PENILAIAN OLEH PENILAI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Penilaian adalah proses kegiatan yang dilakukan seorang
penilai untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu
objek Penilaian pada tanggal tertentu.
1. Penilai adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan
kualifikasi untuk melakukan Penilaian serta diangkat oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan negara.
1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.
1. Pejabat Fungsional Penilai adalah PNS yang diangkat
dalam jabatan fungsional Penilai dan diberi tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk
melaksanakan kegiatan di bidang Penilaian, termasuk
atas hasil Penilaiannya secara independen sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. Pejabat Fungsional Analis Keuangan Negara di Bidang
Penilaian adalah PNS yang diangkat dalam jabatan
fungsional analisis keuangan negara dan berkedudukan di
direktorat yang memiliki tugas dan fungsi perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang Penilaian.
1. Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut Penilai
Pemerintah adalah Pejabat Fungsional Penilai yang
berkedudukan di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
dan Pejabat Fungsional Analis Keuangan Negara di Bidang
Penilaian.

---

1. Pemohon Penilaian yang selanjutnya disebut Pemohon
adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk
mengajukan permohonan Penilaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. Pengelola Sektor adalah menteri/pimpinan lembaga,
pemerintah daerah, atau pihak lain yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan
untuk melakukan pengelolaan kekayaan yang dikuasai
negara pada sektor tertentu.
1. Nilai Wajar adalah estimasi harga yang akan diterima dari
penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian
kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan
berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada
tanggal Penilaian.
1. Nilai Pasar adalah estimasi sejumlah uang yang dapat
diperoleh atau dibayar untuk penukaran suatu aset atau
liabilitas pada tanggal Penilaian, antara pembeli yang
berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual,
dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya
dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-
masing bertindak atas dasar pemahaman yang
dimilikinya, kehati-hatian, dan tanpa paksaan.
1. Nilai Likuidasi adalah estimasi sejumlah uang yang akan
diterima dari penjualan suatu aset dalam jangka waktu
yang relatif pendek untuk dapat memenuhi jangka waktu
pemasaran secara layak.
1. Nilai Ekonomi adalah estimasi nilai atas pemanfaatan
sumber daya alam secara fisik dan/atau sebagai jasa
ekosistem, baik langsung maupun tidak langsung
dan/atau nilai yang mencerminkan keberlanjutan akan
fungsi dan/atau manfaat sumber daya alam.
1. Nilai Penggantian Wajar adalah nilai untuk kepentingan
pemilik yang didasarkan kepada kesetaraan dengan Nilai
Pasar atas suatu properti, dengan memperhatikan unsur
luar biasa berupa kerugian nonfisik yang diakibatkan
adanya pengambilalihan hak atas properti.
1. Nilai Investasi adalah nilai dari suatu aset bagi pemilik
atau calon pemilik untuk investasi individu atau tujuan
operasional.
1. Properti adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang
memiliki konsep kepemilikan, hak dan kepentingan, nilai,
serta dapat membentuk kekayaan.
1. Bisnis adalah kepemilikan dalam perusahaan yang
meliputi penyertaan dalam perusahaan, surat berharga,
aset keuangan lainnya, dan aset tak berwujud.
1. Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat SDA
adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas SDA
hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan
membentuk kesatuan ekosistem.
1. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk
umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau
lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk
mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan
pengumuman Lelang.
1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas

---

beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau
berasal dari perolehan lainnya yang sah.
1. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau
berasal dari perolehan lainnya yang sah.
1. Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa yang selanjutnya
disingkat ABMA/T adalah aset yang dikuasai negara
berdasarkan:
- Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor
Prt/032/PEPERPU/1958 jo. Keputusan Penguasa
Perang Pusat Nomor Kpts/Peperpu/0439/1958 jo.
Undang-Undang Nomor 50 Prp. Tahun 1960;
- Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1962;
- Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1962 jo.
Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi
ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Nomor
52/KOTI/1964; dan
- Instruksi Radiogram Kaskogam Nomor

T0403/G5/5/66.

1. Benda Sitaan adalah semua benda yang disita oleh
penyidik, penuntut umum atau pejabat yang berwenang
untuk menyita barang guna keperluan barang bukti dalam
proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan, atau
sebagai jaminan untuk melunasi utang pajak, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. Benda Sita Eksekusi adalah barang rampasan negara yang
berasal dari hasil penyitaan dalam rangka melaksanakan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap untuk membayar denda atau uang pengganti
dalam perkara pidana.
1. Barang Jaminan adalah harta kekayaan milik penanggung
utang dan/atau penjamin utang yang diserahkan sebagai
jaminan penyelesaian utang.
1. Barang Rampasan Negara adalah BMN yang berasal dari
barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, atau barang yang berdasarkan
penetapan hakim atau putusan pengadilan dinyatakan
dirampas untuk negara dan/atau barang hasil sita
eksekusi dalam rangka melaksanakan putusan
pengadilan untuk membayar denda atau uang pengganti
dalam perkara pidana.
1. Barang Temuan adalah barang sitaan atau barang yang
diduga berasal dari atau terkait tindak pidana, yang tidak
diketahui lagi pemiliknya.
1. Harta Kekayaan Lain adalah harta kekayaan milik
penanggung utang atau pihak yang memperoleh hak yang
tidak dilakukan pengikatan sebagai jaminan utang namun
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
menjadi jaminan penyelesaian utang.
1. Kekayaan Yang Dikuasai Negara adalah kekayaan negara
atas bumi, air, udara, dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya, serta kekayaan lainnya dalam
wilayah dan yurisdiksi Republik Indonesia yang dikelola
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

---

1. Jasa Ekosistem atau Jasa Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disebut Jasa Ekosistem adalah kontribusi
ekosistem terhadap manfaat yang digunakan dalam
aktivitas ekonomi dan manusia lainnya, yang terdiri atas
jasa penyediaan (provisioning), jasa pendukung
(supporting), jasa pengaturan (regulating), dan jasa budaya
(cultural).
1. Basis Data adalah kumpulan data dan informasi
pendukung lainnya yang berkaitan dengan Penilaian yang
disimpan dalam media penyimpanan data.
1. Entitas adalah suatu unit usaha, dengan aktivitas atau
berfokus pada kegiatan ekonomi.
1. Ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan
setelah dikurangi semua kewajiban.
1. Kerugian Ekonomis adalah kerugian yang diakibatkan
oleh suatu kegiatan atau peristiwa tertentu sebagai bagian
dari tindakan korporasi atau atas transaksi material.
1. Instrumen Keuangan adalah setiap kontrak yang
menambah nilai aset keuangan dan liabilitas keuangan
Ekuitas atau instrumen Ekuitas Entitas lain.
1. Aset Tak Berwujud yang selanjutnya disingkat ATB adalah
aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak
mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan
dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan
untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan
intelektual.
1. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya
disebut Direktorat Jenderal adalah unit eselon I di
lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai
tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang kekayaan negara, Penilaian, dan
Lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
1. Kantor Pusat adalah Kantor Pusat Direktorat Jenderal.
1. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah pada Direktorat
Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian,
evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan
negara, Penilaian, dan Lelang.
1. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang
selanjutnya disebut Kantor Pelayanan adalah instansi
vertikal Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas
melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara,
Penilaian, dan Lelang.
1. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan negara.
1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya
disebut Direktur Jenderal adalah Pejabat Eselon I di
lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai
tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang kekayaan negara, Penilaian, dan
Lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

---

1. Direktur Penilaian yang selanjutnya disebut Direktur
adalah pejabat unit eselon II di lingkungan Direktorat
Jenderal yang mempunyai tugas merumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di
bidang Penilaian.

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:
- tata cara Penilaian oleh Penilai Pemerintah;
- Penilaian Properti;
- Penilaian Bisnis; dan
- Penilaian SDA.

(1) Objek Penilaian Properti sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf b terdiri atas:

• tanah dan/atau bangunan; dan
• selain tanah dan bangunan.

(2) Penggolongan objek Penilaian Properti sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Properti sederhana; dan
- selain Properti sederhana.

Objek Penilaian Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf c meliputi:
- Entitas;
- Ekuitas;
- Kerugian Ekonomis yang diakibatkan oleh suatu kegiatan
atau peristiwa terkait Bisnis;
- Instrumen Keuangan;
- ATB; dan
- objek Penilaian Bisnis lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(1) Objek Penilaian SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 huruf d meliputi:
- sumber daya energi dan mineral;
- sumber daya kehutanan;
- sumber daya kelautan dan perikanan;
- sumber daya air; dan
- SDA lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Penggolongan objek Penilaian SDA sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas:
- SDA nonhayati; dan
- SDA hayati.

(3) Objek Penilaian SDA nonhayati sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a merupakan aset fisik SDA.

(4) Objek Penilaian SDA hayati sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b meliputi:
- aset fisik SDA, yang terdiri dari atas:
1. individu; dan
1. ekosistem; dan
- Jasa Ekosistem.

---

Klasifikasi objek Penilaian Properti berdasarkan penggolongan
objek Penilaian Properti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) dan klasifikasi objek Penilaian SDA berdasarkan
penggolongan objek Penilaian SDA sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Direktur
Jenderal.

Penilaian oleh Penilai Pemerintah dilaksanakan berdasarkan:
- permohonan Penilaian oleh Pemohon berdasarkan
kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; atau
- penugasan Penilaian.

(1) Permohonan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf a disampaikan secara fisik dan/atau

elektronik kepada:
- Direktur, untuk kewenangan penugasan Penilai
Pemerintah oleh Direktur;
- Kepala Kantor Wilayah, untuk kewenangan
penugasan Penilai Pemerintah oleh Kepala Kantor
Wilayah; atau
- Kepala Kantor Pelayanan, untuk kewenangan
penugasan Penilai Pemerintah oleh Kepala Kantor
Pelayanan.

(2) Permohonan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

- surat permohonan yang minimal memuat:
1. identitas Pemohon;
1. latar belakang dan/atau tujuan Penilaian yang
dimohonkan; dan
1. data dan informasi awal objek yang dimohonkan;
dan
- dokumen persyaratan sesuai dengan jenis objek
Penilaian.

(3) Penyampaian permohonan Penilaian secara elektronik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sistem
informasi Penilaian yang dikelola Direktorat Jenderal.

(4) Kelengkapan dan kebenaran atas dokumen permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepenuhnya menjadi
tanggung jawab Pemohon.

(5) Permohonan Penilaian dalam rangka pengelolaan BMN

yang kewenangan pengelolaannya berada pada Kantor
Wilayah/Kantor Pelayanan menggunakan permohonan
persetujuan pengelolaan BMN sebagai dokumen
permohonan Penilaian.

Penugasan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf b dapat berupa:
- penugasan Penilaian terjadwal; atau
- penugasan Penilaian insidental dari Menteri, Direktur
Jenderal, dan/atau Direktur bagi Penilai Pemerintah.

---

(1) Penugasan Penilaian terjadwal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan berdasarkan
rencana kerja.

(2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun oleh:
- Direktur;
- Kepala Kantor Wilayah; atau
- Kepala Kantor Pelayanan,
untuk periode 1 (satu) tahun.

(3) Rencana kerja minimal memuat:

• tujuan Penilaian;
• lingkup objek Penilaian; dan
• waktu pelaksanaan Penilaian.

(4) Ruang lingkup Penilaian dalam rencana kerja meliputi:

- Penilaian SDA;
- Penilaian dalam rangka penentuan tarif pengelolaan
BMN; dan/atau
- Penilaian lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Rencana kerja dilengkapi dengan dokumen, data, dan

informasi awal terkait objek Penilaian.

Penugasan Penilaian insidental sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 huruf b merupakan penugasan Penilaian
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan atau
pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat yang tidak masuk
dalam rencana kerja dan harus segera dilaksanakan.

Tata cara Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf a oleh Penilai Pemerintah dilakukan melalui kegiatan:
- prapenilaian;
- pelaksanaan Penilaian; dan
- pascapenilaian.

Bagian Kedua
Prapenilaian

(1) Kegiatan prapenilaian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 huruf a dilaksanakan dengan melakukan

verifikasi terhadap dokumen permohonan Penilaian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.

(2) Permohonan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf a diverifikasi oleh Penilai Pemerintah yang

ditunjuk oleh Direktur/Kepala Kantor Wilayah/Kepala
Kantor Pelayanan sebagai verifikator.

---

(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- kewenangan Pemohon dalam mengajukan
permohonan Penilaian;
- kewenangan Direktur/Kepala Kantor Wilayah/Kepala
Kantor Pelayanan menugaskan Penilai Pemerintah
untuk melaksanakan Penilaian;
- kelengkapan dan kelayakan data dan informasi awal
objek Penilaian; dan
- kelengkapan dokumen persyaratan permohonan
Penilaian.

(1) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

dapat berupa:
- dokumen permohonan dapat diterima;
- permohonan yang diajukan di luar kewenangan
Pemohon;
- permohonan diajukan di luar lingkup kewenangan
Direktorat Jenderal;
- permohonan diajukan di luar kewenangan penugasan
Penilai Pemerintah; dan/atau
- data, informasi, dan/atau dokumen persyaratan
permohonan tidak lengkap.

(2) Dalam hal hasil verifikasi permohonan Penilaian dapat

diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
permohonan ditindaklanjuti dengan analisis ketersediaan
Penilai Pemerintah.

(3) Dalam hal hasil verifikasi permohonan yang diajukan di

luar kewenangan Pemohon sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b atau di luar lingkup kewenangan
Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, permohonan dikembalikan secara tertulis kepada
Pemohon.

(4) Dalam hal hasil verifikasi permohonan diajukan di luar

kewenangan penugasan Penilai Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, Direktur/Kepala Kantor
Wilayah/Kepala Kantor Pelayanan yang menerima
permohonan meneruskan permohonan Penilaian kepada
kantor yang berwenang.

(5) Dalam hal data, informasi, dan/atau dokumen

persyaratan permohonan tidak lengkap sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e, permohonan Penilaian
ditindaklanjuti dengan permintaan kelengkapan data,
informasi, dan/atau dokumen persyaratan permohonan
kepada Pemohon.

(6) Pemohon harus menyampaikan kelengkapan data,

informasi, dan/atau dokumen persyaratan permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 15
(lima belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan
kelengkapan data.

(7) Dalam hal Pemohon tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berkas dokumen
permohonan Penilaian dikembalikan secara tertulis
kepada Pemohon.

---

(1) Dalam hal berdasarkan hasil analisis ketersediaan Penilai

Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat

(2) terdapat ketersediaan:

- tenaga Penilai Pemerintah yang memiliki tugas dan
ruang lingkup kegiatan sebagaimana yang
dimohonkan; dan/atau
- tenaga Penilai Pemerintah dengan jumlah yang cukup
untuk melaksanakan Penilaian yang dimohonkan,
permohonan ditindaklanjuti dengan penugasan Penilai
Pemerintah.

(2) Dalam hal berdasarkan hasil analisis ketersediaan Penilai

Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat

(2) dinyatakan:

- tidak terdapat tenaga Penilai Pemerintah yang
memiliki tugas dan ruang lingkup kegiatan
sebagaimana yang dimohonkan; dan/atau
- tidak terdapat tenaga Penilai Pemerintah dengan
jumlah yang cukup untuk melaksanakan Penilaian
yang dimohonkan,
pada kantor yang menerima permohonan, permohonan
Penilaian ditindaklanjuti dengan permohonan bantuan
tenaga Penilai Pemerintah.

(1) Dalam rangka melaksanakan penugasan Penilaian

insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,
Direktur Jenderal menugaskan Direktur atau Kepala
Kantor Wilayah untuk menjadi koordinator penugasan
Penilaian insidental.

(2) Direktur atau Kepala Kantor Wilayah bertindak selaku

koordinator Penilaian insidental berkoordinasi dengan
pihak terkait untuk mempersiapkan data dan informasi
awal yang diperlukan dalam pelaksanaan Penilaian.

(1) Direktur berwenang menugaskan Penilai Pemerintah yang

berkedudukan di:
- Kantor Pusat untuk melaksanakan Penilaian dengan
objek yang berlokasi di seluruh wilayah Indonesia;
atau
- Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan untuk
melaksanakan Penilaian dengan objek yang berlokasi
di wilayah kerjanya, dalam hal berdasarkan analisis
pelaksanaan Penilaian lebih efektif dan efisien
dilakukan oleh Penilai Pemerintah yang
berkedudukan di Kantor Wilayah atau Kantor
Pelayanan.

(2) Kepala Kantor Wilayah berwenang menugaskan Penilai

Pemerintah yang berkedudukan di:
- Kantor Wilayah untuk melaksanakan Penilaian
dengan objek yang berlokasi di seluruh wilayah kerja
Kantor Wilayah; atau
- Kantor Pelayanan untuk melaksanakan Penilaian
dengan objek yang berlokasi di wilayah kerjanya,
dalam hal berdasarkan analisis pelaksanaan

---

Penilaian lebih efektif dan efisien dilakukan oleh
Penilai Pemerintah yang berkedudukan di Kantor
Pelayanan.

(3) Kepala Kantor Pelayanan berwenang menugaskan Penilai

Pemerintah yang berkedudukan di wilayah kerjanya untuk
melaksanakan Penilaian dengan objek yang berlokasi di:
- wilayah kerjanya; atau
- wilayah kota/kabupaten yang berbatasan langsung
dengan wilayah kerja Kantor Pelayanan.

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), Kepala Kantor Pelayanan berwenang menugaskan
Penilai Pemerintah yang berkedudukan di wilayah
kerjanya untuk melaksanakan Penilaian BMN dengan
objek yang berlokasi di luar wilayah kerjanya dalam hal:
- Penilaian dilaksanakan dengan tujuan penyusunan
laporan keuangan pemerintah pusat atau revaluasi
BMN; dan
- objek Penilaian merupakan BMN yang berada pada
pengguna barang/kuasa pengguna barang yang
berkedudukan di wilayah kerjanya.

(5) Kepala Kantor Pelayanan yang berkedudukan di wilayah

Jakarta berwenang menugaskan Penilai Pemerintah yang
berkedudukan di wilayah kerjanya untuk melaksanakan
Penilaian BMN dengan objek yang berlokasi di wilayah
kerja Kantor Pelayanan yang berbatasan langsung dengan
wilayah kerjanya.

(6) Penugasan Penilai Pemerintah sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) dan ayat (5) dituangkan dalam suatu surat
tugas dan/atau surat keputusan yang ditandatangani oleh
Kepala Kantor Pelayanan yang memberikan tugas dan
ditembuskan kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala
Kantor Pelayanan yang menjadi lokasi objek Penilaian.

(1) Objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)

terdiri atas:
- BMN pada pengguna barang/kuasa pengguna
barang:
1. yang kewenangan pengelolaannya berada pada
Direktur Jenderal; atau
1. untuk kepentingan Penilaian underlying asset
bagi Surat Berharga Syariah Negara;
- barang yang akan menjadi BMN melalui cara tukar
menukar yang proses tukar menukarnya menjadi
kewenangan Direktur Jenderal;
- kekayaan negara tertentu berupa:

1. ABMA/T;

1. aset yang berasal dari kegiatan usaha hulu minyak
dan gas bumi, mineral dan batubara, dan panas
bumi;
1. barang tegahan kepabeanan dan cukai;
1. benda muatan kapal tenggelam;
1. barang yang diperoleh/dirampas berdasarkan
putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap;

---

1. barang gratifikasi yang diserahkan kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi;
1. barang eks Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku
Operasi dan Bank Beku Kegiatan Usaha, dan
barang hibah dalam rangka penanggulangan
bencana; dan
1. aset eks Yayasan Kerjasama Untuk
Pembangunan Irian Jaya (The Irian Jaya Joint
Development Foundation/IJJDF),
dengan lokasi objek yang tersebar minimal meliputi 4
(empat) wilayah kerja Kantor Wilayah dalam 1 (satu)
permohonan Penilaian;
- aset yang berasal dari:
1. Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
1. badan hukum yang di dalamnya terdapat
kepemilikan negara;
1. lembaga atau badan hukum publik; dan
1. Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah
pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan
dan aset perseroan terbatas yang sebagian
sahamnya dimiliki oleh negara dan anak
perusahaan persero sepanjang disetujui Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS) anak
perusahaan persero,
dengan lokasi objek yang tersebar minimal meliputi 4
(empat) wilayah kerja Kantor Wilayah dalam 1 (satu)
permohonan;
- Entitas, Ekuitas, dan Instrumen Keuangan;
- SDA yang pengelolaannya berada pada kantor pusat
Kementerian, Badan Usaha Milik Negara, atau badan
hukum lainnya; dan
- objek lainnya dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan negara atau pelaksanaan kebijakan
pemerintah pusat berdasarkan penugasan Menteri
atau Direktur Jenderal.

(2) Objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)

terdiri atas:
- BMN pada pengguna barang/kuasa pengguna barang
yang kewenangan pengelolaannya berada pada
Kepala Kantor Wilayah atau Pejabat Eselon II pada
Kantor Pusat;
- barang yang akan menjadi BMN melalui cara tukar
menukar yang proses tukar menukarnya menjadi
kewenangan Kepala Kantor Wilayah atau Pejabat
Eselon II pada Kantor Pusat; dan
- kekayaan negara tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 8,
dengan lokasi objek yang tersebar minimal meliputi 2 (dua)
wilayah kerja Kantor Pelayanan dalam 1 (satu)
permohonan;
- aset yang berasal dari:
1. Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
1. badan hukum yang di dalamnya terdapat
kepemilikan negara;
1. lembaga atau badan hukum publik; dan

---

1. Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah
pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan
dan aset perseroan terbatas yang sebagian
sahamnya dimiliki oleh negara dan anak
perusahaan persero sepanjang disetujui Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS) anak
perusahaan persero,
dengan lokasi objek yang tersebar minimal meliputi 2
(dua) wilayah kerja Kantor Pelayanan dalam 1 (satu)
permohonan;
- Kerugian Ekonomis;
- SDA yang pengelolaannya berada pada pemerintah
provinsi;
- BMD dan/atau kekayaan daerah pada pemerintah
provinsi; dan
- objek lainnya dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan negara atau pelaksanaan kebijakan
pemerintah pusat berdasarkan penugasan Menteri
atau Direktur Jenderal.

(3) Objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3)

terdiri atas:
- BMN meliputi:
1. pada pengguna barang/kuasa pengguna barang
yang kewenangan pengelolaannya berada pada
Kepala Kantor Pelayanan;
1. pada pengguna barang/kuasa pengguna barang
yang kewenangan pengelolaannya telah
dilimpahkan kepada pengguna barang; dan
1. pada pengelola barang, meliputi BMN yang
berasal dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas
bumi, BMN eks Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara (PKP2B), BMN eks
Pertamina, aset eks Badan Penyehatan
Perbankan Nasional (BPPN), dan aset eks
kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero);
- barang yang akan menjadi BMN melalui cara:
1. tukar-menukar yang proses tukar menukarnya
menjadi kewenangan Kepala Kantor Pelayanan;
atau
1. pembelian, hibah tanpa perolehan, yang
kewenangan pengelolaannya berada pada Kantor
Pelayanan;
- barang yang akan ditetapkan statusnya menjadi:
1. BMN;
1. barang di bawah pengelolaan instansi
pemerintah yang belum tercatat sebagai BMN;
atau
1. koleksi museum;
- kekayaan negara tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 8 dengan
lokasi objek yang berada pada wilayah kerja Kantor
Pelayanan;
- aset yang berasal dari:
1. Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
1. badan hukum yang di dalamnya terdapat
kepemilikan negara;

---

1. lembaga atau badan hukum publik;
1. Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah
pembinaan dan pengawasan Menteri dan aset
perseroan terbatas yang sebagian sahamnya
dimiliki oleh negara dan anak perusahaan
persero sepanjang disetujui Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) anak perusahaan
persero;
1. Badan Layanan Umum/Daerah; dan
1. Badan Usaha Milik Daerah/Desa yang di
dalamnya terdapat saham milik Pemerintah
Kota/Kabupaten/Desa,
dengan lokasi objek yang meliputi wilayah kerja
Kantor Pelayanan;
- ATB;
- SDA yang pengelolaannya berada pada pemerintah
kota/kabupaten;
- BMD dan/atau kekayaan daerah pada pemerintah
kota/kabupaten/desa;
- aset Badan Usaha Milik Daerah/Desa yang di
dalamnya terdapat saham milik pemerintah
kota/kabupaten/desa;
- Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain yang
terkait piutang negara atau pembiayaan yang berasal
dari instansi pemerintah;
- Benda Sitaan, Benda Sita Eksekusi;
- Benda Temuan dan barang lainnya yang terkait
dengan penegakan hukum, yang berasal dari aparat
penegak hukum; dan
- objek lainnya dalam rangka penyelenggaraan:
1. pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; atau
1. pemerintahan atau pelaksanaan kebijakan
pemerintah pusat, berdasarkan penugasan
Penilaian; dan
1. bongkaran yang berasal dari BMN/BMD, aset
Badan Usaha Milik Negara/Daerah, aset desa,
aset Badan Layanan Umum/Daerah, atau aset
badan hukum publik.

(1) Penilai Pemerintah yang mendapatkan penugasan

melakukan Penilaian secara:
- perorangan; atau
- tim Penilai.

(2) Penetapan penugasan Penilai Pemerintah untuk

melakukan Penilaian:
- secara perorangan, dituangkan dalam surat tugas;
atau
- secara tim, dituangkan dalam surat keputusan.

(3) Penilaian secara perorangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dilakukan untuk Penilaian Properti dengan
objek Properti sederhana.

(4) Dalam hal pelaksanaan Penilaian dilakukan oleh tim

Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

---

pembentukan tim Penilai mengikuti ketentuan sebagai
berikut:
- tim Penilai mempunyai anggota dalam jumlah
bilangan ganjil;
- tim Penilai beranggotakan paling sedikit 3 (tiga)
orang, dengan 1 (satu) orang berkedudukan sebagai
ketua merangkap anggota;
- ketua tim Penilai merangkap anggota tim merupakan
Penilai Pemerintah; dan
- anggota tim Penilai dapat berasal dari:
1. Penilai Pemerintah;
1. Penilai di lingkungan Direktorat Jenderal;
dan/atau
1. pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal yang
pernah mengikuti pendidikan formal, diklat,
workshop, dan/atau pelatihan yang terdapat
materi terkait Penilaian.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Penilaian

Paragraf 1
Umum

Pelaksanaan Penilaian meliputi:
- penentuan jenis nilai;
- pengumpulan data dan informasi;
- analisis data dan informasi;
- penentuan pendekatan Penilaian;
- simpulan nilai; dan
- penyusunan laporan Penilaian.

Jenis nilai yang dihasilkan dari pelaksanaan Penilaian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:
- Nilai Pasar;
- Nilai Wajar;
- Nilai Likuidasi;
- Nilai Ekonomi;
- Nilai Penggantian Wajar;
- Nilai Investasi; dan/atau
- nilai lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Paragraf 2
Penentuan Jenis Nilai

Penilai Pemerintah menentukan jenis nilai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 berdasarkan:
- tujuan Penilaian dalam permohonan atau penugasan
Penilaian; dan/atau
- ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

Paragraf 3
Pengumpulan Data dan Informasi

(1) Penilai Pemerintah mempersiapkan pengumpulan data

dan informasi dengan tahapan:
- mengumpulkan data dan informasi awal objek
Penilaian dari permohonan atau penugasan Penilaian
yang telah diverifikasi;
- mengumpulkan data dan informasi terkait Penilaian
dari basis data atau media daring, termasuk data
laporan Penilaian sebelumnya atas objek Penilaian;
dan
- merencanakan serta menentukan teknik survei
lapangan untuk mengumpulkan data dan informasi
yang diperlukan dalam Penilaian.

(2) Survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c meliputi survei terhadap:
- objek Penilaian; dan
- hal lain yang berhubungan dengan proses Penilaian.

(1) Penilai Pemerintah melaksanakan survei lapangan untuk

mengumpulkan data dan informasi dengan teknik:
- survei langsung; atau
- survei tidak langsung.

(2) Survei langsung dilakukan dengan cara mengumpulkan

data dan informasi secara langsung di lapangan untuk
objek Penilaian:
- Properti;
- Bisnis; dan
- SDA.

(3) Dalam hal saat pelaksanaan survei langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditemukan kondisi objek Penilaian
tidak dapat diakses secara langsung oleh Penilai
Pemerintah karena pertimbangan keamanan dan
keselamatan Penilai Pemerintah, Penilai Pemerintah dapat
menggunakan alat bantu berupa:
- drone;
- aplikasi pemetaan online;
- alat ukur elektronik;
- alat ukur optik; dan/atau
- alat lainnya yang dapat digunakan untuk
mengumpulkan data dan informasi.

(4) Survei tidak langsung dilakukan dengan syarat minimal:

- objek Penilaian Properti berupa:
1. sebagian tanah dan/atau bangunan; atau
1. selain tanah dan bangunan.
- biaya pelaksanaan survei lapangan secara langsung
tidak ekonomis dibanding dengan manfaat yang akan
didapatkan;
- data dan informasi lain di luar objek Penilaian
dimungkinkan diperoleh dari sumber data sekunder;
dan
- terdapat kondisi berupa:

---

1. bencana atau kondisi kahar (force majeure) yang
menghalangi akses menuju lokasi objek
Penilaian;
1. tersedianya jaringan teknologi informasi yang
memadai di lokasi objek Penilaian untuk
dilakukan panggilan video (video call); dan/atau
1. penguasa atau pemilik objek Penilaian bersedia
memfasilitasi pelaksanaan pengumpulan data
dan informasi melalui survei tidak langsung oleh
Penilai Pemerintah.

(5) Selain survei lapangan yang dilaksanakan oleh Penilai

Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penilai
Pemerintah dapat meminta pihak lain untuk
melaksanakan survei lapangan.

(6) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:

- Pemohon;
- pihak yang menguasai objek Penilaian; atau
- pihak yang memiliki kompetensi dalam melakukan
survei terhadap objek Penilaian.

(7) Survei lapangan yang dilaksanakan oleh pihak lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan
syarat dan kondisi minimal:
- objek Penilaian berupa:
1. Properti sederhana selain tanah, sepanjang
Penilai Pemerintah yang bersangkutan secara
perorangan atau dalam tim pernah melakukan
Penilaian objek sejenis melalui survei langsung;
1. bangunan, atau selain tanah dan bangunan
yang pernah dinilai oleh Penilai Pemerintah
bersangkutan secara perorangan atau dalam tim
dengan pengumpulan data dan informasi
dilakukan melalui survei secara langsung;
1. Instrumen Keuangan; atau
1. SDA;
- dapat diperoleh data dan informasi tanpa survei
secara langsung terkait:
1. objek pembanding, dalam hal Penilaian
dilakukan dengan menggunakan pendekatan
pasar;
1. analisis pasar; dan/atau
1. hal lainnya, yang diperlukan dalam Penilaian;
dan
- terdapat petunjuk teknis pengumpulan data dan
informasi objek Penilaian yang dilakukan oleh pihak
lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Survei lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

dilakukan dengan tahapan:
- mencocokkan kebenaran data dan informasi awal
dengan kondisi objek Penilaian; dan
- mengumpulkan data dan informasi lain yang
berkaitan dengan pelaksanaan Penilaian.

(2) Hasil survei lapangan dengan teknik survei langsung

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a
dituangkan dalam Berita Acara Survei Lapangan yang

---

minimal memuat:
- nomor Berita Acara Survei Lapangan;
- hari dan tanggal pelaksanaan survei lapangan;
- keterangan bahwa survei lapangan dilaksanakan
dengan teknik survei langsung;
- deskripsi hasil survei atas objek Penilaian;
- nama dan tanda tangan Penilai Pemerintah yang
melaksanakan survei lapangan; dan
- nama dan tanda tangan pihak Pemohon,
pendamping, atau saksi pelaksanaan survei
lapangan.

(3) Dalam hal pada pelaksanaan survei langsung terdapat

kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3),
Berita Acara Survei Lapangan juga memuat keterangan
terkait kondisi yang dihadapi oleh Penilai Pemerintah
dalam melakukan pengumpulan data dan informasi.

(4) Hasil survei lapangan dengan teknik survei tidak langsung

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b
dituangkan dalam Berita Acara Survei Lapangan yang
minimal memuat:
- nomor Berita Acara Survei Lapangan;
- hari dan tanggal pelaksanaan survei lapangan;
- keterangan bahwa survei lapangan dilaksanakan
dengan teknik survei tidak langsung;
- deskripsi hasil survei atas objek Penilaian;
- nama dan tanda tangan Penilai Pemerintah yang
melaksanakan survei lapangan; dan
- bukti pendukung telah dilaksanakannya survei tidak
langsung.

(5) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf f dapat berupa tangkapan layar video call dan/atau
dokumentasi rapat.

(6) Hasil survei lapangan yang dilaksanakan oleh pihak lain

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5)
dituangkan dalam:
- formulir pendataan yang disampaikan oleh pengelola
barang, pengguna/kuasa pengguna barang, atau
Pemohon kepada Penilai Pemerintah yang minimal
memuat:
1. deskripsi objek Penilaian;
1. tanggal pendataan; dan
1. nama dan tanda tangan dari pihak yang
melakukan pendataan,
untuk Penilaian Properti atau Penilaian Bisnis; atau
- Berita Acara Pengumpulan Data yang minimal
memuat:
1. deskripsi objek Penilaian;
1. tanggal Berita Acara Pengumpulan Data;
1. data yang diperoleh; dan
1. nama dan tanda tangan dari pihak yang
melakukan pendataan,
untuk Penilaian SDA.

(7) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a

dilengkapi dengan surat keterangan dari:
- pengelola barang;
- pengguna barang;

---

- kuasa pengguna barang; atau
- Pemohon,
yang menyatakan bahwa data dan informasi yang
tercantum dalam formulir sesuai dengan kondisi yang ada.

(1) Survei lapangan tidak dilaksanakan dalam hal terdapat

kondisi yang menyebabkan survei lapangan:
- tidak dapat dilaksanakan secara langsung maupun
tidak langsung; dan
- tidak dapat dilaksanakan oleh pihak lain.

(2) Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- pihak yang menguasai objek Penilaian tidak
kooperatif;
- adanya pihak lain yang melakukan tindakan
menghambat;
- tidak terjaminnya keamanan atau keselamatan
Penilai Pemerintah;
- terjadi peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan
kahar (force majeure); dan/atau
- objek Penilaian tidak dapat diketahui keberadaannya
atau tidak dapat ditemukan.

(3) Terhadap tidak dilakukannya survei lapangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat Berita Acara
Tidak Dapat Melakukan Survei Lapangan yang minimal
memuat:
- nomor Berita Acara Tidak Dapat Melakukan Survei
Lapangan;
- hari dan tanggal pembuatan Berita Acara Tidak Dapat
Melakukan Survei Lapangan;
- penyebab tidak dapat dilakukannya pengumpulan
data dan informasi melalui survei lapangan;
- nama dan tanda tangan Penilai Pemerintah yang
membuat Berita Acara Tidak Dapat Melakukan Survei
Lapangan; dan
- nama dan tanda tangan pihak yang mengetahui
penyebab tidak dapat dilaksanakannya survei
lapangan.

(4) Dalam hal Penilai Pemerintah tidak dapat melaksanakan

survei lapangan maka:
- Penilaian tidak dilanjutkan prosesnya; dan
- permohonan Penilaian dikembalikan kepada
Pemohon secara tertulis.

(5) Dalam hal permohonan Penilaian terdiri dari beberapa

objek yang sebagiannya tidak dapat dilakukan survei
lapangan:
- objek Penilaian yang dapat dilaksanakan survei
lapangan tetap dilanjutkan proses Penilaiannya; dan
- objek Penilaian yang tidak dapat dilaksanakan survei
lapangan diterbitkan Berita Acara Tidak Dapat
Melakukan Survei Lapangan yang disampaikan
secara tertulis kepada Pemohon, dan tidak
dilanjutkan proses Penilaiannya.

---

(1) Penilai Pemerintah meminta tambahan data dan informasi

Penilaian kepada Pemohon, yang dituangkan dalam Berita
Acara Tambahan Kebutuhan Data dalam hal terdapat:
- perbedaan data awal dengan kondisi di lapangan yang
tidak dapat dikonfirmasi oleh pendamping survei
secara langsung pada saat survei; dan/atau
- data objek Penilaian yang dibutuhkan untuk analisis
Penilaian tidak ditemukan.

(2) Berita Acara Tambahan Kebutuhan Data sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
- nomor Berita Acara Tambahan Kebutuhan Data;
- hari dan tanggal pembuatan Berita Acara Tambahan
Kebutuhan Data;
- dokumen atau data dan informasi pendukung yang
perlu ditambahkan;
- nama dan tanda tangan Penilai Pemerintah yang
membuat Berita Acara Tambahan Kebutuhan Data;
dan
- nama dan tanda tangan pihak pendamping atau saksi
pelaksanaan survei lapangan.

(3) Batas waktu penerimaan tambahan data dan informasi

pendukung Penilaian paling lambat 15 (lima belas) hari
kerja sejak tanggal Berita Acara Tambahan Kebutuhan
Data ditandatangani.

(4) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) terlampaui dan Pemohon tidak memberikan tambahan

data dan informasi sebagaimana yang tertuang dalam
Berita Acara Tambahan Kebutuhan Data maka:
- proses Penilaian tidak dilanjutkan; dan
- permohonan Penilaian dikembalikan kepada
Pemohon.

Paragraf 4
Analisis Data dan Informasi

(1) Penilai Pemerintah melakukan analisis data dan informasi

yang diperoleh dalam pelaksanaan Penilaian.

(2) Sumber data dan informasi dalam melakukan analisis

data dan informasi meliputi:
- data awal dan dokumen persyaratan;
- basis data;
- media daring; dan/atau
- hasil survei lapangan, termasuk Berita Acara
Tambahan Kebutuhan Data.

(3) Analisis data dan informasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:
- analisis pasar terkait objek Penilaian; dan/atau
- analisis penggunaan tertinggi dan terbaik terhadap
objek Penilaian berupa tanah.

---

Paragraf 5
Penentuan Pendekatan Penilaian

(1) Berdasarkan analisis data dan informasi, Penilai

Pemerintah menentukan pendekatan Penilaian yang akan
digunakan dalam melaksanakan Penilaian.

(2) Pendekatan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas:

- pendekatan pasar, digunakan untuk:
1. Penilaian Properti; dan
1. Penilaian Bisnis;
- pendekatan biaya, digunakan untuk:
1. Penilaian Properti; dan
1. Penilaian Bisnis;
- pendekatan pendapatan, digunakan untuk:
1. Penilaian Properti; dan
1. Penilaian Bisnis;
- pendekatan aset, digunakan untuk Penilaian Bisnis;
- pendekatan berbasis pasar, digunakan untuk
Penilaian SDA; dan
- pendekatan berbasis nonpasar, digunakan untuk
Penilaian SDA.

(3) Pendekatan pasar merupakan pendekatan Penilaian yang

dilakukan untuk mengestimasi nilai objek Penilaian
dengan cara mempertimbangkan data penjualan dan/atau
data penawaran dari objek pembanding sejenis atau
pengganti.

(4) Pendekatan biaya merupakan pendekatan Penilaian yang

dilakukan untuk mengestimasi nilai objek Penilaian
dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan
untuk memperoleh objek Penilaian atau penggantinya
pada waktu Penilaian dilakukan kemudian dikurangi
dengan penyusutan fisik atau penyusutan teknis,
keusangan fungsional, dan/atau keusangan ekonomis.

(5) Pendekatan pendapatan merupakan pendekatan Penilaian

yang dilakukan untuk mengestimasi nilai objek Penilaian
dengan cara mempertimbangkan pendapatan dan biaya
yang berhubungan dengan objek Penilaian melalui proses
kapitalisasi langsung atau pendiskontoan.

(6) Pendekatan aset merupakan pendekatan Penilaian yang

dilakukan untuk mengestimasi nilai objek Penilaian
berdasarkan laporan keuangan historis objek Penilaian,
dengan cara menyesuaikan seluruh aset dan kewajiban.

(7) Pendekatan berbasis pasar merupakan pendekatan

Penilaian yang dilakukan untuk mengestimasi nilai objek
Penilaian berupa SDA berdasarkan harga dan volume SDA
yang berlaku di pasar.

(8) Pendekatan berbasis nonpasar merupakan pendekatan

Penilaian yang dilakukan untuk mengestimasi nilai objek
Penilaian berupa SDA berdasarkan kesediaan membayar,
biaya produksi, biaya pencegahan, dan/atau hasil
penelitian di tempat lain.

---

(1) Penilai Pemerintah dapat menggunakan lebih dari 1 (satu)

pendekatan Penilaian.

(2) Dalam hal digunakan lebih dari 1 (satu) pendekatan

Penilaian, Penilai Pemerintah:
- melakukan rekonsiliasi berdasarkan bobot atas
indikasi nilai dari pendekatan yang digunakan; atau
- memilih pendekatan yang dianggap paling
mencerminkan nilai objek Penilaian.

(3) Bobot atas indikasi nilai dari masing-masing pendekatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan
berdasarkan pertimbangan profesional Penilai Pemerintah.

Paragraf 6
Simpulan Nilai

(1) Hasil perhitungan nilai dituangkan dalam simpulan nilai.

(2) Simpulan nilai dicantumkan dalam satuan mata uang

Rupiah.

(3) Dalam hal perhitungan nilai menggunakan mata uang

asing, simpulan nilai dicantumkan dengan
mengonversikan mata uang asing dengan kurs tengah
Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal Penilaian.

(4) Dikecualikan dari ketentuan konversi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), simpulan nilai dapat
dicantumkan dalam satuan mata uang asing sesuai
dengan permohonan atau penugasan.

(5) Simpulan nilai dibulatkan dalam:

- ribuan terdekat untuk simpulan nilai di atas
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); atau
- ratusan terdekat untuk simpulan nilai sampai
dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

(6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (5), simpulan nilai tidak dibulatkan dalam hal:
- dicantumkan dalam satuan mata uang asing
sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
- merupakan nilai Ekuitas per lembar.

Paragraf 7
Penyusunan Laporan Penilaian

(1) Hasil Penilaian dituangkan dalam laporan Penilaian.

(2) Laporan Penilaian ditulis dalam bahasa Indonesia.

(3) Laporan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:
- laporan Penilaian berbentuk formulir atau laporan
Penilaian ringkas; dan
- laporan Penilaian terperinci.

(4) Laporan Penilaian berbentuk formulir dan laporan

Penilaian ringkas merupakan laporan Penilaian untuk
kepentingan Pemohon.

(5) Laporan Penilaian terperinci merupakan laporan Penilaian

untuk kepentingan penatausahaan pemberi tugas.

---

(6) Laporan Penilaian berbentuk formulir sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf a digunakan untuk:
- objek Penilaian berupa Properti sederhana; atau
- Penilaian dengan tujuan revaluasi BMN.

(7) Laporan Penilaian ringkas sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf a digunakan untuk objek Penilaian selain
Properti sederhana atau Penilaian dengan tujuan revaluasi
BMN.

(1) Laporan Penilaian berbentuk formulir sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a minimal
memuat:
- nomor dan tanggal laporan Penilaian;
- identitas Pemohon atau pemberi tugas Penilaian;
- nomor dan tanggal surat permohonan atau
penugasan;
- nomor dan tanggal surat permohonan pengelolaan
BMN dalam hal Penilaian dilakukan tanpa
permohonan/penugasan;
- nomor dan tanggal surat tugas;
- uraian objek Penilaian;
- tujuan Penilaian;
- tanggal Penilaian;
- pendekatan Penilaian;
- simpulan nilai; dan
- nama dan tanda tangan Penilai atau tim Penilai.

(2) Laporan Penilaian ringkas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32 ayat (3) huruf a minimal memuat:

- nomor dan tanggal laporan Penilaian;
- nomor dan tanggal surat permohonan atau
penugasan;
- nomor dan tanggal surat permohonan pengelolaan
BMN dalam hal Penilaian dilakukan tanpa
permohonan/penugasan;
- pernyataan Penilai Pemerintah;
- asumsi dan syarat pembatas;
- uraian objek Penilaian;
- tujuan Penilaian;
- tanggal survei lapangan, tanggal surat keterangan,
atau tanggal Berita Acara Pengumpulan Data;
- tanggal Penilaian;
- hasil analisis data dan informasi;
- uraian pendekatan Penilaian;
- simpulan nilai; dan
- nama dan tanda tangan Penilai atau tim Penilai.

(3) Laporan Penilaian terperinci sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b memuat:
- laporan Penilaian berbentuk formulir; atau
- laporan Penilaian ringkas,
yang dilengkapi dengan lampiran berupa dokumen
pendukung pelaksanaan Penilaian.

(4) Dokumen pendukung pelaksanaan Penilaian sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- surat permohonan;

---

- dokumen persyaratan sesuai dengan jenis objek
Penilaian;
- surat tugas dan/atau surat keputusan pembentukan
tim Penilai;
- Berita Acara Survei Lapangan, formulir pendataan,
atau Berita Acara Pengumpulan Data; dan
- kertas kerja analisis perhitungan dan kertas kerja
penjelasan dalam hal pendekatan yang digunakan
adalah pendekatan pasar.

(1) Kendali mutu atas laporan Penilaian dilakukan dengan

penelaahan atas konsep laporan Penilaian melalui
kegiatan pemaparan.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), kendali mutu atas laporan Penilaian dalam
rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah,
revaluasi BMN, dan/atau revaluasi BMD dapat dilakukan
dengan pengecekan dalam bentuk lembar pemeriksaan
(routing slip) atas konsep laporan Penilaian.

(3) Kendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau

ayat (2) dilaksanakan sebelum laporan Penilaian
ditandatangani.

(4) Pelaksanaan kendali mutu atas laporan Penilaian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
- administrasi laporan Penilaian; dan
- prosedur dan penerapan pendekatan Penilaian.

(5) Kendali mutu atas laporan Penilaian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh
Penilai Pemerintah yang ditetapkan oleh Direktur, Kepala
Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan yang
menugaskan pelaksanaan Penilaian, dalam surat
keputusan.

(6) Penilai Pemerintah yang ditetapkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) bukan merupakan Penilai
Pemerintah yang ditugaskan dalam pelaksanaan Penilaian
sebagaimana tercantum dalam konsep laporan Penilaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Pascapenilaian

Paragraf 1
Umum

Kegiatan pascapenilaian meliputi:
- penyampaian laporan Penilaian;
- ekspose laporan Penilaian;
- penentuan, perpanjangan, dan pengakhiran masa berlaku
laporan Penilaian;
- kaji ulang laporan Penilaian; dan
- revisi laporan Penilaian.

---

Paragraf 2
Penyampaian Laporan Penilaian

(1) Laporan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

huruf a disampaikan kepada Pemohon atau pemberi tugas
berupa:
- laporan Penilaian berbentuk formulir atau laporan
Penilaian ringkas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32 ayat (3) huruf a; atau

- laporan Penilaian terperinci sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b.

(2) Penyampaian laporan Penilaian kepada Pemohon atau

pemberi tugas dalam bentuk:
- fisik (hardcopy); dan/atau
- elektronik (softcopy).

(3) Dalam hal Penilaian dilakukan berdasarkan permohonan

persetujuan pengelolaan BMN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (5), laporan Penilaian berbentuk
formulir atau laporan Penilaian ringkas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada
Direktur, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor
Pelayanan yang memiliki kewenangan pengelolaan objek
Penilaian.

(4) Laporan Penilaian terperinci sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b disampaikan kepada Pemohon
berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon secara
tertulis kepada Direktur, Kepala Kantor Wilayah, atau
Kepala Kantor Pelayanan.

Paragraf 3
Ekspose Laporan Penilaian

(1) Ekspose laporan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 huruf b dapat dilakukan setelah laporan

Penilaian disampaikan oleh Penilai Pemerintah kepada
Pemohon atau pemberi tugas.

(2) Ekspose laporan Penilaian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) didasarkan pada permohonan yang diajukan oleh
Pemohon atau permintaan dari pemberi tugas.

(3) Pemohon atau pemberi tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilarang menggandakan, menyebarluaskan
dan/atau menggunakan informasi yang disampaikan pada
saat ekspose laporan Penilaian kepada pihak lain yang
tidak berhak dalam bentuk dan cara apapun.

(4) Larangan untuk menggandakan, menyebarluaskan

dan/atau menggunakan informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), dikecualikan dalam hal ditentukan lain
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
setelah mendapatkan persetujuan Direktur.

---

Paragraf 4
Penentuan, Perpanjangan, dan Pengakhiran Masa Berlaku
Laporan Penilaian

(1) Masa berlaku laporan Penilaian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 35 huruf c ditentukan sebagai berikut:
- laporan Penilaian Properti berupa tanah dan/atau
bangunan berlaku selama 1 (satu) tahun;
- laporan Penilaian Properti berupa selain tanah
dan/atau bangunan berlaku selama 6 (enam) bulan;
- laporan Penilaian Bisnis berlaku selama 6 (enam)
bulan; dan
- laporan Penilaian SDA berlaku selama 3 (tiga) tahun,
terhitung sejak tanggal Penilaian.

(2) Tanggal Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan:
- tanggal terakhir survei lapangan, dalam hal Penilaian
dilakukan dengan survei lapangan;
- tanggal diterbitkannya surat keterangan dari
pengelola barang, pengguna/kuasa pengguna
barang, atau dari Pemohon, dalam hal survei
lapangan dilaksanakan oleh pihak lain untuk
Penilaian Properti dan Penilaian Bisnis;
- tanggal terakhir Berita Acara Pengumpulan Data,
dalam hal survei lapangan dilaksanakan oleh pihak
lain untuk Penilaian SDA; atau
- tanggal yang diasumsikan terjadi transaksi atas objek
Penilaian berdasarkan permohonan Pemohon.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1):
- laporan Penilaian tetap berlaku sampai dengan
dicantumkannya nilai pada neraca untuk:
1. Penilaian dalam rangka penyusunan neraca
pemerintah pusat; atau
1. Penilaian SDA dalam rangka penyusunan neraca
SDA; atau
- laporan Penilaian dalam rangka pemindahtanganan
yang memerlukan persetujuan Presiden/Dewan
Perwakilan Rakyat berlaku sampai dengan surat
permohonan persetujuan pemindahtanganan dari
Menteri kepada Presiden/Dewan Perwakilan Rakyat
disetujui, sepanjang konsep surat tersebut
disampaikan oleh Direktur Jenderal pada masa
berlaku laporan Penilaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(1) Masa berlaku laporan Penilaian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 38 ayat (1) hanya dapat diperpanjang
berdasarkan permintaan Pemohon atau pemberi tugas
dengan 1 (satu) kali masa perpanjangan paling lama 6
(enam) bulan terhitung sejak berakhirnya masa berlaku
laporan Penilaian.

(2) Permohonan perpanjangan masa berlaku laporan

Penilaian disampaikan:

---

- kepada Direktur, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala
Kantor Pelayanan tempat kedudukan Penilai
Pemerintah yang mengeluarkan laporan Penilaian;
dan
- paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku
laporan Penilaian berakhir.

(3) Atas permohonan perpanjangan masa berlaku laporan

Penilaian dilakukan analisis tanpa survei lapangan oleh
Penilai Pemerintah yang ditugaskan.

(4) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan

dengan membandingkan asumsi umum dan kondisi pasar
antara tanggal Penilaian dan tanggal permohonan
perpanjangan disampaikan.

(5) Dalam hal berdasarkan hasil analisis sebagaimana

dimaksud pada ayat (4):
- asumsi umum dan kondisi pasar masih sama,
Direktur, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor
Pelayanan mengeluarkan surat perpanjangan masa
berlaku laporan Penilaian; atau
- asumsi umum dan kondisi pasar berubah, Direktur,
Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor
Pelayanan menyampaikan surat penolakan
perpanjangan masa berlaku laporan Penilaian kepada
Pemohon.

(1) Masa berlaku laporan Penilaian dapat diakhiri sebelum

habis masa berlakunya berdasarkan permohonan
Pemohon atau permintaan pemberi tugas.

(2) Permohonan pengakhiran masa berlaku laporan Penilaian

disampaikan kepada Direktur, Kepala Kantor Wilayah,
atau Kepala Kantor Pelayanan tempat kedudukan Penilai
Pemerintah yang mengeluarkan laporan Penilaian disertai
dengan alasan pengakhiran masa berlaku laporan
Penilaian.

(3) Alasan pengakhiran masa berlaku laporan Penilaian

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- perubahan kondisi pasar ekstrim yang didasarkan
pada pernyataan resmi pemerintah terkait
perkonomian yang berdampak pada pasar;
- perubahan objek yang diakibatkan kondisi kahar;
atau
- hasil Penilaian telah digunakan minimal 2 (dua) kali
dalam penawaran objek Penilaian melalui mekanisme
Lelang.

(4) Atas permohonan pengakhiran masa berlaku laporan

Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
analisis tanpa survei lapangan oleh Penilai Pemerintah
yang ditugaskan.

(5) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperlukan

untuk memastikan terjadinya kondisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

(6) Dalam hal berdasarkan analisis sebagaimana dimaksud

pada ayat (5):
- alasan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) telah terpenuhi, Direktur, Kepala Kantor

---

Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan
menyampaikan surat persetujuan pengakhiran masa
berlaku laporan Penilaian kepada Pemohon atau
pemberi tugas; atau
- alasan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tidak terpenuhi, Direktur, Kepala Kantor
Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan
menyampaikan surat penolakan pengakhiran masa
berlaku laporan Penilaian kepada Pemohon atau
pemberi tugas.

Paragraf 5
Kaji Ulang

(1) Kaji ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d

dilakukan terhadap laporan Penilaian.

(2) Kaji ulang dilakukan dalam rangka pembinaan Penilai

Pemerintah dan peningkatan kualitas laporan Penilaian.

(3) Kaji ulang laporan Penilaian dilakukan atas:

• administrasi laporan Penilaian; dan
• prosedur dan penerapan pendekatan Penilaian.

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), kaji ulang tidak dilakukan terhadap laporan
Penilaian yang disusun dalam rangka:
- penyusunan laporan keuangan pemerintah
pusat/daerah; atau
- revaluasi BMN/BMD.

(5) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a

dilakukan pada pemenuhan standar laporan Penilaian
yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(6) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b

meliputi:
- pemenuhan prosedur Penilaian;
- ketepatan penggunaan asumsi;
- ketepatan pernyataan;
- penggunaan pendekatan Penilaian;
- konsistensi penerapan metodologi Penilaian;
- kebenaran perhitungan; dan
- konsistensi analisis dan simpulan yang dibuat.

(7) Penilai Pemerintah yang melakukan kaji ulang

memberikan pendapat dan/atau rekomendasi atas
laporan Penilaian dalam bentuk kertas kerja kaji ulang
laporan Penilaian.

(8) Laporan Penilaian yang dibuat oleh Penilai Pemerintah

yang berkedudukan di:
- Kantor Pelayanan dilakukan kaji ulang oleh Penilai
Pemerintah yang berkedudukan di Kantor Wilayah
yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Wilayah;
- Kantor Wilayah dilakukan kaji ulang oleh Penilai
Pemerintah yang berkedudukan di Kantor Pusat yang
ditugaskan oleh Direktur; atau
- Kantor Pusat dilakukan kaji ulang oleh Penilai
Pemerintah yang berkedudukan di Kantor Pusat yang
ditugaskan oleh Direktur.

---

Paragraf 6
Revisi Laporan Penilaian

(1) Laporan Penilaian dapat dilakukan revisi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 35 huruf e selama masa berlaku
laporan Penilaian belum berakhir dan belum digunakan
sesuai tujuan Penilaian.

(2) Revisi laporan Penilaian dilakukan berdasarkan pendapat

dan/atau rekomendasi dari hasil kaji ulang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (7).

(3) Laporan Penilaian dapat dilakukan revisi dalam hal

berdasarkan hasil kaji ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) terdapat:
- kesalahan yang bersifat administrasi;
- kesalahan penggunaan asumsi terkait data yang
bersifat umum;
- ketidakkonsistenan penerapan metodologi Penilaian;
dan/atau
- kesalahan perhitungan berupa kesalahan data
ukuran objek Penilaian dan/atau kesalahan
komputasi.

(4) Selain hasil kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), revisi laporan Penilaian dilakukan dalam hal terdapat

rekomendasi:
- Aparat Pengawasan Internal Pemerintah di
lingkungan Kementerian Keuangan; atau
- Badan Pemeriksa Keuangan,
dalam program kerja pengawasan.

(5) Dalam melakukan revisi laporan Penilaian sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Penilai Pemerintah:
- membuat laporan Penilaian revisi yang memuat:
1. pernyataan bahwa laporan Penilaian merupakan
laporan revisi atas laporan Penilaian
sebelumnya;
1. pernyataan pembatalan laporan Penilaian
sebelumnya dengan mencantumkan nomor dan
tanggal laporan Penilaian yang dibatalkan; dan
1. alasan dilakukan revisi;
- membuat kertas kerja revisi; dan
- menggunakan nomor dan tanggal laporan Penilaian
yang berbeda dengan nomor dan tanggal laporan
Penilaian yang direvisi.

(6) Revisi laporan Penilaian tidak mengubah masa berlaku

laporan Penilaian.

(1) Penilaian Properti dilaksanakan untuk menghasilkan:

• Nilai Pasar;
• Nilai Wajar;

---

- Nilai Likuidasi;
- Nilai Penggantian Wajar; dan/atau
- nilai lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dihasilkan dari Penilaian Properti yang meliputi:
- Penilaian Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan
Lain dengan tujuan:
1. penjualan melalui Lelang
1. penjualan tanpa melalui Lelang;
1. penebusan dengan nilai permohonan penebusan
di bawah nilai pembebanan; atau
1. keringanan utang;
- Penilaian ABMA/T dengan tujuan:
1. pelepasan penguasaan kepada pihak ketiga
dengan cara pembayaran kompensasi kepada
Pemerintah;
1. pengembalian keringanan kompensasi yang
pernah diberikan oleh pemerintah;
1. pemantapan menjadi BMN/BMD/Barang Milik
Desa; atau
1. penatausahaan dan pemutakhiran data
ABMA/T;
- Penilaian:
1. aset Badan Usaha Milik Negara atau badan
hukum yang di dalamnya terdapat kepemilikan
negara;
1. aset Badan Usaha Milik Daerah;
1. aset pemerintah desa; atau
1. aset lembaga atau badan hukum lainnya yang
dibentuk oleh peraturan perundang-undangan,
dengan tujuan pengelolaan aset;
- Penilaian atas objek pengadaan tanah untuk
kepentingan umum yang menggunakan mekanisme
jual beli; dan
- Penilaian atas objek selain objek sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d
sesuai analisis Penilai Pemerintah, dengan
memperhatikan permohonan atau ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Nilai Wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dihasilkan dari Penilaian Properti yang meliputi:
- Penilaian BMN/BMD dengan tujuan:
1. pemanfaatan;
1. pemindahtanganan;
1. penyusunan laporan keuangan pemerintah
pusat/daerah;
1. Penilaian kembali; atau
1. pelaksanaan kegiatan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang pengelolaan BMN/BMD;
- Penilaian Benda Sitaan dengan tujuan pengelolaan
Benda Sitaan;
- Penilaian Barang Rampasan Negara dan barang
gratifikasi dengan tujuan pengelolaan Barang
Rampasan Negara dan barang gratifikasi;

---

- Penilaian barang yang akan ditetapkan status
penggunaannya menjadi BMN;
- Penilaian Benda Sita Eksekusi dengan tujuan
pengelolaan Benda Sita Eksekusi; atau
- Penilaian aset/barang lainnya sesuai dengan analisis
Penilai Pemerintah, dengan memperhatikan
permohonan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Nilai Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c dihasilkan dari Penilaian Properti yang meliputi:
- Penilaian Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan
Lain dengan tujuan penjualan melalui Lelang;
- Penilaian Benda Sitaan dengan tujuan penjualan
melalui Lelang;
- Penilaian Benda Sita Eksekusi dengan tujuan
penjualan secara Lelang;
- Penilaian Barang Tegahan Eks Bea Cukai berupa
Barang Dikuasai Negara (BDN) dan Barang Tidak
Dikuasai (BTD) dengan tujuan penjualan secara
Lelang; atau
- Penilaian aset/barang lainnya dengan tujuan
penjualan secara Lelang eksekusi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Nilai Penggantian Wajar sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d dihasilkan dari Penilaian Properti dengan

tujuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang
menggunakan mekanisme penetapan lokasi.

Bagian Kedua
Data dan Informasi Awal dan Dokumen Persyaratan dalam
Penilaian Properti

(1) Data dan informasi awal objek Penilaian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a angka 3 untuk
Penilaian Properti minimal memuat:
- lokasi, alamat objek, jumlah, dan luas bidang tanah
untuk objek Penilaian berupa tanah;
- lokasi, alamat objek, jumlah, luas bidang bangunan,
jenis tipe bangunan untuk objek Penilaian berupa
bangunan; dan/atau
- lokasi, spesifikasi, dan jumlah untuk objek Penilaian
selain tanah dan/atau bangunan, serta
ditambahkan:
1. nama dan jenis barang, untuk objek Penilaian
berupa BMN dan aset yang akan menjadi BMN;
1. keterangan berat, untuk objek Penilaian berupa
limbah padat (scrap); atau
1. keterangan volume, untuk objek Penilaian
berupa limbah cair.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), data dan informasi awal untuk Penilaian dalam
rangka pengadaan tanah bagi kepentingan umum
mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang pengadaan tanah bagi kepentingan umum.

---

(1) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (2) huruf b untuk Penilaian Properti meliputi

bukti kepemilikan/dokumen legalitas objek Penilaian.

(2) Dalam hal objek Penilaian merupakan BMN/BMD atau

aset Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dokumen
persyaratan ditambahkan dokumen penatausahaan
barang.

(3) Dalam hal objek Penilaian merupakan Benda

Sitaan/Benda Sita Eksekusi, dokumen persyaratan
ditambahkan Berita Acara Penyitaan.

(4) Bukti kepemilikan/dokumen legalitas sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- sertipikat, untuk objek Penilaian berupa tanah, atau
tanah dan bangunan;
- Izin Mendirikan Bangunan (IMB), untuk objek
Penilaian berupa bangunan yang dibangun di atas
tanah pihak lain;
- bukti kepemilikan, untuk objek Penilaian selain
tanah dan bangunan; dan
- dokumen legalitas, untuk objek Penilaian berupa
selain tanah dan bangunan yang tidak didukung
dokumen bukti kepemilikan.

(5) Dokumen legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf d meliputi:
- Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
tentang penetapan status kepemilikan gratifikasi
menjadi milik negara, untuk objek Penilaian BMN
berupa selain tanah dan bangunan yang berasal dari
barang gratifikasi;
- Berita Acara Serah Terima BMN, untuk objek
Penilaian BMN berupa selain tanah dan bangunan
yang berasal dari aset lain-lain;
- Berita Acara Hasil Inventarisasi dan/atau
pengelompokan benda muatan kapal tenggelam yang
dikeluarkan oleh kementerian yang mempunyai tugas
pengelolaan benda muatan kapal tenggelam, untuk
objek Penilaian berupa benda muatan kapal
tenggelam; atau
- surat keputusan yang dikeluarkan oleh Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai, untuk objek berupa barang
eks kepabeanan.

(6) Dalam hal objek Penilaian Properti berupa tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a belum
memiliki bukti kepemilikan/dokumen legalitas, dapat
diganti dengan:
- dokumen kepemilikan/penguasaan, seperti Akta Jual
Beli (AJB), Girik, Letter C, Berita Acara Serah Terima
terkait perolehan barang, dan ledger jalan;
- putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap dan/atau Berita Acara Penyitaan, untuk objek
Penilaian yang berasal dari Barang Rampasan
Negara;
- surat perintah sitaan dan/atau berita acara sitaan,
untuk objek Penilaian yang berasal dari Benda
Sitaan;

---

- surat perintah sita eksekusi dan/atau berita acara
sita eksekusi, untuk objek Penilaian yang berasal dari
Benda Sita Eksekusi;
- Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
tentang penetapan status kepemilikan gratifikasi
menjadi milik negara, untuk objek Penilaian BMN
berupa tanah atau tanah dan bangunan yang berasal
dari barang gratifikasi;
- Berita Acara Serah Terima BMN, untuk objek
Penilaian BMN berupa tanah atau tanah dan
bangunan yang berasal dari aset lain-lain;
- daftar ABMA/T yang dimohonkan Penilaian sesuai
yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri
Keuangan yang mengatur mengenai penyelesaian
ABMA/T, untuk objek Penilaian berupa ABMA/T;
atau
- surat pernyataan dari Pemohon yang bermeterai
cukup yang menyatakan bahwa tanah tersebut
dimiliki/dikuasai, untuk objek berupa:
1. BMN;
1. barang yang akan ditetapkan statusnya menjadi
BMN; atau
1. objek selain BMN, ABMA/T, Benda Sitaan,
Benda Sita Eksekusi, dan Barang
Jaminan/Harta Kekayaan Lain.

(7) Dalam hal objek Penilaian Properti berupa bangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak
memiliki IMB diganti dengan:
- daftar ABMA/T sesuai ketentuan Peraturan Menteri
Keuangan yang mengatur mengenai penyelesaian
Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa; atau
- surat keterangan tidak memiliki IMB yang
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, untuk
objek Penilaian selain ABMA/T.

(8) Dalam hal objek Penilaian Properti berupa selain tanah

dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) huruf c dan huruf d belum/tidak memiliki bukti

kepemilikan, dapat diganti dengan surat pernyataan
bermeterai cukup yang ditandatangani oleh Pemohon.

(9) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), bukti kepemilikan untuk objek Penilaian dapat
berupa:
- putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap dan/atau Berita Acara Penyitaan, untuk objek
Penilaian yang berasal dari Barang Rampasan
Negara;
- surat perintah sitaan dan/atau berita acara sitaan,
untuk objek Penilaian yang berasal dari Benda
Sitaan;
- surat perintah sita eksekusi dan/atau berita acara
sita eksekusi, untuk objek Penilaian yang berasal dari
Benda Sita Eksekusi;
- Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
tentang penetapan status kepemilikan gratifikasi
menjadi milik negara, untuk objek Penilaian BMN
yang berasal dari barang gratifikasi;

---

- Berita Acara atau Surat Keputusan Barang Temuan,
untuk objek Penilaian berupa barang temuan yang
berasal dari aparat penegak hukum;
- Berita Acara Serah Terima BMN, untuk objek
Penilaian BMN yang berasal dari aset lain-lain;
- Berita Acara Hasil Inventarisasi dan/atau
pengelompokan benda muatan kapal tenggelam yang
dikeluarkan oleh kementerian yang mempunyai tugas
pengelolaan benda muatan kapal tenggelam, untuk
objek Penilaian berupa benda muatan kapal
tenggelam; atau
- surat keputusan yang dikeluarkan oleh Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai, untuk objek berupa barang
eks kepabeanan.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data dan Informasi
dalam Penilaian Properti

(1) Data dan informasi terkait Penilaian dari basis data atau

media daring untuk Penilaian Properti meliputi:
- data dan informasi harga transaksi Properti atau
harga Properti yang menjadi dasar suatu perjanjian;
- data dan informasi harga penawaran Properti;
- data dan informasi harga ganti rugi atas pengadaan
tanah untuk kepentingan umum;
- data harga penjualan secara Lelang; dan/atau
- data dan informasi lainnya yang berkaitan dengan
pelaksanaan Penilaian.

(2) Data dan informasi yang dikumpulkan melalui survei

lapangan untuk objek Penilaian Properti berupa tanah
meliputi:
- data dan informasi objek Penilaian, meliputi deskripsi
fisik objek Penilaian sesuai kondisi di lapangan;
- data dan informasi objek sejenis yang dapat dijadikan
objek pembanding sesuai kondisi di lapangan yang
diperoleh dari basis data atau media daring
sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- data dan informasi berupa deskripsi fisik, data
transaksi, dan/atau data penawaran objek sejenis
yang dapat dijadikan objek pembanding di luar basis
data atau media daring yang diperoleh pada saat
survei lapangan;
- data dan informasi kondisi lingkungan; dan/atau
- data dan informasi lain yang diperlukan dalam
pelaksanaan Penilaian, meliputi:
1. rencana tata ruang wilayah;
1. fasilitas umum;
1. tingkat diskonto; dan/atau
1. tingkat inflasi.

(3) Data dan informasi yang dikumpulkan melalui survei

lapangan untuk objek Penilaian Properti berupa bangunan
meliputi:
- data dan informasi objek Penilaian dan objek sejenis
yang dapat dijadikan objek pembanding di luar basis

---

data atau media daring yang diperoleh pada saat
survei lapangan meliputi:
1. tahun selesai dibangun;
1. tahun renovasi/restorasi;
1. jenis struktur konstruksi;
1. jenis material penyusun bangunan;
1. deskripsi fisik bangunan;
1. kondisi bangunan secara umum;
1. sarana pelengkap;
1. kondisi tanah tempat tapak bangunan;
1. denah konstruksi bangunan (as built drawing);
dan/atau
1. penggunaan bangunan; dan/atau
- data dan informasi lain yang diperlukan dalam
pelaksanaan Penilaian meliputi:
1. data standar harga satuan bangunan;
1. data biaya pembangunan baru bangunan sejenis
dengan objek Penilaian; dan/atau
1. rencana tata ruang wilayah.

(4) Data dan informasi yang dikumpulkan melalui survei

lapangan untuk objek Penilaian Properti berupa selain
tanah dan/atau bangunan, terdiri atas data dan informasi
objek Penilaian dan objek sejenis yang dapat dijadikan
objek pembanding meliputi:
- deskripsi fisik objek sesuai kondisi di lapangan;
- deskripsi hak manfaat ekonomi dan/atau sosial
untuk objek tidak berwujud;
- data tingkat dan kondisi pasar; dan/atau
- data harga perolehan.

(1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

46 bersumber dari:
- Pemohon;
- Kementerian/Lembaga;
- pemerintah daerah setempat;
- Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kepala
Desa/Lurah, agen Properti, dan/atau pengembang
Properti;
- pihak yang berwenang dan/atau masyarakat yang
menerima ganti rugi;
- media cetak, media elektronik, media komunikasi,
masyarakat sekitar, dan/atau media lainnya;
dan/atau
- sumber lainnya yang relevan.

(2) Penilai Pemerintah dapat melakukan verifikasi atas data

dan informasi yang diperoleh berdasarkan sumber
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Analisis Data dan Informasi
dalam Penilaian Properti

(1) Penilai Pemerintah melakukan analisis terhadap data dan

informasi yang diperoleh dari permohonan Penilaian

---

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan
pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 46.

(2) Data dan informasi yang digunakan dalam analisis data

dan informasi objek Penilaian berupa tanah meliputi:
- letak/lokasi;
- jenis;
- luas;
- bentuk;
- ukuran;
- kontur;
- elevasi;
- fasilitas umum;
- peruntukan area (zoning);
- perizinan; dan/atau
- dokumen kepemilikan.

(3) Data dan informasi yang digunakan dalam analisis data

dan informasi objek Penilaian berupa bangunan meliputi:
- tahun selesai dibangun;
- tahun renovasi/restorasi;
- konstruksi dan material;
- luas;
- bentuk;
- tinggi;
- jumlah lantai;
- kondisi bangunan secara umum;
- sarana pelengkap; dan/atau
- penggunaan bangunan.

(4) Data dan informasi yang digunakan dalam analisis data

dan informasi objek Penilaian selain tanah dan/atau
bangunan meliputi:
- jenis;
- merek;
- kapasitas;
- tahun pembuatan;
- harga perolehan; dan/atau
- kondisi objek Penilaian secara umum.

Analisis pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3)
huruf a untuk Penilaian Properti dilakukan berdasarkan:
- aspek penawaran;
- aspek permintaan; dan
- aspek interaksi antara penawaran dan permintaan.

(1) Analisis penggunaan tertinggi dan terbaik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b untuk Penilaian
Properti dengan objek berupa tanah dilakukan
berdasarkan:
- aspek legalitas;
- aspek fisik;
- aspek keuangan; dan
- aspek produktivitas maksimal.

(2) Analisis penggunaan tertinggi dan terbaik dilakukan

secara sederhana.

---

(3) Analisis penggunaan tertinggi dan terbaik secara

sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal
dilaksanakan dengan tahapan:
- mengidentifikasi alternatif terbaik dan tertinggi atas
objek Penilaian dengan cara:
1. dalam hal objek Penilaian berupa tanah kosong,
identifikasi alternatif penggunaan terbaik dan
tertinggi atas objek Penilaian berdasarkan:
- pengamatan penggunaan tanah di sekitar
objek; dan/atau
- keterangan dari Pemohon terkait rencana
pengembangan atas tanah; atau
1. dalam hal objek berupa tanah yang sudah
dikembangkan, identifikasi alternatif
penggunaan terbaik dan tertinggi atas objek
Penilaian berdasarkan:
- penggunaan tanah pada saat dilakukan
Penilaian;
- pengamatan penggunaan tanah di sekitar
objek; dan/atau
- keterangan dari Pemohon terkait rencana
pengembangan atas tanah; dan
- menentukan penggunaan tertinggi dan terbaik atas
objek Penilaian dengan cara memilih alternatif
penggunaan yang diperkirakan memberikan nilai
tertinggi.

Bagian Kelima
Pendekatan Penilaian dalam Penilaian Properti

(1) Penilaian Properti menggunakan pendekatan pasar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a
angka 1 dilakukan dengan:
- metode perbandingan data pasar; atau
- metode pemodelan matematika atau statistik.

(2) Metode perbandingan data pasar dilakukan dengan

mengestimasi nilai objek Penilaian berdasarkan pada
perbandingan data penjualan dan/atau penawaran.

(3) Metode pemodelan matematika atau statistik dilakukan

dengan mengestimasi nilai objek Penilaian dengan cara
menggunakan pemodelan matematika atau statistik.

(1) Penilaian Properti menggunakan metode perbandingan data

pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf
a dilakukan dengan tahapan:
- mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan
terkait objek Penilaian dan objek pembanding;
- melakukan proses perbandingan objek Penilaian
dengan objek pembanding dengan menggunakan faktor
pembanding yang sesuai;
- melakukan penyesuaian terhadap data objek
pembanding agar setara dengan data objek Penilaian
berdasarkan proses perbandingan sebagaimana
dimaksud pada huruf b;

---

- menentukan indikasi nilai berdasarkan hasil
penyesuaian;
- melakukan pembobotan terhadap indikasi nilai; dan
- menyimpulkan nilai dari hasil pembobotan.

(2) Objek pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a merupakan Properti yang sejenis dengan objek
Penilaian.

(3) Dalam melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c, Penilai Pemerintah berpedoman pada
petunjuk teknis Penilaian Properti yang ditetapkan oleh
Direktur Jenderal.

(1) Faktor pembanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52

ayat (1) huruf b terdiri atas:
- faktor pembanding transaksional, meliputi:
1. jenis dokumen, yaitu faktor terkait jenis hak
kepemilikan seperti sertipikat tanah, bukti
kepemilikan kendaraan bermotor, dan dokumen
kepemilikan lainnya;
1. pembiayaan, yaitu faktor terkait kemudahan
pembiayaan yang meliputi syarat dan jangka
waktu pembiayaan, seperti adanya subsidi atau
bantuan pemerintah untuk pembelian Properti
tertentu;
1. kondisi penjualan, yaitu faktor terkait jenis data
transaksi atau penawaran, perbedaan kondisi
pelaksanaan penjualan seperti penjualan yang
dilakukan secara cepat, jual beli antara pihak
yang mempunyai hubungan tertentu, atau jual
beli khusus seperti Lelang;
1. biaya yang harus dikeluarkan setelah pembelian,
yaitu faktor terkait biaya yang seharusnya
dikeluarkan oleh pembeli untuk menjadikan
objek Penilaian menjadi sesuai dengan standar
yang diinginkan pasar; dan/atau
1. kondisi pasar, yaitu faktor terkait data historis
transaksi, seperti perbedaan waktu transaksi
objek pembanding dengan tanggal Penilaian dan
tren pasar; dan
- faktor pembanding nontransaksional untuk:
1. objek berupa tanah dan/atau bangunan,
meliputi:
- lokasi dan lingkungan, yaitu faktor terkait
letak, kondisi masyarakat sekitar, dan/atau
jarak ke pusat Bisnis/Central Business
District (CBD);
- karakteristik fisik, yaitu faktor terkait
bentuk, dimensi, elevasi, luas, kondisi,
umur, desain, dan/atau spesifikasi;
- peruntukan, yaitu faktor terkait tata ruang
dan/atau peruntukan area (zoning);
- aksesibilitas, yaitu faktor terkait
kemudahan untuk mencapai lokasi objek;
dan/atau

---

- fasilitas, yaitu faktor terkait ketersediaan
jaringan listrik, jaringan air, jaringan
telepon, dan fasilitas sosial; dan
1. objek berupa selain tanah dan/atau bangunan,
meliputi:
- merek;
- tipe; dan/atau
- karakteristik fisik, yaitu faktor terkait
bentuk, dimensi, kondisi, umur, desain,
dan/atau spesifikasi.

(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat

(1) huruf c dilakukan dengan proses penyesuaian secara 2

(dua) tahap, yaitu:
- penyesuaian atas perbedaan transaksional; dan
- penyesuaian atas perbedaan nontransaksional.

(3) Selain proses penyesuaian secara 2 (dua) tahap

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk objek
Penilaian berupa benda seni, benda muatan kapal
tenggelam, atau barang koleksi, Penilai Pemerintah dapat
menambahkan proses penyesuaian berdasarkan pendapat
ahli.

(4) Proses penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan dengan cara menambahkan atau
mengurangkan dalam persentase atau jumlah dalam
satuan mata uang.

(5) Besarnya persentase atau jumlah dalam satuan mata

uang dari proses penyesuaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dijumlahkan untuk memperoleh jumlah
penyesuaian.

(6) Jumlah penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) digunakan untuk menentukan besarnya indikasi nilai

objek Penilaian.

(7) Indikasi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

digunakan untuk mendapatkan nilai dengan cara
pembobotan.

(1) Penilaian Properti menggunakan metode pemodelan

matematika atau statistik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 51 ayat (1) huruf b dilakukan dengan tahapan:

- mengumpulkan data transaksi atau penawaran atas
objek yang sejenis dengan objek Penilaian;
- menentukan faktor yang menjadi variabel bebas yang
mempengaruhi pembentukan nilai;
- melakukan analisis ekonometrika dalam pembuatan
model; dan
- menentukan indikasi nilai berdasarkan hasil analisis
ekonometrika;

(2) Analisis ekonometrika dalam pembuatan model

sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c menggunakan
teknik Penilaian otomatis yang berbasis perangkat lunak.

(1) Dalam hal Penilaian dilakukan dalam rangka penjualan

secara Lelang non eksekusi, maka untuk mendapatkan
nilai, indikasi nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53

---

ayat (6) dilakukan pembobotan dan dikurangkan faktor
pengurang berupa bea Lelang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Selain faktor pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), untuk mendapatkan nilai, Penilai Pemerintah

memperhitungkan faktor pengurang tambahan dalam hal
terdapat ketentuan pengurangan nilai berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan
instansi Pemohon.

(1) Penilaian dengan menggunakan pendekatan biaya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b
angka 1 dilakukan dengan tahapan:
- menghitung biaya pembuatan baru atau biaya
penggantian baru objek Penilaian;
- menghitung besarnya penyusutan dan/atau
keusangan objek Penilaian; dan
- mengurangkan biaya pembuatan baru atau
penggantian baru dengan penyusutan dan/atau
keusangan objek Penilaian untuk menghasilkan nilai.

(2) Dalam hal Penilaian dilakukan dalam rangka penjualan

secara Lelang non eksekusi, nilai diperoleh dengan cara:
- mengurangkan biaya pembuatan baru atau
penggantian baru dengan penyusutan dan/atau
keusangan objek Penilaian; dan
- hasilnya dikurangkan dengan faktor pengurang
berupa bea Lelang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Selain faktor pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), untuk mendapatkan nilai, Penilai Pemerintah

memperhitungkan faktor pengurang tambahan dalam hal
terdapat ketentuan pengurangan nilai berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan
instansi Pemohon.

(1) Perhitungan biaya pembuatan baru sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a dilakukan dalam
hal jenis material, cara pembuatan, dan teknologi yang
digunakan pada objek Penilaian masih relevan dengan
kondisi saat Penilaian.

(2) Perhitungan biaya penggantian baru sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a dilakukan dalam
hal jenis material, cara pembuatan, dan teknologi yang
digunakan pada objek Penilaian tidak relevan dengan
kondisi saat Penilaian.

(3) Dalam melakukan perhitungan biaya pembuatan baru

atau biaya penggantian baru sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56, Penilai Pemerintah memperhitungkan:
- biaya langsung; dan/atau
- biaya tidak langsung.

(4) Biaya langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a meliputi biaya material, biaya upah, dan/atau
biaya peralatan.

---

(5) Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf b meliputi biaya jasa tenaga ahli, pajak, asuransi,

dan/atau overhead cost.

(6) Besaran biaya langsung dan biaya tidak langsung

menggunakan Petunjuk Teknis Penilaian yang ditetapkan
oleh Direktur Jenderal.

Penyusutan dan/atau keusangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b meliputi:
- penyusutan fisik;
- keusangan fungsional; dan
- keusangan ekonomis.

(1) Besaran penyusutan fisik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 58 huruf a diperoleh dari hasil perkalian antara

persentase penyusutan fisik dengan biaya
pembuatan/penggantian baru objek Penilaian.

(2) Dalam menentukan besaran persentase penyusutan fisik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penilai Pemerintah
mengacu pada:
- tabel penyusutan fisik dan/atau formula perhitungan
penyusutan fisik yang ditetapkan oleh Direktur
Jenderal; atau
- perhitungan penyusutan fisik sesuai kondisi objek
Penilaian di lapangan, dalam hal kondisi objek
Penilaian mengalami penyusutan fisik yang tidak
sesuai dengan tabel penyusutan fisik.

(3) Dalam melakukan perhitungan penyusutan fisik

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Penilai
Pemerintah berpedoman pada Petunjuk Teknis Penilaian
yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(4) Keusangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal

58 huruf b diperhitungkan dalam hal terdapat:
- ketidaksesuaian ukuran objek Penilaian dengan
ukuran standar yang berlaku saat Penilaian;
- ketidaksesuaian bentuk atau model objek Penilaian
dengan bentuk atau model standar yang berlaku saat
Penilaian; dan/atau
- ketidaksesuaian spesifikasi dan/atau teknologi objek
Penilaian dengan spesifikasi dan/atau teknologi yang
umum digunakan pada saat Penilaian.

(5) Keusangan ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal

58 huruf c diperhitungkan dalam hal terdapat kondisi
eksternal yang membatasi penggunaan objek Penilaian.

(1) Keusangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 58 huruf b dan/atau keusangan ekonomis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c
diperhitungkan setelah nilai pembuatan baru atau
penggantian baru dikurangi dengan penyusutan fisik.

(2) Besarnya keusangan fungsional dan/atau keusangan

ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

---

berpedoman pada petunjuk teknis Penilaian yang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Penilaian dengan menggunakan pendekatan pendapatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c
dilakukan dengan tahapan:
- mengestimasi pendapatan kotor efektif per tahun
yang dihasilkan oleh objek Penilaian;
- mengestimasi pendapatan bersih per tahun yang
dihasilkan oleh objek Penilaian;
- menentukan tingkat kapitalisasi dan/atau tingkat
diskonto; dan
- menghitung nilai kini dari pendapatan bersih dengan
tingkat kapitalisasi dan/atau tingkat diskonto untuk
menghasilkan nilai objek Penilaian.

(2) Dalam hal Penilaian dilakukan dalam rangka penjualan

secara Lelang non eksekusi, nilai diperoleh dengan cara
mengurangkan hasil perhitungan dengan faktor
pengurang berupa bea Lelang.

(3) Selain faktor pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), untuk mendapatkan nilai, Penilai Pemerintah

memperhitungkan faktor pengurang tambahan dalam hal
terdapat ketentuan pengurangan nilai berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan
instansi Pemohon.

(4) Pendapatan kotor efektif per tahun sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh dengan tahapan:
- mengurangkan pendapatan kotor potensial dengan
kerugian pendapatan tak tertagih dan kerugian
karena kekosongan; dan
- menambahkan hasil pengurangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dengan pendapatan lain-lain.

(5) Pendapatan bersih objek Penilaian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b diperoleh dengan cara
mengurangkan pendapatan kotor efektif per tahun dengan
biaya operasional.

(1) Berdasarkan tahapan Penilaian dengan menggunakan

pendekatan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 61, nilai objek Penilaian diperoleh dengan:

• metode kapitalisasi langsung; atau
• metode arus kas yang didiskontokan.

(2) Metode kapitalisasi langsung sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mengkapitalisasi
langsung pendapatan bersih objek Penilaian dengan
tingkat kapitalisasi tertentu.

(3) Metode arus kas yang didiskontokan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara
mengalikan proyeksi pendapatan bersih objek Penilaian
dengan tingkat diskonto tertentu.

---

(1) Penilaian Bisnis dilaksanakan untuk menghasilkan:

- Nilai Wajar;
- Nilai Pasar;
- Nilai Likuidasi;
- Nilai Investasi; dan/atau
- nilai lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Nilai Wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dihasilkan dari Penilaian Bisnis untuk objek berupa
BMN/BMD dan kekayaan negara/daerah.

(3) Nilai Pasar, Nilai Likuidasi, dan Nilai Investasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari
Penilaian Bisnis untuk objek selain BMN/BMD dan
kekayaan negara/daerah.

Tujuan Penilaian Bisnis untuk mendapatkan nilai sesuai
permohonan atas:
- Penilaian Entitas dan Ekuitas, dilakukan dalam rangka:
1. penggabungan/merger;
1. peleburan/konsolidasi;
1. pengambilalihan/akuisisi;
1. pemisahan (spin-off);
1. pembubaran;
1. pelaporan keuangan;
1. pemindahtanganan; atau
1. pelaksanaan kegiatan lain yang berkaitan dengan
penegakan hukum dan pengelolaan keuangan
negara;
- Penilaian Kerugian Ekonomis yang diakibatkan oleh suatu
kegiatan atau peristiwa Bisnis, dilakukan dalam rangka
pelaporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan lain yang
berkaitan dengan penegakan hukum dan pengelolaan
keuangan negara;
- Penilaian Instrumen Keuangan, dilakukan dalam rangka:
1. penggabungan/merger;
1. pengambilalihan/akuisisi;
1. penyajian laporan keuangan;
1. pemindahtanganan; atau
1. pelaksanaan kegiatan lain yang berkaitan dengan
penegakan hukum dan pengelolaan keuangan
negara;
- Penilaian ATB, dilakukan dalam rangka:
1. penyajian laporan keuangan;
1. pemanfaatan;
1. pemindahtanganan; atau
1. pelaksanaan kegiatan lain yang berkaitan dengan
penegakan hukum dan pengelolaan keuangan
negara; atau

---

- Penilaian objek selain dari objek sebagaimana dimaksud
huruf a sampai dengan huruf d yang terkait dengan
pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua
Data dan Informasi Awal dan Dokumen Persyaratan dalam
Penilaian Bisnis

(1) Data dan informasi awal objek Penilaian untuk Penilaian

Bisnis minimal meliputi:
- latar belakang permohonan Penilaian;
- tujuan Penilaian; dan
- deskripsi objek Penilaian.

(2) Dalam hal Penilaian dilakukan terhadap objek Penilaian

berupa Entitas dan/atau Ekuitas yang masih beroperasi,
diperlukan data dan informasi sebagai berikut:
- laporan keuangan tahunan yang telah diaudit:
1. paling sedikit 3 (tiga) tahun terakhir; atau
1. sejak berdirinya objek Penilaian, dalam hal
perusahaan beroperasi kurang dari 3 (tiga)
tahun;
- laporan keuangan interim/in house dan/atau surat
keterangan dari manajemen;
- rencana Bisnis dan proyeksi keuangan perusahaan
dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun ke
depan, atau disesuaikan dengan sisa umur dari
fasilitas produksi utama objek Penilaian; dan/atau
- dalam hal laporan keuangan audited sebagaimana
dimaksud pada huruf a tidak tersedia, maka dapat
disampaikan laporan keuangan yang belum diaudit
(unaudited) yang dibuat dan disahkan oleh
manajemen.

(3) Perusahaan bertanggung jawab atas kebenaran data dan

informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan
yang belum diaudit (unaudited) sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf d.

(4) Dalam hal Penilaian dilakukan terhadap objek Penilaian

berupa Instrumen Keuangan, diperlukan data dan
informasi tambahan meliputi:
- bukti kepemilikan; dan/atau
- dokumen kontrak/perjanjian.

(5) Dalam hal Penilaian dilakukan terhadap objek Penilaian

berupa Kerugian Ekonomis atau objek Bisnis lainnya,
diperlukan data dan informasi tambahan meliputi:
- bukti kepemilikan;
- dokumen kontrak/perjanjian; dan/atau
- dokumen yang membuktikan terjadinya Kerugian
Ekonomis.

(6) Dalam hal Penilaian dilakukan terhadap objek Penilaian

berupa ATB, diperlukan data dan informasi tambahan
meliputi:
- bukti kepemilikan;
- dokumen kontrak/perjanjian; dan/atau
- dokumen penatausahaan barang, untuk BMN/BMD
atau aset Badan Usaha Milik Negara/Daerah.

---

Deskripsi objek Penilaian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 65 ayat (1) huruf c untuk:

- Penilaian Entitas dan Ekuitas, paling sedikit memuat:
1. status Entitas;
1. kedudukan Entitas;
1. sektor usaha;
1. jumlah saham;
1. jenis saham; dan
1. nilai buku;
- Penilaian Kerugian Ekonomis, paling sedikit memuat:
1. penjelasan kegiatan atau peristiwa tertentu yang
mengakibatkan Kerugian Ekonomis; dan
1. data dan informasi yang berkaitan dengan objek
Penilaian Kerugian Ekonomis;
- Penilaian Instrumen Keuangan, paling sedikit memuat:
1. jenis Instrumen Keuangan;
1. penerbit Instrumen Keuangan atau pihak yang
berkontrak;
1. jumlah Instrumen Keuangan; dan
1. nilai buku;
- Penilaian ATB, paling sedikit memuat:
1. jenis ATB;
1. masa manfaat ATB;
1. tahun perolehan, tahun pembuatan, nilai perolehan
untuk objek Penilaian berupa BMN/BMD atau aset
Badan Usaha Milik Negara/Daerah; dan/atau
1. kondisi ATB secara umum.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data dan Informasi
dalam Penilaian Bisnis

**(1) Penilai Pemerintah mengumpulkan dat