KEMUDAHAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
i Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau
program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang
memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan
pemerataan pembangunan dalam rangka upaya
penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
2 Kemudahan adalah segala bentuk kemudahan
p erizinan/ non - pe r izinan yan g diberi kan dalam rangka
percepatan proses perencanaan, penyiapan, transaksi,
konstruksi, dan kelancaran pengendalian operasi,
termasuk di dalamnya mekanisme pembiayaan untuk
Proyek Strategis Nasional.
3 Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan
kepada pelaku usaha untuk memulai dan
menjalankan usah a dan I atau kegiatannya.
4 Badan Usaha adalah badan usaha yang berbentuk
badan hukum yang melakukan usaha dan/atau
kegiatan pada bidang tertentu.
5 Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat
BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau
sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui
penyertaan secara langsung yang berasal dari
kekayaan negara yang dipisahkan.
6.Kerja...

SK No 094758 A

---

PRES IDEN

- -o-
1. Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha yang
selanjutnya disingkat KPBU adalah kerja sama antara
pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan
infrastruktur untuk kepentingan umum dengan
mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan
sebelumnya oleh menteri/kepala lembaga/kepala
daerah/BUMN/badan usaha milik daerah, yang
sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya
Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian
risiko diantara para pihak.
1. Pemerintah Pusat adaiah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
L945.
1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan. urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.
1. Penanggung Jawab Proyek Kerja sama yang
selanjutnya disingkat PJPK adalah menteri/kepala
lembaga, gubernur, bupati/wali kota, atau
BUMN/badan usaha milik daerah sebagai penyedia
dan/atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
1. Menteri adalah menteri yang mempunyai tugas
menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian urusan kementerian di bidang
perekonomian selaku ketua komite yang dibentuk
untuk mempercepat penyediaan infrastruktur
prioritas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
1. Badan.

SK No 094759 A

---

PRES IDEN

1 1. Badan Usaha Pelaksana Proyek Strategis Nasional
melalui skema KPBU yang selanjutnya disebut dengan
Badan Usaha Pelaksana adalah perseroan terbatas
yang didirikan untuk mengikuti tahapan pemilihan
dan melaksanakan perjanjian kerja sama dengan
pemerintah atau perseroan terbatas yang didirikan
oleh Badan Usaha pemenang pemilihan.
1. Penanganan Dampak Sosial adalah penanganan
masalah sosial untuk masyarakat yang terdampak
langsung pembangunan Proyek Strategis Nasional.
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Ra}ryat.
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah.
1. Jaminan Pemerintah adalah jaminan yang diberikan
oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan negara untuk
meningkatkan kelayakan proyek dengan skema
pembagian risiko dalam rangka mendukung
percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
1. Panel Konsultan adalah satu atau lebih calon penyedia
jasa konsultansi dalam panel yang memberikan
pelayanan jasa konsultansi tertentu dalam
pelaksanaan Proyek Strategis Nasional serta dipilih
dan ditetapkan oleh kementerian/lembaga melalui
proses kualifikasi.
1. Panel Badan Usaha adalah satu atau tebih Badan
Usaha dalam satu panel yang terdiri dari beberapa
calon Badan Usaha Pelaksana dalam pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional serta dipilih dan ditetapkan
oleh kementerian/lembaga melalui proses kualifikasi.
78.Project...

SK No 094760 A

---

PRES IDEN

1. Project Deuelopment Facilities yang selanjutnya
disingkat PDF adalah fasilitas fiskal yang disediakan
oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan negara untuk
meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyiapan dan
pelaksanaan transaksi proyek.

(1) Proyek Strategis Nasional dilaksanakan dengan

memprioritaskan integrasi konektivitas antar
infrastruktur dan latau pusat kegiatan ekonomi untuk
mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi
berbasis kewilayahan dengan memperhatikan arah
pembangunan kewilayahan yang dimuat dalam
perencanaan pembangunan nasional.

(2) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau

Badan Usaha mendapatkan fasilitas Kemudahan
Proyek Strategis Nasional.

(3) Fasilitas Kemudahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diberikan pada tahapan:
- perencanaan;
- penyiapan;
- transaksi;
- konstruksi; dan
- operasi dan pemeliharaan

(4) Selain fasilitas Kemudahan pada tahapan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dalam
pelaksanaan Proyek Strategis Nasional mendapatkan
kemudahan pengadaan.

(5) Menteri mengoordinasikan fasilitas Kemudahan pada

tahapan Proyek Strategis Nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

(6) Ketentuan...

SK No 094761 A

---

PRES IDEN

(6) Ketentuan mengenai percepatan penerbitan Perizinan

Berusaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(1) Daftar Proyek Strategis Nasional untuk pertama kali

ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai
percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

(2) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah dan Badan

Usaha mengajukan usulan Proyek Strategis Nasional
kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Menteri melakukan evaluasi atas daftar Proyek

Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan/atau usulan Proyek Strategis Nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), Menteri menetapkan perubahan daftar
Proyek Strategis Nasional setelah mendapatkan
persetujuan Presiden.

Kemudahan dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri melakukan:
- koordinasi perencanaan dan penganggaran antar
kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, Badan
Usaha, dan/atau pihak lainnya dengan lingkup tugas
dan fungsi berkaitan dengan upaya percepatan
penyediaan Proyek Strategis Nasional;
- penetapan strategi dan kebijakan dalam rangka
percepatan Proyek Strategis Nasional;
- penJrusunan prioritas Proyek Strategis Nasional;
- fasilitasi penyiapan Proyek Strategis Nasional;
e.pemantauan...

SK No 094762 A

---

PRES IDEN

e pemantauan dan pengendalian pelaksanaan strategi
dan kebijakan dalam rangka percepatan penyediaan
Proyek Strategis Nasional;
f fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dan
kelembagaan terkait dengan penyediaan proyek
Strategis Nasional;

ob fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam perizinan
Berusaha dan pengadaan tanah bagi Proyek Strategis
Nasional;

h koordinasi optimasi pemanfaatan Proyek Strategis
Nasional;

1 koordinasi penetapan strategi kebijakan dan
persetujuan atas penanganan dampak sosial yang
diajukan oleh menteri/kepala lembaga, gubernur, dan
bupati/wali kota;

J evaluasi dan pembinaan pelaksanaan Panel Konsultan
dan Panel Badan Usaha yang dibentuk oleh
kementerian/lembaga;
k koordinasi perencanaan, pengembangan, dan
penetapan skema aiternatif pembiayaan untuk proyek
Strategis Nasional; dan/ atau
I pelaporan perkembangan pelaksanaan proyek
Strategis Nasional kepada Presiden.

SK No 086225 A

---

PRES IDEN

Bagian Kesatu
Identifikasi Perizinan dan Non-Perizinan

(1) Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/wali

kota mengidentifikasi perizinan Berusaha dan non-
perizinan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional sesuai dengan kewenangan
masing-masing.

(2) Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/wali

kota sesuai dengan kewenangan masing-masing
memberikan percepatan perizinan Berusaha bagi
kegiatan usaha yang termasuk dalam risiko tinggi pada
Proyek Strategis Nasional.

(3) Menteri/kepala lembaga, gubernur atau bupati/wali

kota selaku penanggung jawab proyek Strategis
Nasional mengajukan penyelesaian perizinan
Berusaha dan non-perizinan yang diperlukan untuk
memulai pelaksanaan proyek Strategis Nasional
berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada menteri/kepala lembaga,
gubernur, atau bupati/wali kota terkait sesuai dengan
kewenangan masing-masing.

(4) Gubernur atau bupati/wali kota selaku penanggung

jawab Proyek Strategis Nasional di daerah memberikan
Perizinan Berusaha dan non-perizinan yang
diperlukan untuk memulai pelaksanaan proyek
Strategis Nasional sesuai dengan kewenangan masing-
masing berdasarkan hasil identifikasi sebagaimanl
dimaksud pada ayat (1) kepada menteri/kepala
lembaga terkait sesuai dengan kewenangan maslng_
masing.

(5) Ketentuan...

SK No 094764 A

---

PRES IDEN

(5) Ketentuan mengenai penerbitan perrzinan Berusaha

dan non-perizinan dilaksanakan berdasarkan norma,
standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

pemerintah, (1) BUMN yang mendapatkan penugasan dari
mengidentifikasi Perizinan Berusaha dan non-
perizinan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional.

(2) Terhadap hasil identifikasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), BUMN mengajukan penyelesaian
,yang Pertzinan Berusaha dan non-perizinan
diperlukan untuk memulai pelaksanaan proyek
Strategis Nasional kepada menteri/kepala lembaga,
gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangan masing-masing.

(3) BUMN yang mendapatkan penugasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) metaporkan hasil identif,rkasi
Pertzinan Berusaha dan non-perizinan kepada menteri
yang memberikan penugasan.

(1) Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/wali

kota melaporkan kepada Menteri hasit identifikasi
Perizinan Berusaha dan non-perizinan yang
diperlukan dalam rangka pelaksanaan prtyek
Strategis Nasional.

(2) Menteri melakukan pengendalian atas percepatan

penyelesaian Perrzinan Berusaha dan non -perizinan
yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan proyek
Strategis Nasional.

Bagian

SK No 094765 A

---

PRES IDEN

Bagian Kedua
Rencana Tata Ruang

(1) Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dilakukan

sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau
perencanaan ruang laut.

(2) Dalam hal lokasi Proyek Strategis Nasional belum

sesuai dengan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang
tetap dapat dilaksanakan setelah mendapat
rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
dari menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang tata ruang.

(3) Dalam hal lokasi Proyek Strategis Nasional belum

sesuai dengan perencanaan ruang laut, pemanfaatan
ruang laut tetap dapat dilaksanakan setelah mendapat
rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
iaut dari menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan.

(4) Ketentuan mengenai penetapan rencana tata ruang

dan/atau perencanaan ruang laut dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Ketiga
Pengadaan Tanah

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang pertanahan mengidentifikasi kebutuhan
tanah yang diperlukan untuk mempercepat
pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

(2) PJPK...

SK No 094766 A

---

PRES IDEN

(2) PJPK mengajukan rencana alokasi pembebasan lahan

kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan negara setelah
dilakukan penetapan lokasi atas proyek Strategis
Nasional.

(3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang keuangan negara mengalokasikan anggaran
untuk pembebasan lahan berdasarkan usulan daftar
Proyek Strategis Nasional yang disampaikan oleh
Menteri.

(4) Dalam hal anggaran pembebasan lahan tidak

dialokasikan di satuan kerja yang menyelenggarakan
tugas dan fungsi manajemen aset negara pada
lingkungan kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan negara,
anggaran pembebasan lahan dialokasikan pada
kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah.

(5) Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk Proyek

Strategis Nasional dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Studi Lingkungan Hidup

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang lingkungan hidup dan kehutanan
mengidentifikasi kebutuhan studi lingkungan hidup
yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan proyek
Strategis Nasional.

(2) Ketentuan mengenai studi lingkungan hidup

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian

SK No 094767 A

---

PRES IDEN

-t2-
Bagian Kelima
Penggunaan Kawasan Hutan

### Pasal 1 1

(1) Menteri yang menyelenggarakan Ltrusan pemerintahan

di bidang lingkungan hidup dan kehutanan
mengidentifikasi kebutuhan penggunaan kawasan
hutan yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek
Strategis Nasional.

(2) Ketentuan mengenai penggunaan kawasan hutan

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Keenam
Rencana Induk Sektor

(1) Menteri/kepala lembaga wajib menetapkan proyek

Strategis Nasional dalam rencana induk sektor
kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangan
masing-masing.

(2) Dalam hal Proyek Strategis Nasional belum termuat

dalam rencana induk sektor, menteri/kepala lembaga
wajib menerbitkan rekomendasi kesesuaian proyek
Strategis Nasional dengan rencana induk sektor
kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangan
masing-masing.

Bagian Ketujuh
Perencanaan Pembiayaan

(1) Pembiayaan Proyek Strategis Nasional dapat

bersumber dari:
- APBN;
- APBD;
SK No 094768 A

---

PRES IDEN

_ 13_
- APBD; dan/atau
- pembiayaan lain yang sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perencanaan pembiayaan Proyek Strategis Nasional

yang bersumber dari APBN dan/atau APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai sistem perencanaan
pembangunan nasional.

(3) Perencanaan pembiayaan Proyek Strategis Nasional

yang bersumber dari pembiayaan lain yang sah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dilakukan dengan memperhatikan:
- integrasi secara teknis dengan rencana induk
pada sektor yang bersangkutan;
- kelayakan secara ekonomi dan finansial; dan
- kemampuan keuangan Badan Usaha untuk
membiayai pelaksanaan penyediaan proyek
Strategis Nasional, dalam hal Badan Usaha
bertindak seiaku pemrakarsa dan/atau mendapat
penugasan dari Pemerintah.
(41 Perencanaan pembiayaan Proyek Strategis Nasional
yang bersumber dari gabungan antara APBN/APBD
dan pembiayaan lain yang sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan
integrasi perencanaan, pengalokasian anggaran serta
rencana penyelesaian dan pengoperasian proyek.

(5) Koordinasi perencanaan, pengembangan, dan

penetapan skema pembiayaan lain yang sah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk
Proyek Strategis Nasional dilakukan oleh Menteri.

(1) Pembiayaan Proyek Strategis Nasional yang bersumber

dari pembiayaan lain yang sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dapat dilakukan
melalui KPBU dan/atau bentuk pembiayaan lainnya
melalui kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) KPBU dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah

atau prakarsa Badan Usaha.

(3) Dalam hal KPBU dilakukan berdasarkan prakarsa

Badan Usaha, Badan Usaha pemrakarsa wajib
men5rusun studi kelayakan atas proyek Strategis
Nasional yang diusulkan.

(4) Terhadap hasil studi kelayakan dan dokumen

pendukungnya yang diusulkan Badan Usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri/kepala
lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota dapat
mengubah atau melakukan penambahan terhadap
lingkup studi kelayakan dan dokumen pendukungnya
tanpa memerlukan persetujuan dari Badan Usaha
pemrakarsa.

Kategori Proyek Strategis Nasional yang penyediaannya
dapat dilakukan melalui prakarsa Badan Usaha, meliputi:
- penyediaaninfrastrukturpelayananpublik;
- optimasi barang milik negaraf barang milik daerah;
- optimasi aset BUMN; dan/atau
- meningkatkan pendapatan negara d.anlata.u daerah.

### Pasal 16.

SK No 094770 A

---

PRES IDEN

(1) Dalam hal KPBU dilakukan berdasarkan prakarsa

Badan Usaha, Badan Usaha pemrakarsa wajib
men5rusun studi pendahuluan atas proyek Strategis
Nasional yang diusulkan.
(21 Terhadap hasil studi pendahuluan yang diusulkan
Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/wali
kota dapat mengubah atau melakukan penambahan
terhadap studi pendahuluan tanpa memerlukan
persetujuan terlebih dahulu dari Badan Usaha
pemrakarsa.

(1) Badan Usaha pemrakarsa yang telah ditetapkan oleh

PJPK men),Llsun studi kelayakan dan dokumen
pendukung atas Proyek Strategis Nasional yang
diusulkan.

(2) Badan Usaha pemrakarsa wajib menJrusun studi

kelayakan dan dokumen pendukung sebagaimana
dimaksud pada ayat (t) paling lama 3 (tiga) bulan sejak
Badan Usaha pemrakarsa ditetapkan.

(3) Terhadap hasil studi kelayakan dan dokumen

pendukung yang disampaikan Badan Usaha
pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
PJPK dapat mengubah atau melakukan penambahan
terhadap studi kelayakan dan dokumen
pendukungnya.

(4) Badan Usaha pemrakarsa meiakukan penyesuaian

terhadap perubahan atau penambahan atas studi
kelayakan yang disampaikan pJpK sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) pating lama 3 (tiga) bulan.

### Pasal 18. . .

SK No 094771 A

---

PRES IDEN

-t6-

(1) Pemerintah dapat memberikan Jaminan pemerintah

terhadap Proyek Strategis Nasionai yang
pembiayaannya bersumber dari pembiayaan lain yang
sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), diberikan terhadap:
- kredit atau pembiayaan syariah;
- kelayakan usaha;
- KPBU; dan/atau
- risiko politik.

(3) Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintah di bidang keuangan negara dengan
mempertimbangkan prin sip-prinsip :
- kemampuan keuangan negara;
- kesinambungan fiskal; dan
- pengelolaan risiko fiskat APBN.
pemerintah (41 Dalam mempertimbangkan Jaminan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang
keuangan negara:
- menetapkan batas maksimal penjaminan secara
berkala sebagai patokan dalam pemberian
Jaminan Pemerintah; dan/atau
- mengalokasikan anggaran kewajiban pemerintah
atas Jaminan Pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diberikan terhadap proyek Strategis Nasional
yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- layak...

SK No 094772 A

---

PRES IDEN

-t7-
- layak secara teknis dan finansial; dan
- PJPK memiliki dokumen identifikasi dan rencana
mitigasi risiko yang memadai.

(6) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang keuangan negara dapat memberikan
penugasan khusus kepada badan usaha penjaminan
infrastruktur untuk memberikan Jaminan pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(71 Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan pemerintah
untuk Proyek Strategis Nasional diatur dengan
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan negara.

Bagian Kesatu
Fasilitas Penyiapan Proyek

(1) Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/wali

kota melakukan penyiapan proyek Strategis Nasional
yang menghasilkan paling sedikit:
- studi kelayakan;
- kesesuaian rencana tata ruang, rencana zonasi
kawasan strategis nasional tertentu, danf atau
rencana zonasi kawasan antarwilayah;
- penetapan lokasi pengadaan tanah;
- dokumen lingkungan hidup; dan
- sumber pembiayaan.

(2) Selain...

SK No 094773 A

---

PRES IDEN

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

untuk pembiayaan Proyek Strategis Nasional yang
bersumber dari pembiayaan lain yang sah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/wati
kota juga melakukan penyiapan proyek Strategis
Nasional atas:
- rencana dukungan Pemerintah dan Jaminan
Pemerintah; dan
- penetapan tata cara pengembalian investasi
Badan Usaha Pelaksana.

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang keuangan negara dapat memberikan pDF
kepada Proyek Strategis Nasional.

(2) PDF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- fasilitas untuk meningkatkan efektivitas
pelaksanaan penyiapan;
- fasilitas untuk meningkatkan efektivitas
pelaksanaan transaksi.
proyek (3) Menteri menetapkan prioritas pada daftar
Strategis Nasional yang mendapatkan pDF setelah
berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

(4) Dalam hal pemberian pDF sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak sesuai dengan tujuan pemberian
PDF atau mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya
yang disebabkan oleh kelalaian pJpK, menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan negara berwenang mengambil tindakan
sesuai dengan yang diperjanjikan.

. Pasal 2l .

SK No 094774 A

---

PRES IDEN

(1) Penyiapan Proyek Strategis Nasional dapat dilakukan

bersama dengan Badan Usaha atau lembaga/
institusi/organisasi internasional berdasarkan
kesepakatan dengan menteri/kepala lembaga,
gubernur, atau bupati/wali kota.

(2) Pemilihan Badan Usaha untuk penyiapan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui Panel Konsultan atau penunjukan langsung.

(3) Biaya penyiapan Proyek Strategis Nasional dan

pengadaan Badan Usaha mitra penyiapan yang
dilakukan menteri/kepala lembaga, gubernur, atau
bupati/wali kota dengan bantuan Badan Usaha/
lembaga/institusi/organisasi internasional, dapat
dibebankan kepada Badan Usaha pemenang pemilihan
baik sebagian atau seluruhnya.

(4) Pembebanan biaya penyiapan proyek Strategis

Nasional dengan bantuan Badan Usaha atau lembaga/
institusi/organisasi internasional dibayarkan dengan
tata cara:
- pembayaran secara berkala (retainer fee);
- pembayaran secara penuh (lump sum);
- gabungan pembayaran secara berkala dan secara
penuh; dan/atau
- tata cara lain yang disepakati antara menteri/
kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota
dengan Badan Usaha/lembaga/institusi/
organisasi internasional.

(1) PJPK men5rusun prastudi kelayakan dan studi

kelayakan atas penyediaan proyek Strategis Nasional
yang akan dibangun.

(2) Dalam...

SK No 094775 A

---

PRES IDEN

(21 Dalam hal pembiayaan Proyek Strategis Nasional
bersumber dari APBN dan/atau APBD, pen)rusunan
prastudi kelayakan dan studi kelayakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal pembiayaan Proyek Strategis Nasional

bersumber dari pembiayaan lain yang sah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
prastudi kelayakan dan studi kelayakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), menghasilkan kesimpulan
paling sedikit meliputi:
- sumber pembiayaan;
- identifikasi kerangka kontraktual, pengaturan,
dan kelembagaan;
- kelayakan finansial dan ekonomi;
- rancangan kerja sama dari aspek teknis;
- usulan dukungan pemerintah dan Jaminan
Pemerintah yang diperlukan ;
- identifikasi risiko dan rekomendasi mitigasi, serta

t pengalokasian risiko tersebut;
- bentuk pengembalian investasi Badan Usaha
Pelaksana; dan
- kelembagaan dan hukum.

(1) Menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wati

kota menyiapkan perjanjian kerja sama untuk Proyek
Strategis Nasional.
proyek (2) Bentuk dan isi perjanjian kerja sama untuk
Strategis Nasional yang pembiayaannya berasal dari
APBN/APBD dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Bentuk...

SK No 094776 A

---

PRES IDEN

proyek (3) Bentuk dan isi perjanjian kerja sama untuk
Strategis Nasional yang pembiayaannya berasal dari
pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan paling sedikit
memuat:
- lingkup pekerjaan;
- jangka waktu;
- jaminan pelaksanaan;
- tarif dan mekanisme penyesuaiannya;
- hak dan kewajiban termasuk alokasi risiko;
- standar kinerja pelayanan;
- pengalihan saham sebelum infrastruktur
beroperasi secara komersial;
- sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi
ketentuan perjanjian;
- pemutusan atau pengakhiran perjanjian kerja
sama;
- status kepemilikan aset;
- mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur
secara berjenjang, meliputi musyawarah mufakat,
mediasi, dan arbitrase;
- mekanisme pengawasan kinerja Badan Usaha
Pelaksana dalam melaksanakan pengadaan;
- mekanisme perubahan pekerjaan dan/atau
layanan;
- mekanisme hak pengambilalihan oleh pemerintah
dan pemberi pinjaman;
o' penggunaan dan kepemilikan aset infrastruktur
dan/atau pengelolaannya kepada pJpK;
- pengembalian aset infrastruktur dan/atau pengelolaannya kepada pJpK; '
- keadaan memaksa;
- pernyataan. . .

SK No 094777 A

---

PRES IDEN

- pernyataan dan jaminan para pihak bahwa
perjanjian kerja sama sah dan mengikat para
pihak dan telah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan ;
- penggunaan bahasa dalam perjanjian kerja sama,
yaitu Bahasa Indonesia atau apabila diperiukan
dapat dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa
Inggris (sebagai terjemahan resmi/ olfi.cial
translation), serta menggunakan Bahasa
Indonesia dalam penyelesaian perselisihan di
wilayah hukum Indonesia;
- hukum yang berlaku, yaitu hukum Indonesia; dan
- jaminan untuk tidak melakukan nasionalisasi.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Bersama Aset BUMN

(1) PJPK mengidentifikasi potensi persinggungan

pembangunan Proyek Strategis Nasional dengan aset
BUMN.
(21 Dalam hal pembangunan Proyek Strategis Nasional
terdapat persinggungan dengan aset BUMN, pJpK
menyiapkan pembiayaan yang terbatas hanya untuk:
- pembayaran sewa;
- pembongkaran dan pemindahan sebagian fasilitas
aset BUMN; dan
- rehabilitasi aset BUMN.

(3) Penilaian atas kelayakan pembiayaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh penilai sebagai
dasar pembayaran oleh PJPK.

(4) Dalam...

SK No 086223 A

---

PRES IDEN

(4) Dalam hal pembangunan proyek Strategis Nasional

terdapat persinggungan dengan aset BUMN, pJpK
bersama dengan BUMN menetapkan standar
pelayanan (seruice leuel agreement) mengenai
pemeliharaan dan operasional atas pemanfaatan
bersama aset BUMN.

(5) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang badan usaha milik negara melakukan
pembinaan dan pengawasan atas peraturan direksi
BUMN mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan pelaksanaan standar pelayanan
(seruice leuel agreemenf,) pemanfaatan bersama aset
BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Dalam hal penetapan nilai harga dan standar

pelayanan (seruice leuel agreement) sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak mencapai kesepakatan,
Menteri melakukan koordinasi untuk menetapkan
standar pelayanan (seruice leuel agreement).

Bagian Kesatu
Umum

Transaksi penyediaan infrastruktur pada proyek Strategis
Nasional yang pembiayaannya bersumber dari APBN
dan/atau APBD ditakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Transaksi penyediaan infrastruktur pada proyek Strategis
Nasionai yang pembiayaannya bersumber dari pembiayaan
lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan terdiri atas kegiatan:
- pengadaan .

SK No 094779 A

---

PRES IDEN

• pengadaan Badan Usaha Pelaksana;
• penandatangananperjanjian; dan
• pemenuhan pembiayaan.

Bagian Kedua
Pengadaan Badan Usaha Pelaksana

(1) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dalam rangka

Proyek Strategis Nasional dilaksanakan setelah
diperoleh penetapan lokasi pengadaan tanah untuk
pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

(2) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dilakukan setelah

menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali
kota selaku PJPK menyelesaikan penyiapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

(1) Menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali

kota selaku PJPK membentuk panitia pengadaan
Badan Usaha Pelaksana.
(21 Menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali
kota selaku PJPK dapat membentuk tim teknis (probity
aduisor) dalam pelaksanaan pengadaan Badan Usaha
Pelaksana.

Bagian Ketiga
Proyek Atas Prakarsa Pemerintah

(1) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana pada proyek yang

diprakarsai oleh Pemerintah dapat dilakukan melalui
pemilihan Panel Badan Usaha.

(2) Pengadaan...

SK No 086222 A

---

PRES IDEN

(21 Pengadaan Badan Usaha Pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan kemampuan teknis, pengalaman, dan
keuangan calon Badan Usaha Pelaksana.

(3) Pemilihan Badan Usaha Pelaksana dalam Panel Badan

Usaha dilakukan berdasarkan penilaian teknis melalui
seleksi dalam Panel Badan Usaha oleh kelompok kerja.

(4) Dalam hal terdapat 1 (satu) calon Badan Usaha

Pelaksana yang menyampaikan penawaran, menteri/
kepala lembaga menetapkan calon Badan Usaha
Pelaksana sebagai pemenang setelah dilakukan
penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan

Badan Usaha Pelaksana diatur dengan peraturan
lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kebijakan pengadaan
barang I jasa pemerintah.

Bagian Keempat
Proyek Atas Prakarsa Badan Usaha

(1) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana pada proyek yang

diprakarsai oleh Badan Usaha dilakukan dengan
memberikan right to match kepada Badan Usaha
pemrakarsa.
(21 Pemberian right to match sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan kesempatan
kepada Badan Usaha pemrakarsa untuk
meningkatkan atau memperbaharui proposal awal
atas proyek prakarsa Badan Usaha.

(3) Dalam...

SK No 086221 A

---

PRES IDEN

(3) Dalam hal Badan Usaha pembanding menyampaikan

penawaran kurang dari 8O%o (delapan puluh persen)
dari nilai proposal penawaran yang disampaikan
Badan Usaha pemrakarsa, Badan Usaha pembanding
menyerahkan jaminan penawaran sebesar 3% (tiga
persen) sampai dengan S% (tima persen) dari nilai
proposal penawaran Badan Usaha pemrakarsa.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pengadaan Badan

Usaha meialui pemberian ight to match sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Pemerintah ini.

PJPK dapat memberikan hak eksklusif kepada Badan
Usaha pemenang pengadaan untuk mengembangkan studi
kelayakan dan dokumen pendukung yang diajukan oleh
pemrakarsa setelah penetapan sebagai Badan Usaha
Pelaksana.

Bagian Kelima
Pemenuhan Pembiavaan

(1) Dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan

setelah Badan Usaha pelaksana menandatangani
perjanjian, Badan Usaha pelaksana harus tetah
memperoleh pembiayaan untuk pelaksanaan proyek
Strategis Nasionai.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat diperpanjang oleh menteri/t<epala lembaga,
gubernur, atau bupati/wali kota selaku pJpK apabila
kegagaian memperoleh pembiayaan bukan disebabkan
oleh kelalaian Badan Usaha pelaksana, sesuai dengan
kriteria yang ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga,
gubernur, atau bupati/wali kota.

(3) Kriteria...

SK No 094782 A

---

PRES IDEN

(3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- keadaan kahar;
- terjadi perubahan kebijakan pemerintah;
- perubahan desain;
- terhambatnya pembebasan lahan; dan/atau
- pertimbangan lain yang dianggap krusial.
(+) Perpanjangan jangka waktu oleh menteri/kepala
lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota selaku pJpK
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan paling
lama 3 (tiga) bulan.

(5) Dalam hai perpanjangan jangka waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kedua
kalinya, menteri/kepala lembaga, gubernur, atau
bupati/wali kota selaku PJPK harus mendapatkan
persetujuan Menteri.

(6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) atau jangka waktu perpanjangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi oleh
Badan Usaha Pelaksana, perjanjian berakhir dan
jaminan pelaksanaan berhak dicairkan oleh menteri/
kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota.

(1) Pemenuhan pembiayaan yang bersumber dari

pinjaman dinyatakan terlaksana apabila:
- ditandatangani perjanjian pinjaman untuk
membiayai seluruh konstruksi pada proyek
Strategis Nasional; dan
- pinjaman pembiayaan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, sebagian dicairkan untuk memulai
tahapan pekerjaan konstruksi.

(2) Dalam...

SK No 094783 A

---

PRES IDEN

(2) Dalam hal pembiayaan proyek Strategis Nasional

terbagi dalam beberapa tahapan, pemenuhan
pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan terlaksana apabila:
- ditandatangani perjanjian pinjaman untuk
membiayai salah satu tahapan konstruksi pada
Proyek Strategis Nasional; dan
- pinjaman pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, sebagian dicairkan untuk memulai
tahapan pekerjaan konstruksi.

(1) PJPK melakukan pengendalian atas pelaksanaan

konstruksi Proyek strategis Nasional seiuai dengan
ruang lingkup yang tertuang dalam perjanjian kerja
sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 23.

(2) Pengendalian atas pelaksanaan konstruksi proyek

Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) wajib memperhatikan dan memenuhi standar

keamanan, keselamatan, kesehatan, dan
keberlanjutan.

(3) Kementerian/lembaga men)rusun standar keamanan,

keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan untuk setiap konstruksi proyek strategii Nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan
kewenangan masing-masing.

(1) Penyedia pekerjaan konstruksi wajib mengajukan

permohonan uji kelaikan konstruksi kepada menteri/
lembaga teknis paling lambat 30 (tiga puluh) ]<ep3la hari kalender sebelum dilakukannya ierima tahap pertama (prouisional hand. orer). ".r"h

(2) Kementerian...

SK No 094784 A

---

PRES IDEN

(2) Kementerian/lembaga wajib mengeluarkan sertifikat

kelaikan fungsi konstruksi yang mengajukan
permohonan uji kelaikan konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan sesuai dengan
kewenangan masing- masing.

(3) Sertifikat kelaikan fungsi konstruksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pengoperasian
dan pemeliharaan konstruksi sesuai dengan fungsi
konstruksi.

(4) Ketentuan mengenai penerbitan sertifikat kelaikan

fungsi konstruksi dilakukan sesuai dengan
kewenangan masing-masing.

(1) Menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali

kota wajib men5rusun rencana pengoperasian dan
pemeliharaan Proyek Strategis Nasional yang dananya
bersumber dari APBN/APBD.
(21 Rencana pengoperasian dan pemeliharaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat:
- rencana bisnis atau rencana kerja; dan
- rencana anggaran.

(1) PJPK wajib menyelesaikan inventarisasi dan rencana

pengelolaan aset paling lama 6 (enam) bulan sebelum
perjanjian kerja sama berakhir.

(2) Penilaian aset dan penyerahan aset hasil kerja sama

dilakukan secara proporsional sesuai dengan
' perjanjian kerja sama.

(3) Penyerahan...

SK No 094785 A

---

PRES IDEN

(3) Penyerahan aset hasil kerja sama sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui percepatan
peralihan menjadi aset barang milik negarafbarang
milik daerah.

(4) PJPK bersama menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang keuangan negara
melakukan percepatan peralihan aset hasil kerja sama
' untuk dicatatkan sebagai barang milik negaralbarang
milik daerah setelah dilakukan penyerahan aset hasil
kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(1) Pengelolaan barang milik negaraf barang milik daerah

yang telah selesai masa pemeliharaannya oleh
penyedia dan/atau telah berakhirnya masa perjanjian
kerja sama dengan Badan Usaha pelaksana dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali

kota dapat melakukan kerja sama dengan Badan
Usaha dalam pengoperasian dan/atau pemeliharaan
infrastruktur setelah masa pemeliharaan oleh
penyedia selesai atau perjanjian kerja sama berakhir
dengan tetap memperhatikan:
- kapasitas keuangan negaraf keuangan daerah
untuk pengoperasian dan/atau pemeliharaan
barang milik negaraf barang milik daerah;
- peningkatan kapasitas, pengembangan, dan/atau
optimasi barang milik negarafbarang milik
daerah; dan/atau
- dukungan operasional dan/atau pemeliharaan
barang milik negara/barang milik daerah.

## BAB VII . .

SK No 094786 A

---

PRES IDEN

Bagian Kesatu
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

(1) Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/wali

kota melaksanakan percepatan pengadaan barangf
jasa dalam rangka pelaksanaan proyek Strategis
Nasional.

(2) Percepatan pengadaan barang/jasa proyek Strategis

Nasional dilakukan oleh menteri/kepala lembaga,
gubernur, dan bupati/wali kota dengan ketentuan
sebagai berikut:
- pengadaan langsung dapat dilakukan terhadap
pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling
tinggi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- penunjukan langsung dapat dilakukan kepada
lembaga keuangan internasional yang melakukan
kerja sama dengan kementerian/lembaga, atau
Pemerintah Daerah dalam rangka penyiapan
Proyek Strategis Nasional;
- dapat dilakukan penunjukan 1angsung pating
banyak 2 (dua) kali kepada penyedia , jasa
konsultansi yang telah melaksanakan kontrak
sejenis dengan kinerja baik pada kementerianf
lembaga, atau Pemerintah Daerah bersangkutan
untuk pengadaan jasa konsultansi yang rutin;
- dapat dilakukan penunjukan langsung paling
banyak 2 (dua) kali kepada penyedia barang/jasa
lainnya yang telah melaksanakan kontrak sejenis
dengan kinerja baik pada kementerian/lembaga,
atau Pemerintah Daerah bersangkutan;

(3) Dalam...

SK No 094787 A

---

PRES IDEN

(3) Dalam hal pelaksanaan kontrak tidak selesai sampai

dengan akhir tahun anggaran akibat kesalahan
kementerian/lembaga atau pemerintah Daerah,
kontrak dapat dilanjutkan dengan menyediakan
anggaran kementerian/lembaga atau pemerintah
Daerah untuk tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua
Panel Konsultan

(1) Dalam rangka percepatan penyediaan jasa konsultansi

dalam pelaksanaan proyek Strategis Nasional,
menteri/kepala lembaga membentuk panel Konsultan.

(2) Pen5rusunan daftar panel Konsultan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi.

(3) Panel Konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berjumlah paling sedikit 5 (lima) calon penyedia jasa
konsultansi.

(4) Pemilihan konsultan dalam daftar panel Konsultan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
melalui seleksi dalam panel Konsurian uniuk penilaian
teknis berdasarkan kesesuaian bidang proyek.

(5) calon penyedia jasa konsultansi sebagai bagian dari

Panel Konsultan dipilih dan ditetapkan oleh menteri/
kepala lembaga.

### Pasal 4 1

(1) Menteri/kepala lembaga melaksanakan

penandatanganan kontrak payung (Jramework
contract) untuk pengikatan calon penyedia jasa
konsultansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 40
ayat (5) selama jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

(2) Menteri...

SK No 094788 A

---

PRES IDEN

(2) Menteri/kepala lembaga dapat mendelegasikan

kewenangan pemilihan dan penetapan daftar panel
Konsultan kepada pejabat tinggi madya di lingkungan
kementerian/ lembaga masing-masing.

(3) Menteri/kepala lembaga melakukan evaluasi terhadap

calon penyedia jasa konsultansi yang terdapat dalam
kontrak payung fframework contract) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) setiap 1 (satu) tahun selama
masa kontrak payung fframework contract).

(4) Menteri melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap

kebijakan dan pelaksanaan panel Konsultan.
panel (5) Ketentuan tata cara seleksi dan penetapan
Konsultan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Ketiga
Panel Badan Usaha

(1) Dalam rangka percepatan penyediaan Badan Usaha

dalam pelaksanaan proyek Strategis Nasional,
menteri/kepala lembaga membentuk panel Badan
Usaha.

(2) Pen5rusunan daftar panel Badan Usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan meialui seleksi.

(3) Panel Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) berjumlah paling sedikit 5 (lima) calon Badan

Usaha.

(4) Pemilihan Badan Usaha dalam daftar panel Badan

Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
melalui penilaian penawaran teknis dan biaya
berdasarkan kesesuaian bidang proyek.

(5) calon Badan Usaha sebagai bagian dari panel Badan

Usaha dipilih dan ditetapkan oleh menteri/kepala
lembaga.
Pasal43...

SK No 094789 A

---

PRES IDEN

Dalam hal Badan Usaha selaku pemrakarsa proyek
Strategis Nasional tidak terdapat dalam Panel Badan
Usaha, pemilihan Badan Usaha Pelaksana dilakukan
melalui seleksi dalam Panel Badan Usaha untuk penilaian
teknis dengan peserta yang terdapat dalam Panel Badan
Usaha ditambah Badan Usaha pemrakarsa.

(1) Menteri/kepala lembaga melaksanakan

penandatanganan kontrak payung fframeutork contract) untuk pengikatan calon Badan Usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 selama jangka
waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

(2) Menteri/kepala lembaga dapat mendelegasikan

kewenangan pemilihan dan penetapan daftar panel
Badan Usaha kepada pejabat tinggi madya di
lingkun gan kemen terian I lembaga masing- masin g.

(3) Menteri/kepala lembaga melakukan evaluasi terhadap

calon Badan Usaha yang terdapat dalam kontrak
payung (Jramework contracfl sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) setiap 1 (satu) tahun selama masa
kontrak payung (framew ork contract).

(4) Menteri melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap

kebijakan dan pelaksanaan Panel Badan Usaha.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan

Panel Badan Usaha diatur dengan peraturan lembaga
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

(1) Menteri/kepala lembaga, gubernur, d,anfatau

bupati/wali kota menyiapkan program dan anggaran
untuk penanganan dampak sosial bagi masyarakat
terdampak langsung atas pelaksanaan proyek
Strategis Nasional.

(2) Program.

SK No 094790 A

---

(21 Program dan anggaran untuk penanganan dampak
sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara
dan/atau keuangan daerah.

(3) Dalam hal kemampuan keuangan negara dan/atau

keuangan daerah tidak memadai, Badan Usaha dapat
membantu penyediaan anggaran untuk penanganan
dampak sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Menteri meiakukan koordinasi untuk menetapkan dan

menyetujui program dalam rangka pelaksanaan
penanganan dampak sosiai sebagaimana dimaksud
pada ayat (21.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pelaksanaan penanganan dampak sosial dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang penanganan dampak sosial
kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah
untuk pembangunan nasional.

(1) Dalam hal terdapat laporan danf atau pengaduan dari

masyarakat kepada menteri/kepala lembaga,
gubernur, atau bupati/wali kota sebagai pelaksana
Proyek Strategis Nasional atau kepada Kejaksaan
Republik Indonesia atau Kepolisian Negara Republik
Indonesia mengenai penyimpangan atau
penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan proyek
Strategis Nasional, penyelesaian dilakukan dengan
mendahulukan proses administrasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
administrasi pemerintahan.
(21 Dalam...

SK No 086219 A

---

PRES IDEN

(2) Dalam hal laporan dan/atau pengaduan dari

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Kejaksaan Republik Indonesia
atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan
Republik Indonesia atau Kepolisian Negara Republik
Indonesia meneruskan/menyampaikan laporan
masyarakat tersebut kepada menteri/kepala lembaga,
gubernur, atau bupati/wali kota untuk dilakukan
pemeriksaan dan tindak lanjut penyelesaian atas
laporan masyarakat tersebut dalam waktu paling lama
5 (lima) hari sejak laporan masyarakat diterima.

(3) Menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali

kota memeriksa laporan dan/atau pengaduan dari
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik
yang diterima oleh kementerian/lembaga
bersangkutan ataupun laporan yang diteruskan
Kejaksaan Repubiik Indonesia atau Kepolisian Negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat
(2t.

(4) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) ditemukan indikasi penyalahgunaan
wewenang, menteri/kepala lembaga, gubernur, atau
bupati/wali kota meminta Aparat pengawasan Intern
Pemerintah untuk melakukan pemeriksaan/audit
dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
pengawasan (5) Hasil pemeriksaan Aparat Intern
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayai (4)
dapat berupa:
a- kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan
kerugian negara;
b kesalahan administrasi yang menimbulkan
kerugian negara; atau
c tindak pidana yang bukan bersifat administratif.

(6) Dalam

SK No 094792 A

---

PRES IDEN

(6) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah berupa kesalahan administrasi yang
tidak menimbulkan kerugian negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf a, penyelesaian
dilakukan melalui penyempurnaan administrasi dalam
waktu paling lama 10 (sepuluh) hari keda sejak hasil
pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
disampaikan.

(7) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah berupa kesalahan administrasi yang
menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) huruf b, penyelesaian dilakukan melalui
penyempurnaan administrasi dan pengembalian
kerugian negara dalam waktu paling lama 10 (sepuluh)
hari kerja sejak hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah disampaikan.

(8) Penyelesaian hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) dan ayat (7) disampaikan oleh menteri/kepala

lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada
Kejaksaan Republik Indonesia atau Kepolisian Negara
Republik Indonesia dalam waktu paling lama 5 (lima)
hari kerja.

(9) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah berupa tindak pidana yang bukan
bersifat administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) huruf c, menteri/kepala lembaga, gubernur,
atau bupati/wali kota dalam waktu paling lama 5
(lima) hari kerja menyampaikan kepada Kejaksaan
Republik Indonesia atau Kepolisian Negara Republik
Indonesia, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
BABX.

SK No 086270 A

---

PRES IDEN

PELAPORAN

Pasal47

(1) PJPK dan pemangku kepentingan terkait lainnya wajib

memberikan informasi secara langsung mengenai
perkembangan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
kepada Menteri.
(21 Penyampaian informasi secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dalam
bentuk fisik dan/atau bentuk digital.

(3) Penyampaian informasi secara langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap 3 (tiga)
bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

(1) Menteri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap

pelaksanaan Proyek Strategis Nasional berdasarkan
informasi dari PJPK dan pemangku kepentingan
terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal47.

(2) Menteri melaporkan hasil monitoring dan evaluasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden
paling sedikit 1 (satu) kali daiam 6 (enam) bulan atau
sewaktu-waktu diperlukan.

Dalam hal Peraturan Pemerintah ini memberikan pilihan
tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau
adanya stagnasi pemerintahan, Menteri dapat melakukan
diskresi untuk mengatasi persoalan konkret dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait dengan
pelaksanaan kemudahan Proyek Strategis Nasional.

## BAB XII . .

SK No 086269 A

---

PRES IDEN

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
- Proyek Strategis Nasional yang dalam tahap
perencanaan danf atau tahap penyiapan sebelum
diundangkannya Peraturan Pemerintah ini;
- Proyek Strategis Nasional yang dalam penyelesaian
tahap transaksi dan/atau telah menyelesaikan tahap
transaksi sebelum diundangkannya peraturan
Pemerintah ini; atau
- Proyek Strategis Nasional yang dalam penyelesaian
tahap konstruksi dan/atau perjanjian sebelum
diundangkannya Peraturan Pemerintah ini,
tetap dilanjutkan dengan menyesuaikan ketentuan dalam
Peraturan Pemerintah ini.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20L6
Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 1O9 Tahun 202O tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor S Tahun
2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o2o
Nomor 259), dan peraturan pelaksanaannya dinyatakan
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar

SK No 086268 A

---

PRES IDEN

-40_
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari2O2l

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2O2l

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
istrasi Hukum,

vanna Djaman

SK No 086267 A

---

PRES IDEN