KESELAMATAN RADIASI PENGION DAN KEAMANAN ZAT RADIOAKTIF

(1) Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang:

- KeselamatanRadiasi;
- Keamanan Zat Radioaktif;
- manqiemen Keselamatan Radiasi dan Keamanan 7-at
Radioaktif; dan
- Inspeksi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir.
(21 Ketentuan Keselamatan Radiasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a berlaku untuk:
- instalasi nuklir;
- fasilitas radiasi darrZat Radioaktif;
- pertambangan bahan galian nuklir; dan
- kegiatan lain yang mengakibatkan risiko radiasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan Keamanan Zat Radioaktif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk:
- Zat Radioaktif selain bahan nuklir; dan
- limbah radioaktif.

(4) Ketentuan Keamanan Zat Radioaktif untuk bahan nuklir

diatur dengan Peraturan Pemerintah mengenai
keselamatan dan keamanan instalasi dan bahan nuklir.

(1) Dalam hal hasil pemantauan dosis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 menunjukkan melebihi Nilai
Batas Dosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (1), Pemegang Izin wajib melakukan investigasi
kejadian.

(2) Investigasi . . .

SK No 1770444

---

PRESIOEN

-t2-
(21 Investiga.si sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- laonologis pelaksanaan prosedur kerja;
- penggunaan peralatan pemantauan dosis perorangan;
dan/atau
- potensi kegagalan peralatan.
menyampaikan laporan hasil {3) Pemegang lzin wajib
investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
Kepala Badan paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak
hasil pemantauan dosis diterima.

(4) Berdasarkan laporan hasil investigasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan melakukan
pencarian keterangan dan memberikan rekomendasi
kepada Pemegang lzin.

(1) Pemegang Izin wajib melakukan tindakan pengendalian

berdasarkan rekomendasi dari Kepala Badan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4),
(21 Tindakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
- perbaikan pelaksanaan Keselamatan Radiasi;
dan/atau
- pemeriksaan kesehatan dan konseling.

(3) Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan konseling

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pemegang
Izin dapat melalnrkan penyesuaian penempatan kerja
Pekerja Radiasi.

(4) Pemegang lzin wajib melaporkan pelaksanaan tindakan

pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Kepala Badan secara tertulis paling lambat 5 (lima) Hari
setelah pelaksanaan tindakan pengendalian.
Pasal22

(1) Pemegang Izin wajib menyimpan dan memelihara rekaman

hasil pemantauan dosis sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 17.

t2t dan rekaman hasil
pemantauan dosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib dilakukan dengan ketentuan:
. a. Paling. .

SK No 177M5 A

---

- paling singkat sampai Pekerja Radiasi mencapai
umur 75 (tqjuh puluh lima) tahun; dan
- paling singkat untuk jangka waktu 3O (tiga puluh)
tahun terhitung sejak Pekerja Radiasi berhenti bekerja.

Keselamatan Radiasi dan Keamanan ?at Radioaktif
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (1) huruf a dan
huruf b dalam kegiatan pengangkutan Zat Radioaktif diatur
dalam Peraturan Pemerintah tentang Keselamatan Radiasi dan
Keamanan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif,

(U Keselamatan Radiasi sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 2 ayat (1) huruf a bertujuan untuk melindungi

pekerja, pasien, anggota masyarakat, dan lingkungan
hidup dari bahaya Radiasi Pengion.
(21 Keamanan Zat Radioaktif sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 2 ayat (1) huruf b bertujuan untuk mencegah

sabotase, akses tidak sah, perusakan, kehilangan,
pencurian, dan/ atau pemindahan tidak sah Zat
Radioaktif.

(3) Manajemen . . .

SK No 177039A

---

FRESIDEN

(3) Manajemen Keselamatan Radiasi dan Keamanxt ?.at

Radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
yang huruf c bertqiuan untuk mengatur manajemen
berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan
Keselamatan Radiasi dan Keamanan Zat Radioaktif.

(4) Inspeksi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d bertujuan untuk
memastikan kepatuhan terhadap pelaksanaan
Keselamatan Radiasi, Keamanan Zat Radioaktif, serta
manajemen Keselamatan Radiasi dan Keamanan bt
Radioaktif.

Bagian Kesatu
Umum

(1) Tingkat Panduan Diagnostik nasional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 37 ayat {2) huruf e ditetapkan oleh
Badan.
(21 Dalam menetapkan Tingkat Panduan Diagnostik nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan
berkoordinasi dengan kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan dan organisasi profesi terkait.

(3) Tingkat Panduan Diagnostik nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Tingkat Panduan Diagnostik untuk radiologi
diagnostik dan intervensional; dan
- Tingkat Panduan Diagnostik untuk kedokteran nuklir
diagnostik.

Keselamatan Radiasi sebagai64n6 dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf a meliputi Keselamatan Radiasi dalam:
- Paparan Terencana;
- Paparan Darurat; dan
- Paparan Eksisting.
Bagian Kedua
Keselamatan Radiasi dalam Paparan Terencana

(1) Keselamatan Radiasi dalam Paparan Terencana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
- Proteksi Radiasi; dan
- persyaratan keselamatan dalam instalasi/fasilitas dan
kegiatan lainnya.
Proteksi Radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) l2l
huruf a meliputi:
- prinsip Proteksi Radiasi;
- Proteksi Radiasi pada Paparan Kerja;
- Proteksi Radiasi pada Paparan Medik;
pada Paparan Fublik; d. Proteksi Radiasi
- kajian keselamatan; dan
- Program Proteksi dan Keselamatan Radiasi.
. {3} Keselamatan . .

SK No 177040A

---

PRESIDEN

(3) Keselamatan Radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberlakukan dengan menerapkan pendekatan bertingkat,
Paragraf I
Prinsip Proteksi Radiasi

(1) Pemegang Izin wajib menerapkan prinsip Proteksi Radiasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayatl2l huruf a.
(21 Prinsip Proteksi Radiasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
- justifikasi;
- optimisasi; dan
- limitasi.

(1) Kesiapsiagaan dan Kedaruratan di

tingkat nasional dan tingkat daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a dan huruf b
dilakukan berdasarkan hasil kajian potensi bahaya nuklir.
(21 Kajian potensi bahaya nuklir sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Badan bekerja sama dengan
lembaga pemerintah nonkementerian yang
urusan pemerintahan di bidang
penanggulangan bencana di tingkat nasional dan/ atau
daerah.

(3) Dalam melakukan kajian potensi bahaya nuklir

sslagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dapat
melibat}an pemangku kepentingan terkait.

Justifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 7 ayat (2)
huruf a wajib didasarkan pada manfaat yang diperoleh lebih
besar daripada risiko yang ditimbulkan dengan memperhatikan
aspek keselamatann kesehatan, keamanan, teknologi, sosial,
dan ekonomi.

(1) Dalam hal pemberian Paparan Medik, Pemegang lzin wajib

memastikan justifikasi sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 8 dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten

sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Justifikasi Paparan Medik sebagaimana dimaksud pada l2l
ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- manfaat diagnostik atau terapi lebih besar daripada
risiko dampak radiasi yang ditimbulkan; dan
- tidak tersedianya teknik nonradiasi dengan manfaat
lebih besar dan risiko lebih kecil dari teknik radiasi.
Pasal lO

(1) Optimisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (21

huruf b dilakukan dengan dosis yang
diterima dan jumlah individu yang terpapar serendah
mungkin yang dapat dicapai dengan mempertimbangkan
faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan.

(2) Pernegang . . .

SK No 177041 A

---

E rl rFff.T:N

{21 Pemegang Izin wajib menetapkan Pembatas Dosis dalam
melakukan optimisasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pada Paparan Kerja dan Paparan Publik.

(1) Limitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (21

huruf c diterapkan melalui penetapan Nilai Batas Dosis
untuk Pekeda Radiasi dan anggota masyarakat.
(21 Pemegang Izin wajib memberlakukan limitasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pada Paparan Kerja dan Paparan
Rrblik.
Paragraf 2
Proteksi Radiasi pada Paparan Kerja

Proteksi Radiasi pada Paparan Kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (21 huruf b meliputi:
- pembagian daerah kerja;
- perlengkapan Proteksi Radiasi;
- pemantauan daerah kerja;
- pemantauan dosis;
- pemantauan kesehatan;
- kesejahteraan Pekerja Radiasi;
g, ketentuan batasan umur Pekeda Radiasi;
- ketentuan untuk Pekerja Radiasi perrempuan yang hamil
dan/ atau perempuan menyusui; dan
peserta i. pengaturan untuk peserta pemagangan atau
pendidikan dan pelatihan.

(1) Pembagian daerah kerja sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 12 hunrf a ditetapkan menjadi:

- daerah pengendalian; dan
- daerah supervisi.
(21 Penetapan pembagian daerah kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) mempertimbangkan:
- besar paparan dan kontaminasi dalam kondisi
pengoperasian normal;
- kemungkinan dan perkiraan besar paparan yang
dihasilkan dari kegiatan pengoperasian dan kondisi
kecelakaan; dan
- prosedur . . .

SK No 177042A

---

c prosedur yang diperlukan untuk menerapkan Proteksi
Radiasi dan Keselamatan Radiasi.

(1) Perlengkapan Proteksi Radiasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 huruf b meliputi:
- peralatan pemantau tingkat radiasi;
- peralatan pemantau tingkat kontaminasi radioaktif;
- peralatan pemantau dosis perorangan meliputi:
1. dosimeter pasif; dan
1. dosimeter aktif;
- peralatan pemantau tingkat radioaktivitas lingkungan;
dan/atau
- peralatan pelindung diri.
{21 Perlengkapan Proteksi Radiasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis Sumber Radiasi
Pengion dan energi radiasi yang digunakan.

(U Pemegang Izin wajib memastikan perlengkapan Proteksi
Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
huruf a, huruf b, huruf c ang!<a 2, dan huruf d dikalibrasi
secara berkala.
(21 Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dilal<ukan oleh fasilitas kalibrasi yang memperoleh izin
dari Badan atau fasilitas kalibrasi di negara lain yang telah
memperoleh izin atau pengakuan dari badan pengawas
atau otoritas berwenang di negara asal.

(1) Pemegang Izin wajib melakukan pemantauan daerah kerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c untuk:
- mengevaluasi kondisi radiologik di daerah kerja;
- menilai tingkat paparan di daerah pengendalian dan
daerah supervisi; dan
- mengevaluasi kembali penetapan daerah pengendalian
dan daerah supervisi.
(21 Pemantauan daerah keda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib dilakukan secara berkala atau
sewaktu-waktu.

(3) Pemantauan . . .

SK No 177043 A

---

(3) Pemantauan daerah kerja secara berkala sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jenis kegiatan
Pemanfaatan Tenaga Nuklir.

Pemegang lzin wajib melakukan pemantauan dosis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d terhadap
seluruh Pekerja Radiasi yang bekerja di daerah kerja.

(1) Hasil pemantauan dosis sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 17 wajib dievaluasi oleh laboratorium Dosimetri yang

telah memperoleh penunjukan dari Kepala Badan atau
laboratorium Dosimetri yang terakreditasi oleh lembaga
akreditasi negara lain yang telah menjadi penanda tangan
perjanjian saling pengakuan (Mutual Recognition
AnangemertS di tingkat regional atau internasional.
(21 Laboratorium Dosimetri harus menyampaikan hasil
evaluasi pemantauan dosis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada Pemegang Izin dan Kepala Badan.

(1) Dalam hal hasil pernantauan dosis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 menunjukkan hasil melebihi
Pembatas Dosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ulang ayat l2l, Pemegang Izin wajib melakukan kaji
terhadap Pembatas Dosis dan prosedur pengoperasian.
(21 Kaji ulang terhadap Pembatas Dosis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam laporan
verilikasi keselamatan.

(U Pemegang lzin wajib menyelenggarakan pemantauan
kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e
untuk seluruh Pekerja Radiasi.
(21 Pemantauan kesehatan Pekerja Radiasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
- sebelum masa bekerja;
- selama masa bekerja; dan
- setelah masa bekeda.

(3) Pemantauan kesehatan sebagaimana dimalsud pada

ayat (2) dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan.

(4) Dalam kondisi tertentu, selain pemeriksaan kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan
konseling.

(5) Hasil pemantauan kesehatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dan ayat (4) digunakan sebagai landasan
informasi dalam:
a, mendeteksi munculnya kasus penyakit akibat kerja
setelah tedadinya paparan radiasi yang melebihi Nilai
Batas Dosis;
- memberikan konseling tertentu bagi Pekerja Radiasi
mengenai bahaya radiasi yang mungkin didapat; dan
- melakukan kesehatan lanjutan untuk
Pekerja Radiasi yang paparan yang
melebihi Nilai Batas Dosis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal I 1 ayat (1).

(1) Pemantauan kesehatan melalui pemeriksaan kesehatan

untuk Pekerja Radiasi selama masa bekerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b wajib dilakukan
secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun.
(21 Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang
dilakukan.

(3) Pemeriksaan . . .

SK No 177046A

---

### REPUBLIK TNDONESIA

(3) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib dilakukan:
pada fasilitas pelayanan kesehatan; dan a.
- oleh tenaga medis yang memiliki kompetensi,
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(1) Konseling pada kondisi tertentu sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 23 ayat (4) bertqiuan untuk memberikan
konsultasi dan informasi yang lengkap mengenai
kesehatan dan bahaya radiasi kepada Pekerja Radiasi.
(21 Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan kepada:
yang hamil; a. Pekerja Radiasi perempuan
ya.ng menyusui; b. Pekerja Radiasi perempuan
c, Pekerja Radiasi yang menerima paparan radiasi
berlebih; dan/atau
- Pekeda Radiasi yang berkehendak mengetahui tentang
paparan radiasi yang diterimanya.

Pemegang Izin wajib menanggung biaya pemantauan kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasa727

(1) Pemegang Izin wajib menjamin kesejahteraan Pekerja

Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f.
(21 Kesejahteraan Pekerja Radiasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi paling sedikit:
- insentif; dan
- Jaminan Sosial.

(21 (U Insentif sebasaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
huruf a diberikan dengan mempertimbangkan risiko
radiasi yang diterima oleh Pekerja Radiasi.

(2) Besar...

SK No 177048A

---

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) l2l Besar insentif disesuaikan dengan risiko radiasi, lingkup tugas dan
tanggung jawab Pekerja Radiasi, serta kemampuan
keuangan Pemegang lzin.

(3) Pemberian insentif Pekerja Radiasi sebagaimana

dimalsud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(l) Pemegang Izin wajib mengikutsertakan Pekerja Radiasi
dan peserta pemagangan dalam program Jaminan Sosial.
(21 Program Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
- jaminan kesehatan;
- jaminan kecelakaan kerja;
c, jaminan kematian;
- jaminan hari tua;
- jaminan pensiun; dan
jaminan kehilangan pekerjaan. f.

(3) Program Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(1) Pemegang lzin wajib mematuhi ketentuan batasan umur

Pekerja Radiasi sebaga.imana dimaksud dalam Pasal 12
huruf g.
(21 Batasan umur Pekerja Radiasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling rendah 18 (delapan bel,as) tahun.

Ketentuan untuk Pekerja Radiasi perempuan yang hamil
dan/atau perempuErn menyusui sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 12 huruf h meliputi:

- pemberian informasi risiko radiasi pada kehamilan dan
kondisi menyusui; dan
- pengaturan penempatan pekerja.

### Pasal 32...

SK No 177050A

---

(l) Pemegang Izin wajib melakukan pengaturan untuk peserta
pemegangan atau peserta pendidikan dan pelatihan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i.
(21 Ketentuan pengaturan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
- pemberian akses ke daerah pengendalian; dan
- pembatasan umur peserta pemagangan atau peserta
pendidikan dan pelatihan.

(3) Pemegang Izin wajib memberikan informasi atau instruksi

yang jelas mengenai keselarnatan dan kesehatan kerja
kepada peserta pemagangan atau peserta pendidikan dan
pelatihan sebelum memberikan akses sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a.

(4) Dalam memberikan akses sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), Pemegang Izin wajib melakukan:
- pembimbingan dan pendampingan; dan
- pengawasan dan pelindungan keselamatan dan
kesehatan kerja.

(5) Batasan umur peserta pemagangan atau peserta

pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b paling rendah 17 (tqiuh belas) tahun.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Proteksi Radiasi pada Paparan
Kerja diatur dalam Peraturan Badan.

Paragraf 3
Proteksi Radiasi pada Paparan Medik

(1) Proteksi Radiasi pada Paparan Medik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat 12) huruf c meliputi:
- penerapan optimisasi Proteksi Radiasi dan
Keselamatan Radiasi pada Paparan Medik;
- prosedur skrining untuk pasien perempuan hamil
dan/ atau perempuan menyusui;
- ketentuan penelitian biomedik;
- tindak lanjut dalam hal terjadi kesalahan pemberian
dosis pasien pada Paparan Medik; dan
- tinjauan radiologik Paparan Medik.

(2) Paparan .. .

SK No 177049A

---

FRESIDEN

-L7-
(21 Paparan Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi paparan untuk tujuan:
- diagnostik;
- terapi; dan
- penelitian biomedik.

Pemegang Izin wajib memastikan Paparan Medik hanya
diberikan kepada pasien yang mendapat rujukan,

Pemegang Izin wajib memberikan informasi tentang Proteksi
Radiasi dan risiko radiasi kepada pendamping pasierr sebelum
memberikan pendampingan.

(1) Pemegang lzin wajlb memastikan penerapan optimisasi

Proteksi Radiasi dan Keselamatan Radiasi pada Paparan
Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)
huruf a.
(21 Penerapan optimisasi Proteksi Radiasi dan Keselamatan
Radiasi pada Paparan Medik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui:
peralatan radiologik medik dan perangkat a. penggunaan
lunak yang memenuhi standar nasional atau
intemasional;
- pelaksanaan prosedur operasi diagnostik dan terapi
yang tepat guna;
- pelaksanaan kalibrasi dosimeter;
pasien; d. pelaksanaan Dosimetri
- penerapan Tingkat Pandual Diagnostik nasional;
- penetapan dan penerapan program jaminan mutu
untuk Paparan Medik; dan/atau
- penerapan Pembatas Dosis bagi pendamping pasien
dan sukarelawan penelitian biomedik.

(3) Peralatan radiologik medik sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a meliputi:
- peralatan radiologi diagnostik dan intervensional;
- peralatan radioterapi; dan
- peralatan kedokteran nuklir diagnostik dan
kedokteran nuklir terapi.

### Pasal 38...

SK No 177051A

---

Pelaksanaan Kalibrasi dosimeter sebagaimana dimaksud pada
dalam Pasal 37 ayat(21huruf c dilakukan oleh fasilitas kalibrasi
yang memperoleh izin dari Badan atau fasilitas kalibrasi di
negara lain yang telah memperoleh izin atau pengakuan dari
badan pengawas atau otoritas berwenang di negara asal.

Pelaksanaan Dosimetri pasien sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 37 ayat (21 huruf d wajib:

- dilaksanakan dan direkam oleh tenaga kesehatan; dan
- dilakukan dengan menggunakan dosimeter yang
terkalibrasi dan sesuai pedoman nasional atau
intemasional.

(1) Pemegang Izin wajib dan menerapkan

prograrl jaminan mutu untuk Paparan Medik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf f.
(21 Program jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi pelaksanaan kendali mutu internal
dan/atau eksternal'

(3) Lingkup. . .

SK No 177052A

---

(3) Lingkup program jaminan muhr sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) didasarkan pada kerumitan prosedur
radiologik dan risiko bahaya radiasi.

(4) Program jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan bagian dari Program Proteksi dan
Keselamatan Radiasi.

(U Kendali mutu eksternal sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 41 ayat (21 dilakukan terhadap:

- peralatan radiologik medik sebasaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (3) sebelum digunakan;
- peralatan radioterapi untuk parameter keluaran
radiasi;
c, peralatan radiologi diagnostik dan intervensional; dan
- pesawat sinar-X sebagai peralatan penunjang untuk
radioterapi dan kedokteran nuklir.
(21 Kendali mutu eksternal untuk peralatan radiologik medik
sebelum digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan melalui uji keberterimaan.

(3) Kendali mutu eksternal dari peralatan radioterapi untuk

parameter keluaran radiasi ss$agaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilakukan melalui pelaksanaan kalibrasi.
Kendali mutu eksternal untuk: l4l a. peralatan radiologi diagnostik dan intervensional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
- pesawat sinar-X sebagai peralatan penunjang untuk
radioterapi dan kedokteran nuklir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d,
dilakukan melalui uji kesesuaian.

Badan menetapkan:
- Pembatas Dosis bagi pendamping pasien dan sukarelawan
penelitian biomedik; dan
- kriteria dan panduan untuk rilis pasien setelah menjalani
prosedur terapi dengan radiofarmaka atau dengan Sumber
Radioaktif.

### Pasal 44...

SK No 177053 A

---

.EaI:f{f;fiN

(1) Pemegang lzin wajib membuat prosedur skrining untuk

pasien perempuan hamil dan/ atau perempuan menyu.sui
s€bagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayal (1) huruf b.
(21 Prosedur skrining sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditujukan untuk memastikan:
- pasien perempuan hamil atau tidak sebelum
memutuskan pelaksanaan prosedur radiologik; dan
b, pasien perempuan tidak sedang men5ru.sui sebelum
pemberian radiofarmaka.

(3) Hasil skrining sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dijadikan pertimbangan untuk justifikasi prosedur
radiologik dan optimisasi Proteksi Radiasi dan
Keselamatan Radiasi terhadap pasien,

Ketentuan penelitian biomedik sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 34 ayat (1) huruf c meliputi:

- Paparan Medik dalam program penelitian biomedik hanya
dapat diberikan setelah mendapat persetqjuan dari komite
etik atau badan yang berfungsi sebagai komite etik; dan
- penelitian biomedik dilaksanakan sesuai dengan pedoman
dan standar etik yang ditetapkan oleh lembaga yang
tugas pemerintahan di bidang
penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan,
serta invensi dan inovasi,
ketenaganukliran, dan keantariksaan
berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggaralan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasa] 46
(U Pemegang lzin wajib melakukan tindakan untuk
mencegah kemungkinan terjadinya kesalahan pemberian
dosis pasien pada Paparan Medik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (1) hurufd.
(21 Dalam hal tedadi kesalahan pemberian dosis pasien pada
Paparan Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemegang Izin wajib melakukan:
- investigasi , . .

SK No 177054A

---

PRESIDEN

- investigasi terhadap jenis dan penyebab kesalahan
pemberian dosis pasien pada Paparan Medik; dan
- tindakan korektif yang sesuai.

(1) Pemegang Izin wajib melaporkan kepada Kepala Badan

dalam hal terjadi kesalahan pemberian dosis pasien pada
Paparan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal zt6
ayat (2) yang menyebabkan terjadinya:
a, perbedaan yang signifikan terhadap dosis pasien yang
diberikan; dan/atau
- pasien meninggal dunia.
(21 Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wqiib
disampaikan kepada Kepala Badan dalam jangka waktu
paling Lama 7 (tqjuh) Hari terhitung sejak kejadian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi.

(1) Pemegang lzin wqiib memastikan tinjauan radiologik

Paparan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ayat (1) huruf e dilakukan secara berkala di fasilitas yang
menjadi tanggung jawabnya.
121 Tinjauan radiologik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib dilakukan oleh tenaga medis bekerja sama dengan
tenaga kesehatan dan Petugas Proteksi Radiasi.

(3) Lingkup tinjauan radiologik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling sedikit meliputi:
- telaah terhadap kekurangan dan kelebihan penerapan
justifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan

### Pasal 9 serta penerapan optimisasi Proteksi Radiasi

dan Keselamatan Radirasi pada Paparan Medik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37; dan
- investigasi dan koreksi terhadap kekurangan
penerapan justifikasi dan optimisasi Proteksi Radiasi
dan Keselamatan Radiasi pada Paparan Medik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Proteksi Radiasi pada Paparan
Medik diatur dalam Peraturan Badan.
Paragral 4...

SK No 177055 A

---

iEalrFIFIIN

22-

Paragraf 4
Proteksi Radiasi pada Paparan Publik

Proteksi Radiasi pada Paparan Publik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat(21 hurufd dilakukan terhadap:
- pengelolaan limbah radioaktif;
- pengendalian lepasan radioaktif ke lingkungan;
- pelaksanaan klierens;
- pemantauan Paparan Publik;
- kendali Barang Konsumen; dan
yang f. pelindungan pengunjung dan anggota masyarakat
masuk ke daerah kerja.

(1) Pemegang Izin wajib melakukaa pengelolaan limbah

radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5O huruf a
dengan:
yang a. memastikan aktivitas dan volume limbah
dihasilkan serendah dan sesedikit mungkin yang dapat
dicapai; dan
pengelompokan limbah b. melakukan pengumpulan dan
radioaktif.

(2) Untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Pemegang Izin wajib memenuhi persyaratan
pengelolaan limbah radioaktif.

(3) Ketentuan persyaratan pengelolaan limbah radioaktif

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai
dengan Peraturan Pemerintah mengenai pengelolaan
limbah radioaktif.

(1) Pemegang Izin wajib melakukan pengendalian lepasan

radioaktif ke lingkungan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 5O huruf b.

(21 l.epasan radioaktif ke lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib mendapat persetu.iuan dari Kepala
Badan.

(3) Lepasan . . .

SK No 177056A

---

(3) Lepasan radioaktif ke lingkungan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak diperbolehkan melebihi nilai batas
lepasan radioaktivitas ke lingkungan.
(41 Ketentuan lebih lanjut mengenai lepasan radioaktif
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan nilai batas
lepasan radioaktivitas ke lingkungan sebagaimana
dimaksud pada alrat (3) diatur dalam Peraturan Badan.

(1) Dalam pelaksanaan klierens sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 50 huruf c, Pemegang lzin dilarang
melepaskan Zat Radioaktif ke lingkungan jika aktivitas
atau konsentrasi aktivitas masih di atas Ungkat klierens.
1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat klierens dalam
pelaksanaan klierens sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Badan.

(1) Pemegang Izin wajib melakukan pemantauan Paparan

Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5O huruf d
melalui pemEmtauan:
a, paparan eksternal akibat Sumber Radiasi Pengion;
- lepasan radioaktif ke lingkungan;
- tingkat radioaktivitas di lingkungan; dan/atau
- parameter penting lainnya yang diperlukan untuk
melakukan penilaian terhadap Paparan Publik.

(2) Pemantauan Paparan Publik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus dilaporkan kepada Kepala Badan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan

pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (21diahrr dalam Peraturan Badan.

(U Pemegang Izin wajib melakukan pemantauan lepasan
radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1)
huruf b.
(21 Pemantauan lepasan radioaktif ke lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk
kegiatan yang menghasilkan lepasan radioaktif selama
kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir berlangsung.

### Pasal 56...

SK No 177057A

---

PRESIDEN

(U Pemegang Izin wajib memastikan tingkat radioaktivitas di
lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54
ayat (1) huruf c tidak melebihi nilai baku tingkat
radioaktivitas di lingkungan.
(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai nilai baku tingkat
radioaktivitas di lingkungan diatur dalam Peraturan
Badan.

(1) Pemegang lzin produksi, pengalihan, impor, dan ekspor

Barang Konsumen wajib melaksanalan kendali Barang
Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
hurrf e.
(21 Kendali Barang Konsumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui:
- memastikan Barang Konsumen teLah memenuhi
ketentuan Keselamatan Radiasi yang ditetapkan oleh
Kepala Badan;
b, pemasangan label di permukaan setiap Barang
Konsumen dan pembungkusnya yang memuat
informasi Barang Konsumen;
pengguna c, penyediaan informasi dan instruksi bagi
Barang Konsumen; dan
- penyediaan informasi mengenai keselamatan dan
instruksi untuk pengangkutan dan penyimpanan bagi
pengalih Barang Konsumen.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kendali Barang

Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Badan.

Pemegang Izin wajib memberikan pelindungan terhadap
pengur{ung dan anggota masyarakat ya.ng masuk ke daerah
kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5O huruf f berupa:
- pendampingan oleh Petugas Proteksi Radiasi dan/ atau
Pekerja Radiasi; dan
- pelindungan dari paparan radiasi eksternal dan
kontaminasi'
, paragraf 5,.

SK No 177058A

---

Paragraf 5
Kajian Keselamatan

(1) Setiap Orang yang akan melakukan kegiatan Pemanfaatan

Tenaga Nuklir tertentu wajib melakukan kajian
keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2) hurufe.
tertentu l2l Kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion yang memiliki
bin bertahap dan kegiatan tertentu lainnya;
- instalasi nuklir; dan
- pertambangan bahan galian nuklir.

(3) I(ajian keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan pada tahapan kegiatan:
- penentuan tapak;
- desain;
- pembuatan;
- konstruksi;
- pemasangan;
- komisioning;
- operasi atau penggunaan;
- perawatan;
i.j. penetapan penghentian.dan/atau

(4) Kajian keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi analisis dan evaluasi terkait:
- batasan dan kondisi operasi fasilitas;
- perkiraan kegagalan struktur, sistem dan komponen,
perangkat lunak, dan prosedur terkait Keselamatan
Radiasi;
- perkiraan peningkatan paparan akibat kegagalan
sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan akibat yang
mungkin terjadi;
- kemungkinan faktor eksternal yang dapat
mempengaruhi Keselamatan Radiasi;
- potensi kegagalan prosedur pengoperasian dan akibat
kegagalan;
- modifilrasi terhadap Keselamatan Radiasi;
g, tindakan keamanan dan akibat modiftkasi tindakan
keamanan terhadap Keselamatan Radiasi; dan/ atau
- setiap. . .

SK No 177059A

---

h, setiap ketidakpastian dan asumsi terhadap
Keselamatan Radiasi.

(5) Kajian keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

harus disampaikan kepada Kepala Badan untuk
memperoleh:
- izin Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion;
- birr instalasi nuklir; atau
pertambangaa bahan galian nuklir. c. iziia

(1) Ihjian keselamatan untuk kegiatan tertentu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a disampaikan
dalam bentuk laporan kajian keselamatan yang
menrpakan bagian dari dokumen Program Proteksi dan
Keselamatan Radiasi.
(21 Kajian keselamatan untuk kegiatan tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b disampaikan
dalam bentuk laporan analisis keselamatan.

(3) Kajian keselamatan untuk kegiatan tertentu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c disampaikan
dalam bentuk dokumen analisis keselamatan.

(1) Pemegang lzin juga wajib melakukan kajian keselamatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (a) jika
Pemegang Izin akan melakukan kegratan modifrkasi atau
perubahan terhadap:
- desain fasilitas atau peralatan terkait keselamatsn
pada kegiatan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion;
- strukhrr, sistem, dan komponen terkait keselamatan
untuk instalasi nuklir; dan/ atau
- sarana, prasarana, instalasi atau fasilitas, dart
peralatan di fasilitas pertambangan Bahan Galian
Nuklir.
(21 Hasil kajian keselamatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan pada saat
Pemegang Izin mengajukan permohonan persetujuan
modilikasi atau perubahan.

(3) Ketentuan . . .

SK No 177060A

---

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan

persetqjuan modifikasi atau perubahan diatur dalam
peraturan Badan.

Paragraf6
Program Proteksi dan Keselamatan Radiasi

(1) Pemegang Izin wajib menyusun, melaksanakan, dan

memutakhirkan Program Proteksi dan Keselamatan
Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat l2l huruf f berdasarkan hasil kajian keselamatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
121 Program Proteksi dan Keselamatan Radiasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi uraian mengenai:
- penyelenggara Keselamatan Radiasi;
- pekerja pada instalasi/fasilitas dan kegratan lainnya;
- laporan kqiian keselamatan;
- penetapan Pembatas Dosis;
- fasilitas dan Sumber Radiasi Pengion yang digunakan;
- penetapan pembagian daerah kerja;
- perlengkapan Proteksi Radiasi dan program kalibrasi
alat ukur;
- pemantauan paparan radiasi dan/atau kontaminasi
radioaktif di daerah kerja;
- pemantauan Paparan Publik; j. pemantauan kesehatan Pekerja Radiasi;
k, pemantauan dosis Pekerja Radiasi;
1. program pendidikan dan pelatihan;
- program jaminan mutu Keselamatan Radiasi;
- program Kedaruratan Nuklir/program Kesiapsiagaan;
o, prosedur terkait; dan/atau
- sistem perekaman dan pelaporan.

(3) Program Proteksi dan Keselamatan Radiasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus di4jukan kepada Kepala
Badan untuk memperoleh:
- inn Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion;
- izin instalasi nuklir dan bahan nuklir; atau
- izrn pertambangan bahan galian nuklir.

### Pasal 63...

SK No 177061A

---

l-J:lrEIffiN

2A-

(1) Pemegang lzin wajib membentuk penyelenggara

Keselamatan Radiasi sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 62 ayat (21 huruf a yang bertanggung jawab untuk

melaksanakan Program Proteksi dan Keselamatan Radiasi.
(21 Penyelenggara Keselamatan Radiasi dapat menjadi bagian
dari strulrtur manajemen keselamatan dan kesehatan
kerja.

(3) Lingkup tugas, kedudukan, dan susunan penyelenggara

Keselamatan Radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disesuaikan dengan jenis Pemanfaatan Tenaga Nuklir.

(1) Pemegang Izin wajib melakukan verifikasi atas Program

Proteksi dan Keselamatan Radiasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 62 ayat (2l'.
(21 Verifikasi keselamatan sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) dilakukan untuk:
- memastikan penerapan Program Proteksi dan
Keselamatan Radiasi;
- mengevaluasi pelaksanaan Program Proteksi dan
Keselamatan Radiasi; dan
yang diperlukan. c. melakukan tindakan korektif

(3) Verifikasi keselamatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 harus dilaporkan kepada Kepala Badan paling
(satu) tahun dalam bentuk sedikit I (satu) kali dalam I
laporan verifikasi ke selamatan.

(4) Dalam hal Pemegang lzin mengajukan perpanjangan izin,

laporan verilikasi keselamatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) disampaikan pada saat mengajukan
perrnohonan perpanj angan izin.

(5) Laporan verifikasi keselamatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dan ayat (4) paling sedikit memuat:
- inventarisasi data Sumber Radiasi Pengion dan lokasi
setiap Sumber Radiasi Pengion;
pelaksanaan pelatihan bagi b. data Pekerja Radiasi dan
Pekerja Radiasi;
- kondisi keandalan peralatan;
perlengkapan Proteksi Radiasi; d. kondisi keandalan
- hasil ...

SK No 177062A

---

- hasil pemantauan daerah kerja dan/ atau
radioaktivitas lingkungan;
- hasil pelaksanaan klierens; g. hasil pemantauan dosis pekeda;
pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pekerja; h. hasil
- pemeliharaan fasilitas dan/atau peralatan; dan/ atau j. insiden dan tindakan penanggulangan yang dilakukan.

(1) Berdasarkan pelaksanaan Program Froteksi dan

Keselamatan Radiasi sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 62 ayat (21, Pemegang Izin wajib membuat,

memelihara, dan menyimpan rekaman pelaksanaan.
{21 Rekaman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) terdiri atas:
- hasil penerapan Proteksi Radiasi pada Paparan Kerja;
- hasil penerapan Proteksi Radiasi pada Paparan Medik;
dan/atau
- hasil penerapan Proteksi Radiasi pada Paparan Publik.

(3) Rekaman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 disesuaikan dengan jenis Pemanfaatan.

(4) Rekaman hasil penerapan Proteksi Radiasi pada Paparan

Keda sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf a paling
sedikit meliputi:
pelaksanaan a. pembagian tanggung jawab terkait
Keselamatan Radiasi;
- pelatihan yang diikuti oleh Pekerja Radiasi di
instalasi/fasilitas dan kegiatan lainnya;
pengujian dan kalibrasi peralatan; c. hasil
- hasil perawatan perlengkapan Proteksi Radiasi;
- hasil pemantauan dosis Pekeda Radiasi;
- hasil pemantauan kesehatan Pekerja Radiasi; dan
- hasil pemantauan tingkat radiasi dan/ atau
kontaminasi di daerah kerja.

(5) Rekaman hasil penerapan Proteksi Radiasi pada Paparan

Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf b paling
sedikit meliputi:
- hasil kalibrasi Sumber Radiasi Pengion;
- hasil Dosimetri pasien;
- hasil penilaian dan reviu terkait penerapan fingkat
Panduan Diagnostik; dan/ atau
jamina.n mutu, d. penerapan program

(6) Rekaman . . .

SK No 177063A

---

(6) Rekaman hasil penerapan Proteksi Radiasi pada Paparan

Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
meliputi:
- hasil pemantauan paparan eksternal;
- hasil pemantauan lepasan radioaktif ke lingkungan;
pemantauan tingkat radioaktivitas di lingkungan; c. hasil
- hasil klierens; dan/ atau
- hasil pengukuran parameter penting lainnya yang
diperlukan untuk melakukan penilaian terhadap
Paparan Publik.

Paragraf 7
Persyaratan Keselamatan Radiasi
dalam Instalasi/ Fasilitas dan Kegiatan l,ainnya

(1) Pemegang Izin wajib memenuhi persyaratan Keselamatan

Radiasi dalam instalasi/fasilitas dan kegiatan lainnya
dalam tahapan kegiatan:
a, penentuan tapak;
- desain;
- pembuatan;
- konstruksi;
- pemasangan;
- komisioning;
- operasi atau penggunaafl;
- perawatan;
- dekomisioning; dan/atau j, penetapan penghentian.
(21 Persyaratan Keselamatan Radiasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang ditujukan untuk pencegahan dan
mitigasi kecelakaan didasarkan atas prinsip:
- kaidah rekayasa yangbatk lgood engineering pradicel;
dan
- sistem pertahanan berlapis.

(3) Penerapan kaidah reka5rasa yang baik (good engineerin4

practtnel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
minimal memenuhi:
- standar nasional dan/ atau standar internasional dan
teknologi yang telah tenrji;
- persyaratan keselamatan yang memadai terhadap
desain, konstruksi, operasi Sumber Radiasi Pengion,
instalasi nuklir, dan fasilitas bahan galian nuklir;
- Proteksi . . .

SK No 177064A

---

- Proteksi Radiasi dan Keselamatan Radiasi selama
Pemanfaatan Tenaga Nuklir; dan
- kriteria teknis lain yang disetujui oleh Badan.

(4) Sistem pertahanan berlapis sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b meliputi:
- pencegahan terjadinya kecelakaan
- mitigasi setiap kecelakaan yang mungkin terjadi;
dan/atau
- penempatan kembali Sumber Radiasi Pengion dalam
kondisi yang aman setelah terjadinya kecelakaan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Keselamatan

Radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21
diatur dalam Peraturan Badan,

(1) Dalam melaksanakan kegiatan perawatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf h, Pemegang lzin
wajib menyusun, melaksanakan, dan memutakhirkan
program perawatan terhadap:
- Sumber Radiasi Pengion, fasilitas, atau peralatan
terkait keselamatan pada kegiatan Pernanfaatan
Sumber Radiasi Pengion;
- struktur, sistem, dan komponen yang penting untuk
keselamatan untuk instalasi nuklir; atau
peralatan c. sararra, prasarana, instalasi/ fasilitas, dan
di fasilitas pertambangan bahan galian nuklir.
Program perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) l2l
disampaikan kepada Kepala Badan untuk memperoleh:
a, izrn Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion;
- izrn instalasi nuklir; atau
pertambangan bahan galian nuklir. c. izrn

(1) Dalam melaksanakan kegiatan dekomisioning

sebagaimana dimaksud dalam.Pasal 66 ayat (1) huruf i,
Pemegang Izin wajib menJrusun, melaksanakan, dan
memutakhirkan program
Program sebagaimana dimaksud pada l2l
ayat (1) meliputi informasi mengenai:
a,uralan.,,

SK No 177065A

---

- uraian kondisi fasilitas terkini;
- struktur organisasi dekomisioning;
- rencana pelaksanaan dekomisioning;
- kajian ke selamatan;
- pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
- Proteksi Radiasi dan Keselamatan Radiasi;
- Keamanan Zat Radioaktif;
- penanganan limbah radioaktif;
- survei radiologi akhir; j. deskripsi wilayah taabang;
- penutupan fasilitas penambangan dan/ atau
pengolahan bahan galian nuklir;
L remediasi lingkungan hidup; dan/atau
- pengelolaan dan pemulihan kondisi lingkungan hidup
dan radiologis wilayah tambang.
(31 Program sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus disampaikan kepada Kepala Badan untuk
memperoleh:
- inn Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion;
- izin instalasi nuklir; atau
- izrrr pertambangan bahan galian nuklir.
Bagian Ketiga
Keselamatan Radiasi dalam Paparan Darurat

Paragraf 1
Umum

(1) Keselamatan Radiasi dalam Paparan Darurat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
- Kesiapsiagaan;
- Kedaruratan; dan
- rehabilitasi dan rekonstruksi.
(21 Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kedaruratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
dilaksanakan pada tingkat:
- nasional;
- daerah; dan/atau
- instalasi/fasilitas.

(3) Kesiapsiagaan . . .

SK No 177066A

---

K INDON
33-

(3) Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kedaruratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan
jenis kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir dan kategori
potensi bahaya radiologik.

Paragral 2
Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kedaruratan
di Tingkat Nasional dan Tingkat Daerah

(l) Pemerintah Pusat melalui lembaga pemerintah
nonkementerian yang urusan
pemerintahan di bidang penanggulangan bencana,
men5rusun program Kesiapsiagaan tingkat nasional
berdasarkan hasil kajian potensi bahaya nuklir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7O ayat (1).
nasional {21 Penyusunan program Kesiapsiagaan tingkat
berkoordinasi dengan Bada:r serta kementerian dan
lembaga yang terkait.

(3) Program Kesiapsiagaan tingkat nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) merupakan bagran dari rencana
nasional penanggulangan bencana.

(4) Rencana nasional penanggulangan bencana sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) ditetspkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasa772.. .

SK No 177057A

---

Pasal T2

(1) Pemerintah Daerah melalui lembega pemerintah

nonkementerian yang urusan
pemerintahan di bidang bencana,
menyusun program Kesiapsiagaan tingkat daerah
berdasarkan hasil kajian potensi bahaya nuklir tingkat
daerah.
(21 Penyusunan program Kesiapsiagaan tingkat daerah
dilaksanakan dalam hal wilayahnya:
- terdapat instalasi nuklir;
- berpotensi dilewati oleh kendaraan yang
Zat Radioaktif; dan/ atau
- berpotensi terdampak Kedaruratan Nuklir dari negara
yang berbatasan dengan wilayah Republik Indonesia.

(3) Program Kesiapsiagaan tingkat daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari rencana
Penanggulangan Kedaruratan bencana tingkat daerah.

(4) Rencana Penanggulangan Kedaruratan bencana tingkat

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
dalam Peraturan Daerah.
Paragraf 3
Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kedaruratan
di Tingkat Instalasi/ Fasilitas

(1) Pemegang Izin wajib menJrusun, melaksanakan, dan

memutakhirkan program Kesiapsiagaan tingkat
instalasi/fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69
ayat (21 huruf c.
(21 Program Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
- infrastruktur; dan
- fungsi penanggulangan.
(21 (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat
huruf a rneliputi:
- organisasi dan kewenangan;
b, koordinasi;
peralatan; c, fasilitas dan
- prosedur; dan
- pelatihan dan/atau gladi Kedaruratan Nuklir.

(4) Fungsi. . .

SK No 177068A

---

E[*{F'I{I]

35-
(41 Fungsi penanggulangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b meliputi:
- manajemen operasi tanggap darurat;
- identifikasi, pelaporan, dan pengaktifan;
- tindakan mitigasi;
- tindakan pelindungan;
- pemberian informasi, instruksi, dan peringatan kepada
masyarakat;
- pelindungan untuk petugas penanggulangan;
- penanganan medis;
- komunikasi publik;
- pengelolaan limbah radioaktif; j. mitigasi konsekuensi nonradiologik;
- penghentian Kedaruratan Nuklir; dan
- analisis kedanrratan dan tanggap darurat.
Pasal74
(U Pemegang Izin wajib melakukan kajian potensi bahaya
radiologik terhadap instalasi/ fasilitas dan kegiatan
lainnya yang menjadi tanggung jawabnya.
(21 Kajian potensi bahaya radiologik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digunakan untuk:
- men5rusun dan menetapkan program Kesiapsiagaan;
dan
- mengembangkan strategi proteksi untuk:
1. melindungi anggota masyarakat dari Paparan
Darurat; dan
1. melindungi petugas penanggulangan dari Paparan
Darurat.

(3) Program Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 huruf a harus terintegrasi dalam sistem
manajemen.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kesiapsiagaan dan
Kedaruratan di tingkat instalasi/fasilitas
diatur dalam Peraturan Badan.
Paragraf4...

SK No 177069A

---

Paragmf 4
Pelindungan Terhadap Anggota Masyarakat
dan Petugas Penanggulangan

(1) Pemegang Izin wajib mengembangkan strategi proteksi

untuk melindungi anggota masyarakat dari Paparan
Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (21
hurufb angka 1.
(21 Strategi proteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan hasil kajian potensi bahaya radiologik dan
kategori potensi bahaya radiologik.

(3) Strategi proteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi:
pada saat a. memastikan penerimaan dosis masyarakat
kedaruratan tidak melampaui kriteria dosis untuk
masyarakat sebesar 5O mSv (lima puluh milisievert);
- menerapkan tindakan pelindungan dan/atau tindakan
Penanggulangan Kedaruratan jika batas dosis pemicu
kedaruratan dilampaui; dan
- menggunakEux tingkat intervensi operasional untuk
melaksanakan berbagai aspek tindakan
Penanggulangan Kedaruratan.
(41 Ketentuan lebih lanjut mengenai kategori bahaya
radiologik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dalam Peraturan Badan.

Pasal77

(1) Pemegang Izin wajib mengembangkan strategi proteksi

untuk melindungi petugas penanggulangan dari Paparan
Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (21
huruf b angka 2.

(1) 12) Strategi proteksi sebagaimana dimaksud pada ayat

dilakukan dengan memastikan petugas penanggulangan
tidak menerima Paparan Darurat dengan dosis efektif
melebihi 5O mSv (lima puluh milisievert) kecuali dalam
kondisi tertentu.

(3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi:
- tindakan . . .

SK No 177070A

---

- tindakan untuk menyelamatkan nyawa atau mencegah
luka serius;
- tindakan untuk mencegah efek deterministik parah
dan mencegah dampak terhadap masyarakat dan
lingkungan;
- mencegah peningkatan kondisi katastropik yang dapat
berdampak pada masyarakat dan lingkungan;
- tindakan untuk mencegah luka parah; dan
- tindakan untuk mencegah dosis kolektif yang besar.

(1) Pemegang lzin wajib memastikan tindakan

penanggulangan dilakukan oleh petugas penanggulangan.
(21 Dalam melaksanakan tindakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang lzin wajib
memberikan:
- informasi tentang risiko kesehatan yang mungkin
diterima;
- pilihan tindakan Proteksi Radiasi dan Keselarnatan
Radiasi yang tersedia; dan
- pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73
ayat (3) huruf e untuk kondisi tertentu,
kepada petugas penanggulangan.

(U Pekeda Radiasi yang ditunjuk sebagai petugas
yang menerima dosis dari Paparan
Darurat tetap diperbolehkan menerima Paparan Kerja.
Dalam hal Pekerja Radiasi sebagaimana dimaksud pada l2l ayat (1) menerima dosis melebihi 2OO mSv (dua ratus
milisievert) dari Paparan Darurat, Pemegang lzin wajib
menyediakan pemantauan kesehatan sebelum Pekerja
Radiasi menerima dosis dari Paparan Kerja.

(3) Pemantauan kesehatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 juga wajib diberikan atas permintaan Pekerja
Radiasi.

(1) Pemegang Izin wajib mengkaji dan merekam dosis dari

Paparan Darurat yang diterima oleh petugas
penanggulangan.

(2) Rekaman . . .

SK No 177071A

---

(21 Rekaman dosis yang diterima sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus disampaikan oleh Pemegang lnn
kepada petugas penanggulangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan terhadap
anggota masyarakat dan petugas penanggulangan diatur dalam
Peraturan Badan.

Paragraf 5
Rehabilitasi dan Rekonstruksi

(1) Pemegang Izin menyatakan Paparan Darurat berakhir jika

dosis efektif tahunan kurang dari 20 mSv (dua puluh
milisievert).
Pemegang lzin wajib melakukan rehabilitasi dan l2l rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69
ayat (1) huruf c setelah Paparan Darurat dinyatakan
berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Setelah Paparan Darurat dinyatakan berakhir

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Paparan Darurat
dapat dialihkan menjadi:
- Paparan Eksisting jika dosis efektif tahunan kurang
dari 20 mSv (dua puluh milisievert); atau
- Paparan Terencana jika dosis efektif tahunan kurang
dari 1 mSv (satu milisievert).

(4) Pemegang lzrn dalam melakukan pengalihan Paparan

Darurat menjadi Paparan Eksisting atau Paparan
Terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib
mendapatkan persetujuan Kepala Badan.

Pemegang Izin wajib memastikan setiap orang yang terlibat
dalam pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi memenuhi
persyaratan Keselamatan Radiasi terhadap Paparan Kerja
dalam Paparan Terencana.

### Pasal 84...

SK No 177185 A

---

Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi
diatur dalam Peraturan Badan.

Bagian Keempat
Keselamatan Radiasi dalam Paparan Eksisting

Keselamatan Radiasi dalam Paparan Eksisting sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberlakukan untuk:
- daerah terkontaminasi Zat Radioaktif yang berasal dari
kegiatan masa lalu;
- daerah terkontaminasi Zat Radioaktif yang berasal dari
kecelakaan nuklir dan/ atau kecelakaan radiasi, sesudah
kecelakaan dinyatakan beralhir;
- paparan dari komoditas yang terkontaminasi Zat Radioaktif
yang berasal dari daerah sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b; dan
- paparan yang disebabkan oleh radiasi alam.

(1) Untuk daerah yang terkontaminasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 85 huruf a dan huruf b, Badan
melakukan identifikasi mengenai:
- pemilik Sumber Radiasi Pengion; dan
- penanggung jawab lokasi.
(21 Dalam hal pemilik Sumber Radiasi Pengion tidak
diketahui, Badan melakukan penanganan terhadap
daerah yang terkontaminasi.

(3) Jika pemilik Sumber Radiasi Pengion teridentilikasi,

pemilik Sumber Radiasi Pengion wajib melakukan
penanganan terhadap daerah yang terkontaminasi.

(4) Dalam melakukan penanganan terhadap daerah yang

terkontaminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3), Badan atau pemilik Sumber Radiasi Pengion
dapat berkoordinasi dengan:
jawab lokasi sebagaimana dimaksud pada a. penanggung
ayat (1) huruf b;
- Setiap Orang yang berkompeten untuk melakukan
tindakan penanganan; dan/ atau
c.instansi...

SK No 177074A

---

ET+{FI{I]

40-
c, instansi yang berwenang.

(5) Dalam hal pemilik Sumber Radiasi Pengion sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dinyatakan pailit berdasarkan
putusan pengadilan, Badan berkoordinasi dengan kurator
sebagai penanggung jawab, mengenai:
- penunjukan Setiap Orang yang berkompeten untuk
melakukan tindakan penanganEul terhadap daerah
yang terkontaminasi; dan
- biaya tindakan penanganan sebagaimana dimaksud
pada huruf a.

(6) Biaya penanganan terhadap daerah yang terkontaminasi

yang tidak diketahui pemiliknya sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dibebankan kepada anggaran Badan.

(1) Setiap Orang yang melakukan tindakan penangana:n

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dan
ayat (5) huruf a wajib menyampaikan rencana tindakan
penanganan kepada Kepala Badan.
{21 Rencana tindakan penanganan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilengkapi dengan kajian keselamatan.

(3) Badan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

tindakan penangEm€rn sebagaimana dimaksud pada
ayat (l ).

(1) Konsentrasi radionuklida dari komoditas yang

terkontaminasi bt Radioaktif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 85 huruf c tidak boleh melebihi nilai batas
konsentrasi radionuklida di dalam komoditas,
l2') Nilai batas konsentrasi radionuklida di dalam komoditas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada
tingkat panduan yang ditetapkan oleh Badan.

(3) Nilai batas konsentrasi radionuklida di dalam komoditas

ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang
menangani komoditas terkait setelah berkonsultasi
dengan Badan.

### Pasal 89...

SK No 177073 A

---

PRESIDEN

Dalam hal ditemukan adanya komoditas dengan nilai
konsentrasi radionuklida melebihi nilai batas konsentrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), penanganan
komoditas dilakukan oleh kementerian atau lemb"ge terkait
berkoordinasi dengan Badan.

(1) Badan melakukan pengendalian untuk mengurangi

paparan yang disebabkan oleh radiasi alam sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 85 hurufd.
(21 Paparan yang disebabkan oleh radiasi a,lam sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa:
- paparan radon; dan
- paparan radiasi kosmis.

(1) Untuk paparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9O

ayat (2) huruf a berupa paparan radon, pengendalian
dilakukan melalui:
- penerapan tingkat panduan radon sebesar 3OO Bq/m3
(tiga ratus becquerel per meter kubik) dalam n-rmah
atau bangunan dengan tingkat okupansi yang tinggi;
dan/atau
- pengurangan konsentrasi aktivitas radon serendah
mungkin yang dapat dicapai.
Badan berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga l2l terkait dan/ atau Pemerintah Daerah dalam melakukan
pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90.

(1) Untuk paparan radiasi kosmis sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9O ayat (2) huruf b, Badan menetapkan
tingkat panduan dan metodologi penilaian dosis yang
diterima oleh awak pesawat.
(21 Penetapan tingkat panduan dan metodologi penilaian
dosis yang diterima oleh awak pesawat sebaga.imana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi
dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perhubungan dan kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan.

### Pasal 93...

SK No 177075A

---

PRESIDEN

_42_

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian Paparan
Eksisting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 humf a,
huruf b, dan huruf d diatur dalam Peraturan Badan.

Bagian Kelima
Sanksi Administratif

(1) Kepala Badan menjatuhkan sanksi administratif kepada

Pemegang Izin yang melanggar ketentuan persyaratan
Keselamatan Radiasi.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa:
a, peringatantertulis;
- pembekuan tzin; atau
pencabutan izin. c.

(1) Pemegang Izin yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayatlLl, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1),

### Pasal 1O ayat (21, Pasal 11 ayat (2), Pasal 15 ayat (1) atau

ayatl2l, Pasal 16 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 17, Pasal 18
ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 21 ayat (l) atau ayat (4) ,
Pasal22 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24
ayat (1) atau ayat (3), Pasal 26, Pasal 27 ayat {1), Pasal 29
ayat (1), Pasal 3O ayat (1), Pasal 32 ayat (1), ayat (4), atau
ayat (5), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 ayat (1), Pasal 39,

### Pasal 41 ayat {1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 46 ayat (1} atau

ayat (2), Pasal 47 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 48 ayat (1)
atau ayat (2), Pasal 51 ayat (1) atau ayat (21, Pasal 54
ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 57
ayat (1), Pasal 58, Pasal 59 ayat (1), Pasal 61 ayat (1),

### Pasal 62 ayat (1), Pasal 63 ayat (1), Pasal 64 ayat (1),

### Pasal 65 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), Pasal 67 ayat (1),

### Pasal 68 ayat (1), Pasal 73 ayat (1), Pasal 74 ayat (1),

### Pasal 76 ayat (1), Pasal 77 ayat (1), Pasal 79 ayat (2) atau

ayat (3), Pasal 80 ayat (1), Pasal 83, Pasal 86 ayat (3), dan

### Pasal 87 ayat (1), dikenai peringatan tertulis kesatu oleh

Kepala Badan.

(2) Pemegang. . .

SK No 177076A

---

Pemegang lzin wajib menindaklanjuti peringatan tertulis l2l kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal
dikeluarkannya peringatan tertulis kesatu.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 Pemegang lzin tidak menindaklanjuti peringatan
tertulis kesatu, Kepala Badan memberikan peringatan
tertulis kedua.

(4) Pemegang Izin wajib menindaklanjuti peringatan terLulis

kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal
dikeluarkannya peringatan tertulis kedua.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) Pemegang Izin tidak menindaklanjuti peringatan
tertulis kedua, Kepala Badan memberikan peringatan
tertulis ketiga.

(6) Pemegang lzin wajib menindaklanjuti peringatan tertulis

ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paline
lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tangga.l
dikeluarkannya peringatan tertulis ketiga.
(71 Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, ayat (4), atau ayat (6) Pemegang Izin telah
menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu, peringatan
tertulis kedua, atau peringatan tertulis ketiga, Kepala
Badan menerbitkan pernyataan pemenuhan ketentuan
Keselamatan Radiasi.

(8) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) Pemegang Izin tidak menindaklanjuti peringatan
tertulis ketiga, Kepala Badan membekukan izin,

(9) Pemegang lzrn wajib menghentikan sementara

kegiatannya terhitung sejak ditetapkannya keputusan
pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

(10) Pemegang Izin wajib pembekuan izin

paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal
ditetapkannya keputusan pembekuan izin.
( 1 1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (10) Pemegang Izin telah menindaklanjuti pembekuan
izin, Kepala Badan menerbitkan keputusan pemberlakuan
kembali izin.

(12) Apabila. . .

SK No 177078A

---

PRESIDEN

### REPUBLIK TNDONESIA

_44_

(12) Apabila dalarn jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (10) Pemegang Izin tidak menindaklanjuti pembekuan
izin, Kepa)a Badan mencabut izin.

(13) Dalam ha1 pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada

ayat (8) telah ditetapkan dan Pemegang Izin tetap
melatsanakan kegiatannya, Kepala Badan langsung
mencabut izin.

(1) Kepala Badan dapat langsung membekukan izin kepada

Pemegang lzrn yang melanggar ketentuan Keselamatan
Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O ayat (1),

### Pasal 52 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 53 ayat (1), Pasal 78

ayat (1) atau ayat l2l, dan Pasal 82 ayat (2) atau ayat (4).
(21 Pemegang lzin wajib menghentikan sementara
kegiatannya terhitung sejak ditetapkannya keputusan
pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

(3) Pemegang Izin wajib menindaklanjuti pembekuan bin

paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal
ditetapkannya keputusan pembekuan izin.
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada l4l
ayat (3) Pemegang lzin telah menindaklanjuti pembekuan
izin, Kepala Badan menerbitkan keputusan pemberlakuan
kembali izin.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) Pemegang Izin tidak menindaklanjuti pembekuan
izin, Kepala Badan mencabut izin.

(6) .Iika pembeku an izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( I )

telah ditetapkan dan Pemegang lzin tetap melaksanakan
kegiatannya, Kepala Badan langsung mencabut izin.

Dalam hal pencabutan izrn sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 95 ayat {121 atau ayat (13) dan Pasal 96 ayat {5) atau

ayat (6) telah ditetapkan, eks Pemegang lzin tetap bertanggung
jawab untuk Zat Radioaktif yang
dimanfaatkannya.

### Pasal 98. . .

SK No 177077A

---

s NEPUBLIK INDONESIA

(1) Da1am hal eks Pemegang Izin tidak dapat melaksanakan

tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96
karena bubar, dibubarkan, atau dinyatakan pailit
berdasarkan putusan pengadilan, pihak yang diberi
tanggung jawab atau diberi kuasa berdasarkan peraturan
perundang-unda:rgan untuk melakukan perbuatan
hukum untuk dan atas nama eks Pemegang lzin yang
bubar, dibubarkan, atau dinyatakan pailit wajib:
- melakukan penanganan d<hir ?,at Radioaktif; dan
- mengajukan penetapan penghentian
kegiatan atau dekomisioning kepada Kepala Badan.
(21 Tata cara dan penilaian penetapan
penghentian atau sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Badan mengenai penatalaksanaan perizinat.

(3) Dalam hal pihak yang diberi tanggung jawab atau diberi

kuasa berdasarkan peraturan perundang-undangan
untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas
nama badan hukum yang bubar, dibubarkan, atau
dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1), pihak tersebut dikenai sanksi administratif sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagran Kesatu
Persyaratan Keamanan Zat Radioaktif

Keamanan Zat Radioaktif sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

- kategorisasi Zat Radioaktif;
- tingkat Keamanan Zat Radioaltif;
- program Keamanan Zat Radioaktif; dan
d, tindakan Keamanan Zat Radioaktif.

### Pasal 1OO. . .

SK No 177079A

---

FRESIDEN

(1) Kategorisasi Zat Radioaktif sebagaimana dimaksud dalam

Pasa1 99 huruf a meliputi Zat Radioaktif:
- kategori 1;
- kategori 2;
- kategori 3;
- kategori 4; dan
- kategori 5.

(2) Kategorisasi Zat Radioaktif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis kegiatan atau rasio
aktivitas.

(3) Zat Radioaktif kategori 1 sampai dengan kategori 5

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berupa Sumber
Radioaktif, Zat Radioaktif terbuka, atau limbah radioaktif.

(1) Tingkat Keamanan Zat Radioaktif sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 99 huruf b meliputi:
- tingkat keamanan A;
- tingkat keamanan B; dan
- tingkat keamanan C.
(21 Tingkat Keamanan Zat Radioaktif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kategorisasi Zat
Radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100
ayat (l ).

(1) Pemegang Izin wajib menlrusun, melaksanakan, dan

memutakhirkan program Keamanan Zat Radioaktif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf c.

(2) Frogram Keamanan Zat Radioaktif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi uraian mengenai informasi:
- Zat Radioaktif dan lingkungan sekitar;
- kondisi keamanan khusus yang perlu diperhatikan;
- sistem keamanan yang digunakan dan tu.iuan
peng8unaamnya;
- prosedur keamanan;
- aspek administrasi; dan
- tindakan respons termasuk kerja sama dengan
instansi terkait di lokasi dan tindakan penemuan
kembali Zat Radioaktif.

(3) Program . . .

SK No 177080A

---

[Jal rF{f.Trill

(3) Program Keamanan Zat Radioaktif sebagaimana dimaksud

pada ayat {2} harus diajukan kepada Kepala Badan pada
saat pengajuan izin Pemanfaatan yang menggunakan Zat
Radioaktif.

### Pasal 1O3

(U Untuk menyusun Program Keamanan Zat Radioaktif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pemegang Izin
wajib melakukan k4iian Keamanan Zat Radioaktif.
(21 Kajian Keamanan Zat Radioaktif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- analisis tingkat ancarnan keamanan; dan
- analisis kerentanan keamanan terhadap
instalasi/fasilitas dan kegiatan lainnya.

(3) Kajian Keamanan Zat Radioaktif sebagaimana dimaksud

pada ayat {2) dibuat berdasarkan ancaman dasar desain
nasional.

(1) Pemegang Izin wajib melakukan verifikasi atas program

Keamanan Zat Radioaktif.
sebagaimana l2l Verifikasi Keamanan 7.at Radioaktif dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
- memastikan penerapan program Keamanan 7,at
Radioaktif;
- mengevaluasi pelaksanaan program Keaxrrar:alr 7-at
Radioaktif; dan
yang diperlukan. c. melakukan tindakan korektif

(3) Verifikasi Keamanan Zat Radioaktif sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Kepala
Badan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
dalam bentuk laporan verifikasi Keamanan Zat Radioaktif.

(4) Dalam hal Pemegang Izin mengajukan perpanjangan izin,

laporan verifikasi Keamanan Zat Radioaktif sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disampaikan pada saat
mengqjukan permohonan perpanjangan izin.

(5) Laporan verilikasi Keamanan Zat Radioaktif sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) paling sedikit memuat:
- inventarisasi data dan lokasi Zat Radioaktif;
- data petugas Keamanan Zat Radioaldit
- pelaksanaan . . .

SK No 177081A

---

- pelaksanaan pelatihan petugas Keamanan ht
Radioaktif;
- hasil pelaksanaan gladi Keamanan Zat Radioaktif;
- kondisi keandalan peralatan KeamananT,at Radioaktif;
- hasil penilaian deteksi;
- hasil pemeriksaan keterpercayaan (trustuorthinessl;
- pemeliharaan peralatan Keamanan Zat Radioaktif; dan
- insiden dan tindakan penanggulangan Kejadian
Keamanan Zat Radioaktif yang dilakukan.

(1) Berdasarkan pelaksanaan progran Keamanan Zat

Radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102,
Pemegang lzin wajib membuat, memelihara, dan
menyimpan rekaman pelaksanaan.
{21 Rekaman pelaksanaan program Keamanan Zat Radioaktif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- pembagian tanggung jawab terkait pelaksanaan
Keamanan Zat Radioaktif;
- pelatihan yang diikuti oleh petugas Keamanan Zat
Radioaktif di instalasi/fasilitas dan kegiatan lainnya;
- inventarisasi data Sumber Radiasi Pengion dan lokasi
setiap Sumber Radiasi Pengion;
- hasil pemeliharaan fasilitas dan/ atau peralatan
Keamanan Zat Radioaktif;
- pelaksanaan prosedur operasional Keamanan Zat
Radioaktif; dan
- insiden dan tindakan penanggulangan Kejadian
Keamanan Zat Radioaktif yang dilalrukan,

(1) Badan melaksanakan koordinasi dalam penetapan

Erncaman dasar desain nasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1O3 ayat (3) untuk Zat Radioaktif beserta
safananya.
(21 Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan instansi yang berwenang meliputi:
- kementerian yang urusan
pemerintahan di bidang pertahanan;
- Tentara Nasional Indonesia;
c, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Badan Intelijen Negara;
- Badan . . .

SK No 177082A

---

B

• Badan Keamanan Laut;
• Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
• Komite Nasional Keselamatan Transportasi; dan/ atau
• kementerian atau lembaga lain yang terkait.

(1) Tindakan Keamanan Zat Radioaktif selegaimana

dimaksud dalam Pasal 99 huruf d harus memenuhi fungsi:
- pencegahan;
- deteksi;
- penundaanl dan
- respons.
(21 Penerapan tindakan Keamanan Zat Radioaktif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan
tingkat Keamanan Zat Radioalrtif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1O1.

Bagian Kedua
Pengamanan Zat Radioaktif yang Berada di Luar Pengawasan

### Pasal 1O8

(1) Badan melakukan pengamanan terhadap Zat Radioaktif

yang tidak diketahui pemililorya atau Pemegang Izin.
(21 Badan melakukan investigasi mengenai kepemilikan atau
peizinan Zat Radioaktif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(3) Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

dilakukan berkoordinasi dengan instansi berwenang
lainnya.

(4) Jika berdasarkan hasil investigasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (3) diketahui pemilik Zat Radioaktif
atau Pemegang lzin, penanganan pengamanan Zat
Radioaktif dilakukan oleh pemilik atau PemeganglzinZat
Radioaktif.

(5) Jika berdasarkan hasil investigasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (21 daa ayat (3), tetap tidak diketahui pemilik Zat
Radioaktif atau Pemegang lzin, penanganEm pengaman€rn
Zat Radioaktif dilakukan oleh Badan.

(6) Badan. . ,

SK No 177083 A

---

K INDON
50-

(6) Badan dapat berkoordinasi dengan instansi yang

berwenang untuk pelaksanaan pengamanan Zat
Radioaktif yang tidak diketahui pemiliknya sebagaimana
dimaksud pada ayat (5).

(7) Biaya penangalrar: 7at Radioaktif yang tidak diketshui

pemilik Zat Radioaktif atau Pemegang Izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), dibebankan pada anggaran
Badan.

### Pasal 1O9

(1) Zat Radioaktif yang dimiliki secara tidak sah yang berada

di kawasan pabean harus disimpan di tempat
penyimpanan sementara.
Penetapan penyediaan tempat penyimpanan sementara l2l sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berkoordinasi dengan Badan.

(3) Ketentuan penyediaan tempat penyimpanan sementara

yalg berada di kawasan pabean sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Badan menetapkan Zat Radioalrtif sebagaimana dimaksud

pada ayat {l) sebagai limbah radioaktif.

(5) Penetapan Zat Radioaktif sebagai limbah radioaktif

dilakukan berkoordinasi dengan instansi terkait.

(6) Zat Radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dikirim ke instansi yang menangani limbah radioaktif
untuk penyimpanan akhir.
(71 Biaya pengiriman 7,al Radioaktif sgfagaimsna dimaksud
pada ayat (6) dibebankan kepada Ernggaran Badan.

(8) Jasa pengelolaan limbah radioaktif sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) tidak dikenakan biaya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Keamanan Zat Radioaktif
diatur dengan Peraturan Badan.

Bagran

SK No 177084A

---

EIiFIIilINI
BLIK IN |IFFTr:I

Bagian Ketiga
Sanksi Administratif

(1) Kepala Badan menjatuhkan sanksi administratif kepada

Pemegang lzin yeng melanggar ketentuan persyaratan
Keamanan Zat Radioaktif.
(21 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:
- peringatan tertulis;
- pembekuan izin; atau
- pencabutan izin.

(1) Pemegang lzin yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), Pasal lQ4 ayat (1) atau
ayat (3), dan Pasal 105 ayat (i), dikenai peringatan tertulis
kesatu oleh Kepala Badan.
(21 Pemegang Izin wajib menindaklanjuti peringatan tertulis
kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal
dikeluarkannya peringatan tertulis kesatu.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) Pemegang Izin tidak menindaklanjuti peringatan
tertulis kesatu, Kepala Badan memberikan peringatan
tertulis kedua.

(4) Pemegang Izin wajib menindaklanjuti peringatan tertulis

kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 1O
(sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya
peringatan tertulis kedua.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) Pemegang Izin tidak menindaklanjuti peringatan
tertulis kedua, Kepala Badan memberikan peringatan
tertulis ketiga.

(6) Pemegang lzin wajib menindaklanjuti peringatan tertulis

ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 10
(sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal
peringatan tertulis ketiga.

(7)Apabila...

SK No 177085A

---

il
x

(7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (21, ayat (4), atau ayat (6) Pemegang Izin telah
menindaklanjuti peringa.tan tertulis kesatu, peringatan
tertulis kedua, atau peringatan tertulis ketiga, Kepala
Badan menerbitkan pernyataan pemenuhan ketentuan
persyaratan Keamanan Zat Radioaktif.

(8) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) Pemegang Izin tidak menindaklanjuti peringatan
tertulis ketiga, Kepala Badan membekukan izin.

(9) Pemegang Izin wajib menghentikan sementara kegiatannya

terhitung sejak ditetapkannya keputusan pembekuan izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

(10) Pemegang Izin wajib menindaklanjuti pembekuan izin

paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanegal
ditetapkannya keputusan pembekuan izin.

(11) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (10) Pemegang Izin telah menindaklanjuti pembekuan
izin, Kepala Badan menerbitkan keputusan
kembali izin.

(12) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1O) Pemegang Izin tidak menindaklanjuti pembekuan
izin, Kepala Badan mencabut Din.

(13) Dalam hal pembekuan izrn sebagaimana dimaksud pada

ayat (8) telah ditetapkan dan Pemegang Izin tetap
melaksanakan kegiatannya, Kepala Badan langsung
mencabut izin.

BAB tV

(1) Manajemen Keselamatan Radiasi dan Keaman an ?.at

Radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf c meliputi:
jawab Pemeganglz'n; a. tanggung
- sumber daya manusia; dan
- sistem manajemen.

(2) Sistem. . .

SK No 177086A

---

PRESIDEN

Sistem manajemen sslggaimana dimaksud pada ayat (1) l2l huruf c harus disampaikan dalam bentuk dokumen sistem
manajemen kepada Kepala Badan untuk memperoleh:
- izin Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion;
b, izrn instalasi nuklir; atau
pertambangan bahan galian nuklir. c. izin
Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pemegang Izin

(1) Pemegang Izin bertanggung jawab terhadap pelaksanaan

Keselamatan Radiasi dan Keamanan Zat Radioaktif.
(21 Selain Pemeganglzin, pihak lain dapat memiliki tanggung
jawab tertentu untuk mewujudkan Keselamatan Radiasi
dan Keaman an Zat Radioaktif sesuai dengan tugas dan
peran masing-masing dalam pelaksanaan Keselamatan
Radiasi dan Keamanan Zat Radioaktif.

(3) Dalam melaksanakan tanggung jawab Keselamatan

Radiasi dan Keaman an Zat Radioaktif, Pemegang Izin
wajib melakukan upaya untuk:
- tqiuan Keselamatan Radiasi dan
Keamanan Zat Radioaktif;
- menjamin perlindungan Pekerja Radiasi melalui
penerapan keselamatan dan kesehatan kerja;
- men5rusun, mengembangkan, melaksanakan,
mendokumentasikan, dan meninjau ulang program
Proteksi Radiasi;
- membentuk dan menetapkan Penyelenggara
Keselamatan Radiasi di dalam instalasi/fasilitas;
- menetapkan tindakan dan menyediakan sumber daya
yang memadai untuk mencapai tu-iuan sebagaimana
dimaksud pada hurufa;
- mengidentifikasi, mencegah, dan memperbaiki setiap
pelaksanaan kegagalan dan kekurangan dalam
Program Proteksi dan Keselamatan Radiasi;
- membuat, memelihara, dan memutakhirkan dokumen
prosedur dan rekaman terkait dengan Proteksi Radiasi
dan Keselamatan Radiasi;
- menetapkan sistem manajemen;
i, menyusun, mengembangkan, melaksanakan,
mendokumentasikan, dan meninjau ulang Program
Kesiapsiagaan Nuklir;
- menerapkan . . .

SK No 177087A

---

EEtrEI]IIIN

54-
- menerapkan tindakan keamanan terhadap 7-,at
Radioaktif beserta sarananya;
- menyusun, mengembangkan, melaksanakan,
mendokumentasikan, dan meninjau ulang program
Keamanan Zat Radioaktif;
- mendokumentasikan tindakan Keamanan Zat
Radioaktif;
- melakukan penanganan Kejadian Keamanan Zat
Radioaktif; dan
n, mengidentifrkasi informasi yang sensitif dan menjaga
keamanan informasi.
(41 Pemegang lzin dalam melaksanakan tanggung jawab
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
mendelegasikan kewenangan kepada atau menunjuk
personel yang bertugas di instalasi/ fasilitasnya untuk
melakukan tindakan yang diperlukan dalam mewujudkan
Keselamatan Radiasi dan Keamanan Zat Radioaktif.

(5) Pendelegasian atau penunjukan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) tidak membebaskan Pemegang Izin dari
pertanggungiawaban hukum dalam hal terJadi situasi
yang dapat membahayakan keselamatan pekerja, pasien,
anggota masyarakat, dan lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia

(1) Pemegang lzin wajib menyediakan sumber daya manusia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b
yang memiliki kualilikasi dan kompetensi sesuai dengan
jenis Pemanfaatan Tenaga Nuklir,
sebagaimana dimaksud pada l2l Sumber daya manusia
ayat (1) meliputi:
- petugas pada fasilitas radiasi dan/atau kegiatan yang
memanfaatkan Sumber Radiasi Pengion;
- petugas pada instalasi nuklir dan bahan nuklir;
- petugas pa.da kegiatan pertambangan bahan galian
nuklir;
- tenaga ahli; dan
- Pekerja Radiasi lainnya yang tidak diwajibkan memiliki
izin bekerja dari Badan.

(3) Pemenuhan . . .

SK No 177088 A

---

E:{eF{fil5N

(3) Pemenuhan kompetensi sumber daya manusia

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan pefaturan perundang-undangan.

(U Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2)
huruf a, huruf b, dan huruf c wajib mendapatkan izin
bekerja dari Badan.
(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai kualilikasi dan
kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
serta tata cara memperoleh izin bekerja diatur dengan
Peraturan Badan.

(1) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115

ayat (21huruf d mempunyai tugas dalam perencanaan dan
pelaksanaan Keselamatan Radiasi.
Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki l2l
kualifrkasi dan kompetensi di bidang:
- Proteksi Radiasi;
- medik;
- industri; dan/atau
- lingkungan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lingkup tugas, kualifikasi

dan kompetensi, serta mekanisme penetapan tenaga ahli
diatur dengan Peraturan Badan,

(1) Pemegang Izin wajib memberikan pelatihan Keselamatan

Radiasi dan/ atau Keamanan Zat Radioaktif kepada
petugas dan Pekerja Radiasi lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf a, huruf b,
hunrf c, dan huruf e untuk pemenuhan kualilikasi dan
kompetensi.

(1) 12) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat

diselenggarakan oleh:
- Pemegang lzin; dan/atart
- lembaga pelatihan.

(3) Pelatihan. . .

SK No 177089A

---

(3) Pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemegang lzin

sebagaimana dimaksud padaayat(21huruf a paling sedikit
meliputi:
- pelatihan terkait pendahuluan Proteksi Radiasi dan
Keselamatan Radiasi; dan
- pelatihan terkait Budaya Keselamatan dan Budaya
Keamanan kerja.

(4) Pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- pelatihan untuk mendapatkan izin bekerja dari Badan;
dan
- pelatihan tertentu yang dilaksanakan sebagai
penunjang kegiatan ketenaganukliran.

(1) Pemegang lzin wajib pela6han

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (3) secara
berkala paling sedikit I (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pemegang lztn dapat menyelenggarakan pelatihan
tambahan, jika terdapat:
- Pekerja Radiasi baru; dan/atau
- peningkatan risiko radiasi pada fasilitas/ kegiatan.

(3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

secara terintegrasi dengan pelatihan lain.

kmbaga pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118
ayat (2) huruf b wajib mendapatkan penunjukan dari Badan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin
bekerja dan penunjukan lembaga pelatihan diatur dalam
Peraturan Badan.

Bagran

SK No 177090A

---

Bagian Ketiga
Sistem Manqjemen

(1) Pemegang lzin wajib men5rusun, menetapkan,

mengembangkan, menerapkan, mengevaluasi, dan
meningkatkan sistem manajemen sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 113 ayat (1) huruf c.
Sistem manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) l2l
mencakup:
- kebijakan dan perencanaan;
- manajemen sumber daya;
jawab manajemen; c. tanggung
- pelaksanaan proses;
peluang e. pengukuran efektivitas, penilaian, dan
perbaikan;
pendekatan bertingkat persyaratan sistem f. penerapan
manajemen;
- dokumentasi sistem manajemen; dan
- Budaya KeseLamatan dan/ atau Budaya Keamanan.

(3) Penerapan sistem manajemen wajib dikaji ulang secara

berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(1) Pemegang Izin wajib menetapkan kebijakaa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal L22 ayat (2) huruf a untuk
Keselamatan Radiasi dan/ atau Keamanan Zat Radioaktif
dalam organisasi yang dilaksanakan oleh semua unsur
organisasi.

**(2) Kebiia*an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:**

- visi, misi, dan kebijakan sistem manajemen;
prioritas b. kebljakan terhadap keselamatan sebagai
utama;
dan c. identifikasi interaksi antara manusia, teknologi,
organisasi;
- perilaku personel yang diharapkan dalam pelaksanaan
Budaya Keselamatan dan/ atau Budaya Keamanan;
dan
- akuntabilitas keselamatan.

### Pasal 124. . .

SK No 177091A

---

(1) Pemegang lzin wajib melakukan perencanazur

sebageimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) huruf a
dengan menetapkan tqjuan, strategi, dan sasaran
organisasi secara terpadu dan sesuai dengan kebijakan
untuk Keselamatan Radiasi dan/ atau Keamar:an Zat
Radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123
ayat (1),
Sasaran organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) l2l
ditetapkan secara terukur dan sesuai dengan tujuan dan
strategi organisasi.

(1) Pemegang Izin wajib melakukan manajemen sumber daya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) huruf b
dengan menentukan dan menyediakan sumber daya yang
memadai untuk melaksanakan kegiatan organisasi sesuai
dengan tqiuan keselamatan dan/ atau keamanan.

(1) {21 Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat

meliputi:
- sumber daya manusia;
- sarana, prasa.rana, dan lingkungan kerja;
- informasi dan pengetahuan; dan
- pendanaan.

Dalam melaksanakan tanggung jawab manajemen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal L22 ayat (2) huruf c,
Pemegang Izin wajib melakukan:
- penetapan, penerapan yang berkelanjutan, pertahanan,
dan perbaikan sistem manajemen secara
berkesinambungan untuk menjamin keselamatan;
- pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan;
- pelaksanaan Inspeksi, prosedur, atau ketentuan yang
ditetapkan;
- memastikan kegiatan manufaktur atau layanan yang
dilakukan oleh kontraktor, subkontraktor, dan/ atau pihak
ketiga sesuai dengan kontrak;
- memastikan . . ,

SK No 177092A

---

BLIK I 5-IITrFftr
-59
- memastikan validitas data dan informasi yang digunakan
dalam penyusunan dokumen, khususnya termasuk yang
berasal dari kontraktor, sub kontraktor, dan/atau pihak
ketiga;
pelaksanaan sistem f. audit internal dan eksternal terhadap
manajemen;
- pelaksanaan surveilan terhadap pemenuhan keterttuan
keselamatan yang dilaksanakan oleh kontraktor, sub
kontraktor, dan/atau pihak ketiga;
- manajemen proyek termasuk penentuan titik tunda selama
pelaksanaan konstruksi;
- pengawasan terhadap perubahan desain, ketidakpatuhan,
dan insiden;
- pelaksanaan uji fungsi dan akuntabilitasnya terhadap
sistem manajemen; dan
- waktu dan cara keputusan, serta personel
yang mengambil keputusan dalam sistem manajemen.

Pemega.ng lzrn wajib memastikan pelaksanaan proses
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) huruf d
terhadap sistem manajemen umum dan pengembangan proses
diidentilikasi dan ditetapkan dalam sistem manajemen.

Pemegang Izin wajib melakukan pengukuran efektivitas,
penilaian, dan peluang perbaikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 122 ayat (2) huruf e terhadap penerapan sistem
manajemen paling sedikit I (satu) kali dalam I (satu) tahun.

(1) Pemegang Izin wajib menerapkan pendekatan bertingkat

persyaratan sistem manajemen sebagaimana dima}sud
dalam Pasal 122 ayat (2) huruf f untuk setiap sumber
daya, produk, dan/atau proses dalam organisasi.
Pendekatan bertingkat sebagaimana dimaksud pada l2l