Peraturan Badan Nomor 11-pojk-04-2018 Tahun 2018 tentang Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Kepada Pemodal Profesional

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
2. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
3. Sukuk adalah Efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu’/undivided share), atas aset yang mendasarinya.

4. Pemodal Profesional adalah pihak yang memiliki kemampuan untuk membeli Efek dan melakukan analisis risiko terhadap investasi atas Efek tersebut.
5. Emiten adalah pihak yang melakukan Penawaran Umum.
6. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
7. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau perusahaan publik.
8. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek.
9. Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi Efek, perantara pedagang Efek, dan/atau manajer investasi.
10. Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
11. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Penasihat Investasi adalah pihak yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa.
13. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan

mengenai akuntan publik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku bagi Emiten yang menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk kepada Pemodal Profesional.
(2) Emiten yang melakukan Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk kepada Pemodal Profesional wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pernyataan Pendaftaran, Penawaran Umum, penerbitan dan persyaratan Sukuk, dan/atau peraturan terkait lainnya, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Emiten yang melakukan Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk kepada Pemodal Profesional tidak wajib memperoleh hasil pemeringkatan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pemeringkatan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, kecuali Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk kepada Pemodal Profesional dilakukan secara bertahap.

Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk kepada Pemodal Profesional wajib diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat dan ditatausahakan oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian.

(1) Pemodal Profesional terdiri atas:
a. lembaga jasa keuangan; dan
b. pihak selain lembaga jasa keuangan yang memiliki kemampuan untuk membeli Efek dan melakukan analisis risiko terhadap investasi atas Efek tersebut.
(2) Lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. bank;
b. dana pensiun;
c. perusahaan asuransi;
d. Manajer Investasi termasuk produk investasi yang dikelola dan/atau nasabah yang diwakilinya; dan
e. Perusahaan Efek.
(3) Pihak selain lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. orang perseorangan yang memiliki kemampuan untuk menganalisis risiko investasi atas Efek, memiliki pengalaman investasi di Pasar Modal paling singkat 1 (satu) tahun, dan memenuhi kriteria:
1. memiliki aset bersih paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah, bangunan, dan aset tidak berwujud; atau
2. memiliki rata-rata portofolio investasi di Pasar Modal paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dalam 1 (satu) tahun sebelum Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk dilakukan; atau
b. badan hukum, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi yang memiliki

kemampuan untuk menganalisis risiko investasi atas Efek, memiliki pengalaman investasi di Pasar Modal paling singkat 1 (satu) tahun, dan memenuhi kriteria:
1. memiliki aset bersih paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah, bangunan, dan aset tidak berwujud; atau
2. memiliki rata-rata portofolio investasi di Pasar Modal paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dalam 1 (satu) tahun sebelum Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk dilakukan.
(4) Persyaratan kemampuan melakukan analisis risiko terhadap investasi atas Efek bagi pihak selain lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dapat digantikan dengan penggunaan jasa Penasihat Investasi.

(1) Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. bank umum;
b. bank umum syariah; dan
c. kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
(2) Perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri atas:
a. perusahaan asuransi;
b. perusahaan asuransi syariah;
c. perusahaan reasuransi; dan
d. perusahaan reasuransi syariah.

(1) Pengalaman investasi di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dibuktikan dengan kepemilikan rekening Efek.
(2) Bukti kepemilikan aset bersih bagi Pemodal Profesional yang merupakan:
a. orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 1 dibuktikan dengan pernyataan yang didukung dengan dokumen kepemilikan aset; dan
b. badan hukum, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b angka 1 dibuktikan dengan laporan keuangan terakhir yang diaudit sebelum Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk dilakukan.

(1) Pemodal Profesional yang akan membeli Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk kepada Pemodal Profesional wajib menyatakan kepada Emiten atau kepada Penjamin Emisi Efek jika menggunakan Penjamin Emisi Efek, bahwa Pemodal Profesional memenuhi kriteria sebagai Pemodal Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2) Pernyataan Pemodal Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari formulir pemesanan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk kepada Pemodal Profesional yang wajib ditandatangani oleh Pemodal Profesional.

Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk kepada Pemodal Profesional paling sedikit harus terdiri atas:
a. surat pengantar Pernyataan Pendaftaran yang disusun sesuai dengan format Surat Pengantar Pernyataan Pendaftaran tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
b. Prospektus; dan
c. dokumen lain yang disampaikan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran.

(1) Dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:
a. laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk 2 (dua) tahun buku terakhir atau sejak berdirinya bagi Emiten yang berdiri kurang dari 2 (dua) tahun buku;
b. pendapat dari segi hukum mencakup semua aspek hukum Emiten, kecuali:
1. untuk pemeriksaan anggaran dasar hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir; dan
2. untuk pemeriksaan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham hanya 2 (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 2 (dua) tahun sebelum Pernyataan Pendaftaran;
c. peringkat yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat Efek atas Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, jika terdapat peringkat;

d. perjanjian penjaminan emisi Efek, jika menggunakan Penjamin Emisi Efek;
e. kontrak perwaliamanatan;
f. perjanjian penanggungan, jika terdapat penanggung;
g. pernyataan dari Emiten dalam bentuk dan isi sesuai dengan format Pernyataan Emiten tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
h. pernyataan dari profesi penunjang Pasar Modal sesuai dengan format Pernyataan Profesi Penunjang Pasar Modal tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
i. pernyataan dari penjamin pelaksana emisi Efek, jika menggunakan Penjamin Emisi Efek, sesuai dengan format Pernyataan Penjamin Pelaksana Emisi Efek tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
j. dokumen yang memuat informasi lain sesuai dengan permintaan Otoritas Jasa Keuangan yang dianggap perlu dalam penelaahan Pernyataan Pendaftaran, sepanjang dapat diumumkan kepada masyarakat tanpa merugikan kepentingan Emiten.
(2) Emiten yang telah menerbitkan Efek bersifat ekuitas dan/atau Emiten yang telah menerbitkan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk namun belum jatuh tempo tidak harus menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (1) huruf b.

Dalam hal efektifnya Pernyataan Pendaftaran melebihi 6 (enam) bulan dari laporan keuangan tahunan terakhir,

laporan keuangan tahunan terakhir harus dilengkapi dengan laporan keuangan interim yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, sehingga jangka waktu antara tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran dan tanggal laporan keuangan interim tidak melampaui 6 (enam) bulan.

(1) Laporan keuangan interim harus disajikan dengan perbandingan periode interim yang sama dari 1 (satu) tahun buku sebelumnya, kecuali untuk laporan posisi keuangan.
(2) Laporan keuangan interim yang digunakan sebagai pembanding tidak harus diaudit.

(1) Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bentuk dan isi Prospektus dan Prospektus ringkas dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat utang, kecuali kewajiban untuk memuat:
a. bagian mengenai pernyataan utang; dan
b. bagian mengenai ikhtisar data keuangan penting.
(2) Dalam hal Emiten telah menerbitkan Efek bersifat ekuitas dan/atau Emiten telah menerbitkan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk namun belum jatuh tempo, selain pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Emiten dikecualikan dari kewajiban untuk memuat bagian pendapat dari segi hukum dan laporan keuangan dalam Prospektus.

Pada bagian luar kulit muka Prospektus harus ditambahkan pernyataan dalam huruf kapital bercetak

tebal yang langsung dapat menarik perhatian pembaca sebagai berikut:
“PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK KEPADA PEMODAL PROFESIONAL”.
“EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK KEPADA PEMODAL PROFESIONAL HANYA DAPAT DITAWARKAN DAN/ATAU DIJUAL KEPADA PEMODAL PROFESIONAL.”

(1) Emiten wajib mengumumkan keterbukaan informasi mengenai Penawaran Umum paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah disampaikannya Pernyataan Pendaftaran, paling sedikit melalui:
a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa INDONESIA yang berperedaran nasional atau situs web Penjamin Emisi Efek; dan
b. situs web Emiten.
(2) Dalam hal Emiten telah menerbitkan Efek bersifat ekuitas dan/atau Emiten telah menerbitkan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk namun belum jatuh tempo, Emiten dapat melakukan pengumuman keterbukaan informasi mengenai Penawaran Umum paling sedikit melalui:
a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa INDONESIA yang berperedaran nasional, situs web Penjamin Emisi Efek, atau situs web bursa efek; dan
b. situs web Emiten.
(3) Bukti pengumuman keterbukaan informasi mengenai Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Informasi yang dimuat dalam keterbukaan informasi mengenai Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling sedikit meliputi:
a. prakiraan tanggal terkait Penawaran Umum;
b. jenis, jumlah maksimum Efek yang ditawarkan, dan prakiraan suku bunga atau prakiraan besaran nisbah pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal jasa sesuai dengan karakteristik akad syariah;
c. rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum;
d. ringkasan mengenai analisis pembahasan manajemen;
e. ringkasan mengenai faktor risiko; dan
f. keterangan yang menyatakan bahwa Prospektus dan formulir pemesanan pembelian Efek tersedia di kantor Emiten, kantor Penjamin Emisi Efek, dan/atau situs web Emiten atau situs web Penjamin Emisi Efek.

Dalam hal Emiten akan melakukan penawaran awal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Prospektus awal dan info memo, penawaran awal tersebut hanya dapat dilakukan setelah Emiten mengumumkan keterbukaan informasi mengenai Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

(1) Paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan sebelum dimulainya masa Penawaran Umum, Emiten wajib mengumumkan:

a. perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, jika terdapat perubahan dan/atau tambahan informasi; dan
b. tanggal efektif.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling sedikit melalui:
a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa INDONESIA yang berperedaran nasional atau situs web Penjamin Emisi Efek; dan
b. situs web Emiten.
(3) Emiten yang telah menerbitkan Efek bersifat ekuitas dan/atau Emiten yang telah menerbitkan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk namun belum jatuh tempo, dapat melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa INDONESIA yang berperedaran nasional, situs web Penjamin Emisi Efek, atau situs web bursa efek; dan
b. situs web Emiten.
(4) Emiten wajib menyampaikan bukti pengumuman keterbukaan informasi mengenai Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Dalam Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk kepada Pemodal Profesional, Emiten atau Penjamin Emisi Efek jika menggunakan Penjamin Emisi Efek, harus menggunakan informasi dari pernyataan yang dibuat oleh Pemodal Profesional untuk memastikan bahwa pihak yang membeli Efek memenuhi kriteria Pemodal Profesional

untuk tujuan penjatahan pemesanan, kecuali jika diketahui dan didukung dengan bukti yang memadai bahwa pernyataan tersebut tidak benar.

(1) Emiten wajib melaksanakan Penawaran Umum paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.
(2) Masa Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 1 (satu) hari kerja dan paling lama 3 (tiga) hari kerja.
(3) Penjatahan Efek untuk suatu Penawaran Umum Efek wajib diselesaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

(1) Penyerahan Efek beserta bukti kepemilikan Efek wajib dilakukan kepada pembeli Efek dalam Penawaran Umum paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan.
(2) Emiten atau Penjamin Emisi Efek, jika menggunakan Penjamin Emisi Efek, wajib menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan.

(1) Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk kepada Pemodal Profesional dapat dilakukan secara bertahap.
(2) Dalam hal Emiten melakukan Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk kepada Pemodal

Profesional secara bertahap, berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Emiten wajib mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penawaran Umum berkelanjutan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerbitan dan persyaratan Sukuk, kecuali mengenai Pernyataan Pendaftaran dan Penawaran Umum dalam rangka Penawaran Umum berkelanjutan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk kepada Pemodal Profesional;
b. ketentuan mengenai Pernyataan Pendaftaran dan Penawaran Umum dalam rangka Penawaran Umum berkelanjutan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk kepada Pemodal Profesional sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
dan
c. pelaksanaan penawaran Efek bersifat utang dan/atau Sukuk kepada Pemodal Profesional tahap kedua dan seterusnya wajib mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penawaran Umum berkelanjutan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, kecuali mengenai masa Penawaran Umum wajib dilakukan paling singkat 1 (satu) hari kerja dan paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Pada halaman kulit muka Prospektus dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk kepada Pemodal Profesional secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Emiten wajib mencantumkan:
a. pernyataan “Prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Pemodal Profesional”, dengan menyebutkan pula nama Efek; dan

b. total jumlah dana yang akan dihimpun dan jenis Efek yaitu Efek bersifat utang dan/atau Sukuk kepada Pemodal Profesional yang akan diterbitkan selama periode Penawaran Umum berkelanjutan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk kepada Pemodal Profesional.

Emiten harus memuat pernyataan dengan huruf cetak tebal dalam informasi tambahan dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk kepada Pemodal Profesional tahap kedua dan seterusnya, yaitu:
a. “PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK KEPADA PEMODAL PROFESIONAL TAHAP KE-….
DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK KEPADA PEMODAL PROFESIONAL YANG TELAH MENJADI EFEKTIF”;
b. “PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG KEPADA PEMODAL PROFESIONAL TAHAP KE-…. DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG KEPADA PEMODAL PROFESIONAL YANG TELAH MENJADI EFEKTIF”; atau
c. “PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN SUKUK KEPADA PEMODAL PROFESIONAL TAHAP KE-…. DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT SUKUK KEPADA PEMODAL PROFESIONAL YANG TELAH MENJADI EFEKTIF”.

(1) Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk kepada Pemodal Profesional hanya dapat dijual kepada Pemodal Profesional.
(2) Dalam hal perdagangan atas Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atau melalui perantara pedagang Efek, perantara pedagang Efek wajib memastikan bahwa pembeli Efek tersebut merupakan Pemodal Profesional.
(3) Dalam hal perdagangan atas Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak melalui perantara pedagang Efek, kustodian wajib memastikan bahwa pembeli Efek tersebut merupakan Pemodal Profesional.

Pembeli Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat
(2) dan ayat (3) wajib menyatakan kepada perantara pedagang Efek atau kustodian bahwa pembeli Efek memenuhi kriteria sebagai Pemodal Profesional.

Perantara pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) wajib menolak instruksi beli dan kustodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) wajib menolak instruksi pemindahbukuan dalam hal pembeli Efek bukan merupakan Pemodal Profesional.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
c. pembatasan kegiatan usaha;
d. pembekuan kegiatan usaha;
e. pencabutan izin usaha;
f. pembatalan persetujuan; dan/atau
g. pembatalan pendaftaran.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 kepada masyarakat.

Kewajiban penyampaian Pernyataan Pendaftaran secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi secara elektronik tidak berlaku bagi Emiten yang akan melakukan Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk kepada Pemodal Profesional sampai dengan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2018

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY