Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang RAWA

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan:
1. Rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara phisik, kimiawi, dan biologis.
2. Konservasi rawa adalah pengelolaan rawa sebagai sumber air yang berdasarkan pertimbangan teknis, sosial ekonomis dan lingkungan, bertujuan menjamin dan memelihara kelestarian keberadaan rawa sebagai sumber air dan/atau meningkatkan fungsi dan pemanfaatannya.
3. Reklamasi rawa adalah upaya meningkatkan fungsi dan pemanfaatan rawa untuk kepentingan masyarakat luas.
4. Jaringan reklamasi rawa adalah keseluruhan saluran baik primer, sekunder, maupun tersier dan bangunan yang merupakan satu kesatuan, beserta bangunan pelengkapnya, yang diperlukan untuk pengaturan, pembuangan, pemberian, pembagian dan penggunaan air.
5. Saluran primer adalah saluran utama dari jaringan reklamasi rawa yang berfungsi baik untuk pembuangan maupun pemberian air.
6. Saluran sekunder adalah cabang utama dari saluran primer rawa yang berfungsi untuk pembuangan maupun pemberian air.

7. Saluran tersier adalah cabang saluran sekunder yang berfungsi baik sebagai pembuangan maupun pemberian air.
8. Garis sempadan adalah garis batas kiri kanan saluran yang MENETAPKAN daerah yang dibutuhkan untuk keperluan pengamanan saluran.
9. Limbah adalah semua bahan buangan baik berupa benda dan/atau bahan padat maupun cair yang dapat menimbulkan pencemaran.
10. Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa adalah serangkaian kegiatan yang mengarah kepada upaya pemanfaatan air secara optimal dan pelestarian fungsi jaringan reklamasi rawa.
11. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang Pengairan.
12. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat I.

Lingkup pengaturan rawa dalam PERATURAN PEMERINTAH ini adalah penyelenggaraan konservasi rawa yang meliputi perlindungan, pengawetan secara lestari dan pemanfaatan rawa sebagai ekosistem sumber air.

Penyelenggaraan konservasi rawa dilaksanakan berdasarkan asas kemanfaatan umum, keseimbangan, dan kelestarian untuk melindungi dan mengamankan fungsi dan manfaat rawa.

Pasal 4

Penyelenggaraan konservasi rawa bertujuan untuk :
a. mempertahankan keseimbangan ekosistem rawa sebagai sumber air;
b. mengatur perlindungan dan pengawetan rawa sebagai sumber air;
c. mengatur pemanfaatan rawa sebagai sumber air;
d. mengatur pengembangan rawa sebagai sumber daya lainnya.

(1) Rawa dikuasai oleh Negara, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah.
(2) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab penguasaan rawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

(1) Rawa sebagai sumber air merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai fungsi serba guna bagi kehidupan dan penghidupan manusia.
(2) Rawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilindungi dan dijaga kelestariannya serta ditingkatkan fungsi dan kemanfaatannya.

(1) Wewenang dan tanggung jawab pembinaan rawa ada pada Pemerintah.
(2) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab pembinaan rawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
(3) Wewenang dan tanggung jawab pembinaan rawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Untuk mengetahui formasi rawa sebagai lahan dalam pelaksanaan pembinaan rawa dilaksanakan inventarisasi rawa.
(2) Menteri menyelenggarakan inventari rawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Konservasi rawa ditujukan untuk mempertahankan dan melindungi ekosistem rawa sebagai sumber air, serta meningkatkan fungsi dan manfaatnya, dengan memperhatikan :
a. kemampuan meningkatkan rawa sebagai ekosistem sumber air;
b. kelestarian rawa;
c. kemampuan meningkatkan perekonomian masyarakat;
d.kelestarian lingkungan hidup.

Konservasi rawa meliputi usaha perlindungan, pengawetan, peningkatan fungsi dan manfaat rawa melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, eksploitasi dan pemeliharaan serta pengendalian.

Perlindungan rawa dimaksudkan untuk melindungi sistem penyangga kehidupan pada wilayah konservasi rawa.

Pengawetan rawa dimaksudkan untuk memelihara kelestarian keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya pada wilayah konservasi rawa.

(1) Perlindungan dan pengawetan rawa dilaksanakan berdasarkan rencana jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan rencana teknis.
(2) Rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh Menteri bersama-sama Menteri lain yang terkait.
(3) Rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh Menteri dan Menteri lain yang terkait, sesuai dengan bidangnya masing-masing.

(1) Perlindungan dan pengawetan rawa menjadi tugas, wewenang, dan tanggungjawab Menteri.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada rencana dan rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

(1) Dalam rangka pelaksanaan perlindungan di wilayah konservasi rawa setiap orang dilarang untuk :

a. merusak ekosistem kehidupan dan sumber air yang berada di wilayah konservasi rawa;

b. membuang benda dan/atau bahan padat maupun cair yang berupa limbah ke dalam wilayah konservasi rawa.
(2) Setiap pemegang hak atas tanah di dalam wilayah konservasi rawa wajib menjaga kelangsungan fungsi wilayah tersebut.

(1) Menteri melakukan pemeliharaan dan penertiban di wilayah konservasi rawa.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

(1) Pengambilan dan penggunaan air dari wilayah konservasi rawa untuk keperluan pokok kehidupan sehari-hari dapat dilakukan tanpa ijin.
(2) Pengambilan dan penggunaan air dari wilayah konservasi rawa selain untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan bersifat komersial hanya dapat dilakukan berdasarkan ijin.
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pemanfaatan tumbuhan dan satwa serta sumber daya alam lainnya dari wilayah konservasi rawa wajib memperoleh ijin terlebih dahulu dari Menteri lain yang terkait sesuai dengan bidangnya masing-masing.

(1) Untuk meningkatkan fungsi dan manfaat rawa dilakukan kegiatan reklamasi rawa.
(2) Wewenang pelaksanaan reklamasi rawa berada pada Menteri.
(3) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(4) Dalam hal tertentu reklamasi rawa dapat dilakukan oleh badan hukum, badan sosial dan/atau perorangan dengan ijin Menteri.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

(1) Penyusunan rencana reklamasi rawa, baik yang berupa rencana jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek dilakukan oleh Menteri.
(2) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas rencana pengembangan wilayah sungai.

(1) Penyusunan rencana teknis reklamasi rawa menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab Menteri.
(2) Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat (4), badan hukum, badan sosial, dan/atau perorangan dapat melaksanakan pembuatan rencana teknis reklamasi.
(3) Rencana teknis yang dibuat badan hukum, badan sosial dan/atau perorangan harus,memperoleh pengesahan dari Menteri.

(1) Pembangunan jaringan reklamasi rawa menjadi tugas, wewenang, dan tanggungjawab Menteri.
(2) Pembangunan jaringan reklamasi rawa didasarkan pada rencana dan rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21.
(3) Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup kegiatan untuk mewujudkan, merehabilitasi dan meningkatkan jaringan reklamasi rawa.

(1) Tugas dan tanggung jawab pembangunan saluran tersier beserta bangunan pelengkapnya, dapat diserahkan kepada masyarakat pemakai air yang bersangkutan.
(2) Pembangunan saluran pada petak tersier beserta bangunan pelengkapnya. menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat pemakai air yang bersangkutan.
(3) Dengan memperhatikan keadaan sosial ekonomi masyarakat pemakai air yang bersangkutan, Pemerintah dapat memberikan bantuan pembiayaan bagi terlaksananya pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).
(4) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Badan hukum, badan sosial dan/atau perorangan dapat melaksanakan pembangunan jaringan reklamasi rawa setelah mendapat ijin dari Menteri.

Eksploitasi dan pemeliharaan saluran primer dan saluran sekunder beserta bangunan pelengkapnya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah.

Eksploitasi dan pemeliharaan saluran tersier dan saluran lainnya dalam petak tersier beserta bangunan pelengkapnya menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat pemakai air yang bersangkutan.

Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa yang dikelola oleh badan hukum, badan sosial dan/atau perorangan dilakukan oleh yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH ini.

(1) Menteri MENETAPKAN adanya iuran pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa kepada masyarakat pemakai air atas dasar pengambilan dan penggunaan air, serta penggunaan jaringan reklamasi rawa tertentu.

(2) Pemerintah Daerah MENETAPKAN besarnya iuran dan tata cara pemungutannya, dengan memperhatikan keadaan sosial ekonomi masyarakat pemakai air, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan selektif.
(3) Iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menjadi penerimaan Pemerintah Daerah, dipergunakan untuk membiayai eksploitasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa sepanjang penguasaannya berada pada Pemerintah Daerah.

(1) Pengambilan air dari jaringan reklamasi rawa untuk keperluan pokok kehidupan sehari-hari dapat dilakukan tanpa ijin.
(2) Pengambilan air dari jaringan reklamasi rawa untuk keperluan selain yang ditentukan dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan berdasarkan ijin.
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan tata cara dan persyaratan pemberian ijin yang ditetapkan oleh Menteri.

Pelaksanaan penggunaan jaringan reklamasi rawa untuk keperluan lalu lintas dan angkutan air diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perhubungan.

(1) Lahan yang terletak disepanjang jaringan reklamasi rawa yang dibatasi garis sempadan diperuntukkan bagi pengamanan jaringan reklamasi rawa.
(2) Penggunaan lahan dan lebar lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Setiap orang dilarang membuang benda dan/atau bahan padat maupun cair, yang berupa limbah ke dalam maupun sekitar jaringan reklamasi rawa yang diperkirakan atau patut diduga akan menimbulkan pencemaran atau penurunan fungsi pelayanan jaringan reklamasi rawa.

Urusan pembinaan rawa yang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai urusan Daerah, pelaksanaannya dapat dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

(1) Pengawasan atas penyelenggaraan konservasi rawa dilakukan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh pejabat pengairan yang

ditunjuk oleh Menteri atau Pemerintah Daerah dalam rangka tugas pembantuan.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang melakukan pengamatan dan penelitian yang diperlukan.
(3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) harus menyampaikan laporan kepada Menteri, mengenai hasil pengamatan dan penelitian yang telah dilakukan.
(4) Apabila dari hasil pengamatan dan penelitian terdapat atau diduga terdapat unsur-unsur pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengusutannya diserahkan kepada pejabat penyidik yang berwenang.

Dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 15 UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku :
a. barang siapa untuk keperluan usahanya melakukan pengambilan/ penggunaan air, tumbuhan dan satwa, serta sumber daya alam lainnya dari wilayah konservasi rawa tanpa ijin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18;
b. barang siapa untuk keperluan usahanya melaksanakan reklamasi rawa dan pembangunan jaringan reklamasi rawa tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 24;
c. barang siapa untuk keperluan usahanya melakukan pengambilan/penggunaan air dari/dan jaringan reklamasi rawa tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (2).

d. barang siapa melakukan perbuatan yang berakibat rusaknya ekosistem kehidupan dan sumber air yang berada di wilayah konservasi rawa atau membuang benda dan/atau bahan padat maupun cair yang berupa limbah ke wilayah konservasi rawa atau membuang benda dan/atau bahan padat maupun cair yang berupa limbah ke dalam maupun sekitar jaringan reklamasi rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 32.

Dengan berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini, peraturan perundang-undangan mengenai rawa yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH ini.

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal 3 Desember
1991. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 1991

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

ttd

MOERDIONO