Ditetapkan: 2014-01-01
Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014, pensiun pokok
purnawirawan, warakawuri/duda, tunjangan anak
yatim/piatu, anak yatim piatu, dan tunjangan orang tua
Anggota Tentara Nasional Indonesia ditetapkan menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II,
Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014, pensiun pokok
purnawirawan, warakawuri/duda, tunjangan anak
yatim/piatu, anak yatim piatu, dan tunjangan orang Tua
Anggota Tentara Nasional Indonesia disesuaikan menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, Lampiran VII,
Lampiran VIII, Lampiran IX, dan Lampiran X yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.
Bagi purnawirawan yang menerima pensiun karena cacat
tetap diberikan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(1) Bagi penerima pensiun purnawirawan, warakawuri/duda,
tunjangan anak yatim/piatu, anak yatim piatu dari
Anggota Tentara Nasional Indonesia yang gugur/tewas/
meninggal dunia dan tunjangan Orang Tua dari Anggota
Tentara Nasional Indonesia yang gugur/tewas/meninggal
dunia dalam dan karena dinas sebelum tanggal
1 Juli 2001, setelah pensiun pokok/tunjangannya
disesuaikan menurut Peraturan Pemerintah ini ternyata:
---
penurunan penghasilan, kepadanya diberikan
tambahan penghasilan sebesar jumlah penurunan
penghasilannya ditambah dengan 4 % (empat persen)
dari penghasilan; atau
persen) dari penghasilan, kepadanya diberikan
tambahan penghasilan sehingga kenaikan
penghasilannya menjadi sebesar 4 % (empat persen).
(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
penghasilan yang diterima pada bulan Desember 2013
tidak termasuk tunjangan pangan.
(3) Apabila terjadi mutasi keluarga sejak Januari 2014, maka
penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibayarkan dengan memperhitungkan perubahan
penghasilan sesuai dengan mutasi keluarga.
(1) pembayaran pensiun pokok purnawirawan, warakawuri/
duda, tunjangan anak yatim/piatu, anak yatim piatu, dan
tunjangan orang tua Anggota Tentara Nasional
Indonesia yang gugur/tewas/meninggal dunia dalam dan
karena dinas, diberikan terhitung mulai tanggal
1 Januari 2014.
(2) Sejak mulai diberlakukannya penetapan pensiun pokok/
tunjangan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, kepada
purnawirawan, warakawuri/duda, penerima tunjangan
anak yatim/piatu, anak yatim piatu, dan orang tua
Anggota Tentara Nasional Indonesia, diberikan selisih
penghasilan yang diterima berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku sebelumnya dengan
penghasilan yang diterima berdasarkan Peraturan
Pemerintah ini.
Pasal 6 . . .
---
Penyesuaian pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, ditetapkan dengan Keputusan Panglima Tentara
Nasional Indonesia sebagai dasar pembayaran pensiun.
Selain pensiun pokok/tunjangan pokok, kepada penerima
pensiun purnawirawan, warakawuri/duda, tunjangan anak
yatim/piatu, anak yatim piatu, tunjangan orang tua, dan
penerima tunjangan cacat Anggota Tentara Nasional
Indonesia diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan
pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Panglima Tentara
Nasional Indonesia dan/atau menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan baik secara
bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang
tugasnya masing-masing.
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penetapan Pensiun
Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak
Yatim/ Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua
Anggota Tentara Nasional Indonesia, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
---
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 112
