PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH

(1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan

pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya
dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai
tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan.

(2) Kepentingan pembangunan di luar kegiatan

kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi kegiatan:

• religi …

---

- religi;
- pertambangan;
- instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi
listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;
- pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun
pemancar radio, stasiun relay televisi, dan stasiun
bumi pengamatan keantariksaan;
- jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;
- sarana transportasi yang tidak dikategorikan
sebagai sarana transportasi umum untuk
keperluan pengangkutan hasil produksi;
- waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air
minum, saluran pembuangan air dan sanitasi,
dan bangunan pengairan lainnya;
- fasilitas umum;
- industri selain industri primer hasil hutan;
- pertahanan dan keamanan;
- prasarana penunjang keselamatan umum;
- penampungan korban bencana alam dan lahan
usahanya yang bersifat sementara; atau
- pertanian tertentu dalam rangka ketahanan
pangan dan ketahanan energi.

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan

pembangunan di luar kegiatan kehutanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan
hutan.

(2) Izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
- pada provinsi yang luas kawasan hutannya sama
dengan atau kurang dari 30% (tiga puluh per
seratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau,
dan/atau provinsi, dengan kompensasi:

1. lahan …

---

1. lahan untuk penggunaan komersial; dan
1. melakukan penanaman dalam rangka
rehabilitasi daerah aliran sungai terutama
pada kawasan hutan untuk penggunaan
nonkomersial,
- pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas
30% (tiga puluh per seratus) dari luas daerah
aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, dengan
kompensasi:
1. membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak
Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan
penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah
aliran sungai terutama pada kawasan hutan
untuk penggunaan komersial; dan
1. melakukan penanaman dalam rangka
rehabilitasi daerah aliran sungai terutama
pada kawasan hutan untuk penggunaan
nonkomersial,
- pada seluruh provinsi untuk kegiatan:
1. pertahanan negara, sarana keselamatan lalu
lintas laut atau udara, dan sarana meteorologi,
klimatologi, dan geofisika;
1. kegiatan survei dan eksplorasi; dan
1. penampungan korban bencana alam dan lahan
usahanya yang bersifat sementara,
tanpa kompensasi lahan atau tanpa kompensasi
membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak
Penggunaan Kawasan Hutan dan tanpa melakukan
penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran
sungai.

(3) Dalam hal izin pinjam pakai kawasan hutan untuk

kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf c angka 2 dilakukan pengambilan contoh

ruah sebagai uji coba tambang untuk kepentingan
kelayakan ekonomi, diberlakukan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1
atau huruf b angka 1.

(4) Ketentuan …

---

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai lahan kompensasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1
dan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah
aliran sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a angka 2 dan huruf b diatur dengan Peraturan
Menteri.

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (1) diajukan oleh:
- menteri atau pejabat setingkat menteri;
- gubernur;
- bupati/wali kota;
- pimpinan badan hukum; atau
- perseorangan, kelompok orang dan/atau
masyarakat.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memenuhi persyaratan:
- administrasi; dan
- teknis.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan

administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah dan ayat (4) Pasal 10
dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (1), Menteri melakukan penilaian.

(2) Dalam …

---

(2) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menunjukkan permohonan tidak
memenuhi persyaratan, Menteri menyampaikan surat
penolakan.

(3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menunjukkan permohonan memenuhi
persyaratan, Menteri menerbitkan izin pinjam pakai
kawasan hutan.

(4) dihapus.

1. Ketentuan Pasal 11 dihapus.

1. Ketentuan Pasal 12 dihapus.

1. Ketentuan Pasal 13 dihapus.

1. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Dihapus.
Angka 6 …

---

Angka 6

Dihapus.

Angka 7

Dihapus.

Angka 8

(1) Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan wajib:

- melaksanakan tata batas areal izin pinjam pakai
kawasan hutan;
- membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak
Penggunaan Kawasan Hutan;
- melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi
daerah aliran sungai;
- menyerahkan, melaksanakan tata batas dan
mereboisasi lahan kompensasi;
- menyelenggarakan perlindungan hutan;
- melaksanakan reklamasi dan/atau reboisasi pada
kawasan hutan yang dipinjam pakai yang sudah
tidak digunakan; dan
- melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan
oleh Menteri.

(2) Pemegang …

---

(2) Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan wajib

melaksanakan tata batas areal izin pinjam pakai
kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a paling lama dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun setelah diterbitkan izin pinjam pakai kawasan
hutan dan tidak dapat diperpanjang.

(3) Dalam hal pemegang izin pinjam pakai kawasan

hutan merupakan instansi pemerintah, jangka waktu
pelaksanaan tata batas sebagaimana dimaksud ayat

(2) dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling

lama 1 (satu) tahun.

(4) Dalam hal pemegang izin pinjam pakai kawasan

hutan telah menyelesaikan pelaksanaan tata batas
areal izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Menteri
menetapkan batas areal kerja izin pinjam pakai
kawasan hutan.

(5) Dalam hal pemegang izin pinjam pakai kawasan

hutan tidak menyelesaikan pelaksanaan tata batas
areal izin pinjam pakai kawasan hutan dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat

(3), izin pinjam pakai kawasan hutan dinyatakan

tidak berlaku.

1. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan

dilarang:
- memindahtangankan izin pinjam pakai kawasan
hutan kepada pihak lain atau melakukan
perubahan nama pemegang izin pinjam pakai
kawasan hutan tanpa persetujuan Menteri;
- menjaminkan atau mengagunkan areal izin
pinjam pakai kawasan hutan kepada pihak lain;
dan/ atau

• melakukan …

---

- melakukan kegiatan di dalam areal izin pinjam
pakai kawasan hutan sebelum memperoleh
penetapan batas areal kerja izin pinjam pakai
kawasan hutan, kecuali membuat kegiatan
persiapan berupa pembangunan direksi kit dan/
atau pengukuran sarana dan prasarana.

(2) Dalam hal izin pinjam pakai kawasan hutan

diberikan untuk kegiatan pembangunan Nasional
yang bersifat vital yaitu panas bumi untuk
pembangkit tenaga listrik, minyak dan gas bumi,
ketenagalistrikan, serta waduk dan bendungan,
pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dapat
melakukan kegiatan di areal izin pinjam pakai
kawasan hutan sebelum pelaksanaan tata batas
diselesaikan.

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

(1) Jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan

diberikan sama dengan jangka waktu perizinan
sesuai bidangnya dan dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan

untuk kegiatan yang tidak memerlukan perizinan
sesuai bidangnya, izin pinjam pakai kawasan hutan
diberikan dengan jangka waktu paling lama 20 (dua
puluh) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan
hasil evaluasi.

(3) Jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan

untuk kepentingan pertahanan negara, sarana
keselamatan lalu lintas laut atau udara, jalan umum,
jalur kereta api, waduk, bendungan, bendung, irigasi,
saluran air minum, saluran pembuangan air dan
sanitasi, bangunan pengairan lainnya, sarana
meteorologi, klimatologi, geofisika, serta religi berlaku
selama digunakan untuk kepentingan dimaksud.

(4) Izin …

---

(4) Izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
dievaluasi oleh Menteri satu kali dalam 5 (lima) tahun
atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan

bahwa pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan
tidak lagi menggunakan kawasan hutan sesuai
dengan izin pinjam pakai kawasan hutan, izin pinjam
pakai kawasan hutan dicabut.

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

(1) Menteri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap

pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan.

(2) Dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan

evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Menteri dapat melimpahkan kepada pejabat yang
ditunjuk atau gubernur.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring dan

evaluasi diatur dengan Peraturan Menteri.

1. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) hapus jika :
- jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan
telah berakhir;
- dicabut oleh Menteri; atau
- diserahkan kembali secara sukarela oleh
pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan
kepada Menteri sebelum jangka waktu berakhir
dengan pernyataan tertulis.

(2) Pencabutan …

---

(2) Pencabutan izin pinjam pakai kawasan hutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan jika pemegang izin pinjam pakai kawasan
hutan dikenai sanksi berdasarkan Peraturan
Pemerintah ini.

(3) Berdasarkan penyerahan kembali secara sukarela

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Menteri
menerbitkan keputusan pencabutan izin pinjam
pakai kawasan hutan.

1. Ketentuan Pasal 25 diubah dengan menambah 1 (satu)
huruf yakni huruf c, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini:
- persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan yang
telah diberikan oleh Menteri sebelum berlakunya
Peraturan Pemerintah ini dan telah memenuhi seluruh
kewajiban yang ditetapkan dalam persetujuan prinsip
tetap dapat diproses menjadi izin pinjam pakai
kawasan hutan dengan dibebani kewajiban sesuai
dengan Peraturan Pemerintah ini.
- izin atau perjanjian pinjam pakai kawasan hutan yang
dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah
ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin atau
perjanjian pinjam pakai kawasan hutan.
- pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan
hutan yang telah menyediakan lahan kompensasi
sebagian atau seluruhnya tetap wajib menyerahkan
lahan kompensasi untuk dijadikan kawasan hutan
dan selanjutnya diproses sesuai Peraturan Pemerintah
ini.

Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar …

---

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 327

---

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 105 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN

2010 TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

I. Umum
Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan,
keberadaannya harus dipertahankan secara optimal dengan luasan yang
cukup dan dijaga agar daya dukungnya tetap lestari. Pembangunan
kehutanan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang
tidak terpisahkan sehingga harus selaras dengan dinamika pembangunan.
Dalam rangka penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di
luar kegiatan kehutanan pada wilayah-wilayah yang kawasan hutannya
sama dengan atau kurang dari 30% (tiga puluh per seratus) dari luas
daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi dengan sebaran yang
proporsional, sulit untuk mencari lahan kompensasi.
Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur pada wilayah-
wilayah yang kawasan hutannya sama dengan atau kurang dari 30% (tiga
puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi
dengan sebaran yang proporsional, perlu mengubah kewajiban bagi
pemohon dari penyediaan lahan kompensasi menjadi kewajiban penanaman
dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai.
Pembangunan infrastruktur antara lain berupa waduk dan bendungan
pada kawasan hutan dapat mendukung dan memperkuat fungsi hutan
sebagai pengatur tata air sehingga pembangunannya yang sebelumnya
diproses dengan tukar menukar kawasan hutan dapat dilakukan melalui
izin pinjam pakai kawasan hutan.

Dalam …

---

Dalam rangka peningkatan pelayanan permohonan penggunaan
kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan pada
kawasan hutan perlu mengubah prosedur pemberian izin pinjam pakai
kawasan hutan.
Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu mengubah beberapa
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1