PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 201O

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud
dengan:
1. Warga Negara adalah warga negara Republik
Indonesia.
1. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
1. Prajurit adalah anggota TNI.
1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
1. Panglima TNI yang selanjutnya disebut
Panglima adalah Perwira Tinggi Militer yang
memimpin TNI.
1. Pangkat adalah keabsahan wewenang dan
tanggung jawab dalam hierarki kepra-iuritan
yang didasarkan atas kualilikasi yang telah
dimiliki oleh setiap Prajurit.

1. Ikatan...
SK No249575A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Ikatan Dinas adalah hubungan hukum antara
seseorang Warga Negara dengan negara guna
menjalani Dinas Keprajuritan.
1. Ikatan Dinas Prajurit Sukarela adalah hubungan
hukum antara seseorang Warga Negara dengan
negara yang atas kemauan sendiri mengikatkan
diri guna menjalani Dinas Keprajuritan.
1. Ikatan Dinas Pra-iurit Wajib adalah hubungan
hukum antara seseorang Warga Negara dengan
negara guna menjalani Dinas Keprajuritan
karena diwajibkan berdasarkan undang-
undang.
1. Ikatan Dinas Pertama adalah Ikatan Dinas yang
dibuat guna menjalani Dinas Keprajuritan untuk
yang pertama kalinya selama jangka waltu
tertentu sebagai Prajurit Karier.
1 l. Ikatan Dinas Lanjutan adalah Ikatan Dinas yang
berlaku terhitung mulai tanggal berakhir masa
Ikatan Dinas Pertama.
1. Ikatan Dinas Pendek adalah Ikatan Dinas
Keprajuritan paling singkat 5 (lima) tahun dan
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat
diangkat kembali menjadi Prajurit Karier sesuai
dengan persyaratan.
1. Ikatan Dinas Khusus adalah Ikatan Dinas dalam
jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan dan
paling lama 4 (empat) tahun sebagai tambahan
yang dikenakan bagi Prajurit TNI yang mengikuti
pendidikan dalam rangka memperdalam
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
tertentu di luar lembaga pendidikan TNI dengan
biaya negara.
1. Dinas Keprajuritan adalah pengabdian
seseor.rng Warga Negara sebagai Prajurit baik
sebagai Prajurit Sukarela maupun sebagai
Prajurit Wajib.
1. Prajurit Sukarela adalah Warga Negara yang atas
kemauan sendiri mengabdikan diri dalam Dinas
Keprajuritan.

1. Prajurit. . .

SK No 2552102 A

---

PRESIDEN

K INDONESIA

1. Prajurit Karier adalah Prajurit Sukarela yang
menjalani Dinas Kepra-iuritan secara purna
waktu berdasarkan Ikatan Dinas untuk jangka
waktu paling singkat 5 (lima) tahun yang dapat
diperpanjang.
1. Prajurit Sukarela Dinas Pendek adalah pra-iurit
Sukarela yang menjalani Dinas Keprajuiitan
secara purna waktu berdasarkan Ikatan Dinas
untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima)
tahun dan paling lama 10 (seputuh) tahun dapat
diangkat kembali menjadi Prajurit Karier sesuai
dengan persyaratan.
1. Prajurit wajib adalah Warga Negara yang
mengabdikan diri dalam Dinas Kepra-juritan
karena diwajibkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
1. Prajurit Siswa adalah Warga Negara yang sedang
menjalani pendidikan pertama untuk menjadi
Prajurit.
1. Penyediaan adalah segala kegiatan yang
dilakukan untuk memproses seseorang Warga
Negara menjadi Prajurit Sukarela dan Prajurit
wajib.
1. Penerimaan adalah proses Warga Negara yang
secara sukarela ingin mengabdikan diri menjadi
Prajurit.
1. Pengerahan adalah proses Warga Negara untuk
menjalani Dinas Keprajuritan secara wajib
berdasarkan undang-undang.
1. Pendidikan Pertama adalah pendidikan untuk
membentuk Prajurit Siswa menjadi Prajurit yang
ditempuh melalui pendidikan dasar
keprajuritan.
1. Pendidikan Pembentukan adalah pendidikan
untuk membentuk tamtama menjadi bintara
atau bintara menjadi perwira yang ditempuh
melalui pendidikan dasar golongan Pangkat.

1. Atasan . . .

SK No 255403 A

---

PRESIDEN

BLIK INDONESIA

1. Atasan yang Berhak Menghukum yang
selanjutnya disebut Ankum adalah atasan
langsung yang mempunyai wewenang untuk
menjatuhkan hukuman disiplin menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan dan
berwenang melakukan penyidikan berdasarkan
undang-undang.
1. Perwira Penyerah Perkara yang selanjutnya
disebut Papera adalah perwira yang oleh atau
atas dasar undang-undang mempunyai
wewenang untuk menentukan suatu perkara
pidana yang dilakukan oleh Prajurit yang berada
di bawah wewenang komandonya, diserahkan
kepada atau diselesaikan di luar pengadilan,
dalam lingkungan peradilan militer, atau dalam
lingkungan peradilan umum.
1. Administrasi Prajurit adalah suatu rangkaian
kegiatan pekerjaan yang berkaitan dengan siklus
pembinaan Pr4iurit mulai dari Penyediaan,
pendidikan, penggunaan dan perawatan sampai
dengan pemisahan.
1. Rawatan Kedinasan adalah segala pemberian
dalam bentuk materiil dan nonmateriil oleh
negara guna memenuhi kebutuhan insani baik
jasmani maupun rohani meliputi penghasilan
Prajurit, rawatan Prajurit, rawatan keluarga
Prajurit, dan anugerah.
1. Dewan Kehormatan Perwira adalah suatu wadah
bersifat ad hoc dibentuk oleh pejabat yang
berwenang untuk memeriksa perwira yang
mempunyai tabiat dan/ atau perbuatan lain yang
nyata-nyata merugikan disiplin keprajuritan
atau TNI dan memberi saran dan pertimbangan
kepada pejabat yang berwenang.
1. Kenaikan Pangkat Reguler adalah kenaikan
Pangkat yang diberikan kepada Prajurit yang
telah memenuhi persyaratan jabatan dan masa
peninjauan Pangkat.

31.Kenaikan...

SK No255404A

---

PRESIOEN

K IND ESIA

3 I . Kenaikan Pangkat Luar Biasa yang selanjutnya
disingkat KPLB adalah kenaikan Pangkat yang
diberikan kepada Prajurit dalam melaksanakan
tugas secara langsung baik tugas tempur
maupun tugas nontempur, dengan pertaruhan
jiwa raga dan berjasa melampaui panggilan
tugas tanpa memedulikan keselamatan jiwanya
melakukan tindakan kepahlawanan demi
bangsa dan negara yang walaupun tindakan itu
tidak dilakukannya ia tidak akan dipersalahkan.
1. Kenaikan Pangkat Penghargaan adalah kenaikan
Pangkat yang diberikan kepada Prajurit
menjelang akhir Dinas Keprajuritan karena telah
melaksanakan pengabdiannya secara sempurna
dan tanpa terputus dengan dedikasi dan prestasi
kerja yang tinggi.
2 Ketentuan ayat (1) dan ayat (6) Pasal 21 diubah
sehingga Pasal 2 1 berbunyi sebagai berikut:

Cukup jelas.
Angka 3

(1) Masa Ikatan Dinas Lanjutan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b
ditetapkan sebagai berikut:
- bintara dan tamtama sampai usia paling
tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- perwira sampai dengan Pangkat kolonel
sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh
delapan) tahun;
- perwira tinggi bintang 1 (satu) sampai usia
paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- perwira tinggi bintang 2 (dua) sampai usia
paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun;
- perwira tinggi bintang 3 (tiga) sampai usia
paling tinggi 62 (enasn puluh dua) tahun; dan
- perwira tinggi bintang 4 (empat) sampai usia
paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun dan
dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali
sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan
dengan Keputusan Presiden.

(2) Prajurit. . .

SK No255405A

---

PRESTDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Prajurit Karier yang akan mengakhiri Dinas

Keprajuritan setelah berakhirnya masa Ikatan
Dinas Pertama harus mengajukan pernohonan
secara tertulis kepada pejabat yang berwenang
secara hierarkhis paling lambat 6 (enam) bulan
sebelum masa Ikatan Dinas Pertama berakhir.

(3) Prajurit Karier yang selesai menjalankan masa

Ikatan Dinas Pertama dan tidak mengajukan
berhenti karena alasan tertentu dianggap
melanjutkan Ikatan Dinas Lanjutan.

(4) Untuk kepentingan TNI, Panglimi:. dapat

mengakhiri masa lkatan Dinas Lanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (l), pada saat
atau setelah Prqlurit yang bersangkutan
menjalani Dinas Keprajuritan selama 20 (dua
puluh) tahun.

(5) Pengakhiran masa Ikatan Dinas Lanjutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
diberitahukan kepada Prajurit yang
bersangkutan dalam waltu 1 (satu) tahun
sebelum masa Ikatan Dinas Lanjutan berakhir.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Ikatan Dinas

Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan
Panglima.
3 Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Ayat (1)
Cukup jclas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat(3)...

SK No255418A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "KPLB operasi militer
perang" adalah kenaikan Pangkat yang diberikan
kepada Pra-lurit dalam melaksanakan tugas
pertempuran secara langsung dengan
pertaruhan jiwa raga dan berjasa melampaui
panggilan tugas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "KPLB operasi militer
selain perang" adalah kenaikan Pangkat yang
diberikan kepada Prajurit dalam melaksanakan
tugas khusus secara langsung dengan
pertaruhan jiwa raga dan berjasa melampaui
panggilan tugas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "KPLB operasi militer
perang anumerta" adalah kenaikan Pangkat
yang diberikan kepada Pr4iurit yang gugur atau
tewas dalam pertempuran secara langsung dan
berjasa melampaui panggilan tugas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "KPLB operasi militer
selain perang anumerta" adalah kenaikan
Pangkat yang diberikan kepada Prajurit yang
gugur atau tewas clalam melaksanakan tugas
operasi militer selain perang secara langsung
dan berjasa melampaui panggilan tugas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup;elas.

Angka5...

SK No255419A

---

PRESIOEN

REFUBLIK INDONES]A

Angka 5

(1) Prajurit yang melanggar hukum sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan,
dapat diturunkan Pangkatnya.

(2) Penurunan Pangkat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan setelah ada putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

(3) Ketentuan. . .

SK No255407A

---

PRESIDEN

K INDONESIA

(3) Ketentuan mengenai penurunan Pangkat diatur

dengan Peraturan Panglima.
6 Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1) Prajurit dapat menduduki jabatan pada

kementerian/ lembaga yang membidangi
koordinator bidang politik dan keamanan
negara, pertahanan negara termasuk dewan
pertahanan nasional, kesekretariatan negara
yang menangani urusan kesekretariatan
presiden dan kesekretariatan militer presiden,
intelijen negara, siber dan/atau sandi negara,
lembaga ketahanan nasional, pencarian dan
pertolongan, narkotika nasional, pengelola
perbatasan, penanggulangan bencana,
penanggulangan terorisme, keamanan laut,
Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah
Agung.

(2) Prajurit yang menduduki jabatan tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan
atas permintaan pimpinan kementerian/
lembaga dan memiliki kesesuaian kualifikasi
dan kompetensi dengan persyaratan jabatan
serta tunduk pada ketentuan administrasi yang
berlaku dalam lingkungan kementerian dan
lembaga.

(3) Permintaan pimpinan kementerian/lembaga

sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan secara tertulis kepada Panglima.

(4) Panglima menyampaikan penugasan Prajurit

kepada pimpinan kementerian/ lembaga
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan

tertentu bagi Prajurit sebagaimana dimaksud
pada ayat (f) dilakukan sesuai kebutuhan
organisasi kementerian dan lembaga.

(6) Pembinaan . . .

SK No 255408 A

---

FRESIDEN

PUBLIK INDONESIA

(6) Pembinaan karier Prajurit yang menduduki

jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh Panglima melalui
koordinasi dengan pimpinan kementerian dan
lembaga.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

penugasan Pra,iurit sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur
dengan Peraturan Panglima.
7 Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1) Prajurit dan Prajurit Siswa yang dalam

pertempuran berjasa melampaui panggilan
tugas dianugerahi KPLB operasi militer perang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4)
huruf d" atau KPLB operasi militer perang
anumerta sebagaimana dimaksud dalam
Pasal2T ayat (4) huruf c.

(2) Prajurit dan Prajurit Siswa yang mendapat

penugasan khusus dengan pertaruhan jiwa raga
secara langsung dan berjasa melampaui
panggilan tugas dianugerahi KPLB operasi
militer selain perang sebagaimana dimb.ksud
dalam Pasal 27 ayat (4) huruf b atau KPLB
operasi militer selain perang anumerta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4)
huruf d.

(3) Prajurit yang sangat berjasa bagi kepentingan

organisasi TNI dan/atau negara dapat
dianugerahi Kenaikan Pangkat Reguler
percepatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 ayat (21 huruf b, kenaikan Pangkat

khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (1) huruf b, dan/atau penghargaan lainnya.

(4) Ketentuan . . .

SK No255409A

---

PRESIDEN

BLIK INDONESIA

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai

penganugerahan kenaikan Pangkat dan
penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (l), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan
Peraturan Panglima.
8 Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(l) Prajurit melaksanakan Dinas Keprajuritan
sampai dengan batas usia pensiun.

(2) Batas usia pensiun Prajurit sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan
sebagai berikut:
- bintara dan tamtama paling tinggi 55 (lima
puluh lima) tahun dan paling rendah
42 (empat puluh dua) tahun;
- perwira sampai dengan Pangkat kolonel
paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun
dan paling rendah 48 (empat puluh delapan)
tahun;
- perwira tinggi bintang 1 (satu) paling tinggi
60 (enam puluh) tahun dan paling rendah
48 (empat puluh delapan) tahun;
- perwira tinggi bintang 2 (dua) paling tinggi
6l (enam puluh satu) tahun dan paling
rendah 48 (empat puluh delapan) tahun;
- perwira tinggi bintang 3 (tiga) paling tinggi
62 (enam puluh dua) tahun dan paling
rendah 48 (empat puluh delapan) tahun;
- khusus bagi Prajurit yang menduduki
jabatan fungsional dapat melaksanakan
masa Dinas Keprajuritan yang ditetapkan
dengan peraturan perundang-undangan;
dan
- khusus untuk perwira tinggi bintang
4 (empat), batas usia pensiun paling tinggi
63 (enam puluh tiga) tahun dan dapat
diperpanjang maksimal 2 (dua) kali sesuai
dengan kebutuhan yang ditetapkarr dengan
Keputusan Presiden.

(3) Batas...

SK No255410A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-t2-

(3) Batas usia tunjangan bersifat pensiun bagi

perwira paling rendah 45 (empat puluh lima)
tahun dan paling tinggi 47 (empat puluh tujuh)
tahun.

(4) Batas usia tunjangan bersifat pensiun bagi

bintara dan tamtama paling rendah 38 (tiga
puluh delapan) tahun dan paling tinggi
41 (empat puluh satu) tahun.
9 Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan L (satu)
pasal, yakni Pasal 50A sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5OA

(1) Batas usia pensiun Prajurit yang menduduki

jabatan fungsional TNI untuk jabatan fungsional
keahlian diatur dengan ketentuan sebagai
berikut:
- ahli utama paling tinggi 65 (enam puluh
lima) tahun;
- ahli madya paling tinggi 60 (enam puluh)
tahun;
- ahli muda paling tinggi 58 (lima puluh
delapan) tahun; dan
- ahli pertama paling tinggi 58 (lima puluh
delapan) tahun.

(2) Batas usia pensiun Prajurit yang menduduki

jabatan fungsional TNI untuk jabatan fungsional
keterampilan diatur dengan ketentuan sebagai
berikut:
- penyelia paling tinggi 58 (lima puluh delapan)
tahun;
- mahir paling tinggi 58 (lima puluh delapan)
tahun;
- terampil paling tinggi 58 (lima puluh
delapan) tahun; dan
- pemula paling tinggi 58 (lima puluh delapan)
tahun.

lO.Ketentuan...

SK No2554ll A

---

FRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

1. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Cukup jelas.
Angka 10

Ayat (1)
Hurufa
Yang dimaksud dengan "atas permintaan sendiri"
adalah berhenti dari Dinas Keprajuritan sebelum
berakhirnya masa ikatan Dinas Keprajuritan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "telah berakhir masa
Ikatan Dinas" adalah Prajurit yang telah
menjalani masa Ikatan Dinas Pertama dan:
1. tidak

SK No255420A

---

PRESIDEN

UBLIK INDONES

1. tidak memperpanjang masa Ikatan Dinas
Lanjutan serta mengajukan permohonan
berhenti dari Dinas Keprajuritan dan disetujui
oleh pejabat yang berwenang; atau
1. tidak diperpanjang masa Ikatan Dinas
Lanjutan setelah 20 (dua puluh) tahun
menjalani Dinas Keprajuritan, yang
didasarkan kepada rencana kebutuhan dan
pengendalian Prajurit.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "menjalani masa pensiun"
adalah masa di mana Prajurit tersebut selesai
melaksanakan Dinas Kepra-iuritan untuk kembali
ke masyarakat. Pada dasarnya setiap Prajurit
yang sudah menjalani Dinas Keprajuritan telah
mencapai masa dinas 20 (dua puluh) tahun dapat
diberi kehormatan untuk menjalani masa
pensiun.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "tidak memenuhi
persyaratan jasmani atau rohani" adalah Prajurit
yang karena sebab tertentu mengalami cacat
berat atau cacat sedang.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "beralih status menjadi
aparatur sipil negara" adalah Prajurit yang alih
status menjadi aparatur sipil negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai aparatur sipil negara.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "jabatan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan tidak
dapat diduduki oleh seorang Prajurit" adalah
jabatan politis.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "gugur" adalah mati
dalam melaksanakan tugas atau tugas
pertempuran sebagai akibat tindakan langsung
lawan.
Yang . . .

SK No255421A

---

PRESIDEN

K ]NDONESIA

,tewas, Yang dimaksud dengan adalah mati
dalam melaksanakan tugas berdasarkan perintah
dinas bukan akibat tindakan langsung lawan.
Yang dimaksud dengan "meninggal dunia" adalah
mati tidak dalam rangka melaksanakan tugas dan
bukan karena bunuh diri.
Hurufh
Yang dimaksud dengan "hilang dalam tugas"
adalah Pra,iurit yang tJdak bergabung kembali ke
kesatuannya sejak konsolidasi setelah selesai
menjalankan tugas dan tidak diketahui
keberadaannya.
Pejabat yang berwenang menyatakan hilang
dalam tugas adalah Panglima atau pejabat yang
ditunjuk.
Huruf i
Yang dimaksud dengan "pertimbangan khusus
untuk kepentingan dinas" adalah:
- dinas memerlukan pengurangan jumlah
Prajurit karena kelebihan tenaga yang
disebabkan terjadinya penghapusan sebagian
maupun seluruhnya dari bagian atau
kesatuannya karena perubahan susunan
organisasi TNI.
- tidak menduduki jabatan struktural maupun
fungsional paling singkat selama I (satu)
tahun berturut-turut karena tidak memenuhi
persyaratan administratif dan kemampuan
untuk menduduki suatu jabatan, kecuali
sedang mengikuti pendidikan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (s)
uDewan Yang dimaksud dengan Kebijakan Tinggi"
adalah suatu wadah yang bersifat ad. hocyatg dibentuk
oleh pejabat yang berwenang dan merupakan bagian
dari Dewan Pertimbangan Karier untuk membantu
pimpinan dalam menyelenggarakan pembinaan karier
perwira tinggi TNI.
Yang . . .

SK No2554224

---

FITESIDEN

REFUBLIK INDONESIA

7
Yang dimaksud dengan "Dewan Pertimbangan Kaie?
adalah suatu wadah yang bersifat ad lnc yang dibentuk
dalam rangka membantu pimpinan dalam
menyelenggarakan pembinaan karier Prajurit.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Angka 11
PasaJT2
Cukup jelas.
Angka 12

(1) Prajurit yang diberhentikan dengan hormat dari

Dinas Keprajuritan karena meninggal dunia,
kepada ahli warisnya diberikan pensiun
warakawuri atau duda, atau tunjangan anak
yatim atau piatu, atau tunjangan anak yatim-
piatu, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Prajurit Siswa yang diberhentikan dengan

hormat dari Pendidikan Pertama karena
meninggal dunia, kepada warakawuri atau duda
atau anak yatim atau piatu, atau anak yatim-
piatu, diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali
gaji dengan dasar perhitungan 1007o (seratus
persen) dari gaji pokok permulaan Prajurit untuk
suatu Pangkat yang akan ditetapkan bagi
seseorang Prajurit Siswa yang lulus Pendidikan
Pertama.
1. Di antara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan I (satu)
pasal, yakni Pasal 76A sehingga berbunyi sebagei
berikut:

(1) Khusus bagi perwira yang telah memasuki usia

pensiun dan memenuhi persyaratan, dapat
direkrut sebagai peru'ira komponen cadangan
dalam rangka mobilisasi.

(2) Persyaratan sebagai perwira komponen

cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
- sehat jasmani dan rohani;
- memiliki spesialisasi dan kualilikasi tertentu
yang dapat meningkatkan kekuatan dan
kemampuan pertahanan negara; dan
- persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan.

(3) Penggunaan . . .

SK No255414A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Penggunaan perwira komponen cadangan dalam

rangka mobilisasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perekrutan

sebagai perwira komponen cadangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (21 diatur dengan Peraturan Menteri.
1. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan I (satu)
bab, yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai
berikut:

BAB VIA

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Di antara Pasal 76A dan Pasal 77 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 76El sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 76El

(l) Dalam hal tertentu, Presiden dapat mengangkat
perwira cadangan.

(2) Pengangkatan perwira cadangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bertqjuan untuk
meningkatkan kekuatan dan kemampuan TNI.

(3) Ketentuan lebih lanj ut mengenai perwira

cadangan diatur dengan Peraturan Panglima.

Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar

SK No255415A

---

FRESIDEII

REFUEUK INDONESIA

-t7-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2025

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2025
MENTERI SEKRETAzuS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 135

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

d Bidang Perundang-undangan
KF an Administrasi H

Elrl* * *
S Djaman
,,( tt{

SK No2495374

---

FRESIDEN

REFUBUK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 201O

TENTANG ADMINISTRASI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA

I UMUM
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi
Prajurit Tentara Nasional Indonesia merupakan peraturan pelaksanaan dari
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentangTentara Nasional Indonesia.
Peraturan Pemerintah ini melandasi penyelenggaraan pembinaan
administrasi Prajurit dalam pengabdiannya sebagai Prajurit, mulai dari saat
penyiapan Warga Negara yang memenuhi persyaratan dan terpilih untuk
menjadi Prajurit sampai setelah berakhirnya menjalani Dinas Kepra.juritan.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004
tentang Tentara Nasional Indonesia.
Dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentarrg
Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penrbahan atas Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia antara lain
menyatakan bahwa Prajurit dapat menduduki jabatan pada
kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan
keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan
nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan
presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber
dan/ atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan
pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan
bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik
Indonesia, dan Mahkamah Agung.
Selanjutnya, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang
Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dinyatakart
bahwa Prajurit melaksanakan Dinas Keprajuritan sampai dengan batas usia
pensiun serta menetapkan batas usia pensiun Pra.iurit.

Berdasarkan . . .

SK No249538A

---

PRESIDEN

UBLIK INDONESIA

Berdasarkan hal tersebut, Peraturan pemerintah Nomor 39
Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia perlu
diubah menyesuaikan dengan perubahan Undang-Undang Nomoi 34
Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia serta untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 47 ayat (6) dan Pasal 53 ayat (7) Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004
tentang Tentara Nasional Indonesia, yakni tcrkait dengan prajurit dapat
menduduki jabatan pada kementerian/lembaga dan batas usia pensiun
Prajurit.
Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain
meliputi:
I masa Ikatan Dinas Lanjutan;
2 kenaikan dan penurunan Pangkat;
3 penempatan Prajurit pada kementerian/lembaga;
4 batas usia pensiun Pr4jurit;
5 batas usia pensiun Prajurit yang menduduki jabatan fungsional TNI;
6 perekrutan perwira komponen cadangan dalam rangka mobilisasi; dan
7 pengangkatan perwira cadangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1
Pasal I
Cukup jelas.
Angka 2,

Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7130

SK No249539A