PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1.
Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan
kepada
Pelaku
Usaha
untuk
memulai
dan
menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
2.
Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian
dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan
akibat bahaya.
3.
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan
Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
4.
Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha
untuk menunjang kegiatan usaha.
5.
Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
6.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur
penyelenggara
pemerintahan
daerah
yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.
7.
Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat
KEK adalah kawasan ekonomi khusus sebagaimana
diatur
dalam
peraturan
perundang-undangan
di
bidang kawasan ekonomi khusus.
8.
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah kawasan
perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagaimana
diatur
dalam
peraturan
perundang-undangan
di
bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan
bebas.
www.peraturan.go.id
2021, No.15
9.
Administrator
Kawasan
Ekonomi
Khusus
yang
selanjutnya
disebut
Administrator
KEK
adalah
administrator sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi
khusus.
10. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Badan
Pengusahaan KPBPB adalah Badan Pengusahaan
KPBPB
sebagaimana
diatur
dalam
peraturan
perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan
bebas dan pelabuhan bebas.
11. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan
usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang tertentu.

12. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat
NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha
untuk
melakukan
kegiatan
usaha
dan
sebagai
identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan
kegiatan usahanya.
13. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti
pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
14. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau
Pemerintah
Daerah
untuk
pelaksanaan
kegiatan
usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum
melaksanakan kegiatan usahanya.
15. Surat
Pernyataan
Kesanggupan
Pengelolaan
dan
Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya
disingkat SPPL adalah Surat Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-
undangan di bidang lingkungan hidup.
16. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya
disingkat
UKL-UPL
adalah
Upaya
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
dan
Upaya
Pemantauan
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam
www.peraturan.go.id
2021, No.15
peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan
hidup.
17. Pengawasan
adalah
upaya
untuk
memastikan
pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar
pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui
pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus
dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
18. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat
UMK
adalah
usaha
mikro
dan
usaha
kecil
sebagaimana
dimaksud
dalam
Undang-Undang
mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
19. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya
disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil,
dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah.
20. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang
selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi
yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang statistik.
21. Sistem
Perizinan
Berusaha
Terintegrasi
Secara
Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya
disebut
Sistem
OSS
adalah
sistem
elektronik
terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh
Lembaga
OSS
untuk
penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko.
22. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang
selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga
pemerintah
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
23. Penanaman
Modal
adalah
penanaman
modal
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan di bidang penanaman modal.
24. Penanaman Modal Asing adalah penanaman modal
asing
sebagaimana
diatur
dalam
peraturan
perundang-undangan di bidang penanaman modal.
www.peraturan.go.id
2021, No.15
25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah
organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi atau
pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di
bidang penanaman modal.
26. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat.

Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis
Risiko
meliputi:
a.
pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
b.
norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko;
c.
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan
Sistem OSS;
d.
tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko;
e.
evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko;
f.
pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
g.
penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko; dan
h.
sanksi.

Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha
Berbasis
Risiko
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk
meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha,
melalui:
a.
pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara
lebih efektif dan sederhana; dan
b.
Pengawasan
kegiatan
usaha
yang
transparan,
terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.peraturan.go.id
2021, No.15

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku
Usaha wajib memenuhi:
a.
persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
b.
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

(1)
Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi kesesuaian
kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan,
persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik
fungsi.
(2)
Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
masing-masing diatur dalam peraturan perundang-
undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup,
dan bangunan gedung.

(1)
Pemerintah
Pusat
menetapkan
kebijakan
penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b.
(2)
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor:
a.
kelautan dan perikanan;
b.
pertanian;
c.
lingkungan hidup dan kehutanan;
d.
energi dan sumber daya mineral;
e.
ketenaganukliran;
f.
perindustrian;
g.
perdagangan;
h.
pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
i.
transportasi;
j.
kesehatan, obat, dan makanan;
k.
pendidikan dan kebudayaan;
l.
pariwisata;
m.
keagamaan;
www.peraturan.go.id
2021, No.15
n.
pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan
transaksi elektronik;
o.
pertahanan dan keamanan; dan
p.
ketenagakerjaan.
(3)
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-
masing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi pengaturan:
a.
kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang
lingkup
kegiatan,
parameter
Risiko,
tingkat
Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa
berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha;
b.
persyaratan
dan/atau
kewajiban
Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko;
c.
pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
dan
d.
standar
kegiatan
usaha
dan/atau
standar
produk.
(4)
Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup
kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan
Berusaha,
jangka
waktu,
masa
berlaku,
dan
kewenangan
Perizinan
Berusaha
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Pemerintah ini.
(5)
Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha
Berbasis
Risiko
pada
masing-masing
sektor
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(3) huruf
b
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
(6)
Pedoman
Perizinan
Berusaha
Berbasis
Risiko
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(3)
huruf
c
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
(7)
Standar kegiatan usaha dan/atau standar produk
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d pada
masing-masing
sektor
diatur
dengan
peraturan
menteri/kepala lembaga.
www.peraturan.go.id
2021, No.15
(8)
Penyusunan standar kegiatan usaha dan/atau standar
produk
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(7)
dilakukan
secara
transparan,
memperhatikan
kesederhanaan persyaratan, dan kemudahan proses
bisnis dengan melibatkan Pelaku Usaha.
(9)
Penyusunan standar kegiatan usaha dan/atau standar
produk
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(8)
dilaksanakan
berdasarkan
pedoman
sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah
ini.
(10) Peraturan
menteri/kepala
lembaga
sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) ditetapkan setelah mendapat
persetujuan
Presiden
dan
berkoordinasi
dengan
kementerian
yang
menyelenggarakan
koordinasi,
sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
di
bidang
perekonomian.
(11) Kementerian/lembaga,
pemerintah
provinsi,
pemerintah kabupaten/kota, Administrator KEK dan
Badan Pengusahaan KPBPB dilarang menerbitkan
Perizinan Berusaha di luar Perizinan Berusaha yang
diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
(12) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-
masing sektor dilakukan pembinaan dan Pengawasan
oleh menteri/kepala lembaga, gubernur, bupati/wali
kota,
Administrator
KEK,
atau
kepala
Badan
Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-
masing.

www.peraturan.go.id
2021, No.15

(1)
Perizinan
Berusaha
Berbasis
Risiko
dilakukan
berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat
skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau
usaha besar.
(2)
Penetapan tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis Risiko.
(3)
Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib dilakukan secara transparan, akuntabel, dan
mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan
data dan/atau penilaian profesional.
(4)
Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menentukan jenis Perizinan Berusaha.

Pelaksanaan analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui:
a.
pengidentifikasian kegiatan usaha;
b.
penilaian tingkat bahaya;
c.
penilaian potensi terjadinya bahaya;
d.
penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha;
dan
e.
penetapan jenis Perizinan Berusaha.

(1)
Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf b dilakukan terhadap aspek:
a.
kesehatan;
b.
keselamatan;
c.
lingkungan; dan/atau
d.
pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.
www.peraturan.go.id
2021, No.15
(2)
Untuk kegiatan tertentu, penilaian tingkat bahaya
dapat mencakup aspek lainnya sesuai dengan sifat
kegiatan usaha.
(3)
Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada
ayat
(1)
dan
ayat
(2)
dilakukan
dengan
memperhitungkan:
a.
jenis kegiatan usaha;
b.
kriteria kegiatan usaha;
c.
lokasi kegiatan usaha;
d.
keterbatasan sumber daya; dan/atau
e.
Risiko volatilitas.
(4)
Penilaian potensi terjadinya bahaya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri dari:
a.
hampir tidak mungkin terjadi;
b.
kemungkinan kecil terjadi;
c.
kemungkinan terjadi; atau
d.
hampir pasti terjadi.
(5)
Penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d
diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan
potensi terjadinya bahaya.

(1)
Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian
potensi
terjadinya
bahaya,
tingkat
Risiko,
dan
peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha
diklasifikasikan menjadi:
a.
kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
b.
kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah;
dan
c.
kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.
(2)
Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbagi
atas:
a.
tingkat Risiko menengah rendah; dan
b.
tingkat Risiko menengah tinggi.

www.peraturan.go.id
2021, No.15

Mekanisme pelaksanaan analisis Risiko kegiatan usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Pemerintah ini.

(1)
Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan
tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1) huruf a berupa NIB yang merupakan
identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk
melaksanakan kegiatan usaha.
(2)
NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah yang
dilakukan oleh UMK, berlaku juga sebagai:
a.
Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan
di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian;
dan/atau
b.
pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud
dalam peraturan perundang-undangan di bidang
jaminan produk halal.

(1)
Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan
tingkat
Risiko
menengah
rendah
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a berupa:
a.
NIB; dan
b.
Sertifikat Standar.
(2)
Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b merupakan legalitas untuk melaksanakan
kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku
Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka
melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui
Sistem OSS.
(3)
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan
www.peraturan.go.id
2021, No.15
persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan
usaha.
(4)
Standar pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi oleh Pelaku
Usaha pada saat melaksanakan kegiatan usaha.

(1)
Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan
tingkat
Risiko
menengah
tinggi
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b berupa:
a.
NIB; dan
b.
Sertifikat Standar.
(2)
Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan
kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-
masing
berdasarkan
hasil
verifikasi
pemenuhan
standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku
Usaha.
(3)
Setelah memperoleh NIB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha membuat pernyataan
melalui
Sistem
OSS
untuk
memenuhi
standar
pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan
kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan
verifikasi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah sesuai kewenangan masing-masing.
(4)
Terhadap pernyataan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar
yang belum terverifikasi.
(5)
Sertifikat
Standar
yang
belum
terverifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar
bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan
kegiatan usaha.
(6)
NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
Sertifikat Standar yang telah terverifikasi sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
merupakan
Perizinan
Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan
www.peraturan.go.id
2021, No.15
kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan
usaha.
(7)
Dalam hal Pelaku Usaha:
a.
tidak memperoleh Sertifikat Standar sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sesuai jangka waktu yang
ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan
kriteria; dan
b.
berdasarkan hasil Pengawasan, tidak melakukan
persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1
(satu) tahun sejak NIB terbit,
Lembaga OSS membatalkan Sertifikat Standar yang
belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4).

(1)
Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan
tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1) huruf c berupa:
a.
NIB; dan
b.
Izin.
(2)
Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan
persetujuan
Pemerintah
Pusat
atau
Pemerintah
Daerah
untuk
pelaksanaan
kegiatan
usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum
melaksanakan kegiatan usahanya.
(3)
Sebelum memperoleh Izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Pelaku Usaha dapat menggunakan NIB
untuk persiapan kegiatan usaha.
(4)
NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
Perizinan
Berusaha
bagi
Pelaku
Usaha
untuk
melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial
kegiatan usaha.
(5)
Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi
memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau
standar produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah
sesuai
kewenangan
masing-masing
www.peraturan.go.id
2021, No.15
menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat
Standar
produk
berdasarkan
hasil
verifikasi
pemenuhan standar.

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)
dan Pasal 15 ayat (5) dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing dan
dapat menugaskan lembaga
atau profesi ahli yang
bersertifikat atau terakreditasi.

(1)
Tahapan pelaksanaan kegiatan usaha terdiri dari
tahap:
a.
persiapan; dan
b.
operasional dan/atau komersial.
(2)
Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari kegiatan:
a.
pengadaan tanah;
b.
pembangunan bangunan gedung;
c.
pengadaan peralatan atau sarana;
d.
pengadaan sumber daya manusia;
e.
pemenuhan standar usaha; dan/atau
f.
kegiatan lain sebelum dilakukannya operasional
dan/atau komersial, termasuk:
1.
prastudi kelayakan atau studi kelayakan;
dan
2.
pembiayaan
operasional
selama
masa
konstruksi.
(3)
Dalam hal Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan
usaha
dengan
tingkat
Risiko
tinggi
diwajibkan
memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup,
kegiatan
pembangunan
bangunan
gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
dilakukan setelah persetujuan lingkungan diterbitkan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
www.peraturan.go.id
2021, No.15
(4)
Tahap operasional dan/atau komersial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari kegiatan:
a.
produksi barang/jasa;
b.
logistik dan distribusi barang/jasa;
c.
pemasaran barang/jasa; dan/atau
d.
kegiatan lain dalam rangka operasional dan/atau
komersial.

Bagian Kedua
Langkah – langkah Analisis Risiko Kegiatan Usaha

Analisis Risiko kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan terhadap setiap kegiatan
usaha.

(1)
Analisis Risiko dilakukan dengan melibatkan:
a.
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
b.
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang kesehatan;
c.
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
d.
menteri dan/atau kepala lembaga sektor terkait;
dan
e.
Pelaku Usaha dan/atau masyarakat.
(2)
Keterlibatan menteri dan/atau kepala lembaga sektor
terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
dilakukan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi
pengaturan kegiatan usaha yang bersifat lintas sektor
dan/atau beririsan antarkementerian/lembaga.
(3)
Keterlibatan Pelaku Usaha dan/atau masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat
berupa:
a.
memberikan masukan terhadap tingkat Risiko
kegiatan usaha;
www.peraturan.go.id
2021, No.15
b.
memberikan data dan informasi terkait kegiatan
usaha dalam penetapan tingkat Risiko; dan
c.
meningkatkan pemahaman kegiatan usaha untuk
melakukan manajemen Risiko.

(1)
Dalam hal tahap operasional dan/atau komersial
kegiatan usaha diperlukan Perizinan Berusaha Untuk
Menunjang Kegiatan Usaha, kementerian/lembaga
mengidentifikasi
Perizinan
Berusaha
Untuk
Menunjang
Kegiatan
Usaha
dengan
tetap
mempertimbangkan tingkat Risiko kegiatan usaha
dan/atau produk pada saat pelaksanaan tahap
operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
(2)
Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.

(1)
Pemerintah Pusat menyusun dan menetapkan norma,
standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko pada setiap sektor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
(2)
Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan tunggal bagi
pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
(3)
Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan peraturan
pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala
www.peraturan.go.id
2021, No.15
daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah.
(4)
Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) memuat peraturan internal bagi aparat
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko.

(1)
Perizinan Berusaha diterbitkan oleh Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah sesuai norma, standar,
prosedur,
dan
kriteria
yang
ditetapkan
oleh
Pemerintah Pusat.
(2)
Pelaksanaan
penerbitan
Perizinan
Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
a.
Lembaga OSS;
b.
Lembaga
OSS
atas
nama
menteri/kepala
lembaga;
c.
kepala DPMPTSP provinsi atas nama gubernur;
d.
kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama
bupati/wali kota;
e.
Administrator KEK; dan
f.
kepala Badan Pengusahaan KPBPB,
sesuai
dengan
kewenangan
masing-masing
yang
tercantum dalam Lampiran I.
(3)
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c dan huruf d:
a.
dalam hal kegiatan usaha terdapat:
1.
Penanaman Modal Asing; dan/atau
2.
Penanaman Modal yang menggunakan modal
asing berdasarkan perjanjian yang dibuat
oleh
Pemerintah
Pusat
dan pemerintah
negara lain,
kewenangan
penerbitan
Perizinan
Berusaha
dilakukan oleh kepala lembaga pemerintah yang
mempunyai
tugas
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang koordinasi Penanaman
www.peraturan.go.id
2021, No.15
Modal
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan;
b.
dalam hal kegiatan usaha dilakukan pada wilayah
KEK, kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha
dilakukan
oleh
Administrator
KEK
sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang KEK; atau
c.
dalam hal kegiatan usaha dilakukan pada wilayah
KPBPB,
kewenangan
penerbitan
Perizinan
Berusaha
dilakukan
oleh
kepala
Badan
Pengusahaan KPBPB sesuai dengan ketentuan
peraturan
perundang-undangan
di
bidang
KPBPB.

(1)
Menteri/kepala lembaga, gubernur, bupati/wali kota,
Administrator
KEK,
dan/atau
kepala
Badan
Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan
masing-masing dalam:
a.
melakukan pemeriksaan persyaratan Perizinan
Berusaha harus sesuai dengan jangka waktu; dan
b.
memberikan Perizinan Berusaha harus sesuai
dengan masa berlaku,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
(2)
Pelaku Usaha harus mematuhi persyaratan dan/atau
kewajiban Perizinan Berusaha sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II.

Bagian Kedua
Sektor Kelautan dan Perikanan

Paragraf 1
Perizinan Berusaha

(1)
Perizinan Berusaha sektor kelautan dan perikanan
terdiri atas subsektor:
www.peraturan.go.id
2021, No.15
a.
pengelolaan ruang laut;
b.
penangkapan ikan;
c.
pengangkutan ikan;
d.
pembudidayaan ikan;
e.
pengolahan ikan; dan
f.
pemasaran ikan.
(2)
Perizinan Berusaha pada subsektor pengelolaan ruang
laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko
kegiatan usaha terdiri atas:
a.
pengusahaan
pariwisata
alam
perairan
di
kawasan konservasi;
b.
pengangkatan benda muatan kapal tenggelam;
c.
produksi garam;
d.
biofarmakologi;
e.
bioteknologi;
f.
pemanfaatan air laut selain energi;
g.
pelaksanaan reklamasi;
h.
pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di
sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal
Asing;
i.
pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau
yang termasuk dalam appendix Convention on
International Trade Endangered Species of Wild
Fauna and Flora (CITES), selain appendix I; dan
j.
pemanfaatan pasir laut.
(3)
Perizinan Berusaha pada subsektor penangkapan ikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang
ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan
usaha terdiri atas kegiatan usaha penangkapan ikan.
(4)
Perizinan Berusaha pada subsektor pengangkutan
ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko
kegiatan
usaha
terdiri
atas
kegiatan
usaha
pengangkutan ikan.
(5)
Perizinan Berusaha pada subsektor pembudidayaan
ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
www.peraturan.go.id
2021, No.15
yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko
kegiatan usaha terdiri atas:
a.
pembenihan ikan; dan/atau
b.
pembesaran ikan.
(6)
Perizinan Berusaha pada subsektor pengolahan ikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang
ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan
usaha terdiri atas kegiatan usaha pengolahan ikan.
(7)
Perizinan Berusaha pada subsektor pemasaran ikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yang
ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan
usaha terdiri atas kegiatan usaha pemasaran ikan.

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
pada sektor kelautan dan perikanan meliputi:
a.
penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan
usaha; dan
b.
ekspor dan impor.

(1)
Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup
kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan
Berusaha,
jangka
waktu,
masa
berlaku,
dan
kewenangan
Perizinan
Berusaha
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 dan Perizinan Berusaha
Untuk
Menunjang
Kegiatan
Usaha
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 tercantum dalam Lampiran
I.
(2)
Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha
pada sektor kelautan dan perikanan yang ditetapkan
berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Perizinan
Berusaha
Untuk
Menunjang
Kegiatan
Usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tercantum
dalam Lampiran II.

www.peraturan.go.id
2021, No.15
Paragraf 2
Norma dan Kriteria

(1)
Batasan ukuran kapal penangkap ikan:
a.
kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan
(lima)
gross
tonnage
diberikan
daerah
penangkapan
ikan
di
Wilayah
Pengelolaan
Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)
di:
1.
perairan darat; atau
2.
wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas)
mil laut atau lebih dari 12 (dua belas) mil
laut;
b.
kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 5
(lima) gross tonnage sampai dengan 30 (tiga
puluh)
gross
tonnage
diberikan
daerah
penangkapan ikan lebih dari 4 (empat) mil laut
sampai dengan 12 (dua belas) mil laut, lebih dari
12 (dua belas) mil laut, Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia (ZEEI), atau laut lepas;
c.
kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 30
(tiga puluh) gross tonnage diberikan daerah
penangkapan ikan di wilayah laut lebih dari 12
(dua belas) mil laut, dengan ketentuan:
1.
kapal penangkap ikan berukuran sampai
dengan 100 (seratus) gross tonnage diberikan
daerah
penangkapan
ikan
di
perairan
kepulauan, ZEEI, atau laut lepas;
2.
kapal penangkap ikan berukuran lebih dari
100 (seratus) gross tonnage diberikan daerah
penangkapan ikan di ZEEI atau laut lepas;
3.
kapal penangkap ikan berukuran lebih dari
300 (tiga ratus) gross tonnage diberikan
daerah penangkapan ikan di ZEEI lebih dari
150 (seratus lima puluh) mil laut dan laut
lepas; dan
www.peraturan.go.id
2021, No.15
4.
kapal penangkap ikan berukuran lebih dari
(tiga
ratus)
gross
tonnage
yang
beroperasi di WPPNRI diberikan daerah
penangkapan ikan di ZEEI.
(2)
Batasan ukuran kapal penangkap ikan di kawasan
konservasi berukuran paling besar 5 (lima) gross
tonnage.

(1)
Kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
ayat
(1)
huruf
a
diberikan
daerah
penangkapan ikan di 1 (satu) atau 2 (dua) WPPNRI
yang berdampingan.
(2)
Kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan daerah
penangkapan ikan di:
a.
1 (satu) atau 2 (dua) WPPNRI yang berdampingan;
atau
b.
laut lepas, yaitu Samudera Hindia atau Samudera
Pasifik.

(1)
Kapal penangkap ikan dari daerah penangkapan ikan
diberikan 4 (empat) pelabuhan pangkalan di WPPNRI
yang menjadi daerah penangkapan ikannya dan 1
(satu) pelabuhan pangkalan sesuai dengan domisili
usaha atau domisili tempat tinggal.
(2)
Kapal penangkap ikan dari daerah penangkapan ikan
yang beroperasi di laut lepas diberikan 1 (satu)
pelabuhan pangkalan sesuai dengan domisili usaha
atau domisili tempat tinggal dan paling banyak 40
(empat puluh) pelabuhan negara tujuan yang menjadi
negara
anggota
Regional
Fisheries
Management
Organizations (RFMO) pada wilayah RFMO yang sama
dan melaksanakan ketentuan perjanjian internasional
terkait pelabuhan perikanan.

www.peraturan.go.id
2021, No.15

Andon penangkapan ikan dilakukan oleh kapal penangkap
ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) gross
tonnage.

(1)
Kapal
pengangkut
ikan
yang
melakukan
pengangkutan ikan dari pelabuhan pangkalan ke
pelabuhan pangkalan lain diberikan paling banyak 20
(dua puluh) pelabuhan muat di 2 (dua) WPPNRI yang
berdampingan dan 2 (dua) pelabuhan pangkalan.
(2)
Kapal
pengangkut
ikan
yang
melakukan
pengangkutan ikan dari pelabuhan pangkalan ke
pelabuhan negara tujuan diberikan 1 (satu) pelabuhan
pangkalan dan 1 (satu) pelabuhan negara tujuan.
(3)
Kapal
pengangkut
ikan
yang
melakukan
pengangkutan ikan hidup dari pelabuhan muat ke
pelabuhan pangkalan di dalam negeri diberikan paling
banyak 50 (lima puluh) pelabuhan muat dan 5 (lima)
pelabuhan pangkalan.
(4)
Kapal
pengangkut
ikan
yang
melakukan
pengangkutan ikan hidup ke luar negeri untuk tujuan
ekspor
diberikan
paling
banyak
(sepuluh)
pelabuhan muat dan 6 (enam) pelabuhan negara
tujuan.
(5)
Kapal
pengangkut
ikan
yang
melakukan
pengangkutan ikan hidup di dalam negeri dapat
mengangkut sarana pembudidayaan ikan, khusus
untuk usaha pembudidayaan mutiara.

Batasan ukuran kapal pengangkut ikan:
a.
kapal pengangkut ikan dari pelabuhan pangkalan ke
pelabuhan
pangkalan
lainnya,
tidak
diberikan
batasan;
www.peraturan.go.id
2021, No.15
b.
kapal pengangkut ikan dari pelabuhan pangkalan ke
pelabuhan negara tujuan, berukuran lebih dari 20
(dua puluh) gross tonnage;
c.
kapal pengangkut ikan dari daerah penangkapan ikan
di perairan kepulauan ke pelabuhan pangkalan di
dalam negeri, berukuran sampai dengan 300 (tiga
ratus) gross tonnage;
d.
kapal pengangkut ikan dari daerah penangkapan ikan
di ZEEI dan laut lepas ke pelabuhan pangkalan di
dalam negeri, berukuran lebih dari 30 (tiga puluh)
gross tonnage;
e.
kapal pengangkut ikan dari daerah penangkapan ikan
di laut lepas ke pelabuhan negara tujuan yang menjadi
negara anggota RFMO pada wilayah RFMO yang sama
dan melaksanakan ketentuan port state measure
agreement, berukuran lebih dari 300 (tiga ratus) gross
tonnage;
f.
kapal pengangkut ikan yang melakukan pengangkutan
ikan hidup dari pelabuhan muat ke pelabuhan
pangkalan di dalam negeri, berukuran paling besar
300 (tiga ratus) gross tonnage; dan
g.
kapal pengangkut ikan yang melakukan pengangkutan
ikan hidup ke luar negeri untuk tujuan ekspor,
berukuran paling besar 500 (lima ratus) gross tonnage.

(1)
Kapal pengangkut ikan dari daerah penangkapan ikan
diberikan 4 (empat) pelabuhan pangkalan di WPPNRI
yang menjadi daerah penangkapan ikannya dan 1
(satu) pelabuhan pangkalan sesuai dengan domisili
usaha atau domisili tempat tinggal.
(2)
Kapal pengangkut ikan dari daerah penangkapan ikan
yang beroperasi di laut lepas diberikan 1 (satu)
pelabuhan pangkalan sesuai dengan domisili usaha
atau domisili tempat tinggal dan paling banyak 40
(empat puluh) pelabuhan negara tujuan yang menjadi
negara anggota RFMO pada wilayah RFMO yang sama
www.peraturan.go.id
2021, No.15
dan melaksanakan ketentuan perjanjian internasional
terkait pelabuhan perikanan.

(1)
Kapal penangkap ikan yang beroperasi di WPPNRI
dapat melakukan alih muatan ke kapal pengangkut
ikan.
(2)
Kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut
ikan dapat melakukan alih muatan di laut lepas
maupun di pelabuhan di negara tujuan yang menjadi
negara anggota RFMO pada wilayah RFMO yang sama
dan melaksanakan ketentuan perjanjian internasional
terkait pelabuhan perikanan dan resolusi RFMO.

(1)
Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak surat
izin usaha perikanan pertama kali diterbitkan hanya
merealisasikan
sebagian
rencana
usaha
yang
tercantum dalam surat izin usaha perikanan, surat
izin usaha perikanan dilakukan perubahan tanpa
adanya permohonan sesuai dengan realisasi yang
dilakukan.
(2)
Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak surat
izin usaha perikanan pertama kali diterbitkan tidak
merealisasikan rencana usaha yang tercantum dalam
surat
izin
usaha
perikanan,
surat
izin
usaha
perikanan dicabut tanpa adanya permohonan.

Bagian Ketiga
Sektor Pertanian

(1)
Perizinan Berusaha pada sektor pertanian terdiri atas
subsektor:
a.
perkebunan;
b.
tanaman pangan;
c.
hortikultura;
www.peraturan.go.id
2021, No.15
d.
peternakan dan kesehatan hewan;
e.
ketahanan pangan; dan
f.
sarana pertanian.
(2)
Perizinan
Berusaha
pada
subsektor
perkebunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang
ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko
kegiatan usaha terdiri atas:
a.
budi daya;
b.
pengolahan hasil perkebunan yang terintegrasi
dengan budi daya perkebunan;
c.
pengolahan hasil perkebunan skala UMK-M; dan
d.
produksi benih perkebunan.
(3)
Perizinan Berusaha pada subsektor tanaman pangan
sebagaimana pada ayat (1) huruf b yang ditetapkan
berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan
usaha terdiri atas:
a.
budi daya;
b.
perbenihan;
c.
pascapanen;
d.
pengolahan;
e.
jasa; dan
f.
keterpaduan.
(4)
Perizinan
Berusaha
pada
subsektor
hortikultura
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang
ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko
kegiatan usaha terdiri atas:
a.
budi daya; dan
b.
produksi perbenihan hortikultura.
(5)
Perizinan Berusaha pada subsektor peternakan dan
kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis
tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas:
a.
peternakan;
b.
hijauan pakan ternak;
c.
rumah potong hewan;
d.
penanganan daging dan hasil ikutan;
e.
veteriner; dan
www.peraturan.go.id
2021, No.15
f.
obat hewan.
(6)
Perizinan Berusaha pada subsektor ketahanan pangan
dan
subsektor
sarana
pertanian
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f tidak
memiliki
Perizinan
Berusaha
yang
ditetapkan
berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko.

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
pada sektor pertanian meliputi:
a.
penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan
usaha; dan
b.
ekspor dan impor.

(1)
Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup
kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan
Berusaha,
jangka
waktu,
masa
berlaku,
dan
kewenangan
Perizinan
Berusaha
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 dan Perizinan Berusaha
Untuk
Menunjang
Kegiatan
Usaha
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 tercantum dalam Lampiran
I.
(2)
Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha
pada sektor pertanian yang ditetapkan berdasarkan
hasil analisis Risiko kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 dan Perizinan Berusaha
Untuk
Menunjang
Kegiatan
Usaha
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 tercantum dalam Lampiran
II.

Bagian Keempat
Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(1)
Perizinan Berusaha sektor lingkungan hidup dan
kehutanan yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis
www.peraturan.go.id
2021, No.15
Risiko kegiatan usaha meliputi kegiatan usaha:
a.
pemanfaatan hutan;
b.
pengelolaan
limbah
bahan
berbahaya
dan
beracun;
c.
pengelolaan air limbah;
d.
pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan
konservasi;
e.
pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar; dan
f.
perbenihan tanaman hutan.
(2)
Perizinan Berusaha pada subsektor pemanfaatan
hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat
Risiko kegiatan usaha terdiri atas:
a.
pemanfaatan hutan produksi;
b.
pemanfaatan hutan lindung;
c.
pengolahan hasil hutan skala besar;
d.
pengolahan hasil hutan skala menengah; dan
e.
pengolahan hasil hutan skala kecil.
(3)
Perizinan
Berusaha
pada
subsektor
pengelolaan
limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
huruf
b
ditetapkan
berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan
usaha terdiri atas:
a.
pengumpulan limbah bahan berbahaya dan
beracun;
b.
pemanfaatan
limbah
bahan
berbahaya
dan
beracun;
c.
pengolahan
limbah
bahan
berbahaya
dan
beracun; dan
d.
penimbunan
limbah
bahan
berbahaya
dan
beracun.
(4)
Perizinan Berusaha pada subsektor pengelolaan air
limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat
Risiko kegiatan usaha terdiri atas:
a.
pengangkutan air limbah tidak berbahaya;
b.
pengangkutan air limbah berbahaya;
www.peraturan.go.id
2021, No.15
c.
pengolahan air limbah tidak berbahaya; dan
d.
pengolahan air limbah berbahaya.
(5)
Perizinan Berusaha pada subsektor pemanfaatan jasa
lingkungan pada kawasan konservasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d yang ditetapkan
berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan
usaha terdiri atas:
a.
pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi tahap
eksplorasi;
b.
pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi tahap
eksploitasi dan pemanfaatan;
c.
pemanfaatan jasa lingkungan air skala mikro;
d.
pemanfaatan jasa lingkungan air skala kecil;
e.
pemanfaatan
jasa
lingkungan
air
skala
menengah;
f.
pemanfaatan jasa lingkungan air skala besar;
g.
pemanfaatan jasa lingkungan energi air skala
mikro;
h.
pemanfaatan jasa lingkungan energi air skala
kecil;
i.
pemanfaatan jasa lingkungan energi air skala
menengah;
j.
pemanfaatan jasa lingkungan energi air skala
besar;
k.
pengusahaan sarana jasa lingkungan wisata
alam;
l.
penyediaan jasa wisata alam;
m.
penyediaan jasa lingkungan air;
n.
penyediaan jasa lingkungan energi air; dan
o.
pengusahaan taman buru.
(6)
Perizinan Berusaha pada subsektor pemanfaatan
tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e yang ditetapkan berdasarkan hasil
analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas:
a.
lembaga konservasi untuk kepentingan umum;
b.
penangkaran jenis tumbuhan dan satwa liar;

www.peraturan.go.id
2021, No.15
c.
peredaran jenis tumbuhan dan satwa liar dalam
negeri;
d.
peredaran jenis tumbuhan dan satwa liar luar
negeri; dan
e.
peragaan tumbuhan dan satwa liar.
(7)
Perizinan
Berusaha
pada
subsektor
perbenihan
tanaman hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis
tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas:
a.
pengadaan dan pengedaran benih:
b.
pengadaan dan pengedaran bibit;
c.
pengadaan dan pengedaran benih dan bibit;
d.
pemasukan benih dan/atau bibit tanaman hutan
dari luar negeri; dan
e.
pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan
ke luar negeri.

(1)
Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup
kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan
Berusaha,
jangka
waktu,
masa
berlaku,
dan
kewenangan
Perizinan
Berusaha
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 tercantum dalam Lampiran
I.
(2)
Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha
pada sektor lingkungan hidup dan kehutanan yang
ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan
usaha
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
tercantum dalam Lampiran II.

www.peraturan.go.id
2021, No.15
Bagian Kelima
Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

Paragraf 1
Perizinan Berusaha

(1)
Perizinan Berusaha sektor energi dan sumber daya
mineral terdiri atas subsektor:
a.
minyak dan gas bumi;
b.
ketenagalistrikan;
c.
mineral dan batubara; dan
d.
energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.
(2)
Perizinan Berusaha pada subsektor minyak dan gas
bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko
kegiatan usaha terdiri atas:
a.
kegiatan survei umum;
b.
kegiatan usaha hulu; dan
c.
kegiatan usaha hilir.
(3)
Perizinan Berusaha pada subsektor ketenagalistrikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang
ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan
usaha terdiri atas:
a.
penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
umum; dan
b.
jasa penunjang tenaga listrik.
(4)
Perizinan Berusaha pada subsektor mineral dan
batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko
kegiatan usaha terdiri atas:
a.
pertambangan;
b.
pertambangan khusus;
c.
pertambangan khusus sebagai kelanjutan operasi
kontrak/perjanjian;
d.
pertambangan rakyat;
e.
penambangan batuan;
www.peraturan.go.id
2021, No.15
f.
pengangkutan dan penjualan;
g.
jasa pertambangan; dan
h.
pertambangan untuk penjualan.
(5)
Perizinan
Berusaha
subsektor
energi
baru,
terbarukan,
dan
konservasi
energi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d yang ditetapkan
berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha
terdiri atas:
a.
pengusahaan panas bumi; dan
b.
niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan
bakar lain.

(1)
Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
pada subsektor minyak dan gas bumi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a meliputi:
a.
surat kemampuan usaha penunjang jasa dan
industri minyak dan gas bumi;
b.
rencana impor barang operasi minyak dan gas
bumi;
c.
penandasahan hasil verifikasi tingkat komponen
dalam negeri pada kegiatan usaha hulu minyak
dan gas bumi;
d.
rekomendasi ekspor dan impor minyak mentah;
e.
rekomendasi ekspor hasil kilang;
f.
rekomendasi
pertimbangan
tertulis
pabrikasi
pelumas;
g.
rekomendasi ekspor dan impor niaga minyak dan
gas
bumi
untuk
badan
usaha
niaga
dan
pengguna langsung;
h.
pelaporan penyalur badan usaha niaga minyak
dan gas bumi meliputi penyalur bahan bakar
minyak, bahan bakar gas, dan liquid petroleum
gas;
i.
izin pembangunan dan pengoperasian pipa gas
bumi serta fasilitas dan sarana pendukung untuk
kepentingan sendiri;
www.peraturan.go.id
2021, No.15
j.
izin usaha pengangkutan minyak dan gas bumi;
k.
rekomendasi ekspor minyak dan gas bumi hasil
kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;
l.
persetujuan penyisihan wilayah kerja minyak dan
gas bumi;
m.
persetujuan pengalihan partisipasi interes;
n.
penetapan alokasi dan pemanfaatan serta harga
gas bumi;
o.
persetujuan rencana pengembangan lapangan
minyak dan gas bumi yang pertama kali dan
perubahannya;
p.
persetujuan pemanfaatan data minyak dan gas
bumi;
q.
persetujuan survei keluar wilayah kerja minyak
dan gas bumi;
r.
rekomendasi penggunaan wilayah kerja minyak
dan gas bumi untuk kegiatan lainnya;
s.
rekomendasi penetapan lokasi;
t.
persetujuan pengalihan partisipasi interes 10%
(sepuluh persen);
u.
persetujuan pemroduksian minyak bumi pada
sumur tua;
v.
persetujuan
penunjukan
pihak
lain
untuk
pengelolaan data kontraktor;
w.
persetujuan penyimpanan salinan data di luar
wilayah hukum pertambangan Indonesia;
x.
izin gudang bahan peledak;
y.
penetapan
daerah
terbatas
terlarang
pada
kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
z.
rekomendasi teknis injeksi air limbah;
aa. persetujuan dokumen rencana tanggap darurat
penanggulangan tumpahan minyak;
bb. persetujuan pelaksanaan kegiatan pascaoperasi
pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;
cc. persetujuan layak operasi;
dd. pengesahan kualifikasi prosedur dan ahli las;
ee. nomor pelumas terdaftar;
www.peraturan.go.id
2021, No.15
ff.
pengesahan perusahaan inspeksi; dan
gg. persetujuan pengalihan sisa komitmen pasti ke
wilayah terbuka.
(2)
Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
pada
subsektor
ketenagalistrikan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b meliputi:
a.
kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk
kepentingan umum;
b.
kegiatan
penyediaan
tenaga
listrik
untuk
kepentingan sendiri; dan
c.
kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik.
(3)
Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
pada subsektor mineral dan batubara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c meliputi:
a.
persetujuan program kemitraan;
b.
persetujuan konsultasi dan/atau perencanaan
pada usaha jasa pertambangan; dan
c.
persetujuan
penggunaan
keikutsertaan
anak
perusahaan dan/atau afiliasi dalam usaha jasa
pertambangan.
(4)
Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
pada
subsektor
energi
baru,
terbarukan,
dan
konservasi energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
41 ayat (1) huruf d meliputi:
a.
registrasi usaha penunjang panas bumi;
b.
izin gudang bahan peledak;
c.
sertifikasi peralatan, instalasi, welding procedure
specification/procedure qualification record, dan
juru las panas bumi;
d.
Perizinan Berusaha pengusahaan panas bumi;
e.
persetujuan studi kelayakan proyek pembangkit
listrik tenaga panas bumi;
f.
penandasahan impor barang panas bumi; dan
g.
rekomendasi ekspor dan/atau impor bahan bakar
nabati.

www.peraturan.go.id
2021, No.15

(1)
Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup
kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan
Berusaha,
jangka
waktu,
masa
berlaku,
dan
kewenangan
Perizinan
Berusaha
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 dan Perizinan Berusaha
Untuk
Menunjang
Kegiatan
Usaha
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 tercantum dalam Lampiran
I.
(2)
Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha
pada sektor energi dan sumber daya mineral yang
ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan
usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan
Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tercantum
dalam Lampiran II.

Paragraf 2
Norma dan Kriteria

(1)
Untuk menunjang penyiapan wilayah kerja, menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang energi dan sumber daya mineral melakukan
kegiatan survei umum.
(2)
Kegiatan survei umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan pada wilayah terbuka di dalam
wilayah hukum pertambangan.
(3)
Kegiatan survei umum paling sedikit meliputi survei
geologi, survei geofisika, dan survei geokimia.
(4)
Pelaksanaan
survei
umum
oleh
badan
usaha
dilaksanakan atas biaya dan Risiko sendiri.
(5)
Sebelum melaksanakan survei umum, badan usaha
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(4)
wajib
menyampaikan terlebih dahulu jadwal dan prosedur
pelaksanaan survei umum kepada menteri yang
www.peraturan.go.id
2021, No.15
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
energi dan sumber daya mineral.

(1)
Kegiatan usaha hulu dilaksanakan oleh badan usaha
atau bentuk usaha tetap berdasarkan kontrak kerja
sama.
(2)
Dalam penerapan Perizinan Berusaha pada kegiatan
usaha hulu:
a.
kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diperlakukan sebagai Izin dalam kegiatan
usaha hulu; dan
b.
badan usaha atau bentuk usaha tetap yang
menandatangani
kontrak
kerja
sama
wajib
memiliki NIB.
(3)
Penerapan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak menghapus keberlakuan seluruh
ketentuan dalam kontrak kerja sama.

Kegiatan usaha hilir meliputi:
a.
kegiatan usaha pengolahan yang meliputi kegiatan
memurnikan,
memperoleh
bagian-bagian,
mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah
minyak dan gas bumi yang menghasilkan bahan bakar
minyak, bahan bakar gas, hasil olahan, liquified
petroleum gas, dan/atau liquified natural gas tetapi
tidak termasuk pengolahan lapangan;
b.
kegiatan usaha pengangkutan yang meliputi kegiatan
pemindahan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar
minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan baik
melalui
darat,
air,
dan/atau
udara
termasuk
pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu
tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;
c.
kegiatan usaha penyimpanan yang meliputi kegiatan
penerimaan,
pengumpulan,
penampungan,
dan
pengeluaran minyak bumi, bahan bakar minyak,
www.peraturan.go.id
2021, No.15
bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan pada lokasi di
atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau
permukaan air untuk tujuan komersial; dan
d.
kegiatan
usaha
niaga
yang
meliputi
kegiatan
pembelian, penjualan, ekspor, dan impor minyak
bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas,
dan/atau hasil olahan, termasuk gas bumi melalui
pipa.

(1)
Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha niaga
bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) huruf
b wajib memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan
usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai
bahan bakar lain.
(2)
Pengajuan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha
niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan
bakar lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban.

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha niaga bahan
bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dapat
diperpanjang berdasarkan kinerja perusahaan dan evaluasi
tahunan.

(1)
Pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha
niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan
bakar
lain
wajib
memiliki
dan/atau
menguasai
fasilitas dan sarana kegiatan usaha niaga bahan bakar
nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain.
(2)
Fasilitas dan sarana kegiatan usaha niaga bahan
bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas
penyediaan, pendistribusian, dan pemasaran.
www.peraturan.go.id
2021, No.15
(3)
Dalam melaksanakan pembangunan fasilitas dan
sarana
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2),
pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha
niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan
bakar lain wajib:
a.
menggunakan
barang
dan
peralatan
yang
memenuhi standar sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
b.
menggunakan kaidah keteknikan yang baik;
c.
mengutamakan pemanfaatan barang, peralatan,
jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan
rancang bangun dalam negeri;
d.
mengutamakan penggunaan tenaga kerja warga
negara
Indonesia
dengan
memperhatikan
pemanfaatan
tenaga
kerja
setempat
sesuai
dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan;
e.
menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta
lingkungan hidup; dan
f.
membantu pengembangan masyarakat setempat.

Dalam melaksanakan kegiatan usaha niaga bahan bakar
nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain, badan usaha
wajib:
a.
menjamin dan bertanggung jawab sampai ke tingkat
penyalur/konsumen akhir atas standar dan mutu
bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain
yang diniagakan sesuai standar dan mutu/spesifikasi
yang ditetapkan;
b.
menjamin harga jual bahan bakar nabati (biofuel)
sebagai bahan bakar lain pada tingkat yang wajar;
c.
menjamin penyediaan fasilitas dan sarana kegiatan
usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai
bahan bakar lain yang memadai;
d.
menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan
peralatan, keakuratan, dan sistem alat ukur yang
www.peraturan.go.id
2021, No.15
digunakan yang memenuhi standar sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.
mempunyai dan menggunakan nama dan merek
dagang tertentu bahan bakar nabati (biofuel) sebagai
bahan bakar lain;
f.
mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri;
dan
g.
menyampaikan data dan laporan kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
energi
dan
sumber
daya
mineral
mengenai
pelaksanaan kegiatan usaha niaga bahan bakar nabati
(biofuel) sebagai bahan bakar lain termasuk harga jual
bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain
setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu
apabila diperlukan.

(1)
Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha niaga
bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dapat
meniagakan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai
bahan bakar lain kepada konsumen akhir.
(2)
Terhadap bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan
bakar lain yang dicampur dengan bahan bakar minyak
hanya dapat diniagakan oleh badan usaha pemegang
izin usaha niaga bahan bakar minyak.

(1)
Dengan
mempertimbangkan
kebutuhan
dan
pemenuhan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai
bahan bakar lain di dalam negeri, Pelaku Usaha yang
melakukan kegiatan usaha niaga bahan bakar nabati
(biofuel) sebagai bahan bakar lain sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
ayat
(1)
dapat
melaksanakan ekspor dan/atau impor bahan bakar
nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain berdasarkan
rekomendasi.
www.peraturan.go.id
2021, No.15
(2)
Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dengan memperhatikan kapasitas produksi
dan jaminan pemenuhan kebutuhan bahan bakar
nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain di dalam
negeri.
(3)
Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan:
a.
1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun pelaksanaan
ekspor; dan/atau
b.
untuk setiap kali pelaksanaan impor.
(4)
Rekomendasi ekspor dan/atau impor sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lama 7 (tujuh)
Hari sejak diterimanya permohonan rekomendasi
ekspor dan/atau impor dari Pelaku Usaha.
(5)
Pelaku Usaha wajib melaporkan kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
energi
dan
sumber
daya
mineral
mengenai
pelaksanaan ekspor dan/atau impor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam
Sektor Ketenaganukliran

Paragraf 1
Perizinan Berusaha

(1)
Perizinan Berusaha pada sektor ketenaganukliran
terdiri atas subsektor:
a.
pemanfaatan sumber radiasi pengion;
b.
instalasi nuklir dan bahan nuklir;
c.
pertambangan bahan galian nuklir; dan
d.
pendukung sektor ketenaganukliran.
(2)
Perizinan Berusaha pada subsektor pemanfaatan
sumber radiasi pengion sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a yang ditetapkan berdasarkan hasil
analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas:
www.peraturan.go.id
2021, No.15
a.
produksi radioisotop;
b.
produksi radioisotop dan radiofarmaka;
c.
produksi radiofarmaka;
d.
produksi
peralatan
yang
menggunakan
zat
radioaktif;
e.
produksi barang konsumen;
f.
kalibrasi yang menggunakan sumber radiasi
pengion;
g.
pengelolaan limbah radioaktif;
h.
ekspor zat radioaktif;
i.
impor dan/atau pengalihan zat radioaktif;
j.
pengalihan pembangkit radiasi pengion;
k.
produksi pembangkit radiasi pengion;
l.
impor atau ekspor pembangkit radiasi pengion;
m.
ekspor barang konsumen;
n.
impor dan/atau pengalihan barang konsumen;
o.
pendidikan, penelitian dan/atau pengembangan
untuk penggunaan sumber radiasi pengion; dan
p.
penggunaan, yang meliputi:
1.
kedokteran nuklir, yang meliputi:
a)
kedokteran nuklir terapi; dan
b)
kedokteran nuklir diagnostik in vivo;
2.
radioterapi;
3.
iradiasi dengan iradiator, yang meliputi:
a)
iradiator
kategori
II
menggunakan
sumber radioaktif;
b)
iradiator
kategori
II
menggunakan
pembangkit radiasi pengion;
c)
iradiator
kategori
III
menggunakan
sumber radioaktif; dan
d)
iradiator
kategori
IV
menggunakan
sumber radioaktif;
4.
radiologi diagnostik dan/atau intervensional;
5.
iradiasi dengan iradiator, yang meliputi:
a)
iradiator
kategori
I
menggunakan
sumber radioaktif; dan
www.peraturan.go.id
2021, No.15
b)
iradiator
kategori
I
menggunakan
pembangkit radiasi pengion;
6.
uji tak rusak, yang meliputi:
a)
uji tak rusak menggunakan sumber
radiasi pengion mobile atau portabel;
dan
b)
uji tak rusak menggunakan sumber
radiasi pengion terpasang tetap;
7.
perekaman data dalam sumur pengeboran
(well logging);
8.
penanda dan/atau perunut;
9.
pengukuran (gauging) yang meliputi:
a)
pengukuran
menggunakan
sumber
radiasi
pengion
portabel
dan/atau
mobile; dan
b)
pengukuran
menggunakan
sumber
radiasi pengion terpasang tetap;
10. pemindaian
bagasi
menggunakan
pembangkit radiasi pengion portabel;
11. pemeriksaan
nonmedik
pada
manusia
dengan pembangkit radiasi pengion;
12. pemeriksaan kargo dan/atau peti kemas
menggunakan sumber radiasi pengion;
13. fasilitas penyimpanan sumber radioaktif;
14. penyimpanan sementara zat radioaktif;
15. radiologi diagnostik yang meliputi:
a)
pengukuran densitas tulang; dan
b)
pesawat gigi intra oral;
16. kedokteran nuklir diagnostik in vitro;
17. pemeriksaan unjuk kerja peralatan dengan
zat radioaktif;
18. analisis
menggunakan
sumber
radiasi
pengion;
19. pemindaian
bagasi
dengan
pembangkit
radiasi pengion terpasang tetap; dan
20. penyimpanan sementara pembangkit radiasi
pengion.
www.peraturan.go.id
2021, No.15
(3)
Perizinan Berusaha pada subsektor instalasi nuklir
dan bahan nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis
tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas:
a.
reaktor nuklir;
b.
instalasi nuklir nonreaktor; dan
c.
pemanfaatan bahan nuklir.
(4)
Perizinan Berusaha pada subsektor pertambangan
bahan galian nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis
tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas:
a.
penyelidikan umum;
b.
eksplorasi;
c.
studi kelayakan;
d.
konstruksi;
e.
penambangan;
f.
pengolahan;
g.
penyimpanan;
h.
pengalihan; dan/atau
i.
dekomisioning.
(5)
Perizinan Berusaha pada subsektor pendukung sektor
ketenaganukliran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis
tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas:
a.
lembaga uji ketenaganukliran:
1.
lembaga uji kesesuaian pesawat sinar-X
radiologi diagnostik dan intervensional;
2.
labotorium dosimetri;
3.
laboratorium uji bungkusan zat radioaktif;
4.
laboratorium
uji
peralatan
radiografi
industri; dan
5.
laboratorium uji radioaktivitas lingkungan;
b.
lembaga pelatihan ketenaganukliran.

(1)
Perizinan Berusaha untuk kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a sampai
www.peraturan.go.id
2021, No.15
dengan huruf f dan huruf p angka 1 sampai dengan
angka 3, diterbitkan sesuai tahapan kegiatan.
(2)
Tahapan kegiatan Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.
tahap kegiatan konstruksi;
b.
tahap kegiatan operasi; dan
c.
tahap kegiatan dekomisioning fasilitas sumber
radiasi pengion.

(1)
Perizinan
Berusaha
untuk
pengelolaan
limbah
radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat
(2) huruf g, diterbitkan sesuai tahapan:
a.
tahap kegiatan penentuan tapak;
b.
tahap kegiatan konstruksi;
c.
tahap kegiatan operasi; dan
d.
tahap kegiatan dekomisioning fasilitas sumber
radiasi pengion.
(2)
Permohonan Perizinan Berusaha untuk kegiatan
pengelolaan limbah radioaktif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh badan
pelaksana.
(3)
Badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan badan pelaksana sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang mengenai ketenaganukliran.

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
pada sektor ketenaganukliran meliputi:
a.
izin produksi radioisotop dan radiofarmaka;
b.
izin produksi radiofarmaka;
c.
izin
produksi
peralatan
yang
menggunakan
zat
radioaktif;
d.
izin produksi barang konsumen;
e.
izin kalibrasi yang menggunakan sumber radiasi
pengion;
f.
izin kedokteran nuklir terapi dan diagnostic in vivo;
www.peraturan.go.id
2021, No.15
g.
izin radioterapi;
h.
izin
iradiator
kategori
II
menggunakan
sumber
radioaktif;
i.
izin iradiator kategori II menggunakan pembangkit
radiasi pengion;
j.
izin iradiator kategori III menggunakan sumber
radioaktif;
k.
izin iradiator kategori IV menggunakan sumber
radioaktif;
l.
izin pemanfaatan sumber radiasi pengion untuk
tujuan pendidikan;
m.
izin ekspor zat radioaktif;
n.
izin impor dan/atau pengalihan zat radioaktif;
o.
izin pengalihan pembangkit radiasi pengion;
p.
izin produksi pembangkit radiasi pengion;
q.
izin radiologi diagnostik dan/atau intervensional;
r.
izin
iradiator
kategori
I
menggunakan
sumber
radioaktif;
s.
izin iradiator kategori I menggunakan pembangkit
radiasi pengion;
t.
izin uji tak rusak terpasang tetap/mobile;
u.
izin perekaman data dalam sumur pengeboran (well
logging);
v.
izin penanda dan/atau perunut;
w.
izin pengukuran (gauging);
x.
izin pemindaian bagasi menggunakan pembangkit
radiasi pengion portabel;
y.
izin pemeriksaan nonmedik pada manusia dengan
pembangkit radiasi pengion;
z.
izin
pemeriksaan
kargo
dan/atau
peti
kemas
menggunakan sumber radiasi pengion;
aa. izin fasilitas penyimpanan sumber radioaktif;
bb. izin menyimpan sementara zat radioaktif;
cc. impor atau ekspor pembangkit radiasi pengion;
dd. ekspor barang konsumen; dan
ee. impor dan/atau pengalihan barang konsumen.

www.peraturan.go.id
2021, No.15

(1)
Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup
kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan
Berusaha,
jangka
waktu,
masa
berlaku,
dan
kewenangan
Perizinan
Berusaha
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 dan Perizinan Berusaha
Untuk
Menunjang
Kegiatan
Usaha
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 tercantum dalam Lampiran
I.
(2)
Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha
pada
sektor
ketenaganukliran
yang
ditetapkan
berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Perizinan
Berusaha
Untuk
Menunjang
Kegiatan
Usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tercantum
dalam Lampiran II.

Paragraf 2
Norma dan Kriteria

(1)
Perizinan Berusaha pemanfaatan sumber radiasi
pengion dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan
dalam peraturan pemerintah tersendiri.
(2)
Dalam hal tertentu, pemanfaatan sumber radiasi
pengion untuk pemanfaatan yang menggunakan zat
radioaktif
atau
pemanfaatan yang
menggunakan
pembangkit radiasi pengion dan barang konsumen
dikecualikan dari Perizinan Berusaha.

(1)
Ketentuan mengenai norma dan kriteria pemanfaatan
sumber radiasi pengion, instalasi nuklir dan bahan
nuklir, pertambangan bahan galian nuklir, dan
pendukung sektor ketenaganukliran diatur dalam
peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan
www.peraturan.go.id
2021, No.15
urusan
pemerintahan
di
bidang
pengawasan
ketenaganukliran.
(2)
Peraturan kepala lembaga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapat persetujuan
Presiden dan berkoordinasi dengan kementerian yang
menyelenggarakan
koordinasi,
sinkronisasi,
dan
pengendalian
urusan
kementerian
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
di
bidang
perekonomian.

Bagian Ketujuh
Sektor Perindustrian

Paragraf 1
Perizinan Berusaha

(1) Perizinan Berusaha pada sektor perindustrian meliputi
kegiatan usaha:
a.
penyelenggaraan industri yang mengolah bahan
baku dan/atau memanfaatkan sumber daya
industri; dan
b.
kawasan industri.
(2)
Perizinan
Berusaha
pada
kegiatan
usaha
penyelenggaraan industri yang mengolah bahan baku
dan/atau
memanfaatkan
sumber
daya
industri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang
ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko
kegiatan usaha terdiri atas:
a.
kegiatan
yang
menghasilkan
barang
yang
mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih
tinggi; dan/atau
b.
kegiatan yang menyediakan jasa industri.
(3)
Perizinan Berusaha pada kegiatan usaha kawasan
industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat
Risiko kegiatan usaha terdiri atas kegiatan usaha
www.peraturan.go.id
2021, No.15
kawasan industri.
(4)
Kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a diklasifikasikan menjadi:
a.
industri kecil;
b.
industri menengah; dan
c.
industri besar.

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
pada sektor perindustrian meliputi:
a.
rekomendasi, pertimbangan teknis, surat persetujuan,
surat penetapan, tanda pendaftaran, tanda daftar,
dan/atau
surat
keterangan
dalam
kegiatan
operasional usaha industri tertentu;
b.
verifikasi teknis pemenuhan persyaratan Perizinan
Berusaha industri; dan
c.
verifikasi teknis pemenuhan persyaratan Perizinan
Berusaha kawasan industri.

(1)
Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup
kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan
Berusaha,
jangka
waktu,
masa
berlaku,
dan
kewenangan
Perizinan
Berusaha
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60 dan Perizinan Berusaha
Untuk
Menunjang
Kegiatan
Usaha
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 tercantum dalam Lampiran
I.
(2)
Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha
pada
sektor
perindustrian
yang
ditetapkan
berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Perizinan
Berusaha
Untuk
Menunjang
Kegiatan
Usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 tercantum
dalam Lampiran II.

www.peraturan.go.id
2021, No.15

Perizinan Berusaha sektor perindustrian diberikan melalui
Sistem OSS dan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
secara terintegrasi.

Paragraf 2
Norma dan Kriteria

Perizinan
Berusaha
untuk
kegiatan
usaha
industri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a
berlaku juga sebagai Perizinan Berusaha untuk tempat
penyimpanan
mesin/peralatan,
bahan
baku,
bahan
penolong, dan/atau hasil produksi dengan ketentuan:
a.
tempat
penyimpanan
dimaksud
terkait
dengan
kegiatan
dan/atau
kepentingan
produksi
Pelaku
Usaha di sektor perindustrian bersangkutan yang
tidak terpisahkan dari kegiatan industrinya dan
berada dalam 1 (satu) lokasi usaha industri; dan
b.
tempat penyimpanan dimaksud tidak disewakan atau
dikomersialkan.

(1)
Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha industri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf
a diperuntukan untuk kegiatan usaha industri yang
wajib dilakukan di lokasi kawasan industri.
(2)
Kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berlokasi di luar kawasan industri
apabila:
a.
berlokasi di daerah kabupaten/kota yang belum
memiliki kawasan industri atau telah memiliki
kawasan industri tetapi seluruh kaveling industri
dalam kawasan industrinya telah habis;
b.
berlokasi di zona industri dalam KEK;
c.
termasuk klasifikasi industri kecil dan industri
menengah yang tidak berpotensi menimbulkan
www.peraturan.go.id
2021, No.15
pencemaran lingkungan hidup yang berdampak
luas; atau
d.
industri yang menggunakan bahan baku khusus
dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi
khusus.
(3)
Kegiatan usaha industri yang berlokasi di luar
kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dengan ketentuan:
a.
berlokasi di daerah kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan/atau
b.
termasuk
klasifikasi
industri
menengah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,
wajib berlokasi di kawasan peruntukan industri sesuai
dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana
tata ruang wilayah provinsi, atau rencana tata ruang
wilayah kabupaten/kota.
(4)
Industri kecil dan industri menengah yang tidak
berpotensi
menimbulkan
pencemaran
lingkungan
hidup yang berdampak luas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c dan industri yang menggunakan
bahan baku khusus dan/atau proses produksinya
memerlukan lokasi khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf d ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perindustrian.

(1)
Pelaku
Usaha
perseorangan
dan
Pelaku
Usaha
nonperseorangan
di
sektor
perindustrian
yang
melakukan perubahan klasifikasi usaha industri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) wajib
memenuhi ketentuan lokasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 65.
(2)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan bagi Pelaku Usaha perseorangan dan
Pelaku
Usaha
nonperseorangan
di
sektor
perindustrian yang melakukan perubahan klasifikasi
www.peraturan.go.id
2021, No.15
kegiatan usaha industri tanpa menambah lahan lokasi
industri atau pindah lokasi industri.

(1)
Dalam 1 (satu) Perizinan Berusaha hanya berlaku bagi
1 (satu) Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang:
a.
memiliki usaha industri dengan 1 (satu) kelompok
usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit dan
berada dalam 1 (satu) lokasi industri;
b.
memiliki
beberapa
usaha
industri
yang
merupakan 1 (satu) unit produksi terpadu dengan
KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu)
kawasan industri; atau
c.
memiliki beberapa usaha industri dengan 1 (satu)
kelompok usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit
yang sama dan berada di beberapa lokasi dalam 1
(satu) kawasan industri.
(2)
Dalam hal Pelaku Usaha di sektor perindustrian
memiliki
usaha
industri
di
luar
ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki
Perizinan Berusaha baru.

(1)
Pelaku Usaha di sektor perindustrian wajib:
a.
melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai
dengan Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan
b.
menjamin
keamanan
dan
keselamatan
alat,
proses,
hasil
produksi,
penyimpanan,
serta
pengangkutan.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan keamanan
dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf
b
diatur
dalam
peraturan
menteri
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perindustrian.

www.peraturan.go.id
2021, No.15

Masa berlaku Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha
industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1)
huruf
a
berlaku
selama
Pelaku
Usaha
di
sektor
perindustrian melakukan kegiatan usaha industri.

(1)
Setiap Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang
telah memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan
usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1)
huruf a dapat melakukan perluasan kegiatan usaha
industri.
(2)
Perluasan
kegiatan
usaha
industri
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Pelaku
Usaha
di
sektor
perindustrian
melakukan
penambahan kapasitas produksi terpasang.
(3)
Dalam
hal
perluasan
kegiatan
usaha
industri
berpengaruh terhadap lingkungan hidup, Pelaku
Usaha
harus
memenuhi
ketentuan
peraturan
perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

(1)
Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang melakukan
perubahan:
a.
jumlah tenaga kerja;
b.
nilai investasi;
c.
kapasitas produksi terpasang;
d.
penambahan kelompok industri sesuai dengan
KBLI 5 (lima) digit; dan
e.
penambahan/pemindahan lokasi usaha,
wajib
melakukan
penyesuaian
data
Perizinan
Berusaha.
(2)
Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang melakukan
perubahan
jumlah
tenaga
kerja
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau nilai
investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
yang mengakibatkan perubahan klasifikasi usaha
www.peraturan.go.id
2021, No.15
industri
wajib
memenuhi
ketentuan
lokasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.
(3)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikecualikan
bagi
Pelaku
Usaha
di
sektor
perindustrian yang melakukan perubahan klasifikasi
usaha industri tanpa menambah lahan lokasi industri
dan pindah lokasi industri.
(4)
Penyesuaian data Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilakukan
dengan
menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS.

(1)
Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha kawasan
industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat
(1) huruf b diberikan hanya kepada Pelaku Usaha
nonperseorangan, badan usaha milik negara, badan
usaha milik daerah, koperasi, dan perseroan terbatas,
yang berlokasi di dalam kawasan peruntukan industri
sesuai dengan rencana tata ruang wilayah nasional,
rencana tata ruang wilayah provinsi, atau rencana tata
ruang wilayah kabupaten/kota.
(2)
Pelaku
Usaha
nonperseorangan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang telah memperoleh
Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha kawasan
industri merupakan perusahaan kawasan industri.
(3)
Perizinan Berusaha kawasan industri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan
kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang kegiatan
usaha kawasan industri.

Pembangunan
kawasan
industri
dilakukan
dengan
mengacu pada pedoman teknis pembangunan kawasan
industri.

www.peraturan.go.id
2021, No.15

(1)
Perusahaan
kawasan
industri
wajib
memenuhi
standar kawasan industri.
(2)
Perusahaan kawasan industri yang telah memenuhi
standar kawasan industri diberikan akreditasi.

Masa berlaku Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha
kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60
ayat (1) huruf b berlaku selama perusahaan kawasan
industri melakukan kegiatan usaha kawasan industri.

(1)
Setiap perusahaan kawasan industri yang melakukan
perluasan
kawasan
wajib
memiliki
Perizinan
Berusaha.
(2)
Sebelum mengajukan permohonan Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan
kawasan industri harus telah menguasai dan selesai
menyiapkan lahan kawasan industri sampai dapat
digunakan, menyusun perubahan analisis dampak
lingkungan,
perencanaan,
dan
pembangunan
infrastruktur kawasan industri, serta kesiapan lain
dalam rangka perluasan kawasan.
(3)
Perluasan kawasan industri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan di dalam kawasan peruntukan
industri.
(4)
Perluasan kawasan industri hanya diberikan seluas
lahan yang telah siap digunakan dan dikuasai yang
dibuktikan dengan surat pelepasan hak atau sertifikat.

Bagian Kedelapan
Sektor Perdagangan

(1)
Perizinan Berusaha pada sektor perdagangan meliputi
kegiatan usaha:
www.peraturan.go.id
2021, No.15
a.
perdagangan dalam negeri;
b.
pengembangan ekspor nasional; dan
c.
perdagangan berjangka komoditi, sistem resi
gudang, dan pasar lelang komoditas.
(2)
Perizinan Berusaha pada kegiatan usaha perdagangan
dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan
Lampiran II.
(3)
Perizinan
Berusaha
pada
kegiatan
usaha
pengembangan
ekspor
nasional
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b yang ditetapkan
berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan
usaha terdiri atas kegiatan usaha pameran dagang.
(4)
Perizinan Berusaha pada kegiatan usaha perdagangan
berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar
lelang komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan
di
bidang
perdagangan
berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar
lelang komoditas.

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
pada sektor perdagangan meliputi:
a.
perdagangan dalam negeri;
b.
perdagangan luar negeri; dan
c.
perlindungan konsumen dan tertib niaga.

(1)
Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup
kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan
Berusaha,
jangka
waktu,
masa
berlaku,
dan
kewenangan
Perizinan
Berusaha
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 77 dan Perizinan Berusaha
Untuk
Menunjang
Kegiatan
Usaha
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 78 tercantum dalam Lampiran
I.
www.peraturan.go.id
2021, No.15
(2)
Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha
pada sektor perdagangan yang ditetapkan berdasarkan
hasil analisis Risiko kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 77 dan Perizinan Berusaha
Untuk
Menunjang
Kegiatan
Usaha
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 78 tercantum dalam Lampiran
II.

Bagian Kesembilan
Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Paragraf 1
Perizinan Berusaha

(1)
Perizinan Berusaha pada sektor pekerjaan umum dan
perumahan rakyat terdiri atas subsektor:
a.
jasa konstruksi;
b.
sumber daya air; dan
c.
bina marga.
(2)
Perizinan Berusaha pada subsektor jasa konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang
ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko
kegiatan usaha terdiri atas:
a.
jasa konsultansi konstruksi;
b.
pekerjaan konstruksi; dan
c.
pekerjaan konstruksi terintegrasi.
(3)
Perizinan Berusaha pada subsektor sumber daya air
sebagaimana pada ayat (1) huruf b dan subsektor bina
marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
tidak memiliki Perizinan Berusaha yang ditetapkan
berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko.

(1)
Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
pada subsektor jasa konstruksi terdiri atas:
a.
Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi;
www.peraturan.go.id
2021, No.15
b.
Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) konstruksi;
c.
registrasi kantor perwakilan Badan Usaha Jasa
Konstruksi Asing (BUJKA);
d.
lisensi lembaga sertifikasi Badan Usaha Jasa
Konstruksi (BUJK); dan
e.
lisensi lembaga sertifikasi profesi jasa konstruksi.
(2)
Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
pada
subsektor
sumber
daya
air
meliputi
izin
penggunaan sumber daya air.
(3)
Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
pada subsektor bina marga terdiri atas:
a.
izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian
jalan non tol; dan
b.
izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian
jalan tol.

(1)
Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup
kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan
Berusaha,
jangka
waktu,
masa
berlaku,
dan
kewenangan
Perizinan
Berusaha
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 80 dan Perizinan Berusaha
Untuk
Menunjang
Kegiatan
Usaha
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 81 tercantum dalam Lampiran
I.
(2)
Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha
pada sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat
yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko
kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
dan
Perizinan
Berusaha
Untuk
Menunjang
Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
81 tercantum dalam Lampiran II.

www.peraturan.go.id
2021, No.15
Paragraf 2
Norma dan Kriteria Subsektor Jasa Konstruksi

(1)
Kegiatan
usaha
jasa
konsultansi
konstruksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf
a
dan
kegiatan
usaha
pekerjaan
konstruksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf
b tidak dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan
usaha lain.
(2)
Kegiatan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf
c dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan usaha
pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 80 ayat (2) huruf b.

(1)
Kualifikasi badan usaha subsektor jasa konstruksi
untuk jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan
konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80
ayat (2) huruf a dan huruf b meliputi kualifikasi:
a.
kecil;
b.
menengah; dan
c.
besar.
(2)
Kualifikasi badan usaha subsektor jasa konstruksi
untuk
usaha
pekerjaan
konstruksi
terintegrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf
c hanya meliputi kualifikasi besar.
(3)
Badan
usaha
jasa
konsultansi
konstruksi
dan
pekerjaan konstruksi kualifikasi menengah dan besar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan
huruf
c
dan
pekerjaan
konstruksi
terintegrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbadan
hukum Indonesia.
(4)
Kantor perwakilan BUJKA harus berbadan hukum di
negara asal.
www.peraturan.go.id
2021, No.15
(5)
BUJKA dan BUJK Penanaman Modal Asing harus
memenuhi persyaratan kualifikasi besar.
(6)
Kualifikasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dengan sifat usaha umum dan
spesialis dikelompokan ke dalam klasifikasi.
(7)
Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri
atas subklasifikasi.
(8)
Pimpinan tertinggi kantor perwakilan BUJKA dijabat
oleh warga negara Indonesia, sebagai penanggung
jawab teknis.
(9)
Pimpinan
tertinggi
kantor
perwakilan
BUJKA
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(8)
yang
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konstruksi
guna proses alih teknologi dapat dijabat warga negara
asing.

(1)
Penetapan kualifikasi badan usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan berdasarkan penilaian kelayakan terhadap
dokumen:
a.
penjualan tahunan;
b.
kemampuan keuangan;
c.
ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan
d.
kemampuan
dalam
penyediaan
peralatan
konstruksi.
(2)
Penetapan kualifikasi badan usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap
subklasifikasi yang diusulkan.
(3)
Penetapan kualifikasi badan usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk kegiatan
usaha jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis
dan pekerjaan konstruksi bersifat spesialis.
(4)
Dalam hal BUJK memiliki beberapa subklasifikasi,
penyebutan entitas BUJK mengacu pada kualifikasi
tertinggi pada subklasifikasi yang dimiliki.

www.peraturan.go.id
2021, No.15

(1)
Penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 85 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan rekaman
kontrak kerja konstruksi yang disahkan oleh pemilik
pekerjaan dan telah tercatat sebagai pengalaman
badan usaha.
(2)
Nilai penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didasarkan pada perolehan pekerjaan dalam
masa berlakunya SBU konstruksi.
(3)
Dalam hal kontrak kerja konstruksi terdapat bentuk
kerja sama operasional dan/atau kontrak dengan
subpenyedia
jasa,
laporan
penjualan
tahunan
dipisahkan sesuai dengan porsinya.
(4)
Dalam hal penjualan tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sudah digunakan pada subklasifikasi
tertentu, penjualan tahunan tidak dapat digunakan
untuk permohonan kualifikasi dan subklasifikasi yang
berbeda.
(5)
Dalam hal BUJK mengajukan perubahan untuk
peningkatan kualifikasi, penilaian terhadap penjualan
tahunan dilakukan terhadap akumulasi penjualan
tahunan sejenis.

(1)
Kemampuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 85 ayat (1) huruf b diperoleh dari nilai total
ekuitas pada:
a.
neraca keuangan BUJK, untuk BUJK kualifikasi
kecil; dan
b.
neraca
keuangan
BUJK
hasil
audit
kantor
akuntan publik yang teregistrasi sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan,
untuk BUJK kualifikasi menengah dan besar.
(2)
Dalam hal total ekuitas dinyatakan dalam mata uang
asing, total ekuitas harus dikonversi ke dalam mata
uang rupiah menggunakan kurs yang ditetapkan oleh
www.peraturan.go.id
2021, No.15
Bank Indonesia pada saat pengajuan penetapan
kualifikasi.

(1)
Ketersediaan tenaga kerja konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c harus
memenuhi persyaratan minimal yang terdiri atas:
a.
jumlah tenaga kerja;
b.
kualifikasi tenaga kerja; dan
c.
jenjang tenaga kerja,
yang
dibuktikan
dengan
kepemilikan
sertifikat
kompetensi
kerja
konstruksi
untuk
setiap
subklasifikasi.
(2)
Tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a.
Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
b.
Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU);
dan/atau
c.
Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha
(PJSKBU).
(3)
Tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) merupakan tenaga tetap badan usaha yang
tidak boleh merangkap jabatan pada badan usaha
lain.
(4)
Jumlah tenaga kerja konstruksi PJSKBU sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan jumlah
dan kualifikasi subklasifikasi yang dimiliki.
(5)
Dalam hal BUJK memiliki beberapa subklasifikasi
dengan kualifikasi berbeda, kualifikasi dan jenjang
PJTBU
mengacu
kepada
subklasifikasi
dengan
kualifikasi tertinggi.
(6)
Dalam hal tenaga kerja konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) mengundurkan diri, BUJK
harus melakukan penggantian tenaga kerja konstruksi
dengan kualifikasi Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia (KKNI) minimal sama dengan yang diganti,
www.peraturan.go.id
2021, No.15
paling lama 7 (tujuh) Hari sejak tenaga kerja
konstruksi mengundurkan diri.
(7)
Setiap
penggantian
tenaga
kerja
konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), BUJK wajib
melaporkan kepada Lembaga Pengembangan Jasa
Konstruksi (LPJK).

(1)
Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf
d harus memenuhi persyaratan paling sedikit jumlah
peralatan utama untuk setiap subklasifikasi.
(2)
Kemampuan
dalam
penyediaan
peralatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan
Pelaku Usaha paling lama 30 (tiga puluh) hari
kalender sejak SBU konstruksi diterbitkan.
(3)
Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan
untuk jasa konsultansi konstruksi bersifat umum.

(1) Penilaian penjualan tahunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a untuk kegiatan usaha
jasa konsultansi konstruksi bersifat umum harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.
kualifikasi
kecil,
paling
banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
b.
kualifikasi
menengah,
paling
sedikit
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
c.
kualifikasi
besar,
paling
sedikit
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta
rupiah); dan
d.
kualifikasi
besar
kantor
perwakilan
BUJKA,
paling
sedikit
Rp10.000.000.000,00
(sepuluh
miliar rupiah).
(2) Penilaian penjualan tahunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a untuk kegiatan usaha
www.peraturan.go.id
2021, No.15
pekerjaan konstruksi bersifat umum harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a.
kualifikasi
kecil,
paling
banyak
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta
rupiah);
b.
kualifikasi
menengah,
paling
sedikit
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta
rupiah);
c.
kualifikasi
besar,
paling
sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
dan
d.
kualifikasi
besar
kantor
perwakilan
BUJKA,
paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus
miliar rupiah).
(3) Penilaian penjualan tahunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a untuk kegiatan usaha
pekerjaan konstruksi terintegrasi harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a.
kualifikasi
besar,
paling
sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
dan
b.
kualifikasi
besar
kantor
perwakilan
BUJKA,
paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus
miliar rupiah).

(1)
Penilaian
kemampuan
keuangan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b untuk
kegiatan usaha jasa konsultansi konstruksi bersifat
umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.
kualifikasi kecil, paling sedikit Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah);
b.
kualifikasi
menengah,
paling
sedikit
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta
rupiah);
c.
kualifikasi besar, paling sedikit Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah); dan
www.peraturan.go.id
2021, No.15
d.
kualifikasi
besar
kantor
perwakilan
BUJKA,
paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah).
(2)
Penilaian
kemampuan
keuangan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b untuk
kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat umum
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.
kualifikasi kecil, paling sedikit Rp300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah);
b.
kualifikasi
menengah,
paling
sedikit
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
c.
kualifikasi
besar,
paling
sedikit
Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar
rupiah); dan
d.
kualifikasi
besar
kantor
perwakilan
BUJKA,
paling sedikit Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh
lima miliar rupiah).
(3)
Penilaian
kemampuan
keuangan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b untuk
kegiatan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.
kualifikasi
besar,
paling
sedikit
Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar
rupiah); dan
b.
kualifikasi
besar
kantor
perwakilan
BUJKA,
paling sedikit Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh
lima miliar rupiah).

Penilaian
ketersediaan
tenaga
kerja
konstruksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c
untuk kegiatan usaha jasa konsultansi konstruksi bersifat
umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.
kualifikasi kecil terdiri atas:
1.
1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi;
2.
1 (satu) PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi
KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 7 (tujuh)
www.peraturan.go.id
2021, No.15
atau ahli muda sesuai dengan subklasifikasi
tenaga kerja konstruksi;
3.
PJBU dapat merangkap sebagai PJTBU; dan
4.
1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha
dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI paling
rendah jenjang 6 (enam) atau teknisi/analis
sesuai
dengan
subklasifikasi
tenaga
kerja
konstruksi;
b.
kualifikasi menengah terdiri atas:
1.
1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi;
2.
1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi
kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan)
atau ahli madya sesuai dengan subklasifikasi
tenaga kerja konstruksi; dan
3.
1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha
dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI paling
rendah jenjang 7 (tujuh) atau ahli muda sesuai
dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi;
c.
kualifikasi besar terdiri atas:
1.
1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi;
2.
1 (satu) PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi
KKNI jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai
dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi
atau memiliki sertifikat Association of South East
Asian Nation (ASEAN) Architect atau ASEAN
Chartered Professional Engineer; dan
3.
1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha
dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI paling
rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya
sesuai
dengan
subklasifikasi
tenaga
kerja
konstruksi;
d.
kualifikasi besar kantor perwakilan BUJKA terdiri
atas:
1.
1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi;
2.
1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi
kualifikasi KKNI jenjang 9 (sembilan) atau ahli
utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja
www.peraturan.go.id
2021, No.15
konstruksi
atau
memiliki
sertifikat
ASEAN
Architect atau ASEAN Chartered Professional
Engineer; dan
3.
1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha
dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jenjang 9
(sembilan)
atau
ahli
utama
sesuai
dengan
subklasifikasi
tenaga
kerja
konstruksi
atau
memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN
Chartered Professional Engineer.

Penilaian
ketersediaan
tenaga
kerja
konstruksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c
untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat umum
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.
kualifikasi kecil terdiri atas:
1.
1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi;
2.
1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi
kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 6 (enam)
atau teknisi/analis sesuai dengan subklasifikasi
tenaga kerja konstruksi;
3.
PJBU dapat merangkap sebagai PJTBU; dan
4.
1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha
dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI paling
rendah jenjang 5 (lima) atau teknisi/analis sesuai
dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi.
b.
kualifikasi menengah terdiri atas:
1.
1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi;
2.
1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi
kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 (tujuh)
atau ahli muda sesuai dengan subklasifikasi
tenaga kerja konstruksi; dan
3.
1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha
dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI paling
rendah jenjang 6 (enam) atau teknisi/analis
sesuai
dengan
subklasifikasi
tenaga
kerja
konstruksi.
www.peraturan.go.id
2021, No.15
c.
kualifikasi besar terdiri atas:
1.
1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi;
2.
1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi
kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan)
atau ahli madya sesuai dengan subklasifikasi
tenaga kerja konstruksi; dan
3.
1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha
dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI paling
rendah jenjang 7 (tujuh) atau ahli muda sesuai
dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi.
d.
kualifikasi besar kantor perwakilan BUJKA terdiri
atas:
1.
1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi;
2.
1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi
kualifikasi KKNI jenjang 9 (sembilan) atau ahli
utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja
konstruksi
atau
memiliki
sertifikat
ASEAN
Architect atau ASEAN Chartered Professional
Engineer; dan
3.
1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha
dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jenjang 9
(sembilan)
atau
ahli
utama
sesuai
dengan
subklasifikasi
tenaga
kerja
konstruksi
atau
memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN
Chartered Professional Engineer.

Penilaian
ketersediaan
tenaga
kerja
konstruksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c
untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.
kualifikasi besar terdiri atas:
1.
1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi;
2.
1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi
kualifikasi
KKNI
paling
rendah
jenjang
(sembilan)
atau
ahli
utama
sesuai
dengan
subklasifikasi tenaga kerja konstruksi; dan
www.peraturan.go.id
2021, No.15
3.
2 (dua) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha
dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI paling
rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya
sesuai
dengan
subklasifikasi
tenaga
kerja
konstruksi.
b.
kualifikasi besar kantor perwakilan BUJKA terdiri
atas:
1.
1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi;
2.
1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi
kualifikasi KKNI jenjang 9 (sembilan) atau ahli
utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja
konstruksi
atau
memiliki
sertifikat
ASEAN
Architect atau ASEAN Chartered Professional
Engineer; dan
3.
2 (dua) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha
dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jenjang 9
(sembilan)
atau
ahli
utama
sesuai
dengan
subklasifikasi
tenaga
kerja
konstruksi
atau
memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN
Chartered Professional Engineer.

(1)
Penilaian kemampuan dalam penyediaan peralatan
konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85
ayat (1) huruf d untuk kegiatan usaha pekerjaan
konstruksi
bersifat
umum
harus
memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a.
kualifikasi kecil, memiliki peralatan utama paling
sedikit 1 (satu) per subklasifikasinya;
b.
kualifikasi menengah, memiliki peralatan utama
paling sedikit 2 (dua) per subklasifikasinya;
c.
kualifikasi besar, memiliki peralatan utama paling
sedikit 3 (tiga) per subklasifikasinya; dan
d.
kualifikasi
besar
kantor
perwakilan
BUJKA,
memiliki paling sedikit 5 (lima) peralatan utama
per subklasifikasinya.
www.peraturan.go.id
2021, No.15
(2)
Penilaian kemampuan dalam penyediaan peralatan
konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85
ayat (1) huruf d untuk kegiatan usaha pekerjaan
konstruksi terintegrasi harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a.
memiliki peralatan utama paling sedikit 3 (tiga)
per subklasifikasinya; dan
b.
kantor perwakilan BUJKA, memiliki paling sedikit
5 (lima) peralatan utama per subklasifikasinya.

(1)
Penilaian BUJK untuk jasa konsultansi konstruksi
dengan
sifat
usaha
spesialis
didasarkan
pada
ketersediaan aset dan ketersediaan tenaga kerja
konstruksi sebagai berikut:
a.
paling
sedikit
memiliki
aset
senilai
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
b.
1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi;
c.
1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi
kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 (tujuh)
atau ahli muda sesuai dengan subklasifikasi
tenaga kerja konstruksi; dan
d.
1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha
dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI paling
rendah jenjang 7 (tujuh) atau ahli muda sesuai
dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi.
(2)
Penilaian kantor perwakilan BUJKA untuk jasa
konsultansi konstruksi dengan sifat usaha spesialis
didasarkan pada ketersediaan aset dan ketersediaan
tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:
a.
paling
sedikit
memiliki
aset
senilai
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
b.
1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi;
c.
1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi
kualifikasi KKNI jenjang 9 (sembilan) atau ahli
utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja
konstruksi
atau
memiliki
sertifikat
ASEAN
www.peraturan.go.id
2021, No.15
Architect atau ASEAN Chartered Professional
Engineer; dan
d.
1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha
dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI paling
rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya
sesuai
dengan
subklasifikasi
tenaga
kerja
konstruksi.
(3)
Penilaian BUJK untuk pekerjaan konstruksi dengan
sifat usaha spesialis didasarkan pada ketersediaan
aset, ketersediaan tenaga kerja konstruksi, dan
peralatan utama sebagai berikut:
a.
paling
sedikit
memiliki
aset
senilai
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
b.
1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi;
c.
1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi
kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan)
atau ahli madya sesuai dengan subklasifikasi
tenaga kerja konstruksi;
d.
1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha
dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI paling
rendah jenjang 7 (tujuh) atau ahli muda sesuai
dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi;
dan
e.
memiliki peralatan utama paling sedikit 2 (dua)
per subklasifikasinya.
(4)
Penilaian kantor perwakilan BUJKA untuk pekerjaan
konstruksi dengan sifat usaha spesialis didasarkan
pada ketersediaan aset, ketersediaan tenaga kerja
konstruksi, dan peralatan utama sebagai berikut:
a.
paling
sedikit
memiliki
aset
senilai
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
b.
1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi;
c.
1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi
kualifikasi KKNI jenjang 9 (sembilan) atau ahli
utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja
konstruksi
atau
memiliki
sertifikat
ASEAN
www.peraturan.go.id
2021, No.15
Architect atau ASEAN Chartered Professional
Engineer;
d.
1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha
dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI paling
rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya
sesuai
dengan
subklasifikasi
tenaga
kerja
konstruksi; dan
e.
memiliki peralatan utama paling rendah 5 (lima)
per subklasifikasinya.
(5)
Hasil penilaian BUJK atau kantor perwakilan BUJKA
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
ayat (4) merupakan dasar penerbitan SBU konstruksi.

(1)
Jenis kegiatan usaha jasa konsultansi konstruksi yang
bersifat umum serta klasifikasi dan subklasifikasi
terdiri atas:
a.
arsitektur;
b.
rekayasa;
c.
rekayasa terpadu; dan
d.
arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah.
(2)
Jenis kegiatan usaha jasa konsultansi konstruksi yang
bersifat spesialis serta klasifikasi dan subklasifikasi
terdiri atas:
a.
konsultansi ilmiah dan teknis; dan
b.
pengujian dan analisis teknis.
(3)
Jenis kegiatan usaha pekerjaan konstruksi yang
bersifat umum serta klasifikasi dan subklasifikasi
terdiri atas:
a.
bangunan gedung; dan
b.
bangunan sipil.
(4)
Jenis kegiatan usaha pekerjaan konstruksi yang
bersifat spesialis serta klasifikasi dan subklasifikasi
terdiri atas:
a.
persiapan;
b.
konstruksi khusus;
c.
konstruksi prapabrikasi;
www.peraturan.go.id
2021, No.15
d.
penyewaan peralatan;
e.
instalasi; dan
f.
penyelesaian bangunan.
(5)
Jenis kegiatan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi
serta klasifikasi dan subklasifikasi terdiri atas:
a.
bangunan gedung; dan
b.
bangunan sipil.

(1)
Klasifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
97 terdiri atas beberapa subklasifikasi usaha.
(2)
BUJK hanya dapat mengambil subklasifikasi dari
klasifikasi yang dimilikinya.

Sertifikat Standar Perizinan Berusaha subsektor jasa
konstruksi meliputi:
a.
SBU konstruksi;
b.
SKK konstruksi; dan
c.
lisensi.

(1)
SBU konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
huruf
a
wajib
dimiliki
oleh
BUJK
yang
menyelenggarakan layanan jasa konstruksi.
(2)
SBU konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan melalui sertifikasi dan pencatatan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pekerjaan umum melalui sistem informasi
jasa konstruksi terintegrasi.
(3)
BUJK mengajukan permohonan kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pekerjaan umum melalui Lembaga Sertifikasi Badan
Usaha (LSBU) untuk mendapatkan SBU konstruksi.
(4)
SBU konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat
diperpanjang, serta dapat dilakukan perubahan.
www.peraturan.go.id
2021, No.15
(5)
SBU
konstruksi
yang
akan
diperpanjang
wajib
diajukan sebelum habis masa berlakunya.

(1)
SKK konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
99 huruf b wajib dimiliki tenaga kerja konstruksi.
(2)
SKK konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan melalui uji kompetensi sesuai dengan
standar kompetensi kerja.
(3)
Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi
profesi bidang konstruksi.
(4)
Sertifikasi SKK konstruksi sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(1)
dicatat
oleh
menteri
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pekerjaan
umum
melalui
sistem
informasi
jasa
konstruksi terintegrasi.
(5)
SKK konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat
diperpanjang serta dapat dilakukan perubahan.
(6)
SKK
konstruksi
yang
akan
diperpanjang
wajib
diajukan sebelum habis masa berlakunya.

(1)
Pengajuan
sertifikasi
SBU
konstruksi
dan
SKK
konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100
dan Pasal 101 dilaksanakan melalui Lembaga OSS.
(2)
Pengajuan sertifikasi SKK konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk kualifikasi KKNI jenjang
1 (satu) sampai dengan 4 (empat) dapat dilakukan
melalui asosiasi profesi terakreditasi atau lembaga
pendidikan pelatihan kerja.
(3)
Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi jenis layanan:
a.
permohonan baru;
b.
perpanjangan; atau
c.
perubahan.
www.peraturan.go.id
2021, No.15

(1)
Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102
ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
a.
permohonan;
b.
pembayaran biaya;
c.
verifikasi dan validasi; dan
d.
persetujuan/penolakan
permohonan
SBU
konstruksi.
(2)
BUJK
mengajukan
permohonan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui Lembaga OSS
dengan dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan.
(3)
Dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) sesuai dengan kriteria penilaian
kelayakan yang telah ditetapkan dalam Pasal 85 ayat
(1), sesuai subklasifikasi dan jenis kegiatan usaha.
(4)
Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh)
Hari setelah terbitnya surat tagihan.
(5)
Pelaksanaan
verifikasi
dan
validasi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah
dokumen dinyatakan lengkap dan BUJK melakukan
pembayaran biaya.
(6)
Apabila permohonan disetujui, paling lambat 15 (lima
belas) Hari sejak pembayaran diterima sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), diterbitkan SBU konstruksi,
dan dicatat oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum
melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi.
(7)
Apabila permohonan tidak disetujui, BUJK tidak dapat
menuntut ganti rugi kepada LSBU.

(1)
Dalam hal pengajuan permohonan SBU konstruksi
dilakukan oleh kantor perwakilan BUJKA, ketentuan
mengenai
sertifikasi
badan
usaha
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 103 berlaku secara mutatis
www.peraturan.go.id
2021, No.15
mutandis terhadap proses penyetaraan kualifikasi dan
subklasifikasi kantor perwakilan BUJKA.
(2)
Dalam hal pengajuan pencatatan SBU konstruksi
dilakukan oleh kantor perwakilan BUJKA, ketentuan
mengenai pencatatan SBU konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 103 berlaku secara mutatis
mutandis terhadap pencatatan atas SBU konstruksi
hasil penyetaraan.

Paragraf 3
Norma dan Kriteria Subsektor Sumber Daya Air

(1)
Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya
air dapat diberikan untuk:
a.
titik atau tempat tertentu pada sumber air;
b.
ruas tertentu pada sumber air; atau
c.
bagian tertentu dari sumber air.
(2)
Pemberian Perizinan Berusaha untuk menggunakan
sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara ketat dengan urutan prioritas:
a.
pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi
kelompok yang memerlukan air dalam jumlah
yang besar;
b.
pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang
mengubah kondisi alami sumber air;
c.
pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah
ada dan/atau mengubah kondisi alami sumber
air;
d.
penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan
usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-
hari melalui sistem penyediaan air minum;
e.
kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik;
f.
penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan
usaha oleh badan usaha milik negara, badan
usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa;
dan
www.peraturan.go.id
2021, No.15
g.
penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan
usaha
oleh
badan
usaha
swasta
atau
perseorangan.

(1)
Tata cara dan persyaratan Perizinan Berusaha untuk
menggunakan sumber daya air dilakukan melalui
tahapan:
a.
permohonan; dan
b.
penetapan.
(2)
Permohonan Perizinan Berusaha untuk menggunakan
sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diajukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem
OSS.
(3)
Penetapan Perizinan Berusaha untuk menggunakan
sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan berdasarkan evaluasi kesesuaian
antara
rekomendasi
teknis
dengan
kebijakan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta
memperhatikan pertimbangan hukum.
(4)
Ketentuan
mengenai
evaluasi
kesesuaian
dan
rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)
diatur
dalam
peraturan
menteri
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pekerjaan umum yang penyusunannya berkoordinasi
dengan
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya
mineral.

(1)
Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya
air diberikan untuk jangka waktu paling lama 10
(sepuluh) tahun.
(2)
Dalam hal penggunaan sumber daya air untuk
kegiatan usaha memerlukan prasarana sumber daya
air dengan investasi besar, investor pembangun dapat
diberi
Perizinan
Berusaha
untuk
menggunakan
www.peraturan.go.id
2021, No.15
sumber daya air dan memanfaatkan potensi sumber
daya air yang timbul untuk jangka waktu sesuai
dengan perhitungan rencana keuangan investasi.
(3)
Jangka
waktu
Perizinan
Berusaha
untuk
menggunakan
sumber
daya
air
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dan
ayat
(2)
dapat
diperpanjang.
(4)
Dalam hal penggunaan sumber daya air untuk
kegiatan usaha berupa pelaksanaan konstruksi pada
sumber air yang tidak menggunakan air, Perizinan
Berusaha untuk menggunakan sumber daya air
diberikan untuk jangka waktu sepanjang umur
layanan konstruksi yang dibangun.

(1)
Perizinan Berusaha yang akan habis masa berlakunya
dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan
perpanjangan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS
paling lama 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu
Perizinan Berusaha berakhir.
(2)
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),
tidak
dapat
diperpanjang
apabila
terdapat
perubahan:
a.
kuota dan jadwal pengambilan air;
b.
tempat atau lokasi penggunaan sumber daya air;
c.
cara pengambilan dan/atau pembuangan air;
d.
cara penggunaan sumber daya air;
e.
jenis atau tipe prasarana yang telah dibangun;
dan/atau
f.
spesifikasi teknis bangunan.
(3)
Perpanjangan
Perizinan
Berusaha
mempertimbangkan:
a.
keadaan yang dipakai sebagai dasar Perizinan
Berusaha mengalami perubahan;
b. perubahan kondisi lingkungan sumber daya air
yang sangat berarti; dan/atau
c.
kebijakan pemerintah.
www.peraturan.go.id
2021, No.15

(1)
Pelaku Usaha dapat mengajukan perubahan Perizinan
Berusaha, dalam hal:
a.
keadaan yang dipakai sebagai dasar Perizinan
Berusaha mengalami perubahan;
b. perubahan kondisi lingkungan sumber daya air
yang sangat berarti;
c.
perubahan kebijakan pemerintah; dan/atau
d.
volume penggunaan air selama 12 (dua belas)
bulan berturut-turut kurang dari kuota yang
ditetapkan dalam Perizinan Berusaha.
(2)
Dalam hal perubahan Perizinan Berusaha diakibatkan
oleh perubahan kebijakan pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberi Perizinan
Berusaha menyampaikan pemberitahuan perubahan
Perizinan
Berusaha
kepada
pemegang
Perizinan
Berusaha sebelum pelaksanaan perubahan kebijakan.
(3)
Perubahan
Perizinan
Berusaha
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perubahan:
a.
kuota dan jadwal pengambilan air;
b.
tempat atau lokasi penggunaan sumber daya air;
c.
jumlah, kualitas, dan jadwal pembuangan air;
d.
cara pengambilan dan/atau pembuangan air;
dan/atau
e.
spesifikasi teknis bangunan atau sarana yang
digunakan.

Paragraf 4
Norma dan Kriteria Subsektor Bina Marga

(1)
Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan
merupakan legalitas yang diberikan kepada pengguna
jalan untuk pendayagunaan bagian-bagian jalan guna
melakukan kegiatan bukan usaha maupun usaha.
(2)
Pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan,
dan ruang pengawasan jalan selain peruntukannya
www.peraturan.go.id
2021, No.15
wajib memperoleh persetujuan dari penyelenggara
jalan sesuai dengan kewenangannya.
(3)
Penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan
perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan
jembatan
wajib
memperoleh
dispensasi
dari
penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya.
(4)
Penerbitan izin penggunaan ruang pengawasan jalan
untuk mendirikan bangunan gedung dan bangunan
yang tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan
dan
keamanan
konstruksi
jalan
oleh
instansi
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
wajib memperoleh rekomendasi dari penyelenggara
jalan sesuai dengan kewenangannya.

(1)
Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian
jalan non tol dan jalan tol untuk memanfaatkan dan
menggunakan jalan non tol dan jalan tol diberikan
dengan memperhatikan pengamanan fungsi jalan,
menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna
jalan, dan keamanan konstruksi jalan.
(2)
Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian
jalan non tol dan jalan tol untuk memanfaatkan dan
menggunakan bagian-bagian jalan dapat diberikan
untuk:
a. ruang manfaat jalan (rumaja) dan ruang milik
jalan (rumija) non tol; atau
b. rumaja, rumija, dan ruang pengawasan jalan
(ruwasja) tol.
(3)
Pemberian izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-
bagian
jalan
non
tol
dan
jalan
tol
untuk
memanfaatkan
dan
menggunakan
bagian-bagian
jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara ketat dengan urutan prioritas:
a. pemenuhan
infrastruktur
untuk
masyarakat
seperti jaringan air, jaringan listrik, pipa gas, dan
telekomunikasi;
www.peraturan.go.id
2021, No.15
b. kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik;
c. pemanfaatan
bagian-bagian
jalan
untuk
kebutuhan usaha oleh badan usaha milik negara,
badan usaha milik daerah, atau badan usaha
milik desa; dan
d. pemanfaatan
bagian-bagian
jalan
untuk
kebutuhan usaha oleh badan usaha swasta atau
perseorangan.

Perizinan pemanfaatan bagian-bagian jalan terdiri atas:
a.
rumaja dan rumija non tol;
b.
dispensasi rumija non tol;
c.
rumaja, rumija, dan ruwasja tol;
d.
dispensasi rumija tol; dan
e.
pembangunan
simpang
susun
dan
prasarana
transportasi lain sejajar jalan tol.

Tata
cara
dan
persyaratan
Izin
pemanfaatan
dan
penggunaan
bagian-bagian
jalan
dilakukan
melalui
tahapan:
a.
permohonan; dan
b.
Izin.

(1)
Permohonan
Izin
pemanfaatan
dan
penggunaan
bagian-bagian jalan diajukan kepada kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pekerjaan umum melalui Sistem OSS.
(2)
Pelaku
Usaha
yang
telah
mendapatkan
Izin
pemanfaatan bagian-bagian jalan tol dan jalan non tol
dikenakan biaya pemanfaatan barang milik negara
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.

www.peraturan.go.id
2021, No.15

(1)
Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan
non tol diberikan untuk jangka waktu paling lama 2
(dua) tahun atau sesuai rekomendasi tim teknis pada
saat pembahasan dan dapat diperpanjang.
(2)
Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan
tol diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua)
tahun atau sesuai rekomendasi tim teknis pada saat
pembahasan dan dapat diperpanjang.

Bagian Kesepuluh
Sektor Transportasi

(1)
Perizinan Berusaha pada sektor transportasi terdiri
atas subsektor:
a.
transportasi darat;
b.
transportasi laut;
c.
transportasi udara; dan
d.
transportasi perkeretaapian.
(2)
Perizinan Berusaha pada subsektor transportasi darat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang
ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko
kegiatan usaha terdiri atas:
a.
penyelenggaraan sarana transportasi darat;
b.
penyelenggaraan prasarana transportasi darat;
dan
c.
penyelenggaraan
penunjang
sarana
dan
prasarana transportasi darat.
(3)
Perizinan Berusaha pada subsektor transportasi laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang
ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko
kegiatan usaha terdiri atas:
a.
penyelenggaraan sarana transportasi laut;
b.
penyelenggaraan prasarana transportasi laut; dan
c.
penyelenggaraan
penunjang
sarana
dan
prasarana transportasi laut.
www.peraturan.go.id
2021, No.15
(4)
Perizinan Berusaha pada subsektor transportasi udara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang
ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko
kegiatan usaha terdiri atas:
a.
penyelenggaraan sarana transportasi udara;
b.
penyelenggaraan prasarana transportasi udara;
dan
c.
penyelenggaraan
penunjang
sarana
dan
prasarana transportasi udara.
(5)
Perizinan
Berusaha
pada
subsektor
transportasi
perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis
tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas:
a.
penyelenggaraan
sarana
transportasi
perkeretaapian;
b.
penyelenggaraan
prasarana
transportasi
perkeretaapian; dan
c.
penyelenggaraan
penunjang
sarana
dan
prasarana transportasi perkeretaapian.
(6)
Kegiatan usaha penunjang sarana dan prasarana
transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c, ayat (3) huruf c, ayat (4) huruf c, dan ayat (5)
huruf c merupakan jasa terkait sarana dan prasarana
transportasi yang dapat dilakukan secara langsung
oleh UMK-M atau bekerja sama dengan badan usaha.

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
pada sektor transportasi meliputi penunjang operasional
dan/atau komersial kegiatan usaha pada subsektor:
a.
transportasi darat;
b.
transportasi laut;
c.
transportasi udara; dan
d.
transportasi perkeretaapian.

www.peraturan.go.id
2021, No.15

(1)
Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup
kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan
Berusaha,
jangka
waktu,
masa
berlaku,
dan
kewenangan
Perizinan
Berusaha
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 116 dan Perizinan Berusaha
Untuk
Menunjang
Kegiatan
Usaha
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 117 tercantum dalam Lampiran
I.
(2)
Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha
pada sektor transportasi yang ditetapkan berdasarkan
hasil analisis Risiko kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 116 dan Perizinan Berusaha
Untuk
Menunjang
Kegiatan
Usaha
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 117 tercantum dalam Lampiran
II.

Bagian Kesebelas
Sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan

Paragraf 1
Perizinan Berusaha

Perizinan Berusaha sektor kesehatan, obat, dan makanan
terdiri atas:
a.
subsektor kesehatan; dan
b.
subsektor obat dan makanan.

(1)
Perizinan Berusaha subsektor kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 119 huruf a meliputi kegiatan
usaha:
a.
pelayanan kesehatan;
b.
kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan
kesehatan rumah tangga; dan
www.peraturan.go.id
2021, No.15
c.
pengendalian vektor dan binatang pembawa
penyakit.
(2)
Perizinan Berusaha subsektor obat dan makanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf b
meliputi
Izin
dan
Sertifikat
Standar
obat
dan
makanan.
(3)
Perizinan Berusaha subsektor obat dan makanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimiliki
oleh Pelaku Usaha yang membuat/memproduksi
dan/atau yang mengimpor obat dan makanan untuk
diedarkan.
(4)
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) untuk pangan olahan industri rumah tangga yang
diproduksi oleh UMK dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)
Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
pada subsektor kesehatan meliputi:
a.
pelayanan kesehatan;
b.
kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan
kesehatan rumah tangga;
c.
pengendalian vektor dan binatang pembawa
penyakit; dan
d.
kesehatan lingkungan.
(2)
Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
pada subsektor obat dan makanan meliputi:
a.
obat dan bahan obat;
b.
obat tradisional, suplemen kesehatan, obat kuasi,
dan kosmetik; dan
c.
pangan olahan.

(1)
Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup
kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan
Berusaha,
jangka
waktu,
masa
berlaku,
dan
kewenangan
Perizinan
Berusaha
sebagaimana
www.peraturan.go.id
2021, No.15
dimaksud dalam Pasal 120 dan Perizinan Berusaha
Untuk
Menunjang
Kegiatan
Usaha
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 121 tercantum dalam Lampiran
I.
(2)
Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha
pada sektor kesehatan, obat dan makanan yang
ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan
usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dan
Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 tercantum
dalam Lampiran II.

Paragraf 2
Norma dan Kriteria

Perizinan Berusaha subsektor kesehatan yang berkaitan
dengan praktik tenaga kesehatan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang kesehatan.

(1)
Obat dan makanan yang dibuat dan/atau diedarkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3) wajib
memenuhi standar dan/atau persyaratan.
(2)
Standar dan/atau persyaratan diberlakukan untuk:
a.
obat dan bahan obat;
b.
obat tradisional, suplemen kesehatan, dan obat
kuasi;
c.
kosmetik; dan
d.
pangan olahan.

(1)
Standar dan/atau persyaratan untuk obat dan bahan
obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2)
huruf a meliputi keamanan, khasiat, dan mutu serta
informasi produk yang ditetapkan.
www.peraturan.go.id
2021, No.15
(2)
Standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari farmakope Indonesia, metode
analisis, standar, dan/atau persyaratan lainnya.
(3)
Standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berupa farmakope Indonesia disusun
oleh tim penyusun dan ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan/atau
persyaratan obat dan bahan obat selain farmakope
Indonesia diatur dengan peraturan kepala lembaga
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pengawasan obat dan makanan.

(1)
Standar dan/atau persyaratan untuk obat tradisional,
suplemen kesehatan, dan obat kuasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf b meliputi
keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu serta
informasi produk yang ditetapkan.
(2)
Standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari farmakope herbal Indonesia,
metode
analisis,
standar,
dan/atau
persyaratan
lainnya.
(3)
Standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berupa farmakope herbal Indonesia
disusun oleh tim penyusun dan ditetapkan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang kesehatan.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan/atau
persyaratan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan
obat kuasi selain farmakope herbal Indonesia diatur
dengan
peraturan
kepala
lembaga
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pengawasan obat dan makanan.

www.peraturan.go.id
2021, No.15

(1)
Standar
dan/atau
persyaratan
untuk
kosmetik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf
c meliputi keamanan, kemanfaatan, dan mutu serta
informasi produk yang ditetapkan.
(2)
Standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari kodeks kosmetik Indonesia,
metode
analisis,
standar,
dan/atau
persyaratan
lainnya.
(3)
Standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berupa kodeks kosmetik Indonesia
disusun oleh tim penyusun dan ditetapkan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang kesehatan.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan/atau
persyaratan
kosmetik
selain
kodeks
kosmetik
Indonesia diatur dengan peraturan kepala lembaga
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pengawasan obat dan makanan.

Standar dan/atau persyaratan untuk pangan olahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf d
meliputi
keamanan,
kemanfaatan,
dan
mutu
serta
informasi produk yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(1)
Setiap orang yang membuat obat dan bahan obat
wajib dilakukan sesuai dengan cara pembuatan yang
baik.
(2)
Setiap orang yang mengedarkan obat dan bahan obat
wajib
memenuhi
standar
dan/atau
persyaratan
pengelolaan obat dan bahan obat yang baik.
(3)
Standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) terdiri dari:

www.peraturan.go.id
2021, No.15
a.
cara
distribusi
yang
baik
untuk
kegiatan
penyaluran obat dan bahan obat; dan
b.
standar pelayanan kefarmasian dan pengelolaan
obat dan bahan obat yang baik untuk kegiatan
penyerahan obat dan bahan obat.

(1)
Setiap orang yang membuat dan/atau mengedarkan
obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan
wajib dilakukan sesuai dengan cara yang baik.
(2)
Setiap
orang
membuat
dan/atau
mengedarkan
kosmetik wajib dilakukan sesuai dengan cara yang
baik.

(1)
Setiap
orang
yang
memproduksi
dan/atau
mengedarkan
pangan
olahan
wajib
menerapkan
prinsip cara yang baik dalam produksi dan/atau
peredaran.
(2)
Setiap
orang
yang
memproduksi
dan/atau
mengedarkan
pangan
olahan
wajib
menerapkan
sistem jaminan keamanan pangan dan mutu pangan
berdasarkan kajian Risiko.

Setiap Pelaku Usaha yang memproduksi pangan, bahan
baku, bahan tambahan pangan, dan/atau bahan lain yang
dihasilkan dari rekayasa genetik pangan wajib memenuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai standar pelayanan kefarmasian dan
alat kesehatan diatur dengan peraturan menteri yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
di
bidang
kesehatan.

www.peraturan.go.id
2021, No.15
Bagian Kedua Belas
Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

Paragraf 1
Perizinan Berusaha

(1)
Pelaksanaan perizinan pada subsektor pendidikan
dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko
sebagaimana
diatur
dalam
Peraturan
Pemerintah ini.
(2)
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk satuan
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan di bidang pendidikan.
(3)
Pelaksanaan perizinan pada subsektor pendidikan
untuk lembaga pendidikan formal di KEK wajib
dilakukan melalui Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah
ini.
(4)
Ketentuan mengenai norma, standar, prosedur, dan
kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk
satuan lembaga pendidikan formal di KEK diatur
dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
(5)
Peraturan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) ditetapkan setelah mendapat persetujuan Presiden
berdasarkan rekomendasi dari kementerian yang
menyelenggarakan
koordinasi,
sinkronisasi,
dan
pengendalian
urusan
kementerian
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
di
bidang
perekonomian.

(1)
Perizinan Berusaha subsektor kebudayaan meliputi
kegiatan usaha perfilman.
www.peraturan.go.id
2021, No.15
(2)
Perizinan Berusaha pada kegiatan usaha perfilman
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan
berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan
usaha terdiri atas:
a.
pembuatan film;
b.
jasa teknik film;
c.
pengedaran film;
d.
pertunjukan film;
e.
penjualan film dan/atau penyewaan film;
f.
pengarsipan film;
g.
ekspor film; dan/atau
h.
impor film.

(1)
Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
pada sektor kebudayaan meliputi:
a.
pemberitahuan pembuatan film;
b.
penggunaan lokasi pembuatan film di Indonesia
oleh pihak asing;
c.
rekomendasi impor film; dan
d.
tanda lulus sensor.
(2)
Pelaku Usaha perfilman yang telah memiliki Perizinan
Berusaha atas kegiatan usaha pembuatan film
menyampaikan surat pemberitahuan pembuatan film
setiap akan melakukan kegiatan pembuatan film.
(3)
Pelaku Usaha perfilman yang telah memiliki Perizinan
Berusaha atas kegiatan usaha impor film mengajukan
permohonan rekomendasi impor film setiap akan
melakukan kegiatan impor film.

(1)
Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup
kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan
Berusaha,
jangka
waktu,
masa
berlaku,
dan
kewenangan
Perizinan
Berusaha
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 135 dan Perizinan Berusaha
Untuk
Menunjang
Kegiatan
Usaha
sebagaimana
www.peraturan.go.id
2021, No.15
dimaksud dalam Pasal 136 tercantum dalam Lampiran
I.
(2)
Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha
pada
sektor
pendidikan
dan
kebudayaan
yang
ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan
usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dan
Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 tercantum
dalam Lampiran II.

Paragraf 2
Norma dan Kriteria

(1)
Pembuatan film sebagaimana dimaksud dalam Pasal
135 ayat (2) huruf a
oleh pihak asing yang
menggunakan lokasi di wilayah Indonesia mengajukan
persetujuan penggunaan lokasi pembuatan film di
Indonesia kepada menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kebudayaan melalui
kedutaan, konsulat jenderal, atau konsulat sebagai
perwakilan Indonesia di luar negeri.
(2)
Pihak asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan perusahaan asing yang telah memiliki
Perizinan Berusaha dari negara asal.
(3)
Pembuatan film oleh pihak asing yang menggunakan
lokasi di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
wajib
bekerja
sama
dengan
Pelaku
Usaha
pembuatan
film
di
Indonesia
sebagai
mitra
pendamping lokal.
(4)
Pembuatan film oleh pihak asing yang menggunakan
lokasi di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan melalui mekanisme evaluasi.

(1)
Pelaku Usaha perfilman yang telah memiliki Perizinan
Berusaha atas kegiatan usaha pembuatan film dan
www.peraturan.go.id
2021, No.15
usaha impor film mengajukan permohonan tanda
lulus sensor kepada lembaga yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang sensor film untuk
setiap judul film yang akan dipertunjukkan untuk
umum.
(2)
Tanda lulus sensor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan melalui mekanisme evaluasi oleh lembaga
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang sensor film.

Bagian Ketiga Belas
Sektor Pariwisata

Paragraf 1
Perizinan Berusaha

Perizinan Berusaha sektor pariwisata yang ditetapkan
berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha terdiri
atas:
a.
daya tarik wisata;
b.
kawasan pariwisata;
c.
jasa transportasi wisata;
d.
jasa perjalanan wisata;
e.
jasa makanan dan minuman;
f.
penyedia akomodasi;
g.
penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
h.
penyelenggaraan
pertemuan,
perjalanan
insentif,
konferensi, dan pameran;
i.
jasa informasi pariwisata;
j.
jasa konsultan pariwisata;
k.
jasa pramuwisata;
l.
wisata tirta; dan
m.
spa.

www.peraturan.go.id
2021, No.15

(1)
Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup
kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan
Berusaha,
jangka
waktu,
masa
berlaku,
dan
kewenangan
Perizinan
Berusaha
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 140 tercantum dalam Lampiran
I.
(2)
Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha
pada sektor pariwisata yang ditetapkan berdasarkan
hasil analisis Risiko kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 140 tercantum dalam Lampiran
II.

Paragraf 2
Norma dan Kriteria

(1)
Standar pelaksanaan kegiatan usaha sektor pariwisata
merupakan standar usaha pariwisata yang mencakup
sarana,
organisasi
dan
sumber
daya
manusia,
pelayanan, persyaratan produk, sistem manajemen,
penilaian kesesuaian, dan Pengawasan.
(2)
Standar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memasukkan unsur:
a.
pengutamaan penggunaan produk masyarakat
setempat
dan
produk
dalam
negeri
serta
pemberian kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
dan
b.
pengembangan kemitraan dengan UMK dan
koperasi setempat.
(3)
Standar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara bersama-
sama oleh instansi pemerintah terkait, asosiasi usaha
pariwisata, asosiasi profesi, dan akademisi.
(4)
Ketentuan mengenai standar pelaksanaan kegiatan
usaha sektor pariwisata sebagaimana dimaksud pada
ayat
(1)
diatur
dalam
peraturan
menteri
yang
www.peraturan.go.id
2021, No.15
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pariwisata.

(1)
Standar usaha pariwisata untuk kegiatan usaha
sektor pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal
142 ayat (1) dengan tingkat Risiko menengah tinggi
dan tingkat Risiko tinggi diverifikasi oleh lembaga
sertifikasi usaha pariwisata dalam rangka sertifikasi
dan surveilans.
(2)
Lembaga sertifikasi usaha pariwisata sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang
terakreditasi
oleh
lembaga
pemerintah
yang
mempunyai kewenangan untuk melakukan akreditasi.
(3)
Lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan
untuk melakukan akreditasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) melaporkan setiap hasil akreditasi
kepada
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang pariwisata.
(4)
Dengan telah dipenuhinya standar usaha tingkat
Risiko menengah tinggi dan Risiko tinggi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), lembaga sertifikasi usaha
pariwisata menerbitkan Sertifikat Standar usaha
pariwisata yang berlaku selama pengusaha pariwisata
menjalankan
usaha
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(5)
Pelaksanaan verifikasi standar usaha tingkat Risiko
menengah tinggi dan Risiko tinggi dapat dilakukan
secara daring atau luring termasuk audit jarak jauh
(remote audit).
(6)
Untuk UMK dengan standar usaha tingkat Risiko
menengah tinggi dan Risiko tinggi dilaksanakan secara
daring termasuk audit jarak jauh (remote audit).
(7)
Usaha pariwisata dengan tingkat Risiko menengah
rendah dapat melaksanakan sertifikasi standar usaha
pariwisata secara sukarela sesuai ketentuan yang
diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
www.peraturan.go.id
2021, No.15
Bagian Keempat Belas
Sektor Keagamaan

Paragraf 1
Perizinan Berusaha

Perizinan
Berusaha
pada
sektor
keagamaan
yang
ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan
usaha meliputi kegiatan usaha:
a.
penyelenggaraan ibadah haji khusus; dan
b.
penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.

(1)
Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup
kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan
Berusaha,
jangka
waktu,
masa
berlaku,
dan
kewenangan
Perizinan
Berusaha
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 144 tercantum dalam Lampiran
I.
(2)
Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha
pada sektor keagamaan yang ditetapkan berdasarkan
hasil analisis Risiko kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 144 tercantum dalam Lampiran
II.

Paragraf 2
Norma dan Kriteria

(1)
Perizinan
Berusaha
untuk
kegiatan
usaha
penyelenggaraan ibadah haji khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 144 huruf a diperoleh setelah
Pelaku
Usaha
menjadi
penyelenggara
perjalanan
ibadah umrah paling singkat selama 3 (tiga) tahun
atau telah memberangkatkan jemaah umrah paling
sedikit 1.000 (seribu) orang.
www.peraturan.go.id
2021, No.15
(2)
Perizinan
Berusaha
untuk
kegiatan
usaha
penyelenggaraan
perjalanan
ibadah
umrah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf b
dapat dimohonkan setelah Pelaku Usaha memiliki
Perizinan Berusaha untuk melakukan kegiatan usaha
biro perjalanan wisata paling singkat selama 1 (satu)
tahun.

(1)
Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan
Berusaha untuk kegiatan usaha penyelenggaraan
ibadah haji khusus dan penyelenggaraan perjalanan
ibadah umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
144 wajib menyelenggarakan kegiatan usaha sesuai
dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
(2)
Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan bagian dari standar pelaksanaan
kegiatan usaha sektor keagamaan.

(1)
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang agama melaksanakan akreditasi terhadap
Pelaku
Usaha
yang
melakukan
kegiatan
usaha
penyelenggaraan
ibadah
haji
khusus
dan
penyelenggaraan
perjalanan
ibadah
umrah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144.
(2)
Dalam pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang agama menunjuk lembaga
pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk
melakukan
akreditasi,
seleksi,
dan
menetapkan
lembaga penilaian kesesuaian.
(3)
Lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) melakukan sertifikasi terhadap Pelaku
Usaha
yang
melakukan
kegiatan
usaha
penyelenggaraan
ibadah
haji
khusus
dan
penyelenggaraan
perjalanan
ibadah
umrah
www.peraturan.go.id
2021, No.15
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144.
(4)
Sertifikasi terhadap Pelaku Usaha yang melakukan
kegiatan usaha penyelenggaraan ibadah haji khusus
dan
penyelenggaraan
perjalanan
ibadah
umrah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 dilakukan
setiap 5 (lima) tahun.
(5)
Lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan
untuk melakukan akreditasi, seleksi, dan menetapkan
lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) melaporkan setiap hasil akreditasi dan
sertifikasi kepada menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang agama.
(6)
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang agama menetapkan skema dan kriteria
akreditasi dan sertifikasi usaha penyelenggaraan
ibadah haji khusus dan penyelenggaraan perjalanan
ibadah umrah.
(7)
Skema dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
di
bidang
agama
setelah
berkoordinasi
dengan
lembaga
pemerintah
yang
mempunyai kewenangan untuk melakukan akreditasi.
(8)
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang agama memublikasikan hasil akreditasi dan
sertifikasi Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan
usaha penyelenggaraan ibadah haji khusus dan
penyelenggaraan
perjalanan
ibadah
umrah
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(6)
kepada
masyarakat secara elektronik dan/atau nonelektronik.
(9)
Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki Perizinan
Berusaha untuk kegiatan usaha penyelenggaraan
ibadah
haji
khusus,
sertifikasi
kegiatan
usaha
penyelenggaraan
perjalanan
ibadah
umrahnya
dilakukan secara bersama-sama dalam 1 (satu) waktu
pada saat sertifikasi kegiatan usaha penyelenggaraan
ibadah haji khusus dilaksanakan.

www.peraturan.go.id
2021, No.15
Bagian Kelima Belas
Sektor Pos, Telekomunikasi, Penyiaran, dan Sistem dan
Transaksi Elektronik

(1)
Perizinan Berusaha pada sektor pos, telekomunikasi,
penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik
meliputi subsektor:
a.
pos;
b.
telekomunikasi;
c.
penyelenggaraan penyiaran; dan
d.
penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.
(2)
Perizinan Berusaha pada subsektor pos sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a yang ditetapkan
berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan
usaha terdiri atas:
a.
penyelenggaraan pos; dan
b.
agen kurir.
(3)
Perizinan Berusaha pada subsektor telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang
ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko
kegiatan usaha terdiri atas:
a.
penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;
b.
penyelenggaraan jasa telekomunikasi;
c.
penyelenggaraan telekomunikasi khusus; dan
d.
jasa jual kembali jasa telekomunikasi.
(4)
Perizinan Berusaha pada subsektor penyelenggaraan
penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat
Risiko kegiatan usaha terdiri atas:
a.
jasa penyiaran radio; dan
b.
jasa penyiaran televisi.
(5)
Perizinan Berusaha pada subsektor penyelenggaraan
sistem
dan
transaksi
elektronik
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d yang ditetapkan
berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan
usaha terdiri atas:
www.peraturan.go.id
2021, No.15
a.
aktivitas pengembangan teknologi blockchain;
b.
aktivitas
pemrograman
berbasis
kecerdasan
artifisial;
c.
aktivitas konsultasi dan perancangan internet of
things (IoT);
d.
aktivitas penyediaan identitas digital; dan
e.
aktivitas penyediaan sertifikat elektronik dan
layanan yang menggunakan sertifikat elektronik.

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
pada subsektor pos, telekomunikasi, penyiaran, dan
penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik meliputi:
a.
penetapan multipleksing;
b.
penomoran telekomunikasi;
c.
hak labuh sistem komunikasi kabel laut transmisi
telekomunikasi internasional;
d.
hak labuh satelit;
e.
izin penggunaan spektrum frekuensi radio;
f.
sertifikat alat dan/atau perangkat telekomunikasi; dan
g.
pendaftaran penyelenggara sistem elektronik lingkup
privat.

(1)
Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup
kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan
Berusaha,
jangka
waktu,
masa
berlaku,
dan
kewenangan
Perizinan
Berusaha
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 149 dan Perizinan Berusaha
Untuk
Menunjang
Kegiatan
Usaha
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 150 tercantum dalam Lampiran
I.
(2)
Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha
pada sektor pos, telekomunikasi, penyiaran, dan
sistem dan transaksi elektronik yang ditetapkan
berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 dan Perizinan
www.peraturan.go.id
2021, No.15
Berusaha
Untuk
Menunjang
Kegiatan
Usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 tercantum
dalam Lampiran II.

Bagian Keenam Belas
Sektor Pertahanan dan Keamanan

Paragraf 1
Umum

Perizinan Berusaha pada sektor pertahanan dan keamanan
terdiri dari subsektor:
a.
subsektor industri pertahanan; dan
b.
subsektor keamanan.

Paragraf 2
Subsektor Industri Pertahanan

Pelaku Usaha pada subsektor industri pertahanan terdiri
atas:
a.
badan usaha milik negara; dan
b.
badan usaha milik swasta,
yang baik secara sendiri maupun berkelompok ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat untuk sebagian atau seluruhnya
menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan
serta jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan
strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang
berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perizinan Berusaha pada subsektor industri pertahanan
meliputi:
a.
penetapan sebagai industri pertahanan;
b.
izin
produksi
alat
peralatan
pertahanan
dan
keamanan;
www.peraturan.go.id
2021, No.15
c.
kelaikan alat peralatan pertahanan dan keamanan;
d.
pemasaran alat peralatan pertahanan dan keamanan;
e.
penjualan,
ekspor,
dan
transfer
alat
peralatan
pertahanan dan keamanan;
f.
pembelian dan impor alat peralatan pertahanan dan
keamanan; dan/atau
g.
perizinan industri bahan peledak.

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
berkaitan
dengan
industri
pertahanan
yang
menjalankan kegiatan usaha:
a.
industri alat utama;
b.
industri komponen utama dan/atau penunjang;
c.
industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan);
dan
d.
industri bahan baku.

(1)
Industri alat utama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 155 huruf a dilakukan oleh badan usaha milik
negara dan/atau badan usaha milik swasta yang
ditetapkan oleh pemerintah sebagai pemadu utama
(lead integrator) yang menghasilkan alat utama sistem
senjata dan/atau mengintegrasikan semua komponen
utama, komponen, dan bahan baku menjadi alat
utama.
(2)
Industri alat utama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:
a.
industri senjata dan amunisi;
b.
industri pesawat terbang;
c.
industri kendaraan perang;
d.
industri kapal perang; dan
e.
industri radar pertahanan.
(3)
Industri alat utama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
dilakukan
oleh
Pelaku
Usaha
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 153 yang bidang usahanya
www.peraturan.go.id
2021, No.15
terbuka dengan persyaratan tertentu dan wajib
mendapatkan
persetujuan
dari
menteri
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertahanan.
(4)
Industri
komponen
utama
dan/atau
penunjang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf b
dilakukan oleh badan usaha milik negara dan/atau
badan
usaha
milik
swasta
yang
memproduksi
komponen
utama
dan/atau
mengintegrasikan
komponen atau suku cadang dengan bahan baku
menjadi komponen utama alat peralatan pertahanan
dan keamanan dan/atau wahana (platform) sistem alat
utama sistem senjata.
(5)
Industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf c
dilakukan oleh badan usaha milik negara dan/atau
badan usaha milik swasta yang memproduksi suku
cadang untuk alat utama sistem senjata, suku cadang
untuk komponen utama, dan/atau yang menghasilkan
produk perbekalan.
(6)
Industri bahan baku sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 155 huruf d dilakukan oleh badan usaha milik
negara dan/atau badan usaha milik swasta yang
memproduksi bahan baku yang akan digunakan oleh
industri
alat
utama,
industri
komponen
utama
dan/atau
penunjang,
dan
industri
komponen
dan/atau pendukung (perbekalan).

(1)
Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup
kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan
Berusaha,
jangka
waktu,
masa
berlaku,
dan
kewenangan
Perizinan
Berusaha
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 154 tercantum dalam Lampiran
I.
(2)
Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha
Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada subsektor
www.peraturan.go.id
2021, No.15
industri pertahanan tercantum dalam Lampiran II.

Paragraf 3
Norma dan Kriteria Subsektor Industri Pertahanan

(1)
Pelaku Usaha pada subsektor industri pertahanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 mempunyai
kegiatan usaha dan/atau kompetensi berdasarkan
kriteria dalam bidang:
a.
rancang bangun dan perekayasaan;
b.
pengembangan desain dan produk;
c.
produksi; dan/atau
d.
pemeliharaan, perbaikan, dan modifikasi.
(2)
Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a.
rancang
bangun
produk
alat
peralatan
pertahanan
dan
keamanan
yang
memuat
metodologi, standar acuan desain dan analisis,
proses desain, simulasi yang wajib dilakukan,
pengujian, penggunaan dari data rujukan atau
data teknis milik perusahaan, dan/atau sistem
dokumentasi dari setiap aktivitas dari proses
rancang bangun sebuah produk alat peralatan
pertahanan dan keamanan;
b. kegiatan perekayasaan dituangkan dalam bentuk
desain dan rancang bangun untuk menghasilkan
nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan
mempertimbangkan sudut pandang dan/atau
konteks
teknikal,
fungsional,
bisnis,
sosial
budaya,
estetika
serta
pertahanan
dan
keamanan;
c.
pengembangan
desain
meliputi
kegiatan
pengembangan desain fungsi dan kemampuan
produk alat peralatan pertahanan dan keamanan,
teknologi dan material, arsitektur fungsi dan
www.peraturan.go.id
2021, No.15
arsitektur fisik serta konfigurasi dari produk alat
peralatan pertahanan dan keamanan;
d. pengembangan produk meliputi pengembangan:
1.
desain
dari
produk
alat
peralatan
pertahanan
dan
keamanan
yang
dapat
menggambarkan
fitur
dan
kemampuan
secara fungsional;
2.
konfigurasi
dari
produk
alat
peralatan
pertahanan dan keamanan yang secara
terpadu
dapat
mewakili
produk
yang
ditetapkan oleh operational requirement;
3.
bentuk, fitur, fungsi, dan kemampuan teknis
produk
alat
peralatan
pertahanan
dan
keamanan yang secara terintegrasi dapat
memberikan gambaran kemampuan operasi
dari produk alat peralatan pertahanan dan
keamanan;
4.
varian konfigurasi dari produk alat peralatan
pertahanan
dan
keamanan
yang
dapat
dijadikan sebagai kandidat prototipe yang
memenuhi operational requirement; dan
5.
system
requirements
dari
produk
alat
peralatan pertahanan dan keamanan sebagai
penjabaran
teknis
dari
operational
requirement.
e.
proses produk alat peralatan pertahanan dan
keamanan
memiliki
fungsi
dan/atau
secara
bersama-sama mempergunakan sejumlah fungsi
dan fitur untuk memproduksi sesuai standar
industri
pertahanan
dengan
memperhatikan
keamanan informasi teknologi pertahanan dan
keamanan; dan
f.
kegiatan pemeliharaan, perbaikan, dan modifikasi
alat
peralatan
pertahanan
dan
keamanan
dilakukan di dalam negeri.

www.peraturan.go.id
2021, No.15

Persyaratan terhadap permohonan:
a.
penetapan sebagai industri pertahanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 154 huruf a;
b.
izin
produksi
alat
peralatan
pertahanan
dan
keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154
huruf b; dan
c.
izin produksi bahan peledak,
dilakukan verifikasi pada saat permohonan diajukan.

Paragraf 4
Subsektor Keamanan

Perizinan Berusaha subsektor keamanan yang ditetapkan
berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha terdiri
atas:
a.
jasa konsultansi keamanan;
b.
jasa penerapan peralatan keamanan;
c.
jasa pelatihan keamanan;
d.
jasa kawal angkut uang dan barang berharga;
e.
jasa penyediaan tenaga pengamanan; dan
f.
jasa penyediaan satwa.

(1)
Pemohon Perizinan Berusaha subsektor keamanan
meliputi atas Pelaku Usaha nonperseorangan.
(2)
Pelaku
Usaha
non
perseorangan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan yang
berbentuk perseroan terbatas.
(3)
Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) merupakan badan usaha jasa pengamanan.

Kegiatan usaha dan jenis Perizinan Berusaha subsektor
keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160
tercantum dalam Lampiran I.
www.peraturan.go.id
2021, No.15

(1)
Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup
kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan
Berusaha,
jangka
waktu,
masa
berlaku,
dan
kewenangan
Perizinan
Berusaha
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 160 tercantum dalam Lampiran
I.
(2)
Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha
pada subsektor keamanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 160 tercantum dalam Lampiran II.

Bagian Ketujuh Belas
Sektor Ketenagakerjaan

(1)
Perizinan Berusaha sektor ketenagakerjaan yang
ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan
usaha terdiri atas:
a.
pelatihan kerja;
b.
penyediaan
sumber
daya
manusia
dan
manajemen
fungsi
sumber
daya
manusia
termasuk alih daya;
c.
aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga
kerja dalam negeri/tenaga kerja swasta;
d.
penyalur pekerja rumah tangga;
e.
aktivitas penempatan tenaga kerja daring (job
portal);
f.
aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga
kerja luar negeri/pekerja migran Indonesia;
g.
reparasi mesin untuk keperluan umum, dengan
lingkup
kegiatan
usaha
meliputi
fabrikasi,
pemeliharaan, reparasi, dan instalasi teknik
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
h.
jasa sertifikasi, dengan lingkup kegiatan usaha
meliputi lembaga audit Sistem Manajemen K3
(SMK3);

www.peraturan.go.id
2021, No.15
i.
jasa pengujian laboratorium, dengan lingkup
kegiatan
usaha
meliputi
pemeriksaan
dan
pengujian K3;
j.
jasa inspeksi periodik dengan lingkup kegiatan
usaha meliputi pemeriksaan dan pengujian K3;
dan
k.
pelatihan kerja kejuruan lainnya swasta dengan
lingkup kegiatan usaha meliputi pembinaan dan
konsultasi K3.
(2)
Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri atas pelatihan kerja untuk:
a.
pemerintah;
b.
perusahaan; dan
c.
swasta.

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
pada sektor ketenagakerjaan meliputi:
a.
izin
pemeriksaan/pengujian
dan/atau
pelayanan
kesehatan kerja;
b.
sertifikat SMK3;
c.
surat keterangan layak K3 bagi peralatan, pesawat
angkat dan pesawat angkut, pesawat tenaga dan
produksi,
pesawat
uap,
bejana
tekanan,
tangki
timbun, elevator/lift, eskalator, instalasi penyalur
petir, sarana proteksi kebakaran dan peralatan
lainnya yang berisiko tinggi, pengendalian bahan
kimia berbahaya dan lingkungan kerja; dan
d.
izin kantor cabang perusahaan penempatan pekerja
migran Indonesia.

(1)
Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup
kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan
Berusaha,
jangka
waktu,
masa
berlaku,
dan
kewenangan
Perizinan
Berusaha
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 164 dan Perizinan Berusaha
www.peraturan.go.id
2021, No.15
Untuk
Menunjang
Kegiatan
Usaha
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 165 tercantum dalam Lampiran
I.
(2)
Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha
pada
sektor
ketenagakerjaan
yang
ditetapkan
berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 dan Perizinan
Berusaha
Untuk
Menunjang
Kegiatan
Usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 tercantum
dalam Lampiran II.

(1)
Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui
Sistem OSS.
(2)
Sistem OSS terdiri dari:
a.
subsistem pelayanan informasi;
b.
subsistem Perizinan Berusaha; dan
c.
subsistem Pengawasan.
(3)
Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib digunakan oleh:
a.
kementerian/lembaga;
b.
pemerintah provinsi;
c.
pemerintah kabupaten/kota;
d.
Administrator KEK;
e.
Badan Pengusahaan KPBPB; dan
f.
Pelaku Usaha.

www.peraturan.go.id
2021, No.15
Bagian Kedua
Subsistem Pelayanan Informasi

(1)
Subsistem
pelayanan
informasi
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
ayat
(2)
huruf
a
menyediakan informasi dalam memperoleh Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko serta informasi lain terkait
dengan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko.
(2)
Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat:
a.
KBLI berdasarkan tingkat Risiko;
b.
rencana tata ruang;
c.
ketentuan persyaratan Penanaman Modal;
d.
persyaratan
dan/atau
kewajiban
Perizinan
Berusaha, jangka waktu, standar pelaksanaan
kegiatan usaha dan penunjang kegiatan usaha,
dan ketentuan lain di dalam norma, standar,
prosedur, dan kriteria seluruh sektor bidang
usaha, pedoman dan tata cara pengajuan NIB,
Sertifikat Standar, dan Izin;
e.
persyaratan dasar meliputi kesesuaian kegiatan
pemanfaatan
ruang,
persetujuan
bangunan
gedung
dan
sertifikat
laik
fungsi
serta
persetujuan lingkungan;
f.
ketentuan
insentif
dan
fasilitas
Penanaman
Modal;
g.
Pengawasan Perizinan Berusaha dan kewajiban
pelaporan;
h.
simulasi pelayanan Perizinan Berusaha, panduan
pengguna Sistem OSS, kamus Sistem OSS dan
hal-hal yang sering ditanya (frequently asked
questions/FAQ);
i.
pelayanan pengaduan masyarakat; dan
j.
informasi lain yang ditetapkan dengan keputusan
Lembaga OSS.
www.peraturan.go.id
2021, No.15
(3)
Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
diakses oleh masyarakat umum tanpa menggunakan
hak akses.

Bagian Ketiga
Subsistem Perizinan Berusaha

Paragraf 1
Umum

(1)
Proses penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
dilakukan melalui subsistem Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (2) huruf
b.
(2)
Subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mencakup tahapan proses penerbitan
Perizinan Berusaha:
a.
pendaftaran akun/hak akses;
b.
Risiko rendah berupa NIB;
c.
Risiko menengah rendah terdiri dari:
1.
NIB; dan
2.
Sertifikat Standar.
d.
Risiko menengah tinggi terdiri dari:
1.
NIB; dan
2.
Sertifikat Standar.
e.
Risiko tinggi terdiri dari:
1.
NIB; dan
2.
Izin.
(3)
Subsistem Perizinan Berusaha diakses menggunakan
hak akses oleh:
a.
Pelaku Usaha;
b.
Lembaga OSS;
c.
kementerian/lembaga;
d.
DPMPTSP provinsi;
e.
DPMPTSP kabupaten/kota;
f.
Administrator KEK; dan
www.peraturan.go.id
2021, No.15
g.
Badan Pengusahaan KPBPB.
(4)
Kepala Lembaga OSS dapat memberikan hak akses
terbatas selain kepada pihak sebagaimana dimaksud
pada ayat (3).

Paragraf 2
Pemohon Perizinan Berusaha

(1)
Pemohon
Perizinan
Berusaha
melalui
subsistem
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 167 ayat (2) huruf b terdiri atas Pelaku Usaha:
a.
orang perseorangan;
b.
badan usaha;
c.
kantor perwakilan; dan
d.
badan usaha luar negeri.
(2)
Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a merupakan orang perseorangan warga
negara Indonesia yang cakap untuk bertindak dan
melakukan perbuatan hukum.
(3)
Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan badan usaha berbentuk badan
hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang
didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan
pada bidang tertentu.
(4)
Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c merupakan:
a.
orang perseorangan warga negara Indonesia;
b.
orang perseorangan warga negara asing; atau
c.
badan usaha yang merupakan perwakilan Pelaku
Usaha dari luar negeri,
dengan persetujuan pendirian kantor di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(5)
Badan usaha luar negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d merupakan badan usaha asing yang
didirikan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik
www.peraturan.go.id
2021, No.15
Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan
pada bidang tertentu.
(6)
Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
paling sedikit terdiri atas:
a.
perseroan terbatas;
b.
persekutuan
komanditer
(commanditaire
vennotschap);
c.
persekutuan firma (venootschap onder firma);
d.
persekutuan perdata;
e.
koperasi;
f.
yayasan;
g.
perusahaan umum;
h.
perusahaan umum daerah;
i.
badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
dan
j.
lembaga penyiaran.
(7)
Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) paling sedikit terdiri atas:
a.
kantor
perwakilan
perusahaan
perdagangan
asing;
b.
kantor perwakilan perusahaan asing; atau
c.
kantor perwakilan badan usaha jasa konstruksi
asing.
(8)
Badan usaha luar negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) yang dapat melakukan kegiatan usaha di
Indonesia paling sedikit terdiri atas:
a.
pemberi waralaba dari luar negeri;
b.
pedagang berjangka asing;
c.
penyelenggara sistem elektronik lingkup privat
asing; dan
d.
bentuk usaha tetap.
(9)
Kantor perwakilan perusahaan asing sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) huruf b termasuk dalam
tingkat Risiko rendah.

www.peraturan.go.id
2021, No.15
Paragraf 3
Pendaftaran Hak Akses

(1)
Pelaku Usaha yang diberikan hak akses sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 169 ayat (3) huruf a meliputi:
a.
orang perseorangan;
b.
direksi/penanggung jawab Pelaku Usaha; atau
c.
pengurus
apabila
Pelaku
Usaha
berbentuk
koperasi dan yayasan.
(2)
Hak akses bagi kementerian/lembaga, DPMPTSP
provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator
KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 169 ayat (3) huruf c sampai
dengan huruf g diberikan kepada pengelola hak akses
yang ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga, kepala
DPMPTSP provinsi, kepala DPMPTSP kabupaten/kota,
Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan
KPBPB.
(3)
Pengelola hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat memberikan hak akses turunan sesuai
kewenangan dan kebutuhan yang diperlukan.

Lembaga OSS melakukan evaluasi terhadap pemberian hak
akses dan hak akses turunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 171.

(1)
Hak
akses
kepada
Pelaku
Usaha
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 169 ayat (3) huruf a diberikan
untuk:
a.
mengajukan permohonan Perizinan Berusaha
termasuk perubahan dan pencabutan;
b.
menyampaikan
laporan
kegiatan
Penanaman
Modal;
c.
menyampaikan pengaduan; dan/atau
www.peraturan.go.id
2021, No.15
d.
mengajukan permohonan fasilitas berusaha.
(2)
Hak akses kepada kementerian/lembaga, DPMPTSP
provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator
KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 169 ayat (3) huruf c sampai
dengan huruf g diberikan untuk:
a.
melakukan
verifikasi
teknis
dan
notifikasi
pemenuhan
persyaratan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Risiko;
b.
pelaksanaan jadwal Pengawasan; dan
c.
penyampaian
hasil
Pengawasan/berita
acara
pemeriksaan pelaksanaan kegiatan usaha.

Permohonan hak akses melalui Sistem OSS dilakukan oleh
Pelaku Usaha:
a.
orang perseorangan dengan mengisi data nomor induk
kependudukan;
b.
badan usaha dengan mengisi data nomor pengesahan
badan usaha;
c.
badan
layanan
umum,
perusahaan
umum,
perusahaan umum daerah, lembaga penyiaran publik,
badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara,
dengan mengisi data dasar hukum pembentukan;
d.
persyarikatan atau persekutuan dengan mengisi data
dasar hukum pendirian; dan
e.
kantor perwakilan dan badan usaha luar negeri
dengan mengisi data nomor induk kependudukan
kepala kantor perwakilan/penanggung jawab yang
berkewarganegaraan Indonesia atau nomor paspor
kepala kantor perwakilan/penanggung jawab yang
berkewarganegaraan asing.

(1)
Pelaku Usaha dapat melakukan perubahan data hak
akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 secara
mandiri dalam Sistem OSS.
www.peraturan.go.id
2021, No.15
(2)
Perubahan data hak akses sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit:
a.
nama penanggung jawab;
b.
nomor induk kependudukan atau nomor paspor
penanggung jawab;
c.
nomor telepon penanggung jawab;
d.
surat elektronik penanggung jawab; dan/atau
e.
kata sandi.
(3)
Atas
perubahan
data
hak
akses
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS memberikan
notifikasi
kepada
Pelaku
Usaha
melalui
surat
elektronik yang didaftarkan.

Paragraf 4
NIB

(1)
NIB wajib dimiliki oleh setiap Pelaku Usaha.
(2)
Setiap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) NIB.
(3)
NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
oleh Lembaga OSS.
(4)
NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
identitas
bagi
Pelaku
Usaha
sebagai
bukti
registrasi/pendaftaran
Pelaku
Usaha
untuk
melakukan kegiatan usaha.
(5)
NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga
sebagai:
a.
angka pengenal impor sebagaimana dimaksud
dalam peraturan perundang-undangan mengenai
angka pengenal impor;
b.
hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud
dalam peraturan perundang-undangan di bidang
kepabeanan;
c.
pendaftaran kepesertaan Pelaku Usaha untuk
jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial
ketenagakerjaan; dan
www.peraturan.go.id
2021, No.15
d.
wajib
lapor
ketenagakerjaan
untuk
periode
pertama Pelaku Usaha.
(6)
Pelaku Usaha yang memerlukan angka pengenal impor
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a hanya
dapat memilih:
a.
angka pengenal impor umum untuk kegiatan
impor barang yang diperdagangkan; atau
b.
angka pengenal impor produsen untuk kegiatan
impor barang yang dipergunakan sendiri sebagai
barang modal, bahan baku, bahan penolong,
dan/atau
bahan
untuk
mendukung
proses
produksi.
(7)
Hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) huruf b dapat digunakan oleh:
a.
Pelaku Usaha yang merupakan badan usaha
untuk
melakukan
kegiatan
impor
dan/atau
ekspor; atau
b.
Pelaku
Usaha
yang
merupakan
orang
perseorangan hanya dapat melakukan kegiatan
ekspor.
(8)
NIB berbentuk angka acak yang diberi pengaman dan
disertai dengan tanda tangan elektronik.

(1)
NIB
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
mencakup data:
a.
profil;
b.
permodalan usaha;
c.
nomor pokok wajib pajak;
d.
KBLI; dan
e.
lokasi usaha.
(2)
Untuk mendapatkan NIB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pelaku Usaha orang perseorangan mengisi
data pada Sistem OSS.
(3)
Data profil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, bagi Pelaku Usaha orang perseorangan merupakan
nomor induk kependudukan yang terintegrasi dengan
www.peraturan.go.id
2021, No.15
sistem kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri.
(4)
Bagi Pelaku Usaha badan usaha, data sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan
huruf d, sesuai dengan integrasi antara Sistem OSS
dengan sistem di kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi
manusia.
(5)
Terhadap data nomor pokok wajib pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, Sistem OSS
melakukan validasi sesuai dengan integrasi dengan
sistem di kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan negara.
(6)
Bagi Pelaku Usaha orang perseorangan yang belum
memiliki nomor pokok wajib pajak, dapat mengajukan
permohonan nomor pokok wajib pajak melalui Sistem
OSS.
(7)
Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
sesuai dengan integrasi atau validasi antara Sistem
OSS
dengan
sistem
di
kementerian
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
tata ruang.
(8)
Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
belum
tersedia
secara
daring,
Pelaku
Usaha
melakukan pengisian pada Sistem OSS.
(9)
Bagi Pelaku Usaha kantor perwakilan dan badan
usaha luar negeri, harus mengisi data paling sedikit:
a.
nama perusahaan di luar negeri yang menunjuk;
b.
alamat perusahaan asing; dan
c.
data kantor perwakilan di Indonesia.

(1)
Terhadap data sebagaimana dimaksud dalam Pasal
177 ayat (1), Sistem OSS melakukan pemeriksaan
kesesuaian ketentuan bidang usaha dan ketentuan
Penanaman Modal lainnya, termasuk:
www.peraturan.go.id
2021, No.15
a.
bidang
usaha
yang
diklasifikasikan
sebagai
bidang usaha prioritas;
b.
alokasi
bidang
usaha
untuk
UMK-M
dan
koperasi;
c.
kewajiban kemitraan dengan UMK dan koperasi;
dan
d.
ketentuan bidang usaha khusus (single purpose).
(2)
Pemeriksaan ketentuan bidang usaha dan ketentuan
Penanaman Modal lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), menentukan insentif dan/atau fasilitas
Penanaman Modal yang dapat diperoleh oleh Pelaku
Usaha.