STATUTA UNIVERSITAS HASANUDDIN

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut
Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan
hukum.
1. Statuta Unhas adalah peraturan dasar pengelolaan
Unhas yang digunakan sebagai landasan
penyusunan peraturan dan prosedur operasional di
Unhas.
1. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat
MWA adalah organ Unhas yang menetapkan,
memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan
umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang
nonakademik.
1. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin
penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
1. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA
adalah organ Unhas yang menetapkan kebijakan,
memberikan pertimbangan, dan melakukan
pengawasan di bidang akademik.
1. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah
perangkat MWA yang melakukan pengawasan di
bidang nonakademik terhadap penyelenggaraan
Unhas.
1. Dewan Profesor yang selanjutnya disingkat DP
adalah perangkat SA yang menjalankan fungsi
pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan
pengembangan budaya akademik.

1. Fakultas . . .

---

1. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung
yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan
akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan
vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu
pengetahuan dan teknologi.
1. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat
Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau
mengoordinasikan program pascasarjana
multidisiplin.
1. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang
mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik
dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan
dan teknologi, dalam jenis pendidikan akademik,
pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan
dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan
metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis
pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau
pendidikan vokasi.
1. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di
lingkungan Unhas yang berwenang dan
bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan
pendidikan pada masing-masing Fakultas atau
Sekolah.
1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan
dengan tugas utama mentransformasikan,
mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
1. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang
pendidikan tinggi di Unhas.
1. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik
yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa di Unhas.

1. Tenaga . . .

---

1. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat
yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas
utama menunjang penyelenggaraan pendidikan
tinggi di Unhas.
1. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat
yang membidangi urusan pemerintahan dalam
bidang pendidikan tinggi.
1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan
tinggi.

(1) Unhas memiliki visi menjadi pusat unggulan dalam

pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi,
seni, dan budaya berbasis benua maritim Indonesia.

(2) Unhas memiliki misi:

- menyediakan lingkungan belajar yang
berkualitas untuk mengembangkan kapasitas
pembelajar yang adaptif-kreatif.
- melestarikan, mengembangkan, menemukan,
dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi,
seni, dan budaya.
- menerapkan dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya
berbasis dan untuk kemasalahatan benua
maritim Indonesia.

(3) Unhas memiliki tata nilai:

• integritas;
• inovatif;
• katalitis; dan
• arif.

(4) Unhas memiliki tujuan :

- menghasilkan insan cendekia yang berkarakter
mulia; dan

• memajukan . . .

---

- memajukan, mengembangkan, menerapkan dan
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi,
seni, dan budaya demi kemaslahatan
masyarakat Indonesia dan dunia.

(5) Unhas memiliki otonomi dalam pengelolaan dan

penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dengan
prinsip akuntabel, transparan, nirlaba, efisien, dan
efektif.

IDENTITAS

Bagian Kesatu
Status, Kedudukan, dan Hari Jadi

Unhas merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum
yang mengelola bidang akademik dan nonakademik
secara otonom.

Unhas berkedudukan di Kota Makassar, Provinsi
Sulawesi Selatan.

Hari jadi (dies natalis) Unhas adalah tanggal 10
September.

Bagian Kedua
Lambang, Bendera, Himne, dan Mars

(1) Unhas memiliki lambang, bendera, himne, dan

mars.

(2) Lambang . . .

---

(2) Lambang, bendera, himne, dan mars sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berakar pada nilai budaya,
kejuangan dan sejarah Unhas yang berfungsi
sebagai identitas, eksistensi, dan sarana pemersatu.

(3) Lambang, bendera, himne, dan mars sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Pemerintah ini.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan

lambang, bendera, himne, dan mars sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Rektor.

Bagian Kesatu
Pendidikan

(1) Unhas menyelenggarakan pendidikan akademik dan

profesi, serta dapat menyelenggarakan pendidikan
vokasi.

(2) Unhas dapat membuka, mengubah, dan menutup

Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Fakultas dan/atau Sekolah.

(4) Unhas dapat menyelenggarakan program pendidikan

bekerja sama dengan perguruan tinggi lain baik di
dalam negeri maupun di luar negeri.

(5) Unhas dapat menyelenggarakan program pendidikan

internasional sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(6) Unhas . . .

---

(6) Unhas dapat menyelenggarakan program pendidikan

jarak jauh untuk mendukung perluasan akses dan
kesempatan memperoleh pendidikan tinggi.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan

pendidikan Unhas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah

mendapat pertimbangan SA.

(1) Unhas menyelenggarakan pendidikan berdasarkan

pada standar pendidikan Unhas yang memiliki daya
saing internasional yang mengacu pada Standar
Nasional Pendidikan Tinggi.

(2) Unhas menyelenggarakan pendidikan dengan

kurikulum yang dikembangkan berdasarkan tujuan
Unhas, capaian pembelajaran program studi,
kompetensi, tantangan lokal, dan global.

(3) Unhas mengevaluasi kurikulum secara berkala dan

komprehensif sesuai kebutuhan serta
perkembangan keilmuan dan keprofesian di tingkat
nasional, regional, dan internasional.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dan

pengembangan kurikulum, tahun akademik, serta
syarat kelulusan dari suatu program studi diatur
dengan Peraturan Rektor setelah mendapat
persetujuan SA.

(1) Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar

resmi di Unhas.

(2) Bahasa daerah dan bahasa asing lain dapat

digunakan sebagai bahasa pengantar di Unhas.

### Pasal 10 . . .

---

(1) Unhas menerima Mahasiswa berkewarganegaraan

Indonesia dan/atau asing sebagai peserta didik
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Unhas wajib mencari dan menjaring calon

Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi
tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon
Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan
tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua
puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang
diterima dan tersebar pada semua program sarjana.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaringan dan

penerimaan Mahasiswa baru diatur dengan
Peraturan Rektor.

(1) Unhas memberikan gelar, ijazah, dan/atau sertifikat

kepada lulusan dari Program Studi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Lulusan Unhas berhak menggunakan gelar

akademik, gelar profesi, dan/atau gelar vokasi yang
diberikan oleh Unhas.

(3) Unhas dapat mencabut gelar, ijazah, dan/atau

sertifikat yang telah diberikan kepada lulusan Unhas
apabila melanggar ketentuan dalam bidang
akademik sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pemberian dan pencabutan gelar, ijazah, dan/atau
sertifikat lulusan diatur dengan Peraturan Rektor
setelah mendapat persetujuan SA.

### Pasal 12 . . .

---

(1) Unhas dapat memberikan gelar doktor kehormatan

dan/atau penghargaan kepada seseorang karena:
- prestasi, dedikasi, dan kontribusi yang luar biasa
dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
dan/atau
- pengabdian dan jasanya yang luar biasa bagi
kemajuan pendidikan, pembangunan dalam arti
luas, dan kemanusiaan.

(2) Unhas dapat mencabut gelar doktor kehormatan

dan/atau penghargaan yang telah diberikan dengan
alasan bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan

pencabutan gelar doktor kehormatan dan/atau
penghargaan diatur dalam Peraturan Rektor setelah
mendapat pertimbangan SA.

Bagian Kedua
Penelitian

(1) Unhas menyelenggarakan penelitian untuk

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
serta inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan daya saing bangsa.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan
kompetensi keilmuan.

(1) Unhas menyelenggarakan penelitian yang hasilnya

dimanfaatkan untuk:

• pengayaan . . .

---

- pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
pembelajaran;
- peningkatan mutu perguruan tinggi dan
kemajuan peradaban bangsa;
- peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya
saing bangsa;
- pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan
nasional; dan
- perubahan masyarakat Indonesia menjadi
masyarakat berbasis pengetahuan.

(2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan

dan/atau dipublikasikan.

(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat diusulkan untuk memperoleh Hak

Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau

membahayakan kepentingan umum dilarang untuk
disebarluaskan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Hasil penelitian Sivitas Akademika dapat diberikan

penghargaan jika:
- diterbitkan dalam jurnal internasional yang
diakui Kementerian;
- memperoleh Hak Kekayaan Intelektual yang
dimanfaatkan oleh industri;
- menghasilkan teknologi tepat guna; dan/atau
- diterbitkan sebagai buku referensi.

### Pasal 15 . . .

---

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan
penelitian, pemanfaatan hasil penelitian, penyebarluasan
hasil penelitian, dan pemberian penghargaan penelitian
diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat
pertimbangan SA.

Bagian Ketiga
Pengabdian Kepada Masyarakat

(1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan

Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan
membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan/atau seni untuk mencerdaskan kehidupan
bangsa, memajukan kemaslahatan, dan
kesejahteraan umum.

(2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai
bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik,
keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas
Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.

(3) Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan

untuk proses pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau
untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas
Akademika.

(4) Unhas memberikan penghargaan atas hasil

pengabdian kepada masyarakat yang memperoleh
Hak Kekayaan Intelektual dan dimanfaatkan oleh
dunia usaha dan/atau teknologi tepat guna.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan

pengabdian kepada masyarakat dan pemberian
penghargaan diatur dengan Peraturan Rektor setelah
mendapat persetujuan SA.

## BAB IV . . .

---

Bagian Kesatu
Umum

(1) Organ Unhas terdiri atas:

• MWA;
• Rektor; dan
• SA.

(2) Pemimpin dan pimpinan organ Unhas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilarang merangkap jabatan
pada organ Unhas yang lain.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja

antarorgan Unhas diatur dengan Peraturan MWA.

Bagian Kedua
Majelis Wali Amanat

(1) MWA mempunyai tugas dan wewenang:

- menyetujui usul perubahan Statuta Unhas;
- menetapkan kebijakan umum Unhas;
- bersama SA menetapkan norma Unhas dan tolok
ukur kinerja Unhas;
- mengesahkan rencana induk pengembangan,
rencana strategis, serta rencana tahunan yang
diusulkan oleh Rektor;
- mengawasi pengelolaan dan pengendalian umum
atas pengelolaan nonakademik Unhas;
- mengangkat dan memberhentikan Rektor;

• melakukan . . .

---

- melakukan evaluasi tahunan atas kinerja Rektor
dan SA;
- mengangkat dan memberhentikan ketua serta
anggota KA;
- membangun dan membina jejaring dengan
individu serta organisasi eksternal;
- memberikan pertimbangan dan melakukan
pengawasan dalam rangka mengembangkan
kekayaan dan menjaga kesehatan keuangan
Unhas; dan
- membuat keputusan tertinggi terhadap
permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh
Rektor dan SA.

(2) Dalam hal MWA tidak dapat membuat keputusan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan, penyelesaian
diserahkan kepada Menteri.

(3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permasalahan
tidak diserahkan, Menteri berwenang mengambil
alih penyelesaian permasalahan.

(4) Menteri berwenang memutuskan penyelesaian

permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan.

(5) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) bersifat mengikat.

Syarat untuk menjadi anggota MWA sebagai berikut:
- warga negara Indonesia;
- mempunyai wawasan tentang pendidikan tinggi dan
Unhas;

• mempunyai . . .

---

- mempunyai rekam jejak yang baik dalam kehidupan
kemasyarakatan dan akademik;
- mempunyai komitmen untuk menjaga dan
membangun Unhas, serta meningkatkan hubungan
sinergis antara Unhas dengan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah dan masyarakat;
- tidak berafiliasi kepada partai politik, kecuali untuk
anggota dari unsur pemerintah pusat dan
pemerintah daerah; dan
- tidak memiliki konflik kepentingan dengan tugas
MWA.

(1) Anggota MWA berjumlah 19 (sembilan belas) orang

yang terdiri atas:
- Menteri;
- Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan;
- Rektor;
- ketua SA;
- wakil dari masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang;
- wakil dari Dosen sebanyak 8 (delapan) orang;
- wakil dari Tenaga Kependidikan sebanyak 2 (dua)
orang;
- ketua Ikatan Alumni Unhas sebagai wakil
alumni; dan
- ketua Senat Mahasiswa Unhas atau sebutan lain
sebagai wakil Mahasiswa.

(2) Menteri dapat menunjuk pejabat di lingkungan

Kementerian untuk menghadiri rapat MWA.

(3) Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dapat

menunjuk pejabat di lingkungan pemerintah daerah
Provinsi Sulawesi Selatan untuk menghadiri rapat
MWA.

(4) Anggota MWA ditetapkan oleh Menteri.

(5) Anggota . . .

---

(5) Anggota MWA diangkat untuk masa jabatan

4 (empat) tahun dan hanya dapat dipilih kembali
untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(6) Anggota MWA dari unsur Mahasiswa diangkat untuk

masa jabatan 1 (satu) tahun dan tidak dapat dipilih
kembali.

(7) Keanggotaan MWA berakhir apabila:

- meninggal dunia;
- berakhir masa jabatannya;
- berhalangan tetap secara terus menerus lebih
dari 6 (enam) bulan;
- diangkat dalam jabatan negeri lainnya;
- dipidana karena melakukan tindak pidana
dengan pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap;
- melanggar kode etik Unhas; atau
- mengundurkan diri.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pengangkatan anggota MWA diatur dengan
Peraturan MWA.

(1) Anggota MWA memiliki hak suara yang sama,

kecuali dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor.

(2) Dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor,

Menteri mempunyai hak suara 35% (tiga puluh lima
persen) dari jumlah hak suara pemilih.

(3) Ketua SA dan Rektor tidak memiliki hak suara

dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sidang

dan pemungutan suara diatur dengan Peraturan
MWA.

### Pasal 22 . . .

---

(1) Pengurus MWA terdiri atas:

• 1 (satu) orang ketua;
• 2 (dua) orang wakil ketua; dan
• 1 (satu) orang sekretaris eksekutif.

(2) Pengurus MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipilih dari dan oleh anggota MWA

(3) Pengurus MWA dilarang merangkap jabatan sebagai:

- pimpinan atau pejabat pada jabatan struktural
di Unhas dan/atau pada perguruan tinggi lain;
- pimpinan atau pejabat pada jabatan struktural
pada lembaga atau instansi pemerintah pusat
dan pemerintah daerah; dan/atau
- pejabat pada jabatan lain yang dapat
menimbulkan konflik kepentingan dalam
melaksanakan tugas MWA.

(4) Masa jabatan pengurus MWA adalah 4 (empat)

tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1
(satu) kali masa jabatan, kecuali untuk anggota
MWA yang berasal dari wakil Mahasiswa.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan

pengurus MWA diatur dengan Peraturan MWA.

(1) MWA dapat mengangkat anggota kehormatan yang

bertugas memberikan masukan untuk
pengembangan Unhas.

(2) Anggota kehormatan MWA sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak memiliki hak suara dalam
pengambilan keputusan MWA.

(3) Anggota kehormatan MWA paling banyak terdiri atas

10 (sepuluh) orang.

(4) Anggota . . .

---

(4) Anggota kehormatan MWA sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) berasal dari tokoh masyarakat, tokoh
dunia usaha, serta anggota masyarakat lainnya yang
memiliki kepedulian tinggi terhadap Unhas.

(5) Anggota kehormatan diangkat dan diberhentikan

oleh MWA dengan mempertimbangkan masukan dari
SA dan Rektor.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan

anggota kehormatan MWA diatur dengan Peraturan
MWA.

(1) Dalam melaksanakan tugasnya MWA membentuk

KA.

(2) KA mempunyai tugas:

- melakukan supervisi proses audit internal dan
eksternal atas penyelenggaraan Unhas di bidang
nonakademik;
- melaksanakan fungsi manajemen risiko; dan
- menyampaikan laporan tahunan kepada MWA.

(3) KA dipimpin oleh seorang anggota MWA dan

bertanggung jawab kepada MWA.

(4) Anggota KA termasuk ketua paling banyak

berjumlah 5 (lima) orang:

(5) Anggota KA harus memiliki keahlian di bidang:

- pencatatan dan pelaporan keuangan;
- tata kelola perguruan tinggi;
- peraturan perundang-undangan di bidang
pendidikan tinggi; dan/atau
- pengelolaan barang milik negara.

(6) Anggota dan pimpinan KA diangkat dan

diberhentikan oleh MWA.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja,

dan keanggotaan KA diatur dengan Peraturan MWA.

Bagian Ketiga . . .

---

Bagian Ketiga
Rektor

(1) Rektor menjalankan fungsi pengelolaan Unhas.

(2) Dalam menjalankan fungsi pengelolaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Rektor dibantu oleh unsur:
- wakil Rektor paling banyak 5 (lima) orang;
- sekretaris universitas;
- satuan pengawasan internal;
- satuan penjaminan mutu internal;
- pelaksana akademik;
- penunjang akademik;
- pelaksana administrasi;
- satuan pengelola usaha; dan
- unsur lain yang diperlukan.

(3) Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun dan

dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa
jabatan.

(4) Masa jabatan wakil Rektor mengikuti masa jabatan

Rektor dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu)
kali masa jabatan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata

kerja unsur-unsur yang berada di bawah Rektor
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Rektor.

Persyaratan untuk menjadi Rektor sebagai berikut:
- beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha
Esa;
- warga negara Indonesia;

• Dosen . . .

---

- Dosen Pegawai Negeri Sipil berpendidikan doktor
(S3) yang diperoleh dari perguruan tinggi dalam
negeri atau luar negeri yang diakui oleh
Kementerian;
- Dosen Pegawai Negeri Sipil yang memiliki jabatan
serendah-rendahnya lektor kepala pada saat
melamar menjadi calon rektor;
- berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada
saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang
menjabat;
- sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan
surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah
sakit pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
- tidak pernah dipidana dengan pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;
- tidak pernah melanggar kode etik dosen;
- memiliki integritas;
- mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap
pengembangan Unhas;
- memahami sistem pendidikan Unhas dan nasional;
- memiliki kompetensi manajerial;
- memiliki rekam jejak akademik dan kepemimpinan
yang baik;
- tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6
(enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi
lanjut yang meninggalkan tugas tridharma
perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
dan
- bersedia dicalonkan menjadi Rektor yang dinyatakan
secara tertulis.

(1) Rektor dipilih, diangkat, dilantik, dan diberhentikan

oleh MWA.

(2) Proses . . .

---

(2) Proses pemilihan Rektor dilakukan melalui

musyawarah dengan aklamasi atau melalui
pemungutan suara.

(3) Penetapan dan pelantikan Rektor oleh MWA paling

lambat 3 (tiga) bulan setelah proses pemilihan
selesai.

(4) Rektor dilarang merangkap jabatan pada:

- organ lain dilingkungan Unhas;
- badan hukum pendidikan lain dan Perguruan
Tinggi lain;
- lembaga pemerintah pusat atau pemerintah
daerah;
- badan usaha di dalam maupun diluar Unhas;
dan/atau
- institusi lain yang dapat menimbulkan
pertentangan kepentingan dengan kepentingan
Unhas.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

penjaringan, pemilihan, pengangkatan, dan
pemberhentian Rektor diatur dengan Peraturan
MWA.

(6) Jabatan Rektor berakhir apabila:

- meninggal dunia;
- berakhir masa jabatannya;
- berhalangan tetap secara terus menerus lebih
dari 6 (enam) bulan;
- diangkat dalam jabatan negeri lainnya;
- dipidana karena melakukan tindak pidana
dengan pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap;
- melanggar kode etik Unhas; atau
- mengundurkan diri.

### Pasal 28 . . .

---

(1) Dalam hal Rektor berhalangan tidak tetap, tugas

dan kewenangan Rektor dijalankan sementara oleh
salah satu wakil Rektor.

(2) Dalam hal Rektor berhalangan tetap dan sisa masa

jabatannya paling lama 1 (satu) tahun, salah satu
wakil Rektor diangkat menjadi Rektor oleh MWA
sampai dengan berakhir masa jabatan Rektor yang
berhalangan tetap.

(3) Dalam hal Rektor berhalangan tetap dan sisa masa

jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun, maka
dilakukan pemilihan Rektor baru.

(1) Rektor berwenang bertindak keluar untuk dan atas

nama Unhas.

(2) Rektor tidak berwenang bertindak ke luar mewakili

Unhas apabila:
- terjadi perkara di depan pengadilan antara
Unhas dan Rektor;
- mempunyai kepentingan yang bertentangan
dengan Unhas;
- melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan/atau
- melakukan perbuatan yang merugikan Unhas.

(3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), MWA menunjuk seseorang untuk
mewakili kepentingan Unhas.

Rektor mempunyai tugas dan wewenang:
- menyusun dan menetapkan kebijakan
penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;

• mengusulkan . . .

---

- mengusulkan kebijakan akademik, kebebasan
akademik, dan otonomi keilmuan kepada SA;
- melaksanakan kebijakan akademik, kebebasan
akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan
yang ditetapkan oleh SA;
- menyusun kode etik Unhas untuk Dosen, Tenaga
Kependidikan, dan Mahasiswa;
- menyusun rencana strategis Unhas untuk diusulkan
dan ditetapkan oleh MWA;
- menyusun dan mengubah rencana kerja dan
anggaran tahunan berdasarkan rencana strategis
Unhas untuk diusulkan dan ditetapkan oleh MWA;
- mengelola penyelenggaraan tridharma perguruan
tinggi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran
tahunan;
- mengangkat dan memberhentikan wakil Rektor,
pimpinan unit di bawah Rektor, dan pegawai Unhas
berdasarkan Statuta Unhas serta sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
- menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika dan
Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran
terhadap norma, etika, dan/atau peraturan
akademik, sesuai dengan Statuta Unhas, Peraturan
MWA, Peraturan Rektor, serta ketentuan peraturan
perundang-undangan;
- bertindak keluar untuk dan atas nama Unhas sesuai
dengan ketentuan dalam Statuta Unhas;
- mengelola seluruh kekayaan Unhas dan secara
optimal memanfaatkannya untuk kepentingan
Unhas;
- mengangkat, membina, memindahkan,
mengembangkan, dan memberhentikan pegawai
Unhas;
- menerima, mengangkat, membina, mengembangkan
dan memberhentikan Mahasiswa;

• menyelenggarakan . . .

---

- menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan
keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai
dengan standar akuntansi yang berlaku;
- menyelenggarakan sistem informasi manajemen
yang andal untuk mendukung penyelenggaraan
tridharma perguruan tinggi, kemahasiswaan,
kealumnian, akuntansi dan keuangan, kepegawaian,
serta sarana dan prasarana;
- menyampaikan dan mempertanggungjawabkan
laporan tahunan Unhas kepada MWA;
- mengusulkan pengangkatan profesor kepada Menteri
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-
undangan;
- membina dan mengembangkan hubungan baik
dengan alumni, pemerintah pusat, pemerintah
daerah, dunia usaha, dan masyarakat serta
mengembangkan jejaring nasional dan internasional;
- mengajukan usul penyusunan Peraturan MWA atau
perubahannya kepada MWA;
- mengelola satuan usaha dan dana abadi Unhas; dan
- melaksanakan kewenangan lain yang ditetapkan
oleh MWA.

Bagian Keempat
Senat Akademik

SA merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan
kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di
bidang akademik.

SA mempunyai tugas dan wewenang:

• menyusun . . .

---

- menyusun dan menetapkan kebijakan akademik
mengenai:
1. kurikulum Program Studi;
1. persyaratan akademik untuk pembukaan,
perubahan, dan penutupan Program Studi;
1. persyaratan akademik untuk pemberian gelar
akademik dan persyaratan akademik untuk
pemberian penghargaan akademik.
- menetapkan kode etik Dosen, Tenaga Kependidikan,
dan Mahasiswa;
- mengawasi pelaksanaan kebijakan akademik
sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- mengawasi pelaksanaan kebijakan penjaminan
mutu;
- mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang
ditetapkan dalam rencana strategis, dan
menyarankan usulan perbaikan kepada Rektor;
- mengawasi pelaksanaan kebijakan kebebasan
akademik, kebebasan mimbar akademik, dan
otonomi keilmuan;
- merekomendasikan kepada Rektor pemberian
dan/atau pencabutan gelar kehormatan setelah
mendapat pertimbangan DP;
- mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik;
- mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja
dosen;
- memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam
pengusulan jabatan profesor;
- merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran
norma, etika, dan peraturan di bidang akademik
oleh Dosen dan Mahasiswa kepada Rektor;
- menyusun rencana induk pengembangan Unhas
bersama Rektor, untuk selanjutnya diusulkan
kepada MWA;

• memberikan . . .

---

- memberikan pertimbangan kepada MWA tentang
rencana strategis, serta rencana kerja dan anggaran
tahunan yang diusulkan Rektor;
- memberikan pertimbangan kepada MWA tentang
kinerja akademik Rektor;
- memberikan pertimbangan kepada MWA tentang
usulan Peraturan MWA atau perubahannya yang
diusulkan oleh Rektor;
- mengusulkan calon Rektor kepada MWA;
- secara proaktif menjaring dan memperhatikan
pandangan masyarakat akademik dan masyarakat
umum untuk pengembangan Unhas;
- menyusun dan mengusulkan peraturan MWA dalam
bidang kebijakan akademik; dan
- menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada
MWA.

(1) Keanggotaan SA terdiri atas:

• Dosen yang berasal dari Fakultas;
• Rektor; dan
• Wakil Rektor, Dekan, dan unsur lain.

(2) SA dapat membentuk komisi atau panitia

khusus/terbatas untuk kepentingan kebijakan,
pengaturan, dan pengawasan akademik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, alat

kelengkapan SA, hak suara, dan tata cara
pembuatan keputusan diatur dengan Peraturan SA.

(1) SA dapat membentuk DP yang beranggotakan

profesor dengan tugas dan wewenang:
- mengembangkan pemikiran akademik bagi
penyelesaian permasalahan bangsa;

• mengembangkan . . .

---

- mengembangkan konsep dan pemikiran tentang
keilmuan masa depan; dan
- menjaga dan mengembangkan tradisi nilai-nilai
luhur Unhas.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan DP

diatur dengan Peraturan SA.

(1) Anggota SA harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut:
- mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap
pengembangan akademik;
- memahami sistem pendidikan Unhas dan
pendidikan tinggi nasional;
- memiliki rekam jejak dan reputasi akademik
yang baik; dan
- memiliki pengalaman dalam pengembangan
Unhas.

(2) Keanggotaan SA berakhir apabila:

- meninggal dunia;
- berakhir masa jabatannya;
- berhalangan tetap secara terus menerus lebih
dari 6 (enam) bulan;
- diangkat dalam jabatan lain di luar Unhas;
- menduduki jabatan struktural di Unhas;
- dipidana karena melakukan tindak pidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;
- melanggar kode etik Unhas; atau
- mengundurkan diri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan,

pengangkatan, pemberhentian, penggantian,
kewajiban, dan hak anggota SA diatur dengan
Peraturan SA.

### Pasal 36 . . .

---

(1) SA dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang

sekretaris merangkap anggota.

(2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dipilih dari anggota yang berasal dari Dosen.

(3) Ketua SA dilarang merangkap jabatan sebagai

pimpinan organ dan/atau unsur lain di lingkungan
Unhas.

(4) Ketua, sekretaris, dan anggota SA diangkat untuk

masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat
kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan

(5) Pengangkatan dan pemberhentian ketua dan

sekretaris SA dilakukan oleh MWA.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan,

pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian
ketua dan sekretaris SA diatur dengan Peraturan
SA.

Bagian Kelima
Organisasi Fakultas dan Sekolah

(1) Fakultas terdiri atas:

• pimpinan Fakultas;
• senat Fakultas;
• Departemen;
• Program Studi;
• laboratorium; dan
• unsur lain yang diperlukan.

(2) Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan dan dibantu

oleh wakil Dekan.

(3) Dekan bertanggung jawab kepada Rektor.

(4) Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu
oleh seorang sekretaris.

(5) Departemen . . .

---

(5) Departemen, Program Studi, laboratorium, dan

unsur lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dipimpin
oleh seorang ketua atau kepala.

(6) Apabila diperlukan, pimpinan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) dapat dibantu oleh seorang
sekretaris.

(7) Pimpinan Fakultas, Departemen, Program Studi,

laboratorium, dan unsur lain yang diperlukan
diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan
dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali
masa jabatan.

(8) Dekan dan wakil Dekan diangkat dan diberhentikan

oleh Rektor.

(9) Pimpinan Departemen, Program Studi, laboratorium,

dan unsur lain yang diperlukan diangkat dan
diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi

Fakultas, syarat dan tata cara pemilihan,
pengangkatan, dan pemberhentian Dekan dan wakil
Dekan, serta pimpinan organisasi Fakultas lainnya
diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat
pertimbangan SA.

(1) Selain Fakultas, Unhas dapat membentuk Sekolah

sebagai unsur pelaksana akademik sesuai dengan
kebutuhan.

(2) Sekolah dipimpin oleh seorang Dekan dan dibantu

oleh wakil Dekan.

(3) Pimpinan Sekolah diangkat untuk masa jabatan 4

(empat) tahun dan dapat diangkat kembali hanya
untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(4) Ketentuan . . .

---

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Sekolah,

syarat dan tata cara pemilihan, pengangkatan, dan
pemberhentian Dekan dan wakil Dekan Sekolah
diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat
pertimbangan SA.

Bagian Keenam
Ketenagaan

(1) Pegawai Unhas terdiri atas Dosen dan Tenaga

Kependidikan.

(2) Pegawai Unhas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berstatus:
- pegawai negeri sipil; dan
- nonpegawai negeri sipil.

(3) Hak dan kewajiban pegawai Unhas yang berstatus

nonpegawai negeri sipil disetarakan dengan hak dan
kewajiban pegawai Unhas yang berstatus pegawai
negeri sipil.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban

pegawai Unhas yang berstatus nonpegawai negeri
sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dengan Peraturan Rektor.

(5) Unhas dapat memberhentikan dan memindahkan

pegawai Unhas yang berstatus nonpegawai negeri
sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(1) Rekrutmen pegawai Unhas yang berstatus pegawai

negeri sipil dilaksanakan oleh pemerintah pusat
berdasarkan usulan Unhas.

(2) Pengangkatan . . .

---

(2) Pengangkatan dan pembinaan karier pegawai Unhas

yang berstatus pegawai negeri sipil dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(1) Rekrutmen pegawai Unhas yang berstatus

nonpegawai negeri sipil dilaksanakan oleh Unhas
berdasarkan analisis kebutuhan, analisis jabatan,
dan analisis beban kerja dalam suatu rencana
pengembangan sumber daya manusia.

(2) Pengangkatan dan pembinaan karier pegawai Unhas

yang berstatus nonpegawai negeri sipil dilaksanakan
sesuai dengan Peraturan Rektor.

(1) Tenaga Kependidikan terdiri atas tenaga

administrasi, tenaga fungsional, dan tenaga
pelaksana yang bekerja di Unhas sesuai dengan
kebutuhan.

(2) Posisi jabatan yang bersifat karier diutamakan

untuk diisi oleh Tenaga Kependidikan yang
memenuhi kualifikasi yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
Peraturan Rektor.

(1) Unhas wajib membangun dan mengembangkan

sistem kepegawaian nonpegawai negeri sipil yang
meliputi manajemen dan kelembagaan kepegawaian.

(2) Sistem kepegawaian sebagaimana pada ayat (1)

bersifat terbuka, berdasarkan kinerja, tanpa
membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.

(3) Ketentuan . . .

---

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem kepegawaian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Rektor berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(1) Pegawai negeri sipil dari kementerian/lembaga lain

dapat diangkat menjadi Dosen Unhas berdasarkan
usulan kebutuhan Unhas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Pembinaan karier fungsional Dosen sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unhas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pegawai Unhas pegawai negeri sipil sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a
mempunyai hak untuk memperoleh gaji, jaminan
pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan
perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pegawai Unhas nonpegawai negeri sipil sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b
mempunyai hak untuk memperoleh gaji dan
jaminan perlindungan sesuai dengan Peraturan
Rektor.

(3) Disamping hak pegawai Unhas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pegawai Unhas
dapat memperoleh penghasilan lain yang diatur
dengan Peraturan Rektor.

### Pasal 46 . . .

---

(1) Batas usia pensiun bagi pegawai Unhas pegawai

negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Batas usia pensiun bagi Dosen Unhas nonpegawai

negeri sipil disetarakan dengan batas usia pensiun
Dosen Unhas pegawai negeri sipil sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Batas usia pensiun bagi Tenaga Kependidikan

Unhas nonpegawai negeri sipil terdiri atas:
- Tenaga Kependidikan yang menduduki jabatan
struktural setara dengan eselon II adalah 60
(enam puluh) tahun; dan
- Tenaga Kependidikan yang menduduki jabatan
struktural setara eselon III, eselon IV, fungsional
umum, dan fungsional tertentu adalah 58 (lima
puluh delapan) tahun.

(1) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan sebagai

Dosen atau Tenaga Kependidikan di Unhas
berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian, dan
kemampuannya setelah memenuhi persyaratan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan,

penjenjangan, pengelolaan, dan penegakan disiplin
tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai Dosen
atau Tenaga Kependidikan di Unhas diatur dengan
Peraturan Rektor.

Bagian Ketujuh . . .

---

Bagian Ketujuh
Mahasiswa dan Alumni

(1) Mahasiswa merupakan insan dewasa yang memiliki

kebebasan akademik untuk mengembangkan diri
melalui proses pendidikan dan interaksi sosial dalam
masyarakat akademik Unhas.

(2) Mahasiswa menjadi bagian dari masyarakat

akademik Unhas yang bersama komponen lainnya
melaksanakan tridharma perguruan tinggi.

(3) Mahasiswa ikut menjaga nilai-nilai akademik,

menggerakkan perubahan dalam kehidupan
bermasyarakat, dan meneruskan perjuangan
bangsa.

(4) Setiap Mahasiswa mempunyai hak yang sama untuk

mendapatkan pelayanan pendidikan serta fasilitas
pendukung untuk menjamin kelancaran proses
pembelajaran.

(5) Setiap Mahasiswa wajib mematuhi semua norma

pendidikan, peraturan, dan ketentuan yang berlaku
di Unhas.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban,

dan tanggung jawab Mahasiswa diatur dengan
Peraturan Rektor.

(1) Kegiatan kemahasiswaan di Unhas ditujukan untuk

memfasilitasi dan mengembangkan penalaran,
bakat, minat sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari proses pembelajaran dalam rangka
pembentukan karakter dan kemampuan, bakat atau
keterampilan yang ada di dalam diri setiap orang
sebagai calon pemimpin.

(2) Dalam . . .

---

(2) Dalam rangka pengembangan penalaran, bakat,

minat, keterampilan, dan kepribadian, Unhas
menyediakan fasilitas kepada Mahasiswa untuk
mengadakan kegiatan ekstra dan ko-kurikuler.

(3) Mahasiswa dapat membentuk organisasi

kemahasiswaan yang bersifat dari, oleh, dan untuk
Mahasiswa yang merupakan bagian dari masyarakat
akademik Unhas.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi

kemahasiswaan di Unhas diatur dengan Peraturan
Rektor.

(1) Alumni Unhas merupakan setiap orang yang pernah

menjalani program pendidikan yang diselenggarakan
oleh Unhas.

(2) Alumni merupakan bagian dari warga Unhas yang

ikut bertanggungjawab menjaga nama baik Unhas
dan aktif berperan serta dalam memajukan Unhas.

(3) Hubungan antara Unhas dan alumni

diselenggarakan berdasarkan asas kesinambungan,
saling menghormati, kemitraan mutualistik, dan
kekeluargaan.

Bagian Kedelapan
Kerja Sama

(1) Unhas dapat menjalin kerja sama akademik

dan/atau nonakademik secara institusional dengan
berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun luar
negeri untuk mendukung penyelenggaraan
tridharma perguruan tinggi.

(2) Kerja . . .

---

(2) Kerja sama dilakukan secara bertanggung jawab

dengan tujuan untuk meningkatkan akses, mutu,
relevansi dan tata kelola penyelenggaraan tridharma
perguruan tinggi.

(3) Kerja sama akademik yang dilakukan oleh Unhas

dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari SA.

(4) Kerja sama non akademik yang dilakukan oleh

Unhas dilakukan setelah mendapat pertimbangan
dari MWA.

(5) Dalam hal perjanjian kerja sama dengan pihak lain

berdasarkan hasil evaluasi MWA berpotensi
merugikan Unhas, perjanjian kerja sama harus
ditinjau ulang.

(6) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) wajib dipergunakan bagi pengembangan

tridharma perguruan tinggi dan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur

dengan Peraturan Rektor setelah mendapat
pertimbangan SA.

(1) Sistem penjaminan mutu internal meningkatkan

mutu secara berencana dan berkelanjutan dalam
rangka penjaminan mutu internal yang mengacu
pada standar mutu pendidikan tinggi, baik nasional
maupun internasional.

(2) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- satuan penjaminan mutu internal; dan
- satuan pengawasan internal.

(3) Satuan . . .

---

(3) Satuan penjaminan mutu internal bertugas

merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan
mengembangkan standar mutu akademik di Unhas.

(4) Satuan pengawasan internal bertugas

merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan
mengembangkan standar mutu keuangan dan
manajemen, serta yang berkaitan dengan sumber
daya manusia, aset, dan pelayanan seluruh satuan
kerja Unhas;

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas satuan

penjaminan mutu internal dan satuan pengawasan
internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dalam Peraturan Rektor.

(1) Akuntabilitas publik Unhas terdiri atas akuntabilitas

akademik dan akuntabilitas nonakademik.

(2) Akuntabilitas publik wajib diwujudkan paling

sedikit:
- memberikan pelayanan pendidikan yang paling
sedikit memenuhi Standar Nasional Pendidikan
Tinggi;
- menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi
berdasarkan praktik terbaik yang dapat
dipertanggungjawabkan;
- menyusun laporan keuangan Unhas tepat waktu,
sesuai standar akuntansi yang berlaku, serta
diaudit oleh akuntan publik; dan
- melakukan pelaporan lainnya secara transparan,
tepat waktu, dan akuntabel.

(1) Laporan keuangan tahunan Unhas di audit oleh

akuntan publik.

(2) Laporan . . .

---

(2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan
dari laporan tahunan Unhas.

(3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diumumkan kepada publik.

(4) Administrasi dan pengurusan audit dilakukan oleh

akuntan publik merupakan tanggung jawab Rektor.

KODE ETIK

(1) Kode etik yang berlaku di Unhas terdiri atas:

• kode etik Unhas;
• kode etik Dosen Unhas;
• kode etik Tenaga Kependidikan; dan
• kode etik Mahasiswa.

(2) Kode etik Unhas memuat norma yang mengikat

semua pihak yang bernaung di bawah nama Unhas
atau bertindak atas nama Unhas.

(3) Kode etik Dosen Unhas berisi norma yang mengikat

Dosen secara individual dalam penyelenggaraan
kegiatan akademik.

(4) Kode etik Tenaga Kependidikan berisi norma yang

mengikat Tenaga Kependidikan secara individual
dalam menunjang penyelenggaraan Unhas.

(5) Kode etik Mahasiswa berisi norma yang mengikat

Mahasiswa secara individual dalam melaksanakan
kegiatan akademik dan kemahasiswaan di Unhas.

(6) Kode etik Unhas disusun oleh SA dan ditetapkan

dengan Peraturan MWA.

(7) Kode etik Dosen Unhas disusun dan ditetapkan

dengan Peraturan SA.

(8) Kode . . .

---

(8) Kode etik Mahasiswa disusun dan ditetapkan

dengan Peraturan SA.

(9) Kode etik Tenaga Kependidikan disusun dan

ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

(1) Selain berlaku peraturan perundang-undangan, di

Unhas berlaku peraturan internal Unhas.

(2) Peraturan internal Unhas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), terdiri atas:
- Peraturan MWA;
- Peraturan Rektor;
- Peraturan SA; dan
- Peraturan Dekan dan/atau pimpinan unsur
pengelola Unhas lainnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pembentukan peraturan internal Unhas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan MWA.

Bagian Kesatu
Perencanaan

(1) Sistem perencanaan Unhas merupakan satu

kesatuan tata cara perencanaan pengembangan
Unhas yang bersifat jangka panjang, jangka
menengah, dan jangka pendek.

(2) Sistem . . .

---

(2) Sistem perencanaan Unhas menjadi dasar bagi

setiap organ Unhas dan seluruh Sivitas Akademika
dalam pembuatan program.

(3) Jangka waktu perencanaan adalah sebagai berikut:

- 25 (dua puluh lima) tahun untuk jangka
panjang;
- 5 (lima) tahun untuk jangka menengah; dan
- 1 (tahun) tahun untuk jangka pendek.

(4) Sistem perencanaan dituangkan dalam bentuk

dokumen perencanaan Unhas.

(5) Dokumen perencanaan mencakup:

- rencana induk pengembangan atau nama lain
merupakan dokumen rencana jangka panjang;
- rencana strategis merupakan dokumen rencana
jangka menengah; dan
- rencana kerja dan anggaran merupakan
dokumen rencana kerja pendek.

(6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

merupakan acuan perencanaan dan dapat
digunakan untuk menilai capaian kinerja Rektor
dalam menjalankan tugasnya.

(1) Rencana induk pengembangan Unhas disusun oleh

Rektor dan disahkan oleh MWA dan bersifat arahan
serta menjadi acuan bagi organ Unhas dalam
pencapaian tujuan jangka panjang Unhas.

(2) Rencana induk pengembangan Unhas sebagaimana

dimaksud ada ayat (1) menjadi acuan bagi organ
Unhas dalam pencapaian tujuan jangka panjang
Unhas.

(3) Rencana strategis Unhas merupakan penjabaran

rencana induk pengembangan Unhas berupa
rencana jangka menengah yang dibuat oleh Rektor
pada awal masa jabatannya.

(4) Rencana . . .

---

(4) Rencana strategis Unhas menguraikan secara

menyeluruh rencana untuk mencapai tujuan jangka
menengah Unhas.

(5) Rencana kegiatan dan anggaran Unhas merupakan

rencana kerja dan anggaran tahunan untuk
melaksanakan program kerja tahunan Unhas yang
merupakan penjabaran dari rencana strategis
Unhas.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem

perencanaan diatur dengan Peraturan MWA.

(1) Rencana kerja dan anggaran tahunan Unhas

merupakan penjabaran dari rencana strategis yang
paling sedikit memuat:
- rencana kerja Unhas;
- anggaran Unhas; dan
- poyeksi keuangan pokok.

(2) Rencana kerja dan anggaran tahunan diajukan

kepada MWA paling lambat 60 (enam puluh) hari
sebelum tahunan anggaran dimulai.

(3) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh MWA paling
lambat tanggal 31 Desember.

(4) Dalam hal rencana kerja dan anggaran tahunan

yang diajukan belum disahkan oleh MWA
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rencana kerja
dan anggaran tahunan sebelumnya dapat
dilaksanakan sampai menunggu pengesahan
rencana kerja dan anggaran tahunan yang
diusulkan.

Bagian Kedua . . .

---

Bagian Kedua
Akuntansi, Pengawasan, dan Pelaporan

(1) Rektor menyelenggarakan sistem informasi

manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan,
pengawasan, dan praktek bisnis yang sehat.

(2) Akuntansi dan laporan keuangan diselenggarakan

sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang
diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi
Indonesia.

(3) KA melakukan pengawasan penyelenggaraan sistem

akuntansi, evaluasi hasil audit akuntansi, dan
laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan

tata cara penyelenggaraan akuntansi dan laporan
keuangan dalam lingkup Unhas diatur dengan
Peraturan MWA.

(1) Laporan Unhas meliputi laporan bidang akademik

dan laporan bidang nonakademik.

(2) Laporan bidang akademik meliputi laporan

penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat.

(3) Laporan bidang nonakademik meliputi laporan

manajemen dan laporan keuangan.

(4) Laporan tahunan Unhas disampaikan kepada

Menteri oleh Pimpinan Unhas bersama sama dengan
MWA paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun
tutup buku.

(5) Dalam . . .

---

(5) Dalam rangka penyusunan laporan keuangan

pemerintah pusat, laporan keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap semester
dan setiap tahun kepada Menteri dan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan.

(6) Penyampaian laporan keuangan kepada menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
diatur dengan Peraturan MWA.

Bagian Kesatu
Sumber Pendanaan

(1) Pemerintah pusat menyediakan dana untuk

penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Unhas yang
dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan
belanja negara.

(2) Selain dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan

belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pendanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh
Unhas juga dapat berasal dari:
- masyarakat;
- biaya pendidikan;
- pengelolaan dana abadi;
- usaha Unhas;

• kerja . . .

---

- kerja sama tridharma perguruan tinggi;
- pengelolaan kekayaan Unhas;
- anggaran pendapatan dan belanja daerah;
dan/atau
- pinjaman.

(3) Penerimaan Unhas dari sumber dana sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) merupakan penghasilan
Unhas yang dikelola secara otonom dan bukan
merupakan penerimaan negara bukan pajak.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h
mengacu pada ketentuan pinjaman yang ditetapkan
oleh Menteri.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana

Unhas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua
Kekayaan

(1) Kekayaan Unhas dapat bersumber dari kekayaan

awal, hasil pendapatan Unhas, bantuan atau hibah
dari pihak lain, dan/atau sumber lain yang sah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Seluruh kekayaan Unhas termasuk kekayaan

intelektual, fasilitas, benda, dan bentuk lainnya
dicatat sebagai kekayaan Unhas.

(3) Seluruh kekayaan Unhas dikelola secara mandiri,

transparan, dan akuntabel untuk kepentingan
penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi,
pengelolaan, dan pengembangan Unhas.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan

kekayaan Unhas diatur dengan Peraturan MWA.

### Pasal 64 . . .

---

(1) Kekayaan awal Unhas berupa kekayaan negara yang

dipisahkan, kecuali tanah.

(2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan barang milik negara yang
ditatausahakan oleh Menteri.

(3) Nilai kekayaan awal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan berdasarkan usul yang disampaikan oleh
Menteri.

(4) Penatausahaan pemisahan kekayaan negara untuk

ditempatkan sebagai kekayaan awal Unhas
diselenggarakan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan.

(1) Kekayaan berupa tanah yang diperoleh Unhas

setelah penetapan kekayaan awal yang bersumber
dari:
- anggaran pendapatan dan belanja negara
merupakan barang milik negara; dan
- anggaran pendapatan dan belanja daerah
merupakan barang milik daerah.

(2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

ditatausahakan oleh Menteri.

(3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

ditatausahakan oleh gubernur, bupati, atau walikota
sesuai dengan kewenangan masing-masing.

### Pasal 66 . . .

---

(1) Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan

### Pasal 65 tidak dapat dipindahtangankan dan tidak

dapat dijaminkan kepada pihak lain.

(2) Unhas melakukan pengungkapan yang memadai

dalam catatan atas laporan keuangan terhadap
tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan

### Pasal 65.

(3) Barang milik negara berupa tanah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65 ayat (1)
huruf a dalam penguasaan Unhas dapat
dimanfaatkan oleh Unhas setelah mendapat
persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.

(4) Hasil pemanfaatan barang milik negara berupa

tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi
pendapatan Unhas untuk menunjang pelaksanaan
tugas dan fungsi Unhas.

(5) Barang milik daerah berupa tanah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b dalam
penguasaan Unhas dapat dimanfaatkan oleh Unhas
setelah mendapat persetujuan gubernur, bupati,
atau walikota.

(6) Hasil pemanfaatan barang milik daerah berupa

tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi
pendapatan Unhas untuk menunjang pelaksanaan
tugas dan fungsi Unhas.

(7) Pemanfaatan barang milik negara dan barang milik

daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (5) dilaporkan kepada Menteri.

### Pasal 67 . . .

---

(1) Tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh Unhas selain

tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 dan

### Pasal 65 dapat dialihkan kepada pihak lain setelah

mendapatkan persetujuan MWA.

(2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibukukan sebagai kekayaan dalam neraca Unhas.

(1) Sarana dan prasarana yang dimiliki Unhas dikelola

dan didayagunakan secara optimal untuk
kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan
tinggi, kegiatan penunjang akademik, dan satuan
usaha, serta pelayanan sosial yang relevan untuk
mencapai tujuan Unhas.

(2) Penyediaan sarana dan prasarana akademik

mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi
dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penggunaan dan pemanfaatan lahan di lingkungan

Unhas harus memperhatikan tata guna lahan,
estetika, kelestarian lingkungan, dan konservasi
alam.

(4) Unhas melindungi dan melestarikan sarana dan

prasarana yang memiliki nilai historis bagi Unhas.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan

tata cara pengelolaan sarana dan prasarana di
lingkungan Unhas diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga . . .

---

Bagian Ketiga
Pengadaan Barang dan Jasa

(1) Pengadaan barang dan jasa dilakukan berdasarkan

prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan
praktek bisnis yang sehat.

(2) Pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya

berasal dari anggaran pendapatan dan belanja
negara dan anggaran pendapatan dan belanja
daerah mengacu pada ketentuan pengadaan
barang dan jasa untuk instansi pemerintah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan

barang dan jasa yang sumber dananya bukan
berasal dari anggaran pendapatan dan belanja
negara dan anggaran pendapatan dan belanja
daerah diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keempat
Investasi

(1) Unhas melakukan investasi peningkatan sarana dan

prasarana untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan
Tinggi dan manajemen Unhas.

(2) Selain investasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Unhas dapat melakukan investasi dalam

badan/satuan usaha komersial.

(3) Investasi pada badan/satuan usaha komersial

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh
bertentangan dengan falsafah, nilai-nilai luhur
Unhas, dan tujuan pendidikan karakter bangsa.

(4) Nilai . . .

---

(4) Nilai aset Unhas yang dapat diinvestasikan untuk

usaha komersial paling banyak 20% (dua puluh
persen) dari nilai aset tetap dan aset bergerak.

(5) Nilai aset Unhas sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) merupakan nilai aset yang tercantum dalam

laporan audit terakhir yang dibuat oleh pihak
auditor independen yang ditetapkan oleh KA.

(6) Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan investasi

merupakan pendapatan Unhas.

(7) Investasi Unhas hanya boleh dilakukan oleh Rektor

setelah mendapat persetujuan MWA.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara investasi,

kegiatan usaha, dan pengawasannya diatur dengan
Peraturan MWA.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
- Rektor yang telah terpilih dan diangkat sebelum
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap
menjalankan tugasnya sampai berakhirnya masa
jabatan;
- Senat Universitas yang telah ada sebelum Peraturan
Pemerintah ini mulai berlaku, tetap berfungsi
sampai terbentuknya SA berdasarkan Peraturan
Pemerintah ini;
- semua organ dan pejabat pengelola Unhas yang
telah dibentuk sebelum Peraturan Pemerintah ini
mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas dan
fungsinya sampai dengan ditetapkannya organ dan
pejabat pengelola berdasarkan Peraturan Pemerintah
ini;

• pola . . .

---

- pola pengelolaan keuangan badan layanan umum
pada Unhas tetap diterapkan paling lambat sampai
dengan akhir tahun anggaran 2016; dan
- perjanjian yang telah dilakukan oleh Unhas dengan
pihak lain sebelum Peraturan Pemerintah ini
berlaku, tetap berlaku sampai berakhirnya
perjanjian tersebut.

(1) Untuk pertama kali anggota SA ditetapkan oleh

Rektor dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga)
bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Pemerintah
ini mulai berlaku.

(2) SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengusulkan anggota MWA untuk pertama kalinya
sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini kepada
Menteri dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga)
bulan terhitung sejak tanggal SA ditetapkan.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan anggota SA

untuk pertama kalinya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
- semua unit organisasi yang ada di Unhas tetap
melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya
unit organisasi baru sesuai dengan Peraturan
Pemerintah ini; dan

• semua . . .

---

- semua peraturan dan ketetapan di lingkungan
Unhas yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dan belum diganti berdasarkan
Peraturan Pemerintah ini.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor 192/O/2003 tentang Statuta
Universitas Hasanuddin dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

(1) Semua pimpinan dan pejabat organ pengelola Unhas

yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah
ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun
terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini
diundangkan.

(2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah

ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun
terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini
diundangkan.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . . .

---

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2015

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2015

,

ttd.

---