PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara yang
selanjutnya disebut dengan Perusahaan Penerbit SBSN
adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan
ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Surat Berharga Syariah Negara untuk melaksanakan
kegiatan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

1. Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat
SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat
berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip
syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap
Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta
asing.

1. Aset SBSN adalah objek pembiayaan SBSN dan/atau
Barang Milik Negara yang memiliki nilai ekonomis, berupa
tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau
bangunan, yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan
sebagai dasar penerbitan SBSN.

1. Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan
pemegang SBSN sesuai dengan yang diperjanjikan.

1. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

PENDIRIAN

Dengan Peraturan Pemerintah ini didirikan Perusahaan
Penerbit SBSN.

## BAB III . . .

---

Perusahaan Penerbit SBSN sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 2 bernama Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah

Negara Indonesia III, yang selanjutnya disebut Perusahaan
Penerbit SBSN Indonesia III.

Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III berkedudukan di
wilayah hukum Negara Republik Indonesia dan berkantor di
Jakarta.

(1) Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III didirikan untuk

jangka waktu sampai dengan SBSN yang diterbitkannya
jatuh tempo atau dinyatakan lunas seluruhnya.

(2) Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III dapat

menerbitkan SBSN lebih dari satu kali penerbitan.

(1) Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III didirikan dengan

tujuan untuk melaksanakan penerbitan SBSN.

(2) Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan kegiatannya
tidak mencari keuntungan.

(1) Modal Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III

merupakan kekayaan negara yang dipisahkan yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2011.

(2) Modal . . .

---

(2) Modal Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(1) Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III mempunyai

fungsi sebagai penerbit SBSN dan Wali Amanat.

(2) Fungsi Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III sebagai

Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
untuk SBSN yang diterbitkannya.

Dalam menjalankan fungsi sebagai penerbit SBSN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Perusahaan
Penerbit SBSN Indonesia III berwenang:
- menerbitkan SBSN; dan
- melakukan perikatan dengan Pemerintah dan/atau pihak
lain dalam rangka penerbitan SBSN.

Dalam menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Perusahaan Penerbit SBSN
Indonesia III berwenang:

- melakukan perikatan dengan Pemerintah dan/atau pihak
lain untuk kepentingan pemegang SBSN;

- menunjuk pihak lain dengan persetujuan Menteri untuk
membantu melaksanakan fungsi Wali Amanat;

- mengawasi Aset SBSN untuk kepentingan pemegang SBSN;
dan

- mewakili kepentingan lain pemegang SBSN terkait dengan
perikatan dalam rangka penerbitan SBSN.

### Pasal 11 . . .

---

Kegiatan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:

• menerbitkan SBSN;

- menatausahakan dan memantau Aset SBSN untuk
kepentingan pemegang SBSN;

- melakukan kegiatan yang diperlukan dalam rangka
penerbitan SBSN sesuai dengan akad SBSN; dan/atau

- kegiatan lain sesuai dengan tujuan Perusahaan Penerbit
SBSN Indonesia III.

Pelaksanaan penerbitan SBSN sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 11 huruf a, dilakukan berdasarkan penetapan Menteri

dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dewan direktur Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III
terdiri atas 1 (satu) orang Direktur Utama merangkap anggota
dan 2 (dua) orang anggota.

Anggota dewan direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(1) Tugas dan kewenangan dewan direktur meliputi:

- menandatangani dokumen yang terkait dengan
penerbitan SBSN;
- mewakili Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III di
dalam dan di luar pengadilan; dan
- menunjuk pihak lain untuk membantu fungsi Wali
Amanat.

(2) Dalam . . .

---

(2) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dewan direktur
bertanggung jawab kepada Menteri.

(1) Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Direktur
Utama.

(2) Dalam hal Direktur Utama berhalangan maka

penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh salah satu anggota dewan direktur.

(1) Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III wajib

menyampaikan laporan pelaksanaan penerbitan SBSN
kepada Menteri.

(2) Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III wajib membuat

laporan tahunan kepada Menteri.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . . .

---

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2011

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2011

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,

Setio Sapto Nugroho