Peraturan Badan Nomor 37-pojk-03-2016 Tahun 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR yaitu Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS yaitu Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha BPR atau BPRS dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.
4. Laporan Realisasi Rencana Bisnis adalah laporan yang disusun oleh Direksi BPR atau BPRS mengenai realisasi Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.
5. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis adalah laporan yang disusun oleh Dewan Komisaris BPR atau BPRS mengenai hasil pengawasan yang bersangkutan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.
6. Direksi:
a. bagi BPR atau BPRS berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b. bagi BPR berbentuk badan hukum:
1) Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
2) Perusahaan Daerah adalah direksi pada BPR yang belum berubah bentuk badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah atau

Perusahaan Perseroan Daerah sesuai UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
c. bagi BPR berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
7. Dewan Komisaris:
a. bagi BPR atau BPRS berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b. bagi BPR berbentuk badan hukum:
1) Perusahaan Umum Daerah adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
2) Perusahaan Perseroan Daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3) Perusahaan Daerah adalah pengawas pada BPR yang belum berubah bentuk badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sesuai UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Pemerintahan Daerah;
c. bagi BPR berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

(1) BPR dan BPRS wajib menyusun Rencana Bisnis secara realistis setiap tahun.
(2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
(3) Rencana Bisnis yang disusun oleh BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang.
(4) Rencana strategis jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun.
(5) Cakupan materi yang tercantum dalam rencana strategis jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diubah dalam periode 5 (lima) tahun tersebut sesuai dengan kebutuhan BPR dan BPRS.

(1) BPR dan BPRS harus menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan memperhatikan:
a. faktor ekstern dan intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR dan BPRS;
b. prinsip kehati-hatian; dan
c. asas perbankan yang sehat.
(2) Selain memperhatikan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPRS harus menyusun Rencana Bisnis dengan memperhatikan prinsip syariah.

(1) Direksi wajib melaksanakan Rencana Bisnis secara efektif.
(2) Direksi wajib mengomunikasikan Rencana Bisnis kepada:
a. pemegang saham BPR atau BPRS; dan
b. seluruh jenjang organisasi pada BPR atau BPRS.

Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis.

Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit meliputi:
a. ringkasan eksekutif;
b. strategi bisnis dan kebijakan;
c. proyeksi laporan keuangan;
d. target rasio-rasio dan pos-pos keuangan;
e. rencana penghimpunan dana;
f. rencana penyaluran dana;
g. rencana permodalan;
h. rencana pengembangan organisasi, teknologi informasi dan Sumber Daya Manusia (SDM);
i. rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru atau rencana penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas baru;
j. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan
k. informasi lainnya.

(1) Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a paling sedikit meliputi:
a. rencana dan langkah strategis yang akan ditempuh oleh BPR atau BPRS;

b. indikator keuangan utama; dan
c. target jangka pendek dan jangka menengah.
(2) Rencana dan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijelaskan dalam jangka pendek untuk periode 1 (satu) tahun, jangka menengah untuk periode 3 (tiga) tahun, dan rencana strategis jangka panjang untuk periode 5 (lima) tahun.
(3) Indikator keuangan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi kinerja BPR atau BPRS dan proyeksi dari faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas sesuai dengan penilaian tingkat kesehatan BPR atau BPRS.
(4) Indikator keuangan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi BPR atau BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) paling sedikit meliputi kinerja BPR atau BPRS:
a. posisi aktual akhir bulan Oktober tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS;
b. proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS; dan
c. proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran, dari faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas sesuai dengan penilaian tingkat kesehatan BPR atau BPRS.
(5) Indikator keuangan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi BPR atau BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) paling sedikit meliputi kinerja BPR atau BPRS:
a. posisi aktual akhir bulan Oktober tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS;
b. proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS;
c. proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran; dan

d. proyeksi akhir tahun kedua dan ketiga yang disajikan secara tahunan, dari faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas sesuai dengan penilaian tingkat kesehatan BPR atau BPRS.
(6) Target jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c adalah target kegiatan usaha BPR atau BPRS selama 1 (satu) tahun ke depan, paling sedikit meliputi penurunan Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Financing (NPF), peningkatan fungsi intermediasi, dan peningkatan efisiensi.
(7) Target jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi BPR atau BPRS adalah target kegiatan usaha selama 3 (tiga) tahun ke depan, paling sedikit meliputi upaya penguatan permodalan, serta penerapan tata kelola dan manajemen risiko BPR yang mengacu pada ketentuan mengenai tata kelola dan manajemen risiko bagi BPR atau BPRS.
(8) Dalam hal belum terdapat ketentuan khusus yang mengatur mengenai penerapan tata kelola BPRS dan manajemen risiko BPRS, target penerapan tata kelola dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada ketentuan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan BPRS.

(1) Strategi bisnis dan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b paling sedikit meliputi:
a. visi dan misi BPR atau BPRS;
b. arah kebijakan BPR atau BPRS;
c. kebijakan tata kelola dan manajemen risiko BPR atau BPRS;
d. analisis posisi BPR atau BPRS dalam persaingan usaha berdasarkan aset dan/atau lokasi;
e. strategi penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan jenis usaha; dan
f. strategi pengembangan bisnis.

(2) Dalam hal belum terdapat ketentuan khusus yang mengatur mengenai kebijakan tata kelola BPRS dan manajemen risiko BPRS, kebijakan tata kelola dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada ketentuan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan BPRS.

(1) Proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c paling sedikit meliputi:
a. neraca; dan
b. laba rugi.
(2) BPR atau BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menyampaikan proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
a. posisi aktual akhir bulan Oktober tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS;
b. proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS; dan
c. proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran.
(3) BPR atau BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menyampaikan proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
a. posisi aktual akhir bulan Oktober tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS;
b. proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS;
c. proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran; dan
d. proyeksi akhir tahun kedua dan ketiga yang disajikan secara tahunan.

(1) Target rasio-rasio dan pos-pos keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d paling sedikit meliputi:
a. target rasio keuangan pokok; dan
b. target rasio pos-pos tertentu lainnya.
(2) BPR atau BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menyampaikan target rasio keuangan pokok dan target pos-pos tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
a. posisi aktual akhir bulan Oktober tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS;
b. target akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS; dan
c. target 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran.
(3) BPR atau BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menyampaikan target rasio keuangan pokok dan target pos-pos tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
a. posisi aktual akhir bulan Oktober tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS;
b. target akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS;
c. target 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran; dan
d. target akhir tahun kedua dan ketiga yang disajikan secara tahunan.

Rencana penghimpunan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e paling sedikit meliputi:
a. rencana penghimpunan dana pihak ketiga; dan
b. rencana pendanaan lainnya.

Rencana penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f paling sedikit meliputi:
a. rencana penyaluran dana kepada pihak terkait;
b. rencana penempatan pada bank lain;
c. rencana penyaluran kredit atau pembiayaan kepada bank lain;
d. rencana penyaluran kredit atau pembiayaan kepada debitur inti;
e. rencana penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi yang menjadi prioritas dalam penyaluran kredit atau pembiayaan;
f. rencana penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan;
g. rencana penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan jenis usaha; dan
h. rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan akad bagi BPRS.

(1) Rencana permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g paling sedikit meliputi:
a. rencana pemenuhan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan rasio modal inti;
b. rencana pemenuhan modal inti minimum; dan
c. rencana penambahan modal.
(2) BPR atau BPRS yang belum memenuhi kewajiban pemenuhan modal inti minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR atau BPRS, wajib menyampaikan rencana pemenuhan modal inti minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk:
a. posisi aktual akhir bulan Oktober tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS;
b. rencana akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS;

c. rencana 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran; dan
d. rencana akhir tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima yang disajikan secara tahunan.

Rencana pengembangan organisasi, teknologi informasi, dan SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h paling sedikit meliputi:
a. rencana pengembangan organisasi;
b. rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar;
c. rencana pengembangan SDM termasuk pemenuhan SDM;
dan
d. rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya.

(1) Rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru untuk BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i paling sedikit meliputi:
a. rencana pelaksanaan kegiatan usaha yang memerlukan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
dan
b. rencana pelaksanaan kegiatan usaha yang harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Rencana penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas baru untuk BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i paling sedikit meliputi:
a. rencana penerbitan produk baru; dan
b. rencana pelaksanaan aktivitas baru.

Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j paling sedikit meliputi:
a. rencana pemindahan alamat kantor pusat;
b. rencana pembukaan, pemindahan alamat dan/atau

penutupan kantor cabang dan/atau kantor kas;
c. rencana pelaksanaan kegiatan pelayanan kas dan rencana penutupan kegiatan pelayanan kas berupa kas keliling, payment point, dan perangkat perbankan elektronis; dan
d. rencana pemindahan payment point dan lokasi perangkat Automated Teller Machine dan/atau Automated Deposit Machine.

Informasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k paling sedikit meliputi informasi yang diperkirakan memengaruhi kegiatan usaha BPR atau BPRS, namun belum disebutkan dalam cakupan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf j.

(1) BPR dan BPRS wajib menyampaikan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 15 Desember sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.
(2) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR dan BPRS untuk melakukan presentasi atau memberikan penjelasan yang menyeluruh mengenai Rencana Bisnis yang disampaikan oleh BPR dan BPRS.

(1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta BPR dan BPRS untuk melakukan penyesuaian terhadap Rencana Bisnis yang disampaikan oleh BPR dan BPRS, apabila:
a. Rencana Bisnis dinilai belum memenuhi cakupan Rencana Bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan/atau

b. proyeksi, target atau rencana yang disampaikan dalam Rencana Bisnis dinilai tidak realistis.
(2) BPR dan BPRS wajib menyampaikan penyesuaian terhadap Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat Otoritas Jasa Keuangan.

(1) BPR dan BPRS hanya dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, apabila:
a. terdapat faktor ekstern dan intern yang secara signifikan memengaruhi operasional BPR atau BPRS;
dan/atau
b. terdapat faktor yang secara signifikan memengaruhi kinerja BPR atau BPRS, berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR dan BPRS untuk melakukan presentasi atau memberikan penjelasan yang menyeluruh mengenai perubahan Rencana Bisnis.
(3) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan Juni tahun berjalan.
(4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilaksanakan paling cepat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penyampaian perubahan Rencana Bisnis.

(1) BPR dan BPRS wajib menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara semesteran.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah semester dimaksud

berakhir.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pencapaian Rencana Bisnis yaitu perbandingan antara rencana dengan realisasi;
b. penjelasan mengenai penyebab dan kendala terjadinya perbedaan antara rencana dengan realisasi Rencana Bisnis; dan
c. upaya tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis.

(1) BPR dan BPRS wajib menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara semesteran.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi penilaian Dewan Komisaris mengenai:
a. pelaksanaan Rencana Bisnis baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
b. faktor-faktor yang memengaruhi kinerja BPR atau BPRS;
c. penerapan tata kelola dan manajemen risiko BPR atau BPRS; dan
d. upaya memperbaiki kinerja BPR atau BPRS.
(4) Dalam hal belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai penerapan tata kelola BPRS dan manajemen risiko BPRS, laporan penilaian Dewan Komisaris mengenai penerapan tata kelola dan manajemen risiko BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mengacu pada ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan BPRS.

(1) Penyampaian, penyesuaian, dan perubahan Rencana Bisnis, serta Laporan Realisasi Rencana Bisnis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), 19 ayat
(1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 21 ayat (1) disampaikan oleh BPR dan BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan secara online.
(2) Kewajiban penyampaian Rencana Bisnis dan Realisasi Rencana Bisnis secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
a. BPR pelapor berkedudukan di daerah yang belum tersedia fasilitas komunikasi, sehingga tidak memungkinkan untuk menyampaikan Rencana Bisnis dan Realisasi Rencana Bisnis secara online;
b. BPR pelapor baru beroperasi dengan batas waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah melakukan kegiatan operasional;
c. BPR pelapor mengalami gangguan teknis; atau
d. terjadi kerusakan dan/atau gangguan pada data base atau jaringan komunikasi di Otoritas Jasa Keuangan.
(3) BPR pelapor memperoleh pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c setelah menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan alasan dan dokumen Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, dan Laporan Realisasi Rencana Bisnis.
(4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan belum menyediakan sistem secara online, penyampaian, penyesuaian, dan perubahan Rencana Bisnis, serta Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara offline.
(5) Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) disampaikan oleh Dewan Komisaris BPR dan BPRS secara offline.

(1) BPR dan BPRS dinyatakan terlambat menyampaikan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) apabila BPR dan BPRS menyampaikan Rencana Bisnis melewati batas waktu penyampaian sampai dengan 30 (tiga puluh) hari setelah akhir batas waktu penyampaian Rencana Bisnis.
(2) BPR dan BPRS dinyatakan terlambat menyampaikan penyesuaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) apabila BPR dan BPRS menyampaikan penyesuaian Rencana Bisnis melewati batas waktu penyampaian sampai dengan 20 (dua puluh) hari setelah akhir batas waktu penyampaian penyesuaian Rencana Bisnis.
(3) BPR dan BPRS dinyatakan tidak menyampaikan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) atau penyesuaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) apabila sampai dengan berakhirnya batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), BPR dan BPRS belum menyampaikan Rencana Bisnis atau penyesuaian Rencana Bisnis.
(4) BPR dan BPRS yang dinyatakan tidak menyampaikan Rencana Bisnis atau penyesuaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap wajib menyampaikan Rencana Bisnis atau penyesuaian Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(1) BPR dan BPRS dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) apabila BPR dan BPRS menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis melewati batas waktu penyampaian sampai dengan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah akhir batas waktu penyampaian Laporan Realisasi Rencana Bisnis.

(2) BPR dan BPRS dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) apabila BPR dan BPRS menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis melewati batas waktu penyampaian sampai dengan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir batas waktu penyampaian Laporan Pengawasan Rencana Bisnis.
(3) BPR dan BPRS dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) atau Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), apabila sampai dengan berakhirnya batas waktu penyampaian BPR dan BPRS dinyatakan terlambat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), BPR dan BPRS belum menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis dan Laporan Pengawasan Rancana Bisnis.
(4) BPR dan BPRS yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis dan/atau Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap wajib menyampaikan laporan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal batas akhir penyampaian Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat
(2) jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur, Laporan Pengawasan Rencana Bisnis dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya.

(1) Penyampaian surat dan laporan secara offline sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 23 ayat (5) dengan alamat:
a. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan, bagi BPR dan BPRS yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan; atau

b. Kantor Otoritas Jasa Keuangan, bagi BPR dan BPRS yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Khusus untuk BPRS, alamat penyampaian surat dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku efektif setelah Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan resmi kepada BPRS.
(3) Sebelum surat pemberitahuan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPRS, BPRS menyampaikan surat dan laporan secara offline sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 23 ayat (5) dengan alamat:
a. Departemen Perbankan Syariah, bagi BPRS yang berkantor pusat di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, dan Kabupaten/Kota Bekasi, serta Provinsi Banten; atau
b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi BPRS yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, dan Kabupaten/Kota Bekasi, serta Provinsi Banten.

(1) BPR dan BPRS yang terlambat menyampaikan Rencana Bisnis atau penyesuaiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau ayat (2), atau Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), masing-masing dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda:
a. sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bagi BPR atau BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau

b. sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) bagi BPR atau BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
(2) BPR dan BPRS yang terlambat menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda:
a. sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bagi BPR atau BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau
b. sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) bagi BPR atau BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
(3) BPR dan BPRS yang tidak menyampaikan Rencana Bisnis atau penyesuaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) atau Laporan Realisasi Rencana Bisnis dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) masing- masing dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda:
a. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bagi BPR atau BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau
b. sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bagi BPR atau BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
(4) BPR dan BPRS yang menyampaikan penyesuaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), namun:
a. dinilai tidak lengkap; dan/atau

b. tidak dilampiri dokumen dan informasi sesuai dengan cakupan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau ketentuan pelaksanaan terkait lainnya, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bagi BPR atau BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) bagi BPR atau BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
(5) BPR dan BPRS dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah:
a. BPR dan BPRS diberikan 2 (dua) kali surat teguran oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) hari untuk setiap surat teguran; dan
b. BPR dan BPRS tidak memperbaiki penyesuaian Rencana Bisnis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran kedua.

BPR dan BPRS yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 13 ayat (2), Pasal 24 ayat (4), dan/atau Pasal 25 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran tertulis;
b. penurunan tingkat kesehatan BPR dan BPRS; dan/atau
c. penghentian sementara sebagian kegiatan usaha BPR dan BPRS.

Sanksi atas :
a. keterlambatan penyampaian Rencana Bisnis dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau Pasal 28 ayat (2);

dan
b. tidak disampaikannya Rencana Bisnis dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), berlaku efektif sejak bulan Desember 2017.

Pengenaan sanksi secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 mulai berlaku untuk Rencana Bisnis tahun 2019.

(1) BPR dan BPRS untuk pertama kali menyampaikan Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 15 Desember 2017 untuk Rencana Bisnis tahun 2018.
(2) BPR dan BPRS untuk pertama kali menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir bulan Juni 2018.
(3) BPR dan BPRS untuk pertama kali menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah akhir bulan Juni 2018.

Sanksi atas keterlambatan penyampaian atau tidak disampaikannya Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Surat Keputusan Direksi Bank INDONESIA Nomor 31/60/KEP/DIR tanggal 9 Juli 1998 tentang Rencana Kerja dan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Bank Pekreditan Rakyat untuk posisi akhir bulan Desember 2017 mengacu pada sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Surat Keputusan Direksi Bank INDONESIA Nomor 31/60/KEP/DIR tanggal 9 Juli 1998 tentang Rencana Kerja dan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Bank Perkreditan Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai tanggal 1 Maret 2018.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY