PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut,
dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu
kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup,
melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan
hidupnya.
1. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

1. Struktur . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

1. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman
dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi
sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang
secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
1. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu
wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi
lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
1. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
1. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata
ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan
ruang.
1. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang
meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan
pengawasan penataan ruang.
1. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan
landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan
masyarakat dalam penataan ruang.
1. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk
meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan
oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
1. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian
tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata
ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan
ruang.
1. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk
menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi
penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
1. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan
struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata
ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta
pembiayaannya.
1. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk
mewujudkan tertib tata ruang.
1. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar
penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. Pengaturan zonasi adalah ketentuan tentang persyaratan
pemanfaatan ruang sektoral dan ketentuan persyaratan
pemanfaatan ruang untuk setiap blok/zona peruntukan yang
penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

1. Peraturan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

1. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang
persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan
pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona
peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata
ruang.
1. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan
dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
1. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis
beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya
ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek
fungsional.
1. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung
atau budi daya.
1. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan
fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang
mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
1. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan
fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan
potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan
sumber daya buatan.
1. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan
utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam
dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman
perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial,
dan kegiatan ekonomi.
1. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu
atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai
sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam
tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional
dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan
sistem agrobisnis.
1. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan
utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan
sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan
distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial,
dan kegiatan ekonomi.
1. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri
atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau
kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di
sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang
dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang
terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan
paling sedikit 1.000.000 (satu juta) jiwa.

1. Kawasan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

1. Kawasan megapolitan adalah kawasan yang terbentuk dari
2 (dua) atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki
hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem.
1. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan
ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat
penting secara nasional terhadap kedaulatan negara,
pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya,
dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah
ditetapkan sebagai warisan dunia.
1. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan
ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat
penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial,
budaya, dan/atau lingkungan.
1. Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang
penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai
pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota
terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
1. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
1. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang
termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau
pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam
penyelenggaraan penataan ruang.
1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam bidang penataan ruang.

Pengaturan penataan ruang diselenggarakan untuk:
- mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan penataan
ruang;
- memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku
kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab
serta hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan penataan
ruang; dan
- mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan
dalam seluruh aspek penyelenggaraan penataan ruang.

Pasal 3 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

Pengaturan penataan ruang disusun dan ditetapkan oleh
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah
kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

(1) Pengaturan penataan ruang oleh Pemerintah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 meliputi penyusunan dan
penetapan:
- Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan peraturan
pelaksanaan dari undang-undang mengenai penataan
ruang yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
- rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata
ruang kawasan strategis nasional yang ditetapkan dengan
peraturan presiden; dan
- pedoman bidang penataan ruang yang ditetapkan dengan
peraturan Menteri.

(2) Pengaturan penataan ruang oleh pemerintah daerah provinsi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi penyusunan
dan penetapan:
- rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang
kawasan strategis provinsi, dan arahan peraturan zonasi
sistem provinsi yang ditetapkan dengan peraturan daerah
provinsi; dan
- ketentuan tentang perizinan, penetapan bentuk dan
besaran insentif dan disinsentif, sanksi administratif,
serta petunjuk pelaksanaan pedoman bidang penataan
ruang yang ditetapkan dengan peraturan gubernur.

(3) Pengaturan penataan ruang oleh pemerintah daerah

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
meliputi penyusunan dan penetapan:
- rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, rencana tata
ruang kawasan strategis kabupaten/kota, rencana detail
tata ruang kabupaten/kota termasuk peraturan zonasi
yang ditetapkan dengan peraturan daerah
kabupaten/kota; dan
- ketentuan tentang perizinan, bentuk dan besaran insentif
dan disinsentif, serta sanksi administratif, yang
ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

Pasal 5 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(1) Selain penyusunan dan penetapan peraturan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah, pemerintah daerah
provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat
menetapkan peraturan lain di bidang penataan ruang sesuai
kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah

daerah kabupaten/kota mendorong peran masyarakat dalam
penyusunan dan penetapan standar dan kriteria teknis
sebagai operasionalisasi peraturan perundang-undangan dan
pedoman penataan ruang.

Pembinaan penataan ruang diselenggarakan untuk:
- meningkatkan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan
penataan ruang;
- meningkatkan kapasitas dan kemandirian pemangku
kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan
penataan ruang; dan
- meningkatkan kualitas struktur ruang dan pola ruang.

(1) Pemerintah melakukan pembinaan penataan ruang kepada

pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah
kabupaten/kota, dan masyarakat.

(2) Pemerintah daerah provinsi melakukan pembinaan kepada

pemerintah daerah kabupaten/kota dan masyarakat.

(3) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan

kepada masyarakat.

(4) Masyarakat . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(4) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan

pembinaan penataan ruang untuk mencapai tujuan
pembinaan penataan ruang.

(1) Pembinaan penataan ruang dilakukan secara sinergis oleh

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

(2) Pelaksanaan pembinaan penataan ruang dari Pemerintah

kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dapat dilakukan
oleh pemerintah daerah provinsi melalui mekanisme
dekonsentrasi.

(3) Dalam melaksanakan pembinaan penataan ruang,

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat bekerja sama
dengan masyarakat.

Bagian Kedua
Bentuk dan Tata Cara Pembinaan Penataan Ruang

Bentuk pembinaan penataan ruang meliputi:
- koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;
- sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman
bidang penataan ruang;
- pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan
penataan ruang;
- pendidikan dan pelatihan;
- penelitian dan pengembangan;
- pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan
ruang;
- penyebarluasan informasi penataan ruang kepada
masyarakat; dan
- pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

(1) Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan upaya untuk
meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan dalam
penyelenggaraan penataan ruang.

(2) Koordinasi . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(2) Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dilakukan

melalui koordinasi dalam satu wilayah administrasi,
koordinasi antardaerah, dan koordinasi antartingkatan
pemerintahan.

(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan melalui fungsi koordinasi dalam
penyelenggaraan penataan ruang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan fungsi

koordinasi dalam penyelenggaraan penataan ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan
Presiden.

(1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman

bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf b merupakan upaya penyampaian secara interaktif
substansi peraturan perundang-undangan dan pedoman
bidang penataan ruang.

(2) Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman

bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui:
- media tatap muka; dan
- media elektronik.

(1) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan

penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf c merupakan upaya untuk mendampingi, mengawasi,
dan memberikan penjelasan kepada pemangku kepentingan
dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang.

(2) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan

penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui:
- pemberian bimbingan kepada pemangku kepentingan
dalam mengimplementasikan peraturan perundang-
undangan dan pedoman bidang penataan ruang;
- pemberian supervisi kepada pemangku kepentingan dalam
pelaksanaan penataan ruang; dan

• pemberian . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

- pemberian konsultasi pelaksanaan penataan ruang bagi
pemangku kepentingan.

(1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 huruf d merupakan upaya untuk mengembangkan

kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan
penataan ruang.

(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan melalui:
- penyelenggaraan dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan
bidang penataan ruang;
- penyusunan program pendidikan dan pelatihan bidang
penataan ruang sesuai dengan kebutuhan pemangku
kepentingan yang menjadi sasaran pembinaan;
- penerapan sistem sertifikasi dalam penyelenggaraan dan
fasilitasi pendidikan dan pelatihan dalam bidang penataan
ruang; dan
- evaluasi hasil pendidikan dan pelatihan bidang penataan
ruang.

(1) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 huruf e merupakan upaya pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan inovasi atau
penemuan baru dalam bidang penataan ruang.

(2) Hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan dan
strategi, serta norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang
penataan ruang.

(1) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan

ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f
merupakan upaya untuk mengembangkan sistem informasi
dan komunikasi penataan ruang yang mutakhir, efisien, dan
terpadu.

(2) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan

ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
melalui penyediaan basis data dan informasi bidang penataan
ruang dengan mengembangkan jaringan sistem elektronik.

Pasal 16 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(1) Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada

masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g
merupakan upaya untuk mempublikasikan berbagai aspek
dalam penataan ruang.

(2) Penyebarluasan informasi penataan ruang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui media informasi
dan media cetak yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

(1) Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h merupakan
upaya untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran
dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan
penataan ruang.

(2) Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- penyuluhan bidang penataan ruang;
- pemberian ceramah, diskusi umum, dan debat publik;
- pembentukan kelompok masyarakat peduli tata ruang;
dan
- penyediaan unit pengaduan.

Pelaksanaan perencanaan tata ruang diselenggarakan untuk:
- menyusun rencana tata ruang sesuai prosedur;
- menentukan rencana struktur ruang dan pola ruang yang
berkualitas; dan
- menyediakan landasan spasial bagi pelaksanaan
pembangunan sektoral dan kewilayahan untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat.

Pasal 19 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(1) Pelaksanaan perencanaan tata ruang meliputi prosedur

penyusunan rencana tata ruang dan prosedur penetapan
rencana tata ruang.

(2) Pelaksanaan perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:
- prosedur penyusunan dan penetapan rencana umum tata
ruang; dan
- prosedur penyusunan dan penetapan rencana rinci tata
ruang.

Prosedur penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (1) meliputi:
- proses penyusunan rencana tata ruang;
- pelibatan peran masyarakat dalam perumusan konsepsi
rencana tata ruang; dan
- pembahasan rancangan rencana tata ruang oleh pemangku
kepentingan.

(1) Proses penyusunan rencana tata ruang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan melalui tahapan:
- persiapan penyusunan rencana tata ruang;
- pengumpulan data;
- pengolahan dan analisis data;
- perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan
- penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan
tentang rencana tata ruang.

(2) Proses penyusunan rencana tata ruang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen rancangan
rencana tata ruang dalam bentuk rancangan peraturan
perundang-undangan tentang rencana tata ruang beserta
lampirannya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara proses penyusunan

rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 22 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

Prosedur penetapan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (1) melalui tahapan:
- pembahasan antarinstansi terkait untuk rencana tata ruang
yang penetapannya menjadi kewenangan Pemerintah; atau
- pembahasan antarinstansi terkait dan pembahasan antar
pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
untuk rencana tata ruang yang penetapannya menjadi
kewenangan pemerintah daerah.

Rencana tata ruang sebagai hasil dari pelaksanaan perencanaan
tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan
acuan bagi pemanfaatan ruang untuk seluruh kegiatan yang
memerlukan ruang melalui kegiatan pembangunan sektoral dan
pengembangan wilayah.

Bagian Kedua
Penyusunan dan Penetapan Rencana Umum Tata Ruang

Paragraf 1
Umum

(1) Penyusunan dan penetapan rencana umum tata ruang terdiri

atas:
- penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional;
- penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah
provinsi;
- penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah
kabupaten; dan
- penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah
kota.

(2) Jangka waktu penyusunan dan penetapan rencana umum

tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama
24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak pelaksanaan
penyusunan rencana umum tata ruang.

(3) Jangka . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(3) Jangka waktu penyusunan dan penetapan rencana umum

tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
melebihi masa berakhirnya rencana umum tata ruang yang
sedang berlaku.

(4) Apabila rencana umum tata ruang tidak dapat ditetapkan

hingga berakhirnya batas waktu penyusunan dan penetapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dan
pemerintah daerah tidak menerbitkan dan/atau
memperbaharui izin pemanfaatan ruang di wilayahnya.

Paragraf 2
Penyusunan dan Penetapan
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

(1) Prosedur penyusunan rencana tata ruang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 untuk Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional meliputi:
- proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional;
- pelibatan peran masyarakat di tingkat nasional dalam
penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; dan
- pembahasan rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional oleh pemangku kepentingan di tingkat nasional.

(2) Proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
melalui tahapan:
- Persiapan penyusunan meliputi:
1. penyusunan kerangka acuan kerja;
1. penetapan metodologi yang digunakan; dan
1. penganggaran kegiatan penyusunan Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional.
- Pengumpulan data meliputi:
1. data wilayah administrasi;
1. data fisiografis;
1. data kependudukan;
1. data ekonomi dan keuangan;

1. data . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

1. data ketersediaan prasarana dan sarana dasar;
1. data penggunaan lahan;
1. data peruntukan ruang;
1. data daerah rawan bencana; dan
1. peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang
dibutuhkan termasuk peta penggunaan lahan, peta
peruntukan ruang, dan peta daerah rawan bencana
pada skala peta minimal 1:1.000.000.
- Pengolahan data dan analisis paling sedikit meliputi:
1. teknik analisis permasalahan regional dan global;
1. teknik penentuan daya dukung dan daya tampung
lingkungan melalui kajian lingkungan hidup strategis;
dan
1. teknik analisis keterkaitan antarwilayah
pulau/kepulauan dan antarwilayah provinsi.
- Perumusan konsepsi rencana paling sedikit harus
memperhatikan:
1. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;
1. perkembangan permasalahan regional dan global serta
hasil pengkajian implikasi penataan ruang nasional;
1. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan
serta stabilitas ekonomi;
1. keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan
pembangunan daerah;
1. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
1. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
1. rencana pembangunan jangka menengah nasional;
1. rencana tata ruang pulau/kepulauan;
1. rencana tata ruang kawasan strategis nasional; dan
1. rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata
ruang wilayah kabupaten/kota.
- Penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

Prosedur penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Paragraf 3
Penyusunan dan Penetapan
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

(1) Prosedur penyusunan rencana tata ruang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 untuk rencana tata ruang wilayah
provinsi meliputi:
- proses penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi;
- pelibatan peran masyarakat di tingkat provinsi dalam
penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi; dan
- pembahasan rancangan rencana tata ruang wilayah
provinsi oleh pemangku kepentingan di tingkat provinsi.

(2) Proses penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
melalui tahapan:
- Persiapan penyusunan meliputi:
1. penyusunan kerangka acuan kerja;
1. metodologi yang digunakan; dan
1. penganggaran kegiatan penyusunan rencana tata
ruang wilayah provinsi.
- Pengumpulan data paling sedikit meliputi:
1. data wilayah administrasi;
1. data fisiografis;
1. data kependudukan;
1. data ekonomi dan keuangan;
1. data ketersediaan prasarana dan sarana dasar;
1. data penggunaan lahan;
1. data peruntukan ruang;
1. data daerah rawan bencana; dan

1. peta . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

1. peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang
dibutuhkan termasuk peta penggunaan lahan, peta
peruntukan ruang, dan peta daerah rawan bencana
pada skala peta minimal 1: 250.000.
- Pengolahan data dan analisis paling sedikit meliputi:
1. teknik penentuan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup melalui kajian lingkungan hidup
strategis;
1. teknik analisis keterkaitan antarwilayah provinsi; dan
1. teknik analisis keterkaitan antarwilayah
kabupaten/kota dalam provinsi.
- Perumusan konsepsi rencana paling sedikit harus:
1. mengacu pada:
- Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- pedoman bidang penataan ruang; dan
- rencana pembangunan jangka panjang daerah
provinsi yang bersangkutan.
1. memperhatikan:
- perkembangan permasalahan nasional dan hasil
pengkajian implikasi penataan ruang provinsi;
- upaya pemerataan pembangunan dan
pertumbuhan ekonomi provinsi;
- keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan
pembangunan kabupaten/kota;
- daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- rencana tata ruang wilayah provinsi yang
berbatasan;
- rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan
- rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
1. merumuskan:
- tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan
wilayah provinsi; dan
- konsep pengembangan wilayah provinsi.
- Penyusunan rancangan peraturan daerah provinsi tentang
rencana tata ruang wilayah provinsi yang dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

Prosedur penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi
meliputi:
- pengajuan rancangan peraturan daerah provinsi tentang
rencana tata ruang wilayah provinsi dari gubernur kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi;
- penyampaian rancangan peraturan daerah provinsi tentang
rencana tata ruang wilayah provinsi kepada Menteri untuk
memperoleh persetujuan substansi;
- persetujuan bersama rancangan peraturan daerah provinsi
tentang rencana tata ruang wilayah provinsi antara gubernur
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang
didasarkan pada persetujuan substansi dari Menteri;
- penyampaian rancangan peraturan daerah provinsi tentang
rencana tata ruang wilayah provinsi kepada Menteri Dalam
Negeri untuk dievaluasi; dan
- penetapan rancangan peraturan daerah provinsi tentang
rencana tata ruang wilayah provinsi oleh gubernur.

Penetapan rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana
tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 huruf e dilakukan apabila peruntukan ruang wilayah

provinsi secara keseluruhan telah memperoleh persetujuan.

(1) Dalam hal terdapat bagian kawasan hutan dalam wilayah

provinsi yang belum memperoleh persetujuan peruntukan
ruangnya, terhadap bagian kawasan hutan tersebut mengacu
pada ketentuan peruntukan kawasan hutan berdasarkan
rencana tata ruang wilayah provinsi sebelumnya.

(2) Bagian kawasan hutan dalam wilayah provinsi yang belum

memperoleh persetujuan peruntukan ruangnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam rencana tata
ruang wilayah provinsi yang akan ditetapkan dengan
mengacu pada ketentuan peruntukan dan fungsi kawasan
hutan serta penggunaan kawasan hutan berdasarkan
rencana tata ruang wilayah provinsi sebelumnya.

Pasal 31 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(1) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta

penggunaan kawasan hutan berlaku ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang kehutanan.

(2) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta

penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) selanjutnya diintegrasikan dalam perubahan rencana
tata ruang wilayah.

(3) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta

penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilaksanakan sebelum ditetapkan perubahan
rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).

Paragraf 4
Penyusunan dan Penetapan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

(1) Prosedur penyusunan rencana tata ruang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 untuk rencana tata ruang wilayah
kabupaten meliputi:
- proses penyusunan rencana tata ruang wilayah
kabupaten;
- pelibatan peran masyarakat di tingkat kabupaten dalam
penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan
- pembahasan rancangan rencana tata ruang wilayah
kabupaten oleh pemangku kepentingan di tingkat
kabupaten.

(2) Proses penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
melalui tahapan:
- Persiapan penyusunan meliputi:
1. penyusunan kerangka acuan kerja;
1. metodologi yang digunakan; dan
1. penganggaran kegiatan penyusunan rencana tata
ruang wilayah kabupaten.
- Pengumpulan data paling sedikit meliputi:
1. data wilayah administrasi;
1. data fisiografis;
1. data kependudukan;

1. data . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

1. data ekonomi dan keuangan;
1. data ketersediaan prasarana dan sarana dasar;
1. data penggunaan lahan;
1. data peruntukan ruang;
1. data daerah rawan bencana; dan
1. peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang
dibutuhkan termasuk peta penggunaan lahan, peta
peruntukan ruang, dan peta daerah rawan bencana
pada skala peta minimal 1: 50.000.
- Pengolahan data dan analisis paling sedikit meliputi:
1. teknik analisis daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup yang ditentukan melalui kajian
lingkungan hidup strategis; dan
1. teknik analisis keterkaitan antarwilayah kabupaten.
- Perumusan konsepsi rencana paling sedikit harus:
1. mengacu pada:
- Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan
rencana tata ruang wilayah provinsi;
- pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang
penataan ruang; dan
- rencana pembangunan jangka panjang daerah
kabupaten yang bersangkutan.
1. memperhatikan:
- perkembangan permasalahan provinsi dan hasil
pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten;
- upaya pemerataan pembangunan dan
pertumbuhan ekonomi kabupaten;
- keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten;
- daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- rencana tata ruang wilayah kabupaten yang
berbatasan; dan
- rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.
1. merumuskan:
- tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan
wilayah kabupaten; dan
- konsep pengembangan wilayah kabupaten.
- Penyusunan rancangan peraturan daerah kabupaten
tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 33 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

Prosedur penetapan rencana tata ruang wilayah kabupaten
meliputi:
- pengajuan rancangan peraturan daerah kabupaten tentang
rencana tata ruang wilayah kabupaten dari bupati kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten;
- penyampaian rancangan peraturan daerah kabupaten tentang
rencana tata ruang wilayah kabupaten kepada Menteri untuk
memperoleh persetujuan substansi dengan disertai
rekomendasi gubernur;
- persetujuan bersama rancangan peraturan daerah kabupaten
tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten antara bupati
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten yang
didasarkan pada persetujuan substansi dari Menteri;
- penyampaian rancangan peraturan daerah kabupaten tentang
rencana tata ruang wilayah kabupaten kepada gubernur
untuk dievaluasi; dan
- penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten tentang
rencana tata ruang wilayah kabupaten oleh bupati.

(1) Penetapan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata

ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 33 huruf e dilakukan apabila peruntukan ruang wilayah

kabupaten secara keseluruhan telah memperoleh
persetujuan.

(2) Peruntukan kawasan hutan pada rencana tata ruang wilayah

kabupaten mengacu pada peruntukan kawasan hutan yang
ditetapkan pada rencana tata ruang wilayah provinsi.

Paragraf 5
Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

(1) Prosedur penyusunan rencana tata ruang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 untuk rencana tata ruang wilayah
kota meliputi:
- proses penyusunan rencana tata ruang wilayah kota;

- pelibatan . . .
www.djpp.depkumham.go.id

---

- pelibatan peran masyarakat di tingkat kota dalam
penyusunan rencana tata ruang wilayah kota; dan
- pembahasan rancangan rencana tata ruang wilayah kota
oleh pemangku kepentingan di tingkat kota.

(2) Proses penyusunan rencana tata ruang wilayah kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
melalui tahapan:
- Persiapan penyusunan meliputi:
1. penyusunan kerangka acuan kerja;
1. metodologi yang digunakan; dan
1. penganggaran kegiatan penyusunan rencana tata
ruang wilayah kota.
- Pengumpulan data paling sedikit meliputi:
1. data wilayah administrasi;
1. data fisiografis;
1. data kependudukan;
1. data ekonomi dan keuangan;
1. data ketersediaan prasarana dan sarana dasar;
1. data penggunaan lahan;
1. data peruntukan ruang;
1. data daerah rawan bencana; dan
1. peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang
dibutuhkan termasuk peta penggunaan lahan, peta
peruntukan ruang, dan peta daerah rawan bencana
pada skala peta minimal 1:25.000.
- Pengolahan data dan analisis paling sedikit meliputi:
1. teknik analisis daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup perkotaan yang ditentukan melalui
kajian lingkungan hidup strategis;
1. teknik analisis keterkaitan antarwilayah
kabupaten/kota;
1. teknik analisis keterkaitan antarkomponen ruang kota;
dan
1. teknik perancangan kota.

• Perumusan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

- Perumusan konsepsi rencana paling sedikit harus:
1. mengacu pada:
- Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan
rencana tata ruang wilayah provinsi;
- pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang
penataan ruang; dan
- rencana pembangunan jangka panjang daerah kota
yang bersangkutan.
1. memperhatikan:
- perkembangan permasalahan provinsi dan hasil
pengkajian implikasi penataan ruang kota;
- upaya pemerataan pembangunan dan
pertumbuhan ekonomi kota;
- keselarasan aspirasi pembangunan kota;
- daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang
berbatasan; dan
- rencana tata ruang kawasan strategis kota.
1. merumuskan:
- tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan
wilayah kota; dan
- konsep pengembangan wilayah kota, termasuk
rencana umum perancangan kota.
1. mencantumkan rencana penyediaan dan pemanfaatan:
- ruang terbuka hijau publik dan
pendistribusiannya;
- ruang terbuka hijau privat;
- ruang terbuka non hijau;
- prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki,
angkutan umum, kegiatan sektor informal; dan
- ruang evakuasi bencana.
- Penyusunan rancangan peraturan daerah kota tentang
rencana tata ruang wilayah kota yang dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(1) Rencana penyediaan dan pemanfaatan wilayah kota terbuka

hijau publik dalam rencana tata ruang wilayah kota paling
sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota.

(2) Rencana penyediaan dan pemanfaatan wilayah kota terbuka

hijau privat dalam rencana tata ruang wilayah kota paling
sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas wilayah kota.

(3) Apabila luas ruang terbuka hijau, sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki total luas lebih besar dari
30% (tiga puluh persen), proporsi tersebut harus tetap
dipertahankan keberadaannya.

(4) Apabila ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak terwujud setelah masa berlaku rencana
tata ruang wilayah kota berakhir, pemerintah daerah kota
dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Prosedur penetapan rencana tata ruang wilayah kota meliputi:
- pengajuan rancangan peraturan daerah kota tentang rencana
tata ruang wilayah kota dari walikota kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah kota;
- penyampaian rancangan peraturan daerah kota tentang
rencana tata ruang wilayah kota kepada Menteri untuk
memperoleh persetujuan substansi dengan disertai
rekomendasi gubernur;
- persetujuan bersama rancangan peraturan daerah kota
tentang rencana tata ruang wilayah kota antara walikota
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota yang
didasarkan pada persetujuan substansi dari Menteri;
- penyampaian rancangan peraturan daerah kota tentang
rencana tata ruang wilayah kota kepada gubernur untuk
dievaluasi; dan
- penetapan rancangan peraturan daerah kota tentang rencana
tata ruang wilayah kota oleh walikota.

Pasal 38 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(1) Penetapan rancangan peraturan daerah kota tentang rencana

tata ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 37 huruf e dilakukan apabila peruntukan ruang wilayah

kota secara keseluruhan telah memperoleh persetujuan.

(2) Peruntukan kawasan hutan pada rencana tata ruang wilayah

kota mengacu pada peruntukan kawasan hutan yang
ditetapkan pada rencana tata ruang wilayah provinsi.

Bagian Ketiga
Penyusunan dan Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang

Paragraf 1
Umum

(1) Penyusunan dan penetapan rencana rinci tata ruang meliputi:

- penyusunan dan penetapan rencana tata ruang
pulau/kepulauan;
- penyusunan dan penetapan rencana tata ruang kawasan
strategis nasional;
- penyusunan dan penetapan rencana tata ruang kawasan
strategis provinsi;
- penyusunan dan penetapan rencana tata ruang kawasan
strategis kabupaten/kota; dan
- penyusunan dan penetapan rencana detail tata ruang
untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

(2) Jangka waktu penyusunan dan penetapan rencana rinci tata

ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama
24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak pelaksanaan
penyusunan rencana rinci tata ruang.

(3) Jangka waktu penyusunan dan penetapan rencana rinci tata

ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melebihi
masa berakhirnya rencana rinci tata ruang yang sedang
berlaku.

(1) Rencana tata ruang pulau/kepulauan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a merupakan rencana rinci dari
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

(2) Rencana . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(2) Rencana tata ruang kawasan strategis nasional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b merupakan
rencana rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

(3) Rencana tata ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c merupakan
rencana rinci dari rencana tata ruang wilayah provinsi.

(4) Rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d
merupakan rencana rinci dari rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kota.

(5) Rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 39 ayat (1) huruf e merupakan rencana rinci dari

rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Rencana rinci tata ruang kabupaten/kota merupakan dasar
penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan bagi zona-
zona yang pada rencana rinci tata ruang ditentukan sebagai zona
yang penanganannya diprioritaskan.

Paragraf 2
Penyusunan dan Penetapan
Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan

(1) Pulau/kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39

ayat (1) huruf a meliputi pulau-pulau besar dan gugusan
kepulauan yang memiliki satu kesatuan ekosistem.

(2) Pulau-pulau besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi Pulau Sumatera, Pulau Jawa-Bali, Pulau
Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua.

(3) Gugusan pulau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

gugusan Kepulauan Maluku dan gugusan Kepulauan Nusa
Tenggara.

(1) Prosedur penyusunan rencana tata ruang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 untuk rencana tata ruang
pulau/kepulauan meliputi:

• proses . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

- proses penyusunan rencana tata ruang pulau/kepulauan;
- pelibatan peran masyarakat secara regional
pulau/kepulauan dalam penyusunan rencana tata ruang
pulau/kepulauan; dan
- pembahasan rancangan rencana tata ruang
pulau/kepulauan oleh pemangku kepentingan di tingkat
regional pulau/kepulauan.

(2) Proses penyusunan rencana tata ruang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:
- Persiapan penyusunan meliputi:
1. penyusunan kerangka acuan kerja;
1. metodologi yang digunakan; dan
1. penganggaran kegiatan penyusunan rencana tata
ruang pulau/kepulauan.
- Pengumpulan data paling sedikit meliputi:
1. data wilayah administrasi;
1. data fisiografis;
1. data kependudukan;
1. data ekonomi dan keuangan;
1. data ketersediaan prasarana dan sarana dasar;
1. data penggunaan lahan;
1. data peruntukan ruang; dan
1. peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang
dibutuhkan.
- Pengolahan data dan analisis paling sedikit meliputi:
1. teknik analisis bioekoregion;
1. teknik penentuan daya dukung dan daya tampung
lingkungan melalui kajian lingkungan hidup strategis;
dan
1. teknik analisis keterkaitan antarwilayah provinsi.
- Perumusan konsepsi rencana paling sedikit harus:
1. mengacu pada:
- Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; dan
- pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang
penataan ruang.

1. memperhatikan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

1. memperhatikan:
- rencana tata ruang wilayah provinsi yang menjadi
bagian dari pulau/kepulauan;
- rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- rencana pembangunan jangka menengah nasional;
- rencana pembangunan jangka panjang provinsi;
dan
- rencana pembangunan jangka menengah provinsi
yang menjadi bagian pulau/kepulauan.
1. merumuskan tujuan, kebijakan, dan strategi
pengembangan pulau/kepulauan sebagai alat
koordinasi pengembangan wilayah provinsi di
pulau/kepulauan yang bersangkutan.
- Penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang
rencana tata ruang pulau/kepulauan yang dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prosedur penetapan rencana tata ruang pulau/kepulauan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Paragraf 3
Penyusunan dan Penetapan
Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis

Penataan ruang kawasan strategis dilakukan untuk
mengembangkan, melestarikan, melindungi dan/atau
mengoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis
kawasan dalam mendukung penataan ruang wilayah.

Kawasan strategis terdiri atas kawasan yang mempunyai nilai
strategis yang meliputi:
- kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan
keamanan;

• kawasan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

- kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan
ekonomi;
- kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya;
- kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan
sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
- kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya
dukung lingkungan hidup.

Kriteria kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan
keamanan meliputi:
- kawasan dengan peruntukan bagi kepentingan pemeliharaan
pertahanan dan keamanan negara berdasarkan geostrategi
nasional;
- kawasan dengan peruntukan bagi basis militer, daerah
latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan
pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem
persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan
dan aset-aset pertahanan lainnya; atau
- wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional termasuk
kawasan perbatasan negara dan pulau-pulau kecil terluar yang
berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut
lepas.

Kriteria kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan
ekonomi merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang
memiliki:
- potensi ekonomi cepat tumbuh;
- sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan
ekonomi;
- potensi ekspor;
- dukungan kawasan perumahan dan permukiman yang
dilengkapi dengan jaringan prasarana dan utilitas, serta
sarana pemerintahan penunjang kegiatan ekonomi;
- kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan
dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan; atau

• fungsi . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

- fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi
dalam rangka mewujudkan ketahanan energi.

Kriteria kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan
budaya merupakan:
- tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau
budaya;
- prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
- aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
- tempat perlindungan peninggalan budaya;
- tempat yang memberikan perlindungan terhadap
keanekaragaman budaya; atau
- tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik
sosial.

Kriteria kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan
sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi memiliki:
- fungsi bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi berdasarkan lokasi dan posisi geografis sumber
daya alam strategis, pengembangan teknologi kedirgantaraan,
serta tenaga atom dan nuklir;
- sumber daya alam strategis;
- fungsi sebagai pusat pemanfaatan dan pengembangan
teknologi kedirgantaraan;
- fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir;
atau
- fungsi sebagai lokasi dan posisi geografis penggunaan teknologi
kedirgantaraan teknologi tinggi strategis lainnya.

Kriteria kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya
dukung lingkungan hidup meliputi:
- tempat perlindungan keanekaragaman hayati;

• kawasan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

- kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan
ekosistem, flora, dan/atau fauna yang hampir punah atau
diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau
dilestarikan;
- kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata
guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan
kerugian;
- kawasan yang memberikan perlindungan terhadap
keseimbangan iklim makro;
- kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas
lingkungan hidup;
- kawasan rawan bencana alam; atau
- kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona
alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan
kehidupan.

(1) Kriteria nilai strategis untuk kawasan strategis nasional,

kawasan strategis provinsi, kawasan strategis
kabupaten/kota ditentukan berdasarkan aspek eksternalitas,
akuntabilitas, dan efisiensi dalam penanganan kawasan.

(2) Kawasan strategis nasional dapat ditetapkan sebagai kawasan

strategis provinsi dan/atau kawasan strategis
kabupaten/kota.

(3) Kawasan strategis provinsi dapat ditetapkan sebagai kawasan

strategis kabupaten/kota.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria nilai strategis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan
Menteri.

(1) Prosedur penyusunan rencana tata ruang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 untuk rencana tata ruang kawasan
strategis nasional meliputi:
- proses penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis
nasional;
- pelibatan peran masyarakat pada tingkat nasional dalam
penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis
nasional; dan

• pembahasan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

- pembahasan rancangan rencana tata ruang kawasan
strategis nasional oleh pemangku kepentingan di tingkat
nasional.

(2) Proses penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis

nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan melalui tahapan:
- Persiapan penyusunan meliputi:
1. penyusunan kerangka acuan kerja;
1. metodologi yang digunakan; dan
1. penganggaran kegiatan penyusunan rencana tata
ruang kawasan strategis nasional.
- Pengumpulan data paling sedikit meliputi:
1. data wilayah administrasi;
1. data fisiografis;
1. data kependudukan;
1. data ekonomi dan keuangan;
1. data ketersediaan prasarana dan sarana dasar;
1. data penggunaan lahan;
1. data peruntukan ruang; dan
1. peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang
dibutuhkan.
- Pengolahan data dan analisis paling sedikit meliputi
teknik analisis yang terkait dengan nilai strategis kawasan
yang dimilikinya.
- Perumusan konsepsi rencana paling sedikit harus:
1. mengacu pada:
- Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; dan
- pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang
penataan ruang.
1. memperhatikan:
- rencana tata ruang pulau/kepulauan;
- rencana tata ruang wilayah provinsi dan/atau
rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang
menjadi bagian dari kawasan strategis nasional
atau dimana kawasan strategis nasional terletak;

• rencana . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

- rencana pembangunan jangka panjang nasional;
dan
- rencana pembangunan jangka menengah nasional.
1. merumuskan:
- tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan
kawasan strategis nasional; dan
- konsep pengembangan kawasan strategis nasional.
- Penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang
rencana tata ruang kawasan strategis nasional yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Prosedur penetapan rencana tata ruang kawasan strategis
nasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(1) Prosedur penyusunan rencana tata ruang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 untuk rencana tata ruang kawasan
strategis provinsi meliputi:
- proses penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis
provinsi;
- pelibatan peran masyarakat di tingkat provinsi dalam
penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis
provinsi; dan
- pembahasan rancangan rencana tata ruang kawasan
strategis provinsi oleh pemangku kepentingan di tingkat
provinsi.

(2) Proses penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis

provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan melalui tahapan:
- Persiapan penyusunan meliputi:
1. penyusunan kerangka acuan kerja;
1. metodologi yang digunakan; dan
1. penganggaran kegiatan penyusunan rencana tata
ruang kawasan strategis provinsi.

• Pengumpulan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

- Pengumpulan data paling sedikit meliputi:
1. data wilayah administrasi;
1. data fisiografis;
1. data kependudukan;
1. data ekonomi dan keuangan;
1. data ketersediaan prasarana dan sarana dasar;
1. data penggunaan lahan;
1. data peruntukan ruang; dan
1. peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang
dibutuhkan.
- Pengolahan data dan analisis paling sedikit meliputi
teknik analisis yang terkait dengan nilai strategis kawasan
yang dimilikinya.
- Perumusan konsepsi rencana paling sedikit harus:
1. mengacu pada:
- rencana tata ruang wilayah provinsi; dan
- pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang
penataan ruang.
1. memperhatikan:
- rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang
menjadi bagian dari kawasan strategis provinsi
atau dimana kawasan strategis provinsi terletak;
- rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- rencana pembangunan jangka menengah nasional;
- rencana pembangunan jangka panjang provinsi;
dan
- rencana pembangunan jangka menengah provinsi.
1. merumuskan:
- tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan
kawasan strategis provinsi; dan
- konsep pengembangan kawasan strategis provinsi.
- Penyusunan rancangan peraturan daerah provinsi tentang
rencana tata ruang kawasan strategis provinsi yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 56 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

Prosedur penetapan rencana tata ruang kawasan strategis
provinsi meliputi:
- pengajuan rancangan peraturan daerah provinsi tentang
rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dari gubernur
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi;
- penyampaian rancangan peraturan daerah provinsi tentang
rencana tata ruang kawasan strategis provinsi kepada Menteri
untuk memperoleh persetujuan substansi;
- persetujuan bersama rancangan peraturan daerah provinsi
tentang rencana tata ruang kawasan strategis provinsi antara
gubernur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi
yang didasarkan pada persetujuan substansi dari Menteri;
- penyampaian rancangan peraturan daerah provinsi tentang
rencana tata ruang kawasan strategis provinsi kepada Menteri
Dalam Negeri untuk dievaluasi; dan
- penetapan rancangan peraturan daerah provinsi tentang
rencana tata ruang kawasan strategis provinsi oleh gubernur.

(1) Prosedur penyusunan rencana tata ruang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 untuk rencana tata ruang kawasan
strategis kabupaten/kota meliputi:
- proses penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis
kabupaten/kota;
- pelibatan peran masyarakat pada tingkat kabupaten/kota
dalam penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis
kabupaten/kota; dan
- pembahasan rancangan rencana tata ruang kawasan
strategis kabupaten/kota oleh pemangku kepentingan di
tingkat kabupaten/kota.

(2) Proses penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan melalui tahapan:
- Persiapan penyusunan meliputi:
1. penyusunan kerangka acuan kerja;
1. metodologi yang digunakan; dan
1. penganggaran kegiatan penyusunan rencana tata
ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

• Pengumpulan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

- Pengumpulan data paling sedikit meliputi:
1. data wilayah administrasi;
1. data fisiografis;
1. data kependudukan;
1. data ekonomi dan keuangan;
1. data ketersediaan prasarana dan sarana dasar;
1. data penggunaan lahan;
1. data peruntukan ruang; dan
1. peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang
dibutuhkan.
- Pengolahan data dan analisis paling sedikit harus
menyertakan teknik analisis yang terkait dengan nilai
strategis kawasan yang dimilikinya.
- Perumusan konsepsi rencana paling sedikit harus:
1. mengacu pada:
- rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan
- pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang
penataan ruang.
1. memperhatikan:
- rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang
menjadi bagian dari kawasan strategis
kabupaten/kota atau dimana kawasan strategis
kabupaten/kota terletak;
- rencana pembangunan jangka panjang provinsi;
- rencana pembangunan jangka menengah provinsi;
- rencana pembangunan jangka panjang
kabupaten/kota; dan
- rencana pembangunan jangka menengah
kabupaten/kota.
1. merumuskan:
- tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan
kawasan strategis kabupaten/kota; dan
- konsep pengembangan kawasan strategis
kabupaten/kota.
- Penyusunan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota
tentang rencana tata ruang kawasan strategis
kabupaten/kota yang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(1) Prosedur penetapan rencana tata ruang kawasan strategis

kabupaten/kota meliputi:
- pengajuan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota
tentang rencana tata ruang kawasan strategis
kabupaten/kota dari bupati/walikota kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota;
- penyampaian rancangan peraturan daerah
kabupaten/kota tentang rencana tata ruang kawasan
strategis kabupaten/kota kepada Menteri untuk
memperoleh persetujuan substansi dengan disertai
rekomendasi gubernur;
- persetujuan bersama rancangan peraturan daerah
kabupaten/kota tentang rencana tata ruang kawasan
strategis kabupaten/kota antara bupati/walikota dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang
didasarkan pada persetujuan substansi dari Menteri;
- penyampaian rancangan peraturan daerah
kabupaten/kota tentang rencana tata ruang kawasan
strategis kabupaten/kota kepada gubernur untuk
dievaluasi; dan
- penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota
tentang rencana tata ruang kawasan strategis
kabupaten/kota oleh bupati/walikota.

(2) Persetujuan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terhadap rancangan peraturan daerah
kabupaten/kota tentang rencana tata ruang kawasan
strategis kabupaten/kota dapat didekonsentrasikan kepada
gubernur.

Paragraf 4
Penyusunan dan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang

(1) Setiap rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota harus

menetapkan bagian dari wilayah kabupaten/kota yang perlu
disusun rencana detail tata ruangnya.

(2) Bagian dari wilayah kabupaten yang akan disusun rencana

detail tata ruangnya dapat merupakan kawasan perkotaan
dan/atau kawasan strategis kabupaten.

(3) Bagian . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(3) Bagian dari wilayah kota yang akan disusun rencana detail

tata ruangnya dapat merupakan kawasan strategis kota.

(4) Rencana detail tata ruang harus sudah ditetapkan paling

lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak penetapan rencana
tata ruang wilayah kabupaten/kota.

(5) Rencana detail tata ruang merupakan dasar penyusunan

rencana tata bangunan dan lingkungan bagi zona-zona yang
pada rencana detail tata ruang ditentukan sebagai zona yang
penanganannya diprioritaskan.

(6) Ketentuan mengenai kriteria zona yang penanganannya

diprioritaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur
dengan peraturan Menteri.

(1) Dalam hal adanya prioritas pembangunan baru,

bupati/walikota dapat menetapkan bagian baru dari wilayah
kabupaten/kota yang perlu disusun rencana detail tata
ruangnya dengan keputusan bupati/walikota.

(2) Penetapan bagian wilayah kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus tetap sesuai dengan rencana
tata ruang wilayah kabupaten/kota.

(3) Penetapan bagian wilayah kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus diperintahkan dalam peraturan
daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

(4) Rencana detail tata ruang untuk bagian baru dari wilayah

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
sudah ditetapkan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
sejak penetapan bagian wilayah kabupaten/kota yang akan
disusun rencana detail tata ruangnya.

(1) Prosedur penyusunan rencana tata ruang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 untuk rencana detail tata ruang
meliputi:
- proses penyusunan rencana detail tata ruang;
- pelibatan peran masyarakat pada tingkat kabupaten/kota
dalam penyusunan rencana detail tata ruang; dan
- pembahasan rancangan rencana detail tata ruang oleh
pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota.

(2) Proses . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(2) Proses penyusunan rencana tata ruang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk rencana detail tata
ruang dilakukan melalui tahapan:
- Persiapan penyusunan meliputi:
1. penyusunan kerangka acuan kerja;
1. metodologi yang digunakan; dan
1. penganggaran kegiatan penyusunan rencana detail
tata ruang.
- Pengumpulan data paling sedikit meliputi:
1. data wilayah administrasi;
1. data fisiografis;
1. data kependudukan;
1. data ekonomi dan keuangan;
1. data ketersediaan prasarana dan sarana dasar;
1. data peruntukan ruang;
1. data penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan
lahan;
1. data intensitas bangunan; dan
1. peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang
dibutuhkan termasuk peta penguasaan lahan, peta
penggunaan lahan, peta peruntukan ruang, dan peta
daerah rawan bencana pada skala peta minimal
1:5.000.
- Pengolahan data dan analisis paling sedikit meliputi:
1. teknik analisis daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup yang ditentukan melalui kajian
lingkungan hidup strategis;
1. teknik analisis keterkaitan antarwilayah
kabupaten/kota;
1. teknik analisis keterkaitan antarkomponen ruang
kabupaten/kota; dan
1. teknik perancangan kawasan.
- Perumusan konsepsi rencana paling sedikit harus:
1. mengacu pada:
- rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan

• pedoman . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

- pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang
penataan ruang.
1. memperhatikan:
- rencana pembangunan jangka panjang
kabupaten/kota; dan
- rencana pembangunan jangka menengah
kabupaten/kota.
1. merumuskan rencana detail rancangan kawasan.
- Penyusunan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota
tentang rencana detail tata ruang yang dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Prosedur penetapan rencana detail tata ruang meliputi:

- pengajuan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota
tentang rencana detail tata ruang dari bupati/walikota
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten/kota;
- penyampaian rancangan peraturan daerah
kabupaten/kota tentang rencana detail tata ruang kepada
Menteri untuk memperoleh persetujuan substansi dengan
disertai rekomendasi gubernur;
- persetujuan bersama rancangan peraturan daerah
kabupaten tentang rencana rencana detail tata ruang
antara bupati/walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah kabupaten/kota yang didasarkan pada
persetujuan substansi dari Menteri;
- penyampaian rancangan peraturan daerah
kabupaten/kota tentang rencana rencana detail tata
ruang kepada gubernur untuk dievaluasi; dan
- penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota
tentang rencana rencana detail tata ruang oleh
bupati/walikota.

(2) Persetujuan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terhadap rancangan peraturan daerah
kabupaten/kota tentang rencana detail tata ruang dapat
didekonsentrasikan kepada gubernur.

Bagian Keempat . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

Bagian Keempat
Penyusunan dan Penetapan
Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan

Paragraf 1
Umum

Kawasan perkotaan merupakan kawasan strategis, yang dapat
berupa kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi,
atau kawasan strategis kabupaten.

(1) Kawasan perkotaan dapat berbentuk:

- kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari wilayah
kabupaten; atau
- kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih
wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah
provinsi.

(2) Jangka waktu penyusunan dan penetapan rencana tata ruang

kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak
pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang kawasan
perkotaan.

Paragraf 2
Kriteria Kawasan Perkotaan

(1) Kawasan perkotaan menurut kriteria besarannya meliputi:

• kawasan perkotaan kecil;
• kawasan perkotaan sedang;
• kawasan perkotaan besar;
• kawasan metropolitan; dan
• kawasan megapolitan.

(2) Kawasan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(2) Kawasan perkotaan kecil sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a memiliki kriteria paling sedikit:
- jumlah penduduk paling sedikit 50.000 (lima puluh ribu)
jiwa dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) jiwa;
- dominasi fungsi kegiatan ekonomi berupa kegiatan
perdagangan dengan jangkauan pelayanan kecamatan
dan/atau antardesa; dan
- ketersediaan prasarana dan sarana dasar perkotaan
paling sedikit kantor kecamatan dan pasar harian.

(3) Kawasan perkotaan sedang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b memiliki kriteria paling sedikit:
- jumlah penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) jiwa
dan kurang dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa;
- dominasi fungsi kegiatan ekonomi berupa kegiatan jasa
dan perdagangan dengan jangkauan pelayanan satu
wilayah kabupaten dan/atau antarkabupaten; dan
- ketersediaan prasarana dan sarana dasar perkotaan
paling sedikit kantor pemerintah Kabupaten/kota, fasilitas
transportasi lokal, kantor cabang perbankan, dan pusat
pertokoan.

(4) Kawasan perkotaan besar sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c memiliki kriteria paling sedikit:
- jumlah penduduk paling sedikit 500.000 (lima ratus ribu)
jiwa;
- dominasi fungsi kegiatan ekonomi berupa kegiatan jasa,
perdagangan, dan industri dengan jangkauan pelayanan
satu wilayah provinsi dan/atau antarprovinsi; dan
- ketersediaan prasarana dan sarana dasar perkotaan
paling sedikit kantor pemerintah Kabupaten/kota,
terminal/pelabuhan, kantor cabang perbankan, dan
kawasan pertokoan.

(5) Kawasan metropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d memiliki kriteria paling sedikit:
- merupakan kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau
kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di
sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional;
- jumlah penduduk secara keseluruhan paling sedikit
1.000.000 (satu juta) jiwa;

• dominasi . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

- dominasi fungsi kegiatan ekonomi berupa kegiatan jasa,
perdagangan, industri, dengan jangkauan pelayanan
antar provinsi dan/atau nasional;
- ketersediaan prasarana dan sarana dasar perkotaan
paling sedikit kantor pemerintah kota/pemerintah
provinsi, fasilitas transportasi regional, kantor perbankan,
dan pusat perbelanjaan;
- memiliki sistem jaringan prasarana wilayah yang
terintegrasi; dan
- memiliki kejelasan sistem struktur ruang yang
ditunjukkan adanya pusat dan sub pusat yang
terintegrasi dengan peran ekonomi pusat yang dapat lebih
besar dari kota atau kawasan sekitar diukur dari jumlah
aktivitas jasa dan industri dan jumlah uang beredar.

(6) Kawasan megapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e memiliki kriteria paling sedikit:
- merupakan gabungan 2 (dua) atau lebih kawasan
metropolitan sehingga berpusat jamak dan memiliki
keterkaitan fungsional;
- memiliki hubungan spasial masing-masing kota dengan
sistem yang dipisahkan oleh kawasan perdesaan;
- memiliki jumlah penduduk yang dilayani paling sedikit
10.000.000 (sepuluh juta) jiwa;
- memiliki dominasi fungsi kegiatan ekonomi berupa
kegiatan jasa, perdagangan, industri, dengan jangkauan
pelayanan regional antarnegara;
- memiliki ketersediaan prasarana dan sarana dasar
perkotaan paling sedikit fasilitas transportasi antar
negara, sarana perbankan antarnegara, dan pusat
perbelanjaan dengan skala pelayanan regional; dan
- menghubungkan antarpusat kegiatan dengan prasarana
transportasi utama dan memiliki sistem jaringan
prasarana wilayah yang terintegrasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kawasan perkotaan
diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 3 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

Paragraf 3
Penyusunan dan Penetapan
Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
Yang Merupakan Bagian Wilayah Kabupaten

(1) Prosedur penyusunan rencana tata ruang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 untuk rencana tata ruang kawasan
perkotaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten
meliputi:
- proses penyusunan rencana tata ruang kawasan
perkotaan yang merupakan bagian dari wilayah
kabupaten;
- pelibatan peran masyarakat pada tingkat kabupaten
dalam penyusunan rencana tata ruang kawasan
perkotaan; dan
- pembahasan rancangan rencana tata ruang kawasan
perkotaan yang merupakan bagian dari wilayah
kabupaten oleh pemangku kepentingan di tingkat
kabupaten.

(2) Proses penyusunan rencana tata ruang kawasan perkotaan

yang merupakan bagian wilayah kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
- Persiapan penyusunan meliputi:
1. penyusunan kerangka acuan kerja;
1. metodologi yang digunakan; dan
1. penganggaran kegiatan penyusunan rencana tata
ruang kawasan perkotaan yang merupakan bagian
wilayah kabupaten.
- Pengumpulan data paling sedikit meliputi:
1. data wilayah administrasi;
1. data fisiografis;
1. data kependudukan;
1. data ekonomi dan keuangan;
1. data ketersediaan prasarana dan sarana dasar;
1. data penggunaan lahan;
1. data peruntukan ruang;
1. data daerah rawan bencana;

1. data . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

1. data intensitas bangunan; dan
1. peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang
dibutuhkan.
- Pengolahan data dan analisis paling sedikit meliputi:
1. teknik analisis daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup yang ditentukan melalui kajian
lingkungan hidup strategis;
1. teknik analisis keterkaitan antarwilayah kabupaten
dan/atau kawasan perkotaan yang merupakan bagian
wilayah kabupaten; dan
1. teknik perancangan kawasan.
- Perumusan konsepsi rencana paling sedikit:
1. mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten;
1. memperhatikan:
- rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten;
- rencana pembangunan jangka panjang kabupaten;
dan
- rencana pembangunan jangka menengah
kabupaten.
1. merumuskan rencana detail rancangan kawasan.
- Penyusunan rancangan peraturan daerah kabupaten
tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan yang
menjadi bagian dari kabupaten yang dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Prosedur penetapan rencana tata ruang kawasan perkotaan

yang merupakan bagian wilayah kabupaten meliputi:
- pengajuan rancangan peraturan daerah kabupaten
tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan yang
merupakan bagian dari wilayah kabupaten dari bupati
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten;
- penyampaian rancangan peraturan daerah kabupaten
tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan yang
merupakan bagian dari wilayah kabupaten kepada
Menteri untuk memperoleh persetujuan substansi dengan
disertai rekomendasi gubernur;

• persetujuan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

- persetujuan bersama rancangan peraturan daerah
kabupaten tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan
yang merupakan bagian dari wilayah kabupaten antara
bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten yang didasarkan pada persetujuan substansi
dari Menteri;
- penyampaian rancangan peraturan daerah kabupaten
tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan yang
merupakan bagian dari wilayah kabupaten kepada
gubernur untuk dievaluasi; dan
- penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten
tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan yang
merupakan bagian wilayah kabupaten oleh bupati.

(2) Persetujuan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terhadap rencana tata ruang kawasan perkotaan yang
merupakan bagian wilayah kabupaten dapat
didekonsentrasikan kepada gubernur.

Paragraf 4
Penyusunan dan Penetapan
Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
Yang Mencakup 2 (Dua) atau Lebih Wilayah Kabupaten/Kota
pada Satu atau Lebih Wilayah Provinsi

(1) Prosedur penyusunan rencana tata ruang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 untuk rencana tata ruang kawasan
perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah
kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi
meliputi:
- proses penyusunan rencana tata ruang kawasan
perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah
kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi;
- pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan rencana
tata ruang kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua)
atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih
wilayah provinsi; dan
- pembahasan rancangan rencana tata ruang kawasan
perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah
kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi
oleh pemangku kepentingan pada tingkat kabupaten/kota
dari provinsi yang bersangkutan.

(2) Proses . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(2) Proses penyusunan rencana tata ruang kawasan perkotaan

yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota
pada satu atau lebih wilayah provinsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:
- Persiapan penyusunan meliputi:
1. penyusunan kerangka acuan kerja;
1. metodologi yang digunakan; dan
1. penganggaran kegiatan penyusunan rencana tata
ruang kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau
lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih
wilayah provinsi.
- Pengumpulan data paling sedikit meliputi:
1. data wilayah administrasi;
1. data fisiografis;
1. data kependudukan;
1. data ekonomi dan keuangan;
1. data ketersediaan prasarana dan sarana dasar;
1. data penggunaan lahan;
1. data peruntukan ruang;
1. data daerah rawan bencana;
1. data intensitas bangunan; dan
1. peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang
dibutuhkan.
- Pengolahan data dan analisis paling sedikit meliputi:
1. teknik analisis yang terkait dengan keterpaduan
pengembangan kawasan perkotaan dengan kawasan
sekitarnya;
1. teknik analisis keterkaitan fungsional yang saling
menguntungkan antara kawasan perkotaan inti
dengan kawasan perkotaan sekitarnya;
1. teknik analisis integrasi perencanaan jaringan
prasarana wilayah; dan
1. teknik perancangan kawasan.
- Perumusan konsepsi rencana paling sedikit:
1. mengacu pada:
- Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; dan

• rencana . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

- rencana tata ruang wilayah provinsi.
1. memperhatikan:
- rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana
tata ruang wilayah kabupaten/kota yang menjadi
bagian dari kawasan perkotaan atau dimana
kawasan perkotaan terletak;
- rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- rencana pembangunan jangka menengah nasional;
- rencana pembangunan jangka panjang provinsi;
dan
- rencana pembangunan jangka menengah provinsi.
1. merumuskan rencana kawasan perkotaan yang
mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota
pada satu atau lebih wilayah provinsi.
- Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan
tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan yang
mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota
pada satu atau lebih wilayah provinsi yang dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Prosedur penetapan rencana tata ruang kawasan perkotaan

yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota
pada satu wilayah provinsi meliputi:
- pengajuan rancangan peraturan daerah provinsi tentang
rencana tata ruang kawasan perkotaan yang mencakup
2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu
wilayah provinsi dari gubernur kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah provinsi;
- penyampaian rancangan peraturan daerah provinsi
tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan yang
mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota
pada satu wilayah provinsi kepada Menteri untuk
memperoleh persetujuan substansi;
- persetujuan bersama rancangan peraturan daerah
provinsi tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan
yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah
kabupaten/kota pada satu wilayah provinsi antara
gubernur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
provinsi yang didasarkan pada persetujuan substansi dari
Menteri;

• penyampaian . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

- penyampaian rancangan peraturan daerah provinsi
tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan yang
mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota
pada satu wilayah provinsi kepada Menteri Dalam Negeri
untuk dievaluasi; dan
- penetapan rancangan peraturan daerah provinsi tentang
rencana tata ruang kawasan perkotaan yang mencakup
2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu
wilayah provinsi oleh gubernur.

(2) Prosedur penetapan rencana tata ruang kawasan perkotaan

yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota
pada lebih dari satu wilayah provinsi dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penyusunan dan Penetapan
Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaaan

Paragraf 1
Umum

Kawasan perdesaan dapat merupakan kawasan strategis
nasional, kawasan strategis provinsi, dan/atau kawasan strategis
kabupaten.

(1) Kawasan perdesaan dapat berbentuk:

- kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah
kabupaten; atau
- kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih
wilayah kabupaten pada satu atau lebih wilayah provinsi.

(2) Kawasan perdesaan selain sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat pula berbentuk kawasan agropolitan.

(3) Jangka waktu penyusunan dan penetapan rencana tata ruang

kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak
pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang kawasan
perdesaan.

Paragraf 2 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

Paragraf 2
Kriteria Kawasan Perdesaan

Kawasan perdesaan harus memenuhi kriteria:
- fungsi kawasan produksi pertanian kabupaten;
- sistem jaringan prasarana pendukung kegiatan pertanian;
- aglomerasi penduduk yang bermata pencaharian petani,
nelayan, penambang rakyat, atau pengrajin kecil;
- tatanan nilai budaya lokal dan berfungsi sebagai penyangga
budaya dan lingkungan hidup bagi wilayahnya;
- kegiatan utama pertanian dan pengelolaan sumber daya alam
termasuk perikanan tangkap;
- susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman
perdesaan termasuk kawasan transmigrasi, pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
- kerapatan sistem permukiman dan penduduk yang rendah;
dan
- bentang alam berciri pola ruang pertanian dan lingkungan
alami.

Kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72
ayat (2) harus memenuhi kriteria:
- kawasan perdesaan pertanian yang tumbuh dan berkembang
karena berjalannya sistem dan usaha agrobisnis yang mampu
melayani, menarik, dan mendorong kegiatan agrobisnis di
wilayah sekitarnya;
- kawasan perdesaan yang mempunyai kondisi geomorfologi,
iklim, dan topografi yang mendukung kegiatan agribisnis di
kawasan agropolitan; dan
- kawasan perdesaan yang memiliki dukungan kelembagaan
yang mengembangkan kegiatan agribisnis.

Paragraf 3 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

Paragraf 3
Penyusunan dan Penetapan
Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan
Yang Merupakan Bagian Wilayah Kabupaten

(1) Prosedur penyusunan rencana tata ruang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 untuk rencana tata ruang kawasan
perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten
meliputi:
- proses penyusunan rencana tata ruang kawasan
perdesaan yang menjadi bagian wilayah kabupaten;
- pelibatan peran masyarakat di tingkat kabupaten dalam
penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan yang
menjadi bagian wilayah kabupaten; dan
- pembahasan rancangan rencana tata ruang kawasan
perdesaan yang menjadi bagian wilayah kabupaten oleh
pemangku kepentingan di tingkat kabupaten.

(2) Proses penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan

yang merupakan bagian wilayah kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:
- Persiapan penyusunan rencana tata ruang meliputi:
1. penyusunan kerangka acuan kerja;
1. metodologi yang digunakan; dan
1. penganggaran kegiatan penyusunan rencana tata
ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian
wilayah kabupaten.
- Pengumpulan data paling sedikit meliputi:
1. data wilayah administrasi;
1. data fisiografis;
1. data kependudukan;
1. data ekonomi dan keuangan;
1. data ketersediaan prasarana dan sarana dasar;
1. data penggunaan lahan;
1. data peruntukan ruang;
1. data daerah rawan bencana;

1. data . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

1. data pemetaan kawasan pertanian, kawasan
peternakan, kawasan perkebunan, dan/atau kawasan
perikanan;
1. data rencana pengembangan sentra produksi; dan
1. peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang
dibutuhkan.
- Pengolahan data dan analisis paling sedikit meliputi:
1. teknik analisis terkait kesesuaian komoditi pertanian,
peternakan, perkebunan, dan/atau perikanan;
1. teknik analisis penentuan komoditi unggulan;
1. teknik pengolahan hasil yang telah dilakukan dan
jangkauan pemasaran; dan
1. teknik analisis dukungan kelembagaan yang
mengembangkan kegiatan agribisnis.
- Perumusan konsepsi rencana paling sedikit harus:
1. mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten;
1. memperhatikan rencana pembangunan jangka
panjang kabupaten dan rencana pembangunan jangka
menengah kabupaten; dan
1. merumuskan:
- tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan
kawasan perdesaan yang merupakan bagian
wilayah kabupaten; dan
- konsep pengembangan kawasan perdesaan yang
merupakan bagian wilayah kabupaten.
- Penyusunan rancangan peraturan daerah kabupaten
tentang rencana tata ruang kawasan perdesaan yang
menjadi bagian wilayah kabupaten yang dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Prosedur penetapan rencana tata ruang kawasan perdesaan

yang merupakan bagian wilayah kabupaten meliputi:
- pengajuan rancangan peraturan daerah kabupaten
tentang rencana tata ruang kawasan perdesaan yang
merupakan bagian wilayah kabupaten dari bupati kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten;

• penyampaian . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

- penyampaian rancangan peraturan daerah kabupaten
tentang rencana tata ruang kawasan perdesaan yang
merupakan bagian wilayah kabupaten kepada Menteri
untuk permohonan persetujuan substansi dengan disertai
rekomendasi gubernur;
- persetujuan bersama rancangan peraturan daerah
kabupaten tentang rencana tata ruang kawasan
perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten
antara bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten yang didasarkan pada persetujuan substansi
dari Menteri;
- penyampaian rancangan peraturan daerah kabupaten
tentang rencana tata ruang kawasan perdesaan yang
merupakan bagian wilayah kabupaten kepada gubernur
untuk dievaluasi; dan
- penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten
tentang rencana tata ruang kawasan perdesaan yang
merupakan bagian wilayah kabupaten oleh bupati.

(2) Persetujuan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terhadap rencana tata ruang kawasan perdesaan
yang merupakan bagian wilayah kabupaten dapat
didekonsentrasikan kepada gubernur.

Paragraf 4
Penyusunan dan Penetapan
Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan
Yang Mencakup 2 (Dua) atau Lebih Wilayah Kabupaten
pada Satu atau Lebih Wilayah Provinsi

(1) Prosedur penyusunan rencana tata ruang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 untuk rencana tata ruang kawasan
perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah
kabupaten pada satu atau lebih wilayah provinsi meliputi:
- proses penyusunan rencana tata ruang kawasan
perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah
kabupaten pada satu atau lebih wilayah provinsi;
- pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan rencana
tata ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua)
atau lebih wilayah kabupaten pada satu atau lebih
wilayah provinsi; dan

• pembahasan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

- pembahasan rancangan rencana tata ruang kawasan
perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah
kabupaten pada satu atau lebih wilayah provinsi oleh
pemangku kepentingan pada tingkat kabupaten/kota dari
provinsi yang bersangkutan.

(2) Proses penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan

yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten pada
satu atau lebih wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:
- Persiapan penyusunan meliputi:
1. penyusunan kerangka acuan kerja;
1. metodologi yang digunakan; dan
1. penganggaran kegiatan penyusunan rencana tata
ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua)
atau lebih wilayah kabupaten pada satu atau lebih
wilayah provinsi.
- Pengumpulan data paling sedikit meliputi:
1. data wilayah administrasi;
1. data fisiografis;
1. data kependudukan;
1. data ekonomi dan keuangan;
1. data ketersediaan prasarana dan sarana dasar;
1. data penggunaan lahan;
1. data peruntukan ruang;
1. data daerah rawan bencana;
1. data pemetaan kawasan pertanian, kawasan
peternakan, kawasan perkebunan, dan/atau kawasan
perikanan;
1. data rencana pengembangan sentra produksi; dan
1. peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang
dibutuhkan.
- Pengolahan data dan analisis paling sedikit harus
menyertakan teknik analisis kesesuaian komoditi
pertanian, peternakan, perkebunan, dan/atau perikanan.
- Perumusan konsepsi rencana paling sedikit harus:
1. mengacu pada:
- Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; dan

• rencana . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

- rencana tata ruang wilayah provinsi.
1. memperhatikan:
- rencana tata ruang wilayah kabupaten yang
menjadi bagian dari kawasan perdesaan atau
dimana kawasan perdesaan terletak;
- rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- rencana pembangunan jangka menengah nasional;
- rencana pembangunan jangka panjang provinsi;
dan
- rencana pembangunan jangka menengah provinsi.
1. merumuskan:
- tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan
kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau
lebih wilayah kabupaten pada satu atau lebih
wilayah provinsi; dan
- konsep pengembangan kawasan perdesaan yang
mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten
pada satu atau lebih wilayah provinsi.
- Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan
tentang rencana tata ruang kawasan perdesaan yang
mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten pada satu
atau lebih wilayah provinsi yang dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Prosedur penetapan rencana tata ruang kawasan perdesaan

yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten pada
satu wilayah provinsi meliputi:
- pengajuan rancangan peraturan daerah provinsi tentang
rencana tata ruang kawasan perdesaan yang mencakup
2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten pada satu wilayah
provinsi dari gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah provinsi;
- penyampaian rancangan peraturan daerah provinsi
tentang rencana tata ruang kawasan perdesaan yang
mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten pada satu
wilayah provinsi kepada Menteri untuk memperoleh
persetujuan substansi;

• persetujuan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

- persetujuan bersama rancangan peraturan daerah
provinsi tentang rencana tata ruang kawasan perdesaan
yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten
pada satu wilayah provinsi antara gubernur dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang
didasarkan pada persetujuan substansi dari Menteri;
- penyampaian rancangan peraturan daerah provinsi
tentang rencana tata ruang kawasan perdesaan yang
mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten pada satu
wilayah provinsi kepada Menteri Dalam Negeri untuk
dievaluasi; dan
- penetapan rancangan peraturan daerah provinsi tentang
rencana tata ruang kawasan perdesaan yang mencakup
2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten pada satu wilayah
provinsi oleh gubernur.

(2) Prosedur penetapan rencana tata ruang kawasan perdesaan

yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten pada
lebih dari satu wilayah provinsi dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Penyusunan dan Penetapan
Rencana Tata Ruang Kawasan Agropolitan

(1) Prosedur penyusunan dan penetapan rencana tata ruang

kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah
kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1)
dan Pasal 76, serta prosedur penyusunan dan penetapan
rencana tata ruang kawasan perdesaan yang mencakup
2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten pada lebih dari satu
wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77
ayat (1) dan Pasal 78 berlaku mutatis mutandis bagi prosedur
penyusunan dan penetapan rencana tata ruang kawasan
agropolitan.

(2) Proses penyusunan rencana tata ruang kawasan agropolitan

berlaku ketentuan Pasal 75 ayat (2) dan Pasal 77 ayat (2)
dengan ketentuan:
- Tahap pengumpulan data paling sedikit meliputi:
1. data wilayah administrasi;
1. data fisiografis;

1. data . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

1. data kependudukan;
1. data ekonomi dan keuangan;
1. data ketersediaan prasarana dan sarana dasar;
1. data penggunaan lahan;
1. data peruntukan ruang;
1. data daerah rawan bencana;
1. data pemetaan kawasan pertanian, kawasan
peternakan, kawasan perkebunan, dan/atau kawasan
perikanan;
1. data rencana pengembangan sentra produksi; dan
1. peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang
dibutuhkan.
- Tahap pengolahan data dan analisis paling sedikit
meliputi:
1. teknik analisis kelayakan pengembangan agroindustri;
dan
1. teknik analisis daya dukung sebagai pusat koleksi,
distribusi, dan pemasaran komoditi pertanian.

(1) Rencana tata ruang kawasan agropolitan yang merupakan

bagian wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan
daerah kabupaten.

(2) Rencana tata ruang kawasan agropolitan yang mencakup

2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten pada satu wilayah
provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi.

(3) Rencana tata ruang kawasan agropolitan yang mencakup

2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten pada lebih dari satu
wilayah provinsi ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Bagian Keenam
Kriteria dan Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang

Peninjauan kembali rencana tata ruang meliputi peninjauan
kembali terhadap rencana tata ruang wilayah dan peninjauan
kembali terhadap rencana rinci tata ruang.

Pasal 82 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(1) Peninjauan kembali rencana tata ruang dilakukan 1 (satu)

kali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Peninjauan kembali rencana tata ruang dapat dilakukan lebih

dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi
perubahan lingkungan strategis berupa:
- bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan;
- perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan
undang-undang; atau
- perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan
undang-undang.

Peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
- penetapan pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata
ruang;
- pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang; dan
- perumusan rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan
peninjauan kembali rencana tata ruang.

Penetapan pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a dilakukan
dengan:
- keputusan Menteri untuk peninjauan kembali terhadap
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata ruang
pulau/kepulauan, dan rencana tata ruang kawasan strategis
nasional;
- keputusan gubernur untuk peninjauan kembali rencana tata
ruang terhadap rencana tata ruang wilayah provinsi dan
rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan
- keputusan bupati/walikota untuk peninjauan kembali
rencana tata ruang terhadap rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kota, rencana tata ruang kawasan strategis
kabupaten/kota, dan rencana detail tata ruang.

Pasal 85 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(1) Peninjauan kembali rencana tata ruang dilaksanakan oleh

Tim yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai kewenangannya.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur

Pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan
lembaga penelitian.

Proses pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b meliputi kegiatan
pengkajian, evaluasi, serta penilaian terhadap rencana tata ruang
dan penerapannya.

(1) Rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan

kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 83 huruf c berupa:

- rekomendasi tidak perlu dilakukan revisi terhadap
rencana tata ruang; atau
- rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap rencana
tata ruang.

(2) Apabila peninjauan kembali rencana tata ruang menghasilkan

rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dapat disertai dengan usulan untuk dilakukan penertiban
terhadap pelanggaran rencana tata ruang.

(3) Apabila peninjauan kembali rencana tata ruang menghasilkan

rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
revisi rencana tata ruang dilaksanakan dengan tetap
menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional dilakukan apabila:
- terjadi perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi
penataan ruang wilayah nasional; dan/atau
- terdapat dinamika pembangunan nasional yang menuntut
perlunya peninjauan kembali dan revisi Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional.

(2) Rekomendasi . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(2) Rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap rencana tata

ruang wilayah provinsi dilakukan apabila:
- terjadi perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi
penataan ruang wilayah provinsi; dan/atau
- terdapat dinamika pembangunan provinsi yang menuntut
perlunya dilakukan peninjauan kembali dan revisi
rencana tata ruang wilayah provinsi.

(3) Rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap rencana tata

ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan apabila:
- terjadi perubahan kebijakan nasional dan perubahan
kebijakan provinsi yang mempengaruhi penataan ruang
wilayah kabupaten/kota; dan/atau
- terdapat dinamika pembangunan kabupaten/kota yang
menuntut perlunya dilakukan peninjauan kembali dan
revisi rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Revisi terhadap rencana tata ruang dilakukan berdasarkan
prosedur penyusunan dan prosedur penetapan rencana tata
ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan

Pasal 38, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 53 sampai dengan Pasal 58,

Pasal 61, Pasal 62, Pasal 67 sampai dengan Pasal 70, dan

Pasal 75 sampai dengan Pasal 80.

(1) Revisi terhadap rencana tata ruang yang materi

perubahannya tidak lebih dari 20% (dua puluh persen),
penetapannya dapat dilakukan melalui perubahan peraturan
perundang-undangan tentang rencana tata ruang.

(2) Jangka waktu rencana tata ruang hasil revisi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berakhir sampai dengan berakhirnya
jangka waktu rencana tata ruang yang direvisi tersebut.

Revisi terhadap rencana tata ruang dilakukan bukan untuk
pemutihan terhadap penyimpangan pelaksanaan pemanfaatan
ruang.

Pasal 92 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 90 diatur dengan peraturan
Menteri.

Pelaksanaan pemanfaatan ruang diselenggarakan untuk:
- mewujudkan struktur ruang dan pola ruang yang
direncanakan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan
masyarakat secara berkualitas; dan
- mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan
dilaksanakan secara terpadu.

(1) Pelaksanaan pemanfaatan ruang merupakan pelaksanaan

pembangunan sektoral dan pengembangan wilayah, baik yang
dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah maupun
oleh masyarakat, harus mengacu pada rencana tata ruang.

(2) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dilakukan melalui:

- penyusunan dan sinkronisasi program pemanfaatan
ruang;
- pembiayaan program pemanfaatan ruang; dan
- pelaksanaan program pemanfaatan ruang.

(1) Dalam pemanfaatan ruang dilakukan:

- perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana
tata ruang;
- perumusan program sektoral dan kewilayahan dalam
rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang; dan

- pelaksanaan . . .
www.djpp.depkumham.go.id

---

- pelaksanaan pembangunan sektoral dan pengembangan
wilayah sesuai dengan program pemanfaatan ruang.

**(2) Dalam pelaksanaan kebij