 50% (lima
puluh persen) x Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) =
Rpl.000.000.000,00 (satu rniliar rupiah).
PPN terutang sebesar Rpl.000.000.000.000,00 (satu rniliar rupiah)
x 11% (sebelas persen) = Rpll0.000.000,00 (seratus sepuluhjuta
rupiah) ditanggung Pemerintah; dan
1. kode 07 (nol tujuh) dengan dasar pengenaan pajak 50% (lima
puluh persen) x Rp2.000.000.000,00 (dua rniliar rupiah) =
Rpl.000.000.000,00 (satu rniliar rupiah).
PPN terutang sebesar Rpl.000.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
x 11% (sebelas persen) = Rpll0.000.000,00 (seratus sepuluhjuta
rupiah) ditanggung Pemerintah.
- Untuk bagian selain 2 Miliar yang tidak diberikan insentif dibuat:
Faktur Pajak kode 01 (nol satu) dengan dasar pengenaan pajak
sebesar Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
PPN terutang sebesar Rpl.000.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) x
11% (sebelas persen) = Rpll0.000.000,00 (seratus sepuluh juta
rupiah) tidak ditanggung Pemerintah dan wajib dipungut oleh PT
Nikko Property.
1. Faktur Pajak sebagairnana dirnaksud pada angka 3, rnencanturnkan kode
identitas rurnah pada kolorn narna barang, diberikan keterangan "PPN

DITANGGUNG PEMERINTAH EKSEKUSI PMK NOMOR ... TAHUN 2024",

dan dilaporkan pada SPT PPN rnasa Januari 2024.
1. PT Nikko Property wajib rnendaftarkan berita acara serah terirna tersebut
dalam aplikasi di kernenterian yang rnenyelenggarakan urusan
pernerintahan di bidang pekerjaan urnurn dan perurnahan rakyat
dan/atau Badan Pengelola Tabungan Perurnahan Rakyat paling larnbat
tanggal 30 April 2024.

Transaksi 6
Bapak Setiya rnernbeli rurnah tapak dan mernperoleh fasilitas PPN
dibebaskan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nornor 60 Tahun
2023 pada tanggal 1 Juli 2023. Pada bulan April 2024 Bapak Setiya rnembeli
rurnah susun ready stock dengan nornor identitas rurnah 2256418UJ8979
seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari developer PT AAP yang
dibayar pada saat rurnah susun siap huni dan diserahterirnakan (BAST) pada
bulan Oktober 2024. PPJB lunas dibuat bersarnaan dengan pernbayaran dan
penyerahan di bulan Oktober 2024.
Ketentuan:
1. Atas pembelian rumah susun oleh Bapak Setiya dapat rnemanfaatkan
insentif PPN ditanggung Pernerintah berdasarkan Peraturan Menteri ini
walaupun telah rnernanfaatkan fasilitas PPN dibebaskan atas pernbelian
rumah tapak pada tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nornor 60 Tahun 2023.
1. Pernbelian rurnah susun oleh Bapak Setiya dapat rnernanfaatkan
insentif Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah berdasarkan
Peraturan Menteri ini hanya sebesar 50% (lirna puluh persen) karena
BAST dilakukan di bulan Oktober 2024.
1. Atas penyerahan sekaligus pernbayaran di bulan Oktober 2024, PT AAP
mernbuat Faktur Pajak:
- kode O1 (nol satu) untuk 50% (lima puluh persen) dari
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) = Rp150.000.000,00
(seratus lirna puluh juta rupiah). PPN terutang Rp150.000.000,00
(seratus lirna puluh juta rupiah) x 11 % (sebelas persen) =

jdih.kemenkeu.go.id

---

Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tidak
ditanggung Pemerintah dan wajib dipungut oleh PT AAP; dan
- kode 07 (nol tujuh) dengan dasar pengenaan pajak 50% (lima puluh
persen) dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) =
Rpl50.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). PPN terutang
Rpl50.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) x 11 % (sebelas
persen) = Rp16.500.000,00 (enam belasjuta lima ratus ribu rupiah)
ditanggung Pemerintah.
1. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 3, mencantumkan
kode identitas rumah pada kolom nama barang, diberikan keterangan

"PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKSEKUSI PMK NOMOR ... TAHUN

2024", dan dilaporkan pada SPT PPN Masa Oktober 2024.
1. PT AAP wajib mendaftarkan berita acara serah terima tersebut dalam
aplikasi di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan/atau Badan
Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat paling lambat tanggal 30
November 2024.

Transaksi 7
Ibu Faridah membeli rusunami dan memperoleh fasilitas pembebasan atas
PPN terutang di tahun 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 115/PMK.03/2021. Pada tahun 2024, Ibu Faridah akan membeli
rumah tapak dengan nomor identitas rumah 879000909UJ8979 seharga
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari developer PT Home Selaras.
Pembayaran uang muka sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
dilakukan pada September 2023. Pada bulan November dan Desember 2023
telah dilakukan pembayaran masing-masing sebesar Rp150.000.000,00
(seratus lima puluh juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp150.000.000,00
(seratus lima puluh juta rupiah) dilunasi pada saat penyerahan (BAST) unit
rumah tapak siap huni di bulan Juni 2024. Pada bulan September,
November, dan Desember 2023 PT Home Selaras telah membuat Faktur
Pajak kode 01 (nol satu).
Ketentuan:
1. Pembelian rumah tapak oleh Ibu Faridah dapat memanfaatkan insentif
PPN ditanggung Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri ini yaitu
sebesar 100% (seratus persen) untuk PPN terutang atas pembayaran di
bulan Juni 2024.
1. Untuk pembayaran yang dilakukan bulan September, November dan
Desember tidak mendapatkan insentif PPN ditanggung Pemerintah
berdasarkan Peraturan Menteri ini, tetapi dapat memanfaatkan insentif
PPN ditanggung Pemerintah dengan mengikuti ketentuan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2023 melalui mekanisme
penggantian Faktur Pajak yang sebelumnya mencantumkan kode O1
(nol satu) menjadi 07 (nol tujuh) sepanjang surat pemberitahuan PPN
terkait disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari 2025.
1. PT Home Selaras melakukan pembuatan 2 (dua) Faktur Pajak untuk
pembayaran bulan Juni 2024 dengan ketentuan:
- Faktur Pajak kode 07 (nol tujuh) dengan dasar pengenaan pajak
50% (lima puluh persen) dari Rp150.000.000,00 (seratus lima
puluh juta rupiah) = Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta
rupiah). PPN terutang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima

jdih.kemenkeu.go.id

---

juta rupiah) x 11 % (sebelas persen) = Rp8.250.000,00 (delapanjuta
dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditanggung Pemerintah;
- Faktur Pajak kode 07 (nol tujuh) dengan dasar pengenaan pajak
50% (lima puluh persen) dari RplS0.000.000,00 (seratus lima
puluh juta rupiah) = Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta
rupiah). PPN terutang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima
juta rupiah) x 11 % (sebelas persen) = Rp8.250.000,00 (delapanjuta
dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditanggung Pemerintah;
4 . Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 3, mencantumkan
kode identitas rumah pada kolom nama barang, diberikan keterangan

"PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKSEKUSI PMK NO MOR ... TAHUN

2024", dan dilaporkan pada SPT PPN Masa Juni 2024.
1. PT Home Selaras wajib mendaftarkan berita acara serah terima tersebut
dalam aplikasi di kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat
dan/atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat paling lambat
tanggal 31 Juli 2024.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

Ditandatangani secara elektronik

DEWI SURIANI HASLAM

/2
jdih.kemenkeu.go.id