Peraturan Badan Nomor 60-pojk-04-2016 Tahun 2016 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Direksi adalah organ Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, sesuai dengan maksud dan tujuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta mewakili Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
2. Dewan Komisaris adalah organ Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
3. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.
4. Komite Remunerasi adalah komite ad hoc yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris untuk mengkaji dan mengusulkan gaji dan manfaat lain bagi anggota Direksi, serta honorarium termasuk metode penentuannya, bagi anggota Dewan Komisaris.
5. Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan adalah komite ad hoc yang dibentuk oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan untuk

melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
6. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah organ Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.

(1) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.
(2) Satu di antara anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib ditetapkan sebagai direktur utama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan tugas utama paling sedikit:
a. mengambil keputusan yang bersifat final jika rapat Direksi tidak dapat mengambil keputusan; dan
b. melakukan koordinasi kegiatan di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, kegiatan hubungan masyarakat, kegiatan hukum dan peraturan, dan kegiatan pemeriksaan internal.
(3) Anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian selain direktur utama wajib ditetapkan sebagai anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang paling sedikit bertanggung jawab terhadap 1 (satu) atau lebih kegiatan sebagai berikut:
a. penyelesaian;
b. jasa kustodian;

c. riset dan pengembangan;
d. teknologi informasi;
e. hukum; dan
f. keuangan dan sumber daya manusia serta administrasi umum.

(1) Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib menyampaikan jadwal dan agenda RUPS dalam rangka pengangkatan anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 121 (seratus dua puluh satu) hari sebelum RUPS pengangkatan anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
(2) Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menelaah jumlah kebutuhan dan jabatan anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta mengajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 116 (seratus enam belas) hari sebelum RUPS pengangkatan anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
(3) Dalam menelaah jumlah kebutuhan dan jabatan anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Dewan Komisaris dapat membentuk komite dengan atau tanpa melibatkan pihak lain, dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Perizinan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan struktur organisasi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
(4) Dalam menentukan jabatan anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Dewan Komisaris wajib memperhatikan kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing jabatan anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3).

(5) Apabila dalam batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris belum mengajukan jumlah kebutuhan dan jabatan anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Otoritas Jasa Keuangan berwenang MENETAPKAN langsung jumlah kebutuhan dan jabatan anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
(6) Otoritas Jasa Keuangan berwenang MENETAPKAN jumlah kebutuhan dan jabatan anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat 106 (seratus enam) hari sebelum RUPS pengangkatan anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
(7) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Otoritas Jasa Keuangan belum MENETAPKAN jumlah kebutuhan dan jabatan anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, berlaku jumlah kebutuhan dan jabatan anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian periode sebelumnya.

Dengan memperhatikan perkembangan kegiatan dan kebutuhan operasional Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Otoritas Jasa Keuangan dapat menambah anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dalam Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang sedang menjabat.

Anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. integritas meliputi:
1. orang perseorangan warga negara INDONESIA dan cakap melakukan perbuatan hukum;
2. memiliki akhlak dan moral yang baik;

3. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
4. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
5. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan menyampaikan paling sedikit Surat Keterangan Catatan Kepolisian dimana jangka waktu tanggal diterbitkannya sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari kepolisian jika kurang dari 6 (enam) bulan;
6. tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
7. mempunyai komitmen terhadap pengembangan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Pasar Modal INDONESIA; dan
b. kompetensi meliputi:
1. mempunyai pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan pengetahuan yang luas tentang Pasar Modal termasuk perkembangan Pasar Modal internasional;
2. memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip pengelolaan risiko; dan
3. memiliki latar belakang dan/atau pengalaman yang cukup.

Berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 3, anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. paling sedikit seorang anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib mempunyai

pengalaman dalam posisi manajerial pada bidang pengelolaan risiko dan/atau pengelolaan investasi pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan atau posisi manajerial yang membawahi jasa kustodian paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah anggota Direksi pada Bank Kustodian, paling singkat 5 (lima) tahun;
b. anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian lainnya wajib berpengalaman pada:
1. posisi anggota Direksi pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan paling singkat 5 (lima) tahun;
2. posisi manajerial pada bidang teknologi informasi paling singkat 3 (tiga) tahun dan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai sistem informasi perusahaan yang bergerak di bidang keuangan;
3. posisi manajerial paling sedikit 1 (satu) tingkat di bawah anggota Direksi atau jabatan yang setara pada institusi pengawas Pasar Modal dan/atau organisasi yang diberi kewenangan oleh UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal untuk mengatur pelaksanaan kegiatannya, paling singkat 3 (tiga) tahun; dan/atau
4. mempunyai pengalaman sebagai profesional di bidang hukum, akuntansi, atau keuangan yang berpraktik secara aktif dalam bidang Pasar Modal, paling singkat 5 (lima) tahun; dan
c. jangka waktu atau masa pengalaman anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dihitung sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS pengangkatan anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang diajukan sebagai direktur utama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, wajib mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat.

(1) Pencalonan dan pengajuan calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dilakukan oleh pemegang saham atau kelompok pemegang saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara.
(2) Dalam pencalonan anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, pemegang saham atau kelompok pemegang saham yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bersama- sama bertanggung jawab untuk:
a. mencari dan menyeleksi calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
b. meneliti bahwa setiap calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut mempunyai keahlian, pengalaman, dan tanggung jawab untuk setiap jabatan dan kegiatan yang menjadi tugas jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7; dan
c. merekomendasikan gaji serta manfaat lain bagi setiap calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan mempertimbangkan usulan Komite Remunerasi (jika ada).
(3) Calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh pemegang saham atau kelompok pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam 1 (satu) kesatuan paket calon Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan memenuhi ketentuan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.

(4) Pengajuan secara paket sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk pengajuan calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk mengisi jabatan anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang lowong atau untuk menambah calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

(1) Dalam pengajuan calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemegang saham atau kelompok pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib melampirkan dalam rangkap 2 (dua) dokumen sebagai berikut:
a. riwayat hidup calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
c. fotokopi ijazah dan sertifikat keahlian yang menunjukkan keahlian dari calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (jika ada);
d. surat pernyataan dari setiap Pihak yang diajukan sebagai calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang memuat paling sedikit:
1. menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7;
2. menyatakan tentang ada tidaknya hubungan Afiliasi calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan calon anggota Direksi lain dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, dan Bank Kustodian yang merupakan partisipan atau pengguna jasa

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dalam paket yang diajukan;
3. bersedia tanpa syarat mengikuti proses penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan bersedia dipilih menjadi calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), yang berbeda dengan jabatan yang diajukan oleh pemegang saham atau kelompok pemegang saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
4. bersedia untuk diangkat menjadi anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian oleh RUPS yang bertanggung jawab untuk kegiatan yang menjadi tugasnya dan untuk bekerja sama sebaik-baiknya dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lain dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dalam rangka pelaksanaan kegiatan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang teratur, wajar, dan efisien;
5. menyatakan tidak melakukan perangkapan jabatan sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pegawai pada perusahaan atau institusi lain, apabila yang bersangkutan terpilih sebagai anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
6. menyatakan bahwa calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian setelah menjadi anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tidak akan menggunakan aset Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau melakukan transaksi dan memberi manfaat dalam bentuk apapun kepada

Afiliasi dari calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, anggota Direksi lain dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Afiliasi dari anggota Direksi lain Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan/atau Afiliasi dari anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
7. menyatakan paling sedikit:
a) kesediaan untuk tidak memiliki saham atau sebagai pengendali baik langsung atau tidak langsung Perusahaan Efek selama menjabat sebagai anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat 6 (enam) bulan sejak RUPS pengangkatan anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan dalam jangka waktu tersebut yang bersangkutan bersedia untuk tidak memiliki hak suara dalam RUPS;
b) kesediaan untuk tidak mengendalikan baik langsung atau tidak langsung Emiten atau Perusahaan Publik; dan/atau c) kesediaan untuk tidak mentransaksikan saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya sampai dengan 6 (enam) bulan setelah masa jabatannya berakhir;
e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
f. jawaban atas pertanyaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
g. pasfoto berwarna terbaru ukuran 10x15 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 3 (tiga) lembar;

h. surat keterangan mengenai proses mencari, menyeleksi dan meneliti calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dari pemegang saham atau kelompok pemegang saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), termasuk rekomendasi mengenai gaji dan manfaat lain apabila calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian diangkat menjadi anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, yang menyatakan bahwa proses tersebut telah dilakukan secara profesional dan tidak ada kepentingan lain termasuk kepentingan karena hubungan Afiliasi, melainkan hanya untuk kepentingan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian khususnya dan Pasar Modal pada umumnya; dan
i. rencana strategis calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang sejalan dengan visi dan misi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
(2) Pengajuan nama calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian oleh pemegang saham atau kelompok pemegang saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat dan diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 56 (lima puluh enam) hari sebelum RUPS pengangkatan anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

(1) Setiap calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang diajukan wajib menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Komite Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.
(2) Anggota Komite Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu Deputi Komisioner sebagai ketua merangkap anggota, dan 4 (empat) pejabat paling rendah setingkat direktur sebagai anggota.
(3) Setiap pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan wajib dihadiri paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Komite Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.
(4) Komite Penilaian Kemampuan dan Kepatutan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling sedikit melalui penelitian administratif dan wawancara, dan/atau permintaan presentasi yang paling sedikit meliputi rencana strategis pengembangan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ke depan.
(5) Komite Penilaian Kemampuan dan Kepatutan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan atas setiap calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian secara individual sesuai dengan jabatan yang diusulkan.
(6) Dalam hal diperlukan, Komite Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dapat melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk jabatan anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang lain.
(7) Dalam melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan dapat dibantu oleh narasumber dengan

keahlian tertentu yang berasal dari luar Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menentukan dan menilai bahwa calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 serta merupakan calon terbaik untuk menduduki setiap jabatan anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
(2) Komite Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dalam melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk setiap jabatan wajib memperhatikan komposisi calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menghentikan proses pencalonan atas calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian apabila calon tersebut menjalani proses hukum.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal MENETAPKAN calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk setiap jabatan dengan memperhatikan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Komite Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.

Berdasarkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Otoritas Jasa Keuangan dapat menentukan posisi jabatan calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berbeda dengan posisi jabatan yang

diajukan oleh pemegang saham atau kelompok pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

(1) Dalam hal tidak terdapat calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang terpilih dari hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) untuk 1 (satu) atau lebih jabatan anggota Direksi, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan kepada setiap pemegang saham atau kelompok pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk mengajukan calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian lain untuk posisi jabatan yang calonnya belum terpilih oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari setelah permohonan memenuhi syarat dan diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Pemegang saham atau kelompok pemegang saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat mengajukan kembali calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian lain untuk posisi jabatan yang calonnya belum terpilih oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas hari) sebelum RUPS pengangkatan anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 ayat (1).
(3) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Apabila semua dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sudah lengkap dan calon anggota Direksi telah memenuhi persyaratan, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan daftar calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian terpilih untuk setiap jabatan anggota Direksi beserta fotokopi dokumen calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS pengangkatan anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
(2) Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib menyampaikan kepada semua pemegang saham, daftar calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian beserta fotokopi dokumen lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya daftar calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dari Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Daftar calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian beserta fotokopi dokumen lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib tersedia dan dapat diakses oleh pemegang saham dan publik.

(1) Pengumuman mengenai akan diadakannya pemanggilan RUPS pengangkatan anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukannya pemanggilan RUPS, dengan memuat paling sedikit rencana pengangkatan anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
(2) Pemanggilan RUPS Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk mengangkat anggota Direksi

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS dimaksud, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, dengan memuat paling sedikit rencana pengangkatan anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

(1) Pengangkatan anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dilakukan oleh RUPS berdasarkan calon anggota Direksi yang dipilih oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan jabatannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
(2) Prosedur pengangkatan calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula untuk pengangkatan calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk mengisi jabatan anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang lowong atau untuk menambah calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
(3) RUPS untuk mengangkat anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib dipimpin oleh komisaris utama atau salah satu anggota Dewan Komisaris dalam hal komisaris utama berhalangan.

(1) Pada saat RUPS pengangkatan anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, calon anggota Direksi yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan wajib menjelaskan rencana strategis kepada pemegang saham.
(2) Penjelasan dapat juga disampaikan dalam forum lainnya sebelum RUPS yang memungkinkan pemegang saham melakukan interaksi dengan calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

RUPS menyetujui dan MENETAPKAN gaji dan manfaat lain bagi anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang diajukan oleh pemegang saham atau kelompok pemegang saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

(1) Anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dilarang mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi lain dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan/atau anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
(2) Anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dilarang memiliki saham atau sebagai pengendali baik langsung atau tidak langsung Perusahaan Efek.
(3) Dalam hal anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian memiliki saham atau sebagai pengendali baik langsung atau tidak langsung Perusahaan Efek, saham tersebut wajib dialihkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak RUPS pengangkatan anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan dalam jangka waktu tersebut yang bersangkutan dilarang menggunakan hak suara dalam RUPS Perusahaan Efek dimaksud.
(4) Anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dilarang mengendalikan baik langsung atau tidak langsung Emiten atau Perusahaan Publik dan/atau dilarang mentransaksikan saham Emiten atau Perusahaan Publik.
(5) Dalam hal anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian diangkat oleh RUPS telah memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik, saham tersebut tidak dapat ditransaksikan sampai dengan 6 (enam) bulan

setelah masa jabatannya berakhir.
(6) Anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dilarang melakukan perangkapan jabatan sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pegawai pada perusahaan atau institusi lain dalam jabatan apapun.

(1) Masa jabatan anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak RUPS pengangkatan anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan penutupan RUPS tahun ketiga dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. apabila seorang anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian diangkat untuk mengisi jabatan anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang lowong atau untuk menambah calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, masa jabatan anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut berlaku selama sisa masa jabatan anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang sedang menjabat;
b. penghitungan 1 (satu) kali masa jabatan bagi seorang anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah jika yang bersangkutan menjabat selama paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari masa jabatan Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
c. keseluruhan masa jabatan anggota Direksi pada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan.

(2) Berakhirnya masa jabatan Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib diatur berbeda dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

(1) Dalam hal anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7, berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut wajib diganti dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak yang bersangkutan dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak lagi memenuhi syarat;
b. pemegang saham atau kelompok pemegang saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib segera mengajukan calon pengganti Anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9;
dan
c. calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pengganti tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7.
(2) Dalam hal terdapat jabatan anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang lowong, berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. jabatan anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut wajib diisi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak jabatan anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dimaksud lowong; dan

b. pemegang saham atau kelompok pemegang saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib segera mengajukan calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang akan mengisi jabatan lowong kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9.
(3) Dalam hal terjadi:
a. jabatan direktur utama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian lowong, salah satu anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib ditunjuk berdasarkan keputusan Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang bertindak sebagai pejabat sementara untuk melaksanakan tugas dan wewenang direktur utama yang lowong tersebut sampai dengan diangkatnya pengganti, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris;
b. jabatan anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian selain direktur utama lowong, tugas dan wewenang anggota Direksi tersebut berdasarkan keputusan rapat Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib dialihkan kepada anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang lain sampai dengan diangkatnya pengganti setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris; dan
c. penunjukan sementara direktur utama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pengalihan tugas dan wewenang anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib dilaporkan oleh Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari setelah penunjukan atau pengalihan.
(4) Otoritas Jasa Keuangan dapat MENETAPKAN jabatan anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang lowong sebagaimana ditentukan pada ayat (2) tidak

wajib diisi setelah mempertimbangkan perkembangan kegiatan dan operasional Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
(5) Batas waktu penggantian dan/atau pengisian anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditentukan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(6) Dalam hal terdapat jabatan anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang lowong atau dalam hal adanya pengunduran diri anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diketahui atau diterimanya surat pengunduran diri oleh Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
(7) Dalam pengisian jabatan anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang lowong dan/atau diperlukannya tambahan anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. pengisian dan/atau penambahan anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9;
b. calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang akan diajukan wajib bersedia bekerja sama dengan anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ada; dan
c. penambahan anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang baru wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pelaksanaannya wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9.

Masa jabatan anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berakhir dengan sendirinya apabila:
a. kehilangan kewarganegaraan INDONESIA;
b. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
c. dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
d. dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana;
e. berhalangan tetap;
f. meninggal dunia; dan/atau
g. masa jabatan berakhir.

(1) Anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat diberhentikan dari jabatannya oleh Otoritas Jasa Keuangan apabila:
a. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik;
b. melakukan perbuatan tercela di sektor jasa keuangan;
c. melakukan pelanggaran yang cukup material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
d. tidak mempunyai komitmen terhadap pengembangan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan/atau
e. gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.
(2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memberhentikan sementara dan/atau terjadi kekosongan atas seluruh anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan dapat menunjuk dan MENETAPKAN Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk melaksanakan fungsi Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian hingga diangkatnya anggota Direksi yang baru oleh RUPS.

(3) Dalam hal tidak terdapat anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang dapat melaksanakan fungsi Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan usulan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dapat menunjuk dan MENETAPKAN pihak lain sebagai manajemen sementara Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

(1) Pembagian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) wajib ditetapkan dalam struktur organisasi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan uraian jabatan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
(2) Penetapan dan/atau perubahan struktur organisasi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai 1 (satu) tingkat di bawah anggota Direksi wajib mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menganggap anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang bertanggung jawab dan menjalankan tugas atas beberapa kegiatan sebagaimana ditetapkan pada saat yang bersangkutan diangkat, tidak dapat melaksanakan sebagian tugasnya, berdasarkan keputusan rapat Direksi, sebagian tugasnya dapat dialihkan kepada anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian lain yang dianggap mampu untuk menjalankan tugas setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan.

Anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang tidak lagi menjabat sebagai anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian karena sebab apapun, tidak berhak menerima gaji dan manfaat lainnya dari Lembaga

Penyimpanan dan Penyelesaian kecuali hak atas uang kompensasi atau jasa penghargaan sepanjang disetujui oleh RUPS dengan ketentuan jumlah kompensasi atau jasa penghargaan dimaksud tidak lebih besar dari jumlah gaji dari sisa masa jabatan.

(1) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
(2) Satu di antara anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib ditetapkan sebagai komisaris utama.

(1) Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib menyampaikan jadwal dan agenda RUPS dalam rangka pengangkatan anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum RUPS pengangkatan anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
(2) Otoritas Jasa Keuangan berwenang MENETAPKAN jumlah kebutuhan anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat 50 (lima puluh) hari sebelum RUPS pengangkatan anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
(3) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Otoritas Jasa Keuangan belum MENETAPKAN jumlah kebutuhan anggota Dewan

Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, berlaku jumlah kebutuhan anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian periode sebelumnya.
(4) Dengan memperhatikan perkembangan kegiatan dan kebutuhan operasional Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Otoritas Jasa Keuangan dapat menambah anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dalam Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang sedang menjabat.

Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. integritas meliputi:
1. orang perseorangan warga negara INDONESIA dan cakap melakukan perbuatan hukum;
2. memiliki akhlak dan moral yang baik;
3. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
4. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
5. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan menyampaikan paling sedikit Surat Keterangan Catatan Kepolisian dimana jangka waktu tanggal diterbitkannya sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari kepolisian jika kurang dari 6 (enam) bulan;

6. tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
7. mempunyai komitmen terhadap pengembangan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Pasar Modal INDONESIA; dan
b. kompetensi meliputi:
1. mempunyai pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan pengetahuan yang luas tentang Pasar Modal;
2. memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip pengelolaan risiko; dan
3. memiliki latar belakang dan/atau pengalaman yang cukup.

(1) Berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b angka 3, anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. berpengalaman pada posisi anggota direksi pada Perusahaan Efek paling singkat 2 (dua) tahun;
b. berpengalaman pada posisi anggota direksi pada Bank Kustodian atau Biro Administrasi Efek paling sedikit 2 (dua) tahun;
c. berpengalaman pada posisi manajerial pada institusi Pasar Modal paling sedikit 5 (lima) tahun atau pernah menjadi pimpinan pada institusi pengawas jasa keuangan;
d. berpengalaman pada posisi direktur pada organisasi yang diberi kewenangan oleh UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal untuk mengatur pelaksanaan kegiatannya paling sedikit 2 (dua) tahun; atau
e. merupakan profesional di bidang hukum, akuntansi, atau keuangan yang berpraktik secara aktif dalam bidang Pasar Modal paling sedikit 5 (lima) tahun.

(2) Komposisi Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:
a. dalam hal jumlah anggota Dewan Komisaris terdiri dari 5 (lima) orang atau kurang, maka komposisi anggota Dewan Komisaris wajib mempunyai asal usul dan/atau pengalaman yang berbeda; dan
b. dalam hal jumlah anggota Dewan Komisaris terdiri dari 6 (enam) orang atau lebih, maka paling sedikit komposisi anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf a tetap wajib dipenuhi.
(3) 2 (dua) atau lebih anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dilarang berasal dari perusahaan yang sama atau berasal dari 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh Pihak yang sama.
(4) Jangka waktu atau masa pengalaman calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS pengangkatan anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

(1) Pencalonan dan pengajuan calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib dilakukan oleh pemegang saham atau kelompok pemegang saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara.
(2) Dalam pencalonan anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, pemegang saham atau kelompok pemegang saham yang memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bersama- sama bertanggung jawab untuk:
a. mencari dan menyeleksi calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30;
b. meneliti tingkat keahlian, pengalaman, dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
c. merekomendasikan honorarium bagi setiap calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan mempertimbangkan usulan Komite Remunerasi (jika ada).
(3) Calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh pemegang saham atau kelompok pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 1 (satu) kesatuan paket calon Dewan Komisaris.
(4) Pengajuan secara paket sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk pengajuan calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang lowong atau untuk menambah calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

(1) Dalam pengajuan calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemegang saham atau kelompok pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) wajib melampirkan dalam rangkap 2 (dua), dokumen sebagai berikut:
a. riwayat hidup calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaian;
c. fotokopi ijazah dan sertifikat keahlian yang menunjukkan tingkat keahlian dari calon anggota Dewan Komisaris (jika ada);
d. surat pernyataan dari setiap pihak yang diajukan sebagai calon anggota Dewan Komisaris yang memuat paling sedikit:
1. menyatakan bahwa calon anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32;
2. menyatakan tentang ada tidaknya hubungan Afiliasi calon anggota Dewan Komisaris dengan Perusahaan Efek dan Bank Kustodian yang merupakan partisipan/pengguna jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
3. bersedia tanpa syarat mengikuti proses penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
4. bersedia untuk dipilih menjadi anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan untuk bekerja sama sebaik- baiknya dengan anggota Dewan Komisaris lain dan anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dalam rangka pelaksanaan kegiatan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang teratur, wajar, dan efisien.
e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
f. jawaban atas pertanyaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
g. pasfoto berwarna terbaru ukuran 10x15 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
h. surat keterangan mengenai proses mencari, menyeleksi dan meneliti calon anggota Dewan

Komisaris dari pemegang saham atau kelompok pemegang saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian termasuk rekomendasi mengenai honorarium apabila calon anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris, yang menyatakan bahwa proses tersebut telah dilakukan secara profesional dan tidak ada kepentingan lain termasuk kepentingan karena hubungan Afiliasi, selain hanya untuk kepentingan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian khususnya dan Pasar Modal pada umumnya.
(2) Pengajuan nama calon anggota Dewan Komisaris oleh pemegang saham atau kelompok pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi syarat dan diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 35 (tiga puluh lima hari) hari sebelum RUPS pengangkatan anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

(1) Setiap calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang diajukan wajib menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan.
(2) Anggota Komite Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu Deputi Komisioner sebagai ketua merangkap anggota, dan 4 (empat) pejabat paling rendah setingkat dengan direktur sebagai anggota.

(3) Setiap pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan wajib dihadiri paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Komite Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.
(4) Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling sedikit melalui penelitian administratif dan wawancara, dan/atau permintaan presentasi.
(5) Dalam melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Komite Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dapat dibantu oleh narasumber dengan keahlian tertentu yang berasal dari luar Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa calon anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan integritas dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32.
(2) Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan dalam melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib memperhatikan komposisi calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menghentikan proses pencalonan atas calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian apabila calon tersebut menjalani proses hukum.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal MENETAPKAN calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaian dengan memperhatikan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Komite Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.

(1) Dalam hal tidak terdapat calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang terpilih dari hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4), untuk 1 (satu) atau lebih jabatan anggota Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan kepada setiap pemegang saham atau kelompok pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) untuk mengajukan calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian lain untuk posisi jabatan yang calonnya belum terpilih oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah permohonan memenuhi syarat dan diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Pemegang saham atau kelompok pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat mengajukan kembali calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian lain untuk posisi jabatan yang calonnya belum terpilih oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas hari) sebelum RUPS pengangkatan anggota Dewan Komisaris, dengan memenuhi ketentuan dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 ayat (1).
(3) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Apabila semua dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) sudah lengkap dan telah memenuhi persyaratan, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan daftar calon anggota Dewan Komisaris terpilih beserta fotokopi dokumen calon anggota Dewan Komisaris kepada Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS pengangkatan anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
(2) Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib menyampaikan kepada semua pemegang saham daftar calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian beserta fotokopi dokumen lengkap paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya daftar calon anggota Dewan Komisaris dari Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Daftar calon anggota Dewan Komisaris beserta fotokopi dokumen lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut wajib tersedia dan dapat diakses oleh pemegang saham dan publik.

(1) Pengumuman mengenai akan diadakannya pemanggilan RUPS pengangkatan anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukannya pemanggilan RUPS, dengan memuat paling sedikit rencana pengangkatan anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
(2) Pemanggilan RUPS pengangkatan anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS dimaksud, dengan tidak memperhitungkan tanggal

pemanggilan dan tanggal RUPS, dengan memuat paling sedikit rencana pengangkatan anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

(1) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dilakukan oleh RUPS berdasarkan calon anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).
(2) Prosedur pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berlaku pula untuk pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang lowong atau untuk menambah calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
(3) RUPS untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib dipimpin oleh direktur utama atau salah satu anggota Direksi dalam hal direktur utama berhalangan.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan Penyelesaian adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak RUPS pengangkatan anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan Penyelesaian sampai dengan penutupan RUPS tahun ketiga dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. apabila seorang anggota Dewan Komisaris diangkat karena menggantikan jabatan anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan Penyelesaian yang lowong

dan/atau ada tambahan anggota Dewan Komisaris baru, masa jabatan anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan Penyelesaian tersebut berlaku selama sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan Penyelesaian yang sedang menjabat;
b. penghitungan 1 (satu) kali masa jabatan bagi seorang anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah jika yang bersangkutan menjabat selama paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari masa jabatan Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
c. keseluruhan masa jabatan anggota Dewan Komisaris pada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan.

(1) Dalam hal anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32, berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut wajib diganti dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak yang bersangkutan dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak lagi memenuhi syarat;
b. pemegang saham atau kelompok pemegang saham yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) wajib segera mengajukan calon pengganti anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34; dan
c. calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pengganti tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 31 dan Pasal 32.
(2) Dalam hal terdapat jabatan anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang lowong, Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diketahui oleh Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
(3) Dalam pengisian jabatan anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang lowong dan/atau diperlukannya tambahan anggota Dewan Komisaris baru, berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. penggantian atau penambahan anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 34;
b. calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang akan diajukan wajib bersedia bekerja sama dengan dan tidak memperoleh keberatan dari anggota Dewan Komisaris yang ada; dan
c. penambahan anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian baru wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan pelaksanaannya wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 35.
(4) Otoritas Jasa Keuangan dapat MENETAPKAN jabatan anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang lowong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak wajib diisi setelah mempertimbangkan perkembangan kegiatan dan operasional Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
(5) Batas waktu penggantian anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan lain oleh

Otoritas Jasa Keuangan.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berakhir dengan sendirinya apabila:
a. kehilangan kewarganegaraan INDONESIA;
b. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
c. dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
d. dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana;
e. berhalangan tetap;
f. meninggal dunia; dan/atau
g. masa jabatan berakhir.

Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat diberhentikan dari jabatannya oleh Otoritas Jasa Keuangan apabila:
a. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik;
b. melakukan perbuatan tercela di sektor jasa keuangan;
c. melakukan pelanggaran yang cukup material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
d. tidak mempunyai komitmen terhadap pengembangan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan/atau
e. gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.

Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) bulan sekali yang dipimpin oleh komisaris utama atau salah satu anggota Dewan Komisaris dalam hal komisaris utama berhalangan.

Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komite audit dan Komite Remunerasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. ketua komite audit dan ketua Komite Remunerasi adalah salah seorang anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
b. komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian terhadap laporan atau hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta mengidentifikasikan hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
c. anggota komite audit wajib memiliki keahlian dan pengalaman di bidang hukum, akuntansi, atau keuangan.

Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian diberi honorarium yang jumlahnya diusulkan atau direkomendasikan oleh pemegang saham atau kelompok pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat
(2) huruf c dengan mempertimbangkan usulan Komite Remunerasi (jika ada), sebelum pelaksanaan RUPS pengangkatan anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 wajib mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh RUPS.

Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang tidak lagi menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian karena sebab apapun, tidak berhak menerima honorarium dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, kecuali hak atas uang kompensasi atau jasa penghargaan sepanjang disetujui oleh RUPS dengan ketentuan jumlah kompensasi atau jasa penghargaan dimaksud tidak lebih besar dari jumlah honorarium dari sisa masa jabatan.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
c. pembatasan kegiatan usaha;
d. pembekuan kegiatan usaha;
e. pencabutan izin usaha;
f. pembatalan persetujuan; dan
g. pembatalan pendaftaran.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan

sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal terdapat pengajuan pengisian jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk mengganti seluruhnya, mengisi jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang lowong atau tidak memenuhi syarat, menambah anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, tata cara pengajuan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tersebut mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Direksi dan Dewan Komisaris yang berlaku pada saat pengajuan.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-14/BL/2009 tentang Direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, beserta Peraturan Nomor III.C.3 yang merupakan lampirannya; dan

2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-108/BL/2008 tentang Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, beserta Peraturan Nomor III.C.8 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY