JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada
Badan Pertanahan Nasional adalah penerimaan yang berasal
dari:
- Pelayanan Survei, Pengukuran, dan Pemetaan;
- Pelayanan Pemeriksaan Tanah;
- Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya;
- Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan;
- Pelayanan Pendaftaran Tanah;
- Pelayanan Informasi Pertanahan;
- Pelayanan Lisensi;
- Pelayanan Pendidikan;
- Pelayanan Penetapan Tanah Objek Penguasaan Benda-
benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda
(P3MB)/ Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor
5/Prk/1965; dan
- Pelayanan di Bidang Pertanahan yang Berasal dari Kerja
Sama dengan Pihak Lain.

Pasal 2 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “Pengukuran dan Pemetaan Bidang
Tanah Dalam Rangka Penetapan Batas” adalah seluruh jenis
kegiatan pengukuran dan pemetaan di lingkungan Badan
Pertanahan Nasional dalam rangka penerbitan sertifikat hak
atas tanah atau kegiatan pertanahan lainnya.

Angka 1 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Yang dimaksud dengan “Secara Massal” adalah
permohonan yang diajukan paling sedikit 10 (sepuluh)
bidang dalam 1 (satu) kelurahan, desa, atau nama
lainnya.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Yang dimaksud dengan “Legalisasi Gambar Ukur
Surveyor Berlisensi” adalah legalisasi gambar ukur hasil
pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah yang
dilakukan oleh surveyor berlisensi.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan
Batas Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah, atau Ruang
Perairan” adalah seluruh jenis kegiatan pengukuran dalam
rangka penetapan batas ruang atas tanah, atau ruang bawah
tanah untuk penerbitan sertifikatnya atau kegiatan pertanahan
lainnya.

Tarif Pelayanan Survei, Pengukuran Batas Kawasan atau
Batas Wilayah, dan Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf a adalah sebagaimana ditetapkan dalam

Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan:
”hektar” adalah luas sama dengan 10.000 m2.
“Tu” adalah Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang
Tanah dalam rangka Penetapan Batas.
“L” adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter
persegi (m2).
“HSBKu” adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan
pengukuran yang berlaku untuk tahun berkenaan, untuk
komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan
keluaran (output) kegiatan.

Contoh:
HSBKu untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp80.000,00, maka
penghitungan tarif Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang
Tanah:

• luas . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

- luas tanah sampai dengan 10 hektar
1. luas tanah 300 m2
300
Tu = (-------- x Rp80.000,00) + Rp100.000,00
500

= Rp48.000,00 + Rp100.000,00
= Rp148.000,00
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp148.000,00

1. luas tanah 5.000 m2
5.000
Tu = (----------- x Rp80.000,00) + Rp100.000,00
500

= Rp800.000,00 + Rp100.000,00
= Rp900.000,00
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp900.000,00

1. luas tanah 75.000 m2 (7,5 hektar)
75.000
Tu = (----------- x Rp80.000,00) + Rp100.000,00
500

= Rp12.000.000,00 + Rp100.000,00
= Rp12.100.000,00
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp12.100.000,00

- luas tanah lebih dari 10 hektar sampai dengan 1.000 hektar
1. luas tanah 200.000 m2 (20 hektar)
200.000
Tu = (------------- x Rp80.000,00) + Rp14.000.000,00
4.000

= Rp4.000.000,00 + Rp14.000.000,00
= Rp18.000.000,00
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp18.000.000,00

1. luas . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

1. luas tanah 9.000.000 m2 (900 hektar)
9.000.000
Tu = (---------------- x Rp80.000,00) + Rp14.000.000,00
4.000

= Rp180.000.000,00 + Rp14.000.000,00
= Rp194.000.000,00
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp194.000.000,00

- luas tanah lebih dari 1.000 hektar
1. luas tanah 20.000.000 m2 (2.000 hektar)
20.000.000
Tu = (----------------- x Rp80.000,00) + Rp134.000.000,00
10.000

= Rp160.000.000,00 + Rp134.000.000,00
= Rp294.000.000,00
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp294.000.000,00

1. luas tanah 150.000.000 m2 (15.000 hektar)
150.000.000
Tu= (------------------- x Rp80.000,00)+ Rp134.000.000,00
10.000

= Rp1.200.000.000,00 + Rp134.000.000,00
= Rp1.334.000.000,00
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp 1.334.000.000,00

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan:
“Tum” adalah Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang
Tanah Secara Massal.

Contoh:
HSBKu untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp80.000,00, maka
penghitungan tarif Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang
Tanah secara massal:

luas . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

luas tanah 300 m2
300
Tu = (--------- x Rp80.000,00) + Rp100.000,00
500

= Rp48.000,00 + Rp100.000,00
= Rp148.000,00

dikenakan tarif 75% dari Tu, maka:
Tum = 75% x Rp148.000,00
= Rp111.000,00
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp111.000,00

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan:
“Tpb”adalah Tarif Pelayanan Pengembalian Batas

Contoh:
HSBKu untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp80.000,00, maka
penghitungan tarif Pelayanan Pengembalian Batas:

luas tanah 300 m2
300
Tu = (-------- x Rp80.000,00) + Rp100.000,00
500

= Rp48.000,00 + Rp100.000,00
= Rp148.000,00

Dikenakan tarif 150% dari Tu, maka:
Tpb = 150% x Rp148.000,00
= Rp222.000,00
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp222.000,00

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan:
“Tsl” adalah Tarif Pelayanan Legalisasi Gambar Ukur Surveyor
Berlisensi.

Contoh: . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

Contoh:
HSBKu untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp80.000,00, maka
tarif Pelayanan Legalisasi Gambar Ukur Surveyor Berlisensi:

luas tanah 300 m2
300
Tu = (------- x Rp80.000,00) + Rp100.000,00
500

= Rp48.000,00 + Rp100.000,00
= Rp148.000,00

Dikenakan tarif 30% dari Tu, maka:
Tsl = 30% x Rp148.000,00
= Rp44.400,00
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp44.400,00.

Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Ruang Atas
Tanah, Ruang Bawah Tanah, atau Ruang Perairan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah sebesar
300% (tiga ratus persen) dari tarif Pelayanan Pengukuran dan
Pemetaan Batas Bidang Tanah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

Huruf a
Yang dimaksud dengan “Panitia A” adalah panitia yang bertugas
melaksanakan pemeriksaan, penelitian, dan pengkajian data
fisik dan data yuridis di lapangan dan di kantor dalam rangka
penyelesaian permohonan pemberian Hak Milik, Hak Guna
Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara, Hak Pengelolaan, dan
permohonan pengakuan hak atas tanah.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “Panitia B” adalah Panitia yang bertugas
melaksanakan pemeriksaan, penelitian, dan pengkajian data
fisik dan data yuridis di lapangan maupun di kantor dalam
rangka penyelesaian permohonan pemberian, perpanjangan,
dan pembaruan Hak Guna Usaha.

Huruf c . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

Huruf c
Yang dimaksud dengan “Tim Peneliti Tanah” adalah tim yang
bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian
data fisik dan data yuridis di lapangan dan di kantor dalam
rangka penyelesaian permohonan pemberian hak atas tanah
instansi pemerintah dan pemerintah daerah.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “Petugas Konstatasi” adalah petugas
(Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk) yang
melaksanakan pemeriksaan data fisik dan data yuridis di
lapangan dan di kantor dalam rangka pemberian Hak Atas
Tanah yang berasal dari tanah yang sudah pernah terdaftar dan
perpanjangan serta pembaruan Hak Atas Tanah kecuali Hak
Guna Usaha.

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan:
“Tpa” adalah Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A.
“L” adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter
persegi (m2).

“HSBKpa” adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan
Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A untuk tahun berkenaan,
untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan
keluaran (output) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah,
penerbitan Keputusan hak, dan penerbitan sertifikat.

Contoh:

HSBKpa untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp67.000,00, maka
penghitungan tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia
A:
- luas tanah 300 m2
300
Tpa = (------- x Rp67.000,00) + Rp350.000,00
500

= Rp40.200,00 + Rp350.000,00
= Rp390.200,00
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp390.200,00

• luas . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

- luas tanah 5.000 m2
5.000
Tpa = (----------- x Rp67.000,00) + Rp350.000,00
500

= Rp670.000,00 + Rp350.000,00
= Rp1.020.000,00
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp1.020.000,00

- luas tanah 75.000 m2 (7,5 hektar)
75.000
Tpa = (---------- x Rp67.000,00) + Rp350.000,00
500

= Rp10.050.000,00 + Rp350.000,00
= Rp10.400.000,00
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp10.400.000,00.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan:
“Tpam” adalah Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A
untuk Pemeriksaan Tanah secara massal.

Contoh:
HSBKpa untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp67.000,00, maka
penghitungan tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A
untuk Pemeriksaan Tanah secara massal:
luas tanah 300 m2
300
Tpam = 1/5 x (--------- x Rp67.000,00) + Rp350.000,00
500

= 1/5 x Rp40.200,00+ Rp350.000,00
= Rp8.040,00 + Rp350.000,00
= Rp358.040,00
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp358.040,00.

Pasal 8 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

Yang dimaksud dengan:
“Tpb” adalah Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia B.
“L” adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter persegi
(m2).
“HSBKpb” adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pemeriksaan
tanah oleh Panitia B untuk tahun berkenaan, untuk komponen
belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (output)
kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan
Hak dan penerbitan sertifikat.

Contoh:
HSBKpb untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp67.000,00, maka
penghitungan tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia B:
- luas tanah 200.000 m2 (20 hektar)
200.000
Tpb = (------------- x Rp67.000,00) + Rp5.000.000,00
100.000

= Rp134.000,00 + Rp5.000.000,00
= Rp5.134.000,00
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp5.134.000,00

- luas tanah 50.000.000 m2 (5.000 hektar)
50.000.000
Tpb = (------------------ x Rp67.000,00) + Rp5.000.000,00
100.000
= Rp33.500.000,00 + Rp5.000.000,00
= Rp38.500.000,00
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp38.500.000,00.

- luas tanah 150.000.000 m2 (15.000 hektar)
150.000.000
Tpb = (-------------------- x Rp67.000,00) + Rp5.000.000,00
100.000
= Rp100.500.000,00 + Rp5.000.000,00
= Rp105.500.000,00
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp105.500.000,00.

Pasal 9 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan:
“Tpp” adalah Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim
Peneliti Tanah.
“L” adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter
persegi (m2).
“HSBKpp” adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan
Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah untuk tahun
berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang
terkait dengan keluaran (output) kegiatan sidang panitia
pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan hak, dan penerbitan
sertifikat.

Contoh:
HSBKpp untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp67.000,00, maka
penghitungan tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim
Peneliti Tanah:
1. luas tanah 300 m2
300
Tpp = (--------- x Rp67.000,00) + Rp350.000,00
500

= Rp40.200,00 + Rp350.000,00
= Rp390.200,00
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp390.200,00.

1. luas tanah 5.000 m2
5.000
Tp = (--------- x Rp67.000,00) + Rp350.000,00
500

= Rp670.000,00 + Rp350.000,00
= Rp1.020.000,00
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp1.020.000,00.

1. luas . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

1. luas tanah 75.000 m2 (7,5 hektar)
75.000
Tp = (----------- x Rp67.000,00) + Rp350.000,00
500

= Rp10.050.000,00 + Rp350.000,00
= Rp10.400.000,00
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp10.400.000,00

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan:
“Tpm” adalah Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim
Peneliti Tanah untuk Pemeriksaan Tanah secara massal.
“L” adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter
persegi (m2).
“HSBKpm” adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan
pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah untuk Pemeriksaan
Tanah secara massal untuk tahun berkenaan, untuk komponen
belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (output)
kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan
Keputusan hak dan penerbitan sertifikat.

Contoh:
HSBKpm untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp67.000,00, maka
penghitungan tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim
Peneliti Tanah untuk pemeriksaan tanah secara massal:
luas tanah 300 m2
300
Tpm = 1/5 x (------- x Rp67.000,00) + Rp350.000,00
500

= 1/5 x Rp40.200,00 + Rp350.000,00
= Rp8.040,00 + Rp350.000,00
= Rp358.040,00
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp358.040,00

Yang dimaksud dengan:
“Tpk” adalah Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Petugas
Konstatasi.

”L” adalah . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

“L” adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter
persegi (m2).

“HSBKpk” adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan Pemeriksaan
Tanah oleh Petugas Konstatasi untuk tahun berkenaan, untuk
komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran
(output) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan
Keputusan hak dan penerbitan sertifikat.

Contoh:
HSBKpk untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp67.000,00, maka
penghitungan tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Petugas
Konstatasi:
- luas tanah 300 m2
300
Tpa = (-------- x Rp67.000,00) + Rp350.000,00
500

= Rp40.200,00 + Rp350.000,00
= Rp390.200,00
Dikenakan tarif 50% dari Tpa, maka:
Tpk = 50% x Rp390.200,00
= Rp195.100,00
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp195.100,00.

- luas tanah 5.000 m2
5.000
Tpa = (---------- x Rp67.000,00) + Rp350.000,00
500

= Rp670.000,00 + Rp350.000,00
= Rp1.020.000,00
Dikenakan tarif 50% dari Tpa, maka:
Tpk = 50% x Rp 1.020.000,00
= Rp510.000,00
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp510.000,00.

• luas . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

- luas tanah 75.000 m2 (7,5 hektar)
75.000
Tpa = (----------- x Rp67.000,00) + Rp350.000,00
500

= Rp10.050.000,00 + Rp350.000,00
= Rp10.400.000,00

Dikenakan tarif 50% dari Tpa, maka:
Tpk = 50% x Rp10.400.000,00
= Rp 5.200.000,00
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp 5.200.000,00.

Yang dimaksud dengan “Konsolidasi Tanah” adalah kebijakan
pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) sesuai dengan Rencana
Tata Ruang Wilayah serta usaha penyediaan tanah untuk
kepentingan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas
lingkungan dan pemeliharaan sumberdaya alam dengan melibatkan
partisipasi aktif masyarakat.

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan:
“Tkts” adalah Tarif Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara
Swadaya.
“L” adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter
persegi (m2).
“Tu” adalah Tarif Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah yang
digunakan untuk:
- pengukuran dan pemetaan keliling;
- pengukuran Topografi;
- pengukuran dan pemetaan Rincikan;
- pemindahan desain ke lapang.
“Tph“ adalah Tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama
Kali dan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

“HSBKu” . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

“HSBKu” adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan
pengukuran yang berlaku untuk tahun berkenaan, untuk
komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan
keluaran (output) kegiatan.

Contoh:
Penghitungan tarif Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara
Swadaya Pertanian:
Tuan A, Tuan B, dan Tuan C sepakat untuk menata tanah
pertanian mereka yang saling berbatasan melalui pelayanan
konsolidasi tanah secara swadaya pertanian. Luas tanah Tuan
A, Tuan B, dan Tuan C masing-masing adalah 1.000 m2, 2.000
m2, dan 3.000 m2.
HSBKu adalah sebesar Rp80.000,00.
Tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali berupa
Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah
untuk perorangan sesuai lampiran Peraturan Pemerintah ini
sebesar Rp50.000,00. Penghitungan tarif untuk masing-masing
bidang adalah:
- bidang tanah Tuan A

1. menghitung Tu untuk bidang tanah Tuan A
1.000
Tu = (---------- x Rp80.000,00) + Rp100.000,00
500

= Rp160.000,00 + Rp100.000,00
= Rp260.000,00.

1. memasukkan variabel Tu dalam rumus Tkts
1.000 + 500
Tkts=(---------------)+ (3 xRp260.000,00 x ¾) + Rp50.000,00
0,020

= Rp75.000 + Rp585.000,00 + Rp50.000,00
= Rp710.000,00
Jadi, tarif yang dikenakan kepada Tuan A sebesar
Rp710.000,00.

• bidang . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

- bidang tanah Tuan B
1. menghitung Tu untuk bidang tanah Tuan B
2.000
Tu = (---------- x Rp80.000,00) + Rp100.000,00
500

= Rp320.000,00 + Rp100.000,00
= Rp420.000,00.

1. memasukkan variabel Tu dalam rumus Tkts
2.000 + 500
Tkts=(---------------)+(3 xRp420.000,00 x ¾ ) + Rp50.000,00
0,020

= Rp125.000 + Rp945.000,00 + Rp50.000,00
= Rp1.120.000,00
Jadi, tarif yang dikenakan kepada Tuan B sebesar
Rp1.120.000,00.

• bidang tanah Tuan C

1. menghitung Tu untuk bidang tanah Tuan C
3.000
Tu = (---------- x Rp80.000,00) + Rp100.000,00
500

= Rp480.000,00 + Rp100.000,00
= Rp580.000,00

1. memasukkan variabel Tu dalam rumus Tkts
3.000 + 500
Tkts= (---------------)+(3 xRp580.000,00 x ¾ )+ Rp50.000,00
0,020

= Rp175.000 + Rp1.305.000,00 + Rp50.000,00
= Rp1.530.000,00
Jadi, tarif yang dikenakan kepada Tuan C sebesar
Rp1.530.000,00.

Ayat (2) . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

Ayat (2)
Contoh:

Penghitungan tarif Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara
Swadaya Nonpertanian:

Tuan D, Tuan E, dan Tuan F sepakat untuk menata tanah
nonpertanian mereka yang saling berbatasan melalui pelayanan
konsolidasi tanah secara swadaya nonpertanian. Luas tanah
Tuan D, Tuan E, dan Tuan F masing-masing adalah 500 m2,
600 m2, dan 700 m2.

HSBKu adalah sebesar Rp80.000,00.
Tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali berupa
Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah
untuk perorangan sesuai lampiran Peraturan Pemerintah ini
sebesar Rp50.000,00. Penghitungan tarif untuk masing-masing
bidang adalah:

• bidang tanah Tuan D

1. menghitung Tu untuk bidang tanah Tuan D
500
Tu = (-------- x Rp80.000,00) + Rp100.000,00
500

= Rp80.000,00 + Rp100.000,00
= Rp180.000,00

1. memasukkan variabel Tu dalam rumus Tkts
500 + 500
Tkts= (--------------)+(3 x Rp180.000,00 x ¾ ) + Rp50.000,00
0,004

= Rp250.000,00 + Rp405.000,00 + Rp50.000,00
= Rp705.000,00
Jadi, tarif yang dikenakan kepada Tuan D sebesar
Rp705.000,00.

• bidang . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

- bidang tanah Tuan E
1. menghitung Tu untuk bidang tanah Tuan E
600
Tu = (-------- x Rp80.000,00) + Rp100.000,00
500

= Rp96.000,00 + Rp100.000,00
= Rp196.000,00

1. memasukkan variabel Tu dalam rumus Tkts
600 + 500
Tkts=(--------------)+(3 x Rp196.000,00 x ¾ ) + Rp50.000,00
0,004

= Rp275.000,00 + Rp441.000,00 + Rp50.000,00
= Rp766.000,00
Jadi, tarif yang dikenakan kepada Tuan E sebesar
Rp766.000,00.

• bidang tanah Tuan F

1. menghitung Tu untuk bidang tanah Tuan F
700
Tu = (-------- x Rp80.000,00) + Rp100.000,00
500

= Rp112.000,00 + Rp100.000,00
= Rp212.000,00

1. memasukkan variabel Tu dalam rumus Tkts
700 + 500
Tkts =(--------------)+(3 xRp212.000,00 x ¾) + Rp50.000,00
0,004

= Rp300.000,00 + Rp477.000,00 + Rp50.000,00
= Rp827.000,00
Jadi, tarif yang dikenakan kepada Tuan F sebesar
Rp827.000,00.

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari
Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, meliputi:
- Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka
Izin Lokasi;
- Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka
Penetapan Lokasi; dan
- Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka
Izin Perubahan Penggunaan Tanah.

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan:
“Tptil” adalah Tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan
dalam rangka Izin Lokasi.

“L” adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter
persegi (m2).

“HSBKpb” adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan
pemeriksaan Tanah oleh Panitia B untuk tahun berkenaan,
untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan
keluaran (output) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah,
penerbitan Keputusan hak, dan penerbitan sertifikat.

Contoh:

HSBKpb untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp67.000,00, maka
penghitungan Tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis dalam
rangka Izin Lokasi:
- luas tanah 200.000 m2 (20 hektar)
200.000
Tptil = (------------ x Rp67.000,00) + Rp5.000.000,00
100.000

= Rp134.000,00 + Rp5.000.000,00
= Rp5.134.000,00
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp 5.134.000,00.

- luas tanah 50.000.000 m2 (5.000 hektar)
50.000.000
Tptil = (---------------- x Rp67.000,00) + Rp5.000.000,00
100.000

= Rp33.500.000,00 + Rp5.000.000,00
= Rp38.500.000,00
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp38.500.000,00.

• luas . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

- luas tanah 150.000.000 m2 (15.000 hektar)
150.000.000
Tptil = (----------------- x Rp67.000,00) + Rp5.000.000,00
100.000

= Rp100.500.000,00 + Rp5.000.000,00
= Rp105.500.000,00
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp105.500.000,00.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan:
“Tptpl” adalah Tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan
dalam rangka Penetapan Lokasi.

“L” adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter
persegi (m2).
“HSBKpb” adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan
pemeriksaan Tanah oleh Panitia B untuk tahun berkenaan,
untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan
keluaran (output) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah,
penerbitan Keputusan hak, dan penerbitan sertifikat.

Contoh:
HSBKpb untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp67.000,00, maka
penghitungan tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis
Pertanahan dalam rangka Penetapan Lokasi:
- luas tanah 200.000 m2 (20 hektar)
200.000
Tptil = (-------------- x Rp67.000,00) + Rp5.000.000,00
100.000

= Rp134.000,00 + Rp5.000.000,00
= Rp5.134.000,00

Dikenakan tarif 50% dari Tptil, maka:
Tptpl = 50% x Rp 5.134.000,00
= Rp 2.567.000,00
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp2.567.000,00.

• luas . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

- luas tanah 50.000.000 m2 (5.000 hektar)
50.000.000
Tptil = (---------------- x Rp67.000,00) + Rp5.000.000,00
100.000

= Rp33.500.000,00 + Rp5.000.000,00
= Rp38.500.000,00

Dikenakan tarif 50% dari Tptil, maka:
Tptpl = 50% x Rp38.500.000,00
= Rp19.250.000,00
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp19.250.000,00.

- luas tanah 150.000.000 m2 (15.000 hektar)
150.000.000
Tptil = (------------------ x Rp67.000,00) + Rp5.000.000,00
100.000

= Rp100.500.000,00 + Rp5.000.000,00
= Rp105.500.000,00

Dikenakan tarif 50% dari Tptil, maka:
Tptpl = 50% x Rp105.500.000,00
= Rp52.750.000,00

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp52.750.000,00.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan:

“Tptip” adalah Tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis
Pertanahan dalam rangka Izin Perubahan Penggunaan Tanah.
“L” adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter
persegi (m2).

“HSBKpa” adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan
pemeriksaan Tanah oleh Panitia A untuk tahun berkenaan,
untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait
dengan keluaran (output) kegiatan sidang panitia pemeriksaan
tanah, penerbitan Keputusan hak, dan penerbitan sertifikat.

Contoh: . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

Contoh:
HSBKpa untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp67.000,00, maka
penghitungan Tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis
Pertanahan dalam rangka Izin Perubahan Penggunaan Tanah:
- luas tanah 300 m2
300
Tptip = (--------- x Rp67.000,00) + Rp350.000,00
500

= Rp40.200,00 + Rp350.000,00
= Rp390.200,00
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp390.200,00

- luas tanah 5.000 m2
5.000
Tptip = (----------- x Rp67.000,00) + Rp350.000,00
500

= Rp670.000,00 + Rp350.000,00
= Rp1.020.000,00
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp1.020.000,00.

- luas tanah 75.000 m2 (7,5 hektar)
75.000
Tptip = (--------- x Rp67.000,00) + Rp350.000,00
500

= Rp10.050.000,00 + Rp350.000,00
= Rp10.400.000,00
Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp10.400.000,00.

Huruf a
Yang dimaksud dengan “Pendaftaran Tanah Untuk Pertama
Kali” adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan
terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftar.

Huruf b . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

Huruf b
Yang dimaksud dengan “Pemeliharaan Data Pendaftaran
Tanah” adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk
menyesuaikandata fisik dan data yuridis dalam peta
pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku
tanah, dan sertifikat dengan perubahan yang terjadi
kemudian.

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “nilai tanah” adalah nilai pasar
(market value) yang ditetapkan oleh Badan Pertanahan
Nasional dalam peta zona nilai tanah yang disahkan oleh
Kepala Kantor Pertanahan untuk tahun berkenaan dan
untuk wilayah yang belum tersedia peta zona nilai tanah
digunakan Nilai Jual Objek Pajak atas tanah pada tahun
berkenaan.

Contoh:
Penghitungan berdasarkan nilai pasar per meter persegi (m2)
adalah Rp100.000,00.
Luas Tanah adalah 100 m2.
Jadi nilai tanah dihitung menjadi:
Rp100.000,00 x 100 = Rp10.000.000,00.
Dengan demikian, penghitungan tarif Pelayanan Pendaftaran
Tanah Untuk Pertama Kali berupa Pelayanan Pendaftaran
Keputusan Perpanjangan Hak Atas Tanah untuk Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai Berjangka
Waktu menjadi:
T = 2‰ x Rp10.000.000,00 + Rp100.000,00
= Rp20.000,00 + Rp100.000,00
= Rp120.000,00

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp120.000,00.

Ayat (2)
Contoh:
Penghitungan berdasarkan nilai pasar per meter persegi (m2)
adalah Rp100.000,00.
Luas Tanah adalah 100 m2.

Jadi . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

Jadi nilai tanah dihitung menjadi:
= Rp100.000,00 x 100
= Rp10.000.000,00

Dengan demikian, penghitungan tarif Pelayanan
Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah berupa Pelayanan
Pendaftaran Pemindahan Peralihan Hak Atas Tanah untuk
Perorangan dan Badan Hukum menjadi:
T = 1‰ x Rp10.000.000,00 + Rp50.000,00
= Rp10.000,00 + Rp50.000,00
= Rp60.000,00

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp60.000,00.

(1) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e sampai
dengan huruf h adalah sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

(2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk
jenis Pelayanan Pendaftaran Tanah yang diatur dalam

Pasal 16.

Yang dimaksud dengan “Tanah Objek Penguasaan Benda-benda
Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda (P3MB)” adalah
semua tanah milik perorangan Warga Negara Belanda, yang tidak
terkena Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang
Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda, yang
pemiliknya telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Prp Tahun
1960.

Yang dimaksud dengan “Peraturan Presidium Kabinet Dwikora
Nomor 5/Prk/1965” adalah semua tanah kepunyaan Badan-badan
Hukum Belanda yang Direksi/pengurusnya sudah meninggalkan
Indonesia dan menurut kenyataannya tidak lagi menyelenggarakan
ketatalaksanaan dan usahanya dinyatakan jatuh kepada Negara dan
dikuasai Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia
Nomor 5/Prk/Tahun 1965.

Tarif Pelayanan di Bidang Pertanahan yang berasal dari
Kerjasama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 huruf j adalah sebesar nilai nominal yang tercantum

dalam dokumen kerjasama.

(1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sampai
dengan huruf d, huruf h, dan huruf i tidak termasuk
biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi.

(2) Biaya . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(2) Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada
Wajib Bayar.

(1) Terhadap pihak tertentu dapat dikenakan tarif sebesar

50% (lima puluh persen) dari tarif atas jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak berupa Pelayanan Pemeriksaan
Tanah oleh Panitia A sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (1) dan Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Petugas
Konstatasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

(2) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

• masyarakat tidak mampu;

- badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan
dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk
peribadatan, panti asuhan, dan panti jompo;

- veteran, pegawai negeri sipil, prajurit Tentara
Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia;

- suami/istri veteran, suami/istri pegawai negeri sipil,
suami/istri prajurit Tentara Nasional Indonesia,
suami/istri anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

- pensiunan pegawai negeri sipil, purnawirawan
Tentara Nasional Indonesia, purnawirawan
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- janda/duda veteran, janda/duda pegawai negeri sipil,
janda/duda prajurit Tentara Nasional Indonesia,
janda/duda anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

• janda/duda . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

- janda/duda pensiunan pegawai negeri sipil,
janda/duda purnawirawan Tentara Nasional
Indonesia, janda/duda purnawirawan Kepolisian
Negara Republik Indonesia;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata

cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan

Nasional setelah mendapat persetujuan dari Menteri
Keuangan.

(1) Tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah berupa Pelayanan

Pendaftaran Tanah Wakaf ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol
rupiah).

(2) Tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah dari Pelayanan

Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah berupa Pelayanan
Pendaftaran Penggantian Nazhir ditetapkan sebesar
Rp0,00 (nol rupiah).

(1) Terhadap pihak tertentu dapat dikenakan tarif sebesar

Rp0,00 (nol rupiah) dari Pelayanan Pendaftaran Tanah
berupa Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a.

(2) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

• masyarakat tidak mampu;

- instansi Pemerintah;
- badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan
dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk
peribadatan, panti asuhan, dan panti jompo.

(3) Terhadap . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(3) Terhadap pihak tertentu dapat dikenakan tarif sebesar

10% (sepuluh persen) dari tarif Pelayanan Pendaftaran
Tanah berupa Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk
Pertama Kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
huruf a.

(4) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

terdiri atas:

• veteran;

- suami/istri veteran, suami/istri Pegawai Negeri Sipil,
suami/istri prajurit Tentara Nasional Indonesia,
suami/istri anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

- pensiunan Pegawai Negeri Sipil, purnawirawan
Tentara Nasional Indonesia, purnawirawan
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- janda/duda veteran, janda/duda Pegawai Negeri
Sipil, janda/duda prajurit Tentara Nasional
Indonesia, janda/duda anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia;

- janda/duda pensiunan Pegawai Negeri Sipil,
janda/duda purnawirawan Tentara Nasional
Indonesia, janda/duda purnawirawan Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

(5) Terhadap pihak tertentu dapat dikenakan tarif sebesar

50% (lima puluh persen) dari tarif Pelayanan Pendaftaran
Tanah berupa Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk
Pertama Kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
huruf a.

(6) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

terdiri atas:

• Pegawai Negeri Sipil;
• Prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan
• Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(7) Ketentuan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata

cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ayat (3), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala

Badan Pertanahan Nasional setelah mendapat
persetujuan dari Menteri Keuangan.

(1) Terhadap instansi Pemerintah dapat dikenakan tarif

sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk tarif atas jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak dari:

- Pelayanan Pendaftaran Tanah berupa Pelayanan
Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah;

• Pelayanan Informasi Pertanahan; dan

- Pelayanan Penetapan Tanah Objek Penguasaan
Benda-benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara
Belanda (P3MB)/Peraturan Presidium Kabinet
Dwikora Nomor 5/Prk/1965.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata

cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional setelah mendapat persetujuan dari Menteri
Keuangan.

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada
Badan Pertanahan Nasional mempunyai tarif dalam satuan
rupiah dan persentase.

Pasal 26 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada
Badan Pertanahan Nasional wajib disetor langsung secepatnya
ke Kas Negara.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- permohonan Pemberian Hak Atas Tanah, Perpanjangan
Hak Atas Tanah, atau Pembaruan Hak Atas Tanah, yang
belum ditetapkan keputusannya, dikenakan tarif sesuai
dengan Peraturan Pemerintah ini;

- permohonan Pemberian Hak Atas Tanah, Perpanjangan
Hak Atas Tanah, atau Pembaruan Hak Atas Tanah yang
telah diterbitkan keputusannya sebelum berlakunya
Peraturan Pemerintah ini, dikenakan kewajiban
membayar uang pemasukan sesuai dengan yang telah
ditetapkan dalam keputusan tersebut.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan
Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4220) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 18

www.djpp.depkumham.go.id

---

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

I. UMUM

Sehubungan dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
baru dan perubahan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada
Badan Pertanahan Nasional serta penyederhanaan dalam penetapan tarif
Penerimaan Negara Bukan Pajak dan dalam upaya mengoptimalkan
Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang Pembangunan Nasional
perlu meninjau kembali Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002
tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Badan Pertanahan Nasional.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini diharapkan dapat
meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pertanahan
Nasional untuk dikelola dan dimanfaatkan dalam rangka peningkatan
pelayanan kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL