PERUBAHAN KETIGA ATAS

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana
pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi
dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 untuk memilih kepala
daerah dan wakil kepala daerah.

1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah
gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi,
bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, serta
walikota dan wakil walikota untuk kota.

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

1. Daerah pemilihan adalah provinsi untuk
pemilihan gubernur/wakil gubernur dan
kabupaten/kota untuk pemilihan bupati/wakil
bupati atau walikota/wakil walikota.

1. Pemilih . . .

---

1. Pemilih adalah penduduk yang berusia sekurang-
kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau
sudah/pernah kawin yang terdaftar sebagai
pemilih di daerah pemilihan.

1. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya
disebut KPUD adalah KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota yang diberi wewenang khusus
oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah untuk
menyelenggarakan pemilihan di provinsi dan/atau
kabupaten/kota.

1. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan
KPPS adalah pelaksana pemungutan suara dalam
pemilihan pada tingkat kecamatan,
desa/kelurahan, dan tempat pemungutan suara.

1. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya
disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan
suara pada hari pemungutan suara.

1. Pasangan calon kepala daerah dan calon wakil
kepala daerah yang selanjutnya disebut pasangan
calon adalah peserta pemilihan yang diusulkan
oleh partai politik atau gabungan partai politik
dan/atau oleh calon perseorangan yang telah
memenuhi persyaratan.

1. Partai politik adalah partai politik peserta
pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Partai Politik.

1. Gabungan partai politik adalah dua partai politik
peserta pemilihan umum atau lebih yang bersama-
sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan
calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

1. Kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut
kampanye adalah kegiatan dalam rangka
meyakinkan para pemilih dengan menawarkan
visi, misi, dan program pasangan calon.

1. Tim . . .

---

1. Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya
disebut tim kampanye adalah tim yang dibentuk
oleh pasangan calon bersama-sama partai politik
atau gabungan partai politik yang mengusulkan
pasangan calon atau oleh pasangan calon
perseorangan, yang bertugas dan berkewenangan
membantu penyelenggaraan kampanye serta
bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis
penyelenggaraan kampanye.

1. Panitia pengawas adalah pengawas pemilihan yang
dibentuk oleh DPRD yang melakukan pengawasan
terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan.

1. Pemantau pemilihan adalah pelaksana
pemantauan pemilihan yang telah terdaftar dan
memperoleh akreditasi dari KPUD.

1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 disisipkan
2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), ayat (3)
diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

(1) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan
huruf b, kepala daerah menyampaikan laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada
Pemerintah dan menyampaikan laporan
keterangan pertanggungjawaban kepala daerah
kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari
setelah pemberitahuan DPRD.

(1a) Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala
daerah mengundurkan diri untuk pencalonan
dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
daerah, penyampaian laporan penyelenggaraan
pemerintahan daerah kepada Pemerintah dan
laporan keterangan pertanggungjawaban kepala
daerah kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) hari
sebelum yang bersangkutan mendaftarkan diri ke
KPUD.

(1b) Dalam . . .

---

(1b) Dalam hal kepala daerah mencalonkan diri atau
dicalonkan oleh partai politik atau gabungan
partai politik dan jabatan wakil kepala daerah
kosong, penyampaian laporan penyelenggaraan
pemerintahan daerah kepada Pemerintah dan
laporan keterangan pertanggungjawaban kepala
daerah kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) hari
sebelum yang bersangkutan mendaftarkan diri
ke KPUD.

(2) Berdasarkan pemberitahuan DPRD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan
huruf b, KPUD menetapkan:

- perencanaan penyelenggaraan, meliputi
penetapan tata cara dan jadwal tahapan
pelaksanaan pemilihan;

• pembentukan PPK, PPS, dan KPPS; dan

• pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.

(3) Penetapan tata cara dan jadwal tahapan

pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan
Keputusan KPUD dan disampaikan kepada
DPRD dan kepala daerah paling lambat
14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan
DPRD.

(4) Kebutuhan anggaran untuk kegiatan pemilihan

disampaikan oleh KPUD kepada pemerintah
daerah untuk diproses sesuai dengan mekanisme
dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

1. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) diubah
sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20 . . .

---

(1) Daftar pemilih sementara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 diumumkan oleh PPS
pada tempat–tempat yang mudah dijangkau
PembentukanPembentukan .. .. .. masyarakat dan disampaikan kepada ketua
rukun tetangga dan/atau rukun warga atau
sebutan lainnya untuk mendapat tanggapan
masyarakat.

(2) Daftar pemilih sementara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam
jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari.

1. Ketentuan Pasal 33 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni
ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) sehingga Pasal 33
berbunyi sebagai berikut:

(1) Setelah daftar pemilih tetap diumumkan, KPUD

melakukan pengisian kartu pemilih untuk setiap
pemilih yang namanya tercantum dalam daftar
pemilih tetap.

(2) Kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berisi nomor pemilih, nama lengkap
pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan
alamat pemilih.

(3) Kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2), diisi oleh KPUD
berdasarkan daftar pemilih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26.

(4) Pengadaan kartu pemilih dilaksanakan oleh

KPUD berdasarkan format dan spesifikasi teknis
yang ditetapkan dalam lampiran dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.

(5) Dalam . . .

---

(5) Dalam hal pemilihan gubernur/wakil gubernur

dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan
bupati/wakil bupati dan/atau walikota/wakil
walikota, dapat menggunakan 1 (satu) jenis
kartu pemilih.

(6) Dalam hal pemilihan gubernur/wakil gubernur

telah dilaksanakan, kartu pemilih yang
digunakan untuk pemilihan gubernur/wakil
gubernur dapat digunakan untuk pemilihan
bupati/wakil bupati atau walikota/wakil
walikota.

(7) Dalam hal adanya penambahan jumlah pemilih

di kabupaten/kota, KPUD membuat kartu
pemilih kabupaten/kota sesuai dengan
penambahan jumlah pemilih.

1. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) diubah, dan ditambah
6 (enam) ayat, yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7),
ayat (8), dan ayat (9) sehingga Pasal 36 berbunyi
sebagai berikut:

(1) Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil

kepala daerah adalah:
- pasangan calon yang diusulkan oleh partai
politik atau gabungan partai politik;
dan/atau
- pasangan calon perseorangan yang
didukung oleh sejumlah orang.

(2) Partai politik atau gabungan partai politik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dapat mendaftarkan pasangan calon apabila
memenuhi persyaratan perolehan sekurang-
kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah
kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari
akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan
umum anggota DPRD di daerah yang
bersangkutan.

(3) Dalam . . .

---

(3) Dalam hal partai politik atau gabungan partai

politik dalam mengusulkan pasangan calon
menggunakan ketentuan memperoleh sekurang-
kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah
kursi DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), apabila hasil bagi jumlah kursi DPRD
menghasilkan angka pecahan, maka perolehan
15% (lima belas persen) dari jumlah kursi
dihitung dengan pembulatan ke atas.

(4) Pasangan calon perseorangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat
mendaftarkan diri sebagai pasangan calon
gubernur dan wakil gubernur apabila memenuhi
syarat dukungan dengan ketentuan:

- provinsi dengan jumlah penduduk sampai
dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus
didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam
koma lima persen) dari jumlah penduduk;

- provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari
2.000.000 (dua juta) sampai dengan
6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung
sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari
jumlah penduduk;

- provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari
6.000.000 (enam juta) sampai dengan
12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus
didukung sekurang-kurangnya 4% (empat
persen) dari jumlah penduduk;

- provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari
12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus
didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga
persen) dari jumlah penduduk.

(5) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) tersebar di lebih dari 50% (lima puluh
persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi
dimaksud.

(6) Pasangan . . .

---

(6) Pasangan calon perseorangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat
mendaftarkan diri sebagai pasangan calon
bupati/wakil bupati atau walikota/wakil
walikota apabila memenuhi syarat dukungan
dengan ketentuan:

- kabupaten/kota dengan jumlah penduduk
sampai dengan 250.000 (dua ratus lima
puluh ribu) jiwa harus didukung sekurang-
kurangnya 6,5% (enam koma lima persen)
dari jumlah penduduk;

- kabupaten/kota dengan jumlah penduduk
lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh
ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus
ribu) jiwa harus didukung sekurang-
kurangnya 5% (lima persen) dari jumlah
penduduk;

- kabupaten/kota dengan jumlah penduduk
lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai
dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus
didukung sekurang-kurangnya 4% (empat
persen) dari jumlah penduduk;

- kabupaten/kota dengan jumlah penduduk
lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus
didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga
persen) dari jumlah penduduk.

(7) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) tersebar di lebih dari 50% (lima puluh
persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota
dimaksud.

(8) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dan ayat (6) dibuat dalam bentuk surat
dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu
Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan
tanda penduduk sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(9) Seorang . . .

---

(9) Seorang pendukung dilarang memberikan

dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan
calon perseorangan.

1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 37 disisipkan
1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan ayat (3), ayat (4), dan
ayat (5) dihapus, serta ditambah 1 (satu) ayat, yakni
ayat (7) sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

(1) Partai politik atau gabungan partai politik hanya

dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon.

(1a) Calon perseorangan hanya dapat mendaftarkan
diri dalam 1 (satu) pasangan calon.

(2) Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah

yang telah diusulkan dalam 1 (satu) pasangan
oleh partai politik atau gabungan partai politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh
dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan
partai politik lainnya.

(3) Dihapus.

(4) Dihapus.

(5) Dihapus.

(6) Dalam proses penetapan pasangan calon, partai

politik atau gabungan partai politik wajib
memperhatikan pendapat dan tanggapan
masyarakat.

(7) Dalam proses penetapan pasangan calon

perseorangan, KPUD memperhatikan pendapat
dan tanggapan masyarakat.

1. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 37A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A . . .

---

(1) Persyaratan dukungan kepada pasangan calon

perseorangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 36 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7),

ayat (8), dan ayat (9) harus dilakukan verifikasi
dan rekapitulasi oleh KPU Provinsi yang dibantu
oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS untuk
pemilihan gubernur/wakil gubernur dan oleh
KPU Kabupaten/Kota yang dibantu oleh PPK dan
PPS untuk pemilihan bupati/wakil bupati dan
walikota/wakil walikota.

(2) Bakal pasangan calon perseorangan untuk

pemilihan bupati/wakil bupati dan
walikota/wakil walikota menyerahkan daftar
dukungan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum
waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.

(3) Bakal pasangan calon perseorangan untuk

pemilihan gubernur/wakil gubernur
menyerahkan daftar dukungan kepada PPS
untuk dilakukan verifikasi paling lambat 28 (dua
puluh delapan) hari sebelum waktu pendaftaran
pasangan calon dimulai.

(4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (3) dilakukan oleh PPS paling lama
14 (empat belas) hari sejak dokumen daftar
dukungan diserahkan.

(5) Hasil verifikasi dukungan calon perseorangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan
dalam berita acara, yang selanjutnya diteruskan
kepada PPK dan salinan hasil verifikasi
disampaikan kepada bakal pasangan calon.

(6) PPK . . .

---

(6) PPK melakukan verifikasi dan rekapitulasi

jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk
menghindari adanya seseorang yang memberikan
dukungan kepada lebih dari satu bakal pasangan
calon atau adanya informasi manipulasi
dukungan, yang dilaksanakan paling lama
7 (tujuh) hari.

(7) Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon

perseorangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) dituangkan dalam berita acara yang
selanjutnya diteruskan kepada KPU
Kabupaten/Kota dan salinan hasil verifikasi dan
rekapitulasi disampaikan kepada bakal pasangan
calon.

(8) Dalam pemilihan bupati/wakil bupati dan

walikota/wakil walikota, salinan hasil verifikasi
dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) dipergunakan oleh bakal pasangan calon
perseorangan sebagai bukti pemenuhan
persyaratan dukungan pencalonan.

(9) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan

rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan
calon untuk menghindari adanya seseorang yang
memberikan dukungan kepada lebih dari satu
bakal pasangan calon atau adanya informasi
manipulasi dukungan, yang dilaksanakan paling
lama 7 (tujuh) hari.

(10) Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon

perseorangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (9) dituangkan dalam berita acara yang
selanjutnya diteruskan kepada KPU Provinsi dan
salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi
disampaikan kepada bakal pasangan calon
untuk dipergunakan sebagai bukti pemenuhan
persyaratan jumlah dukungan untuk pencalonan
pemilihan gubernur/wakil gubernur.

1. Ketentuan . . .

---

1. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf d diubah, huruf l
dihapus, dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf q,
ayat (2) huruf h dihapus, huruf j diubah, dan ditambah
2 (dua) huruf, yakni huruf r dan huruf s sehingga

Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

(1) Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi
syarat:

• bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- setia kepada Pancasila sebagai Dasar
Negara, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita
Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada
Negara Kesatuan Republik Indonesia serta
Pemerintah;

- berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah
lanjutan tingkat atas atau sederajat;

- berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh)
tahun bagi calon gubernur/wakil gubernur
dan berusia sekurang-kurangnya 25 (dua
puluh lima) tahun bagi calon bupati/wakil
bupati dan walikota/wakil walikota;

- sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil
pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim
pemeriksa kesehatan;

- tidak pernah dijatuhi pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau
lebih;
- tidak . . .

---

- tidak sedang dicabut hak pilihnya
berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap;

- mengenal daerahnya dan dikenal oleh
masyarakat di daerahnya;

- menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan
bersedia untuk diumumkan;

- tidak sedang memiliki tanggungan utang
secara perseorangan dan/atau secara badan
hukum yang menjadi tanggung jawabnya
yang merugikan keuangan negara;

- tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap;

• dihapus;

- memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
atau bagi yang belum mempunyai NPWP
wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;

- menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap
yang memuat antara lain riwayat pendidikan
dan pekerjaan serta keluarga kandung,
suami atau istri;

- belum pernah menjabat sebagai kepala
daerah atau wakil kepala daerah selama
2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan
yang sama;

- tidak dalam status sebagai penjabat kepala
daerah; dan

- mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi
kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah
yang masih menduduki jabatannya.

(2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), meliputi:

• surat . . .

---

- surat pernyataan yang dibuat dan
ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai
bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b,
huruf h, dan huruf n;

- surat keterangan hasil pemeriksaan
kemampuan secara rohani dan jasmani dari
tim pemeriksa kesehatan yang ditetapkan
oleh KPUD, sebagai bukti pemenuhan syarat
calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e;

- surat keterangan bertempat tinggal dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dari lurah/kepala desa yang
wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal
calon;

- surat tanda terima laporan kekayaan calon
dari instansi yang berwenang memeriksa
laporan kekayaan penyelenggara negara,
sebagai bukti pemenuhan syarat calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf i;

- surat keterangan tidak sedang memiliki
tanggungan utang secara perseorangan
dan/atau secara badan hukum yang
menjadi tanggung jawabnya yang merugikan
keuangan negara dari pengadilan negeri
yang wilayah hukumnya meliputi tempat
tinggal calon sebagai bukti pemenuhan
syarat calon sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf j;

- surat keterangan tidak sedang dinyatakan
pailit berdasarkan putusan pengadilan dari
pengadilan niaga yang wilayah hukumnya
meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti
pemenuhan syarat calon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf k;

• surat . . .

---

- surat keterangan tidak sedang dicabut hak
pilihnya berdasarkan putusan pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap dari
pengadilan negeri yang wilayah hukumnya
meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti
pemenuhan syarat calon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g;

• dihapus;

- fotokopi NPWP atas nama calon, tanda
terima penyampaian Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak
Orang Pribadi atas nama calon untuk masa
5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon
menjadi wajib pajak dan tanda bukti tidak
mempunyai tunggakan pajak dari kantor
pelayanan pajak (KPP) tempat calon yang
bersangkutan terdaftar, sebagai bukti
pemenuhan syarat calon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf m;

- daftar riwayat hidup calon dibuat dan
ditandatangani oleh calon sebagai bukti
pemenuhan syarat calon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf n;

- surat keterangan tidak pernah dipidana
penjara karena melakukan tindak pidana
makar berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap dari pengadilan negeri yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal calon,
sebagai bukti pemenuhan syarat calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b;

• fotokopi KTP;

- fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi oleh
pihak yang berwenang, sebagai bukti
pemenuhan syarat calon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c;

• surat . . .

---

- surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana
penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima)
tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang
wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal
calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;

- surat pernyataan belum pernah menjabat
sebagai kepala daerah atau wakil kepala
daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan
dalam jabatan yang sama, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf o;

- surat pernyataan tidak dalam status sebagai
penjabat kepala daerah, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf p;

- pas foto calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna
dan hitam putih masing-masing 4 (empat)
lembar;

- surat pernyataan pengunduran diri sebagai
kepala daerah/wakil kepala daerah yang
tidak dapat ditarik kembali sesuai dengan
format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini;
dan

- surat persetujuan pengunduran diri kepala
daerah/wakil kepala daerah dari Menteri
Dalam Negeri.

1. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) diubah, di antara ayat (1)
dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a),
ayat (2) dihapus, di antara ayat (2) dan ayat (3)
disisipkan 10 (sepuluh) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b),
ayat (2c), ayat (2d), ayat (2e), ayat (2f), ayat (2g),
ayat (2h), ayat (2i), dan ayat (2j), dan ayat (4) diubah
sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40 . . .

---

(1) Kepala daerah atau wakil kepala daerah yang

dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi calon
kepala daerah atau wakil kepala daerah wajib
mengundurkan diri dari jabatannya sejak saat
pendaftaran.

(1a) Pengunduran diri kepala daerah atau wakil
kepala daerah dari jabatannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah bagi:

- kepala daerah yang akan mencalonkan diri
atau dicalonkan menjadi kepala daerah di
daerah sendiri atau di daerah lain;

- wakil kepala daerah yang akan mencalonkan
diri atau dicalonkan menjadi kepala daerah
di daerah sendiri atau di daerah lain;

- wakil kepala daerah yang akan mencalonkan
diri atau dicalonkan menjadi wakil kepala
daerah di daerah sendiri atau di daerah lain;

- bupati atau walikota yang akan
mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi
gubernur atau wakil gubernur; dan

- wakil bupati atau wakil walikota yang akan
mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi
gubernur atau wakil gubernur.

(2) Dihapus.

(2a) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibuat dalam bentuk surat pernyataan
pengunduran diri sebagai kepala daerah atau
wakil kepala daerah yang tidak dapat ditarik
kembali dan disampaikan kepada Menteri Dalam
Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari
sebelum dimulainya masa pendaftaran.

(2b) Menteri . . .

---

(2b) Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat
persetujuan pengunduran diri bagi kepala daerah
atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sebelum
yang bersangkutan mendaftarkan diri atau
didaftarkan sebagai calon kepala daerah atau
wakil kepala daerah.

(2c) Surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana
dimaksud pada ayat (2a) dan surat persetujuan
pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada
ayat (2b) disampaikan kepada KPUD sebagai
pemenuhan persyaratan dalam pendaftaran
calon kepala daerah atau wakil kepala daerah,
dan kepada DPRD.

(2d) DPRD melaksanakan rapat paripurna paling
lambat 3 (tiga) hari setelah kepala daerah atau
wakil kepala daerah mendaftarkan diri sebagai
calon kepala daerah atau wakil kepala daerah,
untuk mengeluarkan keputusan tentang usulan
pengesahan pemberhentian kepala daerah atau
wakil kepala daerah.

(2e) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2d) disampaikan kepada Menteri Dalam
Negeri paling lambat 2 (dua) hari setelah rapat
paripurna DPRD bagi gubernur/wakil gubernur
dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri
menyampaikan kepada Presiden paling lambat 2
(dua) hari setelah diterimanya keputusan DPRD.

(2f) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2d) disampaikan kepada gubernur paling
lambat 2 (dua) hari setelah rapat paripurna
DPRD bagi bupati/walikota/wakil bupati/wakil
walikota dan selanjutnya gubernur
menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri
paling lambat 2 (dua) hari setelah diterimanya
keputusan DPRD.

(2g) Apabila . . .

---

(2g) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari DPRD tidak
melakukan rapat paripurna sebagaimana
dimaksud pada ayat (2d) atau keputusan DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2e) tidak
disampaikan, Presiden memroses pengesahan
pemberhentian gubernur/wakil gubernur.

(2h) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari DPRD tidak
melakukan rapat paripurna sebagaimana
dimaksud pada ayat (2d) atau keputusan DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2f) tidak
disampaikan, Menteri Dalam Negeri memroses
pengesahan pemberhentian kepala daerah/wakil
kepala daerah.

(2i) Presiden mengeluarkan keputusan pengesahan
pemberhentian gubernur/wakil gubernur paling
lama 1 (satu) hari sebelum KPUD menetapkan
pasangan calon kepala daerah/wakil kepala
daerah.

(2j) Menteri Dalam Negeri mengeluarkan keputusan
pengesahan pemberhentian bupati/wakil bupati
atau walikota/wakil walikota paling lama 1 (satu)
hari sebelum KPUD menetapkan pasangan calon
kepala daerah/wakil kepala daerah.

(3) Penjabat kepala daerah tidak dapat menjadi

calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.

(4) Anggota KPUD atau anggota panitia pengawas

yang dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai
calon kepala daerah atau wakil kepala daerah,
wajib mengundurkan diri dari keanggotaan KPUD
atau anggota panitia pengawas sejak
pemberitahuan berakhirnya masa jabatan kepala
daerah dari DPRD kepada KPUD.

1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 41 disisipkan
1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan ayat (2) diubah
sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41 . . .

---

(1) Partai politik atau gabungan partai politik

mendaftarkan pasangan calon kepala daerah dan
wakil kepala daerah kepada KPUD selama masa
pendaftaran.

(1a) Bakal pasangan calon perseorangan
mendaftarkan diri sebagai pasangan calon kepala
daerah dan wakil kepala daerah kepada KPUD
selama masa pendaftaran.

(2) Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (1a) dilaksanakan selama
7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman
pendaftaran pasangan calon.

1. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 42A yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Calon perseorangan pada saat mendaftarkan diri

sebagai pasangan calon, wajib menyerahkan:

- surat pencalonan yang ditandatangani oleh
pasangan calon perseorangan;

- berkas rekapitulasi dukungan dari KPU
Kabupaten/Kota untuk calon gubernur/wakil
gubernur;

- berkas rekapitulasi dukungan dari PPK untuk
calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil
walikota;

- surat pernyataan tidak akan mengundurkan
diri sebagai pasangan calon;

- surat pernyataan kesanggupan
mengundurkan diri dari jabatan apabila
terpilih menjadi kepala daerah dan wakil
kepala daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

• surat . . .

---

- surat pernyataan mengundurkan diri dari
jabatan negeri bagi calon yang berasal dari
pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional
Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia;

- surat pernyataan nonaktif dari jabatannya
bagi pimpinan DPRD tempat yang
bersangkutan menjadi calon di daerah yang
menjadi wilayah kerjanya;

- surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi
anggota DPR, DPD, dan DPRD yang
mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah
dan wakil kepala daerah;

- kelengkapan persyaratan calon kepala daerah
dan wakil kepala daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38; dan

- naskah visi, misi, dan program dari pasangan
calon secara tertulis.

(2) Pada saat mendaftarkan diri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), pasangan calon
perseorangan mendaftarkan tim kampanye.

(3) KPUD memberikan tanda terima kepada

pasangan calon perseorangan.

1. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) diubah sehingga Pasal 43
berbunyi sebagai berikut:

(1) KPUD melakukan penelitian terhadap surat

pencalonan beserta lampirannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 42, dan

Pasal 42A.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan
administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada
instansi yang berwenang memberikan surat
keterangan.

(3) Hasil . . .

---

(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diumumkan kepada masyarakat.

(4) Masyarakat dapat memberikan masukan kepada

KPUD mengenai hasil penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

(5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) wajib diproses dan ditindaklanjuti
KPUD.

1. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga Pasal 44 berbunyi
sebagai berikut:

KPUD memberitahukan secara tertulis hasil penelitian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 kepada partai
politik atau gabungan partai politik, bakal pasangan
calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan
partai politik, dan bakal pasangan calon perseorangan,
paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal
penutupan pendaftaran.

1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 45 disisipkan
1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan ditambah 1 (satu)
ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai
berikut:

(1) Apabila berdasarkan hasil penelitian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, bakal
pasangan calon belum memenuhi syarat calon
atau ditolak KPUD, partai politik atau gabungan
partai politik yang mengusulkan bakal pasangan
calon yang bersangkutan diberi kesempatan
untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat
pencalonan beserta lampirannya atau
mengajukan bakal pasangan calon baru.

(1a) Apabila . . .

---

(1a) Apabila berdasarkan hasil penelitian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, bakal
pasangan calon perseorangan belum memenuhi
syarat calon atau ditolak KPUD, bakal pasangan
calon perseorangan yang bersangkutan diberi
kesempatan untuk melengkapi dan/atau
memperbaiki surat pencalonan beserta
lampirannya.

(2) Kesempatan untuk melengkapi dan/atau

memperbaiki surat pencalonan beserta
lampirannya atau mengajukan bakal pasangan
calon baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak
diterimanya surat pemberitahuan hasil
penelitian.

(3) Kesempatan untuk melengkapi dan/atau

memperbaiki surat pencalonan beserta
lampirannya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1a), paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung
sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil
penelitian.

1. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah sehingga Pasal 46
berbunyi sebagai berikut:

(1) Partai politik atau gabungan partai politik yang

mengusulkan bakal pasangan calon atau bakal
pasangan calon perseorangan dalam jangka
waktu 7 (tujuh) hari wajib melengkapi dan/atau
memperbaiki surat pencalonan beserta
lampirannya yang berdasarkan hasil penelitian
dinilai tidak lengkap atau tidak sah.

(2) Dalam hal partai politik atau gabungan partai

politik mengajukan bakal pasangan calon baru,
partai politik atau gabungan partai politik yang
bersangkutan menyampaikan surat pencalonan
beserta lampirannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 dan Pasal 42.
1. Ketentuan . . .

---

1. Ketentuan Pasal 47 ayat (3) diubah sehingga Pasal 47
berbunyi sebagai berikut:

(1) KPUD melakukan penelitian ulang terhadap

surat pencalonan beserta lampirannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

(2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bakal
pasangan calon dinilai tidak memenuhi syarat
dan ditolak oleh KPUD, partai politik atau
gabungan partai politik yang mengusulkan bakal
pasangan calon yang bersangkutan tidak dapat
lagi mengajukan bakal pasangan calon.

(3) KPUD memberitahukan hasil penelitian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
secara tertulis kepada partai politik atau
gabungan partai politik, bakal pasangan calon
yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan
partai politik, dan bakal pasangan calon
perseorangan.

(4) Jangka waktu penelitian dan pemberitahuan

secara tertulis hasil penelitian ulang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (3), paling lama 7 (tujuh) hari.

1. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan
ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 48
berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal salah seorang dari bakal pasangan

calon atau bakal pasangan calon berhalangan
tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum
penetapan pasangan calon, partai politik atau
gabungan partai politik yang mengusulkan bakal
pasangan calon yang bersangkutan diberi
kesempatan untuk mengusulkan pasangan calon
pengganti.

(2) Partai . . .

---

(2) Partai politik atau gabungan partai politik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyampaikan kepada KPUD surat pencalonan
beserta lampirannya, paling lambat 3 (tiga) hari
terhitung sejak salah seorang dari bakal
pasangan calon atau bakal pasangan calon
berhalangan tetap.

(3) Dalam hal salah seorang dari bakal pasangan

calon atau bakal pasangan calon perseorangan
berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari
sebelum penetapan pasangan calon, bakal
pasangan calon perseorangan dimaksud
dinyatakan gugur.

1. Ketentuan Pasal 51 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5)
diubah, serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6),
sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

(1) KPUD mengumumkan secara luas melalui media

massa dan/atau papan pengumuman nama
pasangan calon yang telah ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1),
paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

(2) Segera setelah pengumuman sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan penentuan
nomor urut tiap pasangan calon melalui undian
secara terbuka di kantor KPUD.

(3) Undian nomor urut pasangan calon sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), dapat dihadiri oleh
pasangan calon, partai politik atau gabungan
partai politik yang mengusulkan pasangan calon,
dan pasangan calon perseorangan.

(4) Nomor urut dan nama pasangan calon yang telah

ditetapkan disusun dalam daftar pasangan calon
dan dituangkan dalam berita acara penetapan
pasangan calon oleh KPUD.

(5) Penetapan . . .

---

(5) Penetapan dan pengumuman pasangan calon

bersifat final dan mengikat.

(6) Apabila terjadi penarikan pasangan calon oleh

partai politik atau gabungan partai politik atau
pengunduran diri pasangan calon perseorangan
atau salah seorang diantaranya, tidak merubah
nomor urut pasangan calon.

1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 52 disisipkan
3 (tiga) ayat, yakni ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c),
ayat (2) diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3)
disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), ayat (3) dan
ayat (4) diubah sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai
berikut:

(1) Setelah penetapan pasangan calon sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), partai politik
atau gabungan partai politik dilarang menarik
pasangan calon atau salah seorang diantaranya,
dan pasangan calon atau salah seorang
diantaranya dilarang mengundurkan diri.

(1a) Setelah penetapan pasangan calon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), pasangan
calon perseorangan atau salah seorang di
antaranya dilarang mengundurkan diri.

(1b) Apabila pasangan calon perseorangan atau salah
seorang di antaranya mengundurkan diri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dikenai
sanksi tidak dapat mencalonkan diri atau
dicalonkan oleh partai politik/gabungan partai
politik sebagai calon kepala daerah/wakil kepala
daerah untuk selamanya di seluruh wilayah
Republik Indonesia.

(1c) Apabila . . .

---

(1c) Apabila pasangan calon perseorangan atau salah
seorang di antaranya mengundurkan diri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) sebagai
pasangan calon sehingga tinggal 1 (satu) pasang
calon, pasangan calon tersebut dikenai sanksi
sebagaimana diatur pada ayat (1b) dan denda
sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar
rupiah).

(2) Apabila partai politik atau gabungan partai

politik menarik salah seorang calonnya atau
pasangan calon, atau salah seorang dari
pasangan calonnya atau pasangan calonnya
mengundurkan diri, partai politik atau gabungan
partai politik yang bersangkutan tidak dapat
mengusulkan pasangan calon pengganti.

(2a) Apabila pasangan calon perseorangan atau salah
seorang di antaranya mengundurkan diri sebagai
pasangan calon, pasangan calon perseorangan
dimaksud dinyatakan gugur.

(3) Dalam hal pasangan calon dari partai politik atau

gabungan partai politik dinyatakan gugur sebagai
peserta pemilihan, KPUD memberitahukan
kepada partai politik dan gabungan partai politik
yang mencalonkan.

(4) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada

ayat (2a) dan ayat (3), tidak mengubah nomor
urut pasangan calon yang telah ditetapkan.

1. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) diubah, di antara ayat (1)
dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan
ayat (1b), ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan ditambah
4 (empat) ayat, yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan
ayat (7) sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53 . . .

---

(1) Dalam hal salah seorang calon atau pasangan

calon meninggal dunia sejak penetapan pasangan
calon sampai pada saat dimulainya hari
kampanye, partai politik atau gabungan partai
politik yang pasangan calonnya meninggal dunia
dapat mengusulkan pasangan calon pengganti
paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon
meninggal dunia.

(1a) KPUD melakukan penelitian persyaratan
administrasi pasangan calon pengganti
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
menetapkannya paling lama 4 (empat) hari
terhitung sejak tanggal pendaftaran pasangan
calon pengganti.

(1b) Dalam hal salah seorang dari pasangan calon
atau pasangan calon meninggal dunia sejak
penetapan pasangan calon sampai saat
dimulainya hari kampanye sehingga jumlah
pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan,
KPUD membuka kembali pendaftaran pengajuan
pasangan calon paling lama 10 (sepuluh) hari
sejak salah seorang atau pasangan calon
meninggal dunia.

(2) Dalam hal salah seorang calon atau pasangan

calon meninggal dunia pada saat dimulainya
kampanye sampai hari pemungutan suara dan
masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau
lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala daerah dilanjutkan dan
pasangan calon yang berhalangan tetap tidak
dapat diganti serta dinyatakan gugur.

(3) Dalam hal salah seorang calon atau pasangan

calon meninggal dunia pada saat dimulainya
kampanye sampai hari pemungutan suara
sehingga jumlah pasangan calon kurang dari

2 (dua) . . .

---

2 (dua) pasangan, tahapan pelaksanaan
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.

(4) Partai politik atau gabungan partai politik yang

pasangan calonnya meninggal dunia
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
mengusulkan pasangan calon pengganti paling
lambat 7 (tujuh) hari sejak pasangan calon
meninggal dunia.

(5) KPUD melakukan penelitian persyaratan

administrasi usulan pasangan calon pengganti
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan
menetapkannya paling lama 21 (dua puluh satu)
hari terhitung sejak pendaftaran pasangan calon
pengganti.

(6) Dalam hal salah seorang atau pasangan calon

perseorangan berhalangan tetap pada saat
dimulainya kampanye sampai dengan hari
pemungutan suara sehingga jumlah pasangan
calon kurang dari 2 (dua) pasangan, tahapan
pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah ditunda paling lama 60 (enam
puluh) hari.

(7) KPUD membuka kembali pendaftaran pengajuan

pasangan calon perseorangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) paling lama 30 (tiga
puluh) hari.

1. Di antara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 53A yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal salah seorang atau pasangan calon

berhalangan tetap setelah pemungutan suara
putaran pertama sampai dimulainya hari
pemungutan suara putaran kedua, tahapan

pelaksanaan . . .

---

pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah ditunda paling lama 30 (tiga
puluh) hari.

(2) Partai politik atau gabungan partai politik yang

pasangan calonnya berhalangan tetap
mengusulkan pasangan calon pengganti paling
lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon
berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan KPUD melakukan penelitian
persyaratan administrasi dan menetapkan
pasangan calon pengganti paling lama 4 (empat)
hari terhitung sejak pendaftaran pasangan calon
pengganti.

(3) Dalam hal salah seorang pasangan calon atau

pasangan calon perseorangan berhalangan tetap
pada saat dimulainya pemungutan suara
putaran kedua sehingga jumlah pasangan calon
kurang dari 2 (dua) pasangan, KPUD
menetapkan pasangan calon yang memperoleh
suara terbanyak ketiga pada putaran pertama
sebagai pasangan calon untuk putaran kedua.

1. Ketentuan Pasal 54 ayat (3) diubah sehingga Pasal 54
berbunyi sebagai berikut:

(1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan
wakil kepala daerah.

(2) Penyelenggaraan kampanye sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan di seluruh
wilayah provinsi untuk pemilihan gubernur dan
wakil gubernur dan di seluruh wilayah
kabupaten/kota untuk pemilihan bupati/wakil
bupati dan walikota/wakil walikota.

(3) Kampanye . . .

---

(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diselenggarakan oleh tim kampanye yang
dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama
partai politik atau gabungan partai politik yang
mengusulkan pasangan calon dan/atau tim
kampanye yang dibentuk oleh pasangan calon
perseorangan.

(4) Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dapat dibentuk secara berjenjang di
provinsi/kabupaten/kota bagi pasangan calon
gubernur dan wakil gubernur dan
kabupaten/kota dan kecamatan bagi pasangan
calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil
walikota.

(5) Penanggung jawab kampanye sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) adalah pasangan
calon yang dalam pelaksanaannya
dipertanggungjawabkan oleh tim kampanye.

(6) Dalam kampanye sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), rakyat mempunyai kebebasan
menghadiri kampanye.

1. Ketentuan Pasal 61 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan
ayat (7) dihapus sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai
berikut:

(1) Dalam kampanye, pasangan calon atau tim

kampanye dilarang melibatkan:

- hakim pada semua peradilan;
- pejabat BUMN/BUMD;
- pejabat struktural dan fungsional dalam
jabatan negeri; dan
- kepala desa.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi
calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.

(3) Pejabat . . .

---

(3) Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional

dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang
membuat keputusan dan/atau tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu
pasangan calon selama masa kampanye.

(4) Dihapus.

(5) Dihapus.

(6) Dihapus.

(7) Dihapus.

1. Ketentuan Pasal 95 ayat (2) dan ayat (4) diubah
sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah yang memperoleh suara lebih dari
50% (lima puluh persen) jumlah suara sah
ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.

(2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala
daerah dan wakil kepala daerah yang
memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh
persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon
yang perolehan suaranya terbesar ditetapkan
sebagai pasangan calon terpilih.

(3) Dalam hal pasangan calon yang perolehan suara

terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdapat lebih dari satu pasangan calon yang
perolehan suaranya sama, penentuan pasangan
calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah
perolehan suara yang lebih luas.

(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang
mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah
suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua
yang diikuti oleh pemenang pertama dan
pemenang kedua.

(5) Apabila . . .

---

(5) Apabila pemenang pertama sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) diperoleh dua pasangan
calon, kedua pasangan calon tersebut berhak
mengikuti pemilihan putaran kedua.

(6) Apabila pemenang pertama sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) diperoleh tiga pasangan
calon atau lebih, penentuan peringkat pertama
dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah
perolehan suara yang lebih luas.

(7) Apabila pemenang kedua sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) diperoleh lebih dari satu pasangan
calon, penentuannya dilakukan berdasarkan
wilayah perolehan suara yang lebih luas.

(8) Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah yang memperoleh suara terbanyak pada
putaran kedua ditetapkan sebagai pasangan
calon terpilih.

1. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 96 disisipkan
1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), ayat (4) dan ayat (5)
diubah sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal calon wakil kepala daerah terpilih

berhalangan tetap, calon kepala daerah terpilih
dilantik menjadi kepala daerah.

(2) Calon kepala daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), diusulkan oleh DPRD kepada
Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi calon
gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri
melalui gubernur bagi calon bupati/walikota
untuk disahkan menjadi kepala daerah.

(3) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil
kepala daerah kepada DPRD, berdasarkan usul
partai politik atau gabungan partai politik yang

pasangan . . .

---

pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan,
untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.

(3a) Dalam hal kepala daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berasal dari calon perseorangan,
kepala daerah mengusulkan dua orang calon
wakil kepala daerah kepada DPRD, untuk dipilih
dalam rapat paripurna DPRD.

(4) Pemilihan wakil kepala daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (3a),
dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang
dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga
perempat) dari jumlah anggota DPRD, yang
mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan
peraturan tata tertib DPRD, selambat-lambatnya
60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan
berhalangan tetap.

(5) Hasil pemilihan wakil kepala daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan
dengan keputusan DPRD dan selanjutnya
diusulkan kepada Presiden melalui Menteri
Dalam Negeri bagi calon wakil gubernur dan
kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur
bagi calon wakil bupati/wakil walikota untuk
disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi wakil
kepala daerah.

1. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 97 disisipkan
1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), ayat (4) dan ayat (5)
diubah sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal calon kepala daerah terpilih

berhalangan tetap, calon wakil kepala daerah
terpilih dilantik menjadi kepala daerah.

(2) Calon wakil kepala daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh DPRD
kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri

bagi . . .

---

bagi calon gubernur dan kepada Menteri Dalam
Negeri melalui gubernur bagi calon
bupati/walikota untuk disahkan menjadi kepala
daerah.

(3) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil
kepala daerah kepada DPRD berdasarkan usul
partai politik atau gabungan partai politik yang
pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan
untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.

(3a) Dalam hal kepala daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berasal dari calon perseorangan,
kepala daerah mengusulkan dua orang calon
wakil kepala daerah kepada DPRD, untuk dipilih
dalam rapat paripurna DPRD.

(4) Pemilihan wakil kepala daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (3a),
dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang
dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga
perempat) dari jumlah anggota DPRD, yang
mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan
peraturan tata tertib DPRD, paling lambat
60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan
berhalangan tetap.

(5) Hasil pemilihan wakil kepala daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan
dengan keputusan DPRD dan selanjutnya
diusulkan kepada Presiden melalui Menteri
Dalam Negeri bagi calon wakil gubernur dan
kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur
bagi calon wakil bupati/wakil walikota, untuk
disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi wakil
kepala daerah.

1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 98 disisipkan
1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan ayat (2) diubah
sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98 . . .

---

(1) Dalam hal pasangan calon kepala daerah dan

wakil kepala daerah terpilih berhalangan tetap,
partai politik atau gabungan partai politik yang
pasangan calonnya meraih suara terbanyak
pertama dan kedua, mengusulkan pasangan
calon kepada DPRD untuk dipilih menjadi kepala
daerah dan wakil kepala daerah paling lambat
60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan
berhalangan tetap.

(1a) Dalam hal pasangan calon kepala daerah dan
wakil kepala daerah terpilih yang berasal dari
calon perseorangan berhalangan tetap, pasangan
calon yang meraih suara terbanyak kedua dan
ketiga diusulkan KPUD kepada DPRD untuk
dipilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala
daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
dinyatakan berhalangan tetap.

(2) Pemilihan pasangan kepala daerah dan wakil

kepala daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (1a), dilaksanakan dalam rapat
paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-
kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah
anggota DPRD, yang mekanisme pelaksanaannya
sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD.

(3) Hasil pemilihan pasangan calon kepala daerah

dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan
DPRD dan selanjutnya diusulkan kepada
Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi calon
gubernur/wakil gubernur dan kepada Menteri
Dalam Negeri melalui gubernur bagi pasangan
calon bupati/wakil bupati atau pasangan calon
walikota/wakil walikota, untuk disahkan dan
selanjutnya dilantik menjadi kepala daerah/wakil
kepala daerah.

1. Di . . .

---

1. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 131 disisipkan
4 (empat) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c), dan
ayat (2d) sehingga Pasal 131 berbunyi sebagai berikut:

(1) Apabila kepala daerah diberhentikan

berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2), Pasal 127
ayat (2), dan Pasal 128 ayat (7), jabatan kepala
daerah diganti oleh wakil kepala daerah sampai
berakhir masa jabatannya dan proses
pelaksanaannya dilakukan berdasarkan
keputusan rapat paripurna DPRD dan disahkan
oleh Presiden.

(2) Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil kepala

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan
belas) bulan, kepala daerah mengusulkan 2 (dua)
orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih
dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul
partai politik atau gabungan partai politik yang
pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan.

(2a) Untuk mengisi kekosongan jabatan wakil kepala
daerah yang berasal dari partai politik atau
gabungan partai politik karena menggantikan
kepala daerah yang meninggal dunia, berhenti,
diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan
kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara
terus-menerus dalam masa jabatannya dan masa
jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas)
bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan
2 (dua) orang calon wakil kepala daerah
berdasarkan usul partai politik atau gabungan
partai politik yang pasangan calonnya terpilih
dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
daerah untuk dipilih dalam rapat paripurna
DPRD.

(2b) Untuk . . .

---

(2b) Untuk mengisi kekosongan jabatan wakil kepala
daerah yang berasal dari calon perseorangan
karena menggantikan kepala daerah yang
meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau
tidak dapat melaksanakan kewajibannya selama
6 (enam) bulan secara terus-menerus dalam
masa jabatannya dan masa jabatannya masih
tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih,
kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon
wakil kepala daerah untuk dipilih oleh rapat
paripurna DPRD.

(2c) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil
kepala daerah yang berasal dari partai politik
atau gabungan partai politik karena meninggal
dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat
melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan
secara terus-menerus dalam masa jabatannya
dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan
belas) bulan atau lebih, kepala daerah
mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala
daerah berdasarkan usul partai politik atau
gabungan partai politik yang pasangan calonnya
terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah untuk dipilih dalam rapat
paripurna DPRD.

(2d) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil
kepala daerah yang berasal dari calon
perseorangan karena meninggal dunia, berhenti,
diberhentikan, atau tidak dapat melakukan
kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara
terus-menerus dalam masa jabatannya dan
masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan
belas) bulan atau lebih, kepala daerah
mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala
daerah untuk dipilih dalam rapat paripurna
DPRD.

(3) Dalam . . .

---

(3) Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala

daerah berhenti atau diberhentikan secara
bersamaan dalam masa jabatannya, rapat
paripurna DPRD memutuskan dan menugaskan
KPUD untuk menyelenggarakan pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala daerah paling lambat
6 (enam) bulan, terhitung sejak ditetapkannya
penjabat kepala daerah.

(4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala

daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), sekretaris daerah
melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah
sampai dengan Presiden mengangkat penjabat
kepala daerah.

1. Di antara Pasal 132 dan Pasal 133 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 132A yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas

kepala daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), serta

Pasal 131 ayat (4), atau yang diangkat untuk

mengisi kekosongan jabatan kepala
daerah karena mengundurkan diri untuk
mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala
daerah/wakil kepala daerah, serta kepala
daerah yang diangkat dari wakil kepala
daerah yang menggantikan kepala daerah
yang mengundurkan diri untuk
mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala
daerah/wakil kepala daerah dilarang:
- melakukan mutasi pegawai;
- membatalkan perijinan yang telah
dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau
mengeluarkan perijinan yang bertentangan
dengan yang dikeluarkan pejabat
sebelumnya;

• membuat . . .

---

- membuat kebijakan tentang pemekaran
daerah yang bertentangan dengan kebijakan
pejabat sebelumnya; dan
- membuat kebijakan yang bertentangan
dengan kebijakan penyelenggaraan
pemerintahan dan program pembangunan
pejabat sebelumnya.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dikecualikan setelah mendapat
persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

1. Ketentuan Pasal 146 ayat (1) dihapus, ayat (2) diubah,
di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat,
yakni ayat (2a) dan ayat (2b), dan ayat (3) dihapus
sehingga Pasal 146 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dihapus.

(2) Pemungutan suara dalam pemilihan kepala

daerah dan wakil kepala daerah yang masa
jabatannya berakhir pada bulan November 2008
sampai dengan bulan Juli 2009 diselenggarakan
paling lambat pada bulan Oktober 2008 sesuai
dengan ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah.

(2a) Dalam hal penyelenggaraan pemungutan suara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD
memberitahukan secara tertulis kepada KPUD
dan kepala daerah mengenai persiapan
pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah.

(2b) Dalam . . .

---

(2b) Dalam hal terjadi pemilihan kepala daerah
putaran kedua, pemungutan suara
diselenggarakan paling lambat pada bulan
Desember 2008.

(3) Dihapus.

1. Ketentuan Pasal 148 diubah menjadi 2 (dua) ayat,
yakni ayat (1) dan ayat (2) sehingga Pasal 148 berbunyi
sebagai berikut:

(1) Pemungutan suara dalam pemilihan gubernur

dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati,
serta walikota dan wakil walikota dalam satu
daerah yang sama yang berakhir masa
jabatannya pada tahun 2008 sampai dengan
Juli 2009 dapat diselenggarakan pada hari dan
tanggal yang sama.

(2) Pemungutan suara dalam pemilihan gubernur

dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati,
serta walikota dan wakil walikota dalam satu
daerah yang sama yang berakhir masa
jabatannya dalam kurun waktu 90 (sembilan
puluh) hari setelah bulan Juli 2009,
diselenggarakan pada hari dan tanggal yang
sama.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . . .

---

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 92

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

---

PENJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN,

DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

I. UMUM

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah, sehingga penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah dilaksanakan dengan berlandaskan pada pengaturan yang
selaras, terpadu, dan berkepastian hukum.

Sesuai pengaturan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta untuk meningkatkan
kualitas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
daerah, ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah, dengan substansi pengaturan meliputi (1) Syarat dan tata
cara bagi calon perseorangan untuk dapat ikut serta dalam pemilihan
kepala daerah dan wakil kepala daerah, dengan persyaratan adanya
dukungan sejumlah orang, serta mekanisme verifikasi dukungan bagi
calon perseorangan; (2) Perbaikan mekanisme penetapan daftar pemilih
dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala daerah; (3) Ketentuan dan tata cara pengisian
kekosongan jabatan wakil kepala daerah; (4) Ketentuan dan tata cara

pengunduran . . .

---

pengunduran diri kepala daerah/wakil kepala daerah yang mencalonkan
diri/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah periode
berikutnya; (5) Penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan
daerah kepada Pemerintah dan laporan keterangan pertanggungjawaban
kepala daerah kepada DPRD; serta (6) Penyesuaian jadwal pemilihan
kepala daerah dan wakil kepala daerah dan integrasi penyelenggaraan
pemilihan gubernur/wakil gubernur dengan pemilihan bupati/wakil bupati
dan walikota/wakil walikota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1