Peraturan Badan Nomor 17-pojk-03-2014 Tahun 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
2. Konglomerasi Keuangan adalah LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.
3. Entitas Utama adalah LJK induk dari Konglomerasi Keuangan atau LJK yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan.
4. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.
5. Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha LJK.
6. Manajemen Risiko Terintegrasi adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha LJK yang tergabung dalam suatu Konglomerasi Keuangan secara terintegrasi.
7. Direksi adalah:
a. bagi LJK berbadan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Perseroan Terbatas;
b. bagi LJK berbadan hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Perusahaan Daerah;
c. bagi LJK berbadan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Perkoperasian;
www.djpp.kemenkumham.go.id

d. bagi LJK yang berbadan hukum Usaha Bersama adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan;
e. bagi LJK yang berstatus sebagai kantor cabang dari entitas yang berkedudukan di luar negeri adalah pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang.
8. Dewan Komisaris adalah:
a. bagi LJK berbadan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Perseroan Terbatas;
b. bagi LJK berbadan hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Perusahaan Daerah;
c. bagi LJK berbadan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Perkoperasian;
d. bagi LJK yang berbadan hukum Usaha Bersama adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan;
e. bagi LJK yang berstatus sebagai kantor cabang dari entitas yang berkedudukan di luar negeri adalah pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan.

Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi secara komprehensif dan efektif sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Entitas Utama wajib mengintegrasikan penerapan Manajemen Risiko pada Konglomerasi Keuangan.

(1) Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki struktur yang terdiri dari Entitas Utama dan:
a. perusahaan anak; dan/atau
b. perusahaan terelasi beserta perusahaan anaknya.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis LJK sebagai berikut:
a. bank;
b. perusahaan asuransi dan reasuransi;
c. perusahaan efek; dan/atau
d. perusahaan pembiayaan.

(1) Perusahaan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh LJK secara langsung maupun tidak langsung baik di dalam maupun di luar negeri yang melakukan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan.
(2) Perusahaan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Perusahaan subsidiari yaitu perusahaan yang dimiliki LJK lebih dari 50% (lima puluh perseratus);
b. Perusahaan partisipasi yaitu perusahaan yang dimiliki LJK sebesar 50% (lima puluh perseratus) atau kurang, namun LJK memiliki pengendalian terhadap perusahaan;
c. Perusahaan yang dimiliki LJK lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus) yang memenuhi persyaratan, yaitu:
1. kepemilikan LJK dan para pihak lainnya pada perusahaan anak adalah masing-masing sama besar; dan
2. masing-masing pemilik melakukan pengendalian secara bersama terhadap perusahaan anak yang didasarkan pada perjanjian, dan dibuktikan dengan adanya kesepakatan atau komitmen secara tertulis dari para pemilik untuk memberikan dukungan baik finansial maupun non finansial sesuai kepemilikannya masing-masing.
d. Entitas lain yang berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku wajib dikonsolidasikan.

Perusahaan terelasi (sister company) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah beberapa LJK yang terpisah secara kelembagaan dan/atau secara hukum namun dimiliki dan/atau dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang sama.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) LJK wajib mengidentifikasi keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian dengan LJK lain dalam menentukan Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2) Konglomerasi Keuangan wajib memiliki Entitas Utama.
(3) Dalam hal struktur Konglomerasi Keuangan terdiri dari LJK induk dan LJK anak, Entitas Utama adalah LJK induk.
(4) Dalam hal struktur Konglomerasi Keuangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan wajib menunjuk Entitas Utama.
(5) Dalam hal Konglomerasi Keuangan dimiliki oleh lebih dari satu pihak dengan porsi kepemilikan yang sama, penunjukan Entitas Utama berdasarkan kesepakatan di antara pihak dengan porsi kepemilikan yang sama.
(6) Pihak yang ditunjuk sebagai Entitas Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) adalah LJK yang memiliki total aset terbesar dan/atau memiliki kualitas penerapan Manajemen Risiko yang baik.
(7) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan Entitas Utama untuk melakukan penyesuaian terhadap:
a. LJK yang termasuk dalam Konglomerasi Keuangan; dan/atau
b. LJK yang ditunjuk menjadi Entitas Utama.

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup paling sedikit:
a. pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama;
b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko Terintegrasi;
c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian Risiko secara terintegrasi, dan sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi; dan
d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

(1) Risiko yang wajib dikelola dalam Manajemen Risiko Terintegrasi mencakup:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Risiko kredit;
b. Risiko pasar;
c. Risiko likuiditas;
d. Risiko operasional;
e. Risiko hukum;
f. Risiko reputasi;
g. Risiko stratejik;
h. Risiko kepatuhan;
i. Risiko transaksi intra-grup;
j. Risiko asuransi.
(2) Risiko asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j tidak wajib dikelola oleh Konglomerasi Keuangan yang tidak memiliki perusahaan asuransi dan/atau reasuransi.

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.

(1) Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama berwenang dan bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.
(2) Dalam mendukung penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama wajib memastikan penerapan Manajemen Risiko pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
(3) Dalam hal Entitas Utama adalah LJK yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Dewan Pengawas Syariah pada Entitas Utama wajib memastikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

(1) Kewenangan dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dalam rangka memastikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) mencakup paling sedikit:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. menyusun kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara tertulis dan komprehensif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
b. melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi yang telah ditetapkan;
c. mengembangkan budaya Risiko sebagai bagian dari penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan;
d. memastikan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup kompetensi, kualifikasi, dan kecukupan sumber daya manusia pada Entitas Utama untuk melaksanakan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi;
e. memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi telah dilakukan secara independen;
f. mengevaluasi hasil kaji ulang Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko Terintegrasi.
(2) Direksi Entitas Utama wajib mengevaluasi dan menyesuaikan strategi dan kerangka Risiko sebagai bagian dari kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Konglomerasi Keuangan secara signifikan.
(3) Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi Entitas Utama wajib memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh kegiatan bisnis dalam Konglomerasi Keuangan dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko Konglomerasi Keuangan.

Entitas Utama wajib menunjuk Direktur Entitas Utama yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko menjadi Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi untuk melaksanakan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

(1) Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka memastikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) mencakup paling sedikit:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. mengarahkan, menyetujui, dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
b. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi oleh Direksi Entitas Utama.
(2) Dewan Komisaris Entitas Utama wajib mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu- waktu dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha secara signifikan.

Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama selain wajib melaksanakan wewenang dan tanggung jawab dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan, tetap wajib melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagai Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka penerapan manajemen risiko pada Entitas Utama sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Entitas Utama.

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang komprehensif dan efektif, Entitas Utama wajib membentuk:
a. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi; dan
b. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.

(1) Komite Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri dari paling sedikit:
a. Direktur Entitas Utama yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebagai ketua merangkap anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi;
b. Direktur yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan; dan
c. pejabat eksekutif.
(2) Jumlah dan komposisi direktur yang menjadi anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dari Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dengan memperhatikan antara lain keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Jumlah dan sifat keanggotaan pejabat eksekutif dalam Komite Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Konglomerasi Keuangan.
(4) Komite Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama, dalam rangka paling kurang:
a. penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi; dan
b. perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.

(1) Pembentukan organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dalam Entitas Utama disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha serta Risiko yang melekat pada Konglomerasi Keuangan.
(2) Dalam hal Entitas Utama telah memiliki satuan kerja Manajemen Risiko, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dapat merupakan salah satu fungsi dari satuan kerja Manajemen Risiko yang telah ada.
(3) Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus independen.
(4) Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi harus berkoordinasi dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
(5) Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi meliputi:
a. memberikan masukan kepada Direksi Entitas Utama antara lain dalam penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
b. memantau pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko;
c. melakukan pemantauan Risiko pada Konglomerasi Keuangan berdasarkan hasil penilaian:
www.djpp.kemenkumham.go.id

1. profil Risiko setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan,
2. tingkat Risiko masing-masing Risiko secara terintegrasi,
3. profil Risiko secara terintegrasi;
d. melakukan stress testing;
e. melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
1. keakuratan metodologi penilaian Risiko;
2. kecukupan implementasi sistem informasi manajemen; dan
3. ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit Risiko, secara terintegrasi;
f. mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis dan berpengaruh signifikan terhadap eksposur Risiko Konglomerasi Keuangan;
g. memberikan informasi kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
h. memberikan masukan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
i. menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko terintegrasi secara berkala kepada Direktur dari Entitas Utama yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi dan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.

Dalam menyusun kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Entitas Utama wajib memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi Risiko (risk tolerance).

Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi memuat paling sedikit:
a. penetapan Risiko yang terkait dengan kegiatan bisnis Konglomerasi Keuangan;
b. perumusan strategi Manajemen Risiko Terintegrasi;
www.djpp.kemenkumham.go.id

c. penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi;
d. penetapan strategi dan kerangka Risiko sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi Risiko (risk tolerance);
e. penetapan metode penilaian peringkat Risiko;
f. penyusunan rencana darurat (contingency plan) dalam kondisi terburuk (worst case scenario);
g. penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

(1) Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dijabarkan dalam prosedur Manajemen Risiko Terintegrasi dan penetapan limit Risiko.
(2) Prosedur Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
a. akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas dalam pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi;
b. pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur secara berkala; dan
c. dokumentasi prosedur secara memadai.
(3) Penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
a. limit secara keseluruhan;
b. limit setiap Risiko; dan
c. limit setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan yang memiliki eksposur Risiko.
(4) Konglomerasi Keuangan wajib memiliki mekanisme persetujuan apabila terjadi pelampauan limit.

(1) Entitas Utama wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko (risk factors) yang bersifat signifikan secara terintegrasi.
(2) Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi yang memadai;
dan
b. pelaporan mengenai kinerja, kondisi keuangan, dan eksposur risiko atas:
1. Konglomerasi Keuangan; dan
2. masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

(1) Dalam rangka melaksanakan identifikasi Risiko, Entitas Utama wajib melakukan analisis paling kurang terhadap Risiko yang melekat dalam bisnis Konglomerasi Keuangan.
(2) Dalam rangka melaksanakan pengukuran Risiko, Entitas Utama wajib paling kurang melakukan:
a. evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko; dan
b. penyempurnaan terhadap metode pengukuran Risiko apabila terdapat perubahan faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi Risiko.
(3) Dalam rangka melaksanakan pemantauan Risiko, Entitas Utama wajib melakukan paling sedikit:
a. evaluasi terhadap eksposur Risiko; dan
b. penyempurnaan proses dan cakupan pelaporan.
(4) Dalam rangka melaksanakan pengendalian Risiko, Entitas Utama wajib memastikan Konglomerasi Keuangan memiliki metode pengendalian Risiko atas Risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Konglomerasi Keuangan.

(1) Sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi paling sedikit menghasilkan laporan atau informasi mengenai:
a. eksposur Risiko;
b. kepatuhan pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi dibandingkan dengan kebijakan dan prosedur yang disusun; dan
c. kepatuhan terhadap penetapan limit.
(2) Laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Direktur Entitas Utama yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi dan kepada Komite Manajemen Risiko Tertintegrasi.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Entitas Utama wajib memiliki sistem pengendalian intern yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d.
(2) Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun agar dapat memastikan:
a. dipatuhinya kebijakan atau ketentuan intern serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
b. tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu; dan
c. efektivitas budaya Risiko (risk culture) pada organisasi Konglomerasi Keuangan secara menyeluruh.

(1) Entitas Utama wajib menyampaikan laporan mengenai LJK yang menjadi Entitas Utama dan LJK yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Entitas Utama wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat:
a. Konglomerasi Keuangan baru disertai penunjukan Entitas Utama;
b. perubahan Entitas Utama;
c. perubahan anggota Konglomerasi Keuangan; dan/atau
d. pembubaran Konglomerasi Keuangan,
(3) Laporan disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak terjadinya kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang lain, laporan tersebut dianggap telah memenuhi kewajiban pelaporan.
(5) Entitas Utama wajib menyampaikan laporan penyesuaian terhadap:
a. LJK yang termasuk dalam Konglomerasi Keuangan; dan/atau www.djpp.kemenkumham.go.id

b. LJK yang ditunjuk menjadi Entitas Utama, dalam hal diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7).

(1) Entitas Utama wajib menyusun laporan profil Risiko terintegrasi secara berkala.
(2) Profil Risiko terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan menjadi 5 (lima) peringkat.
(3) Laporan profil Risiko terintegrasi disusun setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.
(4) Entitas Utama wajib menyampaikan laporan profil Risiko terintegrasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(5) Laporan profil Risiko terintegrasi disampaikan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan.
(6) Dalam hal tanggal 15 (lima belas) jatuh pada hari Sabtu/Minggu/libur, laporan profil Risiko terintegrasi disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Bagi Entitas Utama berupa bank yang telah menyampaikan laporan profil Risiko terintegrasi secara berkala, bank dianggap telah memenuhi kewajiban penyampaian laporan profil Risiko konsolidasi secara berkala sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak.

Entitas Utama dinyatakan terlambat menyampaikan laporan profil Risiko terintegrasi apabila laporan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5).

Hubungan antar LJK yang dimiliki dan dikendalikan langsung oleh Pemerintah Pusat Republik INDONESIA dikecualikan dari pengertian Konglomerasi Keuangan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Dalam hal Konglomerasi Keuangan berada dalam satu sektor jasa keuangan yang sama dan telah terdapat ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai manajemen risiko bagi sektor jasa keuangan tersebut, penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai manajemen risiko yang berlaku bagi sektor jasa keuangan tersebut.
(2) Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
a. memiliki Entitas Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
b. membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
c. menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
dan
d. menyampaikan laporan profil Risiko terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Entitas Utama wajib menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi, Entitas Utama wajib memastikan hal-hal sebagai berikut:
a. kecukupan permodalan Konglomerasi Keuangan;
b. manajemen likuiditas dilakukan secara efektif;
c. pemantauan transaksi intra grup secara terintegrasi;
d. Manajemen Risiko penyediaan dana termasuk penyediaan dana besar (large exposures) secara efektif; dan
e. pelaksanaan tata kelola terintegrasi secara efektif.

Konglomerasi Keuangan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 7 ayat (2), Pasal 9, Pasal 22 ayat (4), dan Pasal 32 ayat (2); Entitas Utama yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), ayat
(2) dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1), Pasal 33, dan Pasal 34; LJK yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1); dan pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penurunan tingkat kesehatan;
c. pembatalan hasil uji kemampuan dan kepatutan;
d. pembatasan kegiatan usaha;
e. perintah penggantian manajemen;
f. pencantuman manajemen dalam daftar orang tercela; dan/atau
g. pembatalan persetujuan, pendaftaran dan pengesahan.

Entitas Utama yang dinyatakan terlambat menyampaikan laporan profil Risiko terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan dengan jumlah paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Mekanisme pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 mengacu pada ketentuan yang berlaku bagi LJK pada setiap sektor jasa keuangan.

Laporan mengenai LJK yang menjadi Entitas Utama dan LJK yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) disampaikan pertama kali paling lambat 31 Maret 2015.

Kewajiban penyampaian laporan profil Risiko terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) pertama kali dilakukan untuk posisi laporan sebagai berikut:
a. Juni 2015, untuk Entitas Utama yang merupakan Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4;
b. Desember 2015, untuk Entitas Utama berupa bank selain Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4 dan bukan bank.
www.djpp.kemenkumham.go.id

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 mulai berlaku sejak:
a. 1 Januari 2017, untuk Entitas Utama yang merupakan Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4;
b. 1 Januari 2018, untuk Entitas Utama berupa bank non Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4 dan bukan bank.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, LJK tetap menerapkan ketentuan yang berlaku pada masing-masing sektor jasa keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 November 2014 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY www.djpp.kemenkumham.go.id