PEKERJAAN KEFARMASIAN

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud
dengan:
1. Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan
termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi,
pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan
pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan
obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan
informasi obat, serta pengembangan obat, bahan
obat dan obat tradisional.

1. Sediaan . . .

---

www.djpp.depkumham.go.id

1. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat
tradisional dan kosmetika.

1. Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan
Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker
dan Tenaga Teknis Kefarmasian.

1. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan
langsung dan bertanggung jawab kepada pasien
yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan
maksud mencapai hasil yang pasti untuk
meningkatkan mutu kehidupan pasien.

1. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus
sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah
jabatan Apoteker. 6. Tenaga TeknisPerundang-undanganKefarmasian adalah tenaga yang
membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Peraturan
Kefarmasian,ditjen yang terdiri atas Sarjana Farmasi,
Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga
Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.

1. Fasilitas Kesehatan adalah sarana yang digunakan
untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

1. Fasilitas Kefarmasian adalah sarana yang
digunakan untuk melakukan Pekerjaan
Kefarmasian.

1. Fasilitas Produksi Sediaan Farmasi adalah sarana
yang digunakan untuk memproduksi obat, bahan
baku obat, obat tradisional, dan kosmetika.

1. Fasilitas Distribusi atau Penyaluran Sediaan
Farmasi adalah sarana yang digunakan untuk
mendistribusikan atau menyalurkan Sediaan
Farmasi, yaitu Pedagang Besar Farmasi dan
Instalasi Sediaan Farmasi.

1. Fasilitas . . .

---

www.djpp.depkumham.go.id

1. Fasilitas Pelayanan Kefarmasian adalah sarana
yang digunakan untuk menyelenggarakan
pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, instalasi
farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat,
atau praktek bersama.

1. Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan
berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk
pengadaan, penyimpanan, penyaluran perbekalan
farmasi dalam jumlah besar sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

1. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian
tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh
Apoteker. 14. Toko Obat adalahPerundang-undangansarana yang memiliki izin untuk
menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas Peraturan
terbatasditjenuntuk dijual secara eceran.
1. Standar Profesi adalah pedoman untuk
menjalankan praktik profesi kefarmasian secara
baik.

1. Standar Prosedur Operasional adalah prosedur
tertulis berupa petunjuk operasional tentang
Pekerjaan Kefarmasian.

1. Standar Kefarmasian adalah pedoman untuk
melakukan Pekerjaan Kefarmasian pada fasilitas
produksi, distribusi atau penyaluran, dan
pelayanan kefarmasian.

1. Asosiasi adalah perhimpunan dari perguruan tinggi
farmasi yang ada di Indonesia.

1. Organisasi Profesi adalah organisasi tempat
berhimpun para Apoteker di Indonesia.

1. Surat . . .

---

www.djpp.depkumham.go.id

1. Surat Tanda Registrasi Apoteker selanjutnya
disingkat STRA adalah bukti tertulis yang diberikan
oleh Menteri kepada Apoteker yang telah
diregistrasi.

1. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian
selanjutnya disingkat STRTTK adalah bukti tertulis
yang diberikan oleh Menteri kepada Tenaga Teknis
Kefarmasian yang telah diregistrasi.

1. Surat Izin Praktik Apoteker selanjutnya disingkat
SIPA adalah surat izin yang diberikan kepada
Apoteker untuk dapat melaksanakan Pekerjaan
Kefarmasian pada Apotek atau Instalasi Farmasi
Rumah Sakit. 23. Surat Izin KerjaPerundang-undanganselanjutnya disingkat SIK adalah
surat izin yang diberikan kepada Apoteker dan Peraturan
Tenagaditjen Teknis Kefarmasian untuk dapat
melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian pada fasilitas
produksi dan fasilitas distribusi atau penyaluran.

1. Rahasia Kedokteran adalah sesuatu yang berkaitan
dengan praktek kedokteran yang tidak boleh
diketahui oleh umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

1. Rahasia Kefarmasian adalah Pekerjaan Kefarmasian
yang menyangkut proses produksi, proses
penyaluran dan proses pelayanan dari Sediaan
Farmasi yang tidak boleh diketahui oleh umum
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

1. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung
jawabnya di bidang kesehatan.

### Pasal 2 . . .

---

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Peraturan Pemerintah ini mengatur Pekerjaan

Kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi
atau penyaluran, dan pelayanan sediaan farmasi.

(2) Pekerjaan Kefarmasian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus dilakukan oleh tenaga
kesehatan yang mempunyai keahlian dan
kewenangan untuk itu.

Pekerjaan Kefarmasian dilakukan berdasarkan pada
nilai ilmiah, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, dan Perundang-undangan
perlindungan serta keselamatan pasien atau Peraturan
masyarakatditjenyang berkaitan dengan Sediaan Farmasi
yang memenuhi standar dan persyaratan keamanan,
mutu, dan kemanfaatan.

Tujuan pengaturan Pekerjaan Kefarmasian untuk:

- memberikan perlindungan kepada pasien dan
masyarakat dalam memperoleh dan/atau
menetapkan sediaan farmasi dan jasa kefarmasian;

- mempertahankan dan meningkatkan mutu
penyelenggaraan Pekerjaan Kefarmasian sesuai
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta peraturan perundangan-undangan;
dan

- memberikan kepastian hukum bagi pasien,
masyarakat dan Tenaga Kefarmasian.

## BAB II . . .

---

www.djpp.depkumham.go.id

Bagian Kesatu
Umum

Pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian meliputi:
- Pekerjaan Kefarmasian dalam Pengadaan Sediaan
Farmasi;
- Pekerjaan Kefarmasian dalam Produksi Sediaan
Farmasi;
- Pekerjaan Kefarmasian dalam Distribusi atau
Penyaluran Sediaan Farmasi; dan Perundang-undangan
- Pekerjaan Kefarmasian dalam Pelayanan Sediaan Peraturan
Farmasi.ditjen

Bagian Kedua
Pekerjaan Kefarmasian Dalam Pengadaan
Sediaan Farmasi

(1) Pengadaan Sediaan Farmasi dilakukan pada

fasilitas produksi, fasilitas distribusi atau
penyaluran dan fasilitas pelayanan sediaan
farmasi.

(2) Pengadaan Sediaan Farmasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh
Tenaga kefarmasian.

(3) Pengadaan Sediaan Farmasi harus dapat menjamin

keamanan, mutu, manfaat dan khasiat Sediaan
Farmasi.

(4) Ketentuan . . .

---

www.djpp.depkumham.go.id

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pengadaan Sediaan Farmasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur
dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Pekerjaan Kefarmasian Dalam Produksi
Sediaan Farmasi

(1) Pekerjaan Kefarmasian dalam Produksi Sediaan

Farmasi harus memiliki Apoteker penanggung
jawab. Perundang-undangan

(2) Apoteker

dimaksudPeraturanpadapenanggungayat (1) jawabdapat dibantusebagaimanaoleh
ditjen Apoteker pendamping dan/atau Tenaga Teknis
Kefarmasian.

Fasilitas Produksi Sediaan Farmasi dapat berupa
industri farmasi obat, industri bahan baku obat,
industri obat tradisional, dan pabrik kosmetika.

(1) Industri farmasi harus memiliki 3 (tiga) orang

Apoteker sebagai penanggung jawab masing-masing
pada bidang pemastian mutu, produksi, dan
pengawasan mutu setiap produksi Sediaan
Farmasi.

(2) Industri . . .

---

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Industri obat tradisional dan pabrik kosmetika

harus memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang
Apoteker sebagai penanggung jawab.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitas Produksi

Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 8 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pekerjaan Kefarmasian dalam Produksi Sediaan Farmasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi
ketentuan Cara Pembuatan yang Baik yang ditetapkan
oleh Menteri. Perundang-undangan

### Pasal 11 Peraturan

ditjen

(1) Dalam melakukan Pekerjaan Kefarmasian,

Apoteker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) harus menetapkan Standar Prosedur
Operasional.

(2) Standar Prosedur Operasional harus dibuat secara

tertulis dan diperbaharui secara terus menerus
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi di bidang farmasi dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pekerjaan Kefarmasian yang berkaitan dengan proses
produksi dan pengawasan mutu Sediaan Farmasi pada
Fasilitas Produksi Sediaan Ffarmasi wajib dicatat oleh
Tenaga Kefarmasian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 13 . . .

---

www.djpp.depkumham.go.id

Tenaga Kefarmasian dalam melakukan Pekerjaan
Kefarmasian pada Fasilitas Produksi Sediaan Farmasi
harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi di bidang produksi dan pengawasan mutu.

Bagian Keempat
Pekerjaan Kefarmasian Dalam Distribusi atau
Penyaluran Sediaan Farmasi

(1) Setiap Fasilitas Distribusi atau Penyaluran Sediaan Perundang-undangan

Farmasi berupa obat harus memiliki seorang Peraturan
Apotekerditjensebagai penanggung jawab.

(2) Apoteker sebagai penanggung jawab sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh
Apoteker pendamping dan/atau Tenaga Teknis
Kefarmasian.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan

Pekerjaan Kefarmasian dalam Fasilitas Distribusi
atau Penyaluran Sediaan Farmasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
Peraturan Menteri.

Pekerjaan Kefarmasian dalam Fasilitas Distribusi atau
Penyaluran Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 harus memenuhi ketentuan Cara
Distribusi yang Baik yang ditetapkan oleh Menteri.

### Pasal 16 . . .

---

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Dalam melakukan Pekerjaan Kefarmasian,

Apoteker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
harus menetapkan Standar Prosedur Operasional.

(2) Standar Prosedur Operasional harus dibuat secara

tertulis dan diperbaharui secara terus menerus
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi di bidang farmasi dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pekerjaan Kefarmasian yang berkaitan dengan proses Perundang-undangan
distribusi atauPeraturanpenyaluran Sediaan Farmasi pada Fasilitas Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi
ditjen
wajib dicatat oleh Tenaga Kefarmasian sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Tenaga Kefarmasian dalam melakukan Pekerjaan
Kefarmasian dalam Fasilitas Distribusi atau Penyaluran
Sediaan Farmasi harus mengikuti perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi di bidang distribusi atau
penyaluran.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian Pada Fasilitas
Pelayanan Kefarmasian

Fasilitas Pelayanan Kefarmasian berupa :
- Apotek;

• Instalasi . . .

---

www.djpp.depkumham.go.id

• Instalasi farmasi rumah sakit;
• Puskesmas;
• Klinik;
• Toko Obat; atau
• Praktek bersama.

Dalam menjalankan Pekerjaan kefarmasian pada
Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Apoteker dapat
dibantu oleh Apoteker pendamping dan/ atau Tenaga
Teknis Kefarmasian.

### Pasal 21 Perundang-undangan (1) Dalam menjalankan praktek kefarmasian pada

Fasilitas PeraturanPelayanan Kefarmasian, Apoteker harus
menerapkanditjen standar pelayanan kefarmasian.

(2) Penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep

dokter dilaksanakan oleh Apoteker.

(3) Dalam hal di daerah terpencil tidak terdapat

Apoteker, Menteri dapat menempatkan Tenaga
Teknis Kefarmasian yang telah memiliki STRTTK
pada sarana pelayanan kesehatan dasar yang
diberi wewenang untuk meracik dan menyerahkan
obat kepada pasien.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan

kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menurut jenis Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
ditetapkan oleh Menteri.

(5) Tata cara penempatan dan kewenangan Tenaga

Teknis Kefarmasian di daerah terpencil
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan
Peraturan Menteri.

### Pasal 22 . . .

---

www.djpp.depkumham.go.id

Dalam hal di daerah terpencil yang tidak ada apotek,
dokter atau dokter gigi yang telah memiliki Surat Tanda
Registrasi mempunyai wewenang meracik dan
menyerahkan obat kepada pasien yang dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(1) Dalam melakukan Pekerjaan Kefarmasian,

Apoteker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
harus menetapkan Standar Prosedur Operasional.

(2) Standar Prosedur Operasional harus dibuat secara Perundang-undangan

tertulis dan diperbaharui secara terus menerus Peraturan
sesuai ditjenperkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi di bidang farmasi dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan Pekerjaan Kefarmasian pada Fasilitas
Pelayanan Kefarmasian, Apoteker dapat:

- mengangkat seorang Apoteker pendamping yang
memiliki SIPA;

- mengganti obat merek dagang dengan obat generik
yang sama komponen aktifnya atau obat merek
dagang lain atas persetujuan dokter dan/atau
pasien; dan

- menyerahkan obat keras, narkotika dan
psikotropika kepada masyarakat atas resep dari
dokter sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

### Pasal 25 . . .

---

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Apoteker dapat mendirikan Apotek dengan modal

sendiri dan/atau modal dari pemilik modal baik
perorangan maupun perusahaan.

(2) Dalam hal Apoteker yang mendirikan Apotek

bekerja sama dengan pemilik modal maka
pekerjaan kefarmasian harus tetap dilakukan
sepenuhnya oleh Apoteker yang bersangkutan.

(3) Ketentuan mengenai kepemilikan Apotek

sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Perundang-undangan

### Pasal 26 Peraturan

ditjen

(1) Fasilitas Pelayanan Kefarmasian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dilaksanakan
oleh Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki
STRTTK sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Dalam menjalankan praktek kefarmasian di Toko

Obat, Tenaga Teknis Kefarmasian harus
menerapkan standar pelayanan kefarmasian di
Toko Obat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitas

Pelayanan Kefarmasian di Toko Obat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan standar pelayanan
kefarmasian di toko obat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

### Pasal 27 . . .

---

www.djpp.depkumham.go.id

Pekerjaan Kefarmasian yang berkaitan dengan
pelayanan farmasi pada Fasilitas Pelayanan
Kefarmasian wajib dicatat oleh Tenaga Kefarmasian
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tenaga Kefarmasian dalam melakukan Pekerjaan
Kefarmasian pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
wajib mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan
perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.

### Pasal 29 Perundang-undangan

Ketentuan
Kefarmasian lebihPeraturanpadalanjutFasilitasmengenaiPelayananpelaksanaanKefarmasianPekerjaan
ditjen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dengan
Peraturan Menteri.

Bagian Keenam
Rahasia Kedokteran Dan Rahasia Kefarmasian

(1) Setiap Tenaga Kefarmasian dalam menjalankan

Pekerjaan Kefarmasian wajib menyimpan Rahasia
Kedokteran dan Rahasia Kefarmasian.

(2) Rahasia Kedokteran dan Rahasia Kefarmasian

hanya dapat dibuka untuk kepentingan pasien,
memenuhi permintaan hakim dalam rangka
penegakan hukum, permintaan pasien sendiri
dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Ketentuan . . .

---

www.djpp.depkumham.go.id

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rahasia

Kedokteran dan Rahasia Kefarmasian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Menteri.

Bagian Ketujuh
Kendali Mutu dan Kendali Biaya

(1) Setiap Tenaga Kefarmasian dalam melaksanakan

Pekerjaan Kefarmasian wajib menyelenggarakan
program kendali mutu dan kendali biaya.

(2) Pelaksanaan kegiatan kendali mutu dan kendali Perundang-undangan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui audit kefarmasian. Peraturan
ditjen

Pembinaan dan pengawasan terhadap audit
kefarmasian dan upaya lain dalam pengendalian mutu
dan pengendalian biaya dilaksanakan oleh Menteri.

(1) Tenaga Kefarmasian terdiri atas:

• Apoteker; dan

• Tenaga Teknis Kefarmasian.

(2) Tenaga Teknis kefarmasian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b terdiri dari Sarjana Farmasi,
Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga
Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.

### Pasal 34 . . .

---

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Tenaga Kefarmasian melaksanakan Pekerjaan

Kefarmasian pada:

- Fasilitas Produksi Sediaan Farmasi berupa
industri farmasi obat, industri bahan baku
obat, industri obat tradisional, pabrik kosmetika
dan pabrik lain yang memerlukan Tenaga
Kefarmasian untuk menjalankan tugas dan
fungsi produksi dan pengawasan mutu;

- Fasilitas Distribusi atau Penyaluran Sediaan
Farmasi dan alat kesehatan melalui Pedagang
Besar Farmasi, penyalur alat kesehatan,
instalasi Sediaan Farmasi dan alat kesehatan Perundang-undangan
milik
dan PeraturanPemerintah,pemerintah pemerintahdaerah kabupaten/kota;daerah provinsi,
ditjen dan/atau

- Fasilitas Pelayanan Kefarmasian melalui praktik
di Apotek, instalasi farmasi rumah sakit,
puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek
bersama.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan

Pekerjaan Kefarmasian dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 33 harus memiliki keahlian dan kewenangan

dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian.

(2) Keahlian dan kewenangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan
menerapkan Standar Profesi.

(3) Dalam . . .

---

www.djpp.depkumham.go.id

(3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan pada
Standar Kefarmasian, dan Standar Prosedur
Operasional yang berlaku sesuai fasilitas kesehatan
dimana Pekerjaan Kefarmasian dilakukan.

(4) Standar Profesi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) ditetapkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(1) Apoteker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

ayat (1) huruf a merupakan pendidikan profesi
setelah sarjana farmasi. Perundang-undangan

(2) Pendidikan profesi Apoteker hanya dapat dilakukan Peraturan

pada ditjenperguruan tinggi sesuai peraturan
perundang-undangan.

(3) Standar pendidikan profesi Apoteker terdiri atas:

• komponen kemampuan akademik; dan

- kemampuan profesi dalam mengaplikasikan
Pekerjaan Kefarmasian.

(4) Standar pendidikan profesi Apoteker sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) disusun dan diusulkan
oleh Asosiasi di bidang pendidikan farmasi dan
ditetapkan oleh Menteri.

(5) Peserta pendidikan profesi Apoteker yang telah

lulus pendidikan profesi Apoteker sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) berhak memperoleh ijazah
Apoteker dari perguruan tinggi.

### Pasal 37 . . .

---

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Apoteker yang menjalankan Pekerjaan Kefarmasian

harus memiliki sertifikat kompetensi profesi.

(2) Bagi Apoteker yang baru lulus pendidikan profesi,

dapat memperoleh sertifikat kompetensi profesi
secara langsung setelah melakukan registrasi.

(3) Sertifikat kompetensi profesi berlaku 5 (lima) tahun

dan dapat diperpanjang untuk setiap 5 (lima)
tahun melalui uji kompetensi profesi apabila
Apoteker tetap akan menjalankan Pekerjaan
Kefarmasian.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Perundang-undangan memperoleh sertifikat kompetensi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan tata cara registrasi Peraturan
profesiditjensebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Menteri.

(1) Standar pendidikan Tenaga Teknis Kefarmasian

harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di bidang pendidikan.

(2) Peserta didik Tenaga Teknis Kefarmasian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat
menjalankan Pekerjaan Kefarmasian harus
memiliki ijazah dari institusi pendidikan sesuai
peraturan perundang-undangan.

(3) Untuk dapat menjalankan Pekerjaan Kefarmasian

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peserta didik
yang telah memiliki ijazah wajib memperoleh
rekomendasi dari Apoteker yang memiliki STRA di
tempat yang bersangkutan bekerja.

(4) Ijazah . . .

---

www.djpp.depkumham.go.id

(4) Ijazah dan rekomendasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) wajib diserahkan kepada Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota untuk memperoleh izin
kerja.

(1) Setiap Tenaga Kefarmasian yang melakukan

Pekerjaan Kefarmasian di Indonesia wajib memiliki
surat tanda registrasi.

(2) Surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diperuntukkan bagi:

- Apoteker berupa STRA; dan b. Tenaga TeknisPerundang-undanganKefarmasian berupa STRTTK.
Peraturan
ditjen Pasal 40

(1) Untuk memperoleh STRA, Apoteker harus

memenuhi persyaratan:

• memiliki ijazah Apoteker;

• memiliki sertifikat kompetensi profesi;

- mempunyai surat pernyataan telah
mengucapkan sumpah/janji Apoteker;

- mempunyai surat keterangan sehat fisik dan
mental dari dokter yang memiliki surat izin
praktik; dan

- membuat pernyataan akan mematuhi dan
melaksanakan ketentuan etika profesi.

(2) STRA dikeluarkan oleh Menteri.

### Pasal 41 . . .

---

www.djpp.depkumham.go.id

STRA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat
diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun apabila
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 40 ayat (1).

(1) Apoteker lulusan luar negeri yang akan

menjalankan Pekerjaan Kefarmasian di Indonesia
harus memiliki STRA setelah melakukan adaptasi
pendidikan.

(2) STRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa: Perundang-undangan
- STRA
ayat Peraturan(1);sebagaimanaatau dimaksud dalam Pasal 40
ditjen
- STRA Khusus.

(3) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan pada institusi pendidikan Apoteker di
Indonesia yang terakreditasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pemberian STRA, atau STRA Khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dan pelaksanaan adaptasi
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur dengan Peraturan Menteri.

STRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2)
huruf a diberikan kepada:

• Apoteker . . .

---

www.djpp.depkumham.go.id

- Apoteker warga negara Indonesia lulusan luar
negeri yang telah melakukan adaptasi pendidikan
Apoteker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
ayat (3) di Indonesia dan memiliki sertifikat
kompetensi profesi;

- Apoteker warga negara asing lulusan program
pendidikan Apoteker di Indonesia yang telah
memiliki sertifikat kompetensi profesi dan telah
memiliki izin tinggal tetap untuk bekerja sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian; atau

- Apoteker warga negara asing lulusan program
pendidikan Apoteker di luar negeri dengan ketentuan: Perundang-undangan

1. telah melakukan adaptasi pendidikan Apoteker Peraturan
diditjenIndonesia;

1. telah memiliki sertifikat kompetensi profesi;
dan

1. telah memenuhi persyaratan untuk bekerja
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang
ketenagakerjaan dan keimigrasian.

STRA Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 42
ayat (2) huruf b dapat diberikan kepada Apoteker warga
negara asing lulusan luar negeri dengan syarat:

1. atas permohonan dari instansi pemerintah atau
swasta;

1. mendapat persetujuan Menteri; dan

1. Pekerjaan Kefarmasian dilakukan kurang dari
1 (satu) tahun.

### Pasal 45 . . .

---

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Penyelenggaraan adaptasi pendidikan Apoteker bagi

Apoteker lulusan luar negeri dilakukan pada
institusi pendidikan Apoteker di Indonesia.

(2) Apoteker lulusan luar negeri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan
yang berlaku dalam bidang pendidikan dan
memiliki sertifikat kompetensi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai adaptasi

pendidikan Apoteker sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur oleh Menteri setelah mendapatkan
pertimbangan dari menteri yang tugas dan tanggung jawabnyaPerundang-undangandi bidang pendidikan.
Peraturan
ditjen Pasal 46

Kewajiban perpanjangan registrasi bagi Apoteker
lulusan luar negeri yang akan melakukan Pekerjaan
Kefarmasian di Indonesia mengikuti ketentuan
perpanjangan registrasi bagi Apoteker sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41.

(1) Untuk memperoleh STRTTK bagi Tenaga Teknis

Kefarmasian wajib memenuhi persyaratan:

• memiliki ijazah sesuai dengan pendidikannya;

- memiliki surat keterangan sehat fisik dan
mental dari dokter yang memiliki surat izin
praktek;

- memiliki rekomendasi tentang kemampuan dari
Apoteker yang telah memiliki STRA di tempat
Tenaga Teknis Kefarmasian bekerja; dan

• membuat . . .

---

www.djpp.depkumham.go.id

- membuat pernyataan akan mematuhi dan
melaksanakan ketentuan etika kefarmasian.

(2) STRTTK dikeluarkan oleh Menteri.

(3) Menteri dapat mendelegasikan pemberian STRTTK

kepada pejabat kesehatan yang berwenang pada
pemerintah daerah provinsi.

STRTTK berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat
diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun apabila
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 47 ayat (1).

Perundang-undangan
PeraturanPasal 49
STRA, STRAditjenKhusus, dan STRTTK tidak berlaku karena:
- habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang oleh
yang bersangkutan atau tidak memenuhi
persyaratan untuk diperpanjang;

- dicabut atas dasar ketentuan peraturan
perundang-undangan;

• permohonan yang bersangkutan;

• yang bersangkutan meninggal dunia; atau

- dicabut oleh Menteri atau pejabat kesehatan yang
berwenang.

(1) Apoteker yang telah memiliki STRA, atau STRA

Khusus, serta Tenaga Teknis Kefarmasian yang
telah memiliki STRTTK harus melakukan Pekerjaan
Kefarmasian sesuai dengan pendidikan dan
kompetensi yang dimiliki.

(2) Tenaga . . .

---

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah memiliki

STRTTK mempunyai wewenang untuk melakukan
Pekerjaan Kefarmasian dibawah bimbingan dan
pengawasan Apoteker yang telah memiliki STRA
sesuai dengan pendidikan dan keterampilan yang
dimilikinya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang Tenaga

Teknis Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Pelayanan Kefarmasian di Apotek, puskesmas atau

instalasi farmasi rumah sakit hanya dapat Perundang-undangan
dilakukanPeraturanoleh Apoteker.

(2) Apotekerditjen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib memiliki STRA.

(3) Dalam melaksanakan tugas Pelayanan

Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Apoteker dapat dibantu oleh Tenaga Teknis
Kefarmasian yang telah memiliki STRTTK.

(1) Setiap Tenaga Kefarmasian yang melaksanakan

Pekerjaan Kefarmasian di Indonesia wajib memiliki
surat izin sesuai tempat Tenaga Kefarmasian
bekerja.

(2) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa:

- SIPA bagi Apoteker yang melakukan Pekerjaan
Kefarmasian di Apotek, puskesmas atau
instalasi farmasi rumah sakit;

• SIPA . . .

---

www.djpp.depkumham.go.id

- SIPA bagi Apoteker yang melakukan Pekerjaan
Kefarmasian sebagai Apoteker pendamping;
- SIK bagi Apoteker yang melakukan Pekerjaan
Kefarmasian di fasilitas kefarmasian diluar
Apotek dan instalasi farmasi rumah sakit; atau
- SIK bagi Tenaga Teknis Kefarmasian yang
melakukan Pekerjaan Kefarmasian pada
Fasilitas Kefarmasian.

(1) Surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52

dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang
berwenang di Kabupaten/Kota tempat Pekerjaan
Kefarmasian dilakukan. Perundang-undangan

(2) Tata cara pemberian surat izin sebagaimana Peraturan

dimaksudditjen pada ayat (1) dikeluarkan berdasarkan
pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

(1) Apoteker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52

ayat (2) huruf a hanya dapat melaksanakan praktik
di 1 (satu) Apotik, atau puskesmas atau instalasi
farmasi rumah sakit.

(2) Apoteker pendamping sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b hanya dapat
melaksanakan praktik paling banyak di 3 (tiga)
Apotek, atau puskesmas atau instalasi farmasi
rumah sakit.

(1) Untuk mendapat surat izin sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 52, Tenaga Kefarmasian harus
memiliki:

• STRA . . .

---

www.djpp.depkumham.go.id

- STRA, STRA Khusus, atau STRTTK yang masih
berlaku;
- tempat atau ada tempat untuk melakukan
Pekerjaan Kefarmasian atau fasilitas
kefarmasian atau Fasilitas Kesehatan yang
memiliki izin; dan
- rekomendasi dari Organisasi Profesi setempat.

(2) Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

batal demi hukum apabila Pekerjaan Kefarmasian
dilakukan pada tempat yang tidak sesuai dengan
yang tercantum dalam surat izin.

DISIPLIN TENAGA KEFARMASIAN Perundang-undangan
PeraturanPasal 56
Penegakkanditjen disiplin Tenaga Kefarmasian dalam
menyelenggarakan Pekerjaan Kefarmasian dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pelaksanaan penegakan disiplin Tenaga Kefarmasian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Menteri, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya serta
Organisasi Profesi membina dan mengawasi
pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian.

### Pasal 59 . . .

---

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 58 diarahkan untuk:

- melindungi pasien dan masyarakat dalam hal
pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian yang
dilakukan oleh Tenaga Kefarmasian;

- mempertahankan dan meningkatkan mutu
Pekerjaan Kefarmasian sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi; dan

- memberikan kepastian hukum bagi pasien,
masyarakat, dan Tenaga Kefarmasian. (2) Ketentuan lebihPerundang-undanganlanjut mengenai pembinaan dan
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan
diatur ditjendengan Peraturan Menteri.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1. Apoteker yang telah memiliki Surat Penugasan
dan/atau Surat Izin Apoteker dan/atau SIK, tetap
dapat menjalankan Pekerjaan Kefarmasian dan
dalam jangka waktu 2 (dua) tahun wajib
menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini.

1. Asisten Apoteker dan Analis Farmasi yang telah
memiliki Surat Izin Asisten Apoteker dan/atau SIK,
tetap dapat menjalankan Pekerjaan Kefarmasian dan
dalam jangka waktu 2 (dua) tahun wajib
menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini.

### Pasal 61 . . .

---

www.djpp.depkumham.go.id

Apoteker dan Asisten Apoteker yang dalam jangka
waktu 2 (dua) tahun belum memenuhi persyaratan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini,
maka surat izin untuk menjalankan Pekerjaan
Kefarmasian batal demi hukum.

Tenaga Teknis Kefarmasian yang menjadi penanggung
jawab Pedagang Besar Farmasi harus menyesuaikan
dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling
lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini
diundangkan.
Perundang-undangan BAB VII
KETENTUAN PENUTUP Peraturan
ditjen Pasal 63

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang
Apotik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2752), sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965
tentang Apotik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1980 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3169) dan Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 tentang Masa Bakti
Dan Izin Kerja Apoteker (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3422), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . . .

---

www.djpp.depkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Perundang-undangan Diundangkan di Jakarta
pada tanggal Peraturan
ditjen

,