PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan
penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan
Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk,
Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi
Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk
pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
1. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang
Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
1. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa
Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan
dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
1. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara
Indonesia.
1. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam
urusan pemerintahan dalam negeri.
1. Penyelenggara adalah Pemerintah, pemerintah provinsi
dan pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab
dan berwenang dalam urusan Administrasi
Kependudukan.
1. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang
bidang tugasnya meliputi Administrasi Kependudukan.
1. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah
kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang
melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi
Kependudukan.

1. Dokumen . . .

---

1. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang
diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai
kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang
dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.
1. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau
data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
1. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata
Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa
Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan
Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen
Kependudukan berupa kartu identitas atau surat
keterangan kependudukan.
1. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami
Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa
akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu
Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat
keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah
datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas
menjadi tinggal tetap.
1. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK,
adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau
khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar
sebagai Penduduk Indonesia.
1. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu
identitas keluarga yang memuat data tentang nama,
susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas
anggota keluarga.
1. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP,
adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang
diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting
yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan
Sipil pada Instansi Pelaksana.
1. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan
pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada
Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
1. Kepercayaan . . .

---

1. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah
pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan
Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang
diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi
luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal
bangsa Indonesia.
1. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap
orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai
penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa.
1. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti
terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang
dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka
Penghayat Kepercayaan.
1. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh
seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati,
perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan
anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan
perubahan status kewarganegaraan.
1. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan,
selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi
Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi
Pelaksana sebagai satu kesatuan.
1. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang
disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi
kerahasiaannya.
1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana,
selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalah
satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan
pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan
menerbitkan akta.
1. Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan
Petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus di luar
daerah domisilinya.
1. Dokumen Identitas Lainnya adalah dokumen resmi yang
diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non
Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan
Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk,
selain Dokumen Kependudukan.
1. Penduduk . . .

---

1. Penduduk Pelintas Batas adalah penduduk yang
bertempat tinggal secara turun temurun di wilayah
kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan
negara tetangga yang melakukan lintas batas antar
negara karena kegiatan ekonomi, sosial dan budaya.
1. Daerah Perbatasan adalah daerah batas wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan daerah batas wilayah
negara tetangga yang disepakati bersama berdasarkan
perjanjian lintas batas (crossing border agreement) antara
Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara
tetangga, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
1. Database adalah kumpulan berbagai jenis data
kependudukan yang tersimpan secara sistematik,
terstruktur dan saling berhubungan dengan
menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan
jaringan komunikasi data.
1. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan
perangkat database pada Penyelenggara Pusat yang
menghimpun data kependudukan dari penyelenggara
provinsi, penyelenggara kabupaten/kota dan Instansi
Pelaksana .
1. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri
kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan
Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses database
kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
1. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi
pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi
data sesuai dengan bidangnya.

Bagian Kesatu
Umum

Urusan Administrasi Kependudukan diselenggarakan oleh
Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten/kota.

Bagian Kedua ...

---

Bagian Kedua
Pemerintah

Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab
menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara
nasional, yang dilakukan oleh Menteri dengan kewenangan
meliputi:
- koordinasi antarinstansi dalam urusan Administrasi
Kependudukan;
- penetapan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaan
Administrasi Kependudukan;
- sosialisasi Administrasi Kependudukan;
- pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi
pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan;
- pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala
nasional; dan
- pencetakan, penerbitan, dan distribusi blangko Dokumen
Kependudukan.

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf a, Menteri berwenang mengadakan
koordinasi:
- secara nasional dengan melibatkan departemen/lembaga
pemerintah non departemen, pemerintah provinsi,
pemerintah kabupaten/kota secara berkala;
- antarsusunan pemerintahan yang terkait dengan
penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan; dan
- dengan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

(1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, Menteri berwenang
menetapkan pedoman perencanaan dan pelaksanaan,
standar spesifikasi dan standar kualitas formulir,
pengendalian serta pengawasan.

(2) Ketentuan . . .

---

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman perencanaan

dan pelaksanaan, standar spesifikasi dan standar kualitas
formulir, pengendalian serta pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf c, Menteri berwenang mengadakan:
- bahan sosialisasi;
- kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan
perguruan tinggi;
- sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak
dan elektronik; dan
- komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan
masyarakat.

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, Menteri berwenang:
- menetapkan standar kualifikasi sumber daya manusia
pelaksana Administrasi Kependudukan;
- memberikan bimbingan teknis pendaftaran penduduk,
pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan dan
pendayagunaan data kependudukan;
- melaksanakan supervisi kegiatan verifikasi dan validasi
data kependudukan serta penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan; dan
- memberikan konsultasi pelaksanaan Administrasi
Kependudukan.

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf e, Menteri menetapkan:
- tata cara pengelolaan data kependudukan yang bersifat
perseorangan, agregat dan data pribadi di pusat, provinsi
dan kabupaten/kota; dan
- tata cara penyajian data kependudukan yang valid, akurat
dan dapat dipertanggungjawabkan.

### Pasal 9 . . .

---

(1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, Menteri menetapkan:
- standar dan spesifikasi blangko Dokumen
Kependudukan berupa blangko KK, KTP, Register Akta
Pencatatan Sipil, Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- perusahaan pencetak blangko Dokumen
Kependudukan berupa blangko KK, KTP, Register Akta
Pencatatan Sipil, Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
- pedoman penerbitan dan distribusi blangko dokumen
kependudukan.

(2) Penetapan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b dilakukan melalui uji kompetensi perusahaan

pencetak blangko dokumen kependudukan.

(3) Uji kompetensi perusahaan pencetak blangko dokumen

kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi persyaratan administratif dan teknis percetakan
yang ditetapkan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri.

(4) Menteri berwenang menetapkan perusahaan pencetak

blangko Dokumen Kependudukan dari yang telah
dinyatakan lulus uji kompetensi.

(1) Perusahaan pencetak yang telah ditetapkan oleh Menteri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) berhak
mengikuti pengadaan blangko dokumen kependudukan.

(2) Pengadaan blangko Dokumen Kependudukan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan.

(3) Menteri berwenang melakukan pengawasan dan

pengendalian terhadap pencetakan, pengadaan, penerbitan
dan distribusi blangko dan formulir Dokumen
Kependudukan.

Bagian Ketiga . . .

---

Bagian Ketiga
Pemerintah Provinsi

Pemerintah provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab
menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang
dilakukan oleh gubernur dengan kewenangan meliputi:
- koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi
pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;
- pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala
provinsi; dan
- koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan.

(1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, gubernur mengadakan
koordinasi:
- dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non
departemen; dan
- antar kabupaten/kota mengenai penyelenggaraan
urusan Administrasi Kependudukan.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan

dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,
pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan.

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 huruf b, gubernur :
- memberikan bimbingan teknis pendaftaran penduduk,
pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan dan
pendayagunaan data kependudukan;
- melaksanakan supervisi kegiatan verifikasi dan validasi
data kependudukan serta penyelenggaraan administrasi
kependudukan; dan
- memberikan konsultasi penyelenggaraan administrasi
kependudukan.

### Pasal 14 . . .

---

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 huruf c, gubernur mengadakan:

- koordinasi sosialisasi antarinstansi vertikal dan lembaga
pemerintah non departemen;
- kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan
perguruan tinggi;
- sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak
dan elektronik; dan
- komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan
masyarakat.

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 huruf d, gubernur melakukan:
- pengelolaan data kependudukan yang bersifat
perseorangan, agregat dan data pribadi; dan
- penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan.

(1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 huruf e, gubernur melakukan koordinasi
pengawasan antarinstansi terkait.

(2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi,

pencegahan dan tindakan koreksi.

Bagian Keempat
Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung
jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan,
yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan
meliputi:

• koordinasi . . .

---

- koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya
di bidang Administrasi Kependudukan;
- pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;
- pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;
- pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang
Administrasi Kependudukan;
- penugasan kepada desa atau nama lain untuk
menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi
Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala
kabupaten/kota; dan
- koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan.

(1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 huruf a, bupati/walikota mengadakan
koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga
pemerintah non departemen.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan

dengan aspek perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan.

(1) Urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota

dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.

(2) Pelaksanaan pencatatan sipil yang meliputi pencatatan

peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian,
pengakuan anak di kecamatan tertentu dilakukan oleh
UPTD Instansi Pelaksana.

### Pasal 20 . . .

---

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 huruf c, bupati/walikota mengadakan
pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan, diatur dengan Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati/Walikota berpedoman pada Peraturan Perundang-
undangan di bidang Administrasi Kependudukan.

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 huruf d, bupati/walikota mengadakan:
- koordinasi sosialisasi antarinstansi vertikal dan lembaga
pemerintah non departemen;
- kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan
perguruan tinggi;
- sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak
dan elektronik; dan
- komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan
masyarakat.

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 huruf e, bupati/walikota menyelenggarakan
kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi
Kependudukan, dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan
mudah kepada seluruh penduduk.

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 huruf f, bupati/walikota memberikan
penugasan kepada desa atau nama lain untuk
menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi
Kependudukan berasaskan tugas pembantuan, disertai
pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia
berdasarkan Peraturan Bupati/Walikota.

### Pasal 24 . . .

---

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 huruf g, bupati/walikota melakukan:
- pengelolaan data kependudukan yang bersifat
perseorangan, agregat dan data pribadi; dan
- penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan.

(1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf

h, bupati/walikota melakukan koordinasi pengawasan
antarinstansi terkait.

(2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi,

pencegahan dan tindakan koreksi.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18,

### Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan

### Pasal 25 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

Bagian Kesatu
Instansi Pelaksana

(1) Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi

Kependudukan di kabupaten/kota, dibentuk Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi
Pelaksana yang diatur dalam Peraturan Daerah.

(2) Dalam . . .

---

(2) Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi

Kependudukan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil di Provinsi dan Suku Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil di kotamadya/kabupaten administrasi
sebagai Instansi Pelaksana yang diatur dalam Peraturan
Daerah.

Dalam melaksanakan ketentuan mengenai Administrasi
Kependudukan, Instansi Pelaksana berwenang:
- melakukan koordinasi dengan Kantor Departemen Agama
Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama berkaitan dengan
pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk
yang beragama Islam yang dilakukan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan; dan
- melakukan supervisi bersama dengan Kantor Departemen
Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai
pelaporan pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dalam rangka pembangunan database kependudukan.

Dalam melaksanakan ketentuan mengenai Administrasi
Kependudukan, Instansi Pelaksana mempunyai tugas:
- menyediakan dan menyerahkan blangko dokumen
kependudukan dan formulir untuk pelayanan pencatatan
sipil sesuai dengan kebutuhan;
- meminta laporan pelaksanaan tugas, kewajiban dan
kewenangan UPTD Instansi Pelaksana yang berkaitan
dengan pelayanan pencatatan sipil;
- melakukan pembinaan, pembimbingan, dan supervisi
terhadap pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan
UPTD Instansi Pelaksana; dan
- melakukan pembinaan, pembimbingan, dan supervisi
terhadap penugasan kepada desa atau nama lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Dalam melaksanakan wewenang dan tugas mengenai
Administrasi Kependudukan, Instansi Pelaksana:

• melakukan . . .

---

- melakukan koordinasi dengan Kantor Departemen Agama
kabupaten/kota dalam memelihara hubungan timbal balik
melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal
dan UPTD Instansi Pelaksana;
- melakukan koordinasi dengan instansi terkait
kabupaten/kota dalam penertiban pelayanan Administrasi
Kependudukan;
- meminta dan menerima data kependudukan dari
perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melalui
bupati/walikota; dan
- melakukan koordinasi penyajian data dengan instansi
terkait.

Bagian Kedua
UPTD Instansi Pelaksana

(1) Pembentukan UPTD Instansi Pelaksana diprioritaskan pada

kecamatan yang:
- kondisi geografis terpencil, sulit dijangkau transportasi
umum dan sangat terbatas akses pelayanan publik;
dan/atau
- memerlukan pemenuhan kebutuhan pelayanan
masyarakat.

(2) UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Instansi Pelaksana.

(3) UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dibentuk dengan Peraturan Daerah.

(1) UPTD Instansi Pelaksana mempunyai tugas melakukan

pelayanan pencatatan sipil.

(2) Pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), meliputi:
- kelahiran;
- kematian;
- lahir mati;
- perkawinan;

• perceraian . . .

---

• perceraian;
• pengakuan anak;
• pengesahan anak;
• pengangkatan anak;
• perubahan nama;
• perubahan status kewarganegaraan;
• pembatalan perkawinan;
• pembatalan perceraian; dan
• peristiwa penting lainnya.

(3) Pelaksanaan tugas pelayanan pencatatan sipil

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada
Peraturan Perundang-undangan.

Pejabat Pencatat Sipil pada UPTD Instansi Pelaksana berwenang
menerbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil yang meliputi akta:
- kelahiran;
- kematian;
- perkawinan;
- perceraian; dan
- pengakuan anak.

Wilayah kerja UPTD Instansi Pelaksana yang dibentuk
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat meliputi 1 (satu)
kecamatan atau lebih yang secara geografis berdekatan.

Susunan organisasi dan tata kerja serta esselonisasi UPTD
Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah mengenai pedoman
pembentukan perangkat daerah.

## BAB IV . . .

---

(1) Pengaturan NIK meliputi penetapan digit NIK, penerbitan

NIK dan pencantuman NIK.

(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara

nasional oleh Menteri.

(1) NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri atas:

- 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah
provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan tempat
tinggal pada saat mendaftar;
- 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun
kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal
lahirnya ditambah angka 40; dan
- 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut
penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan
SIAK.

(2) 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diletakkan pada posisi mendatar.

(1) NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diterbitkan

oleh Instansi Pelaksana.

(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku seumur

hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti
perubahan domisili.

(3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan

setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk sebagai
dasar penerbitan KK dan KTP pada Instansi Pelaksana
tempat domisili yang bersangkutan.

(4) Penerbitan . . .

---

(4) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah

administrasi domisili, dilakukan setelah pencatatan biodata
penduduk pada Instansi Pelaksana tempat domisili orang
tuanya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara

penerbitan biodata penduduk, KK dan KTP sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam
Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga
Dokumen Identitas Lainnya

(1) Pada setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan

oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen
atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat wajib
dicantumkan NIK.

(2) NIK dicantumkan pada kolom khusus yang disediakan

pada setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Dokumen Identitas lainnya diterbitkan oleh

Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan
Hukum Publik atau Badan Hukum Privat.

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

dokumen identitas diri dan bukti kepemilikan.

Bagian Keempat
Persyaratan dan Tata Cara
Penerbitan Dokumen Identitas Lainnya

Dokumen identitas lainnya yang diterbitkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 harus memenuhi persyaratan yang
meliputi dokumen resmi dan bukti diri pemegangnya.

### Pasal 42 . . .

---

Penerbitan dokumen identitas lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 dilakukan dengan cara pemohon
menunjukkan/menyerahkan fotokopi KTP atau dokumen
kependudukan lainnya untuk melengkapi persyaratan yang
ditetapkan oleh instansi atau badan yang menerbitkan
dokumen identitas lainnya.

Bagian Kesatu
Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan
Kartu Tanda Penduduk Khusus

(1) Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk

Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin
kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.

(2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi
yang sama dengan spesifikasi Kartu Tanda Penduduk
Nasional.

(3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan
biodata penduduk dan KK dari Petugas Rahasia Khusus.

(1) Kepala/Pimpinan Lembaga mengajukan surat permintaan

Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 43 kepada Kepala Instansi Pelaksana.

(2) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diajukan kepada Kepala Instansi Pelaksana yang wilayah
kerjanya meliputi tempat domisili Petugas Rahasia Khusus.

(3) Dalam surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) disertai dengan informasi identitas Petugas Rahasia

Khusus yang dikehendaki dan jangka waktu penugasan.

### Pasal 45 . . .

---

(1) Berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 44, Instansi Pelaksana menerbitkan Kartu
Tanda Penduduk Khusus.

(2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja
sejak surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 44 diterima oleh Kepala Instansi Pelaksana.

(3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa dipungut biaya.

(4) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Penyimpanan Data Petugas Rahasia Khusus
dan Pengembalian serta Pencabutan
Kartu Tanda Penduduk Khusus

(1) Data Petugas Rahasia Khusus direkam dan disimpan

dalam Registrasi Khusus di kabupaten/kota.

(2) Data Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus dijaga keamanan dan dilindungi
kerahasiaannya oleh Kepala Instansi Pelaksana.

(1) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas

Rahasia Khusus sebelum berakhirnya masa berlaku Kartu
Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 45 ayat (4), Petugas Rahasia Khusus wajib

menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada
Kepala/Pimpinan Lembaga.

(2) Kepala/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib mengembalikan Kartu Tanda Penduduk
Khusus kepada Kepala Instansi Pelaksana yang
menerbitkan.

(3) Kartu . . .

---

(3) Kartu Tanda Penduduk Khusus yang dikembalikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimusnahkan
oleh Kepala Instansi Pelaksana.

(1) Instansi Pelaksana berwenang mencabut Kartu Tanda

Penduduk Khusus apabila Kartu Tanda Penduduk Khusus
tidak dikembalikan sejak saat berakhirnya masa tugas
Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 47 ayat (1).

(2) Dalam hal Kartu Tanda Penduduk Khusus berakhir masa

berlakunya sebelum masa tugas berakhir tidak
diberitahukan kepada Instansi Pelaksana, Instansi
Pelaksana berwenang mencabut.

(3) Dalam hal masa tugas diperpanjang, Instansi Pelaksana

berkewajiban memperpanjang dan menerbitkan Kartu
Tanda Penduduk Khusus sebagai pengganti Kartu Tanda
Penduduk Khusus yang telah dicabut.

(1) Menteri memberikan hak akses kepada petugas yang

memenuhi persyaratan.

(2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pegawai negeri sipil, pada:
- Direktorat Jenderal untuk penyelenggara pusat;
- Pemerintah provinsi yang bidang tugasnya dalam
urusan Administrasi Kependudukan untuk
penyelenggara provinsi;
- Sekretariat Daerah kabupaten/kota yang bidang
tugasnya mengkoordinasikan urusan Administrasi
Kependudukan untuk penyelenggara kabupaten/kota;
dan
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota untuk Instansi Pelaksana.

### Pasal 50 . . .

---

(1) Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 yang

diberikan hak akses adalah pegawai negeri sipil yang
memenuhi persyaratan:
- pada penyelenggara pusat memiliki pangkat/golongan
paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b);
- pada penyelenggara provinsi memiliki
pangkat/golongan paling rendah Penata Muda (III/a);
- pada penyelenggara kabupaten/kota memiliki
pangkat/golongan paling rendah Pengatur Tingkat I
(II/d);
- pada Instansi Pelaksana memiliki pangkat/golongan
paling rendah Pengatur (II/c);
- memiliki DP3 dengan predikat baik;
- memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata
komputer; dan
- memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap
tugasnya.

(2) Hak akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dicabut karena:
- meninggal dunia;
- mengundurkan diri;
- menderita sakit permanen sehingga tidak bisa
menjalankan tugasnya;
- tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik;
dan/atau
- membocorkan data dan dokumen kependudukan.

(3) Pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilakukan oleh Menteri.

(1) Ruang lingkup hak akses sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 50 ayat (1) yang diberikan oleh Menteri kepada

petugas Penyelenggara Pusat, provinsi, kabupaten/kota
dan Instansi Pelaksana meliputi memasukkan,
menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan
menghapus serta mencetak data, mengkopi data dan
dokumen kependudukan.

(2) Penyelenggara Pusat, provinsi, kabupaten/kota dalam

memasukkan, menyimpan, mengubah, meralat dan
menghapus serta mencetak data, mengkopi data dan
dokumen kependudukan dilakukan setelah melakukan
verifikasi secara berjenjang.

(3) Dalam . . .

---

(3) Dalam menyelenggarakan hak akses sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan:
- penyelenggara pusat berdasarkan data dari
penyelenggara provinsi;
- penyelenggara provinsi berdasarkan data dari
penyelenggara kabupaten/kota; dan
- penyelenggara kabupaten/kota berdasarkan data dari
Instansi Pelaksana.

Hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikecualikan
dari data pribadi penduduk.

Pemberian dan pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50 dilaksanakan dengan cara:
- pemberian hak akses kepada petugas pada penyelenggara
provinsi, kabupaten/kota dan Instansi Pelaksana
diusulkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal
untuk:
1. petugas pada Instansi Pelaksana dan penyelenggara
kabupaten/kota diusulkan oleh bupati/walikota melalui
gubernur; dan
1. petugas pada penyelenggara provinsi diusulkan oleh
gubernur.

- petugas pada Penyelenggara Pusat diusulkan oleh Direktur
Jenderal kepada Menteri.

(1) Perubahan data kependudukan dalam database dapat

dilakukan secara berjenjang berdasarkan perubahan data
dari Instansi Pelaksana.

(2) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian data kependudukan

pada tingkat pusat, penyesuaian data dilakukan oleh
Instansi Pelaksana.

(3) Penyesuaian . . .

---

(3) Penyesuaian data dilakukan oleh Instansi Pelaksana secara

berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada Penyelenggara Pusat melalui
penyelenggara provinsi.

Bagian Kesatu
Catatan Peristiwa Penting

(1) Catatan peristiwa penting merupakan data pribadi

penduduk.

(2) Catatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:
- anak lahir di luar kawin, yang dicatat adalah mengenai
nama anak, hari dan tanggal kelahiran, urutan
kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu; dan
- pengangkatan anak, yang dicatat adalah mengenai
nama ibu dan bapak kandung.

Bagian Kedua
Penyimpanan dan Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Data pribadi yang ada pada database Penyelenggara dan
Instansi Pelaksana disimpan dalam database pada data center.

(1) Data pribadi penduduk pada database sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 56 dikelola sebagai bahan informasi
kependudukan.

(2) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) hanya dapat diakses setelah mendapat izin untuk

mengakses dari Menteri.

### Pasal 58 . . .

---

Instansi pemerintah dan swasta sebagai pengguna data pribadi
penduduk, dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai
bahan informasi publik.

Pemegang hak akses data pribadi penduduk dilarang
menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi
publik, sebelum mendapat persetujuan dari pemberi hak akses.

Dalam hal kepentingan keamanan negara, tindakan kepolisian
dan peradilan, data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56 dapat diakses dengan mendapat persetujuan
dari Menteri.

Bagian Ketiga
Persyaratan dan Tata Cara
Memperoleh dan Menggunakan Data Pribadi Penduduk

(1) Untuk memperoleh data pribadi penduduk, pengguna

harus memiliki izin dari Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan lingkup data yang
diperlukan.

(2) Data pribadi penduduk yang diperoleh sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), hanya dapat digunakan sesuai
dengan keperluannya yang tercantum dalam surat izin.

(1) Data pribadi penduduk dapat diperoleh dengan cara:

- pengguna mengajukan permohonan izin kepada
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dengan
menyertakan maksud dan tujuan penggunaan data
pribadi penduduk;

• Menteri . . .

---

- Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melakukan
seleksi untuk menentukan pemberian izin.

(2) Jawaban atas permohonan izin sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan paling lambat
14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.

(3) Petugas penerima hak akses berdasarkan izin sebagaimana

dimaksud pada huruf b, memberikan data pribadi
penduduk sesuai dengan izin yang diperoleh.

Bagian Kesatu
Persyaratan Pendaftaran

(1) Penduduk pelintas batas yang bermaksud melintas batas

negara wajib memiliki Buku Pas Lintas Batas dari instansi
berwenang.

(2) Buku Pas Pelintas Batas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menjadi dasar pendaftaran penduduk pelintas batas.

(1) Penduduk pelintas batas sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 63 didaftar oleh Instansi Pelaksana.

(2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

melakukan pendaftaran setelah pelintas batas memiliki
Buku Pas Lintas Batas.

Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi data
penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

Bagian Kedua . . .

---

Bagian Kedua
Tata Cara Pendaftaran

Pendaftaran penduduk pelintas batas dilakukan oleh Pejabat
Instansi Pelaksana dengan cara:
- berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi perbatasan;
- mendata penduduk pelintas batas yang telah memiliki
Buku Pas Lintas Batas di kantor/pos lintas batas di
perbatasan;
- melakukan pencatatan dalam Buku Pendaftaran Penduduk
Pelintas Batas.

Dalam melaksanakan pendaftaran penduduk sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66, Instansi Pelaksana menempatkan
petugas pendaftar pada kantor/pos lintas batas setempat.

Instansi Pelaksana melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap petugas pendaftar penduduk pelintas batas.

(1) Instansi Pelaksana melaporkan pelaksanaan pendaftaran

penduduk pelintas batas kepada Penyelenggara
kabupaten/kota.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

disampaikan secara periodik dan berjenjang.

Bagian Kesatu
Tujuan SIAK

Pengelolaan SIAK bertujuan:

• meningkatkan . . .

---

- meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil;
- menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah
mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses;
- mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui
sistem pengenal tunggal, dengan tetap menjamin
kerahasiaan.

Bagian Kedua
Unsur SIAK

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:
- database;
- perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- sumber daya manusia;
- pemegang hak akses;
- lokasi database;
- pengelolaan database;
- pemeliharaan database;
- pengamanan database;
- pengawasan database; dan
- data cadangan (back-up data/disaster recovery centre).

(1) Database Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 71 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data

kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan
yang saling berhubungan satu sama lain dengan
menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan
jaringan komunikasi data.

(2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di

pusat, provinsi dan kabupaten/kota dengan ruang lingkup
sebagai berikut :
- Database pada Penyelenggara Pusat meliputi database
yang bersumber dari seluruh Instansi Pelaksana dan
dari penyelenggara provinsi;
- Database pada penyelenggara provinsi bersumber dari
penyelenggara kabupaten/kota dan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- Database pada penyelenggara kabupaten/kota berada
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(3) Penyelenggara . . .

---

(3) Penyelenggara provinsi berkewajiban melakukan

pengawasan data pada database Instansi Pelaksana
berdasarkan database sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b.

(1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b diperlukan
untuk mengakomodasi penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan dilakukan secara tersambung (online), semi
elektronik (offline) atau manual.

(2) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara semi

elektronik (offline) atau manual hanya dapat dilakukan oleh
Instansi Pelaksana bagi wilayah yang belum memiliki
fasilitas komunikasi data.

(1) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal

71 huruf c adalah pranata komputer.

(2) Dalam hal pranata komputer sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) belum tersedia, dapat menggunakan sumber daya
manusia yang mempunyai kemampuan di bidang
komputer.

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71
huruf d adalah petugas yang diberi hak akses sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49.

Lokasi database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e
berada di:
- Direktorat Jenderal pada Pemerintah Pusat;
- Unit kerja daerah yang bidang tugasnya meliputi
Administrasi Kependudukan pada Pemerintah Provinsi; dan
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada
pemerintah kabupaten/kota.

Pengelolaan database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71
huruf f meliputi kegiatan:

• perekaman . . .

---

- perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan
sipil ke dalam database kependudukan;
- pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan
sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b
sebagai informasi data kependudukan; dan
- pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c
untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang
pemerintahan dan pembangunan.

(1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database

kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71
huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan oleh Pemerintah,
pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

(2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database,
perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi,
data center dan data cadangan (back-up data/disaster
recovery centre).

(3) Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri menetapkan
tata cara dan prosedur pemeliharaan, pengamanan dan
pengawasan database kependudukan.

Bagian ketiga
Pembiayaan

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan
penyelenggaraan SIAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sesuai
dengan wewenang dan tanggungjawabnya.

(2) Pembiayaan jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan

SIAK, dari:
- kecamatan ke kabupaten/kota dan kabupaten/kota ke
provinsi menjadi beban pemerintah kabupaten/kota;
dan

• provinsi . . .

---

• provinsi ke pusat menjadi beban pemerintah provinsi.

(1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan

Pemuka Penghayat Kepercayaan.

(2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi
penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan
menandatangani surat perkawinan Penghayat
Kepercayaan.

(3) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang
tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81
ayat (2) wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD
Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari dengan
menyerahkan:
- surat perkawinan Penghayat Kepercayaan;
- fotokopi KTP;
- pas foto suami dan istri;
- akta kelahiran; dan
- paspor suami dan/atau istri bagi orang asing.

(1) Pejabat Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana

mencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
82 dengan tata cara:
- menyerahkan formulir pencatatan perkawinan kepada
pasangan suami istri;
- melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang
tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan; dan
- mencatat pada register akta perkawinan dan
menerbitkan kutipan akta perkawinan Penghayat
Kepercayaan.

(2) Kutipan . . .

---

(2) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c diberikan kepada masing-masing suami
dan istri.

PELAPORAN

(1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaporkan

secara berjenjang sesuai dengan susunan pemerintahan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

secara berkala kepada Menteri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan

penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diatur dalam
Peraturan Menteri.

(1) Menteri mengoordinasikan pelaporan mengenai

penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan
Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen.

(2) Menteri melaporkan hasil koordinasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden.

Petugas Rahasia Khusus yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dikenai sanksi
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 87 . . .

---

(1) Kepala Instansi Pelaksana yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), ayat (2)
dan ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan.

(2) Kepala Instansi Pelaksana yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dan Pasal
47 ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
- pelayanan administrasi yang berkaitan dengan pencatatan
sipil di kecamatan, masih tetap dilaksanakan oleh Instansi
Pelaksana sampai dibentuknya UPTD Instansi Pelaksana;
dan
- Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dilakukan sebelum
Peraturan Pemerintah ini berlaku wajib dicatatkan paling
lama 2 (dua) tahun setelah memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a, huruf b,
huruf c dan/atau huruf e.

(1) Semua ketentuan pelaksanaan urusan Administrasi

Kependudukan sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku.

(2) Semua Peraturan Menteri yang berkaitan dengan

pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini sudah diterbitkan
paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah
ini ditetapkan.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . . .

---

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2007

INDONESIA

ttd

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2007

ttd

---