Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang PENGAKHIRAN KEGIATAN USAHA ASING DALAM BIDANG PERDAGANGAN

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan:

1. Perdagangan adalah kegiatan jual-beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
2. Perdagangan impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang atau jasa dari luar ke dalam wilayah pabean INDONESIA dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Perdagangan ekspor adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang atau jasa dari dalam keluar wilayah pabean INDONESIA dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Perusahaan Nasional adalah perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanam Modal Dalam Negeri.

5. Perusahaan Asing adalah perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dalam angka 4 dan yang dimiliki oleh perusahaan dan atau warganegara asing di luar negeri.

6. Perusahaan asing Domestik adalah perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dalam angka 4 dan yang dimiliki oleh warganegara asing atau orang tidak berkewarganegaraan (stateless) pemegang Surat Keterangan Kependudukan yang berdomisili di INDONESIA.

7. Perusahaan Perdagangan Nasional adalah Perusahaan Nasional yang melakukan kegiatan perdagangan.

8. Perusahaan Perdagangan Asing adalah Perusahaan Asing yang melakukan kegiatan perdagangan.

9. Perusahaan Perdagangan Asing Domestik adalah Perusahaan Asing Domestik yang melakukan kegiatan perdagangan.

10. Perusahaan Nasional Di Bidang Produksi adalah Perusahaan Nasional yang melakukan kegiatan produksi baik dalam rangka maupun di luar UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

11. Perusahaan Asing Di Bidang Produksi adalah Perusahaan Asing yang melakukan kegiatan produksi baik dalam rangka maupun di luar UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

12. Perusahaan Asing Domestik Di Bidang Produksi adalah Perusahaan Asing Domestik yang melakukan kegiatan produksi baik dalam rangka maupun di luar UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

13. Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing adalah Perorangan Warganegara INDONESIA atau Perusahaan Perdagangan Nasional atau Perorangan Warga-negara Asing yang ditunjuk oleh Perusahaan Asing atau gabungan Perusahaan Asing di luar negeri sebagai perwakilannya di INDONESIA.

14. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang perdagangan.
BAB 11

KEBIJAKSANAAN BIDANG PERDAGANGAN

(1) Bidang usaha perdagangan diselenggarakan oleh Perorangan Warganegara INDONESIA, Perusahaan Perdagangan Nasional, dan Perusahaan Nasional Di Bidang Produksi terbatas pada hasil produksinya sendiri.

(2) Bidang usaha perdagangan tertutup bagi perorangan Warganegara Asing, Perusahaan Perdagangan Asing, Perusahaan Perdagangan Asing Domestik, Perusahaan Asing Di Bidang Produksi dan Perusahaan Asing Domestik Di Bidang Produksi.

(3) Menteri MENETAPKAN bidang usaha perdagangan tertentu yang terbuka bagi Perusahaan Asing Di Bidang Produksi dan Perusahaan Asing Domestik Di Bidang Produksi setelah konsultasi dengan Menteri-Menteri yang membina bidang-bidang produksi yang bersangkutan, sepanjang macam kegiatan produksi, permodalan, teknologi, ketrampilan usaha, atau pengelolaan memerlukannya.

(1) Perusahaan Asing Di Bidang Produksi dan Perusahaan Asing Domestik Di Bidang Produksi dapat melakukan kegiatan :

a. Impor mesin-mesin, suku cadang (spare-parts), bahan/peralatan bangunan, dan bahan baku/bahan penolong guna pemakaian dalam proses produksi sendiri;

b. Pembelian mesin-mesin, suku cadang (spare-parts), bahan/peralatan bangunan, dan bahan baku/bahan penolong di dalam negeri guna pemakaian dalam proses produksi sendiri;

c. Ekspor hasil produksi sendiri;

d. Promosi, penelitian pasar, dan pengawasan penjualan hasil produksi sendiri;

e. Penjualan hasil produksi sendiri kepada perusahaan lain yang menggunakan hasil produksi tersebut sebagai barang modal, suku cadang, bahan/peralatan bangunan dan bahan baku/bahan penolong bagi proses produksinya.
(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan penjualan hasil produksinya sendiri untuk pasaran di dalam negeri dengan ketentuan wajib menunjuk Perusahaan Perdagangan Nasional sebagai penyalur/agen.

Perusahaan Nasional Di Bidang Produksi dapat melakukan kegiatan
a. Impor mesin-mesin, suku cadang (spare-parts), bahan/peralatan bangunan, dan bahari baku/bahan penolong guna pemakaian dalam proses produksi sendiri;
b. Pembelian mesin-mesin, suku cadang (spare-parts),bahan/peralatan bangunan, dan bahan baku/bahan penolong di dalam negeri guna pemakaian dalam proses produksi sendiri;
c. Ekspor hasil produksi sendiri;
d. Penjualan, promosi, penelitian pasar, dan pengawasan penjualan hasil produksi sendiri untuk pasaran dalam negeri.

(1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan diwajibkan memiliki surat Izin Usaha Perdagangan menurut tatacara dan ketentuan-

ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.
(2) Dalam MENETAPKAN ketentuan-ketentuan izin usaha perdagangan bagi kegiatan perdagangan dari perusahaan yang berada dalam pembinaan Menteri lain, Menteri berkonsultasi dengan Menteri yang bersangkutan.

Kegiatan usaha asing dalam bidang perdagangan harus sudah berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 1977.

Pengakhiran kegiatan usaha asing dalam bidang perdagangan dapat dilakukan dengan memilih cara sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan Perdagangan Asing dengan :

a. mengalihkan kegiatan usahanya ke bidang industri atau bidang produksi lainnya yang masih terbuka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. mengalihkan pemilikan atas perusahaan kepada Perusahaan Perdagangan Nasional atau perorangan Warganegara INDONESIA;
atau

c. apabila ada induk perusahaannya di luar negeri, menunjuk Perusahaan Perdagangan Nasional sebagai penyalur/agen dan atau membuka Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing; atau

d. membubarkan perusahaan.

2. Bagi Perusahaan Perdagangan Asing Domestik dengan

a. mengalihkan kegiatan usahanya ke bidang industri atau bidang produksi lainnya yang masih terbuka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau

b. mengalihkan pemilikan atas perusahaan kepada Perusahaan Perdagangan Nasional atau perorangan Warganegara INDONESIA;
atau

c. membubarkan perusahaan.

3. Bagi Perusahaan Asing Di Bidang Produksi dan Perusahaan Asing Domestik Di Bidang Produksi dengan menunjuk Perusahaan Perdagangan Nasional atau Perorangan Warganegara INDONESIA sebagai penyalur/agen.

Terhadap Perusahaan Perdagangan Asing dan Perusahaan Perdagangan Asing Domestik yang tidak melaksanakan pengakhiran kegiatan usaha perdagangannya dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka Pemerintah atau instansi yang ditunjuknya dapat melakukan likwidasi terhadap perusahaan bersangkutan.

(1) Pengalihan kegiatan usaha Perusahaan Perdagangan Asing dan Perusahaan Perdagangan Asing Domestik ke bidang industri atau bidang produksi lainnya dapat dilakukan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan fasilitas penanaman modal sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang usaha yang bersangkutan.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri bersama Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang yang bersangkutan.

(1) Pengalihan pemilikan perusahaan asing dalam bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dengan cara menjual atau menghibahkan perusahaan.

(2) Penjualan atau penghibahan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada Warganegara INDONESIA kecuali kepada Wanita Warganegara INDONESIA yang bersuamikan Warganegara Asing.

(3) Penjualan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. bagi perusahaan perorangan dengan menggunakan akte jualbeli yang dibuat di hadapan Notaris;

b. bagi Firma dan Perseroan Komanditer (C.V.) dengan menggunakan

akte pengalihan hak dan kewajiban/akte keluar masuk perseroan yang dibuat di hadapan Notaris;

c. bagi Perseroan Terbatas dengan penjualan saham sesuai ketentuan yang berlaku bagi Perseroan Terbatas tersebut.

(4) Penghibahan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dilakukan oleh perusahaan perorangan, Firma, Perseroan Komanditer (C.V.), dan Perseroan Terbatas harus dilakukan dengan menggunakan akte yang dibuat di hadapan Notaris.

(5) Pembubaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perusahaan perorangan, Firma, Perseroan Komanditer (C.V.), dan Perseroan Terbatas dengan cara yang berlaku bagi membubarkan perusahaan dengan menggunakan akte yang dibuat di hadapan Notaris.

(6) Dalam hal tidak dilakukan di hadapan Notaris, maka penjualan, penghibahan, dan pembubaran perusahaan perorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), (4), dan (5) dilakukan di hadapan Camat setempat.

Tindakan pengakhiran kegiatan usaha asing dalam bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus dilaporkan oleh pemilik perusahaan dan atau pengurusnya kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuknya.

(1) Warganegara asing yang bekerja pada Perusahaan Perdagangan Nasional dalam rangka pengakhiran kegiatan usaha asing di bidang perdagangan berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH ini, wajib memiliki izin kerja.

(2) Pengaturan tentang izin kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri bersama Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dan Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang keimigrasian.

(1) Izin tempat usaha yang baru tidak diberikan lagi kepada Perusahaan Perdagangan Asing dan Perusahaan Perdagangan Asing Domestik yang

akan membuka usaha perdagangan.

(2) Perpanjangan izin tempat usaha bagi Perusahaan Perdagangan Asing hanya dapat diberikan sampai dengan tanggal 31 Desember 1977.

(3) Pengaturan tentang izin tempat usaha dalam rangka pengakhiran kegiatan usaha asing dalam bidang perdagangan berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 PERATURAN PEMERINTAH ini dan Peraturan Pelaksanaan PERATURAN PEMERINTAH ini adalah kejahatan dan merupakan tindak pidana ekonomi.

(1) Perusahaan Perdagangan Asing Domestik yang telah mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan, yang pemiliknya oleh Pengadilan Negeri dalam lingkungan tempat tinggalnya telah dinyatakan mengajukan permohonan pewarganegaraan, dapat melanjutkan kegiatan usahanya setelah tanggal 31 Desember 1977 dengan syarat bahwa perusahaannya tidak diperluas dan tidak dijual atau dihibahkan kepada pihak asing.

(2) Pemilik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang permohonan pewarganegaraannya dikabulkan oleh PRESIDEN Republik INDONESIA dapat melanjutkan kegiatan usaha perdagangan dengan ketentuan bahwa setelah disumpah oleh Pengadilan Negeri setempat sebagai Warganegara INDONESIA, yang bersangkutan harus melaporkan dan meminta persetujuan Menteri.

(3) Pemilik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang memperoleh keputusan penolakan permohonan pewarganegaraannya, harus mengakhiri kegiatan usaha perdagangannya dengan tatacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diketahuinya keputusan penolakan tersebut.

(4) Pemilik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang memperoleh

keputusan penolakan permohonan pewarganegaraannya, yang hendak mengalihkan kegiatan usahanya ke bidang industri atau bidang produksi lainnya diberikan kesempatan selama waktu 6 (enam) bulan sejak diketahuinya keputusan penolakan tersebut.

(5) Pengakhiran kegiatan usaha perdagangan tersebut dalam ayat (3) harus dilaporkan oleh pemilik perusahaan kepada Menteri selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah dilakukannya pengakhiran tersebut.

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan dan hal-hal yang belum cukup diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH ini diatur lebih lanjut oleh Menteri-Menteri yang bersangkutan sesuai bidangnya masing-masing di bawah koordinasi Menteri Negara Ekonomi, Keuangan, dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 1977 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1977 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH