PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2009

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden
kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia
atas perjuangan, pengabdian, darmabakti, dan karya yang
luar biasa kepada bangsa dan negara.

1. Tanda Jasa adalah penghargaan negara yang diberikan
Presiden kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi
luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu
bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan
negara.

1. Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang
diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi
pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan
kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.

1. Medali adalah tanda jasa berbentuk persegi lima.

1. Bintang adalah tanda kehormatan tertinggi berbentuk
bintang.

1. Satyalancana adalah tanda kehormatan di bawah bintang
berbentuk bundar.

1. Samkaryanugraha adalah tanda kehormatan berbentuk
ular-ular dan patra.

1. Patra adalah kelengkapan dari Tanda Kehormatan berupa
Samkaryanugraha dan Tanda Kehormatan berupa Bintang
berpita selempang atau berpita kalung yang bentuk dan
ukurannya lebih besar daripada bintang.

1. Miniatur adalah kelengkapan dari bintang, medali, dan
satyalancana yang bentuk dan ukurannya lebih kecil.

1. Piagam . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

1. Piagam adalah surat resmi yang berisi pernyataan dan
peneguhan tentang Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda
Kehormatan yang ditandatangani oleh Presiden.

1. Taman Makam Pahlawan Nasional adalah taman makam
pahlawan nasional yang berada di provinsi dan
kabupaten/kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

1. Taman Makam Pahlawan Nasional Utama adalah Taman
Makam Pahlawan Nasional yang terletak di ibukota
negara.

1. Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang
selanjutnya disebut Dewan adalah dewan yang bertugas
memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam
pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

1. Presiden adalah Presiden sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

1. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau
walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

1. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI
adalah alat negara di bidang pertahanan yang dalam
menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan
keputusan politik negara.

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya
disebut Polri adalah alat negara di bidang pemeliharaan
keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam
negeri.

1. Warga Negara . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

1. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI
adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang
bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang
sebagai warga negara Indonesia.

1. Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA
adalah orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan
undang-undang sebagai warga negara asing.

1. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima warisan
atau harta pusaka yaitu istri/suami yang dinikahi secara
sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan anak kandung yang sah.

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

1. Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat yang
selanjutnya disingkat TP2GP adalah tim yang bertugas
memberikan pertimbangan kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial
dalam meneliti dan mengkaji usulan pemberian Gelar.

1. Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah yang selanjutnya
disingkat TP2GD adalah tim yang bertugas memberikan
pertimbangan kepada gubernur, bupati/walikota dalam
meneliti dan mengkaji usulan pemberian Gelar.

(1) Gelar berupa Pahlawan Nasional.

(2) Gelar diberikan dalam bentuk plakat dan piagam.

(3) Bentuk . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(3) Bentuk, warna, ukuran plakat dan piagam sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Kedua

Tanda Jasa

(1) Tanda Jasa berupa Medali.

(2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

• Medali Kepeloporan;

• Medali Kejayaan; dan

• Medali Perdamaian.

(3) Bentuk, warna, dan ukuran benda Tanda Jasa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beserta
alat kelengkapannya tercantum dalam Lampiran II yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Ketiga

Tanda Kehormatan

Tanda Kehormatan berupa:

• Bintang;

• Satyalancana; dan

• Samkaryanugraha.

Paragraf 1 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

Paragraf 1

Tanda Kehormatan Berupa Bintang

(1) Tanda Kehormatan berupa Bintang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas Bintang sipil
dan Bintang militer.

(2) Tanda Kehormatan berupa Bintang sipil sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• Bintang Republik Indonesia;

• Bintang Mahaputera;

• Bintang Jasa;

• Bintang Kemanusiaan;

• Bintang Penegak Demokrasi;

• Bintang Budaya Parama Dharma; dan

• Bintang Bhayangkara.

(3) Tanda Kehormatan berupa Bintang militer sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• Bintang Gerilya;

• Bintang Sakti;

• Bintang Dharma;

• Bintang Yudha Dharma;

• Bintang Kartika Eka Pakçi;

• Bintang Jalasena; dan

• Bintang Swa Bhuwana Paksa.

Pasal 6 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(1) Tanda Kehormatan berupa Bintang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:

• Bintang berkelas; dan

• Bintang tanpa kelas.

(2) Tanda Kehormatan berupa Bintang berkelas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- Bintang Republik Indonesia yang terdiri atas 5 (lima)
kelas, yakni:

1. Bintang Republik Indonesia Adipurna;

1. Bintang Republik Indonesia Adipradana;

1. Bintang Republik Indonesia Utama;

1. Bintang Republik Indonesia Pratama; dan

1. Bintang Republik Indonesia Nararya.

- Bintang Mahaputera yang terdiri atas 5 (lima) kelas,
yakni:

1. Bintang Mahaputera Adipurna;

1. Bintang Mahaputera Adipradana;

1. Bintang Mahaputera Utama;

1. Bintang Mahaputera Pratama; dan

1. Bintang Mahaputera Nararya.

• Bintang Jasa yang terdiri atas 3 (tiga) kelas, yakni:

1. Bintang Jasa Utama;

1. Bintang Jasa Pratama; dan

1. Bintang Jasa Nararya.

- Bintang Penegak Demokrasi yang terdiri atas 3 (tiga)
kelas, yakni:

1. Bintang Penegak Demokrasi Utama;

1. Bintang Penegak Demokrasi Pratama; dan

1. Bintang Penegak Demokrasi Nararya.

• Bintang . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

- Bintang Bhayangkara yang terdiri atas 3 (tiga) kelas,
yakni:

1. Bintang Bhayangkara Utama;

1. Bintang Bhayangkara Pratama; dan

1. Bintang Bhayangkara Nararya.

- Bintang Yudha Dharma yang terdiri atas 3 (tiga) kelas,
yakni:

1. Bintang Yudha Dharma Utama;

1. Bintang Yudha Dharma Pratama; dan

1. Bintang Yudha Dharma Nararya.

- Bintang Kartika Eka Pakçi yang terdiri atas 3 (tiga)
kelas, yakni:

1. Bintang Kartika Eka Pakçi Utama;

1. Bintang Kartika Eka Pakçi Pratama; dan

1. Bintang Kartika Eka Pakçi Nararya.

• Bintang Jalasena yang terdiri atas 3 (tiga) kelas, yakni:

1. Bintang Jalasena Utama;

1. Bintang Jalasena Pratama; dan

1. Bintang Jalasena Nararya.

- Bintang Swa Bhuwana Paksa yang terdiri atas 3 (tiga)
kelas, yakni:

1. Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama;

1. Bintang Swa Bhuwana Paksa Pratama; dan

1. Bintang Swa Bhuwana Paksa Nararya.

(3) Tanda Kehormatan berupa Bintang tanpa kelas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

• Bintang Kemanusiaan;

• Bintang Budaya Parama Dharma;

• Bintang Gerilya;

• Bintang Sakti; dan

• Bintang Dharma.

Paragraf 2 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

Paragraf 2

Tanda Kehormatan Berupa Satyalancana

(1) Tanda Kehormatan berupa Satyalancana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas Satyalancana
sipil dan Satyalancana militer.

(2) Tanda Kehormatan berupa Satyalancana sipil

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• Satyalancana Perintis Kemerdekaan;

• Satyalancana Pembangunan;

• Satyalancana Wira Karya;

• Satyalancana Kebaktian Sosial;

• Satyalancana Kebudayaan;

• Satyalancana Pendidikan;

• Satyalancana Karya Satya;

• Satyalancana Dharma Olahraga;

• Satyalancana Dharma Pemuda;

• Satyalancana Kepariwisataan;

• Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha;

• Satyalancana Pengabdian;

• Satyalancana Bhakti Pendidikan;

• Satyalancana Jana Utama;

• Satyalancana Ksatria Bhayangkara;

• Satyalancana Karya Bhakti;

• Satyalancana Operasi Kepolisian;

• Satyalancana Bhakti Buana;

• Satyalancana Bhakti Nusa; dan

• Satyalancana Bhakti Purna.

(3) Tanda . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(3) Tanda Kehormatan berupa Satyalancana militer

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• Satyalancana Bhakti;

• Satyalancana Teladan;

• Satyalancana Kesetiaan;

• Satyalancana Santi Dharma;

• Satyalancana Dwidya Sistha;

• Satyalancana Dharma Nusa;

• Satyalancana Dharma Bantala;

• Satyalancana Dharma Samudra;

• Satyalancana Dharma Dirgantara;

• Satyalancana Wira Nusa;

• Satyalancana Wira Dharma;

• Satyalancana Wira Siaga; dan

• Satyalancana Ksatria Yudha.

Paragraf 3

Tanda Kehormatan berupa Samkaryanugraha

(1) Tanda Kehormatan berupa Samkaryanugraha

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas
Tanda Kehormatan Samkaryanugraha sipil dan Tanda
Kehormatan Samkaryanugraha militer.

(2) Tanda Kehormatan berupa Samkaryanugraha sipil

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• Parasamya Purnakarya Nugraha; dan

• Nugraha Sakanti.

(3) Tanda . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(3) Tanda Kehormatan berupa Samkaryanugraha militer

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
Samkaryanugraha.

Bentuk, warna, dan ukuran benda Tanda Kehormatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan

Pasal 8 beserta alat kelengkapannya tercantum dalam

Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah
ini.

(1) Gelar dapat diberikan kepada seseorang.

(2) Syarat-syarat untuk memperoleh Gelar sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Persyaratan Penerima Tanda Jasa

(1) Tanda Jasa dapat diberikan kepada seseorang.

(2) Syarat-syarat untuk memperoleh Tanda Jasa sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

Bagian Ketiga

Persyaratan Penerima Tanda Kehormatan

Tanda Kehormatan dapat diberikan kepada seseorang,
kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi.

Syarat-syarat untuk memperoleh Tanda Kehormatan berupa
Bintang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Syarat-syarat untuk memperoleh Tanda Kehormatan berupa
Satyalancana terdiri atas:

• Syarat umum; dan

• Syarat khusus.

Syarat umum untuk memperoleh Tanda Kehormatan berupa
Satyalancana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana
Perintis Kemerdekaan adalah menjadi pendiri atau pemimpin
pergerakan yang mengakibatkan kesadaran kebangsaan
dan/atau giat dan aktif bekerja ke arah itu dan karenanya
mendapatkan hukuman dari pemerintah kolonial atau terus-
menerus menentang secara aktif penjajahan kolonial satu
sama lain dengan syarat bahwa mereka kemudian tidak
menentang Republik Indonesia.

Pasal 17 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana
Pembangunan adalah berjasa terhadap negara dan masyarakat
dalam lapangan pembangunan negara pada umumnya atau
dalam lapangan pembangunan sesuatu bidang tertentu pada
khususnya.

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Wira
Karya adalah berjasa dalam memberikan darma baktinya yang
besar kepada negara dan bangsa Indonesia sehingga dapat
dijadikan teladan bagi orang lain.

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana
Kebaktian Sosial adalah berjasa dalam lapangan
perikemanusiaan pada umumnya atau dalam suatu bidang
perikemanusiaan pada khususnya.

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana
Kebudayaan adalah berjasa dalam bidang kebudayaan.

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana
Pendidikan adalah:

- pendidik dan tenaga kependidikan pada jalur pendidikan
formal dan pendidikan non formal.

- pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud
pada huruf a adalah yang melaksanakan tugas:

1. paling singkat 30 (tiga puluh) hari secara terus-
menerus atau selama 90 (sembilan puluh) hari secara
tidak terus-menerus, atau gugur/tewas di daerah
yang mengalami bencana alam dan bencana sosial;

1. paling singkat . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

1. paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus-menerus
atau selama 6 (enam) tahun secara tidak terus-
menerus di daerah terpencil dan/atau daerah
terbelakang;

1. paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus
atau selama 8 (delapan) tahun secara tidak terus-
menerus, di daerah dengan kondisi masyarakat adat
yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain;
atau

1. paling singkat 8 (delapan) tahun secara terus-
menerus dan berprestasi luar biasa di bidang
pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya masing-
masing yang diakui oleh masyarakat, pemerintah,
badan/lembaga baik nasional maupun internasional.

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Karya
Satya adalah PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan
kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan
penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara
terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua
puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun, dengan ketentuan:

- dalam masa bekerja secara terus-menerus, PNS yang
bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin
tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan
perundang-undangan atau yang tidak pernah mengambil
cuti di luar tanggungan negara;

- penghitungan masa kerja bagi PNS yang pernah dijatuhi
hukuman disiplin sedang atau berat dimulai sejak
diterbitkannya surat keputusan telah menjalankan
hukuman disiplin atau kembali bekerja di instansi;

- penghitungan masa kerja dihitung sejak PNS diangkat
menjadi calon PNS.

Pasal 23 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana
Dharma Olahraga adalah:
- olahragawan perorangan/beregu yang telah berprestasi
meraih medali dalam olimpiade (olympic game) dan/atau
kejuaraan dunia cabang khusus; atau
- pelatih yang telah melahirkan olahragawan berprestasi
meraih medali dalam olimpiade (olympic game) dan/atau
kejuaraan dunia cabang khusus.

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana
Dharma Pemuda adalah pemuda yang:
- berprestasi berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh)
tahun dan menunjukkan prestasi luar biasa dan/atau
telah menunjukkan jasa yang sangat besar dalam
peningkatan pemberdayaan dan pengembangan
kepemudaan; atau
- pernah mendapat penghargaan atas prestasinya minimal
pada tingkat nasional.

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana
Kepariwisataan adalah berjasa besar atau berprestasi luar
biasa dalam meningkatkan pembangunan, kepeloporan dan
pengabdian di bidang kepariwisataan yang dapat dibuktikan
dengan fakta yang konkret lebih dari 5 (lima) tahun secara
terus-menerus.

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Karya
Bhakti Praja Nugraha adalah berjasa besar atau berprestasi
kinerja sangat tinggi dalam penyelenggaraan Pemerintah
Daerah berdasarkan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

Pasal 27 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana
Pengabdian adalah anggota Polri yang dalam melaksanakan
tugas pokok dengan menunjukkan etika profesi secara terus-
menerus selama 8 (delapan) tahun, 16 (enam belas) tahun,
24 (dua puluh empat) tahun, atau 32 (tiga puluh dua) tahun
sehingga dapat dijadikan teladan bagi anggota Polri yang lain.

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Bhakti
Pendidikan adalah:

- anggota Polri yang menjadi tenaga pendidik dan tenaga
kependidikan di lembaga pendidikan kepolisian yang
bertugas paling singkat 2 (dua) tahun secara terus-menerus
atau 3 (tiga) tahun secara tidak terus-menerus;

- anggota Polri yang ditugaskan untuk menjadi tenaga
pendidik di luar lembaga pendidikan kepolisian paling
singkat 2 (dua) tahun secara terus-menerus atau
3 (tiga) tahun secara tidak terus-menerus; atau

- WNI bukan anggota Polri dan WNA yang oleh karena
keahliannya menjadi tenaga pendidik dan/atau kerjasama
di bidang ilmu kepolisian paling singkat 1 (satu) tahun
secara terus-menerus atau 2 (dua) tahun secara tidak terus-
menerus.

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Jana
Utama adalah:

- anggota Polri yang dalam waktu paling singkat 8 (delapan)
tahun telah melaksanakan tugas pokok dalam rangka
mewujudkan keamanan dalam negeri dengan menunjukkan
etika profesi dan kinerja yang baik serta berdampak bagi
kemajuan organisasi Polri; atau

• WNI . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

- WNI bukan anggota Polri yang aktif turut serta membantu
Polri di segala bidang dalam menjalankan fungsi kepolisian
yang berdampak bagi kemajuan organisasi Polri.

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana
Ksatria Bhayangkara adalah anggota Polri yang berjasa dalam
melaksanakan tugas kepolisian baik bidang operasional
maupun bidang pembinaan dan memenuhi syarat-syarat
profesionalisme dan etika profesi yang berdampak terhadap
kemajuan Polri.

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Karya
Bhakti adalah:

- anggota Polri yang aktif turut serta dalam kegiatan-kegiatan
yang menghasilkan karya nyata dan patut dikenang yang
berdampak pada kemajuan dan pembangunan Polri; atau

- WNI bukan anggota Polri dan WNA yang aktif turut serta
dalam membantu tugas-tugas kepolisian di segala bidang
yang menghasilkan karya nyata dan patut dikenang untuk
kemajuan dan pembangunan Polri.

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana
Operasi Kepolisian adalah anggota Polri yang:

- telah melaksanakan tugas pengungkapan kasus menonjol
yang berdampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan
bernegara serta mendapat perhatian dunia internasional;
atau

- gugur, tewas, dan/atau cacat permanen dalam
melaksanakan tugas operasi kepolisian.

Pasal 33 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Bhakti
Buana adalah anggota Polri yang telah melaksanakan tugas
kepolisian internasional di luar negeri dengan menunjukkan
disiplin dan tanggung jawab, dengan ketentuan:
- paling singkat 2 (dua) bulan secara terus-menerus atau
6 (enam) bulan secara tidak terus-menerus dalam
penugasan misi perdamaian;
- paling singkat 2 (dua) tahun yang melaksanakan penugasan
misi kepolisian; atau
- gugur/meninggal dunia di luar negeri bukan karena akibat
tindakan sendiri.

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Bhakti
Nusa adalah anggota Polri yang telah melaksanakan tugas
pokok di perbatasan dan/atau daerah terpencil wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dengan ketentuan paling singkat
1 (satu) tahun secara terus-menerus atau 2 (dua) tahun secara
tidak terus-menerus, dengan menunjukkan etika profesi.

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Bhakti
Purna adalah anggota Polri yang telah mendarmabaktikan diri,
dengan ketentuan:
- telah memiliki Tanda Kehormatan berupa Satyalancana
Pengabdian 32 (tiga puluh dua) tahun; atau
- telah melaksanakan tugas secara terus-menerus paling
singkat 32 (tiga puluh dua) tahun dengan menunjukkan
etika profesi.

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Bhakti
adalah:
- prajurit TNI yang telah berjasa luar biasa menjadi
pembela bangsa dan kedaulatan rakyat dalam
melaksanakan tugas militer sehingga mendapat luka-luka
sebagai akibat langsung tindakan musuh dan di luar
kesalahannya yang memerlukan perawatan kedokteran;
atau

• WNI . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

- WNI bukan prajurit TNI yang bertugas operasi bersama-
sama TNI dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud
pada huruf a.

(1) Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana

Teladan adalah berjasa dalam usaha menjadi pembela
bangsa dan kedaulatan negara:

- dalam waktu perang dan operasi militer paling singkat
1 (satu) tahun secara terus- menerus; atau

- di luar keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a
paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus-menerus
menjalankan tugas, sehingga menjadi teladan dalam
memelihara sifat-sifat keprajuritan bagi prajurit lain.

(2) Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Teladan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan
lebih dari 1 (satu) kali.

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana
Kesetiaan adalah prajurit TNI yang berjasa luar biasa
menunjukkan kesetiaannya kepada TNI, bangsa dan negara,
dengan ketentuan:

- telah melakukan tugas dinas ketentaraan selama
8 (delapan) tahun, 16 (enam belas) tahun, 24 (dua puluh
empat) tahun, atau 32 (tiga puluh dua) tahun penuh
secara terus-menerus; dan

• setia dengan bekerja bersungguh-sungguh tanpa cacat.

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Santi
Dharma adalah:

- prajurit TNI yang telah selesai melaksanakan tugas
internasional sebagai kontingen Garuda atau military
observer;

• anggota . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

- anggota TNI yang dalam melaksanakan tugas
menunjukkan disiplin, taat pada pimpinan serta
berkelakuan baik dan dalam jangka waktu mana:

1. ditempatkan dalam tugas luar negeri mulai
misi/kontingen Garuda/military observer yang
bersangkutan sampai ditariknya kembali ke Indonesia;

1. selama 2 (dua) bulan secara terus-menerus dalam
penugasan luar negeri dalam misi/kontingen
Garuda/military observer; atau

1. gugur/meninggal dunia bukan karena akibat tindakan
sendiri dalam pelaksanaan tugas internasional di luar
negeri dalam misi/kontingen Garuda/military observer.

- WNI bukan prajurit TNI yang memenuhi syarat dan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b.

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana
Dwidya Sistha adalah:

- prajurit TNI dan WNI bukan prajurit TNI berjasa di dalam
kemajuan dan pertumbuhan TNI yang karena jabatannya
selaku guru/instruktur pada lembaga pendidikan TNI
telah menunjukkan kesetiaannya, prestasi kerja, serta
berkelakuan baik paling singkat 2 (dua) tahun secara
terus-menerus atau 3 (tiga) tahun secara tidak terus-
menerus atau 3 (tiga) angkatan secara terus-menerus atau
berjumlah 4 (empat) angkatan secara tidak terus-menerus;

- WNA yang pernah menjadi guru/instruktur di lingkungan
TNI dan dinyatakan berjasa di bidang pendidikan,
pertumbuhan dan pembinaan TNI; atau

- prajurit TNI yang bertugas pada lembaga-lembaga
pendidikan/dinas/satuan yang fungsinya
menyelenggarakan pendidikan.

Pasal 41 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana
Dharma Nusa adalah prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS yang
berjasa di dalam melaksanakan tugas operasi pemulihan
keamanan, serta WNI lainnya yang telah berjasa dalam
membantu operasi pemulihan keamanan di daerah bergejolak
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan
ketentuan:

- paling singkat 90 (sembilan puluh) hari secara terus-
menerus;

- paling singkat 120 (seratus dua puluh) hari secara tidak
terus-menerus; atau

• gugur/tewas akibat penugasannya.

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana
Dharma Bantala adalah prajurit TNI Angkatan Darat yang telah
mendarmabaktikan diri kepada TNI Angkatan Darat secara
paripurna dengan ketentuan:

- telah memiliki Tanda Kehormatan Satyalancana Kesetiaan
24 (dua puluh empat) tahun;

• bertugas paling singkat 30 (tiga puluh) tahun; atau

• gugur/tewas.

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana
Dharma Samudra adalah prajurit TNI Angkatan Laut yang
telah mendarmabaktikan diri kepada TNI Angkatan Laut secara
paripurna dengan ketentuan:

- telah memiliki Tanda Kehormatan Satyalancana Kesetiaan
24 (dua puluh empat) tahun;

• bertugas . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

• bertugas paling singkat 30 (tiga puluh) tahun; atau

• gugur/tewas.

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana
Dharma Dirgantara adalah prajurit TNI Angkatan Udara yang
telah mendarmabaktikan diri kepada TNI Angkatan Udara
secara paripurna dengan ketentuan:

- telah memiliki Tanda Kehormatan berupa Satyalancana
Kesetiaan 24 (dua puluh empat) tahun;

• bertugas paling singkat 30 (tiga puluh) tahun; atau

• gugur/tewas.

(1) Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana

Wira Nusa adalah prajurit TNI yang telah bertugas dan
mendarmabaktikan diri untuk pengamanan pulau terluar
Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat
90 (sembilan puluh) hari secara terus-menerus atau
120 (seratus dua puluh) hari secara tidak terus-menerus
dalam 1 (satu) kali penugasan.

(2) Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Wira Nusa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan
paling banyak 2 (dua) kali.

(1) Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana

Wira Dharma adalah prajurit TNI yang telah bertugas dan
mendarmabaktikan diri untuk pengamanan perbatasan
Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat
90 (sembilan puluh) hari secara terus-menerus atau
120 (seratus dua puluh) hari secara tidak terus-menerus
dalam 1 (satu) kali penugasan.

(2) Tanda . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(2) Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Wira Dharma

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan
paling banyak 2 (dua) kali.

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Wira
Siaga adalah prajurit TNI yang telah bertugas dan
mendarmabaktikan diri untuk pengamanan Presiden dan Wakil
Presiden Republik Indonesia dengan ketentuan:

• Perwira Tinggi paling singkat 1 (satu) tahun;

- Perwira Menengah/Perwira Pertama paling singkat 2 (dua)
tahun secara terus-menerus atau 3 (tiga) tahun secara
tidak terus-menerus; atau

- Bintara/Tamtama paling singkat 3 (tiga) tahun secara
terus-menerus atau 4 (empat) tahun secara tidak terus-
menerus.

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana
Ksatria Yudha adalah prajurit TNI yang telah:

- menunjukkan pengabdian, kecakapan, dan kedisiplinan
dalam melaksanakan tugas khusus di kesatuan khusus
selama paling singkat 2 (dua) tahun secara terus-menerus
atau 3 (tiga) tahun secara tidak terus-menerus; atau

- berjasa luar biasa dalam melaksanakan tugas khusus
pada kesatuan khusus, baik latihan-latihan maupun tugas
khusus beresiko tinggi yang dapat mengakibatkan
gangguan kejiwaan, kecacatan fisik, ataupun kematian.

Syarat-syarat untuk memperoleh Tanda Kehormatan berupa
Samkaryanugraha sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 50 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan persyaratan
untuk memperoleh Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
diatur oleh menteri/pimpinan lembaga negara/pimpinan
lembaga pemerintah nonkementerian/gubernur/
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(1) Setiap orang, lembaga negara, kementerian, lembaga

pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah,
organisasi, atau kelompok masyarakat dapat mengajukan
usul pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda
Kehormatan.

(2) Usul permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit harus dilengkapi:

- riwayat hidup diri atau keterangan mengenai
kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi,
riwayat perjuangan, jasa serta tugas negara yang
dilakukan calon penerima Gelar, Tanda Jasa,
dan/atau Tanda Kehormatan; dan

- surat rekomendasi dari menteri, pimpinan lembaga
negara, pimpinan lembaga pemerintah
nonkementerian terkait, gubernur, dan/atau
bupati/walikota di tempat calon penerima dan
pengusul Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda
Kehormatan.

(1) Permohonan usul pemberian Gelar sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 51 diajukan melalui bupati/walikota atau
gubernur kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang sosial.

(2) Menteri . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang sosial mengajukan permohonan usul pemberian
Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Presiden melalui Dewan.

(1) Permohonan usul pemberian Tanda Jasa dan/atau Tanda

Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
diajukan melalui bupati/walikota atau gubernur kepada
menteri, pimpinan lembaga negara, dan/atau pimpinan
lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

(2) Menteri, pimpinan lembaga negara, dan/atau pimpinan

lembaga pemerintah nonkementerian terkait mengajukan
permohonan usul pemberian Tanda Jasa dan/atau Tanda
Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Presiden melalui Dewan.

(1) Dalam memberikan rekomendasi pengajuan usul

pemberian Gelar, gubernur dan bupati/walikota dibantu
oleh TP2GD.

(2) TP2GD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan

ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya.

(3) TP2GD bersifat independen yang beranggotakan paling

banyak 13 (tiga belas) orang yang terdiri dari unsur
praktisi, akademisi, pakar, sejarawan, dan instansi terkait.

(4) Hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan oleh

TP2GD, disampaikan kepada gubernur dan/atau
bupati/walikota sebagai bahan pertimbangan untuk
menerbitkan rekomendasi.

(1) Dalam memberikan rekomendasi pengajuan usul

pemberian Gelar, menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang sosial dibantu oleh TP2GP.

(2) TP2GP . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(2) TP2GP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan

ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang sosial.

(3) TP2GP bersifat independen yang beranggotakan paling

banyak 13 (tiga belas) orang yang terdiri dari unsur
praktisi, akademisi, pakar, sejarawan, dan instansi terkait.

(4) Hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan oleh

TP2GP, disampaikan kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial
sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan
rekomendasi.

(1) Dewan sebelum mengajukan pengusulan kepada Presiden

melakukan verifikasi atas permohonan usul Gelar, Tanda
Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan meneliti dan mengkaji keabsahan dan kelayakan
calon penerima Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda
Kehormatan.

(3) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Dewan berkoordinasi dengan menteri, pimpinan
lembaga negara, dan/atau pimpinan lembaga pemerintah
nonkementerian terkait.

(4) Menteri, pimpinan lembaga negara, dan/atau pimpinan

lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan data, dokumen,
dan/atau keterangan lainnya yang diperlukan atau
diminta oleh Dewan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan verifikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Dewan.

Pasal 57 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(1) Dalam hal Dewan menilai usul pemberian Gelar, Tanda

Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan memenuhi
persyaratan, maka usul tersebut disampaikan kepada
Presiden sebagai bahan pertimbangan pemberian Gelar,
Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan.

(2) Dalam hal Dewan menilai usul Gelar, Tanda Jasa,

dan/atau Tanda Kehormatan tidak memenuhi
persyaratan, maka usul pemberian Gelar, Tanda Jasa,
dan/atau Tanda Kehormatan dikembalikan oleh Dewan
kepada pengusul.

(3) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

mengajukan kembali usulannya pada tahun berikutnya.

(1) Dewan memberikan saran dan pertimbangan kepada

Presiden terhadap usul pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan
Tanda Kehormatan.

(2) Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Gelar

(1) Gelar diberikan kepada ahli waris Pahlawan Nasional.

(2) Pemberian Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diserahkan oleh Presiden kepada ahli waris pada acara
peringatan hari pahlawan.

(3) Dalam . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(3) Dalam hal ahli waris tidak ada, Gelar diserahkan oleh

Presiden kepada pengusul.

(4) Pemberian Gelar dapat disertai dengan pemberian Tanda

Jasa dan/atau Tanda Kehormatan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian Tanda Jasa Bagi WNI

(1) Tanda Jasa diberikan pada seseorang.

(2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan pada hari besar nasional, atau ulang tahun
masing-masing lembaga negara, kementerian, dan
lembaga pemerintah nonkementerian.

(3) Pemberian Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) disematkan oleh Presiden atau pejabat
yang ditunjuk kepada penerima.

(4) Pemberian Tanda Jasa dapat dilakukan secara anumerta.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemberian Tanda Kehormatan Bagi WNI

(1) Tanda Kehormatan berupa Bintang dan Tanda

Kehormatan berupa Satyalancana diberikan kepada
seseorang.

(2) Tanda Kehormatan berupa Samkaryanugraha diberikan

kepada kesatuan, institusi pemerintah atau organisasi.

Pasal 62 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(1) Pemberian Tanda Kehormatan berupa Bintang Republik

Indonesia, Bintang Mahaputera, Bintang Jasa, Bintang
Kemanusiaan, Bintang Penegak Demokrasi, dan Bintang
Budaya Parama Dharma dilakukan pada peringatan hari-
hari besar nasional.

(2) Pemberian Tanda Kehormatan selain sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada peringatan hari
ulang tahun masing-masing lembaga negara, kementerian,
dan lembaga pemerintah nonkementerian.

(3) Pemberian Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) disematkan oleh Presiden
dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada penerima.

(4) Pemberian Tanda Kehormatan dapat dilakukan secara

anumerta.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemberian Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan Bagi WNA

(1) Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan dapat diberikan

kepada WNA.

(2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

• Medali Kepeloporan;

• Medali Kejayaan; dan

• Medali Perdamaian.

(3) Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

• Bintang Republik Indonesia;

• Bintang Mahaputera;

• Bintang Jasa;

• Bintang Kemanusiaan;

• Bintang Penegak Demokrasi;

• Bintang . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

• Bintang Bhayangkara;

• Bintang Yudha Dharma;

• Bintang Kartika Eka Pakçi;

• Bintang Jalasena; dan/atau

• Bintang Swa Bhuwana Paksa.

(4) WNA yang menerima Tanda Jasa dan/atau Tanda

Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) harus memenuhi:

- kesetaraan hubungan timbal balik kenegaraan;
dan/atau

• berjasa besar pada bangsa dan negara Indonesia.

(5) WNA yang dapat diberikan Tanda Jasa dan/atau Tanda

Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) berdasarkan atas kesetaraan hubungan timbal
balik kenegaraan yaitu:

• Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan;

• Kepala Kepolisian; dan/atau

• Panglima atau Kepala Staf Angkatan Bersenjata.

Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan berupa Bintang dan
berupa Satyalancana dipakai pada pakaian resmi saat upacara
hari besar nasional atau upacara besar lainnya dan pakaian
dinas harian.

Bagian Kedua . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

Bagian Kedua

Tata Cara Pemakaian Tanda Jasa

Tanda Jasa dipakai dengan cara dikalungkan pada leher
sehingga medalinya tepat terletak ditengah dada pada pakaian
resmi.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemakaian Tanda Kehormatan

Tanda Kehormatan berupa Bintang dipakai dengan cara:

- diselempangkan dari pundak kanan ke pinggang kiri
sehingga bintangnya terletak tepat di pinggang kiri;

- dikalungkan pada leher sehingga bintangnya tepat terletak
di tengah-tengah dada pada pakaian resmi; dan/atau

- digantungkan di dada sebelah kiri di atas saku baju atau
pakaian resmi.

Tanda Kehormatan berupa Bintang yang dipakai dengan cara
diselempangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66
huruf a adalah:

- Tanda Kehormatan berupa Bintang Republik Indonesia
Adipurna;

- Tanda Kehormatan berupa Bintang Republik Indonesia
Adipradana;

- Tanda Kehormatan berupa Bintang Republik Indonesia
Utama;

• Tanda . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

- Tanda Kehormatan berupa Bintang Republik Indonesia
Pratama;

- Tanda Kehormatan berupa Bintang Republik Indonesia
Nararya;

- Tanda Kehormatan berupa Bintang Mahaputera Adipurna;
dan

- Tanda Kehormatan berupa Bintang Mahaputera
Adipradana.

Tanda Kehormatan berupa Bintang yang dipakai dengan cara
dikalungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b
adalah:

• Tanda Kehormatan berupa Bintang Mahaputera Utama;

• Tanda Kehormatan berupa Bintang Mahaputera Pratama;

• Tanda Kehormatan berupa Bintang Mahaputera Nararya;

• Tanda Kehormatan berupa Bintang Jasa Utama;

• Tanda Kehormatan berupa Bintang Jasa Pratama;

• Tanda Kehormatan berupa Bintang Jasa Nararya;

- Tanda Kehormatan berupa Bintang Penegak Demokrasi
Utama;

- Tanda Kehormatan berupa Bintang Penegak Demokrasi
Pratama;

- Tanda Kehormatan berupa Bintang Penegak Demokrasi
Nararya;

• Tanda Kehormatan berupa Bintang Bhayangkara Utama;

• Tanda Kehormatan berupa Bintang Yudha Dharma Utama;

- Tanda Kehormatan berupa Bintang Yudha Dharma
Pratama;

• Tanda . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

- Tanda Kehormatan berupa Bintang Kartika Eka Pakci
Utama;

• Tanda Kehormatan berupa Bintang Jalasena Utama;

- Tanda Kehormatan berupa Bintang Swa Bhuwana Paksa
Utama;

• Tanda Kehormatan berupa Bintang Kemanusiaan;

- Tanda Kehormatan berupa Bintang Budaya Parama
Dharma;

• Tanda Kehormatan berupa Bintang Gerilya;

• Tanda Kehormatan berupa Bintang Sakti; dan

• Tanda Kehormatan berupa Bintang Dharma.

Tanda Kehormatan berupa Bintang yang dipakai dengan cara
digantungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c
adalah:

• Tanda Kehormatan berupa Bintang Bhayangkara Pratama;

• Tanda Kehormatan berupa Bintang Bhayangkara Nararya;

- Tanda Kehormatan berupa Bintang Yudha Dharma
Nararya;

- Tanda Kehormatan berupa Bintang Kartika Eka Pakci
Pratama;

- Tanda Kehormatan berupa Bintang Kartika Eka Pakci
Nararya;

• Tanda Kehormatan berupa Bintang Jalasena Pratama;

• Tanda Kehormatan berupa Bintang Jalasena Nararya;

- Tanda Kehormatan berupa Bintang Swa Bhuwana Paksa
Pratama; dan

- Tanda Kehormatan berupa Bintang Swa Bhuwana Paksa
Nararya.

Pasal 70 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

Tanda Kehormatan berupa Satyalancana dipakai dengan cara
digantungkan:

• di dada sebelah kiri di atas saku baju atau pakaian resmi;

- secara lengkap pada dada sebelah kiri di atas saku dimulai
dari sebelah kancing baju berjajar dari kanan kekiri pada
pakaian dinas upacara; atau

- di dada sebelah kiri di atas saku dimulai dari sebelah
kancing baju berjajar dari kanan kekiri pada pakaian
dinas sehari-hari.

Tanda Kehormatan berupa Satyalancana yang dipakai dengan
cara digantungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70
huruf a adalah:

- Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Perintis
Kemerdekaan;

• Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Pembangunan;

• Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Wira Karya;

• Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Kebaktian Sosial;

• Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Kebudayaan;

• Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Pendidikan;

• Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Karya Satya;

- Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Dharma
Olahraga;

• Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Dharma Pemuda;

- Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Kepariwisataan;
dan

- Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Karya Bhakti
Praja Nugraha.

Pasal 72 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

Tanda Kehormatan berupa Satyalancana yang dipakai dengan
cara digantungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70
huruf b dan huruf c adalah:

• Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Pengabdian;

- Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Jana Utama;
- Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Ksatria
Bhayangkara;

• Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Karya Bhakti;

- Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Bhakti
Pendidikan;

• Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Bhakti Buana;

• Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Bhakti Nusa;

• Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Bhakti Purna;

- Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Operasi
Kepolisian;

• Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Bhakti;

• Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Teladan;

• Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Kesetiaan;

• Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Santi Dharma;

• Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Dwidya Sistha;

• Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Dharma Nusa;

• Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Dharma Bantala;

- Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Dharma
Dirgantara;

- Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Dharma
Samudra;

• Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Wira Nusa;

• Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Wira Dharma;

• Tanda . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

• Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Wira Siaga; dan

• Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Ksatria Yudha.

Tanda Kehormatan berupa Parasamya Purnakarya Nugraha,
Nugraha Sakanti, dan Samkaryanugraha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ditempatkan pada tempat yang utama
di gedung atau kantor.

Dalam hal Tanda Kehormatan berupa Bintang dilengkapi
dengan Patra, pemakaian Patra di dada sebelah kiri pada saku
baju di bawah kancing dengan ketentuan sebagai berikut:

- apabila Patra berjumlah sama dengan atau kurang dari
4 (empat) buah:

1. 1 (satu) Patra ditempatkan di tengah-tengah saku.

1. 2 (dua) Patra ditempatkan di tengah-tengah saku dari
atas ke bawah mulai dari yang lebih tinggi derajatnya.

1. 3 (tiga) Patra ditempatkan di tengah-tengah saku yang
tertinggi derajatnya di bawahnya sebelah kanan lebih
rendah, kemudian yang terendah di bawahnya sebelah
kiri.

1. 4 (empat) Patra ditempatkan menyilang 4 (empat) yaitu
3 (tiga) Patra dan keempat di bawah tengah-tengah.

- Patra yang kelima dan seterusnya di dada sebelah kanan
dan disusun sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
diatur menurut keserasian.

- Patra yang sederajat, ditempatkan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b secara kronologis dengan
catatan Patra dari angkatannya sendiri di tengah-tengah
saku.

Pasal 75 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(1) Dalam hal Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dilengkapi

dengan Miniatur, pemakaian Miniatur pada lidah baju

atau pakaian resmi.

(2) Pemakaian Miniatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun hanya 1 (satu) deretan berjajar atau berhimpit
dari kanan ke kiri dengan ukuran panjang tidak melebihi
13 (tiga belas) cm.

Dalam hal Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dilengkapi
dengan pita harian, pemakaian pita harian pada dada kiri 1
(satu) cm di atas saku dan disusun berjajar dari kanan ke kiri
pakaian resmi atau pakaian dinas harian, dengan ketentuan:

- apabila pita harian berjumlah sama dengan atau kurang
dari 15 (lima belas) buah:

1. penyusunan tiap-tiap deretan sebanyak 3 (tiga) buah.

1. deretan teratas dapat kurang dari 3 (tiga) buah pita

tergantung pada jumlah pita yang dimiliki.

- apabila pita harian berjumlah sama dengan atau lebih dari
16 (enam belas) buah:

1. penyusunan tiap-tiap deretan sebanyak 4 (empat)
buah.

1. deretan teratas dapat kurang dari 4 (empat) buah pita
tergantung pada jumlah pita yang dimiliki.

- deretan-deretan tersusun dari bawah ke atas dengan
jumlah antara 1 (satu) deretan dengan yang lainnya
adalah 1 (satu) mm.

Pasal 77 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(1) Dalam hal WNI memiliki Tanda Kehormatan dari negara

asing, maka Tanda Kehormatan tersebut dipakai bersama
dengan paling sedikit 2 (dua) Tanda Kehormatan yang
diterima dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Tanda Kehormatan yang diterima dari Negara Kesatuan

Republik Indonesia dan Tanda Kehormatan dari negara
asing dipakai dengan urutan:

• Tanda Kehormatan berupa Bintang;
• Tanda Kehormatan berupa Satyalancana;

- Tanda Kehormatan berupa Bintang dari negara asing;
dan

- Tanda Kehormatan berupa Satyalancana dari negara
asing.

(1) Setiap penerima Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda

Kehormatan berhak atas penghormatan dan penghargaan
dari negara.

(2) Penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) untuk penerima Gelar dapat berupa:

• pengangkatan atau kenaikan pangkat secara anumerta;

• pemakaman dengan upacara kebesaran militer;

• pemakaman atau sebutan lain dengan biaya negara;

• pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional;

dan/atau

• pemberian . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

- pemberian sejumlah uang sekaligus atau berkala
kepada ahli warisnya.

(3) Penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) untuk penerima Tanda Jasa dan Tanda

Kehormatan yang masih hidup dapat berupa:

• pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa;

- pemberian sejumlah uang sekaligus atau berkala;
dan/atau

• hak protokol dalam acara resmi dan acara kenegaraan.

(4) Penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) untuk penerima Tanda Jasa dan Tanda

Kehormatan yang telah meninggal dunia dapat berupa:

• pengangkatan atau kenaikan pangkat secara anumerta;

• pemakaman dengan upacara kebesaran militer;

• pemakaman atau sebutan lain dengan biaya negara;

• pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional;

dan/atau

- pemberian sejumlah uang sekaligus atau berkala
kepada ahli warisnya.

(5) Penghormatan dan penghargaan berupa hak pemakaman

di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama diberikan
hanya untuk penerima Gelar, Tanda Kehormatan Bintang
Republik Indonesia, dan Bintang Mahaputera.

(6) Penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a dan huruf c, dan
ayat (4) huruf a bagi penerima Gelar, Tanda Jasa, dan
Tanda Kehormatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(7) Ketentuan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghormatan dan

penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b, huruf c, huruf d, dan huruf e, ayat (3) huruf b, ayat (4)
huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dan ayat (5) diatur
dengan Peraturan Presiden.

(1) Dalam hal penerima Tanda Jasa dan/atau Tanda

Kehormatan tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
Presiden berhak mencabut Tanda Jasa dan/atau Tanda
Kehormatan yang telah diberikan.

(2) Pencabutan Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Presiden.

(3) Pencabutan Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan setelah mendapat pertimbangan Dewan.

(1) Presiden dapat mencabut Tanda Jasa dan/atau Tanda

Kehormatan atas usul perseorangan, lembaga negara,
kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian,
Pemerintah Daerah, organisasi, dan/atau kelompok
masyarakat.

(2) Permohonan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(2) Permohonan pencabutan Tanda Jasa dan/atau Tanda

Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan oleh pengusul kepada Presiden melalui
Dewan disertai alasan dan bukti pencabutan.

(3) Usul pencabutan Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu
diteliti, dibahas, dan diverifikasi oleh Dewan dengan
mempertimbangkan keterangan dari penerima Tanda Jasa
dan/atau Tanda Kehormatan.

(4) Dalam melakukan penelitian dan pengkajian usulan

pencabutan Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan,
Dewan meminta pertimbangan dari menteri, pimpinan
lembaga negara, atau pimpinan lembaga pemerintah
nonkementerian terkait.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua
peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaannya yang
mengatur mengenai Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Februari 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 12 Februari 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

www.djpp.depkumham.go.id