PEMBERIAN DAN PENGHIMPUNAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang
KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

1 / 8

---

www.hukumonline.com

Menjadi Undang-Undang.

1. Data dan Informasi adalah kumpulan angka, huruf, kata, dan/atau citra, yang bentuknya dapat berupa
surat, dokumen, buku, atau catatan serta keterangan tertulis, yang dapat memberikan petunjuk mengenai
penghasilan dan/atau kekayaan/harta orang pribadi atau badan, termasuk kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas orang pribadi atau badan.

(1) Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan Data dan Informasi yang

berkaitan dengan perpajakan.

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

(3) Jenis Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:

- Data dan Informasi yang berkaitan dengan kekayaan atau harta yang dimiliki orang pribadi atau
badan;

• Data dan Informasi yang berkaitan dengan utang yang dimiliki orang pribadi atau badan;

- Data dan Informasi yang berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh atau diterima orang pribadi
atau badan;

- Data dan Informasi yang berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan dan/atau yang menjadi beban
orang pribadi atau badan;

• Data dan Informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan; dan

• Data dan Informasi yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi orang pribadi atau badan.

(1) Instansi pemerintah yang wajib memberikan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat 1 meliputi:

• Kementerian;

• Lembaga pemerintah non kementerian;

• Instansi pada Pemerintah Provinsi;

• Instansi pada Pemerintah Kabupaten/Kota; dan

• Instansi pemerintah lainnya.

(2) Lembaga yang wajib memberikan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1

meliputi:

• Lembaga Tinggi Negara;

• Lembaga pada Pemerintah Provinsi;

• Lembaga pada Pemerintah Kabupaten/Kota;

• Lembaga pemerintah lainnya; dan

• Lembaga non pemerintah.

(3) Asosiasi yang wajib memberikan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1

meliputi:

2 / 8

---

www.hukumonline.com

• Kamar dagang dan industri;

• Himpunan bank-bank milik negara;

• Perhimpunan bank-bank umum nasional;

• Ikatan akuntan publik Indonesia;

• Asosiasi pengusaha Indonesia;

• Gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia;

• Himpunan pengusaha muda Indonesia;

• Ikatan konsultan pajak Indonesia;

• Gabungan pengusaha ekspor Indonesia; dan

• Asosiasi pengusaha ritel Indonesia.

(4) Penetapan Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain yang wajib memberikan data dan

informasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan
Menteri Keuangan.

(1) Rincian jenis Data dan Informasi yang wajib diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan

tata cara penyampaian Data dan Informasi diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah Menteri
Keuangan berkoordinasi dengan pimpinan dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi atau pihak lain
yang merupakan sumber Data dan Informasi dimaksud.

(2) Rincian jenis Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberikan kepada Direktur

Jenderal Pajak secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Pimpinan dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 wajib memberikan Data dan Informasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya
Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Rincian jenis Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus diberikan dalam

bentuk elektronik.

(2) Dalam hal rincian jenis Data dan Informasi belum tersedia dalam bentuk elektronik, rincian Data dan

Informasi tersebut dapat diberikan dalam bentuk non elektronik sampai batas waktu yang diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan.

(3) Rincian jenis Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat disampaikan

secara online atau secara langsung.

(1) Pimpinan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain bertanggung jawab atas pemenuhan

kewajiban pemberian Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(2) Pimpinan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat menunjuk pejabat dibawahnya untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban pemberian Data dan
Informasi.

3 / 8

---

www.hukumonline.com

(3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) turut bertanggung jawab atas pemenuhan

kewajiban pemberian Data dan Informasi.

(1) Dalam hal Data dan Informasi yang diterima tidak mencukupi, Direktur Jenderal Pajak berwenang

menghimpun Data dan Informasi yang berkaitan dengan perpajakan sehubungan dengan terjadinya suatu
peristiwa yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dengan memperhatikan
ketentuan tentang kerahasiaan atas Data dan Informasi dimaksud.

(2) Penghimpunan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui

permintaan kepada pihak terkait.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghimpunan Data dan Informasi yang berkaitan dengan

perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan.

Pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang mengelola Data dan Informasi, wajib merahasiakan Data
dan Informasi yang diterima dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, kecuali untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta, Pada

Tanggal 27 Februari 2012

INDONESIA,

Ttd.

Diundangkan Di Jakarta, Pada

Tanggal 27 Februari 2012

Ttd.

4 / 8

---

www.hukumonline.com