PENDANAAN KEOLAHRAGAAN

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Pendanaan keolahragaan adalah penyediaan sumber
daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan
keolahragaan.
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
1. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, dan/atau
pemerintah kabupaten/kota.

Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama
antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan
anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

Sumber pendanaan keolahragaan ditentukan dengan prinsip
kecukupan dan berkelanjutan sesuai dengan prioritas
rencana pembangunan keolahragaan.

## BAB II . . .

---

Bagian Kesatu
Sumber Pendanaan

(1) Sumber pendanaan keolahragaan dari Pemerintah

berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Sumber pendanaan keolahragaan dari pemerintah

daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

(1) Sumber pendanaan keolahragaan dari masyarakat dapat

diperoleh dari:
- kegiatan sponsorship keolahragaan;
- hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
- penggalangan dana;
- kompensasi alih status dan transfer olahragawan;
- uang pembinaan dari olahragawan profesional;
- kerja sama yang saling menguntungkan;
- sumbangan lain yang tidak mengikat; dan
- sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

(2) Selain sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pendanaan keolahragaan dapat juga bersumber dari
industri olahraga yang meliputi antara lain dari:
- tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
- penyewaan prasarana olahraga;
- jual beli produk sarana olahraga;
- sport labelling;

• iklan . . .

---

• iklan;
• hak siar olahraga;
• promosi, eksibisi, dan festival olahraga;
• keagenan; dan
• layanan informasi dan konsultasi keolahragaan.

(1) Pendapatan Pemerintah yang diperoleh dari jasa layanan

keolahragaan atau terkait dengan keolahragaan dalam
penyelenggaraan keolahragaan dan sumber pendanaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan
Penerimaan Negara Bukan Pajak.

(2) Pendapatan pemerintah daerah yang diperoleh dari jasa

layanan keolahragaan atau terkait dengan keolahragaan
dalam penyelenggaraan keolahragaan dan sumber
pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
merupakan pendapatan daerah.

(3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

(1) Untuk mendukung pendanaan keolahragaan,

Pemerintah dapat membentuk badan usaha
keolahragaan milik negara yang berbadan hukum.

(2) Pembentukan badan usaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) didirikan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua . . .

---

Bagian Kedua
Alokasi Pendanaan

(1) Dana yang diperoleh dari sumber pendanaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hanya dapat
dialokasikan untuk penyelenggaraan keolahragaan yang
meliputi:
- olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga
prestasi;
- pembinaan dan pengembangan olahraga;
- pengelolaan keolahragaan;
- pekan dan kejuaraan olahraga;
- pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
- peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan
sarana olahraga;
- pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
keolahragaan;
- pemberdayaan peran serta masyarakat dalam
kegiatan keolahragaan;
- pengembangan kerja sama dan informasi
keolahragaan;
- pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
- standardisasi, akreditasi dan sertifikasi;
- pencegahan dan pengawasan doping;
- pemberian penghargaan;
- pelaksanaan pengawasan; dan
- pengembangan, pengawasan, serta pengelolaan
olahraga profesional.

(2) Tata cara penggunaan dana sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

## BAB III . . .

---

Penggunaan dana keolahragaan wajib
dipertanggungjawabkan secara periodik dan transparan oleh
pengguna anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pendanaan penyelenggaraan keolahragaan
dipertanggungjawabkan menurut standar akuntansi yang
ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Pertanggungjawaban penggunaan dana keolahragaan dan
pendanaan penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dilaporkan dan/atau
diumumkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

PENGAWASAN

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan

kewenangannya melakukan pengawasan terhadap
pendanaan keolahragaan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

---

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Pebruari 2007

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Pebruari 2007

,

ttd.

---