PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT
adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus
pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal
dunia, atau mengalami cacat total tetap.
1. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan,
pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya
yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara
negara yang memperkerjakan pegawai negeri dengan
membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk
lainnya.
1. Peserta JHT yang selanjutnya disebut Peserta adalah
setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja
paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah
membayar iuran.
1. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan
menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara
teratur oleh peserta dan pemberi kerja kepada BPJS
Ketenagakerjaan.
1. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari
pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan
dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan,
atau peraturan perundang-undangan, termasuk
tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu
pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan
dilakukan.

1. Badan . . .

---

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS
Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang
dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial.
1. Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan adalah
kartu tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang
memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk
semua program jaminan sosial.
1. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya
disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai
negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam
jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Bagian Kesatu
Umum

(1) Setiap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara

wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya dalam
program JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai
penahapan kepesertaan.

(2) Setiap orang yang bekerja wajib mendaftarkan dirinya

dalam program JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

### Pasal 3 . . .

---

Penyelenggaraan program JHT bagi Peserta pada Pemberi
Kerja penyelenggara negara diatur dalam Peraturan
Pemerintah tersendiri.

Bagian Kedua
Kepesertaan

(1) Peserta program JHT terdiri atas:

- Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi
Kerja selain penyelenggara negara; dan
- Peserta bukan penerima Upah.

(2) Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi

Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- Pekerja pada perusahaan;
- Pekerja pada orang perseorangan; dan
- orang asing yang bekerja di Indonesia paling
singkat 6 (enam) bulan.

(3) Peserta bukan penerima Upah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- Pemberi Kerja;
- Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja
mandiri; dan
- Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan
menerima Upah.

Dalam hal Pekerja penerima Upah yang bekerja pada
Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a bekerja pada
beberapa perusahaan, Pemberi Kerja masing masing
Perusahaan wajib mengikutsertakan Pekerjanya dalam
program JHT sesuai penahapan kepesertaan.

### Pasal 6 . . .

---

Dalam hal Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 4 ayat (3) huruf a memiliki perusahaan lebih dari 1

(satu), Pemberi Kerja wajib ikut dalam program JHT pada
setiap perusahaan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pendaftaran

Paragraf 1

Peserta Penerima Upah yang Bekerja pada Pemberi Kerja selain
Penyelenggara Negara

(1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a
wajib menyerahkan formulir pendaftaran yang telah
diisi secara lengkap dan benar, meliputi data dirinya
dan data Pekerja beserta anggota keluarganya kepada
BPJS Ketenagakerjaan paling lama 30 (tiga puluh)
hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari
BPJS Ketenagakerjaan.

(2) BPJS Ketenagakerjaan wajib mengeluarkan nomor

kepesertaan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak
formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan
benar serta Iuran pertama dibayar lunas kepada
BPJS Ketenagakerjaan.

(3) Kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan mulai

berlaku sejak nomor kepesertaan dikeluarkan oleh
BPJS Ketenagakerjaan.

### Pasal 8 . . .

---

(1) BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan Kartu

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemberi
Kerja selain penyelenggara negara dan seluruh
Pekerjanya paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan
benar serta Iuran pertama dibayar lunas kepada
BPJS Ketenagakerjaan.

(2) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara

menyampaikan Kartu Kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan kepada masing-masing Peserta
paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterima dari
BPJS Ketenagakerjaan.

(1) Peserta yang pindah tempat kerja wajib

memberitahukan kepesertaannya dalam program JHT
kepada Pemberi Kerja tempat kerja baru dengan
menunjukkan Kartu Kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan yang dimilikinya.

(2) Pemberi Kerja tempat kerja baru wajib meneruskan

kepesertaan Pekerja dengan melaporkan Kartu
Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan membayar
Iuran JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan sejak
Pekerja bekerja pada Pemberi Kerja tempat kerja
baru.

(3) Dalam hal Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) belum melaporkan dan membayar
Iuran JHT, apabila timbul hak Pekerja atas manfaat
JHT, Pemberi Kerja baru wajib membayar hak
tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah ini.

### Pasal 10 . . .

---

(1) Dalam hal terjadi perubahan data Peserta dan

keluarganya, Peserta wajib menyampaikan perubahan
data secara lengkap dan benar kepada Pemberi Kerja
selain penyelenggara negara.

(2) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara setelah

menerima perubahan data sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib menyampaikan perubahan data
kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh)
hari kerja sejak data diterima.

(3) Dalam hal terjadi perubahan data Upah, jumlah

Pekerja, alamat kantor, dan perubahan data lainnya
terkait penyelenggaraan program JHT, Pemberi Kerja
selain penyelenggara negara wajib menyampaikan
perubahan data kepada BPJS Ketenagakerjaan paling
lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi perubahan.

(1) Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara

nyata-nyata lalai tidak mendaftarkan Pekerjanya
dalam program JHT, Pekerja berhak mendaftarkan
dirinya sendiri dalam program JHT kepada BPJS
Ketenagakerjaan sesuai program yang diwajibkan
dalam penahapan kepesertaan.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Pekerja yang bersangkutan dengan
mengisi formulir pendaftaran yang telah ditetapkan
dengan melampirkan:
- perjanjian kerja, surat keputusan pengangkatan,
atau bukti lain yang menunjukkan sebagai
Pekerja atau buruh;
- Kartu Tanda Penduduk; dan
- Kartu Keluarga.

(3) BPJS . . .

---

(3) BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan pendaftaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
melakukan verifikasi kepada Pemberi Kerja selain
penyelenggara negara paling lama 7 (tujuh) hari kerja
sejak pendaftaran dilakukan.

(4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) terbukti Pemberi Kerja selain
penyelenggara negara nyata-nyata lalai, Pemberi Kerja
selain penyelenggara negara wajib membayar Iuran
yang menjadi kewajibannya kepada BPJS
Ketenagakerjaan sesuai program yang diwajibkan
dalam penahapan kepesertaan.

(5) BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan pendaftaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil
verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib
mengeluarkan nomor kepesertaan paling lama 1
(satu) hari kerja sejak pendaftaran dan Iuran pertama
diterima.

(6) Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) mulai berlaku sejak nomor
kepesertaan dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

(1) Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
pendaftaran JHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 dan Iuran pertama diterima BPJS
Ketenagakerjaan.

(2) Pemberi Kerja wajib menyampaikan Kartu

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada masing-
masing Peserta paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan diterima
dari BPJS Ketenagakerjaan.

(3) Dalam . . .

---

(3) Dalam hal Pekerja telah mendaftarkan dirinya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) tetapi
Pemberi Kerja selain penyelenggara negara belum
membayar Iuran pertama secara lunas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) kepada BPJS
Ketenagakerjaan, apabila terjadi risiko terhadap
Pekerjanya menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja
selain penyelenggara negara.

Paragraf 2
Peserta Bukan Penerima Upah

(1) Peserta bukan penerima Upah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat mendaftarkan
dirinya dalam program JHT kepada BPJS
Ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaan.

(2) Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) memiliki usaha atau pekerjaan lebih dari 1 (satu),

Peserta wajib mencantumkan uraian kegiatan usaha
atau pekerjaannya tersebut dalam formulir
pendaftaran paling banyak 2 (dua) jenis pekerjaan.

(3) Pendaftaran kepesertaan kepada BPJS

Ketenagakerjaan dapat dilakukan secara sendiri-
sendiri, melalui wadah, atau kelompok tertentu yang
dibentuk oleh Peserta dengan mengisi formulir
pendaftaran.

(4) BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan pendaftaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1
(satu) hari kerja sejak pendaftaran dan Iuran pertama
diterima BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan
nomor kepesertaan.

(5) Ketentuan . . .

---

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pembentukan wadah atau kelompok tertentu yang
dibentuk oleh Peserta sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan diterbitkan

paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak formulir
pendaftaran diterima secara lengkap dan Iuran
pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan.

(2) BPJS Ketenagakerjaan wajib menyampaikan Kartu

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) secara langsung kepada
Peserta, melalui wadah, atau kelompok tertentu yang
dibentuk oleh Peserta.

(3) Kepesertaan program JHT pada BPJS

Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (4) mulai berlaku sejak nomor kepesertaan
diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

(1) Dalam hal terjadi perubahan data Peserta dan

keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,
Peserta wajib menyampaikan perubahan data secara
lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan
paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi
perubahan.

(2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat disampaikan secara langsung kepada BPJS
Ketenagakerjaan, melalui wadah, atau kelompok
tertentu yang dibentuk oleh Peserta.

## BAB III . . .

---

Bagian Kesatu
Besarnya Iuran JHT Bagi Peserta Penerima Upah Yang Bekerja Pada
Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

(1) Iuran JHT bagi Peserta penerima Upah yang bekerja

pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara
sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari Upah,
dengan ketentuan:
- 2% (dua persen) ditanggung oleh Pekerja; dan
- 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh
Pemberi Kerja.

(2) Besarnya Iuran program JHT bagi Peserta penerima

Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain
penyelenggara negara dilakukan evaluasi secara
berkala paling lama 3 (tiga) tahun yang ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Upah yang dijadikan dasar pembayaran Iuran JHT

bagi Peserta penerima Upah yang bekerja pada
Pemberi Kerja selain penyelenggara negara adalah
Upah sebulan.

(2) Upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bagi Peserta yang bekerja pada Pemberi Kerja selain
penyelenggara negara terdiri atas Upah pokok dan
tunjangan tetap.

(3) Apabila Upah dibayarkan secara harian, Upah

sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran JHT
dihitung dari Upah sehari dikalikan 25 (dua puluh
lima).

(4) Apabila . . .

---

(4) Apabila Upah dibayarkan secara borongan atau

satuan hasil, Upah sebulan sebagai dasar
pembayaran Iuran JHT dihitung dari Upah rata-rata 3
(tiga) bulan terakhir.

(5) Apabila pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca

yang Upahnya didasarkan pada Upah borongan,
Upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran JHT
dihitung dari Upah rata-rata 12 (dua belas) bulan
terakhir.

Bagian Kedua
Besarnya Iuran JHT Bagi Peserta Bukan Penerima Upah

(1) Iuran JHT bagi Peserta bukan penerima Upah

didasarkan pada jumlah nominal tertentu dari
penghasilan Peserta yang ditetapkan dalam daftar
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.

(2) Daftar Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipilih oleh Peserta sesuai penghasilan Peserta
masing-masing.

(3) Besarnya Iuran program JHT bagi Peserta bukan

penerima Upah dilakukan evaluasi secara berkala
paling lama 3 (tiga) tahun yang ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.

Bagian . . .

---

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran Iuran

Paragraf 1
Peserta Penerima Upah yang Bekerja Pada Pemberi Kerja Selain
Penyelenggara Negara

(1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib

menyetor Iuran JHT yang menjadi kewajibannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada BPJS
Ketenagakerjaan.

(2) Pemberi Kerja wajib membayar Iuran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) setiap bulan paling lambat
tanggal 15 pada bulan berikutnya dari bulan Iuran
yang bersangkutan dengan melampirkan data
pendukung seluruh Pekerja dan dirinya.

(3) Dalam hal tanggal 15 sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) jatuh pada hari libur, Iuran dibayarkan pada
hari kerja berikutnya.

(1) Keterlambatan pembayaran Iuran bagi Pemberi Kerja

selain penyelenggara negara dikenakan denda sebesar
2% (dua persen) untuk setiap bulan keterlambatan
yang dihitung dari Iuran yang seharusnya dibayar
oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.

(2) Denda akibat keterlambatan pembayaran Iuran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung
sepenuhnya oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara
negara dan pembayarannya dilakukan sekaligus
bersama-sama dengan penyetoran Iuran bulan
berikutnya.

(3) Denda . . .

---

(3) Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan pendapatan lain dari Dana
Jaminan Sosial.

Paragraf 2
Peserta Bukan Penerima Upah

(1) Peserta bukan penerima Upah wajib membayar Iuran

yang menjadi kewajibannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 kepada BPJS Ketenagakerjaan.

(2) Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melalui

wadah, atau melalui kelompok tertentu yang dibentuk
oleh Peserta.

(3) Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilakukan setiap bulan, paling lambat tanggal 15

bulan berikutnya dari bulan Iuran yang
bersangkutan.

(4) Dalam hal tanggal 15 sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) jatuh pada hari libur, Iuran dibayarkan pada
hari kerja berikutnya.

Bagian Kesatu
Manfaat Jaminan Hari Tua

(1) Manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang

dibayarkan apabila Peserta berusia 56 (lima puluh
enam) tahun, meninggal dunia, atau mengalami cacat
total tetap.

(2) Besarnya . . .

---

(2) Besarnya manfaat JHT adalah sebesar nilai

akumulasi seluruh Iuran yang telah disetor ditambah
hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening
perorangan Peserta.

(3) Manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibayar secara sekaligus.

(4) Dalam rangka mempersiapkan diri memasuki masa

pensiun, pembayaran manfaat JHT sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan sebagian
sampai batas tertentu apabila Peserta telah memiliki
masa kepesertaan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

(5) Pengambilan manfaat JHT sampai batas tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak
30% (tiga puluh persen) dari jumlah JHT, yang
peruntukannya untuk kepemilikan rumah atau paling
banyak 10% (sepuluh persen) untuk keperluan lain
sesuai persiapan memasuki masa pensiun.

(6) Pengambilan manfaat JHT sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) hanya dapat dilakukan untuk 1 (satu)
kali selama menjadi Peserta.

(7) BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan informasi

kepada Peserta mengenai besarnya saldo JHT beserta
hasil pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun.

(1) Apabila Peserta meninggal dunia, maka manfaat JHT

diberikan kepada ahli waris yang sah.

(2) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:
- janda;
- duda; atau
- anak.

(3) Dalam . . .

---

(3) Dalam hal janda, duda, atau anak sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak ada, JHT diberikan
sesuai urutan sebagai berikut:
- keturunan sedarah Pekerja menurut garis lurus
ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua;
- saudara kandung;
- mertua; dan
- pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh
Pekerja.

(4) Dalam hal pihak yang ditunjuk dalam wasiat Pekerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tidak
ada, JHT dikembalikan ke balai harta peninggalan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam hal terjadi kekurangan pembayaran manfaat JHT
karena Pemberi Kerja melaporkan Upah tidak sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib
membayar kekurangan pembayaran manfaat JHT sesuai
dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

(1) Selain manfaat JHT sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Peserta memperoleh

manfaat layanan tambahan berupa fasilitas
pembiayaan perumahan dan/atau manfaat lain.

(2) Manfaat layanan tambahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dibiayai dari dana investasi JHT sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian,

persyaratan, dan jenis manfaat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Menteri.

Bagian . . .

---

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Jaminan Hari Tua

(1) Manfaat JHT wajib dibayarkan kepada Peserta

apabila:
- Peserta mencapai usia pensiun;
- Peserta mengalami cacat total tetap;
- Peserta meninggal dunia; atau
- Peserta meninggalkan Indonesia untuk selama-
lamanya.

(2) Manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia

pensiun diberikan kepada Peserta pada saat
memasuki usia pensiun.

(3) Manfaat JHT bagi Peserta yang dikenai pemutusan

hubungan kerja atau berhenti bekerja sebelum usia
pensiun, dibayarkan pada saat Peserta mencapai usia
56 (lima puluh enam) tahun.

(4) Dalam hal Peserta mengalami cacat total tetap, hak

atas manfaat JHT diberikan kepada Peserta.

(5) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum

mencapai usia pensiun, hak atas manfaat JHT
diberikan kepada ahli waris sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (2).

(6) Dalam hal Peserta tenaga kerja asing atau warga

negara Indonesia meninggalkan Indonesia untuk
selama-lamanya, manfaat JHT diberikan kepada
Peserta yang bersangkutan.

(1) Hasil pengembangan program JHT sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) yang diberikan
kepada Peserta oleh BPJS Ketenagakerjaan
berdasarkan hasil pengembangan program JHT
sesuai laporan keuangan tahunan.

(2) Hasil . . .

---

(2) Hasil pengembangan program JHT yang diberikan

bagi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan berdasarkan laporan keuangan bulanan
pada periode bulan sebelumnya.

(3) Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit sebesar rata-rata
bunga deposito counter rate bank pemerintah untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme

penetapan dan distribusi hasil pengembangan
program JHT kepada setiap Peserta sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur
dengan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara
belum mengikutsertakan Pekerjanya dalam program JHT,
Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib
membayar manfaat JHT yang menjadi kewajibannya
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah
ini.

Dalam hal Peserta masih bekerja pada usia pensiun dan
memilih untuk menunda menerima pembayaran manfaat
JHT pada usia 56 (lima enam) tahun serta tetap menjadi
Peserta dan membayar Iuran, pembayaran manfaat JHT
dapat dilakukan pada saat Peserta berhenti bekerja.

BPJS Ketenagakerjaan menetapkan besarnya JHT paling
lama 30 (tiga puluh) hari sebelum Peserta mencapai usia
pensiun dan wajib memberitahukan kepada Peserta yang
bersangkutan.

### Pasal 31 . . .

---

(1) Peserta atau ahli waris yang berhak memperoleh

manfaat JHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26,
wajib mengajukan pembayaran manfaat JHT kepada
BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan Kartu
Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan persyaratan
yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

(2) BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan pengajuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayarkan
manfaat JHT secara sekaligus kepada Peserta atau
ahli warisnya apabila Peserta meninggal dunia.

(3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak
pengajuan dan persyaratan diterima secara lengkap
dan benar oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Hak atas JHT sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah ini tidak dapat dipindahtangankan,
digadaikan, atau disita sebagai pelaksana putusan
pengadilan.

(1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10

ayat (2) dan ayat (3), Pasal 11 ayat (4), Pasal 19 ayat

(1) dan ayat (2), dan Pasal 24 dikenai sanksi

administratif.

(2) Sanksi . . .

---

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat berupa:
- teguran tertulis;
- denda; dan/atau
- tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

(3) Pengenaan sanksi teguran tertulis dan/atau denda

kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
huruf b dilakukan oleh BPJS ketenagakerjaan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(4) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik

tertentu kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara
negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
dilakukan oleh unit pelayanan publik tertentu pada
Instansi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi,
atau pemerintah daerah kabupaten/kota atas
permintaan BPJS Ketenagakerjaan.

(1) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu

yang dikenai kepada Pemberi Kerja selain
penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 33 ayat (4), meliputi :

- perizinan terkait usaha;
- izin yang diperlukan dalam mengikuti tender
proyek;
- izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
- izin Perusahaan penyedia jasa Pekerja atau
buruh; atau
- izin mendirikan bangunan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan,

pencabutan, dan mekanisme koordinasi dalam
pengenaan dan pencabutan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur dengan
Peraturan Menteri.

## BAB VI . . .

---

PENGAWASAN

(1) Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara

telah dikenai sanksi administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), tetapi tetap tidak
patuh dalam membayar Iuran dan kewajiban lainnya,
BPJS Ketenagakerjaan wajib melaporkan
ketidakpatuhan tersebut kepada Pengawas
Ketenagakerjaan pada instansi yang bertangung
jawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah,
pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah
daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan.

(2) Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi yang

bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan
setempat berdasarkan laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan
terhadap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara
yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Selain berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Pengawas Ketenagakerjaan pada
instansi yang bertanggungjawab di bidang
ketenagakerjaan dapat melakukan pemeriksaan
terhadap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara
yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundan-undangan.

## BAB VII . . .

---

(1) Dalam hal Peserta tidak puas terhadap pelayanan

program JHT yang diberikan oleh BPJS
Ketenagakerjaan, Peserta dapat menyampaikan
pengaduan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

(2) Untuk menangani pengaduan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), BPJS Ketenagakerjaan membentuk unit
pengendali mutu pelayanan dan penanganan
pengaduan pada kantor wilayah dan/atau kantor
cabang BPJS ketenagakerjaan.

(3) Dalam hal Peserta tidak puas terhadap penangangan

pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada
instansi setempat yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan/atau
Dewan Jaminan Sosial Nasional.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

penyampaian dan penanganan pengaduan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dengan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

penyampaian dan penanganan pengaduan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan
Peraturan Menteri.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1
Juli 2015.

Agar . . .

---

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2015

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Juni 2015

,

ttd.

---