PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari
tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis
maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya
rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri,
dan dapat menimbulkan ketergantungan.

1. Tanaman Narkotika adalah jenis tanaman tertentu
yang mengandung zat yang dapat dikategorikan ke
dalam jenis Narkotika yang ditemukan di ladang
atau di tempat lainnya dalam keadaan masih
tertanam atau hidup.

1. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula
atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk
pembuatan Narkotika sebagaimana dibedakan
dalam tabel yang terlampir dalam Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1. Surat Persetujuan Impor yang selanjutnya disingkat
SPI adalah surat persetujuan untuk mengimpor
Narkotika dan Prekursor Narkotika.

1. Surat Persetujuan Ekspor yang selanjutnya
disingkat SPE adalah surat persetujuan untuk
mengekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika.

1. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau
serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari
satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau
Sarana Pengangkut apapun.

1. Penanggung Jawab Pengangkut adalah kapten
penerbang atau nakhoda.

1. Pengangkut . . .

---

1. Pengangkut adalah orang, kuasanya, atau yang
bertanggung jawab atas pengoperasian Sarana
Pengangkut yang secara nyata mengangkut
Narkotika.

1. Transito Narkotika adalah Pengangkutan Narkotika
dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan
singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang
terdapat Kantor Pabean dengan atau tanpa berganti
Sarana Pengangkut.

1. Sarana Pengangkut adalah sarana angkutan melalui
laut, udara, dan darat yang dipakai untuk
mengangkut orang dan/atau barang.

1. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan,
mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika
secara langsung atau tidak langsung melalui
ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau
sintetis kimia atau gabungannya, termasuk
mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.

1. Impor adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan
Prekursor Narkotika ke dalam Daerah Pabean.

1. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika
dan Prekursor Narkotika dari Daerah Pabean.

1. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian
kegiatan penyaluran atau Penyerahan Narkotika,
baik dalam rangka perdagangan, bukan
perdagangan, maupun pemindahtanganan untuk
kepentingan pelayanan kesehatan serta
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

1. Pelabelan adalah keterangan yang lengkap mengenai
khasiat, keamanan, cara penggunaannya, serta
informasi lain yang dianggap perlu yang
dicantumkan pada kemasan primer dan sekunder
obat yang mengandung Narkotika.

1. Izin . . .

---

1. Izin Edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat
untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.

1. Barang Sitaan adalah Narkotika dan Prekursor
Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan
Prekursor Narkotika, atau yang mengandung
Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk alat
atau barang yang digunakan untuk memproduksi
dan mendistribusikan Narkotika dan Prekursor
Narkotika serta harta kekayaan atau harta benda
yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan
Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian
uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekusor
Narkotika yang dikenakan penyitaan dalam proses
pemeriksaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor
Narkotika.

1. Pengambilan Sampel adalah serangkaian tindakan
pengambilan sebagian kecil Barang Sitaan untuk
disisihkan guna kepentingan pemeriksaan dan
pengujian di laboratorium tertentu untuk
mengetahui jenis Barang Sitaan.

1. Pengujian Sampel adalah serangkaian tindakan
pengujian laboratoris untuk mengetahui jenis
sampel tersebut Narkotika atau Prekursor Narkotika
atau mengandung Narkotika atau Prekursor
Narkotika.

1. Penyimpanan adalah serangkaian tindakan
pemindahan Barang Sitaan dari tempat penyitaan ke
ruang dan tempat yang secara khusus yang
diperuntukkan untuk penyimpanan Barang Sitaan.

1. Pengamanan adalah serangkaian tindakan untuk
menjaga Barang Sitaan selama proses pemeriksaan
perkara berlangsung mulai sejak dinyatakan sebagai
Barang Sitaan sampai dengan Pemusnahannya.

1. Penyerahan . . .

---

1. Penyerahan adalah serangkaian tindakan Penyidik
untuk menyerahkan Barang Sitaan kepada penuntut
umum, Menteri Kesehatan, Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika
Nasional, Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan, atau pejabat setempat yang menjalankan
urusan pemerintahan yang bersangkutan, untuk
kepentingan penuntutan, pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan
pelatihan, berdasarkan penetapan kepala kejaksaan
negeri setempat mengenai status Barang Sitaan.

1. Pemusnahan adalah serangkaian tindakan untuk
memusnahkan Barang Sitaan baik dengan cara
membakar, menggunakan peralatan, atau cara lain
dengan atau tanpa menggunakan bahan kimia,
secara menyeluruh, termasuk batang, daun, bunga,
biji, akar, dan bagian lain dalam hal Narkotika
dalam bentuk tanaman, sehingga Barang Sitaan,
baik yang berbentuk tanaman maupun bukan
tanaman tersebut tidak ada lagi.

1. Harta Kekayaan atau Aset Hasil Tindak Pidana
Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya
disebut Aset Tindak Pidana adalah semua harta
benda, baik bergerak maupun tidak bergerak,
berwujud maupun tidak berwujud, dimiliki atau
dikuasai, baik oleh pelaku tindak pidana maupun
pihak ketiga termasuk keluarganya, yang
merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan
Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian
uang yang kejahatan asalnya tindak pidana
Narkotika dan Prekursor Narkotika yang
berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan
dirampas untuk negara.

1. Keluarga . . .

---

1. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan
darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan
garis menyamping sampai derajat ketiga dari pelaku
tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika
dan tindak pidana pencucian uang yang kejahatan
asalnya tindak pidana Narkotika dan Prekursor
Narkotika.

1. Perlindungan adalah jaminan rasa aman yang
diberikan oleh negara kepada Saksi, Pelapor,
Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim beserta
keluarganya dari ancaman yang membahayakan
diri, jiwa, dan/atau hartanya dalam perkara tindak
pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

1. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan
guna kepentingan penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan
dalam perkara tindak pidana Narkotika dan
Prekursor Narkotika yang ia dengar sendiri, lihat
sendiri, atau dialami sendiri.

1. Pelapor adalah setiap orang yang secara sukarela
menyampaikan laporan tentang adanya dugaan
terjadinya tindak pidana Narkotika dan Prekursor
Narkotika.

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya
disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Non
Kementerian yang bertanggung jawab dibidang
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan
dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika.

## BAB II . . .

---

Bagian Kesatu
Pelaporan

(1) Penanggung Jawab Pengangkut yang melakukan

Transito Narkotika wajib melaporkan Narkotika yang
ada dalam penguasaannya kepada Kepala Kantor
Bea dan Cukai setempat.

(2) Kewajiban melaporkan Narkotika sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 x
24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah
Narkotika tiba di bandar udara, pelabuhan, atau
perbatasan antar negara.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sekurang-kurangnya memuat:
- nama dan alamat Pengangkut;
- nama dan alamat pengekspor dan pengimpor;
- nama Sarana Pengangkut dan nomor
penerbangan atau pelayaran;
- negara pengekspor dan pengimpor;
- lamanya Transito Narkotika;
- tempat penyimpanan khusus Narkotika; dan
- nama, bentuk, jumlah, jenis, dan golongan
Narkotika.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus

dilengkapi dengan dokumen atau SPE Narkotika
yang sah dari pemerintah negara pengekspor dan
dokumen atau SPI Narkotika yang sah dari
pemerintah negara pengimpor sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di negara pengekspor dan negara
pengimpor.

(5) Dokumen . . .

---

(5) Dokumen atau SPE Narkotika dan dokumen atau

SPI Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
sekurang-kurangnya memuat:
- nama dan alamat pengekspor dan pengimpor
Narkotika;
- jenis, bentuk, dan jumlah Narkotika;
- negara tujuan Ekspor Narkotika; dan
- negara asal Impor Narkotika.

(1) Kepala Kantor Bea dan Cukai wajib memeriksa

kebenaran atas laporan mengenai informasi dan
dokumen atau SPE Narkotika serta dokumen atau
SPI Narkotika sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 2.

(2) Kepala Kantor Bea dan Cukai wajib memberikan

informasi adanya Transito Narkotika kepada
Menteri.

(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

sekurang-kurangnya memuat:
- nama dan alamat Pengangkut;
- nama dan alamat pengekspor dan pengimpor;
- nama Sarana Pengangkut dan nomor
penerbangan atau pelayaran;
- negara pengekspor dan pengimpor;
- lamanya Transito Narkotika;
- tempat penyimpanan sementara Narkotika;
- nama, bentuk, jumlah, jenis, dan golongan
Narkotika; dan
- salinan SPI dan SPE.

(4) Menteri meneruskan informasi mengenai adanya

Transito Narkotika di wilayah negara Indonesia
kepada:
- pemerintah negara pengekspor Narkotika;

• pemerintah . . .

---

• pemerintah negara pengimpor Narkotika; dan
• Badan Narkotika Internasional.

Bagian Kedua
Perubahan Negara Tujuan

(1) Penanggung Jawab Pengangkut Narkotika yang

melakukan Transito Narkotika dilarang mengubah
negara tujuan.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikecualikan dalam hal terjadi keadaan tertentu
dengan kewajiban memenuhi persyaratan berupa
dokumen sebagai berikut:
- SPE dari pemerintah negara pengekspor
Narkotika yang menyatakan perubahan negara
tujuan;
- SPI dari pemerintah negara pengimpor Narkotika
yang baru;
- SPE sebelumnya; dan
- SPI dari negara tujuan yang lama beserta surat
pembatalannya.

(3) Perubahan negara tujuan wajib diberitahukan oleh

Penanggung Jawab Pengangkut kepada Kepala
Kantor Bea dan Cukai, setelah mendapat izin dari
Menteri.

(1) Selama menunggu dokumen sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf
d, Narkotika tetap disimpan di kawasan pabean dan
tanggung jawab pengawasannya berada di bawah
pejabat Bea dan Cukai.

(2) Penanggung . . .

---

(2) Penanggung Jawab Pengangkut wajib

memberitahukan perubahan negara tujuan dengan
menunjukkan dokumen sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf
d kepada pejabat Bea dan Cukai.

Kepala kantor Bea dan Cukai wajib memberitahukan
adanya perubahan negara tujuan kepada Menteri.

Bagian Ketiga
Pengemasan Kembali

Pengemasan kembali Narkotika pada Transito Narkotika
hanya dapat dilakukan terhadap kemasan asli Narkotika
yang mengalami kerusakan.

(1) Penanggung Jawab Pengangkut Narkotika pada

Transito Narkotika wajib melaporkan kerusakan
terhadap kemasan asli Narkotika kepada Kepala
Kantor Bea dan Cukai.

(2) Kepala Kantor Bea dan Cukai meminta Badan

Pengawas Obat dan Makanan untuk melakukan
pemeriksaan dan pengemasan kembali terhadap
kemasan asli Narkotika yang rusak.

(3) Pengemasan kembali Narkotika sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan sesuai
dengan standar dan persyaratan yang berlaku bagi
Narkotika tersebut.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengemasan

kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dengan Peraturan Menteri.

### Pasal 9 . . .

---

Penanggung Jawab Pengangkut bertanggung jawab
terhadap perubahan isi, berat, dan jumlah Narkotika
yang dikemas kembali.

(1) Kepala Kantor Bea dan Cukai dan Kepala Badan

Pengawas Obat dan Makanan melaporkan kepada
Menteri mengenai pelaksanaan pengemasan kembali
dengan melampirkan:
- laporan Penanggung Jawab Pengangkut yang
menyatakan ada kerusakan terhadap kemasan
asli Narkotika; dan
- berita acara pelaksanaan pengemasan kembali.

(2) Menteri memberitahukan pengemasan kembali

Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada:
- pemerintah negara pengimpor Narkotika;
- pemerintah negara pengekspor Narkotika; dan
- Badan Narkotika Internasional.

Hasil pengemasan kembali sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 7 wajib diberi label sesuai dengan hasil

pemeriksaan dan pengemasan kembali.

Bagian Keempat
Pergantian Sarana Pengangkut

(1) Dalam hal terjadi pergantian Sarana Pengangkut

pada Transito Narkotika, pembongkaran Narkotika
dilakukan pada kesempatan pertama oleh
Penanggung Jawab Pengangkut dengan disaksikan
oleh pejabat Bea dan Cukai.

(2) Penanggung . . .

---

(2) Penanggung Jawab Pengangkut harus mengajukan

pemberitahuan pabean kepada pejabat Bea dan
Cukai.

(3) Kepala Kantor Bea dan Cukai memberitahukan

pergantian Sarana Pengangkut kepada Menteri.

(4) Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib disimpan oleh Penanggung Jawab Pengangkut
pada kesempatan pertama di dalam peti besi atau
tempat lain di dalam Sarana Pengangkut.

Bagian Kesatu
Umum

Barang Sitaan dilakukan pengelolaan yang meliputi:
- penyitaan dan penyegelan;
- penyisihan dan pengujian;
- penyimpanan, pengamanan, dan pengawasan; dan
- penyerahan dan pemusnahan.

Bagian Kedua
Penyitaan dan Penyegelan

(1) Penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik

Indonesia, atau penyidik pegawai negeri sipil
tertentu yang melakukan penyitaan Barang Sitaan
melakukan penyisihan, pembungkusan, penyegelan
dan membuat berita acara penyitaan dan penyegelan
pada hari penyitaan dan penyegelan dilakukan.

(2) Kegiatan . . .

---

(2) Kegiatan penyitaan oleh penyidik BNN, penyidik

Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau penyidik
pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat perintah
penyitaan dan penyegelan.

(3) Berita acara penyitaan dan penyegelan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
memuat:
- nama, jenis, bentuk, warna, sifat, dan jumlah
barang, berat atau butir Barang Sitaan;
- keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal,
bulan, dan tahun dilakukan penyitaan dan
penyegelan;
- keterangan mengenai pemilik atau yang
menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika;
dan
- tanda tangan dan identitas lengkap penyidik
BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia, atau penyidik pegawai negeri sipil
tertentu, dan 2 (dua) orang saksi.

(4) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yang melakukan penyitaan
wajib menyerahkan Barang Sitaan tersebut kepada
penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara
Republik Indonesia dengan berita acara penyerahan
Barang Sitaan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga
kali dua puluh empat) jam setelah dilakukan
penyisihan untuk kepentingan uji laboratorium.

(5) Berita acara penyerahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat:
- nama, jenis, bentuk, warna, sifat, dan jumlah
barang, berat atau butir Barang Sitaan;
- keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal,
bulan, dan tahun dilakukan penyitaan dan
penyegelan;

• keterangan . . .

---

- keterangan mengenai pemilik atau yang
menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika;
dan
- tanda tangan dan identitas lengkap penyidik
pegawai negeri sipil tertentu yang melakukan
Penyerahan dan penyidik BNN atau penyidik
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
menerima.

(6) Surat perintah penyitaan dan penyegelan, berita

acara penyitaan dan penyegelan, berita acara
penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (5) ditembuskan kepada kepala
kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri
setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan, dengan dilampiri surat perintah
penyitaan dan penyegelan serta surat perintah
penyerahan yang menjadi dasar penyerahan
Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Ketiga
Penyisihan dan Pengujian

(1) Barang Sitaan disisihkan sebagian kecil untuk

dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium
tertentu yang terakreditasi.

(2) Barang Sitaan yang disisihkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyidik
BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia, atau penyidik pegawai negeri sipil
tertentu kemudian dilakukan pembungkusan,
penyegelan, Pelabelan, serta dituangkan dalam
berita acara.

(3) Berita . . .

---

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

sekurang-kurangnya memuat:
- nama, jenis, sifat, dan jumlah;
- keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal,
bulan, dan tahun dilakukan penyisihan;
- keterangan mengenai pemilik atau yang
menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika;
dan
- tanda tangan dan identitas lengkap penyidik
BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang melakukan penyisihan.

(4) Barang Sitaan yang telah disisihkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), dikirim oleh penyidik BNN
atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
kepada Petugas Laboratorium untuk dilakukan
Pengujian Sampel.

(5) Pengambilan sampel untuk pengujian laboratorium

dilaksanakan dengan cara mengambil bagian-bagian
sampel yang dapat mewakili Barang Sitaan atau
seluruh Barang Sitaan dengan ketentuan sebagai
berikut:
- untuk masing-masing jenis Barang Sitaan
dengan jumlah kurang dari 20 buah/mL/mg,
diambil 1/2 (satu per dua);
- untuk masing-masing jenis Barang Sitaan
dengan jumlah 20 buah/mL/mg sampai dengan
100 buah/mL/mg, diambil 10 buah/mL/mg;
- untuk masing-masing jenis Barang Sitaan
dengan jumlah lebih dari 100 buah/mL/mg,
diambil dengan perhitungan √n;
- merujuk pada metode sampling dari buku-buku
statistik.

### Pasal 16 . . .

---

(1) Untuk kepentingan penelusuran asal Narkotika atau

tanaman Narkotika yang disita, penyidik BNN atau
penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat
melakukan penyisihan sebagian kecil Narkotika atau
tanaman Narkotika untuk dikirimkan ke negara lain
yang diduga sebagai asal Narkotika atau tanaman
Narkotika guna pengungkapan asal dan jaringan
peredarannya.

(2) Pengambilan sampel untuk pengujian laboratorium

dilaksanakan dengan cara mengambil bagian-bagian
sampel yang dapat mewakili Barang Sitaan atau
seluruh Barang Sitaan dengan ketentuan sebagai
berikut:
- untuk masing-masing jenis Barang Sitaan
dengan jumlah kurang dari 20 buah/mL/mg,
diambil 1/2 (satu per dua);
- untuk masing-masing jenis Barang Sitaan
dengan jumlah 20 buah/mL/mg sampai dengan
100 buah/mL/mg, diambil 10 buah/mL/mg;
- untuk masing-masing jenis Barang Sitaan
dengan jumlah lebih dari 100 buah/mL/mg,
diambil dengan perhitungan √n.

(1) Pengujian Sampel Barang Sitaan hanya dapat

dilakukan pada:
- laboratorium BNN;
- laboratorium Kepolisian Negara Republik
Indonesia;
- laboratorium Badan Pengawas Obat dan
Makanan; atau
- laboratorium lain yang sudah terakreditasi dan
yang ditetapkan oleh Menteri.

(2) Pengujian . . .

---

(2) Pengujian Sampel Barang Sitaan di laboratorium

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh
empat) jam sejak dilakukan Penyerahan dari
penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

(3) Ketentuan mengenai standar prosedur operasional

atau metode Pengujian Sampel Barang Sitaan diatur
dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Kepala BNN, Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan, dan laboratorium tertentu yang
sudah terakreditasi sesuai dengan kewenangannya.

(4) Pengujian Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2), dibuatkan berita acara oleh petugas

laboratorium terkait dan disampaikan kepada
penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara
Republik Indonesia yang telah meminta Pengujian
Sampel tersebut.

(5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

sekurang-kurangnya memuat:
- hari dan tanggal berita acara pemeriksaan;
- nama petugas penguji laboratorium;
- identifikasi, jenis, dan jumlah atau banyaknya
sampel;
- cara pengujian atau pemeriksaan laboratorium;
- hasil dan kesimpulan pengujian atau
pemeriksaan laboratorium; dan
- tanda tangan petugas penguji dan kepala
laboratorium.

(1) Dalam hal terdapat sisa hasil Pengujian Sampel di

laboratorium, petugas laboratorium wajib
melakukan pembungkusan, penyegelan, Pelabelan,
dan dibuatkan berita acara yang untuk selanjutnya
diserahkan kembali kepada penyidik BNN atau
penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2) Berita . . .

---

(2) Berita acara sisa hasil pengujian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
memuat:
- nama, jenis, bentuk, warna, sifat, dan jumlah
barang, berat atau butir Barang Sitaan;
- keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal,
bulan, dan tahun dilakukan Pengujian Sampel di
laboratorium;
- keterangan mengenai pemilik atau yang
menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika;
dan
- tanda tangan dan identitas lengkap penyidik
pegawai negeri sipil tertentu yang melakukan
Penyerahan dan penyidik BNN atau penyidik
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
menerima dan petugas laboratorium yang
melakukan pengujian.

(1) Dalam hal hasil Pengujian Sampel sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ternyata bukan
merupakan Narkotika atau Prekursor Narkotika,
petugas laboratorium wajib melakukan
pembungkusan, penyegelan, Pelabelan kembali, dan
dituangkan dalam berita acara serta mengembalikan
sisa sampel tersebut kepada penyidik BNN atau
penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
telah meminta Pengujian Sampel tersebut.

(2) Penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), melakukan tindakan sebagai berikut:
- memproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan jenis Barang Sitaan tersebut; atau

• mengembalikan . . .

---

- mengembalikan kepada pemilik atau yang
menguasai secara sah.

Bagian Keempat
Penyimpanan, Pengamanan, dan Pengawasan

(1) Penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik

Indonesia, atau penyidik pegawai negeri sipil
tertentu wajib menyimpan Barang Sitaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 di tempat
yang khusus.

(2) Barang Sitaan yang disimpan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) pengamanannya dilakukan
oleh penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara
Republik Indonesia sampai Barang Sitaan tersebut
diserahkan atau dilimpahkan kepada penuntut
umum pada kejaksaan negeri setempat.

(1) Tempat penyimpanan Barang Sitaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sekurang-
kurangnya harus memenuhi syarat:
- lemari besi atau brankas untuk menyimpan yang
memiliki kunci elektronik dan kode lemari besi
yang diletakan di dalam ruangan dengan dinding
tembok yang kuat, langit-langit dan jendela
dilengkapi jeruji besi baja dan mempunyai satu
pintu dengan sistem penguncian ganda atau
yang setara dengan itu; dan
- terpisah dari Barang Sitaan lainnya.

(2) Tempat . . .

---

(2) Tempat penyimpanan Barang Sitaan harus

dipisahkan sesuai dengan bentuk fisik dan tingkat
bahayanya, dengan ketentuan apabila:
- berupa tanaman, disimpan dalam wadah yang
tidak mudah rusak dan disegel;
- berupa cairan, berbentuk serbuk, atau padat
disimpan dalam wadah yang memenuhi syarat
farmakope dan disegel.

(3) Dalam hal Barang Sitaan melebihi kapasitas ruang

penyimpanan Barang Sitaan yang tersedia, penyidik
BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia tetap melakukan penyimpanan di tempat
lain dan melakukan Pengamanan, serta segera
mengajukan permohonan Pemusnahan Barang
Sitaan kepada kepala kejaksaan negeri setempat.

(1) Pengamanan dan pengawasan terhadap Barang

Sitaan menjadi kewajiban dan tanggung jawab:
- penyidik pegawai negeri sipil tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4)
sebelum menyerahkan kepada penyidik BNN
atau penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia;
- penyidik BNN dan/atau penyidik Kepolisian
Negara Republik Indonesia sebelum Barang
Sitaan tersebut diserahkan kepada penuntut
umum; atau
- penuntut umum setelah menerima Penyerahan
Barang Sitaan dari penyidik BNN atau penyidik
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2) Penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik

Indonesia, atau penuntut umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, wajib
melakukan penghitungan secara periodik atau
mingguan dan dilaporkan kepada atasan pejabat
masing-masing.

(3) Pengamanan . . .

---

(3) Pengamanan dan pengawasan Barang Sitaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga
merupakan tanggung jawab pejabat yang ditunjuk.

(4) Pelaksanaan Pengamanan dan pengawasan Barang

Sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri,

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Peraturan Kepala BNN, Peraturan Kepala
Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Peraturan
Jaksa Agung Republik Indonesia sesuai dengan
kewenangannya.

Bagian Kelima
Penyerahan dan Pemusnahan Barang Sitaan

Paragraf 1
Penyerahan Barang Sitaan

(1) Setelah melakukan penyitaan terhadap Barang

Sitaan, dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh
empat) jam penyidik BNN atau penyidik Kepolisian
Negara Republik Indonesia wajib memberitahukan
dan meminta penetapan status Barang Sitaan
kepada kepala kejaksaan negeri setempat.

(2) Kepala kejaksaan negeri setempat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), setelah menerima
pemberitahuan tentang penyitaan Barang Sitaan
dari penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara
Republik Indonesia, wajib menetapkan status
Barang Sitaan untuk kepentingan yang meliputi:
- pembuktian perkara;
- kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi;

• kepentingan . . .

---

• kepentingan pendidikan dan pelatihan; dan/atau
• dimusnahkan.

(1) Permintaan status Barang Sitaan untuk kepentingan

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan
untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)
huruf b dan huruf c, penyidik BNN atau penyidik
Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib
melengkapi dengan surat permohonan pejabat yang
berwenang dari:
- kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan untuk
kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi;
- Kepolisian Negara Republik Indonesia atau BNN,
untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

(2) Setelah penyidik BNN atau penyidik Kepolisian

Negara Republik Indonesia menerima penetapan dari
kepala kejaksaan negeri setempat, dalam waktu
paling lama 5 x 24 (lima kali dua puluh empat) jam,
wajib melakukan Penyerahan Barang Sitaan sesuai
jumlah dalam penetapan tersebut kepada:
- Menteri untuk kepentingan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi; dan/atau
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Kepala BNN, atau Kepala Kepolisian Daerah
untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

(3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dibuatkan berita acara oleh penyidik BNN atau
penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
sekurang-kurangnya memuat:

• nama . . .

---

- nama, jenis, bentuk, warna, sifat, dan jumlah
barang, atau berat Barang Sitaan;
- keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal,
bulan, dan tahun dilakukannya Penyerahan;
- keterangan mengenai pemilik atau yang
menguasai tanaman Narkotika;
- nomor penetapan status barang sitaan dari
kejaksaan; dan
- tanda tangan dan identitas lengkap penyidik
BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia, dan 2 (dua) orang saksi.

(1) Dalam hal terdapat sisa dari penggunaan untuk

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, dan untuk kepentingan pendidikan dan
pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (2) huruf b dan huruf c, kementerian/lembaga
yang bersangkutan wajib melakukan Pemusnahan
terhadap barang yang sudah daluwarsa.

(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib dibuatkan berita acara oleh petugas yang
bersangkutan yang sekurang-kurangnya memuat:
- nama, jenis, bentuk, warna, sifat, dan jumlah
barang, atau berat Barang Sitaan;
- keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal,
bulan, dan tahun dilakukannya pemusnahan;
- keterangan mengenai pemilik atau yang
menguasai tanaman Narkotika;
- nomor penetapan status barang sitaan dari
kejaksaan; dan
- tanda tangan dan identitas lengkap petugas yang
bersangkutan.

Paragraf 2 . . .

---

Paragraf 2
Pemusnahan Barang Sitaan

(1) Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan dilakukan

oleh:
- penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negara
Republik Indonesia berdasarkan penetapan
kepala kejaksaan negeri setempat; dan
- jaksa berdasarkan putusan pengadilan yang
memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Selain Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, penyidik BNN dan penyidik
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat
melakukan Pemusnahan Barang Sitaan berupa
tanaman Narkotika tanpa melalui penetapan kepala
kejaksaan negeri setempat, termasuk:
- sisa dari hasil Pengujian Sampel laboratorium;
atau
- setelah digunakan untuk pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan
pelatihan, dan tidak digunakan lagi karena rusak
atau sudah tidak memenuhi persyaratan.

(3) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) wajib dibuatkan berita acara oleh
penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negara
Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya
memuat:
- nama, jenis, bentuk, warna, sifat, dan jumlah
barang, atau berat Barang Sitaan;
- keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal,
bulan, dan tahun dilakukannya Pemusnahan;
- keterangan mengenai pemilik atau yang
menguasai tanaman Narkotika; dan

• tanda . . .

---

- tanda tangan dan identitas lengkap penyidik
BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

(1) Dalam melaksanakan Pemusnahan, penyidik BNN

atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
wajib mengundang pejabat kejaksaan, Kementerian
Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan,
dan/atau pejabat lain terkait serta anggota
masyarakat setempat sebagai saksi.

(2) Pemusnahan Barang Sitaan oleh penyidik BNN atau

penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
berdasarkan penetapan kepala kejaksaan negeri
setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (1), dilakukan dalam waktu paling lama 7
(tujuh) hari sejak penetapan dari kepala kejaksaan
negeri diterima penyidik BNN atau penyidik
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dalam hal
tertentu dapat diperpanjang 1 (satu) kali dalam
waktu yang sama.

(3) Pemusnahan Barang Sitaan tanpa melalui

penetapan kejaksaan negeri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan dalam waktu
paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam
sejak:
- tanaman Narkotika ditemukan, kecuali karena
faktor geografis atau transportasi yang sulit
dijangkau, dimusnahkan dalam waktu paling
lama 14 (empat belas) hari setelah tanaman
Narkotika ditemukan dan dalam waktu 3 x 24
(tiga kali dua puluh empat) jam wajib
memberitahukan barang bukti yang
dimusnahkan tersebut kepada kejaksaan negeri
setempat;

• sisa . . .

---

- sisa hasil Pengujian Sampel diserahkan oleh
petugas laboratorium, kecuali digunakan sebagai
barang bukti di pengadilan;
- Barang Sitaan diserahkan kembali kepada
penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara
Republik Indonesia yang tidak dapat digunakan
karena rusak atau penggunaannya tidak
memenuhi persyaratan untuk kepentingan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
dan untuk kepentingan pendidikan dan
pelatihan.

(4) Pelaksanaan Pemusnahan oleh jaksa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b,
dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari
sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap dengan mengundang
penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara
Republik Indonesia dan pejabat Kementerian
Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan,
pejabat lain terkait serta anggota masyarakat
setempat sebagai saksi.

(1) Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan yang

dilakukan oleh penyidik BNN atau penyidik
Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan
penetapan kepala kejaksaan negeri setempat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)
huruf a, wajib dibuatkan berita acara dalam waktu
paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam
sejak Pemusnahan dilakukan, yang sekurang-
kurangnya memuat:
- nomor dan tanggal surat penetapan dari
kejaksaan negeri;

• nama . . .

---

- nama, jenis, bentuk, warna, sifat, dan jumlah
barang, berat atau butir Barang Sitaan yang
dimusnahkan;
- keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal,
bulan, dan tahun dilakukannya Pemusnahan;
- nomor dan tanggal berita acara penyimpanan;
dan
- tanda tangan dan identitas lengkap penyidik
BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang melakukan Pemusnahan dan 2
(dua) orang saksi.

(2) Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan yang

dilakukan oleh jaksa berdasarkan putusan
pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)
huruf b, wajib dibuatkan berita acara dalam waktu
paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam
sejak Pemusnahan dilakukan, yang sekurang-
kurangnya memuat:
- putusan pengadilan;
- nama, jenis, bentuk, warna, sifat, dan jumlah
barang, berat atau butir Barang Sitaan yang
dimusnahkan;
- keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal,
bulan, dan tahun dilakukannya Pemusnahan;
- berita acara penyimpanan; dan
- tanda tangan dan identitas lengkap jaksa yang
melakukan Pemusnahan dan 2 (dua) orang
saksi.

(3) Pelaksanaan Pemusnahan untuk tanaman Narkotika

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2),
wajib dibuatkan berita acara Pemusnahan sekurang-
kurangnya memuat:
- nama, jenis, bentuk, dan jumlah barang, berat
Barang Sitaan yang dimusnahkan;

• keterangan . . .

---

- keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal,
bulan, dan tahun dilakukannya Pemusnahan;
- tanda tangan dan identitas lengkap penyidik
BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang melakukan penyitaan dan
Pemusnahan;
- keterangan pemilik atau yang menguasai Barang
Sitaan;
- surat perintah Pemusnahan dari pejabat atasan
penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara
Republik Indonesia yang bersangkutan;
- berita acara penyisihan untuk pengujian
laboratorium, pembuktian perkara,
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
pendidikan dan pelatihan; dan
- tanda tangan dan identitas lengkap 2 (dua) orang
saksi.

Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan oleh penyidik
BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
tanpa melalui penetapan kepala kejaksaan negeri
setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2),
wajib menyampaikan berita acara Pemusnahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) kepada
kepala kejaksaan negeri setempat dengan tembusan
kepada ketua pengadilan negeri setempat, kepala BNN
propinsi setempat, kepala kepolisian daerah setempat,
dan kepala balai pengawas obat dan makanan setempat.

(1) Pelaksanaan Pemusnahan dilakukan di tempat yang

aman melalui pembakaran atau cara kimia lainnya
yang tidak menimbulkan akibat buruk terhadap
kesehatan dan kerusakan lingkungan setempat.

(2) Pedoman . . .

---

(2) Pedoman teknis tentang Pemusnahan Barang Sitaan

secara aman, diatur dengan Peraturan Kepala BNN,
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia, dan Peraturan Jaksa Agung Republik
Indonesia.

Bagian Keenam
Ganti Rugi

(1) Pemilik Barang Sitaan yang telah dimusnahkan atau

ahli warisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26, dapat mengajukan tuntutan ganti rugi.

(2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diajukan kepada pengadilan negeri setempat
paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang
menyatakan bahwa Barang Sitaan tersebut terbukti
diperoleh atau dimiliki secara sah.

(1) Ganti rugi diberikan Pemerintah kepada pemilik

Barang Sitaan yang telah dimusnahkan apabila
berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap terbukti bahwa
Barang Sitaan tersebut diperoleh atau dimiliki
secara sah.

(2) Selain kepada pemilik Barang Sitaan, pemberian

ganti rugi dapat diberikan kepada ahli warisnya.

(1) Pelaksanaan putusan mengenai ganti rugi

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan . . .

---

(2) Pelaksanaan pemberian ganti rugi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada
pengadilan negeri setempat dan kejaksaan negeri
setempat.

Bagian Ketujuh
Narkotika Temuan

(1) Penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik

Indonesia, atau penyidik pegawai negeri sipil
tertentu wajib melakukan tindakan pengelolaan
terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika
temuan, baik yang ditemukan oleh penyidik maupun
masyarakat yang tidak diketahui pemiliknya atau
pemiliknya melarikan diri untuk dimusnahkan.

(2) Ketentuan mengenai kewajiban pengelolaan

terhadap Barang Sitaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 33 berlaku
juga terhadap pengelolaan Narkotika dan Prekursor
Narkotika temuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) kecuali ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf c dan

### Pasal 19 ayat (2) huruf b.

Bagian Kesatu
Bentuk dan Tata Cara Perlindungan

(1) Perlindungan wajib diberikan oleh negara kepada

Saksi, Pelapor, penyidik BNN, penyidik Kepolisian
Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri
sipil tertentu, penuntut umum, dan hakim yang
memeriksa perkara tindak pidana Narkotika dan
Prekursor Narkotika beserta keluarganya dari
kemungkinan ancaman yang membahayakan diri,
jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama,
maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

(2) Perlindungan . . .

---

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berlaku juga bagi ahli dan petugas laboratorium
beserta keluarganya.

Dalam hal Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (1) didatangkan dari luar wilayah negara Republik
Indonesia, perlindungan Saksi tersebut dilakukan oleh
pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerja
sama dengan pejabat kepolisian yang berwenang di
negara tersebut.

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
diberikan dalam bentuk:
- pengamanan terhadap diri pribadi, keluarganya, dan
hartanya;
- kerahasiaan identitas Saksi dan Pelapor; dan/atau
- pemberian keterangan Saksi dan Pelapor dalam
proses pemeriksaan perkara tanpa bertatap muka
dengan tersangka atau terdakwa.

(1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

37 wajib dilakukan oleh pejabat Kepolisian Negara
Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi
tempat tinggal/tempat kerja Saksi, Pelapor, penyidik
BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia, penuntut umum, hakim, ahli dan petugas
laboratorium beserta keluarganya.

(2) Dalam hal persidangan dilaksanakan di luar tempat

terjadinya tindak pidana Narkotika dan Prekursor
Narkotika, perlindungan diberikan oleh pejabat
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang wilayah
kerjanya meliputi tempat sidang pengadilan
dilaksanakan.

### Pasal 39 . . .

---

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
wajib diberitahukan kepada Saksi, Pelapor, penyidik
BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia,
penuntut umum, hakim, ahli dan petugas laboratorium
beserta keluarganya dalam waktu paling lambat 1 x 24
(satu kali dua puluh empat) jam sebelum perlindungan
diberikan.

(1) Dalam hal perlindungan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 39 belum diberikan, Saksi, Pelapor,
penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia, penuntut umum, hakim, ahli dan petugas
laboratorium beserta keluarganya dapat mengajukan
permohonan perlindungan kepada Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

(2) Permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diajukan kepada pejabat Kepolisian
Negara Republik Indonesia yang wilayah kerjanya
meliputi tempat tinggal Saksi, penyidik BNN,
penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia,
penuntut umum, hakim, ahli dan petugas
laboratorium beserta keluarganya.

(3) Dalam hal permohonan perlindungan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Saksi,
tembusan permohonan tersebut disampaikan
kepada penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara
Republik Indonesia, penuntut umum, dan hakim
yang menangani proses pemeriksaan perkara tindak
pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

(4) Dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali

dua puluh empat) jam sejak permohonan
perlindungan diterima, Kepolisian Negara Republik
Indonesia melakukan klarifikasi atas kebenaran
permohonan dan identifikasi bentuk perlindungan
yang diperlukan.

Bagian Kedua . . .

---

Bagian Kedua
Penghentian Perlindungan

(1) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 37 dapat dihentikan berdasarkan:
- penilaian Kepolisian Negara Republik Indonesia
bahwa perlindungan tidak diperlukan lagi; atau
- permohonan yang bersangkutan.

(2) Penghentian pemberian perlindungan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus
diberitahukan secara tertulis kepada Saksi, penyidik
BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia, penuntut umum, hakim, ahli dan petugas
laboratorium beserta keluarganya dalam jangka
waktu paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh
empat) jam sebelum perlindungan dihentikan.

(1) Saksi, Pelapor, penyidik BNN, penyidik Kepolisian

Negara Republik Indonesia, penuntut umum, hakim,
ahli dan petugas laboratorium beserta keluarganya
tidak dikenakan biaya atas perlindungan yang
diberikan kepadanya.

(2) Segala biaya berkaitan dengan perlindungan

terhadap Saksi, Pelapor, penyidik BNN, penyidik
Kepolisian Negara Republik Indonesia, penuntut
umum, hakim, ahli dan petugas laboratorium
beserta keluarganya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.

### Pasal 43 . . .

---

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara
pemberian dan penghentian perlindungan diatur dengan
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(1) Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
dinyatakan dirampas untuk negara.

(2) Tata cara pengurusan, pengelolaan, dan penggunaan

Aset Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam hal Aset Tindak Pidana yang putusannya

dirampas untuk negara berupa uang tunai, disetor
langsung ke kas negara oleh kejaksaan sebagai
penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal Aset Tindak Pidana berupa surat

berharga, barang bergerak atau barang tidak
bergerak, baik yang berwujud maupun tidak
berwujud pengelolaannya dilakukan oleh Menteri
Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

### Pasal 46 . . .

---

(1) Penggunaan Aset Tindak Pidana yang dirampas

untuk negara dilakukan berdasarkan rencana
nasional pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika, upaya rehabilitasi medis dan
sosial, dan pemberian premi kepada anggota
masyarakat yang telah berjasa mengungkap adanya
tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

(2) Rencana nasional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disusun secara terintegrasi oleh

kementerian/lembaga terkait yang dikoordinasikan
oleh BNN.

(3) Rencana nasional sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) menjadi dasar dalam penyusunan program

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan
dan Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika, upaya rehabilitasi medis dan sosial, dan
pemberian premi kepada anggota masyarakat yang
telah berjasa mengungkap adanya tindak pidana
Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dijabarkan
lebih lanjut dalam rencana kegiatan setiap
kementerian/lembaga terkait sesuai dengan
kewenangannya.

(1) Dalam hal untuk kepentingan khusus, Menteri

Keuangan atas usul Jaksa Agung Republik
Indonesia dapat memberikan keputusan
penggunaan uang hasil Aset Tindak Pidana
Narkotika.

(2) Usul Jaksa Agung Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri
Keuangan berdasarkan permintaan dari BNN
dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## BAB VI . . .

---

Bagian Kesatu
Umum

Menteri, kementerian, dan/atau lembaga terkait secara
terkoordinasi melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan
Narkotika.

Bagian Kedua
Pembinaan

(1) Pembinaan terhadap segala kegiatan yang

berhubungan dengan Narkotika sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan oleh Menteri.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi upaya:
- memenuhi ketersediaan Narkotika untuk
kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- mencegah penyalahgunaan Narkotika;
- mencegah generasi muda dan anak usia sekolah
dalam penyalahgunaan Narkotika;
- mendorong dan menunjang kegiatan penelitian
dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang berkaitan dengan Narkotika
untuk kepentingan pelayanan kesehatan; dan

• meningkatkan . . .

---

- meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi
medis bagi pecandu Narkotika, baik yang
diselenggarakan oleh pemerintah maupun
masyarakat.

(1) Pembinaan dalam rangka memenuhi ketersediaan

Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan
dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan:
- menyusun rencana kebutuhan Narkotika yang
tepat dan akurat berdasarkan data pencatatan
dan pelaporan rencana dan realisasi Produksi
tahunan;
- membuat pedoman pengadaan, penyimpanan,
pendistribusian atau penyaluran, pengendalian
dan pengawasan Narkotika secara nasional;
- melaksanakan pengendalian terhadap Produksi
Narkotika sesuai rencana kebutuhan tahunan;
dan
- menjamin Peredaran Narkotika pada sarana
distribusi yang sah dan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Pemenuhan ketersediaan Narkotika sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Menteri.

### Pasal 51 . . .

---

(1) Pembinaan dalam rangka mencegah

penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b dilaksanakan
dengan:
- melaksanakan penyuluhan mengenai bahaya
penyalahgunaan Narkotika kepada masyarakat;
dan
- menjamin Narkotika yang beredar dilengkapi
dengan label yang memuat penandaan dan
informasi yang lengkap, obyektif, dan tidak
menyesatkan.

(2) Ketentuan mengenai label yang memuat penandaan

dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b diatur dalam Peraturan Menteri.

Pembinaan dalam rangka mencegah generasi muda dan
anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c
dilaksanakan dengan:
- melaksanakan penyuluhan mengenai bahaya
penyalahgunaan Narkotika khususnya kepada
generasi muda dan anak usia sekolah; dan
- memasukkan pendidikan mengenai bahaya
penyalahgunaan Narkotika ke dalam kurikulum
sekolah dasar sampai dengan sekolah lanjutan
tingkat atas, berkoordinasi dengan menteri terkait.

### Pasal 53 . . .

---

(1) Pembinaan dalam rangka mendorong dan

menunjang kegiatan penelitian dan/atau
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang berkaitan dengan Narkotika untuk kepentingan
pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 49 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan:

- menetapkan standar penelitian dan/atau
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang berkaitan dengan Narkotika yang
melibatkan objek penelitian manusia sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan
- memfasilitasi kegiatan penelitian dan/atau
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang berkaitan dengan Narkotika terutama
untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi
medis.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar penelitian

dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Pembinaan dalam meningkatkan kemampuan

lembaga rehabilitasi medis bagi pecandu Narkotika,
baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan:
- menetapkan standar dan pedoman untuk terapi
adiksi Narkotika; dan
- memberikan bimbingan kepada lembaga yang
menyelenggarakan terapi rehabilitasi Narkotika.

(2) Ketentuan . . .

---

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dalam

meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi
medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Pengawasan

(1) Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan
Narkotika.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi pengawasan terhadap:
- Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk
kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan
untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan
Prekursor Narkotika;
- evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu produk
sebelum diedarkan;
- Produksi;
- Impor dan Ekspor;
- Peredaran;
- Pelabelan;
- informasi; dan
- penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi.

Pengawasan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika
untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a
dilaksanakan dengan:

• melakukan . . .

---

- melakukan audit, monitoring dan evaluasi terhadap
pengelolaan Narkotika di fasilitas pelayanan
kesehatan dan fasilitas pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi;
- memberikan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- menyaksikan Pemusnahan Narkotika.

(1) Pengawasan terhadap segala kegiatan yang

berkaitan dengan Narkotika dan Prekursor
Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
ayat (2) huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan
huruf i dilakukan melalui:
- audit;
- monitoring; dan
- evaluasi.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan kegiatan yang diawasi.

Pengawasan terhadap keamanan, khasiat, dan mutu
produk sebelum diedarkan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 55 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:

- evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu; dan
- penerbitan Izin Edar untuk Narkotika dalam bentuk
obat sesuai pendelegasian dari Menteri.

Pengawasan terhadap Pelabelan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55 ayat (2) huruf g dilakukan melalui
monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian penandaan
dan informasi dengan yang disetujui pada saat
penerbitan Izin Edar.

### Pasal 60 . . .

---

Pengawasan terhadap informasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55 ayat (2) huruf h dilakukan melalui
monitoring dan evaluasi terhadap publikasi pada media
cetak ilmiah kedokteran, media cetak ilmiah farmasi,
dan/atau media lainnya.

(1) Dalam hal terdapat pelanggaran oleh fasilitas

pelayanan kesehatan dan fasilitas pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses
pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
sampai dengan Pasal 60 dikenai sanksi administratif
berupa:
- peringatan secara tertulis;
- penghentian kegiatan sementara; atau
- pencabutan izin.

(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c dilakukan oleh Menteri berdasarkan

rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan.

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman

pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
sampai dengan Pasal 60 diatur dengan Peraturan
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pemberian sanksi administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri.

### Pasal 63 . . .

---

Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55 menunjukkan adanya dugaan atau patut
diduga adanya tindak pidana Narkotika dan Prekursor
Narkotika, segera dilakukan penyidikan oleh penyidik
pegawai negeri sipil yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
ketentuan mengenai rencana nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 harus sudah ditetapkan dalam
waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya
Peraturan Pemerintah ini.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
semua ketentuan yang berkaitan dengan syarat dan tata
cara Penyimpanan, Pengamanan, pengawasan,
pengambilan dan Pengujian Sampel, Penyerahan, dan
Pemusnahan Barang Sitaan dinyatakan masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan
dalam Peraturan Pemerintah ini.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . . .

---

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatanya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2013

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2013

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

ttd.

Wisnu Setiawan

---